Enam siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Swasta Lubuk Kilangan (MTsS Luki) yang merupakan madrasah binaan UPZ Baznas Semen Padang, berhasil menorehkan prestasi di ajang Kejuaraan Pencak Silat Camar Putih Open dengan menyabet dua emas dan empat perak. Kejuaraan Pencak Silat tersebut digelar pada 18-21 Januari 2024 di Gedung Olahraga Nan Ompek Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh.

Dua emas masing-masing diraih Nugraha Putra Pratama (Kelas VIII SADAR 2) dan Zeyla Fitri Ananda (Kelas IX SADAR 1). Sementara, empat medali perak disabet masing-masing, Khaira Noversha (Kelas VIII SADAR 1), Waliyyu Fathan Azra (Kelas VIII SADAR 1), Lintang Azilla Syah (Kelas VII MANTAP 2) dan Tsany Aurelia (Kelas VII SADAR 1)

Kepala MTsS Luki Zulmaidi didamping Wakil Bidang Kesiswaan, Sonia Febrika mengatakan, pihaknya bersukur atas raihan siswa/siswi yang megikuti Kejuaraan Pencak Silat Camar Putih Open tersebut, karena prestasi ini merupakan hal yang membanggakan bagi MTsS Luki dan orangtua siswa.

“Alhamdulillah, kami di sekolah dan juga para wali murid atau orangtua siswa sangat bangga dengan prestasi yang diraih anak-anak kami. Apalagi, enam siswa yang kami kirim untuk ikut kejuaraan silat itu, semuanya berhasil menyumbangkan medali," kata Zulmaidi.

Dikatakannya, enam siswa yang meraih medali itu selama ini mengikuti latihan bersama dua orang guru MTsS Luki yang juga pelatih di perguruan silat binaan PT Semen Padang. "Jadi, di MTsS Luki ini ada ekstra kulikuler silat dan wajib untuk semua siswa-siswi. Latihannya dua kali dalam seminggu pada hari Jumat dan Sabtu," ujarnya.

Zulmaidi menambahkan, tentunya dengan raihan enam medali tersebut, makin membuktikan bahwa ekstra kurikuler Pencak Silat yang diwajibkan oleh MTsS Luki telah membuahkan hasil. Ia berharap, prestasi yang diraih ini dapat ditingkatkan lagi ke level nasional dan dapat dicontoh oleh siswa/siswi yang lain. 

“Sebelumnya, siswa kita juga pernah juara di Kejuaraan Pencak Silat tingkat nasional. Semoga, prestasi ini bisa dipertahankan dengan latihan yang giat, dan terus menjadi motivasi bagi siswa-siswi MTsS Luki lainnya,” pungkas Zulmaidi.

MTsS Luki berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Islam (YPI) Lubuk Kilangan. Operasional madrasah dibantu oleh CSR PT Semen Padang, UPZ Baznas Semen Padang dan sebagian dari dana BOS pemerintah. MTsS Luki didirikan gratis untuk anak - anak yang kurang mampu dan berprestasi yang ada di Luki. (*)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lakukan Deklarasi pemilihan umum (Pemilu) damai, untuk kemaslahatan semua komponen bangsa. 

Deklarasi yang dilakukan di halaman Mesjid Raya Sumatera Barat tersebut, dilakukan untuk menghimbau semua peserta pemilu, pendukung, juga pemilih, untuk bisa berniat bersama mewujudkan pemilu yang sejuk, damai dan berintergrasi, tanpa hoax, provokasi, serta menghilangkan politik identitas.

Deklarasi dipimpin Sekretaris GMNI, sekaligus sebagai kordinator lapangan (Korlap), Pandu Putra, dengan tegas mendukung dan meminta semua pihak agar bisa mewujudkan Pemilu 2024  sejuk, damai, berintegritas tanpa Hoax, hilangkan provokasi, juga politik indentitas. 

"Mari kita bersama-sana menuju tempat penungutan suara, pada 14 February 2024 mendatang, gubakanlah gak pilih sebagai keikutsertaan rakyat dalam menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan," himbau Pandu Putra  Utama, yang disambut teriakan setuju dari anggota lainnya, Rabu (24/1/2024) 

Pandu juga menambahkan, kondusifitas negara sebelum dan setelah pemilu, sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena negara yang kacau akan membuat masyarakat tidak bisa berusaha dengan baik, dan akan selalu dicekam ketakutan, sehingga menyebabkan penderitaan. 

"Mari ciptakan kedamaian, dengan menghilangkan politik identitas, berita bohong atau hoax dan jangan masyarakat diprovokasi, tapi berikan edukasi dan tatanan etika untuk saling menghargai, beda pilihan biasa, dan siapa yang terpilih merupakan yang terbaik, juga karena kehendak Allah SWT," tambah Pandu. 

Dikatakannya pula, negara ini ada dan dibangun secara bersama-sama oleh semua Agama, Ras, serta Golongan yang ada di negri ini, maka selalu bergandengan tangan untuk kedamaian negri. 

"Jadikan pemilu sebagai perekat dan perbaikan negara, jangan dijadikan sebagai ajang adu kekuatan, yang akan membuat negara terpuruk karena perpecahan," tutup Pandu mewakili teman-temanya.(rel)

Menyikapi aspirasi mahasiswa asal Kepulauan Meranti di Yogyakarta, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar melakukan peninjauan langsung kondisi Asrama Mahasiswa Tanah Jantan, di Condongcatur, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024) 

Sebelumnya, asrama yang ditempati mahasiswa asal Kepulauan Meranti tersebut beberapa waktu lalu dilaporkan dalam kondisi rusak dan kurang layak huni.

Di lapangan, beberapa bagian gedung asrama terlihat rusak sedang hingga berat. Kondisi itu mengakibatkan seluruh mahasiswa yang menempati asrama merasa kurang nyaman. 

"Sudah hampir setahun ini kami kesulitan air pak, jadinya ambil air dari musholla terdekat untuk keperluan sehari-hari, atap nya juga bocor dimana-mana, sering terjadi korsleting listrik, juga ada beberapa bagian yang lapuk dan roboh," ujar salah satu mahasiwa yang menempati asrama. 

Plt Bupati Asmar menyebut kunjungan ini disamping ingin melihat langsung kondisi asrama mahasiswa, juga dalam rangka penertiban dan pengamanan aset milik Pemkab Kepulauan Meranti di Yogyakarta. 

"Ya, asrama ini kondisi nya sebagian sudah rusak, ada juga permasalahan air dan listrik, ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya sudah instruksikan OPD terkait untuk di rehabilitasi segera agar anak-anak kita merasa nyaman tinggal dan menuntut ilmu di Yogyakarta," ujarnya. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Irmansyah menyebut rehabilitasi Asrama Tanah Jantan Yogyakarta telah dianggarkan tahun ini. 

"Asrama ini tercatat sebagai aset Pemda sejak 2014, dan belum pernah dilakukan pemeliharaan gedung. Untuk anggaran rehabilitasi sudah kita alokasikan tahun ini, tinggal nanti di eksekusi perangkat daerah terkait sesuai arahan Pak Bupati," kata Irmansyah. 

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tarmizi menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk rehabilitasi asrama tersebut. 

"Sesuai arahan Bupati, segera akan kita rehabilitasi, saat ini kita sedang melakukan penghitungan kerusakan gedung, juga tadi ada permintaan sumur bor dari mahasiswa akan kita buatkan. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar," ujar Tarmizi. 

Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kepulauan Meranti, Nurul Wahyu menyampaikan terima kasih atas perhatian Plt Bupati dan jajaran Pemkab Kepulauan terhadap permasalahan mahasiswa di Yogyakarta. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan jajarannya telah mengunjungi kami, besar harapan kami agar asrama ini segera di renovasi dan terealisasi apa yang telah direncanakan," kata Wahyu. 

Hadir mendampingi Plt Bupati Asmar pada kunjungan ini, Ketua TP PKK Kepulauan Meranti Ismiatun, Kepala BPKAD Irmansyah, Kabag Umum Tarmizi, Kabid Aset Istiqomah, dan Kabid IKP Diskominfotik Dody Hamdani. (Nina/rls).

Lintasmedia news.com,Kedatangan Kapolres Dharmasraya yang baru AKBP Bagus Ikhwan, S.I.KA, M.H beserta jajarannya di Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya disambut baik oleh Pariyanto,S.H selaku Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya bersama Kabag Fasilitasi Sekretariat DPRD Supawi,SP.MP dan Kepala Kesbangpol Dharmasraya. Selasa, 23/01/2024.

Kunjungan Polres Dharmasraya ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta bisa membantu dan mempermudahkan dalam melaksanakan tugas kepolisian di Kabupaten Dharmasraya.

 "Selamat datang Kapolres yang baru dan selamat bergabung di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dan ucapan terimakasih kepada kapolres telah sempat datang di kantor DPRD Kabupaten Dharmasraya ini, kami berharap dengan Kapolres yang baru dapat melindungi dan membawa kesejukan masyarakat Dharmasraya dan selamat bertugas semoga betah mengemban tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Dharmasraya selalu bersatu dan senantiasa dalam kerukunan," tutur Pariyanto,S.H(elda)

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru peta elektoral jelang Pemilu 2024 di Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (23/1/2024). Hasilnya, masyarakat Sumbar masih memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden, sama dengan 2014 dan 2019. Suara Prabowo-Gibran mencapai 49,8 persen, meninggalkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 42,1.

Sementara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya di angka 4,3 persen saja. Dan yang tidak tahu atau tidak menjabat sekitar 3,8 persen. Survei bertajuk “Peta Elektoral Jelang Pemilu 2024 di Sumatra Barat” ini digelar pada 11-18 Januari 2024, atau menjadi hasil survei terbaru yang diterbitkan oleh lembaga survei nasional di Sumbar.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan PhD mengatakan, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Sumbar yang punya hak pilih dalam Pemilihan Umum. Yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. 

“Di setiap dapil DPR RI di Sumbar diambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sehingga total sample secara keseluruhan sebanyak 1.600 responden di Provinsi Sumbar. Total sample tersebut memiliki toleransi kesalahan (margin of error) ±2.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi stratified random sampling,” kata Djayadi yang lembaganya punya motto akurat, terpercaya, berpangaruh ini.

Dia menyebut, sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di tiap Dapil Sumbar yang terdistribusi secara proporsional. Analisis gabungan diterapkan pembobotan sehingga sampel dari seluruh Kabupaten/Kota juga terdistribusi secara proporsional di tingkat Provinsi. 

“Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara yang telah dilatih terhadap responden terpilih. Kendali mutu hasil wawancara dilakukan secara random pada 20% dari total sampel oleh supervisor lapangan dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam kendali mutu ini tidak ditemukan kesalahan berarti,” katanya. 

Djayadi mengatakan, survei dilakukan dengan simulasi tiga nama tertutup dan surat suara pasangan Capres-Cawapres. Pertanyaannya, jika pemilihan Presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden di antara pasangan nama berikut ini? Pada simulasi tertutup 3 nama Prabowo Subianto mendapatkan 49,7 persen, Anies Baswedan 41,8 persen, Ganjar Pranowo 4,3 persen dan  TT/TJ  4,1 persen.

“Menariknya saat simulasi surat suara dilakukan, ternyat tidak berubah banyak saat dimasukkan nomor urut 1 Anies-Imin, nomor urut 2 Prabowo-Gibran dan nomor 3 Ganjar-Mahfud. Dari situlah kita mendapatkan Prabowo-Gibran unggul atas Anies-Imin sekitar 7,7 persen. Prabowo-Gibran 49,8 persen, Anies-Imin 42,1 persen. Sementara suara Ganjar-Mahfud memang jauh, hanya di 4,3 persen. Yang tidak tahu atau tidak menjawab  hanya 3,8 persen,” katanya.

LSI tetap melakukan simulasi jika Pilpres masuk dua putaran. Jika yang lolos Prabowo melawan Anies, maka suara Prabowo-Gibran 50,5 persen dan Anies-Imin 43 persen. Tidak tahu atau tidak menjawab kecil hanya 6,3 persen. Sementara jika yang lolos Anies melawan Ganjar, maka suara Anies-imin 58,2 persen dan Ganjar-Mahfud hanya 9,0 persen. Angka tidak tahu atau tidak menjawab sangat besar, 32,8 persen.

Hal yang sama juga terjadi jika yang tak lolos adalah Anies. Suara Prabowo-Gibran 68,3 persen dan Ganjar-Mahfud hanya 7,3. Angka tidak tahu atau tidak menjawab juga tinggi, mencapai 24,5 persen. Bahkan, LSI juga masih melakukan survei top of mind Capres secara pribadi. Prabowo menjadi yang tertinggi dengan 48,6 persen, disusul Anies Baswedan 42,4 persen, Ganjar 3,7 persen dan Ridwan Kamil serta para tokoh lainnya hanya mendapatkan nol koma saja.

LSI juga melakukan survei yang menilai tahu atau suka responden terhadap Capres dan Cawapres. Hasilnya pun, Prabowo mendapatkan persentase diketahui paling tinggi, yaitu 97 persen. Dari angka itu, 81,1 persen menyukainya. Sementara Anies Baswedan 95,4 persen dan yang menyukai 75,3 persen. Sementara Ganjar disukai 92,5 persen, tapi yang menyukainya hanya 51,3 persen saja.

Djayadi mengatakan, kerja keras Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumbar yang diketuai Andre Rosiade ternyata bisa mengubah peta politik di Sumbar. Tiga bulan terakhir, Andre Rosiade dan tim bekerja dengan luar biasa. Dampaknya bisa meruntuhkan ‘tembok Berlin’ Anies di Sumbar. Yang awalnya Anies-Imin disebut-sebut bisa mendapatkan dukungan maksimal sampai 80 persen. (*)

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com .- Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menandatangani Berita Acara serah terima Satlinmas PAM TPS Pemilu 2024 di Kota Solok bersama Ketua KPU Kota Solok, Ariantoni, di Gor Alimin Sinapa, Tanjung Paku, Kota Solok, Selasa (23/01/24).

Turut hadir, Kapolres Solok Kota, AKBP Ahmad Fadillan, Ketua Bawaslu Kota Solok, Kasatpol PP Kota Solok, OPD Terkait, Camat, Lurah se-Kota Solok serta 472 Orang Satlinmas untuk menjaga 236 TPS di Kota Solok.

Wako dalam arahannya mengatakan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, salah satu tugas hak dan kewajiban adalah membantu penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu.

" Pada hakikatnya Satlinmas ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan secara suka dan rela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat, kapan saja sebagaimana sudah di atur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, terlebih lagi bersifat sosial sehingga tanpa disadari Satlinmas ini sudah menciptakan tabungan akhirat yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah," sebut wako.

Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dan serah terima Satlinmas pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang kita laksanakan hari ini bukanlah hal yang baru karena Satlinmas ini sebelumnya bernama Hansip yang sudah ada sejak Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tugasnya adalah sebagai pelindung dan pengaman bagi warga negara ini dari ruang lingkup paling terkecil yaitu RT dan RW yang berada dikelurahan.

" Untuk itu sangat perlu sekali kiranya Satlinmas dibekali dengan pengetahuan dalam melaksanakan tugas terutama dalam Pengamanan TPS pada Pemilu," pesan Zul Elfian Umar. 

Anggota Satlinmas akan terjun langsung dilapangan, Pada akhirnya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat terutama Pengaman TPS Pemilu.

Perlu perhatian oleh Satlinmas pada saat Pemungutan suara di TPS yaitu selalu menjaga Keamanan, ketertiban dan kelancaran Pelaksanaan Pemungutan Suara.

" Kami berharap Satlinmas berperan aktif membantu penangganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Solok," tutupnya.(T/K)

Solok. Lintasmedianews.com. - Kegiatan Launching MPP ini dihadiri langsung oleh, Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT Staf Ahli Bid Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Kepala DPMPTSP Naker  Aliber Mulyadi, Kepala OPD,  Camat Kubung   Acil Fasra, S.IP, MM, Kabag Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Solok, Walinagari Koto Baru.

Kepala DPMPTSP Naker Aliber Mulyadi dalam àrahannya menyampaikan, pada hari ini kita melaksanakan Pra Soft Launching guna menandai mulainya beroperasi aktivitas pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Solok. Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka mempercepat terlaksananya kesiapan-kesiapan untuk pelaksanaan Soft Launching Mal Pelayanan Publik nantinya yang direncanakan pada bulan Maret nanti.

Saat ini jenis pelayanan yang dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik baru sebatas urusan Perizinan namun kedepannya akan ada lagi jenis pelayanan lainnya yang dapat kita lakukan di Mal Pelayanan Publik ini, imbuhnya, Selasa (23/01/24)

Betempat di MPP Kab. Solok, Koto Baru 

Insya Allah dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini dapat lebih mempertahankan bahkan akan meningkatkan pelayanan publik Kabupaten Solok kedepannya yang mana saat ini kita telah menjadi yang terbaik di Sumatera Barat, terannya.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si dalam sambutannya memaparkan Pada Pra Soft Launching Mal Pelayanan Publik ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk pelayanan publik kita kedepannya. Apresiasi kepada DPMPTSP Naker atas upayanya mengukuhkan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Solok dengan sangat gigih.

MPP dari segi aturan merupakan suatu kebijakan negara  dalam mempermudah pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang terpusat pada satu tempat. Ini merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar dalam mengembangkan pelayanan publik Kabupaten Solok di masa depan, ucapnya Medison.

Kabupaten Solok merupakan Kabupaten pertama di-Sumatera Barat yang melaksanakan Pra Soft Launching Mal Pelayanan Publik dimana saat ini MPP hanya dimiliki oleh beberapa Kota di-Sumatera Barat. Tahap berikutnya sebagai mana fungsi MPP maka kita harus bekerjasama dengan instansi instansi yang memerlukan pelayanan baik dari Instansi Vertikal maupun Instansi Pemerintah Daerah lainnya, imbunya

Terkait pelayanan publik kita tidak hanya sampai disini, untuk itu kepada kita semua mari timbulkan inovasi inovasi demi kemajuan pelayanan kita kedepannya. Kita informasikan juga bahwa dengan adanya MPP ini bukan berarti pelayanan yang di Arosuka akan terhenti, namun segala bentuk pelayanan di Arosuka tetap berjalan seperti biasa, hanya saja pusat pelayanannya kita alihkan ke MPP di Koto baru.

Menutup Sambutannya Sekretaris Daerah lakukan Pra Soft Launching yang menandakan telah dimulai beroperasinya Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Solok 

Untuk layanan yang sedang dipersiapkan untuk Soft Launching yg diperkirakan pada bulan Maret nanti antara lain yaitu, Layanan Kanwil Kemenkumham berupa: layanan keimigrasian (pengurusan paspor) dan layanan hukum dan ham (konsultasi dan pengaduan), BPJS Kesehatan, layanan berupa Administrasi kepesertaan, penanganan informasi dan keluhan.

Selanjtnya, BPJS Ketenagakerjaan, Administrasi kepesertaan, pengaduan, SAMSAT Pembayaran pajak tahunan Samsat yang sudah ada di Nagari Koto Baru akan dipindahkan ke MPP Bank

 Nagari, Layanan Payment Point (Pembayaran), Kantor Pertanahan, Layanan Pemerintah Daerah yang terdiri dari  Layanan Dukcapil, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR. (Karta)

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) diwakili Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menerima Silahturahmi anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar di Padang.Selasa (23/2/2024).

Kombes Pol Dwi Sulistyawan  didampingi jajarannya mengatakan.

Meskipun belum ada riak dan kelombang masyarakat yang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) artinya keadaan masih kondusif dan stabil,jurnalis diharapkan dapat menangkal berita hoax.

"Kepada para jurnalis terutama yang tergabung dalam FJPI Sumbar kita harapkan berharap terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres),yang paling utama itu sesuai tugas pokok dan fungsinya menangkal berita hoak, karena media punya peran penting dalam hal itu",harap Dwi.

Menurut Dwi,Kesibukan para kostentan jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 ini makin meningkat.Namun demikian, kondisi keamanan dan masyarakat (kamtibmas) di Sumbar relatif stabil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Menyingung tentang calon anggota legislatif (caleg) yang terlibat kasus dugaan tindak pidana Dwi menjelaskan, untuk sementara  ditunda dulu penanganan perkaranya hingga selesai Pemilu. Jika usai pesta demokrasi, meski caleg tersebut lolos menjadi anggota dewan atau tidak lolos maka penanganan kasusnya akan dilanjutkan.

Ditahun politik ini, segala kemungkinan dapat merembet ke pemberitaan yang tidak berimbang, menjatuhkan dan berbau suku, agama dan ras (SARA). Polisi sendiri juga memantau pemberitaan-pemberitaan tersebut lewat petugas patroli cyber yang ada di Bidang Humas, Dit Intel juga Dit Krimsus.Ujar Dwi Sulistyawan.

Sementara,Ketua FJPI Sumbar Nita Indrawati Arifin memaparkan, serangkaian program kegiatan yang telah dilaksanakan FJPI Sumbar selama 2023. Di antaranya, pelatihan menulis untuk pelajar SMA di Kota Padang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Rohanna Koeddoes itu, dapat terlaksana pada 3 sekolah masing-masing SMA 1 Padang, SMA Adabiah 2 Padang dan SMA Don Bosko Padang.

“Kegiatan tersebut terlaksana secara swadaya. Para pelajar sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan menulis ini. Ke depan, kita berharap dukungan dari pihak-pihak lainnya,” katanya. 

Pengurus dan anggota FJPI Sumbar yang ikut hadir pada kesempatan itu adalah, Nita Indrawati Arifin dari media www.padangmedia.com, Devi Diany dari Harian Khazanah, Yeyen dari www.sumbarfokus.com, Dewi Simpatik dari www.relasipublik.com, Sri Taufik dari www.lintasmedia.com, Mona Sisca dari www.tribunsumbar.com, Yuke dari Harian SInggalang, Melba dari www.binnews.com, dan Silfiana dari www.kitapunya.id.(St)

Terkait tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi belajar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).Selasa (23/1/2024).

Kedatangan anggota DPRD Jambi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar Budiman,Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis,Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dan Kasubag Humas dan Protokoler Dahrul Idris di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

wakil ketua DPRD Jambi Pinto Jayanegara mengatakan.Dipilihnya Sumbar Untuk belajar tentang pemanfaatan potensi daerah dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke DPRD Sumbar karena,Sumbar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan daerah dari pihak ketiga, sementara di Jambi belum.

"Tentunya produk hukum tentang Pendapatan Daerah ini,kami dari Jambi ingin memilikinya juga",sebut Pinto. 

Menurut Pinto,Sumbar memiliki industri yang cukup terkenal yaitu Semen Padang sementara, di Jambi banyak menjamur industri pertambangan batu bara.Kontribusi perusahaan yang bergerak pada bidang  industri tersebut tidak signifikan kepada daerah. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan. APBD Sumbar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pusat  seiring dengan percepatan transformasi ekonomi, diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam.

Menurut Irsyad Syafar, pendapatan daerah Sumbar yang terdapat dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp6,46 triliun masih bersifat tentatif dan untuk target penerimaan pendapatan transfer masih mempedomani alokasi tahun 2023, belum berdasarkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Sedangkan dari sisi belanja terdapat permasalahan utama yaitu masih belum terpenuhinya alokasi belanja mandatory spending dan alokasi belanja masih lebih besar dari target pendapatan daerah,”jelas Irsyad.

Irsyad Safar menambahkan,penyusunan pembahasan APBD 2024 yang telah lakukan dimaksudkan untuk mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik. Dari berbagai tahapan pembahasan yang sudah dilalui, secara umum postur APBD Sumbar Tahun 2024 yang telah disepakati bersamabpemerintah daerah adalah sebesar Rp6,7 triliun lebih.

Pada kesempatan itu,Irsyad Syafar berharap kepada anggota DPRD Jambi,disamping menjalankan tugas ke Sumbar,juga dapat hendaknya menikmati keindahan alam objek- objek wisata dan kuliner- kuliner yang ada di Sumbar.

(St)

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melakukan Pra Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Selatpanjang.

Kegiatan yang dipimpin oleh Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph WH secara virtual itu berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selasa (23/01/2024).

Dijelaskan Randolph, tahapan pra validasi RTDR merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan.

“Hal itu sebagai materi untuk tahap selanjutnya dalam penyelesaian dan penetapan RDTR kita,” kata Randolph.

Dia juga menyebutkan arahan dari DLHK Provinsi Riau menjadi hal yang signifikan dan perlu ditanggapi secara serius.

“Untuk itu harus dilakukan harmonisasi di tingkat Pokja maupun konsultan yang melakukan penyusunan dalam konteks untuk mempercepat perbaikan dokumen,” ujarnya.

Randolph meminta instansi terkait di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti untuk menjadikan masukan dalam pra validasi tersebut, sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas KLHS.

“Pokja harus secara serius menanggapi ini untuk memperbaiki dokumen sesuai waktu yang telah ditentukan dengan berita acara,” tegasnya.

Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK Provinsi Riau Embiyarman menyebutkan, Kepulauan Meranti memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan malaysia, sehingga RDTR sangat perlu diperbaiki.

“Semoga pengembangan wilayah Meranti dapat lebih tertata dan lebih baik, sehingga menghasilkan kemajuan daerah yang berkelanjutan,” sebut Embiyarman.

Dia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah serius dalam menyusun RDTR.

“Kami berharap penyusunan KLHS selalu mengacu pada aturan yang ada,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti Dewi Atmi Dilla, menyampaikan KLHS RDTR itu sudah melewati beberapa tahapan dan melibatkan beberapa OPD.

“Semoga berjalan dengan lancar sampai ke tahap validasi," katanya.

Lebih jauh dikatakan Dewi, penetapan RDTR kawasan perkotaan Selatpanjang harus segera terlaksana mengingat RDTR menjadi dasar dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang lebih rinci.

"Juga sebagai acuan penerbitan izin pemanfaatan ruang sehingga bisa diterapkan untuk kebaikan kedepan,” ungkapnya. (Nina/rls).

Calon Anggota DPR RI H. Rahmat Saleh blusukan mengunjungi pasar-pasar yang ada di Dharmasraya. Salah satu pasar yang dikunjunginya adalah pasar Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya, Senin (22/01/2024). 

H. Rahmat Saleh turut serta mengkampanyekan gagasan yang disampaikan PKS pada Pemilu 2024. Pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. 

Kunjungan yang dilakukan H. Rahmat Saleh meninjau secara langsung harga pangan yang ada di Pasar Koto Tinggi. Sembari meninjau pasar, H. Rahmat Saleh diteriaki oleh para pedagang, “Rahmat Saleh DPR RI”. Disamping itu, H. Rahmat Saleh juga menerima laporan kesulitan pedagang mengurus legalitas UMKM dalam pendaftaran BPOM.

“Kita menerima laporan para pedagang yang sulit dalam pengurusan legalitas UMKM, kita akan bantu pendaftaran dan legalitas UMKM demi meningkatkan kesejahteraan pedagang,” tegas H. Rahmat Saleh

Selain itu, PKS juga akan memberdayakan emak-emak pelaku UMKM. Modal usaha untuk pelaku UMKM, 1 rumah 1 usaha dari program Usaha Milik Ibu (UMI), kemudahan usaha untuk ibu rumah tangga.

Pada kunjungan ke pasar dan UMKM H. Rahmat Saleh menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus korupsi dana koperasi yang merugikan setidaknya 1.500 nasabah. Bahkan total kerugian yang dialami masyarakat disebut mencapai Rp 20 Miliar. Satu korban menderita kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Atas aduan masyarakat tersebut, H. Rahamt Saleh diteriaki oleh para pedagang pasar.

“Rahmat Saleh DPR RI! Kami ingin pangan murah, koperasi tidak bermasalah, cari kerja mudah,” Teriak salah satu pedagang pasar

H. Rahmat Saleh merespon teriakan para pedagang pasar dengan komitmen pangan murah yang selaras dengan program PKS. 

“Program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Salah satunya dengan membuat lumbung pangan di setiap desa,” ucap H. Rahmad Saleh.(rel)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya—Dalam rangka pembuatan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya adakan perjanjian kerjasama bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor Wilayah Sumatera Barat. Perjanjian kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya Imam Mahfuri,S.E,M.M dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto, AKS, S.H. Senin, 22/01/2024.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini disaksikan serta disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H. yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Ade Sudarman,S.Pd, Ketua Bapemperda Defrino Anwar,S.H,M.Pd., acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, P3APPKB, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Kepala Bidang serta bagian hukum Sekretariat Daerah Dharmasraya. 

Kerjasama antara DPRD Kabupaten Dharmasraya bersama Kemenkumham Sumbar ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Raperda Inisiatif DPRD tahun 2024 yang terdiri dari Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani kemudian Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. (elda)