JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI),Kamis (25/7) mengeluarkan surat keputusan  kepada bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati peserta Pemilukada Meranti 2024.

Surat keputusan yang di serahkan oleh ketua Kaesang Pangarep selalu ketua umum DPP PSI pusat itu di di tujukan kepada bakal calon Bupati Drs Masrul Kasmy  dan calon wakilnya Basiran SE MM.

Surat keputusan DPP PSI tersebut bernomor  161/SK/DPP/2024. *Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

Dan surat keputusan tersebut diserahkan di kantor DPP PSI Jakarta Pusat oleh:Ketua Umum Kaesang Pangarep dan di dampingi sekjen Raja Juliantoni yg juga Wamen ATR/BPN dan Pengurus Pusat lainnya. 

Selanjutnya,Dengan di keluarganya surat keputusan pasangan calon tersebut,Sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati (Drs H Masrul Kasmy-Masiran) diberi tugas untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran pengurus tingkat, DPD, DPC hingga ranting PSI yang ada di kepulauan Meranti.

Selain itu, Masrul Kasmy dan Basiran juga diharapkan untuk melakukan komunikasi politik dengan jajaran partai-partai pengusung lainya untuk menggalang koalisi hingga memenuhi syarat pendaftaran calon Kepala Daerah (cakada) serentak pada pilkada serentak 2024 tahun ini.

Dan berikut ini isi surat keputusan DPP PSI pusat bunyinya.1.Dewan pimpinan pusat memberikan persetujuan untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan Meranti yakni Sebagai Calon Bupati H Masrul Kasmy dan Basiran sebagai Calon wakil bupati.

Meminta kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan kordinasi aktif dengan bakal calon dan tim.pemenangan.

Dan yang ketigaengintruksokan kepada jajaran pengurus DPD dan DPC PSi kabupaten kepulauan Meranti untuk mendukung sepenuhnya kepada H Masrul Kasmy dan Basiran sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada tahun 2024 ini.

Sementara H Masrul Kasmy Bakal Calon Bupati Kepulauan Meranti dalam keterangan singkatnya menyampaikan ucapan syukur Alhamdulillah atas terbitnya surat keputusan yang langsung di sampaikan oleh ketua umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Alhamdulillah,Hari ini kita telah di beri amanah dan mendapatkan surat keputusan dari DPP PSI sebagai calon Bupati bersama Basiran sebagai calon wakil bupati di Pemilukada Meranti 2024 ini.

Dan surat keputusan DPP PSI ini akan kita jadikan langkah awal untuk melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai guna mendapatkan dukungan kursi.(Nina/rls).

Jakarta, Lintasmedianews.com

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (24/7/2024), mengadakan Rapat Pleno yang berlangsung sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT) PWI. Rapat ini menghasilkan beberapa keputusan penting terkait konflik internal yang tengah melanda organisasi itu saat ini.

Dalam rilis yang diterima redaksi Rangkiang Nagari.com, Rabu malam, rapat memutuskan tiga poin penting.

Pertama, rapat pleno yang diperluas tersebut menunjuk Zulmansyah Sekedang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat. Penunjukan ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, Plt Ketua Umum Zulmansyah Sekedang diberi mandat untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB ini diharapkan dapat memilih Ketua Umum definitif PWI Pusat dalam kurun waktu paling lambat enam bulan sejak penunjukan ini dilakukan.

Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan penyelesaian konflik internal secara cepat dan tepat.

Ketiga, rapat pleno juga memutuskan agar Plt Ketua Umum melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kantor atau Sekretariat PWI Pusat. Langkah ini diperlukan guna menunjang tugas-tugas organisasi sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Rapat Pleno PWI Pusat ini diharapkan mampu mengakhiri kisruh internal yang terjadi. Serta membawa kembali stabilitas serta kepercayaan di dalam tubuh organisasi wartawan terbesar di Indonesia ini.

Keputusan-keputusan ini diambil dengan harapan besar agar PWI Pusat dapat kembali fokus pada visi dan misinya dalam meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan para wartawan di Indonesia. (*/B)

Lintasmedianews.com,JAKARTA

 Presiden Joko  Widodo (Jokowi) membuka secara resmi pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI APKASI Tahun 2024, APKASI Otonomi Expo 2024 dan APKASI Procurement Network 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (10/07/24). Dalam kegiatan itu, dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Bupati se-Indonesia dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI yang selalu memberikan perhatian kepada APKASI dan selalu berkenan hadir dalam setiap kegiatan besar APKASI. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 12 Juli mendatang.

APKASI direncanakan akan melaksanakan tiga even besar sekaligus, yaitu Rapat Kerja Nasional Tahun 2024, yang akan dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia, selaku anggota APKASI. APKASI Otonomi Expo 2024, yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Kementerian, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional. Dan APKASI Procurement Network 2024, yang diikuti oleh Perusahaan Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah yang produknya terdaftar dalam katalog LKPP.

“Tujuan dilaksanakannya Rakernas APKASI 2024 selain mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan Arah Kebijakan Program Kerja APKASI Tahun 2025, juga akan menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI. Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2024 bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, aneka komoditi dan peluang investasi,perdagangan dan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian daerah,” kata Ketua APKASI yang juga sebagai Bupati Dharmasraya.

Sutan Riska juga melaporkan kepada Presiden bahwa even APKASI Procurement Network 2024 yang diselenggarakan secara berkala ini, bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang atau jasa pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan dukungan APKASI dalam mewujudkan Gerakan Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri.

Kata Sutan Riska lagi, selama dua periode masa pemerintahan, Presiden dan jajaran telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan. Komitmen Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penerapan e-government telah berhasil mengurangi waktu dan biaya. Dalam mengefektifkan serta mengefisiensikan pengurusan layanan publik di berbagai daerah.

Selain itu, Program sosial yang dijalankan oleh Bapak Presiden, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial telah memberikan manfaat nyata bagi akses-akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat miskin. Semuanya telah dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

Masih terngiang diingatan kita, betapa terpuruknya sendi-sendi perekonomian kita pada saat pandemi covid 19 melanda Indonesia dan dunia. Namun, dengan kebijakan yang Bapak Presiden Jokowi implementasikan bersama segenap jajaran melalui tag line “recover together, recover stronger”, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, perekonomian Indonesia kembali menguat. 

“Kami juga merasakan, bahwa kita telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan/irigasi,pembangkit tenaga Listrik dan sarana  prasarana perkeretaapian, jalan nasional dengan Panjang lebih dari 5.500 km, telah berhasil diselesaikan dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.

APKASI sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masif yang Bupati bangun, tidak sekedar dilihat dalam bentuk fisiknya saja. Tapi efek ganda (multiflier effect) yang akan muncul seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi di daerah semakin menggeliat, terlebih kebijakan bapak Presiden yang menaikkan dana desa serta dukungan pengembangan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.

“Kami sangat setuju dengan apa yang pernah Bapak sampaikan bahwa membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang Bapak canangkan juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. IKN akan menjadi Pusat Pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis dikawasan Tengah dan Timur,” beber nya lagi.

Berbagai pencapaian pembangunan yang telah diupayakan dan dihasilkan oleh Presiden, APKASI mengucapkan terima kasih dan memberikan apreasiasi yang setinggi-tingginya karena telah menghasilkan pondasi yang kuat menuju Indonesia Emas, Indonesia maju tahun 2045. 

“Atas berbagai capaian tersebut, kami para Bupati yang berhimpun di APKASI tidaklah berlebihan memberikan gelar sebagai “Bapak Pemerataan Pembangunan Daerah”. Untuk itu, ijinkan kami selaku Ketua Umum APKASI mewakili para Bupati seluruh Indonesia  menyematkan Medali Penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai “Bapak Pemerataan Pembangunan Daerah”,” pungkas Sutan Riska.

Sedangkan menurut Presiden, periode tersebut adalah masa yang penuh dengan tantangan mulai dari krisis kesehatan global, geopolitik global, fluktuasi harga minyak dan pangan, serta masalah lingkungan seperti gelombang panas dan fenomena iklim El Nino. “Kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024,” kata Presiden. 

Presiden juga menyebut bahwa meski menghadapi masa yang sangat sulit, pemerintah dapat mengendalikan inflasi yang tercatat hanya 2,5 persen pada Juni 2024. Selain Kepala Negara juga menjelaskam terkait peringkat daya saing Indonesia yang naik di angka 27 di antara negara-negara di dunia. Kenaikan  ini menjadi kenaikan yang tertinggi. Selain Presiden pun menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, untuk menghadapi persaingan antarnegara yang makin ketat. 

“Negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu,” terang Presiden.

Presiden mengajak para kepala daerah untuk mengembangkan potensi lokal, mulai dari pangan, energi, industri, teknologi, hingga pariwisata. Selain itu, Presiden memberi contoh Butan dan Maldives sebagai negara yang berhasil menarik wisatawan berkualitas tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kearifan lokal, serta di Afrika dengan wisata alam liarnya yang menawarkan pengalaman safari autentik.

"Kita ini punya semuanya, punya komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orangutan, gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan, penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu," jelasnya.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. 

Acara yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran kabinet itu berlangsung di gedung Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024). 

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 disampaikan langsung Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun kepada Presiden Joko Widodo. 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban. 

"Sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban menggunakan, menjalankan, dan mempertanggung jawabkan APBN dan APBD secara baik," ujarnya. 

Presiden Jokowi juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki prosedur birokrasi yang rumit serta berharap reformasi struktural terus dilanjutkan agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada hasil. 

Lebih lanjut Jokowi meminta kepala daerah tetap menjaga inflasi di setiap daerah, dan menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap rekomendasi BPK agar pengelolaan APBD dan APBN semakin baik. 

"Disaat pertumbuhan ekonomi global melambat karena krisis ekonomi dan geopolitik, kita patut bersyukur tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama, oleh karena itu kita harus fokus dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun yang membawa kemajuan bagi negara ini," jelasnya.

Usai kegiatan, Plt Bupati Asmar menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden RI. Disamping itu rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Tentu kita akan menindaklanjuti apa menjadi arahan dan perhatian Bapak Presiden, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini," pungkas H. Asmar.

Turut hadir bersama Plt Bupati Asmar dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan. (Nina/rls).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Polda Sulteng akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka FMI dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

“Benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali ,” jelas Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas AKBP Sugeng Lestari di Palu saat menjawab konfirmasi media melalui pesan whatsapp, Jumat (05-07-2024)

Tersangka dipanggil dan diperiksa Rabu (03-07-2024) yang lalu, setelah diperiksa FMI langsung ditahan, ungkapnya

“Penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka FMI untuk 20 hari kedepan, sejak tanggal 3 Juli 2024,” terang Kasubbid Penmas.

"Tersangka FMI telah dipersangkakan penyidik, melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo. pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana yaitu melakukan tindak pidana pemalsuan surat dana tau menggunakan surat palsu", pungkasnya

Untuk diketahui  kasus ini telah dilaporkan oleh Kuasa Hukum PT. Artha Bumi Minning (ABM) Happy Hayati di Polda Sulteng sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/153/VII/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 13 Juli 2023

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan akhirnya Polda Sulteng telah menetapkan tersangka atas laporan pidana dugaan pemalsuan dokumen surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1489/30/DBM/2023 yang ditujukan kepada Bupati Morowali.

Penetapan tersangka FMI sendiri tertuang dalam Surat Dirreskrimum Polda Sulteng Nomor : B/256/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 13 Mei 2024.

Diduga tersangka FMI memiliki peran dalam membuat surat palsu dan/atau memalsukan surat atas Surat Dirjen Minerba Nomor 1489 perihal penyesuaian IUP Operasi Produksi tertanggal 3 Oktober 2013. (Megy)

Jakarta Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kota Solok dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha 2024, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Jl. H. Benyamin Sueb, Kota Baru Bandar Kemayoran Kavling B6, Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Rabu (26/06/24). Turut mendampingi wako, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok, Ikhlas dan Kasat Pol PP Kota Solok, Zulkarnaini.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kota/Kabupaten yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Dalam rangka tahapan kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

(WTN) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana diubah dengan PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata

Nugraha, Tim Penilai akan melaksanakan penilaian hasil survei lokasi penilaian yang dilaksanakan pada Bulan Oktober – November 2023 oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk. Sehubungan hal di atas, untuk melengkapi data dan informasi hasil survey dimaksud,

Wali Kota Solok secara langsung menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan kepada Tim Penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Korps Lalu Lintas Polri, akademisi dan pengamat transportasi yang telah ditetapkan.

Untuk di Provinsi Sumatera Barat, hanya lima daerah yang masuk  nominasi dan melakukan presentasi untuk meraih Wahana Tata Nugraha 2024 yakni Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar 

Dalam presentasi itu, Wako Solok memaparkan secara rinci 5 Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Sarana Transportasi Darat, Bidang Prasarana Transportasi Darat dan Bidang Umum. 

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan turunannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5895 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. 

Adapun penjelasan setiap sub bidang sebagaimana berikut :

A. BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Ruas jalan Terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu:

a. Kota Kecil 4 (empat) Ruas Jalan;

b. Kota Sedang 6 (enam) Ruas Jalan;

c. Kota Besar 8 (delapan) Ruas Jalan; dan

d. Kota Raya 10 (sepuluh) Ruas Jalan.

Aspek Penilaian ruas jalan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan penetapan ruas jalan menurut statusnya;

b. Geometrik jalan;

c. Kecepatan rata-rata;

d. V/C ratio;

e. Permukaan badan jalan;

f. Trotoar ramah disabilitas;

g. Drainase;

h. Pemanfaatan ruang milik jalan (rumija);

i. Data identifikasi lokasi rawan kecelakaan (LRK) dan

penanganannnya; dan

j. Persimpangan terdiri atas derajat kejenuhan, tundaan, atrian di simpang dan kapasitas simpang.

2) Perlengkapan jalan

Terdiri dari :

a. Marka tepi;

b. Marka pembagi jalur;

c. Keberadaan dan kondisi rambu lalu lintas;

d. Fungsi rambu lalu lintas;

e. Keberadaan dan kondisi rambu APILL;

f. Fungsi rambu APILL; dan

g. Keberadaan dan kondisi alat penerangan jalan.

3) Fasilitas pejalan kaki

Terdiri dari :

a. Zebra cross;

b. Pelican cross; dan

c. Jembatan penyeberangan orang (JPO).

4) Penataan fasilitas parkir

Terdiri dari :

a. Ketersediaan dan kondisi marka parkir;

b. Ketersediaan dan kondisi rambu parkir; dan

c. Ketersediaan dan kondisi papan informasi tarif parkir.

B. BIDANG ANGKUTAN JALAN

Bidang Angkutan Jalan terdapat 2 sub bidang yaitu : 

1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Penetapan Trayek;

b. Jam operasional angkutan umum;

c. Load factor angkutan umum;

d. Headway angkutan umum;

e. Seragam pengemudi dan tanda pengenal pengemudi; dan

f. Ketersediaan informasi pelayanan.

2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Jumlah kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

b. Tanda uji pada taksi;

c. Kelengkapan sarana taksi;

d. Identitas pengemudi taksi; dan

e. Ketersediaan informasi pelayanan.

C. BIDANG SARANA TRANSPORTASI DARAT

Bidang Sarana Transportasi Darat terdapat 2 Sub Bidang yaitu

1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

b. Kalibrasi alat uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

c. Kendaraan bermotor wajib uji;

d. Kendaraan bermotor yang diuji; dan

e. Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.

2) Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Kondisi fisik;

b. Persyaratan kendaraan; dan

c. Tanda uji dan tanda trayek.

D. BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

Pada penilaian Bidang Prasarana Transportasi Darat terdapat 3 Sub Bidang yaitu : 

1) Terminal Angkutan Jalan

Penilaian pada terminal angkutan jalan yaitu dikhusus kan pada Terminal Angkutan Jalan Penumpang Tipe C yang terdiri dari :

a. Fasilitas Utama; dan

b. Fasilitas Penunjang.

2) Halte

Penilaian pada Halte terdiri dari :

a. Jenis halte (bus stop dan halte);

b. Fungsi, kondisi dan kelengkapan informasi di dalam halte (rambu petunjuk, nama halte, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk); dan

c. Penempatan halte.

3) Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Intra dan

Antar Moda

E. BIDANG UMUM

Pada penilaian bidang umum terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Inovasi dan Program Unggulan Daerah di Bidang Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Inovasi di bidang lalu lintas;

b. Inovasi di bidang angkutan;

c. Inovasi dibidang sarana;

d. Inovasi dibidang prasarana; dan

e. Inovasi pendanaan di bidang transportasi.

2) Alokasi Anggaran Untuk Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Perbandingan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang transportasi terhadap anggaran dan belanja dareah (APBD);

b. Ketersediaan dokumen rencana induk pengambangan LLAJ/ Tatralok / Masterplan Transportasi; dan

c. Studi/Penelitian lainnya di bidang transportasi.

3) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi

Penilaian terdiri dari :

a. Ketersediaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) / Badan usaha milik daerah (BUMD) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten dibidang transportasi.

4) Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian pada penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada

sarana dan prasarana transportasi darat.

5) Tertib Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Penilaian pada tertib Masyarakat dalam berlalu lintas berupa kedisiplinan angkutan barang, kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi dan kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi (sepeda motor).(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Stabilitas nasional menjadi kunci dasar pembangunan nasional di segala bidang, termasuk kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. 

Organisasi perusahaan pers berharap susunan kabinet pemerintahan baru nanti mampu menjaga stabilitas nasional.

Demikian harapan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat koordinasi Selasa (2/7/2024), menjelang rapat kerja nasional SMSI, di kantor SMSI pusat Jalan Veteran II, Jakarta. 

Mengapa SMSI yang merupakan organisasi pengusaha pers siber terbesar  ini berharap stabilitas nasional terjaga? 

“Kalau stabilitas nasional sampai terganggu, kinerja ekonomi nasional merosot, tidak ada pertumbuhan, dan belanja iklan media otomatis semakin kecil sehingga perusahaan pers sulit berkembang,” kata Firdaus dalam forum rapat yang dihadiri pengurus SMSI pusat dan daerah. 

Kerena pentingnya stabilitas nasional— setelah puncak pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden— maka selanjutnya diperlukan sosok-sosok pembantu presiden Prabowo Subianto yang mampu menjaga stabilitas nasional. 

“Kami tertarik memilih stabilitas nasional menjadi tema rapat kerja nasional SMSI supaya menjadi semakin kuat kesadaran kolektif dalam menjaring kabinet baru,” tutur Firdaus. 

SMSI tidak menginginkan susunan kabinet baru nanti malah membuat stabilitas nasional terganggu, karena kurangnya kepedulian. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjaga keamanan data nasional di era digital, Relawan Perisai Prabowo menggelar diskusi dengan tema “Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data Nasional”.

Menurut Ketua Divisi Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan DPP Perisai Prabowo Aziz Fauzul Adzim, acara ini akan diadakan pada Jumat, 5 Juli 2024, pukul 14.00 WIB di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jl Veteran II Jakarta.

Diskusi ini menampilkan dua pembicara utama: Ahmad Jojon Novandri, M.A. Pol., Sekjen DPP Perisai Prabowo, dan Drs. Firdaus, M. Si., Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Keduanya akan mengupas tuntas peran penting yang dimainkan oleh Relawan Perisai Prabowo dalam menjaga keamanan data nasional serta memperkuat demokrasi di era digital yang kian kompleks.

Dalam sesi pertama, dibahas mengenai “Ancaman Siber di Era Digital”. Para pembicara memaparkan berbagai jenis ancaman siber yang dihadapi Indonesia, seperti serangan malware, phishing, dan disinformasi, serta dampaknya terhadap keamanan data nasional dan stabilitas demokrasi.

Pada sesi kedua, “Peran Relawan Perisai Prabowo” menjadi sorotan utama. Ahmad Jojon Novandri menjelaskan strategi dan inisiatif yang dilakukan oleh relawan dalam memerangi ancaman siber. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Perisai Prabowo dengan institusi pemerintah dalam menjaga keamanan data dan integritas informasi.

Sesi ketiga mengangkat tema “Milenial sebagai Agen Perubahan”. Diskusi ini menyoroti bagaimana generasi milenial, terutama yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan data. 

Pembicara menekankan pentingnya pemberdayaan milenial untuk menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media siber.

Selanjutnya, dalam sesi keempat bertema “Keamanan Data untuk Demokrasi yang Sehat”, para pembicara membahas hubungan antara keamanan data dan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan transparan. 

Mereka juga menyoroti peran media siber dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya demi mendukung proses demokrasi.

Diskusi ditutup dengan sesi kelima mengenai “Membangun Ketahanan Siber”. Dalam sesi ini, dijelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu dan kelompok untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber. 

Selain itu, pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan milenial juga menjadi pembahasan utama.

"Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan peran aktif milenial dalam menjaga integritas informasi, demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia," ujar Aziz Fauzul Adzim. (*)

JAKARTA, Lintasmedianews.com.

Bupati Solok Epyardi Asda merespon terkait adanya petani yang diduga membuang tomat hasil panennya ke dalam jurang di kawasan Alahan Panjang, Kabupaten Solok. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti hasil panen melimpah tapi harga anjlok dan kondisi jalan yang macet di Sitinjau Lauik dan daerah lainnya.

Epyardi menemui langsung Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi di Jakarta dalam rangka menandatangani Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok dengan (BSKJI) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri kecil dan menengah di ruang sinergi BSKJI Jakarta, Senin (01/07/2024).

Dalam pertemuan tersebut Epyardi menyampaikan langsung kondisi para petani di Kabupaten Solok.

“Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu kemaren petani mengeluhkan harga yang anjlok bahkan tomat hasil panen mereka terpaksa dibuang. Ini selain karena harga, juga karena akses transportasi yang macet parah di sejumlah daerah,”ucapnya.

Namun, kata Bupati Epyardi dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui  BSKJI ini diharapkan memberikan solusi bagi petani di Kabupaten Solok.

“Kami sangat yakin akan ada solusi untuk masyarakat kami. Apalagi adanya delapan balai (BSKJI) yang bisa bekerja sama dengan kami. Contohnya dengan bentuk kemasan, rasa, atau kerja sama dengan BPOM sehingga industri hilirisasi,”ujarnya.

Sementara Andi mengatakan, kontribusi industri pengolahan non migas masih memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya, yaitu sebesar 17,47% dengan share terbesar diberikan oleh sektor makanan dan minuman sebesar 6,97%. 

“Dengan melihat potensi daerah di daerah Sumatera Barat, masih terbuka peluang sektor yang dapat dikembangkan untuk dapat mendongkrak kontribusi industri pengolahan non migas dari sektor lainnya termasuk dengan tomat. Sehingga bisa diandalkan pengembangan hilirisasi produknya sehingga memberi nilai tambah yang tinggi,”ucapnya.

Lebih lanjut Kepala BSKJI mengatakan untuk mengatasi fluktuasi harga tomat, BSKJI  sudah melakukan penelitian dan kajian tentang pengolahan tomat, lebih lanjut dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Solok dengan BSKJI, pihaknya akan melakukan pelatihan pengolahan tomat kepada para petani tomat di Kabupaten Solok.

“Saya berharap dan yakin IKM Kabupaten Solok dapat semakin berdaya saing. Kami memiliki sejumlah balai yang memiliki keahlian dan teknologi yang dapat disinergikan program dan kegiatannya dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok seperti yang disampaikan pak bupati tadi,” ujarnya menambahkan.

Diungkapkannya, BSKJI di bawah Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Guna membidik sasaran pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,80% di tahun 2024, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan hal ini tertuang dalam program prioritas pada tahun 2024. Diantaranya adalah program penerapan, pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, hilirisasi industri, program restrukturisasi mesin dan peralatan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta implementasi industri 4.0.

Terkait dengan aksi buang tomat yang diduga dilakukan oleh petani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Solok Kenedi Hamzah mengungkapkan, hasil pembahasannya bersama kelompok tani, terungkap bahwa kejadian ini sering terjadi ketika harga tomat anjlok. 

“Ini karena petani sudah memanen tomat mereka dan dibawa ke pasar sayur tetapi tidak ada yang membeli maka mereka membuang demi hanya untuk menyelamatkan petinya. Sebagian petani memilih tidak memanen tomatnya dan membiarkan busuk dilahan, supaya tidak menambah biaya, setidaknya bisa jadi pupuk organik,”tuturnya.

Ini berkaitan dengan harga tomat cukup lama tinggi karena daerah Padang Panjang dan Tanah Datar tidak bisa menanam tomat karena faktor bencana termasuk juga daerah sentra lainnya kurang menanam. 

“Maka petani Solok banyak menanam. Sekarang kita over produksi sehingga harga anjlok. Termasuk di Jawa juga ikut panen. Dulu harganya sempat Rp 12 ribu Tapi sekarang harga di petani kita Rp 700 dan RP 1.200 di pedagang,”ucapnya.

Dijelaskan Kenedi, diperlukan pola tanam dimana penerapannya bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lahan secara optimal, efektif dan efisien untuk menghindari risiko kegagalan panen dalam sistem usaha tani karena hanya mengusahakan satu jenis tanaman saja dalam satuan waktu tertentu.(karta)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Bersinergi dalam program perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia (LPSK RI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Semen Padang di Jakarta, Jumat (14/6/2024). MoU atau nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra dengan  Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn) Dr. Achmadi, SH, MAP.

Selain dengan PT Semen Padang, LPSK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan PT ASDP Ferry Indonesia, dan PT Medika Loka Manajemen (RS. HERMINA) pada Jumat (16/6-2024) di kantor LPSK. Tampak hadir pada kesempatan itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Wahyu Wibowo dan Wakil Direktur Utama PT Medika Loka Manajemen Yulisar Khiat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra menjelaskan, maksud dari nota kesepahaman ini adalah  sebagai landasan hukum dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melakukan koordinasi terkait layanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di masyarakat luas khususnya di Sumbar. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi bagi kedua belah pihak tentang sinergi program perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana di masyarakat luas khususnya di Sumbar.

Melalui kerja sama ini, kata Indrieffouny, beberapa hal yang dapat dilakukan PT Semen Padang antara lain, Memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana berupa rehabilitasi Psikososial, Meningkatkan efektivitas program perlindungan dan bantuan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi saksi dan korban tindak pidana dalam menjalani proses hukum.

Dia mengungkapkan, nota kesepahaman ini didahului dengan proposal kerja sama dari LPSK tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengembangan Dua Kegiatan Prioritas Nasional yang bernama Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas dan Program Rehabilitasi Psikososial, yang merupakan model perlindungan kolaboratif yang melibatkan individu, Lembaga dan korporasi dalam aktivitas LPSK. 

Sebagai bagian dari SIG, kata Indrieffouny, PT Semen Padang dalam penerapan program TJSL mengacu kepada Peraturan Mentri BUMN nomor Per 01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN. Dalam Permen itu dinyatakan bahwa pelaksanaan TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu, sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata Kelola. 

"Kerjasama dengan LPSK ini sesuai dengan Pilar Sosial yaitu untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia di masyarakat luas khususnya di Sumbar yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum," ujarnya.

Dengan program ini, kata Indrieffouny, diharapkan dapat menjadi pemandu bagi kelompok masyarakat miskin, rentan dan marjinal yang menjadi saksi dan/atau korban untuk mendapatkan akses keadilan. 

"Dengan penandatanganan nota kesepahaman akan menjadi landasan hukum dan pedoman bagi kita dalam mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam Upaya perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di Sumatera Barat," katanya.

Ketua LPSK, Brigjen. Pol. (Purn) Achmadi SH, MAP dalam keterangan tertulisnya mengatakan, nota kesepahaman kerja sama ini menjadi wujud nyata kolaborasi dan komitmen Bersama dalam memperkuat program perlindungan saksi dan korban tindak pidana. LPSK sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan mandat UU No. 13/2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan dan bantuan, LPSK juga dimandatkan untuk dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang ataupun juga lembaga-lembaga lain baik itu BUMN, BUMD, serta filantropi. Kerja sama antara LPSK dengan PT. Semen Padang serta PT. ASDP Ferry Indonesia, dan PT Medika Loka Manajemen semakin menguatkan LPSK dalam memberikan layanan di berbagai program perlindungan LPSK. Salah satunya adalah program perlindungan rehabilitasi psikososial.

Program psikososial, memiliki tujuan mulia yakni memulihkan kondisi saksi dan korban yang terdampak suatu tindak baik dalam aspek psikologis, medis, sosial hingga spiritual. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk sandang, pangan, papan, bantuan modal usaha, bantuan kelangsungan pendidikan, ataupun dalam memperoleh pekerjaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala serta agar korban dapat kembali berdaya.

Achmadi melanjutkan, dalam konteks HAM, Korporasi juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pemulihan (remedy), Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijadikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. “Hal tersebut yang diyakini sebagai suatu program yang dapat mendamaikan hubungan antara kegiatan bisnis dengan hak asasi manusia,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam laporan yang disampaikan di awal acara memaparkan, penyerahan bantuan program psikososial diberikan kepada 4 orang korban tindak pidana, yaitu 1 korban tindak pidana kekerasan seksual dan 1 korban pelanggaran HAM yang berat di Wilayah Sumatera Barat, serta 2 korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah DKI Jakarta.

Kerjasama dengan PT Semen Padang dan ASDP Ferry Indonesia ini, selain berkaitan dengan akses perlindungan saksi dan korban, juga bagaimana upaya untuk memperkuat dan bersinergi dalam program rehabilitasi psikososial. Dalam prakteknya LPSK telah bekerjasama melalui lembaga Filantropi dan BUMN seperti Dompet Dhuafa, LAZISMu, PT Pegadaian, PT Trans Jakarta, Bank BNI dan PT  Pertamina. untuk membantu pemulihan korban tindak pidana.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Kunjungan Kerja dan Studi Tiru Desa Digital di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). 

Rombongan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, itu diterima oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Prof Dr Abdul Halim Iskandar melalui Sekretaris Jenderal Kementerian DPDTT, Taufik Madjid SSos MSi, di Aula Kementerian DPDTT, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2024). 

Kepada Sekjend Kementerian DPDTT, Plt Bupati Asmar memaparkan program sekaligus meminta dukungan khusus Kementerian DPDTT dalam hal alokasi anggaran maupun program bagi Pemkab Kepulauan Meranti. 

"Sebagai daerah tertinggal, terdepan dan terluar, sesungguhnya banyak potensi daerah yang belum bisa kami maksimalkan karena keterbatasan yang ada, untuk itu kami mohon dukungan Kementerian DPDTT baik alokasi anggaran maupun program bagi desa di Kepulauan Meranti," ungkapnya. 

Menyambut penyampaian Plt Bupati Asmar, Sekjend Kementerian DPDTT Taufik Madjid mengatakan pihaknya telah berkomitmen membangun dan memajukan desa sesuai nawacita Presiden Jokowi. 

"Kementerian Desa, sesuai nawacita Presiden Jokowi yaitu Pembangunan Dimulai Dari Desa, telah berkomitmen melaksanakan amanat membangun desa di seluruh wilayah NKRI, selama masih dalam kewenangan kami, tentunya harapan Pak Bupati akan coba ditindaklanjuti," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Taufik turut menjelaskan bahwa desa harus mampu memanfaatkan konektifitas digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. 

"Digitalisasi desa dipercaya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa ke tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya, maka dari itu, desa harus mampu memanfaatkan konektivitas digital untuk membuka pelayanan, akses informasi, pendidikan hingga peluang bisnis demi peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan," jelasnya. 

Sebelumnya, kegiatan Studi Tiru Desa Digital tersebut dibuka oleh Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar di Ballroom Azana Hotel Cengkareng, Senin malam (10/6/2024). 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Asroruddin, selaku pengawas kegiatan menerangkan kunjungan kerja dan studi tiru ini diikuti 96 kepala desa/perwakilan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Banyak sekali masukan dan arahan yang kita dapat dari kunjungan kerja ini, mudah-mudahan upaya memajukan desa dapat terus dilakukan melalui koordinasi yang baik ini," bebernya. 

Adapun studi tiru desa digital, akan dilakukan ke Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan salah satu desa rujukan nasional digitalisasi pengelolaan desa. 

Sebagai informasi, konsep desa digital mengacu pada dasar kebijakan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Permendesa nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. 

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Sekretaris Dirjen Pembangunan Pedesaan, Dr Ivanovich Agusta SP MSi, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Teguh Hadi S Ip, dan Direktur Bali Cerdas Indonesia, Lilik Astuti. (Nina/rls).

JAKARTA PUSAT Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar diundang oleh Bank Indonesia menjadi narasumber dalam Program Sekolah Pimpinan Bank Indonesia 2024. bertempat  Gedung BI Institute Lt 2 - MH Thamrin No 2 Jakarta Pusat. Kamis ( 06/06/2024).

Sehubungan dengan upaya menyiapkan pemimpin Bank Indonesia yang kompeten, profesional, dan inovatif berbasis kepemimpinan spiritual strategik untuk mengakselerasi pencapaian visi Bank Indonesia menuju Indonesia Maju.

Bank Indonesia mengundang Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar untuk menjadi narasumber pada sesi Leader's Insight dengan tema "Kepemimpinan Unggul melalui Inovasi Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan".

Wako Solok H. Zul Elfian Umar dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah mempercayai beliau sebagai narasumber  sesi Leader's Insight ini. Term of Reference Kepemimpinan Unggul Melalui Inovasi Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan.

Seperti yang Bank Indonesia katakan dalam konteks lingkungan strategis yang berubah secara cepat dan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kota Solok telah menjadi contoh yang menonjol dalam menerapkan program-program inovatif di bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, keterbatasan akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang terbatas, telah berhasil diatasi melalui kepemimpinan yang visioner dan inovatif.

Saat ini, inovasi telah menjadi salah satu kunci untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan sosial. Para pemimpin perlu memiliki visi yang kuat terhadap inovasi. Bank Indonesia sendiri memiliki visi "menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju". ucap Wako Solok 

H. Zul Elfian Umar, SH, Msi. juga memaparkan berbagi strategi dan pengalamannya. Sesi Leader's Insight ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemimpin dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pembangunan daerah.

Tujuan:

1. Memahami peran pemimpin dalam menghadapi tantangan di daerah, khususnya di Kota Solok dalam bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

2. Mempelajari strategi efektif untuk mengimplementasikan program-program inovatif diberbagai sektor.

3. Mempelajari cara mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memimpin. pembangunan daerah.

4. Mendorong pembelajaran aktif peserta dalam memahami kondisi daerah dan berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Topik (sebagai acuan & dapat disesuaikan):

1. Sekilas gambaran kondisi, tantangan, dan peluang Wilayah Kota Solok. 2. Mengapa perlu melakukan inovasi dan transformasi di Wilayah Kota Solok

3. Berbagai strategi dan program inovatif di berbagai sektor (sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dll)

4. Peran Pemimpin dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mitra DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Akademik) dalam upaya inovasi dan transformasi di wilayah Solok.

5. Best practices dan lesson learned dari pengalaman bapak Walikota Solok dalam memimpin kota Solok.(T/K)

Jakarta, Lintasmedianews.com 

Bakal Calon Wali Kota Solok dan Bakal Calon Wakil Walikota Solok, H. Dr. Ramadhani Kirana Putra berpasangan dengan H. Suryadi Nurdal resmi mendapat rekomendasi dari DPP dan DPW Partai Nasdem.

Selain Ramadhani Kirana Putra, Bakal calon Bupati Pessel dan Wali Kota Padang juga mendapat surat rekomendasi dari DPP NasDem.

Rekomendasi Partai NasDem itu diserahkan langsung Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada Bakal Calon Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra di NasDem Tower, Jakarta. Surat rekomendasi itu ditandatangani Ketua Bappilu DPP Nasdem, Prananda Surya Paloh dan Sekretaris Bappilu DPP Nasdem, Willy Aditya.

Pemberian rekomendasi ini ditandai dengan foto bersama sambil memegang rekomendasi itu. Bakal Calon Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra bersama Suryadi Nurdal. Ketua DPW NasDem Sumbar Fadli Amran, Ketua DPD Nasdem Kota Solok, Yoserizal dan pengurus lainnya.

"Kami memberikan rekomendasi kepada mereka yang sudah dilakukan kajian dan pendalaman, bagi yang belum ya kita menunggu," kata Willy Aditya dalam keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Willy mengatakan rekomendasi ini sudah melalui berbagai pertimbangan. Bakal cakada yang menerima rekomendasi dianggap mampu memenangkan pilkada di daerahnya masing-masing.

"Keputusan politik yang diberikan Partai NasDem adalah sebuah keputusan politik yang rasional bagaimana probability kemenangan menjadi preferensi dalam pengambilan keputusan," tambahnya.

Willy optimistis NasDem di Sumbar akan mengikuti jejak kemenangan di Pileg pada Pilkada November mendatang.

"Apa yang diputuskan oleh DPP ini adalah kader kader yang punya perjuangan untuk kepentingan orang banyak. Kami sangat yakin akan menjadi pemenang di daerah ini,"tandasnya.

Selain itu, Wawako Solok itu juga ditugaskan untuk mendapatkan koalisi partai politik lain untuk memenuhi persyaratan pencalonan di Pilkada 2024 dan melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, untuk menggerakkan mesin partai dan membuat program pemenangan Pilkada 2024.

Ramadhani Kirana Putra yang dikonfirmasi Minggu (2/6) malam membenarkan dirinya sudah mendapat rekomendasi dari DPP NasDem untuk maju sebagai Bacawako Solok periode 2024-2029 dan menyatakan siap melaksanakan tugas yang diberikan DPP Nasdem.

"Alhamdulillah setelah kami melakukan pertemuan dengan Ketua DPP, DPW, dan DPD Nasdem, kami diberikan kepercayaan untuk maju di Pilkada Kota Solok dan diusung langsung Nasdem," kata Dhani.

Wawako Solok ini menuturkan, rekomendasi ini membuat ia makin percaya diri di Pilkada Kota Solok 2024.

"Rekomendasi ini bisa lebih memacu saya untuk lebih mantapkan lagi maju di Pilkada. Dan mohon doanya agar kelak nanti terpilih jadi Walikota Solok Periode 2024-2029 untuk membangun Kota Solok lebih maju lagi," harapnya.

Untuk diketahui Partai Nasdem Kota Solok hanya memiliki tiga kursi di DPRD maka pasangan Ramadhani Kirana Putra bersama Suryadi Nurdal harus mencari kurang lebih satu partai yang memiliki 1 atau dua kursi di DPRD Kota Solok guna memenuhi kuota koalisi partai untuk mengusung bakal calon di Pilkada 2024. ( karta)

Kol. Inf. Hery Setiono (memakai baju oranye) memimpin _briefing_ pelaksanaan _demolish_ di Batu Anguih, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada Rabu (29/5).

JAKARTA Lintasmedianews.com

Pelaksanaan tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Musrenbangnas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo serta turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI, Maaruf Amin. 

Dalam sambutannya, Menteri Bappenas RI, Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan yang diraih Indonesia dalam satu dekade terakhir di berbagai bidang pembangunan. Ia juga menjelaskan bahwa Bappenas tengah menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai acuan pembangunan nasional.

"Kita patut bersyukur atas kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, Musrenbangnas ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan berbagai rencana dan program pembangunan dari pusat hingga daerah," ungkap Suharso.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari Covid-19 yang masih terasa sampai sekarang.

"Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran. Betul-betul harus hati-hati, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan," ujarnya. 

Jokowi juga mengatakan, bahwa sekarang semua negara sangat ketakutan terhadap kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman. Menurutnya, jika bunga pinjaman naik maka beban terhadap fiskal juga akan sangat besar.

"Sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tambahnya. 

Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti sangat komitmen untuk mendukung penuh sinergi pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Kita siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Bambang.

Dalam Musrenbangnas tersebut juga dihadiri para menteri koordinator, jajaran menteri, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Indonesia. (Nina/rls).

Jakarta Lintasmedianews.com 

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.Senin (06/05/2024)

Musrenbangnas ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. 

Selain Presiden RI Joko Widodo, Musrenbangnas 2024 ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Maaruf Amin,para menteri koordinator, jajaran menteri, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. 

Musrenbangnas 2024 itu digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang.

"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang," ujarnya. 

Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi.

Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati. 

Sehingga jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan. 

"Karena sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua bunga pinjaman semua pada takut masalah itu. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar," lanjutnya. 

"Sekali lagi kita harus hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki," tambah dia. 

Jokowi mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP. 

Karenanya, dia meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron. 

"Oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tutupnya.

Sementara Wawako disela kegiatan mengaku bersyukur karena Kota Solok pada ajang penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori Kota, masuk dalam 10 Nominasi bersama 9 Kota Lainnya Se-Indonesia. 

Wawako berharap, dengan diselenggarakannya Musrenbangnas ini, Pemerintah Pusat dapat meningkatkan dukungannya pada pembangunan daerah melalui usulan-usulan prioritas. 

“Mudah-mudahan pemerintah pusat dan di dukung pemerintah provinsi dapat merealisasikan apa yang kita usulkan pada Desk Musrenbangnas. Hal ini dilakukan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Turut Mendampingi wawako Dalam kegiatan, Sektretaris Daerah, Asisten III,Kepala Bappeda berserta jajaran dan Kepala OPD Lingkup Pemko Solok.(T/K)

Jakarta. Lintasmedianews.com 

Wakil Walikota Solok,Dr.H.Ramadhani Kirana Putra menghadiri Halal Bi halal Keluarga Besar Kota Solok (KBKS) Jakarta Raya yang  diselenggarakan di Gelanggang Remaja Rawamangun Jakarta Timur.Minggu (05/05/2024) 

Turut hadir pada acara ini Asisten Bidang Administrasi Umum, Ketua KAN Nagari Solok, Ketua LKAAM Kota Solok, Ketua Bundo Kanduang, Direktur PDAM serta Kepala OPD terkait.

Ketua Umum KBKS Jakarta Raya,Maizul Hadi Djabar pada kesempatan ini menyampaikan bahwa momentum ini menjadi ajang silaturrahmi seluruh warga Solok yang ada di Jakarta dan sekitarnya. KBKS juga memiliki program untuk membantu keluarga besar/masyarakat Kota Solok yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan.

Disisi lain Lembaga Adat Kota Solok yang diwakili oleh Ketua LKAAM, H.Rusli Khatib Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Pengurus KBKS yang telah menginisiasi kegiatan Halal Bihalal ini. Lembaga adat juga berharap adanya dukungan dan masukan dari para perantau kita untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Wawako dalam sambutannya mengatakan bahwa Halal Bi Halal yang diselenggarakn oleh KBKS Jaya ini merupakan suatu momentum untuk bersilaturahim dan bermaafan dalam merefleksikan hubungan kekerabatan antara kita keluarga besar KBKS yang ada dirantau.

"Alhamdulillah,Kami atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kota Solok menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan bathin kepada bapak ibu semua keluarga besar KBKS Jaya. Selamat menggelar Halal Bi Halal, semoga melalui kegiatan ini semakin menguatkan tali silaturahmi antara kita semua".Ucap wawako

Lebih lanjut wawako menyampaikan Kota Solok saat ini pemerintah terus membangun berbagai infrastruktur diantaranya RSUD Kota Solok yang Insya Allah Akan Beroperasi Pada Tahun ini, Gor Marahadin dan Jalan Lingkar Utara Yang Juga Akan segera diselesaikan.

Program jaminan kesehatan bagi warga kota solok begitu juga dengan pendidikan.

"Tentu hal ini tidak akan berjalan tanpa kolaborasi seluruh pihak baik dari pemerintah, dan tentunya dukungan para perantau untuk terus menggiring dan memberikan dukungan untuk kemajuan Kota Solok dimasa yang akan datang".tutupnya

Kegiatan halal bi halal di akhiri dengan hiburan dan lelang yang hasilnya akan didonasikan bagi keluarga besar Kota Solok di Jakarta yang membutuhkan.(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengunjungi Kementerian Kesehatan yang disambut langsung oleh Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementrian Kesehatan RI Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9Kuningan – Jakarta Selatan.pada Kamis (02/05/2024).

Pada kesempatan tersebut Bupati Suhatri Bur mempresentasikan proses dan langkah penurunan angka stunting setiap tahunnya di Padang Pariaman.

“ Salah satu langkah nyata dari Pemerintah Daerah Padang Pariaman untuk penurunan Stunting yakninya program kunjungan bidan desa setiap harinya ke rumah warga, makanya data dari Byname By Adres Stunting di Padang Pariaman sudah akurat, namun kita butuh mencocokkan data dengan data dari Kementrian Kesehatan sehingga penurunan angka Stunting terlihat jelas, selain itu langkah nyata dalam penurunan jelas kita lakukan dimulai dengan memperhatikan asupan gizi mulai dari ibu hamil,” terang Suhatri Bur

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suhatri Bur juga meminta pepada Menteri Kesehatan untuk membantu Peralatan Kesehatan Di Padang Pariaman, terutama di RSUD Padang Pariaman yang masih banyak membutuhkan bantuan alat kesehatan agar bisa naik ke tipe B.

“Kami juga nenyampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa Padang Pariaman bagian utara membutuhkan rumah sakit tipe D untuk tanggap darurat dan rumah sakit yang dekat dengan akses masyarakat di Utara. Alhamdulillah, menteri kesehatan menyambut baik dan akan dilakukan survei langsung Ke Padang Pariaman,” tutupnya.

Kunjunga ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran juga Direktur RSUD Padang Pariaman.

(*/len)

JAKARTA LlNTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar didampingi Kepala Dinas Pertanian Ifwandi, bersilaturahmi sekaligus audiensi bersama Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi.

Pertemuan yang berlangsung Kamis (2/5/2024) di Jakarta itu, dalam rangka mencari dukungan untuk memajukan pertanian di Kepulauan Meranti.

“Tujuan kedatangan kami adalah mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian,” kata Asmar.

Audiensi itu juga, tambahnya, diharapkan dapat membawa kemajuan bagi pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik itu pembangunan pertanian berintegrasi, pengembangan komoditas unggulan maupun lainnya.

“Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti masuk menjadi demplot program Kementerian Pertanian, dan juga demplot ketahanan pangan nasional dari pemerintah pusat," harapnya.

Sementara itu, Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qalbi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung semua kegiatan kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. 

"Kita berupaya program pertanian bisa berjalan dengan baik dan bisa diserap, karena komoditas pangan ini menjadi sektor yang sangat berpengaruh sekali, baik dari sisi nasional maupun internasional," terangnya.

Harvick juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun mengunjungi dan melihat langsung kondisi pertanian yang ada di Kepulauan Meranti. 

"Kita akan melihat secara langsung bagaimana men-demplot pertanian Kabupaten Meranti, agar bisa lebih maju lagi. Ditunggu kehadiran kami, masyarakat Meranti maju pertanian Indonesia," ujar Harvick.

Selain Kadis Pertanian dan jajaran, ikut mendampingi Plt Bupati Asmar, Kabag Umum Setda Tarmizi, Kabid IKP Diskominfotik Dody Hamdani, dan Kasubag Prokopim Setda Saputra Warisa. (Nina/rls).

JAKARTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, silaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd. bertempat di Kanwil Kemenkumham DKI, Cawang, Kramat jati. Selasa (23/04/2024).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd, beliau baru mutasi 18 April 2024 kemarin, sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, sebelum ke Jawa Barat juga menjabat Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tahun 2020-2022.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Solok yang juga seorang sahabat waktu bertugas di Sumatera Barat, beliau juga mengucapkan terimakasih telah berkunjung dan bersilaturahmi ke kantor yang baru.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar juga mengucapkan selamat atas pelantikan dan penempatan yang baru semoga Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, selalu diberkahi, diberikan kesehatan dan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah yang diemban saat ini dan terimakasih juga telah menerima kunjungan silaturahmi kami dengan senang hati ditempat yang baru ini, "sebut Wako.

Turut mendampingi Walikota Solok, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Solok, Zulfadrim dan Kasubbag Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kota Solok, M. Ihsan.(T/K)