Lintasmedianews.com,TANGGERANG

Asisten Administrasi Umum Setda Dharmasraya, Khairuddin bersama Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Marco Andreas berserta rombongan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Dharmasraya melakukan Studi Komperativ ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. 

Kegiatan Studi Komperativ ini dilakukan pada hari, Selasa, (23/07/24). Rombongan Asisten Administrasi Umum Setda Dharmasraya diterima langsung oleh Kepala Bappeda Pemkot Tanggerang, Yeti Rohaeti beserta jajarannya.

Menurut Khairuddin kedatangan Tim Penyusun LPPD Kabupaten Dharmasraya ke Pemkot Tanggerang adalah untuk belajar lebih detail tentang keberhasilan Pemkot Tanggerang melakukan penyusunan LPPD di tahun 2022, dan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga berhasil meraih peringkat keempat tingkat nasional. 

“Tim LPPD Kabupaten Dharmasraya langsung mendatangi Pemkot Tanggerang adalah untuk belajar langsung bagaimana mereka menyusun LPPD nya dengan baik dan sesuai dengan harapan dari Kemendagri. Oleh karena itu penting bagi Tim LPPD Dharmasraya untuk melakukan Studi Komperativ ke Pemkot Tanggerang. Karena Pemkot Tanggerang, mampu meraih peringkat empat tingkat nasional. Dan ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Sehingga kita dapat menggali ilmu lebih dalam, serta mendapatkan kiat kiat dari Tim LPPD Pemkot Tanggerang,” kata Khairuddin yang diaminkan oleh Marco Andreas.

Sedangkan menurut Kepala Bappeda Pemkot Tanggerang, keberhasilan mereka melakukan penyusunan LPPD sehingga meraih peringkat ke empat tingkat nasional adalah Tim LPPD Kota Tangerang terus melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh OPD yang ada di Kota Tanggerang. 

Dan yang membedakan penyusunan LPPD di Pemkot Tanggerang adalah, yang berperan penting dalam penyusunan LPPD adalah Bappeda Kota Tanggerang. Bahkan di Indonesia hanya ada dua daerah yang Bappeda nya sebagai tim inti penyusun LPPD, salah satunya adalah Kota Tanggetang.

“Alasan kenapa Bappeda sebagai tim inti pemegang kendali penyusunan LPPD adalah karena Bappeda sejak awal telah melakukan perencanaan, penyusunan, dan langsung melakukan evaluasi akhir dari penyusunan LPPD sebelum ke di reviu oleh Inspektorat,” kata Kepala Bappeda Pemkot Tanggerang.

Di Pemkot Tanggerang memang berbeda dari tim LPPD Kabupaten/Kota lainnya. Karena sejak awal sebelum penyusunan, Pemkot Tanggerang sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada seluruh OPD pelaksanaan penyusunan LPPD. 

Dan ini dilakukan di awal tahun sebelum pelaksanaan LPPD berlangsung, Pemkot Tanggerang sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD tentang Indikator Kinerja Kunci outcome (hasil) dan output (keluaran) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah. Antara lain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan penunjang. 

Oleh karena itu pada saat awal tahun mulai pelaksanaan penginputan LPPD, semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan dapat direviu oleh Inspektorat. Sehingga Pemkot Tanggerang tidak pernah terlambat dalam hal pelaporan  LPPD, dan meraih peringkat keempat tingkat nasional.

Dari hasil Studi Komperativ di Pemkot Tanggerang, Khairuddin memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Kota Tangerang, karena disana tim penyusunan LPPD bukan hanya melakukan koordinasi saja. Akan tetapi setelah melakukan koordinasi, mereka juga berkolaborasi dengan seluruh tim LPPD.

“Kita harus menggali seluruh ilmu yang ada di Pemkot Tanggerang ini, disini kita banyak belajar untuk melakukan penyusunan LPPD di Kabupaten Dharmasraya sehingga meraih hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Bahkan target Dharmasraya dapat masuk lima besar, atau tiga besar,” pungkas Khairuddin.(elda)

Tangerang, Lintasmedianews.com

 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang pada Selasa (29/5) tiba- tiba saja dipenuhi warga Karelia Vilage. Kedatangan puluhan warga di pengadilan negeri tersebut untuk menyaksikan sidang pertama terkait dugaan perbuatan melawan hukum. 

Albertus dan beberapa warga Karelia Vilage melayangkan gugatan terhadap Ketua RW 029, Ketua RT 001, 002, 003 dan M. Gilang Pratama Putra, S.Stp selaku. Lurah Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Banten. Beberapa poin dicantumkan dalam gugatan dengan nomor perkara : 507/Pdt.G/2024/PN.Tng. Menurut Daniel salah seorang penggugat kepada JMG, bahwa apa yang dilakukan warga tersebut adalah buntut dari kekecewaan mereka terhadap Ketua RW dan beberapa Ketua RT yang dinilai berbuat semaunya. 

Mulai dari pengelolaan dana IPKL hingga pembuatan perkumpulan yang mengatasnamakan warga Karelia vilage. Diceritakan Danil, sejak pengelolaan dana IPKL dari warga oleh Ketua RW dan RT tidak ada lagi transparansi yang dilakukan. 

Dulu warga di janjikan sama RW dengan kelolaan mandiri maka biaya IPKL sangat drastis turunya ternyata pas dikelola mandiri Rw sepihak saja menetapkan besaran iuran IPKL yg turunya hanya sedikit sekali dan sejak dikelola secara mandiri oleh Rw dan RT, tidak jelas laporan pertanggungjawabannya.

Selain itu, Ketua RW dan beberapa Ketua RT, tanpa persetujuan dan musyawarah dengan warga, tiba-tiba saja membuat suatu perkumpulan untuk pengelolaan dana IPKL tersebut.

" Hal ini tentu tidak bisa diterima warga sebab Ketua RW dan RT dinilai telah berbuat semaunya dan tidak melibatkan warga. Itulah awalnya yang membuat masalah ini sampai bergulir ke  Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang Banten", ujar Danil.

Ditambahkan Danil, selain Ketua RW dan beberapa Ketua RT, Lurah Medang juga ikut menjadi tergugat. Pasalnya, Lurah Medang merupakan atasan dari Ketua RW dan RT tersebut.

Raka selaku Kuasa Hukum Albertus Cs mengungkapkan bahwa agenda sidang hari ini adalah sidang perdana memberikan berkas. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada 4 Juni 2024 nanti dan hakim meminta para penggugat untuk hadir disidang lanjutan. (Rel)