Lintasmedianews.com

SERIKAT Media Siber Indonesia (SMSI) yang berada di  kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa mengurung diri secara eksklusif, hanya bergaul dengan sesama Indonesia. Pergaulan dan kerja sama internasional harus dijalin.

Indonesia berada di negara perlintasan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, atau antara Teluk Benggala dan Laut China. Komunikasi internasional antara negara-negara tetangga terdekat tentu ada jalinan hubungan harmonis baik antar orang per orang, hubungan bisnis, organisasi, ataupun antar pemerintah. 

Kita bisa lihat secara geografis di sekitar kepulauan Nusantara,  ada sejumlah pantai negara tetangga yang berjarak sekitar 2000-an kilometer. Kita lihat ada Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, dan China. 

Tentu saja dengan negara-negara yang lebih jauh jaraknya, seperti Korea dan Saudi Arabia. Jalinan kerja sama bisnis dan tukar pikiran, pengetahuan dan pengalaman di bidang yang sama akan terus diperkuat dan diperluas.

Menjalin hubungan kerja sama  lembaga/organisasi merupakan agenda penting Ketua Umum SMSI Firdaus untuk  memajukan perusahaan pers siber. Kegiatan Nyata

Urusan Luar Negeri (LN) SMSI 2024-2029, mempunyai agenda penting menggalang hubungan kerja sama intens dengan kedutaan- kedutaan asing. 

Hubungan kerja sama yang aktif dan efektif tentu untuk mewujudkan SMSI berwawasan luas dan berintegritas untuk memajukan  bisnis perusahaan pers modern. 

Dari sisi keredaksian juga diperlukan kerja sama dengan media-media online di luar negeri, sehingga bisa memperkuat dan menjaga keberlangsungan pers siber yang menyajikan informasi berkualitas, dapat dipercaya, dan menjadi acuan dalam berbagai bidang. 

Dalam menjalankan kegiatannya sejak pelantikan pengurus SMSI 2024-2029 pada bulan September 2024 hingga Desember 2024, urusan LN meneruskan kegiatan yang telah

dirancang dan dilakukan sebelumnya dengan negara Taiwan. Bulan Januari 2024, SMSI menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terpilihnya Lai Ching-te, dari Democratic Progressive Party menjadi Presiden Taiwan. Bulan Februari 2024, Steve Chen,

Deputy Taipei Economic and Trade Office  (TETO), dan Morgan Yang, representative press information Taipei Economic and Trade Office di Indonesia berkenan hadir dan memberi testimoni pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan SMSI di Ancol, Jakarta.

Kemudian, dalam memperkuat kerja sama dengan Taiwan, 29 Mei 2024 ketua bidang LN SMSI, Retno Intani disertai Sekjen SMSI (saat itu) M. Nasir dan Bidang Organisasi Yono Hartono memenuhi undangan makan siang di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Meskipun tidak ada kesepakatan bentuk kerja sama secara konkret, namun pertemuan tersebut lebih bermakna merawat hubungan SMSI dan TETO. 

Pembicaraan tentang peluang kerjasama dengan TETO tahap awal, saling bertukar pikiran. Bulan September 2024, May Lin, Director Press Information Division

TETO yang baru, beserta Deputy TETO, Steve Chen berkenan hadir pada pelantikan pengurus SMSI Pusat periode 2024-2029 di Hall Dewan Pers. 

Dan, untuk tahun ketiga kalinya, urusan LN SMSI menghadiri resepsi Perayaan Hari Nasional Republic of China (Taiwan) tanggal 8 Oktober yang tahun ini merupakan perayaan ke-113 dengan mengambil tempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hadir dari SMSI selain Wakil Ketua Umum (Waketum) LN, Retno Intani juga Waketum Pendidikan M Nasir dan Waketum Organisasi Yono Hartono, serta Ketua Bidang LN Henny Murniati. 

Pada saat TETO mengundang untuk acara ulang tahun Taiwan Technical Mission ke-48 pada 25 Nov 2024 di Energy Building, dari SMSI hadir diwakili Waketum Organisasi, Yono Hartono.  

Sejak Januari 2024 hingga Desember 2024 ini, Press Information Division TETO hampir setiap bulan menyampaikan informasi berbagai kegiatan TETO. Media jaringan SMSI pun memberi tempat untuk pemuatan berita kegiatan TETO. 

Negara kedua yang dijalin kerja sama dengan SMSI adalah Republik Islam Iran. April 2024, Ketum SMSI Firdaus beserta tim kerja melakukan audiensi di Kedutaan Republik Islam Iran, Jakarta dan di terima langsung oleh Duta Besar Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi. 

Dalam pertemuan audiensi itu dibahas berbagai usulan dan harapan berkaitan dengan kerja sama SMSI – Kedutaan Iran. 

Ketika Presiden Iran, Ebrahim Raisi mengalami musibah kecelakaan penerbangan helikopter bulan Mei 2029, Ketua Umum SMSI FIrdaus menyampaikan rasa duka yang mendalam. Tim SMSI diwakili saat itu Sekjen SMSI M. Nasir dan Kabid LN Retno Intani, turut menghadiri tahlilan di Rumah Dinas Dubes Republik Islam Iran.

Pada 12 Agustus 2024, di Kedutaan Republik Islam Iran dilaksanakan penandatanganan kerja sama SMSI-Iran. Penandatangan dilakukan oleh Ketum SMSI Firdaus. 

Sedangkan dari pihak kedutaan Iran yang menandatangani  Dr. Mohammad Reza Ebrahimi, Konselor Kebudayaan.

Selain kerja sama dengan negara Taiwan dan Iran, SMSI juga tengah menjajagi kemungkinan kerja sama dengan Moslem Institute Pakistan yakni lembaga penelitian tentang dunia Islam. 

Isaf, Humas dari Moslem Institute Pakistan diantar oleh Toni,wartawan senior atas rekomendasi Ketum SMSI, menemui Waketum LN. Bersama-sama dengan Dewan Penasehat LN SMSI Bunyan Saptomo, Waketum LN Retno Intani menemui Isaf untuk melakukan pertukaran informasi kegiatan dan menjajagi berbagai kemungkinan kerja sama. 

Atas masukan Dewan Penasehat LN SMSI, Bunyan Saptomo, ada peluang SMSI juga kerja sama dengan Kedubes Kazakstan. Semoga berbagai kegiatan yang telah dan tengah dirintis, dapat menghasilkan kontribusi konkret untuk SMSI. 

Dan, pada tahun 2025, diharapkan dapat menambah kerja sama dengan negara-negara di kawasan maupun di luar kawasan ASEAN. (*)

Taput--Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Drs Nikson Nababan MSi, berbangga hati sekaligus mengapresiasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Pasalnya SMSI memilih Kabupaten Taput sebagai salah satu tujuan Ekspedisi Geopark Kaldera Toba (GKT) dalam rangkaian menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di Sumut, 4-6 Februari mendatang.

Bupati Nikson Nababan pun menegaskan komitmen dirinya dan dinas-dinas terkait untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebab tujuannya untuk turut membangun Taput, sekaligus mengembangkan GKT.

"Di Tapanuli Utara ada beberapa geosite GKT, seperti Hutaginjang dan Muara Sibandang," ujar Nikson Nababan saat menerima kehadiran Pengurus SMSI Sumut, Panitia Rangkaian HPN SMSI 2023 di Sumut, dan Pengurus SMSI Taput, di Rumah Dinas Bupati, Tarutung, Kamis (06/10/2022).

Hadir pada pertemuan itu, Wakil Ketua SMSI Sumut, Agus S Lubis, Sekretaris Erris J Napitupulu yang juga Ketua Panitia HPN 2023 SMSI di Sumut, Sekretaris Panitia, Benny Pasaribu, Penasehat SMSI Sumut, Rony Purba, Irwan Manalu dari Bidang Organisasi, serta Ketua SMSI Taput, Jan Pieter Simorangkir beserta jajaran pengurus serta anggota.

Lebih lanjut Bupati Taput berpesan agar panitia mempersiapkan sebaik mungkin rangakaian acara Ekspedisi GKT. Apalagi peserta ekspedisi adalah para Pengurus SMSI Pusat dan dari 34 provinsi di Indonesia.

"Mari kita persiapkan dengan baik. Kalau saya di Taput, sudah pasti akan menjamu peserta. Saya sepakat dengan panitia, kita bikin di Muara Sabtu 4 Februari malamnya, saya akan ketemu dan bersilaturahmi dengan peserta," ujar Nikson.

Dalam silaturahmi itu, Nikson akan memaparkan secara umum rencana program dan realisasi pembangunan di Taput. Secara khusus soal rencana pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya (UNTARA) di Taput, diharapkannya agar juga didukung oleh SMSI.

Ia pun menyarankan agar kegiatan Ekspedisi GKT di Kecamatan Muara, juga diisi dengan penanaman pohon berbuah, tabur bibit ikan dan pemberian bibit bawang merah. "Supaya masyarakat juga terlibat dan merasakan langsung manfaat kegiatan kita," ujar Nikson.

Sebelumnya Ketua Panitia HPN 2023 SMSI di Sumut, Erris J Napitupulu, melaporkan rencana SMSI menyemarakkan HPN di Sumut, berdasarkan arahan Ketua SMSI Pusat, Firdaus.

"Sumut tahun 2023 tuan rumah puncak HPN. Dan SMSI ambil bagian di sana, ikut menyemarakkan dengan membuat rangkaian kegiatan Ekspedisi Geopark Kaldera Toba, salah satu lokasinya di Tapanuli Utara," ujar Erris.

Program Ekspedisi GKT, lanjut Erris, adalah sebagai wujud nyata dukungan SMSI terhadap GKT sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG), atau penghargaan dan predikat sebagai taman warisan bumi yang diberikan UNESCO-PBB.

Selain untuk mendukung pengembangan GKT dan mempertahankan predikat UGG, ekspedisi tersebut juga untuk mempromosikan objek wisata Danau Toba yang berada di Taput, serta mengunjungi sentra produk UMKM dan potensi unggulan di Taput.

Erris Napitupulu pun memuji Bupati Nikson Nababan yang mendukung rencana pelaksanaan Ekspedisi GKT rangakaian HPN 2023 SMSI di Sumut tersebut.

Ditambahkannya, sedikitnya 150 pengurus dan utusan SMSI Pusat dan 34 Provinsi, akan ikut ambil bagian sebagai peserta dalam Ekspedisi GKT, 4-6 Februari 2023 tersebut.

Selain di Taput, peserta ekspedisi juga akan mengunjungi geosite-geosite GKT lainnya seperti di Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan. "Kami semua komit untuk ikut mendukung dan mengembangkan GKT ini," ujar Erris.

Sebelumnya pada awal pertemuan kunjungan itu, SMSI Sumut dan Taput menyelamati Bupati Nikson Nababan atas ulang tahunnya yang ke-50, bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Kabupaten Taput, 5 Oktober 2022. (*/b/rel)

Oleh : 

Mohammad Nasir

Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia

Tidak diragukan lagi pers Indonesia bekerja sejalan dengan perjuangan mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menerapkan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

 Keselarasan pers Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dilihat dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. “Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, serta norma-norma agama,” demikian bunyi alenia pertama Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di sini tanggung jawab pers terhadap NKRI jelas. Akan tetapi kejelasan ini harus dijelaskan berulang-ulang dan dipraktikkan supaya menjadi kesadaran. Dengan menaati KEJ berarti kegiatan pers sudah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perjuangan mempertahankan NKRI. 

Dalam penerapannya, selain mengikuti aturan KEJ dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan peraturan terkait lainnya, pers juga perlu memberi dukungan riel serta kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan mempertahankan Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.

 “Jadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai azas dalam melakukan aktivitas pemberitaan, serta mengembalikan esensi jurnalistik yang ideal dengan motif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut merawat dan bersungguh-sungguh menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila, fondasinya adalah NKRI, tiangnya persatuan dan kesatuan, atapnya adalah kebhinekaan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kepada peserta rapat pimpinan nasioal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Aula AH Nasution Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.

Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra, pers dalam bekerja berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Pancasila based journalism). Dalam berbagai kesempatan  Azyumardi Azra (1955- 2022) menegaskan bahwa pers sangat berperan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan sosial, kesatuan bangsa yang dapat memperkokoh NKRI. Untuk itu, pers harus menghindari isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pasal 13 butir a, disebutkan pula perusahaan pers juga dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.  

“Pers sebaiknya menghadirkan narasi-narasi yang tidak memecah belah, pilih diksi yang menyejukkan,” pesan Azyumardi Azra, ketika menjadi pembicara kunci dalam Rapimnas SMSI di Markas Besar Angkatan Darat RI,  Jakarta, Kamis, 21 Juli, 2022.  Prof Azra menggaris bawahi pentingnya  jurnalisme berbasis Pancasila. Dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menumbuhkan persaudaraan dan toleransi, sehingga berita-berita yang disajikan selalu berpijak pada kebenaran.   

Dukungan Langsung

“NKRI Harga Mati”, demikian semboyan yang tersebar di mana-mana. Bagi wartawan untuk turut mendukung Pancasila dan NKRI sudah dilaksanakan dengan menjalankan yang dilakukan sehari-hari dengan menerapkan KEJ yang berbasis Pancasila secara ketat. Ada tambahan lain yang lebih nyata, dengan memberikan dukungan langung, yaitu memberi dukungan kepada siapa saja yang berjuang mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. 

Siapa yang aktif dalam operasional berjuang mempertahankan Pancasila dan NKRI? Mereka adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kegiatan-kegiatan militer di tiga matra ini harus didukung dengan berbagai cara sesuai bidang kemampuan masing-masing. 

Untuk pers yang menjadi infrastruktur komunikasi bangsa dan negara, sumbangsihnya tentu dukungan pemberitaan yang positif, memberi semangat bagi pelaku kegiatan maupun menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat yang membacanya. Akan tetapi proses dukung-mendukung harus ada komunikasi yang memadai antara yang didukung dan yang mendukung. Apabila tidak ada komunikasi, yang terjadi akan terjadi salah komunikasi. Diperlukan keterbukaan, supaya yang akan mendukung bisa masuk.  

Apa Saja Dukungan untuk AD

Mari kita tengok kira-kira dukungan apa yang diberikan oleh wartawan kepada TNI Angkatan Darat (TNI AD). Mungkin saja ini sudah biasa dilakukan oleh wartawan yang sehari-hari bertugas di Dinas Penerangan Angkatan Darat. Tetapi sebagai pembahasan, mari kita lihat dari tugas pokok TNI AD terlebih dulu sebagai acuan, supaya wartawan bisa memberikan dukungan. Dukungan liputan ini kami uraikan setelah mengintip tugas pokok TNI Angkatan Darat melalui tniad.mil.id. Ini hanya sebagian contoh dukungan.

1. Meliput TNI AD dalam melaksanakan tugas di bidang pertahanan dalam operasi militer baik untuk perang maupun selain perang. Untuk meliput kegiatan militer ini harus ada ajakan atau undangan dari pihak TNI AD yang telah mempertimbangkan perlunya liputan media. Atau permintaan meliput dari pihak media untuk disampaikan kepada pihak berwenang di TNI AD, sehingga dipersilakan meliput. 

2. Memberitakan persiapan satuan-satuan operasional baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan, khususnya di daerah rawan konflik, dan pulau-pulau terluar (liputan ini menarik bagi wartawan kalau diizinkan oleh pihak TNI AD). Liputan di daerah rawan konflik atau di pulau terluar juga akan menjadi bacaan yang menarik. Bagaimana prajurit bertahan di tepi pantai, berinteraksi dengan warga kampung, sambil bermain air. 

3. Menulis perjuangan yang heroic para prajurit TNI AD, dan membuat profil komandan atau prajurit lapangan yang sukses gemilang dalam menjalankan tugas. Tulisan profil ini selain akan berdampak positif (bertambah semangat) terhadap prajurit yang ditampilkan dalam tulisan, juga akan menjadi teladan bagi yang lain.  

4. Sebaiknya wartawan diajak turun langsung ke lapangan supaya bisa memberi deskripsi dan narasi dalam tulisannya, sehingga menarik untuk pembaca. Wartawan juga diberi akses membaca statistik, angka-angka terkait operasi militer, mengambil gambar, dan peta pertempuran (kalau sekiranya tidak berdampak negatif). 

5. Memberitakan satuan melakukan kerja sama internasional dengan angkatan bersenjata negara sahabat.

6. Meliput pelaksanaan tugas perdamaian dunia TNI AD. Di sini, TNI biasanya memilih media mana yang akan diajak untuk liputan. Banyak wartawan yang ingin ikut biasanya, tetapi karena menyangkut transportasi dan akomodasi, jumlah wartawan kemudian disesuaikan. 

7. Meliput persiapan TNI AD dalam tugas pengamanan presiden dan wakilnya, serta keluarganya. Apa saja kompetensi yang disiapkan untuk tugas ini. (Kalau diizinkan untuk diliput).

8. Meliput prajurit TNI AD yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam, termasuk operasi penyelamatan korban bencana.

9. Meliput prajurit TNI dalam partisipasi program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.

10. Memberitakan keberadaan pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di wilayah perbatasan (kalau diizinkan).

11. Menulis lembaga pendidikan dan latihan di lingkungan TNI AD baik di pusat maupun di daerah. Proses pendidikannya seperti apa sehingga tercipta prajurit professional. 

12. Meliput bantuan TNI AD dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara. 

13. Melihat dari dekat upaya TNI AD dalam mempertahankan kemanunggalan TNI- Rakyat. (*)

Dari kiri ke kanan : Iwan Jamaluddin, Kolonel Athobari, Taufik Hidayat, Firdaus, Brigjen TNI Agus Prasetyo, M. Nasir, Letkol Made Darma. (foto:ist)

Jakarta, Lintas Media News

Direktur Pusat Informasi Teritorial TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Agus Prasetyo berkunjung ke kantor Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jalan Veteran II, Jakarta Pusat, Kamis, 8 September 2022.

Kunjungan Pusat Informasi Teritorial Angkatan Darat yang berkantor di Cipayung, Jakarta Timur itu, menurut Brigjen Agus Prasetyo, sebagai langkah awal bekerja sama dalam penyelenggaraan sarasehan pada akhir September 2022. 

“Tugas kami menjalankan tugas bersama-sama jurnalis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Agus. 

Ajakan Agus disambut baik oleh Firdaus yang akan menyiapkan apa yang diharapkan dalam bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. 

Dalam kunjungannya, Agus didampingi dua pejabat penting di jajaran Direktorat Keamanan Informasi Teritorial Angkatan Darat yakni Kolonel Athobari, dan Letkol Made Darma.

Sedangkan Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi pengurus SMSI M Nasir, Iwan Jamaluddin, dan Taufik Hidayat. (*/b)

Jakarta, Lintas Media News

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut membantu Kejaksaan Agung untuk mengawal kinerja Jaksa.

"Yang melaksanakan tugas pengawasan di sini adalah Asisten Pengawasan, dan itu SDM nya terbatas, oleh karenanya kami meminta media-media (anggota SMSI-red) turut mengawasi kinerja Jaksa," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika menerima Pengurus SMSI Pusat yang dipimpin Ketua Umum Firdaus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta (6 Juli 2022).

Turut mendampingi Firdaus yakni Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Ketua Forum Pemred Media Siber Bernadus Wilson Lumi dan Humas SMSI Wisnu. Dari jajaran Kejagung tampak hadir Kejati DKI Reda Manthovani, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Asisten Umum Kuntadi, SH. dan Asisten Khusus Hendro Dewanto, SH.

Lebih lanjut Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung perlu diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepadanya.

"Sesuai arahan Presiden agar kerja-kerja yang dilakukan aparat Kejaksaan juga perlu disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang sudah dilakukan," sambung Burhanuddin. 

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan Jaksa Agung kepada SMSI.

"Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Jaksa Agung. Kami juga ingin sampaikan apresiasi dari seluruh anggota SMSI kepada Jaksa Agung atas prestasi dan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, mengamankan uang negara, terlebih menjadikan media sebagai mitra jaksa untuk melaporkan hasil kerja kejaksaan kepada masyarakat," ucap Firdaus.

Silaturahmi Pengurus SMSI Pusat kepada Jaksa Agung ini dalam rangka implementasi program kerja dan persiapan Rapat Pimpinan Nasional

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-23 Juli 2022 mendatang.

Lebih lanjut Firdaus juga mengapresiasi Jaksa Agung Burhanuddin yang mendorong jurnalisme berkelanjutan. "Jaksa Agung Bapak Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MM juga turut serta mendorong jurnalisme yang berkelanjutan dengan membantu membangun ruang belajar, mushola dan dapur umum di Journalist Boarding school (JBS) Cilegon, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih dan sampaikan penghargaan setinggi-tingginya," papar Firdaus. (b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) nobatkan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, sebagai Sahabat Pers Indonesia. Anugerah tersebut diserahkan oleh Ketua SMSI dalam acara sukuran atas raihan penghargaan dari MURI untuk SMSI, di The Jayakarta Hotel Jakarta, pada Rabu (23/3).

Ikut mendampingi Bupati dalam acara itu, Zahirman Kadis Kominfo, Mayzar Kepala BKPSDM, Anesa Satria Kabag Prokopim, Zulnadi Ketua SMSI Sumbar dan Idham Fadil Ketua SMSI Kabupaten dan Kota Pariaman.

Usai menerima anugerah, Bupati Suhatri Bur mengaku bangga dan berterima kasih. Atas penghargaan yang diberikan oleh SMSI sebagai Sahabat Pers Indonesia.

"Terima kasih kepada SMSI, yang telah mengapresiasi kami. Penghargaan Sahabat Pers Indonesia ini, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami," ujar Suhatri Bur.

Suhatri Bur berharap, penghargaan ini semakin memperkuat hubungan baik dengan insan Pers di masa depan.

"Ini tentu akan menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk terus mempertahankan hubungan baik dengan media dan insan Pers. Semoga hubungan yang telah terjalin ini, semakin baik di masa depan," harapnya.

Ketua SMSI Firdaus mengatakan, Suhatri Bur dinilai memiliki hubungan yang baik dengan insan pers. Tidak hanya selama menjabat Bupati, namun jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman.

"Dari hasil pemantauan dan kajian kami, Bapak Suhatri Bur memenuhi kriteria dan layak meraih penghargaan sebagai Sahabat Pers Indonesia dari SMSI," ujar Firdaus.

Selain itu, Pemkab Padangpariaman juga dinilai telah membina hubungan baik dengan media online dengan melakukan kerjasama dengan 65 media online di Sumbar.

Sebelumnya, Ketua SMSI Pusat, Firdaus mengatakan. Sejak berdiri lima tahun lalu, 7 Maret 2017, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) telah mencapai titik-titik rencana strategis yang sangat mengesankan. Pencapaian itu dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Piagam penghargaannya diserahkan langsung oleh pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, pada Jumat 18 Maret 2022 di Galeri MURI Jakarta di lantai LG Mall of Indonesia (MOI), Jakarta.

Penghargaan MURI yang diterima SMSI kali ini, menandai pencapaian strategis berupa besaran jumlah anggotanya per 31 Desember 2021. Dimana, encapai 1.761 pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di tanah air. 

Dikatakan, jumlah anggota sebesar itu dinilai tim MURI merupakan jumlah terbesar di dunia. Sehingga, pantas diberi penghargaan. Kini anggota SMSI berjumlah lebih besar lagi, sekitar 2000 pengusaha media siber. “Organisasi SMSI, tengah meluas jaringannya hingga tingkat Kota dan Kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” ulas Firdaus.

Sebelumnya, dua tahun lalu tepatnya tanggal 28 Februari 2020. SMSI juga telah dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini 'Mendambakan Keadilan Sosial'. "Hanya dalam waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggota, sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke" tutup Firdaus. (b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Kembali Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, menerima kunjungan mitra kerja di kantor pusatnya di Jalan Veteran II No 7C-Jakarta Pusat, Rabu (17/11/ 2021).

Kali ini, giliran mitra kerja yang datang berkunjung dari kalangan Mabes Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yakni Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam).

Dipimpin Kanit Ditkamneg Baintelkam Polri, AKBP Julius Heru Widodo, rombongan dari Baintelkam Mabes Polri itu tampak bersemangat dan penuh keakraban saat diterima langsung jajaran elit wadah perusahan media Siber terbesar di Asia ini.

Tampak ikut hadir dalam kunjungan itu, AKP Bambang Sukarno, Iptu Budi Raharjo dan Bripka Eva.

Sementara, Ketum SMSI menerima kunjungan Tim Baintelkam, bersama pengurus lainnya, Seperti Sekretaris Jendral, M Nasir,  Wakil Bendahara Umum Makali Kumar, SH, Aat Surya S, Syaiful B, dan sejumlah pengurus SMSI DKI seperti Pahala Simanjuntak (Sekretaris), M. Ridhwan (Bendahara), dr Nishah K Dhillon (Wakil Bendahara).

Ketua umum SMSI, Firdaus   yang mengenakan baju kemeja putih, tampak bergembira dengan ada kunjungan dari tim Baintelkam Polri tersebut. Dia selanjutnya menjelaskan, SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia.

“SMSI ini, Alhamdulillah, sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. SMSI sendiri saat ini beranggotakan sekitar 1300 perusahaan media siber di Indonesia yang berbadan hukum,” ujar Ketum SMSI, Firdaus dengan gaya khasnya yang selalu ceria.

Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, tambah Firdaus, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co dan lainnya. “Kami bertekad akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional,” harapnya.

SMSI akan pro aktif  mendukung Polri dalam mewujudkan Bangsa yang aman, dan kondusif. Termasuk juga dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi di media Siber maupun media sosial dengan keberadaan Polisi Siber.

Sementara itu, Kanit Ditkamneg Baintelkam Polri, AKBP Julius Heru Widodo menyampaikan, kedatangannya bersama tim itu tak lain, ingin bersilaturahmi, guna menjalin kemitraan dan sinergi yang positif antara Polri dengan SMSI. "Dengan kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi, maka tantangan bangsa kedepan semakin berat. 

Untuk itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi positif dan kerjasama semua elemen, baik Polri maupun SMSI. Terutama dalam wujudkan bangsa yang aman dan damai," jelasnya. Usai berbincang cukup panjang dan penuh keakraban, pertemuan diakhiri dengan berpose bersama. (b/rel)

Jakarta, Lintas Media News

Konstituen Dewan Pers  perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin komplek. 

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.

Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia. 

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi. 

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru. 

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang. 

Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi

Anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede. 

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon. "Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anghota dewan pers" ujar Firdaus.

SMSI Usul Anggota DP 15 atau 3 Orang

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang. 

Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021. 

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang. 

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco. 

Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. (*/b/rel)

Makassar, Lintas Media News

Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyayangkan program kegiatan Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikelola Kementerian Kominfo (Menkominfo).

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor media massa yang dilakukan Menkominfo dianggap tak adil. Hal ini nampak dari nilai kontrak kegiatan Diseminasi KPCPEN 2021 kepada media lokal di lapangan.

Ketua SMSI Sulsel, Rasid mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

"Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak," kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, di dapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten. 

"Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami," sebutnya.

Karena itu pihaknya bersama pengurus SMSI pusat menyatakan protes dan keberatan atas perilaku tidak adil jajaran Kementerian Kominfo dan pihak ketiga selaku pemenang tender program tersebut.

Bentuk protes tersebut melalui surat yang dilayangkan pengurus SMSI pusat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. "Kami berharap Pak Menteri mengevaluasi kembali pelaksanaan daripada penyelenggaraan Diseminasi KPCPEN di Kementerian Kominfo secara seksama," pungkasnya. 

Hal serupa juga disampaikan Anggota komisi etik Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sekaligus pengamat komunikasi dan pemerintahan, Firdaus Muhammad. 

Ia menyebut kebijakan yang ada harus juga mempertimbangkan keberadaan media lokal yang ada. Sehingga kebijakan yang diambil kemudian dapat adil bagi semua elemen. 

"Kebijakan itu seharusnya juga pertimbangkan keberadaan media lokal sehingga lebih adil terutama soal layanan iklan masyarakat. Kondisi media lokal butuh perhatian pusat melalui kebijakan," ujar Dosen UIN Alauddin Makassar itu.

Ditempat terpisah, hal enada disampaikan juga Oleh Wibowo Susilo, ketua SMSI Bengkulu yang juga Direktur Bengkulutoday.com. Ia mengatakan, program ini sesungguhnya sangat mulia, tetapi jika jatuh ketangan penjahat, nilainya jadi buruk. 

"Semestinya kebijakan dan program KPCPEN ini sangat mulia, tetapi jika jatuh ketangan yang salah, nilainya jadi buruk. Melihat indikator ini, saya khawatir Bapak Menteri kominfo tidak tahu hal seperti ini. Untuk itu, kami minta bapak menteri kominfo dapat mengevaluasi pelaksanaan program KPCPEN di lingkungannya," ujar Bowo.

Bowo juga menyampaikan "kami yakin, bapak menteri mau mendegar keluh kesah kami di daerah. Jika kami dari masyarakat pers saja diperlakukan seperti ini, kami khawatir ada yang lebih buruk diperlakukan dari pada kami" tandas Bowo. (*/R/B)

Gedung tua di Jalan Veteran II No. 7c, Jakarta Pusat itu, ternyata menyimpan sejumlah cerita misteri-historis. Namun, sayangnya tak semua orang tahu sejarahnya. Padahal jika kita menyimak ceritanya, pasti asyiik dan seru bak nonton film horor atau thriller. Ya, meneganggkan sekaligus mengasyikkan. 

Di satu sisi, kita seolah diajak bertamasya untuk menyelami pergulatan sejarah bangsa ini secara lebih dekat. Di sisi lain, kamu akan semakin sadar bahwa menjadi bangsa besar itu tentu perlu pengorbanan sekaligus pergulatan panjang. 

Namun, jika lolos dari jebakan pergolakan itu, maka kita akan semakin saling memahami dan menghargai keragaman antara sesama anak bangsa. Hal itu jelas merupakan modal sosial yang sangat berharga demi merekatkan dan memuliakan sesama warga negara.

Malam itu, Kamis  (15/04/21), kantor SMSI disambangi beberapa orang hingga terlihat cukup ramai. Orang-orang merapat ke lantai 2 kantor SMSI yang sudah berusia ratusan tahun itu. Tampak Ketua Umum SMSI, Firdaus, sibuk menyapa para tamunya dengan penuh tawa dan ramah. 

Dalam pengamatan kami, para tamu penting yang hadir, antara lain, Deden Ridwan (penulis, produser & CEO Reborn Initiative), Salman el-Hakim (Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia), dan Erris Julietta Napitupulu (Sekretaris SMSI Sumatra Utara, yg juga Managing Direktur SIN.co.id). Sementara Ketua Umum, didampimgi M. Nasir (Sekjen), Yono Hartono (Wakil Sekjen Bidang Internal), dan Heru Siswanto (Wakil Sekjen Bidang Eksternal).

Mereka berkumpul di ruang rapat yang aroma klasiknya terasa dominan. Menggambarkan keaslian gedung tua itu yang terlihat masih orsinil. Meskipun tampak kurang terawat. Beberapa aksesoris ruangan dan pintunya memang masih kelihatan asli. "Benar aksesoris ruangan dan pintu ini masih asli," demikian Yono, menegaskan.

Rupanya, Ketua Umum SMSI sengaja mengundang mereka karena ada "hajatan" istimewa. Selain buka puasa bersama, ternyata malam itu juga ada rapat penting. Ya, rapat tentang rencana pembuatan buku dan film dokumenter bertajuk: Pergulatan di Ring Nol, JP. Coen, DN Aidit hingga Firdaus.  

Menurut penuturan Firdaus, buku dan film dokumenter itu akan mengupas misteri gedung tua tersebut hingga tuntas. Bagi Firdaus, misteri gedung tua yang kini menjadi markas SMSI itu tak sekadar mengandung cerita seru dan asyik, tapi juga menyimpan nilai-nilai sejarah penting yang layak publik ketahui. 

"Di gedung ini (baca: kantor SMSI), ternyata menyimpan jejak pergulatan intelektual-politik-ideologi  yang sangat menarik dan menentukan langkah perjalanan bangsa ini ke depan," ungkap Firdaus, bersemangat. 

Bahkan, cerita buku dan film dokudrama ini, lanjut Firdaus, juga akan meminta testimoni dari para saksi sejarah di lingkungan sekitar, yang kebetulan kini masih hidup. "Ya, ini menjadi bagian dari cerita rakyat", ujar Firdaus, sambil tertawa.

Sebagaimana kita ketahui, Jalan Veteran II ini bukan sekadar letaknya strategis karena menjadi bagian dari pusat keramaian kota, tapi juga berada di Ring Nol karena dekat dengan pusat kekuasaan, tempat orang nomor satu di Republik ini berkantor.

"Apa yang dilakukan di gedung ini getarannya akan sampai ke istana; demikian pula sebaliknya", ujar Firdaus, sambil bercanda.

Berdasarkan hasil pengamatan kami dari sejumlah literatur dan saksi sejarah, cerita gedung tua di Jl. Veteran II No 7c yang kini menjadi markas SMSI itu memang menarik kita simak.

Ketahuilah, pada mulanya gedung ini menjadi Pusat Marsose, polisi rahasia Hindia Belanda, sampai J.P. Coen, Gubernur Jenderal, terbunuh/digorok warga pribumi. Di tempat ini, operasi rahasia dan mata-mata pemerintah kolonial untuk mengawasi gerak-gerik warga pribumi berlangsung. Namun, ironisnya JP. Coen, sang Gubernur Jenderal, malah terbunuh di tangan warga yang peristiwanya tak jauh dari gedung ini.

Di masa revolusi, sekitar tahun 1945, gedung ini diambil/dirampas oleh CC PKI, pimpinan DN Aidit.  Di tempat ini pula, rapat-rapat penting PKI digelar, termasuk persiapan pemberontakan PKI Madiun pada 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Kedua peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah dan membekas di hati warga.

Setelah Gerakan PKI 1965 reda, gedung ini diambil alih Kodam Siliwangi dari tangan PKI. Kemudian diserahkan ke Kodam Jaya pada 1966. Pada saat Pangdam Jaya dijabat oleh Mayjend TNI Amir Machmud, gedung ini diserahkan ke Gubernur Ali Sadikin. Nah, oleh Ali Sadikin kemudian diserahkan ke PWI Pusat, ketika ketua umumnya Harmoko. 

Dari situlah, kemudian gedung tua ini diserahkan ke SMSI ketika ketua umumnya PWI di jabat Margiono hingga sekarang di duduki SMSI bawah pimpinan Firdaus.

Rapat malam yang ditemani Sate Padang itu, berjalan lancar, seru dan penuh tawa. Banyak ide-ide mengalir deras bagai air sungai, di sela-sela obrolan seru lain. Akhirnya, rapat berhasil menyepakati beberapa keputusan penting. Antara lain, menunjuk saudara Deden Ridwan sebagai penulis buku dan produser film ini. 

Tentu saja, pergulatan di Ring Nol adalah cerita yang kita tunggu-tunggu. Nuansa ceritanya setiap zaman pasti berbeda. Justru di situ letak keunikannya.

Judul ceritanya begitu menohok, mengundang rasa penasaran para penikmat buku dan film di negeri ini. Sub-judulnya pun tak kalah menarik. Pembaca atau penonton seperti tak sabar menanti: apa kira-kira hubungannya antara JP Coen, DN Aidit dan Firdaus. Penasaran kan? Masih banyak cerita-cerita lain yang seru, lho. Selamat menunggu dengan penuh cinta. (*)

Jakarta, Lintas Media News

Ketua Umum  Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono  berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).

Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan dalam membangun Bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan  Firdaus (Ketum SMSI).

Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut,  Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. "Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers," ujar Ketum SMSI, Firdaus.

Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.

"Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional," harapnya.

Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme Kebangsaan, kerakyatan,  dan keumatan.

"Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Sukarno, Orde Baru, dan masa reformasi.  Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud" jelas Jabo.

Dijelaskan Jabo, upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar Warga Negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang. 

Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.

Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.

Akibatnya, banyak warga Negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga Negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Setidaknya, begitulah kehendak mulia para Pendiri Bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Sayang sekali, pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas, yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut.Kita tak memunggungi perlunya investasi dan ekonomi pasar," tambahnya.

Namun, keduanya harus diatur agar selaras dengan cita-cita kesejahteraan sosial. No one must be left behind! 

Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga Negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini. Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih. Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. 

Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok. Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).

Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain, dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.

"Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki,"  jelas Jabo.

Dituturkan,partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional,  patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik. 

Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.

Diterangkan Jabo,  kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia. Partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak: demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial. 

"Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain—telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni  Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan," tegasnya.

Visi PRIMA, jelas Agus Jabo yang bakal jadi Ketua Umum-nya ini, adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Pertama, Pajak yang berkeadilan. Dimana  Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang. 

Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.

"Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan  kekayaan, ataukenaikan nilai aset/kekayaan atau capital gain tax," tegas Jabo.

Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa  DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru,  akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Partai yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 ini, akan ikut bertarung di pentas politik  nasional pada pemilu 2024.

Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, tandas Jabo.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu. 

Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur'an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya. 

"Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII ( Pelajar IsLam Indonesia ). 

Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI  beseserta pengurusnya, sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama. (*/b)