Jakarta, Lintasmedianews.com

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT SPR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau. Korupsi ini terkait operasionalisasi Blok Migas Langgak pada periode 2010 hingga 2015 dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp33,29 miliar dan USD 3.000.

Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025) siang.

Penyidik menetapkan Sdr. RA, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT SPR periode 2010–2015, serta Sdri. DRS, selaku Direktur Keuangan PT SPR dalam periode yang sama, sebagai tersangka. Keduanya saat ini telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Dalam proses penyidikan yang dimulai sejak Juli 2024, penyidik telah memeriksa 45 saksi dan 4 orang ahli, serta melakukan sejumlah penggeledahan di kantor PT SPR di Pekanbaru, dan kediaman para tersangka di Jakarta Selatan dan Pekanbaru.

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dokumen, barang elektronik, serta sejumlah uang. Untuk mendukung aset recovery, penyidik juga telah menyita uang tunai senilai Rp5,4 miliar, serta membekukan 12 aset bergerak dan tidak bergerak milik para tersangka dengan total nilai mencapai Rp50 miliar.

Kasus ini bermula saat PT SPR, yang semula berbentuk perusahaan daerah, berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS-LB pada Mei 2010. Pada tahun yang sama, PT SPR bersama Kingswood Capital Limited (KCL) membentuk konsorsium dan memperoleh kontrak kerja sama pengelolaan Blok Migas Langgak dari Kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun (2010–2030).

Namun, menurut hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sejumlah pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan antara lain:

* Pengeluaran dana tanpa dasar yang jelas,

* Pengadaan tanpa analisis kebutuhan,

* Kesalahan pencatatan overlifting,

* Serta pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel.

Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara secara signifikan.

Kortastipidkor Polri menyatakan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa peneliti pada 3 Oktober 2025. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut (tahap II).

"Dengan adanya penetapan tersangka dan penyitaan aset ini, kami berharap proses penegakan hukum berjalan optimal serta dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pengelolaan BUMD lainnya," ujar Kombes Bhakti menutup konferensi pers.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho melaksanakan silaturahmi dan anjangsana ke kediaman Kadivhumas Polri periode 1998 Jenderal Polisi (Purn) Tan Sri Da'i Bachtiar, P.S.M., A.O. Kegiatan ini didampingi oleh sejumlah PJU Divhumas Polri.

Jenderal Tan Sri Da'i Bachtiar pun menyampaikan apresiasi atas kinerja Divisi Humas Polri saat ini. Ia mengaku bahagia dengan peningkatan kinerja Divisi Humas Polri saat ini.

“Pada kesempatan yang membahagiakan ini saya ingin memberikan apresisasi yang besar sekali kepada Humas Polri atas kinerjanya yang selama ini,” ungkapnya, Kamis (16/10/25).

Diakui Jenderal Da'i Bachtiar, di dalam situasi informasi yang semakin deras, Divisi Humas Polri dipandang menunjukan komitmen bertransformasi. Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Sandi, satker ini memberikan informasi yang menunjukan bahwa Polri senantiasa selalu berada ditengah-tengah masyakat untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan menegakkan hukum berkeadilan.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Humas Polri yang berulang tahun ke 74 semoga Allah Subhana Wa Ta'ala terus akan melindunginya sekaligus juga akan memberikan petunjuk dan arah bagi Humas Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, elemen buruh dan Polri bersinergisitas dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Sigit menekankan, dengan terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan damai, maka hal tersebut bakal berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri undangan sekaligus memberikan sambutan di acara Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia di Lapangan Botanical Jababeka, Bekasi, Rabu (15/10/2025). 

"Tentunya tadi kita sepakat bahwa buruh Polri bersinergi untuk bisa menjaga stabilitas Kamtibmas mewujudkan keamanan dalam negeri, karena kita tahu bahwa Indonesia, membutuhkan stabilitas kamtibmas untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Sigit. 

Sigit mengungkapkan, sinergisitas Polri dan buruh merupakan salah satu modal ataupun kunci utama dalam rangka mendukung serta menyukseskan seluruh kebijakan dan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Dan ini tentunya menjadi modal besar karena rekan-rekan buruh dalam hal ini mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan tentunya kita semua harus bersinergi agar semua program pemerintah untuk wujudkan kesejahteraan rakyat bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit. 

Acara Apel Akbar Kebangsaan Buruh ini sendiri diinisiasi oleh dua elemen terbesar di Indonesia. Yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Sigit menyatakan bahwa, Apel Kebangsaan Buruh merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dilakukan secara konstruktif. Oleh karenanya, Sigit mengapresiasi kegiatan ini dilakukan secara aman, damai dan tertib. 

"Tentunya, saya sangat berterima kasih menghargai terkait upaya-upaya yang terus dilaksanakan teman-teman buruh dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh, namun di sisi lain juga terus menjaga agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan tertib," tutup Sigit.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Anwar menegaskan pentingnya pembentukan karakter polisi melalui tiga pilar utama, yakni spiritual, intelektual, dan kultural. Hal ini ia sampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025). Seminar tersebut diikuti 250 anggota Polri dari Mabes dan Polda jajaran serta peserta daring.

“Seminar ini menjadi bagian kecil dari langkah nyata dan sistematis Polri untuk memperbaiki diri dengan membangun SDM yang unggul, profesional, dan berkarakter Bhayangkara Indonesia melalui pilar spiritual, intelektual, dan kultural,” ujar Anwar saat membuka acara sekaligus menjadi keynote speaker. Ia menekankan kegiatan itu merupakan awal penyusunan kurikulum dan modul pembinaan karakter personel Polri, yang berfokus pada penguatan nilai-nilai kebhayangkaraan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Peneliti Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Dr Junus Simangunsong, memaparkan hasil riset bertema “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya.” Ia menyebut dimensi spiritual memperoleh skor terendah, yakni 4,28, dibandingkan intelektual (4,43) dan kultural (4,46). “Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kesadaran spiritual dan refleksi sehingga strategi penguatan berjenjang sangat diperlukan. Hasil riset ini mendapatkan dukungan penuh dari Polri dan akan dijadikan dasar fundamental dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter Polri,” jelas Junus.

Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, juga menegaskan pentingnya nasionalisme di tengah dinamika geopolitik internasional. Ia menjelaskan bahwa tarik-menarik antarnegara dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan budaya kini semakin kompleks. “Pelindung utama bangsa Indonesia dalam mengelola tarik-menarik geopolitik internasional adalah dengan cara menguatkan jiwa nasionalisme yang dijiwai jati diri bangsa untuk menguatkan karakter bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dari kalangan akademisi, Prof Dr Meutia Farida Hatta Swasono menyampaikan pentingnya Pancasila sebagai jalan lurus sesuai pemikiran Bung Hatta. “Polri didorong sebagai role model perekat bangsa,” katanya. Senada, sejarawan Prof Dr Anhar Gonggong menyoroti akar sejarah kebhayangkaraan dan peran Polri dalam perjalanan bangsa. Ia menekankan bahwa polisi harus menjadi unsur penting negara yang menjunjung nilai kejujuran dan antikorupsi.

Masukan juga datang dari peserta seminar. Kushartono, salah satu penanggap, menilai solusi persoalan bangsa bukanlah saling mengkritik atau menghujat, melainkan melalui introspeksi. Ia bahkan menganjurkan adanya “tobat nasional” dengan kembali kepada jati diri bangsa.

Komisioner Kompolnas, Supardi Hamid, dalam penutupannya menegaskan bahwa penguatan karakter anggota Polri harus diiringi tata kelola kelembagaan yang transparan dan berkeadilan. “Upaya penguatan karakter anggota Polri harus diiringi dengan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berkeadilan, sebagai wujud reformasi SDM yang utuh,” ujarnya.

Irjen Anwar menutup seminar dengan menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang jati diri bangsa, menginternalisasi model Sadar Berkarakter dalam tugas sehari-hari, membangun komitmen kolektif, dan pada akhirnya mewujudkan Polri yang responsif, berkarakter kuat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bukan sekadar wadah organisasi, tetapi gerakan kolektif untukmenjaga marwah pers nasional di ranah digital. 

Demikian  Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Kebijakan Publik yang juga Ketua Dewan Pembina SMSI dalam sambutannya ketika membuka dialog nasional bertema “Media Baru: Peluang dan Tantangannya”. 

Dialog nasional yang mengambil tempat di Kantor SMSI Pusat, Jalan Vereran, Jakarta, dan diperluas dengan aplikasi zoom berlangsung Selasa, 7 Oktober 2025. 

“Kita ingin memastikan transformasi media berjalan dengan etika, akurasi, dan keberpihakan pada

kebenaran serta kepentingan publik,” kata Harris Arthur Hedar dalam pembukaan dialog. 

Hadir sebagai pembicara selain Ketua Umum SMSI Firdaus, juga Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Yuddy Chrisnandi, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan pembicara lainnya seperti Dr. Abraham Samad, Prof. Henry Subiakto, Hersubeno Arif, dan Ilona Juwita,

Menurut Ketua Dewan Pembina Harris, SMSI harus terus berupaya: 

⁃ Mendorong literasi digital bagi

masyarakat dan ekosistem media,

⁃ Memperjuangkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan perusahaan media siber, serta.

⁃ Meningkatkan kompetensi teknologi dan bisnis media. 

⁃ Menjaga sinergi dengan pemerintah, Dewan Pers, dan pemangku kepentingan lainnya.

“ Saya berharap dialog ini melahirkan pemikiran tajam dan rekomendasi konkret, baik untuk SMSI sendiri maupun bagi dunia media siber Indonesia,” tuturnya. 

Tentu yang juga sangat penting bagaimana kita menghadapi derasnya konten user generated, algoritma platform global, serta tantangan etik dan hukum. Bagaimana media siber tetap menjadi watchdog demokrasi sekaligus adaptif terhadap perkembangan industri.

“Kita harus menjadikan SMSI rumah besar bagi media siber yang kredibel, berdaya, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Akhir kata, saya mengapresiasi kerja keras

panitia, Dewan Pakar, dan seluruh pengurus SMSI atas penyelenggaraan forum penting ini.

Mari kita jadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat kualitas media siber Indonesia, agar

tetap tangguh, adaptif, namun tidak kehilangan jatidiri dan tanggung jawab sosialnya.

Terkait tema yang dipilih dalam dialog ini, bagi SMSI yang mempunyai ribuan perusahaan media siber, fenomena ini menghadirkan dua sisi. 

Pertama peluang besar untuk memperluas jangkauan, mempercepat distribusi informasi,dan memperkuat demokratisasi pengetahuan.

Dan kedua, tantangan serius berupa arus disinformasi, hoaks, polarisasi opini, serangan siber, dan tekanan model bisnis media yang terus berubah.

Sebagai Dewan Pembina, saya memandang, Dialog Nasional ini menjadi momentum penting bagi SMSI untuk memperkuat kapasitas strategis media siber Indonesia, agar tetap independen, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di era platform digital global. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menorehkan prestasi nasional atas komitmennya di bidang lingkungan. Anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG ini meraih penghargaan Paper Inovasi Khusus Environmental & Social Innovation Award (ENSIA) 2025 dari PT Sucofindo berkat gagasan inovatif mengolah sampah organik melalui budidaya maggot.

Penghargaan diberikan atas program berjudul “Revolusi Sampah Organik Menjadi Emas Hijau: Model Ekonomi Sirkular Budidaya Maggot PT Semen Padang untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Kota Padang.” Piagam diserahkan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Sucofindo, Evi Afiatin, kepada Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Usai menerima penghargaan, Iskandar menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi validasi atas terobosan PT Semen Padang dalam mendukung pemerintah mengatasi krisis sampah di Kota Padang.

“Juri menilai keunggulan model inkubasi wirausaha sosial dengan sistem ekonomi sirkular closed-loop yang berhasil kami kembangkan. Program ini bukan hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menciptakan ekosistem baru dengan nilai tambah melalui budidaya maggot. Bukti nyata bahwa kepedulian lingkungan bisa sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk memperluas dampak program. “Inovasi ini perlu direplikasi di wilayah lain agar manfaatnya semakin luas. Kami ingin menunjukkan bahwa industri besar dapat menjadi motor penggerak kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Iskandar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak melalui pendekatan Penta Helix yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, komunitas, media, dan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan milik PT Semen Padang semata, tetapi hasil kerja bersama. Dukungan riset dari Universitas Andalas, kebijakan pemerintah daerah, hingga keterlibatan kelompok masyarakat sangat menentukan jalannya program ini,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan inovasi ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan, mendorong ekonomi rakyat, dan memperkuat peran industri dalam pembangunan.

“Program ini membuka peluang usaha baru, memberdayakan masyarakat, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal,” ucap Iskandar.

Kota Padang Darurat Sampah

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Idris, menambahkan, inisiatif ini lahir dari keprihatinan atas kondisi sampah di Kota Padang. Pada 2024, timbunan sampah di kota itu mencapai 240.921 ton atau sekitar 660 ton per hari. Sebagian besar berupa sampah organik, dengan sisa makanan mendominasi 45,32% dari total timbulan.

“Di beberapa permukiman, sampah organik bahkan mencapai 80–94,42%. Jika tidak dikelola, TPA akan semakin terbebani dan risiko pencemaran lingkungan makin besar. Karena itu, PT Semen Padang mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan larva lalat BSF (Black Soldier Fly) untuk mengurai sampah organik,” ujar Idris.

Ekonomi Sirkular: Dari Sampah Menjadi Pangan

Program budidaya maggot ini dimulai sejak 2024 dan kini dijalankan oleh KUBE Organic Feed, kelompok masyarakat dampingan PT Semen Padang bersama Universitas Andalas. Program ini dirancang berbasis ekonomi sirkular, yang tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi.

Sampah organik dipilah, dicacah, lalu dijadikan media budidaya maggot. Maggot hasil panen dijual sebagai pakan ikan karena kaya protein, sedangkan residunya (kasgot) dimanfaatkan sebagai pupuk organik pertanian.

“Dengan pola ini, sampah organik tidak lagi menjadi masalah, melainkan sumber daya baru yang bermanfaat. Siklusnya berputar: sampah menjadi maggot, maggot jadi pakan ikan, ikan dikonsumsi masyarakat, lalu kembali menghasilkan sampah organik. Ini loop yang harmonis,” jelas Idris.

Dalam tiga bulan pertama (September–November 2024), KUBE Organic Feed mencatat keuntungan bersih Rp12,98 juta. Keuntungan ini memperkuat ekonomi kelompok masyarakat sekaligus membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dapat bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi.

“Inovasi ini bukan hanya soal mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Petani, peternak ikan, hingga pelaku usaha pupuk organik kini memiliki sumber bahan baku yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” pungkas Idris.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Kontingen Sumatera Barat (Sumbar) menorehkan sejarah baru di ajang Kejuaraan Nasional Pencak Silat Golongan Remaja 2025 yang berlangsung di GOR Padepokan TMII, Jakarta, 3–7 September 2025.

Pesilat muda asal Kabupaten Agam, Furgon Habil, tampil gemilang dan berhasil meraih juara pertama di nomor putra. Tidak hanya itu, Furgon juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik nasional.

Prestasi emas dari Furgon mengantarkan Sumbar berdiri di posisi terhormat sebagai Juara Harapan I Nasional, sekaligus menjadi kontingen terbaik dari Pulau Sumatera.

Capaian ini terasa semakin istimewa karena mampu mematahkan anggapan bahwa Jawa Barat selalu menjadi momok terberat di arena pencak silat remaja.

Berdasarkan rekapitulasi panitia, Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan empat emas. Di belakangnya, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur masing-masing membawa pulang satu emas.

Sumatera Barat pun melengkapi daftar juara dengan satu emas dari Furgon Habil, namun berhasil unggul berkat predikat pesilat terbaik.

Ketua IPSI Sumbar yang juga Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi penuh.

“Alhamdulillah, prestasi ini membuktikan semangat juang atlet-atlet muda Sumatera Barat. Kita bangga, tapi jangan berhenti di sini. Mari bersama-sama menatap PON dengan persiapan lebih matang,” ujarnya.

Manajer Tim, Salmi Destiawan, juga menegaskan bahwa gelar ini merupakan hasil kerja bersama.

"“Terima kasih kepada pelatih, ofisial, dan seluruh pihak yang mendukung. Furgon menunjukkan kualitas luar biasa, dan keberhasilan ini menjadi modal berharga untuk langkah berikutnya,” katanya.

Dalam kejuaraan tersebut, kontingen Sumbar diperkuat tujuh atlet, didampingi Pelatih Kepala Iptu Hendri, Asisten Pelatih Jefri Juniardi dan Anuar Ramadhan, serta Ofisial Sahripal Effendi. Soliditas tim menjadi faktor penting dalam meraih hasil terbaik di tingkat nasional.

Kemenangan ini disambut hangat masyarakat silat Sumbar karena menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia muda berjalan ke arah yang tepat.

Apalagi, Sumbar tidak hanya meraih medali emas, tetapi juga predikat pesilat terbaik, yang menegaskan kualitas dan daya saing atlet di panggung nasional.

Dengan pencapaian ini, IPSI Sumbar berkomitmen melanjutkan pembinaan jangka panjang. Harapannya, para atlet yang kini berprestasi di level remaja dapat menjadi tulang punggung bagi Sumatera Barat pada ajang yang lebih besar, termasuk PON mendatang. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM 

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia. 

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat. 

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak. 

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya. 

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit. 

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). 

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai. (*)

Lintasmedianews.com

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam upayanya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keteladanan Kepolisian Republik Indonesia, SMSI berencana akan menggelar Konvensi Nasional bertema “Sinergi SMSI dan POLRI dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Premanisme”, yang rencananya akan berlangsung pada 8-9 Juli 2025.

SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar versi MURI dan Menteri Pariwisata RI, dengan 2.670 anggota yang tersebar di 34 provinsi, memandang pentingnya sinergi antara pers dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun kesadaran publik melalui informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Konvensi Nasional SMSI ini akan dirangkaikan dengan penganugerahan PIN Emas dan anugerah sahabat pers kepada perwira-perwira Polri yang dinilai berprestasi dan menunjukkan keteladanan dalam pelaksanaan tugas, termasuk perlindungan masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, dan kontribusi aktif terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain seminar dan diskusi, konvensi juga akan mengukuhkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI sebagai mitra hukum media siber dan masyarakat pers, yang dapat bersinergi dengan institusi Polri dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan profesi jurnalis.

SMSI juga mengajukan audiensi kepada Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai bentuk penghormatan dan sinergi kelembagaan. Audiensi ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan dialog strategis guna memperkuat kerja sama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan keamanan yang berkelanjutan.

Melalui konvensi ini, SMSI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam menyuarakan kebenaran, melawan hoaks, dan menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang profesional dan beretika.

Lintasmedianews.com

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan

2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;

2) Dudy Purwagandhi,

3) Taruna Ikrar;

4) Amirsyah Sanusi Tambunan;

5) Dudung Abdurachman;

6) Syamsul Anwar;

7) Arif Satria;

8) Akhmad Said Asrori;

9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan

2) Jojon Novandri

Lintasmedianews.com

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG/Perseroan”) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 (Rapat) di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebesar Rp719.763.332.429 sebagai berikut:

A. Sebesar-besarnya 90,13% atau sebesar-besarnya Rp648,75 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai.

B. Sekurang-kurangnya 9,87% atau sekurang-kurangnya Rp71,02 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG berhasil melalui tahun 2024 dengan mempertahankan kinerja di tengah situasi industri semen domestik yang menantang akibat kondisi kelebihan pasokan, serta ketatnya persaingan yang diiringi dengan melemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek infrastruktur. Dengan strategi pendekatan micro-market untuk mempertahankan dominasi di pasar retail dan kepemimpinan di proyek infrastruktur, serta diperkuat dengan program efisiensi dan peningkatan aspek keberlanjutan, SIG mampu menjaga profitabilitas dan mempertahankan posisi sebagai industri semen terbesar di tanah air dengan pangsa pasar 48,2% pada akhir 2024.

“SIG berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen secara rutin. Pembagian dividen atas laba tahun buku 2024 dilakukan melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan kondisi ekonomi serta industri ke depannya. Penetapan sebagian laba bersih tahun 2024 sebagai cadangan lainnya akan memperkuat struktur permodalan SIG untuk memastikan operasional dapat berjalan dengan baik di tengah risiko yang membayangi sepanjang tahun ini,” kata Vita Mahreyni.

Lebih lanjut, Vita Mahreyni menambahkan, Rapat juga menyetujui Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha baru yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka optimalisasi komersialisasi solusi bata interlock presisi, yang merupakan produk turunan semen hijau SIG untuk solusi pembangunan rumah yang efisien, lebih cepat dibangun, tahan gempa dan lebih rendah karbon. Bata interlock presisi juga ditawarkan sebagai solusi dalam program 3 juta rumah yang diharapkan juga akan menjadi stimulan pemulihan kinerja industri bahan bangunan.

“Kegiatan usaha baru ini telah dinyatakan Layak melalui studi kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan. SIG menyakini, pelaksanaan kegiatan usaha baru ini akan meningkatkan daya saing usaha dan kinerja Perseroan sehingga memperkuat posisi Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat terus memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham,” ujar Vita Mahreyni.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Waseso sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen; Bapak Sony Subrata sebagai Komisaris; Bapak Yustinus Prastowo sebagai Komisaris; Bapak Donny Arsal sebagai Direktur Utama; Bapak Yosviandri sebagai Direktur Supply Chain; Bapak Agung Wiharto sebagai Direktur SDM dan Umum; dan Bapak Subhan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran.

Rapat juga mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu semula Direktur Supply Chain menjadi Direktur Sales dan Marketing; Direktur Bisnis dan Pemasaran menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Direktur Keuangan dan Risk Management.

Rapat juga menambah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama dan mengalihkan Bapak Andriano Hosny Panangian dari Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil Direktur Utama.

Selanjutnya, Rapat mengangkat Bapak Sigit Widyawan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Ibu Christina Aryani sebagai Komisaris; Bapak Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris; Bapak Agung Budi Mulyanto sebagai Komisaris Independen; Bapak Indrieffouny Indra sebagai Direktur Utama; Bapak Dicky Saelan sebagai Direktur Sales dan Marketing; Bapak Dennis Pratistha sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Risk Management; dan Bapak Hadi Setiadi sebagai Direktur Human Capital.

Keputusan Rapat Lainnya:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD I.

Rapat juga menyetujui rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (buyback) dan pengalihan saham hasil buyback berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

(*)

JAKARTA - LINTASMEDIANEWS.COM

 Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Christina Aryani di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/5/2025) siang.

Dalam Pertemuan itu, Wabup Muzamil menyampaikan sejumlah persoalan terkait pekerja migran asal Meranti yang bekerja di Malaysia. Selain itu juga tentang peluang kerja serta pelatihan yang relevan, hingga pengembangan kompetensi bagi pekerja sebagai upaya peningkatan daya saing dan upah yang layak. 

Terpenting, bagaimana agar pemerintah memberikan perlindungan hukum, memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, paspor dan permit kerja agar tidak ada lagi pekerja migran ilegal. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Dengan terbatasnya lapangan kerja ditempat kami, banyak masyarakat terpaksa mencari kerja keluar negeri. Pertahun rata-rata pengurusan paspor di Meranti itu hampir sepuluh ribu paspor, sementara yang berangkat ilegal mungkin hampir dua kali lipat. Belum lagi soal permit kunjungan saat ini hanya untuk 23 hari, sementara mereka hanya dapat dibayar untuk 17 hari kerja saja. Untuk itu kami berharap Ibu Wamen dapat memberikan perhatian atas persoalan yang kami hadapi," ujar Wabup Muzamil.

Ia menambahkan, selain karena jarak yang sangat dekat, ada juga faktor kemiripan bahasa, suku, agama, sejarah, kultur dan budaya antara Meranti dengan negara tetangga Malaysia. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi pekerja migran untuk mencari kerja setelah faktor ekonomi.

Muzamil juga mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bersinergi terhadap kasus eksploitasi yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia. Karena iming-iming gaji besar di luar negeri, banyak dari mereka justru mengalami penipuan, penyekapan bahkan penyiksaan oleh pemberi kerja, seperti banyak kasus yang ditemukan di Kamboja, Myanmar, Thailand, dan negara sekitarnya.

Lebih jauh, Wakil Bupati Muzamil juga mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mempertimbangkan regulasi khusus bagi pekerja migran yang berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Kepulauan Meranti. 

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, berjanji akan membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang disampaikan kepadanya. Ia menilai, kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, menjadi solusi terbaik dalam pengambilan keputusan kedepannya. 

Hadir mendamipingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam pertemuan itu, Kepala BKPSDM Drs. Bakharudin dan Kepala Dinas PUPR  Kepulauan Meranti  Fajar Triasmoko .(Nina/rls).

Koordinator Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh, HM.Jusuf Rizal, SH meski di lobby pihak Kementerian Kesehatan tetap tegas menolak kebijakan Kris (Kamar Ruang Inap Standar) sesuai Perpres 59 Tahun 2024 yang akan diberlakukan, 1 Juli 2025

"Forum Jamsos dengan tegas menolak segala kebijakan pemerintah terkait kebijakan Layanan BPJS Kesehatan, sepanjang merugikan Pekerja, Buruh. Keluarganya dan Masyakat. Kris menurut kajian Forum Jamsos dapat menurunkan  pelayanan," tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak kepada media usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan yang diwaliki Sekjen, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sunarto, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan staff di Jakarta

Adapun yang dilobby yang dikemas dalam acara makan siang dan penyamaan persepsi Kris tersebut ada 12 organisasi sebagaimana daftar undangan, yaitu Yorrys Raweyai (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI), Andi Gani (Ketum Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia/KSPSI Atuc), Jumhur Hidayat (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI Pembaharuan), Said Iqbal (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi/KSPI

Kemudian Irham Ali Saifudin (Ketum Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia/K-Sarbumusi), J Dartha Pakpahan (Ketum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI), Elly Rosita Silaban (Ketum Serikat Buruh Seluruh Indonesia/KSBSI), Sunarno (Ketum Kongres Aliansi Buruh Indonesia/KASBI), Bambang Wiharyoso (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional/KSPN), Saiful Tavip (Ketum Organisasi Serikat Pekerja Indonesia/OPSI dan pendatang baru KRH.HM.Jusuf Rizal, Ketua Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh.

Dalam pertemuan dengan Kemenkes tersebut, hanya Forum Jamsos yang secara tegas menolak konsep Kris kecuali ada penyempurnaan yang tidak merugikan hak-hak pekerja dan buruh dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sejumlah alasan penolakan Forum Jamsos secara tertulis disampaikan melalui Sekjen. Pada gilirannya hampir semua konfederasi menolak.

"Mari kita samakan persepsi, bahwa pemerintah menjalankan Perpres 59 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Tapi jika ada yang masih kurang sempurna, ini akan kami jadikan masukan," tegas Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa.

Secara prinsip menurut Jusuf Rizal, Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) itu, Forum Jamsos sepemikiran dengan pemerintah, sejauh kebijakan itu tidak merugikan Pekerja dan Buruh. Karena itu hendaknya konsep Kris disempurnakan, dan atau Presiden Prabowo Subianto merevisi Perpres 59 tahun 2024 dan pemerintah fokus saja bagaimana mengamankan ketahanan dana BPJS Kesehatan yang diperkirakan bisa defisit Rp.20 trilyun

"Batalkan saja kebijakan Kris karena ini menerabas prinsip keadilan dan semangat gotong royong. Kebijakan itu juga berpotensi membebani keuangan pekerja dan buruh yang sudah terjepit dengan iuran-iuran lain. Selain itu, penolakan juga dilakukan banyak pihak. Rumah Sakitpun belum siap betul," tegas Jusuf Rizal, aktivis pekerja dan buruh itu

Sebelumnya Forum Jamsos yang dipimpin HM.Jusuf Rizal juga menyampaikan pokok-pokok pikiran penolakan konsep Kris kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diterima Ketua DJSN Nunung Nuryantono beserta anggota DJSN lainnya serta dihadiri Perwakilan Kemenkes dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Menurut Jusuf Rizal, pada tahun 2024 dalam diskusi dengan BPJS Kesehatan tentang Kris, saat Perpres 59 Tahun 2024 terbit, ia bersama Timboel Siregar (Pemerhati Jaminan Sosial) telah menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap konsep Kris (satu kamar untuk 4 tenpat tidur). Tapi kami menduga Menkes Budi Gunadi Sadikin, punya hidden agenda mau merangkul pelibatan asuransi swasta, sehingga jalan terus

"Karena itu aspirasi kami sampaikan ke DJSN sesuai tupoksinya untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan atas penolakan Forum Jamsos karen berpotensi merugikan pekerja, buruh dan masyarakat," tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo Subianto itu

Jakarta, Lintasmedianews.com

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ir. Muhamad Shadiq Pasadigue, MM, menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya fokus pada infrastruktur.

Shadiq mengatakan bahwa karakter, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat harus menjadi prioritas.

“Oleh sebab itu, kita mengajak masyarakat membangun Indonesia dengan hati dan komitmen bersama,” kata Shadiq.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5), politisi Fraksi NasDem dari Sumatera Barat ini menyampaikan bahwa pendidikan karakter mampu membentuk kepribadian bangsa.

“Pendidikan tersebut meningkatkan rasa cinta tanah air, integritas, dan akhlak mulia,” ujar Shadiq.

“Selain itu, pendidikan karakter juga membantu membangun kesadaran kolektif serta kemampuan individu yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa,” tuturnya.

Sebagai mantan Bupati Tanah Datar dua periode, Shadiq meyakini bahwa pendidikan karakter bisa menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional.

“Karakter kuat para tokoh masa lalu telah membawa Indonesia bangkit di masa awal pergerakan nasional,” ujarnya.

Dengan demikian, Shadiq menilai pentingnya semua elemen bangsa mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap aspek pembangunan.

(***)

JAKARTA - LINTASMEDIANEWS.COM

Akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan ke luar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Berbagai usaha mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut.

Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.

“Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.

PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.”

“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.

Kesepakatan Jakarta

Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.

Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.

“Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.

Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.

Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.

Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.

Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota. 

Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.

Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC.

Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum. 

“Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.

Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar.(***)

                                                          Kesepakatan Jakarta

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa disertai ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),  masyarakat, bangsa, dan negara, dengan ini kami menyatakan:

Menyadari bahwa konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi.

Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan.

Kami sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui Kongres Persatuan yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 di Jakarta, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Panitia (SC dan OC) Kongres Persatuan akan disusun bersama dan disepakati oleh kedua belah pihak. Susunan panitia sebagai berikut:

SC Kongres Persatuan

Ketua: 

Wakil Ketua:

Sekretaris:

Anggota (4 orang):

OC Kongres Persatuan

Ketua: 

Wakil Ketua:

Sekretaris:

Wakil Sekretaris:

Bidang Persidangan (2 orang)

Bidang Pendanaan (2 orang)

Bidang Akomodasi (2 orang)

Bidang Transportasi (2 orang)

OC terdiri atas masing-masing 6 (enam) orang usulan dari Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini.

Jakarta, 16 Mei 2025

                                               Disepakati bersama:

  Hendry Ch Bangun                                                              Zulmansyah Sekedang              

                                                          Saksi

                                                                                             Dahlan Dahi

Jakarta, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI), Dedi Sofhan, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif intelektual yang digagas oleh Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU) melalui Forum BAKAR (Bahas Aksi, Kritik, dan Realita) yang digelar di Wisma Kementerian Agama, Jakarta.

Dalam forum bertema “Anarkisme dalam Demonstrasi: Energi Perlawanan atau Ancaman Gerakan”, Dedi tampil sebagai pembicara utama dan memaparkan materi bertajuk “Aksi Demonstrasi dan Potensi Anarkisme: Perspektif Hukum dan Keamanan.” Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang, namun tidak dengan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

Kita sebagai mahasiswa juga harus memperhatikan aturan aturan yang ada dalam bernegara sebagaimana dalam UU No. 9 Tahun 1998 merupakan aturan pelaksana dari konstitusi yang memberikan panduan bagaimana warga dapat menyampaikan pendapat di ruang publik secara legal. Namun pihak aparat juga selaku perwakilan pemerintah harus menaati Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 yang mana memberikan kerangka teknis kepada aparat dalam menjalankan perannya - ini penting agar petugas bertindak sesuai prosedur, bukan sewenang-wenang.

“Demonstrasi adalah hak yang sah dalam negara demokrasi. Tapi ketika aksi itu berubah menjadi anarkis—merusak fasilitas umum, melukai aparat, atau menebar ketakutan di ruang publik—maka ia tidak lagi berada dalam koridor hukum. Ini bukan hanya pelanggaran pidana, tapi juga mencoreng wajah perjuangan sipil yang beradab,” tegas Dedi dalam paparannya.

Menurutnya, tindakan anarkis dapat menjadi preseden buruk yang melemahkan gerakan mahasiswa dan mengaburkan pesan-pesan substantif yang ingin disampaikan. Ia pun mengajak seluruh elemen gerakan untuk memperkuat narasi perjuangan melalui pendekatan yang legal, cerdas, dan strategis.

Dedi juga menyampaikan apresiasinya kepada PB IMSU atas penyelenggaraan forum ini. Menurutnya, Forum BAKAR merupakan wujud nyata tanggung jawab intelektual organisasi mahasiswa dalam merawat nalar kritis dan menjaga marwah gerakan di tengah tantangan zaman.

“Saya mendukung penuh ruang-ruang diskusi seperti ini. Forum seperti Forum BAKAR perlu diperluas agar gerakan mahasiswa tetap menjadi entitas moral dan intelektual, bukan alat destruksi, terkhusus untuk kampus kampus yang ada di luar jawa seperti sumatra, sulawesi papua dan lainnya sangat perlu diadakan hal hal seperti ini.” ujarnya.

Forum BAKAR dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB IMSU, Lingga Pangayumi Nasution, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya membangun dialektika sehat dan reflektif di tengah dinamika gerakan mahasiswa. Diskusi dimoderatori oleh Emon Wirawan Harefa, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM PB IMSU.

Turut hadir sebagai pemateri lain, Muhammad Arya Pradana dari Tim Kajian dan Gerakan DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya demonstrasi damai sebagai strategi yang lebih efektif dalam menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan.

Melalui forum ini, Dedi Sofhan kembali menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika perjuangan. “Kita bisa marah, kita bisa lantang. Tapi jangan kehilangan arah,” pungkasnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

 Banyaknya pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan salah seorang anggota DPR RI dari Sumbar Rico Alviano, ST Rajo Nan Sati membuat dirinya angkat bicara. Melalui siaran persnya, Rico Alviano membeberkan pokok permasalahan dan kronologis serta penyebab laporan yang dibuat Hendra Idris di Polda Sumbar pada Jumat (16/5) lalu. 

Melalui Pers rilis tersebut Rico menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan yang menurutnya menyudutkan dan serta menjustice dirinya. Pemberitaan itu terkait adanya pernyataan Hendra Idris dibeberapa media. Bahkan yang paling  disayangkan adanya laporan Hendra Idris yang selama ini ikut mendampingi dirinya dalam banyak kegiatan politik dan keseharian. Namun tiba-tiba melapor ke Polda Sumbar, Jumat (16/5/2025) lalu, ujar Rico Alviano. 

"Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis baik Televisi, Radio, Media Cetak dan Online, bahwa Hendra Idris itu biasa bersama saya. Kami bukan hanya sering kontak telepone, tetapi juga sering bersama-sama dalam banyak kesempatan. Jadi, saya tidak menyangka dia merekam telepone saya dan itu menurut saya perbincangan biasa yang kami lakukan", ungkapnya. 

Masih menurut Rico, rekaman telepon WhatsApp dirinya dengan Hendra Idris yang direkam itu menjadi objek laporan. Padahal, sebelumnya Hendra Idris mau minta jadi TA (Tenaga Ahli) dirinya di DPR RI. "Nah, bukan saya tidak mau, kan mesti ada persyaratan dari Sekretariat DPR RI, setidaknya untuk TA berpendidikan jenjang S1. Dia tidak memenuhi persyaratan itu", kata Rico. 

Rico menduga mungkin Hendra Idris kesal dengan hal itu. Lalu, seolah-olah dengan menaikkan persoalan Labuan Bajo dan mengaitkan dengan dirinya. Padahal mengenai kegiatan itu, Rico tidak tahu persis bagaimana pengaturannya. Itu urusannya di dinas terkait. Hendra Idris mengangkatnya seperti ada temuan atau apa lah namanya. Jadi, Rico sedikit berbicara tegas, dan memang ada kata resiko yang disampaikan pada Hendra Idris. Akan tetapi maksud dari kata Resiko itu bukanlah sebuah ancaman. Melainkan hanya ungkapan yang bisa membuat dia tidak lagi bersamanya, terang Rico.  

Lebih lanjut Rico menjelaskan, bahwa Hendra Idris tidak lagi bersama dirinya, adalah resiko terbesar. Jika Hendra Idris bersikap seolah-olah menaikkan bergeining agar maksudnya tercapai untuk memaksakan menjadi Tenaga Ahli, dengan seolah-olah pula kegiatan Labuan Bajo saat Rico menjabat Anggota DPRD Sumatera Barat, ada masalah. Hal ini sangatlah tidak baik dilakukannya. 

" Sebaiknya pihak kepolisian mendalami kata resiko tersebut, karena multi tafsir. Tidak pernah saya mengancam nyawa dia atau apalagi secara fisik. Tidak mungkin sekali, sementara amanah saya di Senayan (DPR RI) lebih besar dari apa yang dia permasalahkan hanya soal TA begitu", ujar Rico. 

Menurut Rico, hal ini perlu disampaikan kepada rekan rekan media, bahwa ini terkesan sedari awal nampaknya Hendra Idris mencoba memancing dirinya agar meledakkan emosi dengan apa yang ia coba persoalkan. Dan, sewaktu-waktu dikeluarkan sebagai senjata, yang sebagaimana saat ini Hendra Idris gunakan sebagai barang bukti laporan ke Polda Sumbar.  

Saat kontak telepon dengan Hendra Idris itu, Rico sudah menjabat Anggota DPR RI. Ada imunitas, bahwa seorang anggota DPR RI tidak dapat dipidana dalam sidang, maupun diluar sidang. Karena, yang dipersoalkan Hendra Idris itu kan masalah DPRD, dia mengomentari itu dengan maksud Hendra Idris dapat beresiko tidak bersama dia lagi. Dan pengajuan selain menjadi Tenaga Ahli, tidak bisa dikabulkan juga. Itulah resikonya. 

Lebih lanjut Rico sampaikan, sebagaimana aturannya, menyoal imunitas yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 6 Ayat 224 mengenai hak imunitas. 

Disebutkan dalam aturan itu, bahwa: Pertama, Anggota DPR (DPR RI hingga DPRD), tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

 Dan, Kedua, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau Anggota DPR. 

Selain itu, untuk diketahui juga, sebagaimana yang dilansir Kompas.Com, Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Pujiyono Suwadi mengatakan, merekam seseorang tanpa izin bisa dijerat dengan pidana. Menurutnya, hal itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 

Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur tentang pidana: “..bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.

Sebab, Hendra Idris saat kontak telepon dengan dirinya, bukan dalam melakukan konfirmasi pemberitaan, sebagaimana yang dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Hal itu diakui Hendra Idris, bahwa dirinya lah yang saya telpon dan bukan dia sengaja melakukan kontak telepon sebagai kegiatan jurnalistik, untuk meminta tanggapan/ konfirmasi, terkait masalah Labuan Bajo, perihal yang sedang dipersoalkan", ujar Rico.

Terakhir Rico Alviano mengungkapkan bahwa pers rilis yang disampaikannya kepada rekan-rekan jurnalis agar tidak menjadi blunder dan menimbulkan image negatif ditengah-tengah masyarakat. Baik bagi dirinya, keluarganya maupun bagi anggota DPR RI lainnya. 

Rico Alviano juga mengucapkan terima kasih atas konfirmasi beberapa rekan-rekan jurnalis dan Pers rilis ini juga dijadikan sebagai bahan Hak Jawab bagi Rico Alviano terhadap beberapa pemberitaan di media elektronik dan cetak. (Rel)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang meraih penghargaan kategori Gold dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Award (IRCA) 2025 yang diselenggarakan Hukumonline. Penghargaan diterima Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

PT Semen Padang dinobatkan sebagai Notable Enterprise in Regulatory Compliance dengan peringkat A untuk kategori perusahaan highly/moderately regulated. IRCA merupakan ajang tahunan yang mengapresiasi perusahaan dan pemimpin yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum serta tata kelola yang etis dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas konsistensi PT Semen Padang menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari DNA perusahaan. Regulasi tidak kami anggap sebagai batasan, melainkan panduan strategis dalam setiap proses bisnis,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, komitmen terhadap kepatuhan hukum telah menjadi prioritas perusahaan bahkan sebelum isu hukum menjadi perhatian utama dunia usaha. “Kami terus memperkuat sistem dan budaya hukum, mulai dari pembaruan regulasi internal, sosialisasi rutin, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan,” kata Iskandar.

Menurutnya, penghargaan ini menegaskan posisi PT Semen Padang sebagai perusahaan yang tak hanya unggul secara operasional, tetapi juga kuat dalam integritas dan tata kelola. “Kami berkomitmen terus memperkuat budaya kepatuhan dan menjadi panutan dalam penerapan prinsip good corporate governance di industri semen nasional,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menjaga perusahaan tetap berada pada jalur hukum yang benar.

Partisipasi PT Semen Padang dalam IRCA 2025 diawali dari proses seleksi melalui pengisian dokumen self-assessment dan kuesioner yang mencakup strategi kepatuhan, struktur organisasi hukum, pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi, serta kebijakan internal terkait kepatuhan terhadap regulasi pusat dan daerah.

Penilaian dilakukan dewan juri independen dengan menitikberatkan pada tiga aspek: strategi dan sistem kepatuhan, kepemimpinan dalam pengelolaan regulasi, serta pengawasan hingga level anak perusahaan. Dokumen pendukung seperti prosedur identifikasi perundangan, laporan evaluasi regulasi, dan sertifikasi turut menjadi bahan penilaian.

Tahun ini, IRCA diikuti 107 perusahaan dari 21 sektor industri strategis, termasuk energi, keuangan, pertambangan, dan teknologi. Penghargaan kategori perusahaan yang diraih PT Semen Padang menekankan kekuatan kolektif dalam membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menyita uang Judi Online (Judol) yang diparkir di rekening bank-bank pemerintah yang nilainya trilyunan rupiah.

"Dari hasil laporan Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Madas Nusantara diperoleh informasi banyak bank-bank pemerintah diduga menjadi tempat penampungan hasil Judi Online. Dana-dana tersebut menggunakan kode-kode tertentu," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal,SH di Jakarta.

Kepada media, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu, menyebutkan, setelah terbongkar mafia judi online yang juga disebut melibatkan oknum-oknum di Kementerian Informasi (Kominfo), pemilik dana Judi Online, kini kocar-kacir, apalagi diduga melibatkan ekit politik dan strategis.

"Baiknya Presiden Prabowo mengerakkan mesin Satgas Pemberantaran Judi Online untuk menelusuri aliran dananya yang disimpan diberbagai Bank. Dana itu diduga ratusan trilyun, yang dapat digunakan untuk menambal keuangan negara," ujar Jusuf Rizal yang juga aktivis pekerja dan buruh itu.

Jusuf Rizal menyebutkan Ormas Madas Nusantara selaku ormas mitra TNI Polri belum dapat memberikan kontribusi banyak bagi pembangunan bangsa. Namun demikian warga Madura memiliki komitmen kuat untuk turut serta membangun Indonesia, Menjaga Negeri.

Lebih lanjut pria berdarah biru keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, mengatakan bila dibutuhkan Ormas Madas Nusantara dengan senang hati menyampaikan informasi yang diperoleh terkait dana judi online diberbagai bank.

"Presiden Prabowo juga bisa memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Direktur Utama Bank-Bank Pemerintah, PPATK, Kejaksaan, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), Menkopolhukam, Budi Gunawan, dll, guna mentrace dan menyita dana Judi Online itu," tegas Jusuf Rizal 

Pada kesempatan yang sama Jusuf Rizal juga berharap melalui operasi sita dana Judi Online itu, dapat dibongkar dan dipenjara aktor intelektual Judi Online yang menurutnya punya irisan dengan peredaran Narkoba yang marak di Indonesia.

Berdasarkan catatan redaksi, Ormas Madas Nusantara merupakan ormas ke-Maduraan yang memiliki cabang se-Nusantara dan Luar Negeri. Organisasi yang dipimpin HM.Jusuf Rizal,SH itu dibentuk sebagai sarana komunikasi, koordinasi, informasi, silaturahmi dan jaringan pengembangan usaha, serta membangun Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mempersiapkan Madura sebagai Proponsi dan Generasi Emas 2045

Lintasmedianews.com, Jakarta, 

Senin (17/03/2025) – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta untuk mengusulkan percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Senin (17/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Annisa didampingi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menyampaikan bahwa masih terdapat satu nagari di Dharmasraya yang belum tersentuh jaringan listrik, yaitu Nagari Panyubarangan, yang dihuni oleh sekitar 157 Kepala Keluarga (KK). 

“Kami berharap PLN dapat segera merealisasikan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan. Akses listrik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Annisa.

Kemudian atas fasilitasi Andre Rosiade, sekali lagi Annisa mengucapkat terima kasih atas perhatian perwakilan masyarakat Sumbar di Gedung rakyat itu. 

Dirinya berharap dengan fasilitasi yang diberikan Andre Rosiade, keinginan masyarakat Nagari Panyubarangan untuk memperoleh penerangan di malam hari dapat segera terealisasi.

“Setelah Jum’at lalu di PT. Telkomsel, hari ini Bang Andre sekali lagi menemani kami dalam rangka mengantarkan aspirasi masyarakat ke PLN Pusat,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut. 

“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menilai kebutuhan dan kelayakan infrastruktur kelistrikan di Nagari Panyubarangan. Setelah survei selesai, kami akan berupaya mempercepat pelaksanaan program Listrik Masuk Desa di wilayah tersebut,” kata Adi Priyanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya respons positif dari PLN, masyarakat Nagari Panyubarangan diharapkan segera mendapatkan akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(elda)