Padang, Lintasmedia News- Tiga orang Dosen Universitas Multimedia Padang melakukan kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) di Galeri Permata Hati Grup, Jl. Bakti Perupuk Tabing Padang, Sabtu (20/6).

Ketiga dosen tersebut di antaranya Gusrino Yanto, M.Kom, Sari Puspita, M.Si dan Nency Extise Putri, M.Kom. Mereka juga dibantu dua orang mahasiswi yakni Ofika Parsyanda dan Husnul Citra Nabila.

Dijelaskan Gusrino Yanto, PKM dari Universitas Metamedia ini mengambil tema "Implementasi Explainable AI-Powered Chatbot Sebagai Sistem Cerdas Optimalisasi Pemasaran Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi Sanggar Permata Hati".

"Alhamdulillah, PKM kami ini dibiayai oleh DPP Kemdiksaintek RI dengan nomor kontrak 213/C3/DT.05.00/PM/2026. Selain Sanggar Permata Hati, PKM Kami ini juga berlangsung di PKBM Farila Ilmi Parupuk Tabing. Dua tempat inilah yang berhasil lolos ketika Kami mengajukan proposal di Kemdiksaintek RI," ujar Rino, panggilan Gusrino.

Dijelaskan, pada dasarnya PKM yang mereka laksanakan adalah bagaimana sanggar Permata Hati bisa memiliki Toko Online atau Web tersendiri untuk memasarkan produk-produknya. Dengan adanya Toko Online dimaksud, Permata Hati bisa menjual produk-produknya, lengkap dengan sistem pembayarannya tanpa harus ribet dengan sistem manual sebagaimana yang dipakai selama ini.

"Karena itu ke 20 peserta yang Kami hadirkan dalam PKM ini adalah para UMKM selain Permata Hati sendiri, disamping juga masyarakat umum yang juga ingin belajar," tambahnya.

Suasana belajar yang berlangsung lancar, aman dan komunikatif itu terasa enak, karena banyak peserta yang bertanya baik soal PKM maupun tentang penggunaan aplikasi yang diciptakan Tim Dosen Universitas Multimedia ini.

"Karena itu Kami merasa beruntung bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aplikasi Toko Online ini. Di lain pihak, usaha Kami untuk mengabdi ke masyarakat, khususnya bagi UMKM yang ingin maju, juga tersalurkan," tambah Nency.

Karena itu pula baik Rino, Sari dan Nency tak menolak bila ada UMKM lain yang berminat dan tertarik belajar dan memakai produk aplikasinya ini.

"Cuma mungkin sedikit berbeda dengan Permata Hati yang satu tahun pertama ini gratis dan sudah dibayarkan oleh Kemdiksaintek. Bagi UMKM lain yang berminat terpaksa harus membayar domain internetnya sendiri," pungkas Rino.

Padang, - Tiga orang Dosen Universitas Mediamedia Padang melakukan kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) di Galeri Permata Hati Grup, Jl. Bakti Perupuk Tabing Padang, Sabtu (20/6).

Ketiga dosen tersebut di antaranya Gusrino Yanto, M.Kom, Sari Puspita, M.Si dan Nency Extise Putri, M.Kom. Mereka juga dibantu dua orang mahasiswi yakni Ofika Parsyanda dan Husnul Citra Nabila.

Dijelaskan Gusrino Yanto, PKM dari Universitas Metamedia ini mengambil tema "Implementasi Explainable AI-Powered Chatbot Sebagai Sistem Cerdas Optimalisasi Pemasaran Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi Sanggar Permata Hati".

"Alhamdulillah, PKM kami ini dibiayai oleh DPP Kemdiksaintek RI dengan nomor kontrak 213/C3/DT.05.00/PM/2026. Selain Sanggar Permata Hati, PKM Kami ini juga berlangsung di PKBM Farila Ilmi Parupuk Tabing. Dua tempat inilah yang berhasil lolos ketika Kami mengajukan proposal di Kemdiksaintek RI," ujar Rino, panggilan Gusrino.

Dijelaskan, pada dasarnya PKM yang mereka laksanakan adalah bagaimana sanggar Permata Hati bisa memiliki Toko Online atau Web tersendiri untuk memasarkan produk-produknya. Dengan adanya Toko Online dimaksud, Permata Hati bisa menjual produk-produknya, lengkap dengan sistem pembayarannya tanpa harus ribet dengan sistem manual sebagaimana yang dipakai selama ini.

"Karena itu ke 20 peserta yang Kami hadirkan dalam PKM ini adalah para UMKM selain Permata Hati sendiri, disamping juga masyarakat umum yang juga ingin belajar," tambahnya.

Suasana belajar yang berlangsung lancar, aman dan komunikatif itu terasa enak, karena banyak peserta yang bertanya baik soal PKM maupun tentang penggunaan aplikasi yang diciptakan Tim Dosen Universitas Multimedia ini.

"Karena itu Kami merasa beruntung bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aplikasi Toko Online ini. Di lain pihak, usaha Kami untuk mengabdi ke masyarakat, khususnya bagi UMKM yang ingin maju, juga tersalurkan," tambah Nency.

Karena itu pula baik Rino, Sari dan Nency tak menolak bila ada UMKM lain yang berminat dan tertarik belajar dan memakai produk aplikasinya ini.

"Cuma mungkin sedikit berbeda dengan Permata Hati yang satu tahun pertama ini gratis dan sudah dibayarkan oleh Kemdiksaintek. Bagi UMKM lain yang berminat terpaksa harus membayar domain internetnya sendiri," pungkas Rino.

JAKARTA, Lintasmedia News- Di tengah derasnya arus disinformasi dan tekanan yang terus menghimpit industri media, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memilih menyalakan tanda penghormatan. Kamis malam, 18 Juni 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Ketua Umum SMSI Firdaus menyerahkan Anugerah SMSI 2026 kepada 16 tokoh nasional dan daerah, mulai dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa hingga insan pers. Bagi Firdaus, penghargaan itu bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penegasan bahwa kemerdekaan pers hanya dapat tumbuh dalam iklim yang dijaga bersama oleh para pemimpin yang menghargai keterbukaan, demokrasi, dan kerja jurnalistik yang independen.

Kegiatan yang menjadi agenda tahunan SMSI tersebut, dihadiri jajaran pengurus SMSI Pusat, Dewan Pers, para penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T., Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas Yohanes Handoyo Budhisedjati, Dewan Kehormatan SMSI Pusat Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, S.Sos., S.H., serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif RI M. Neil El Himam.

*Bentuk Apresiasi untuk Para Tokoh Peduli Pers dan Penjaga Demokrasi*

Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam sambutannya menegaskan bahwa Anugerah SMSI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk penghormatan masyarakat pers kepada para tokoh yang selama ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

“Anugerah SMSI merupakan apresiasi masyarakat Indonesia kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang ikut menjaga kemerdekaan pers di seluruh Tanah Air. Pers yang merdeka adalah syarat penting bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Firdaus.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi sangat relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers saat ini, mulai dari maraknya disinformasi dan hoaks di ruang digital hingga tekanan ekonomi yang dialami industri media nasional.

“Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu menciptakan iklim yang sehat bagi tumbuhnya jurnalisme yang independen, profesional, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Firdaus menjelaskan, proses seleksi penerima penghargaan dilakukan secara ketat dan berjenjang. Sebanyak 61 nama diusulkan oleh pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian mendalam, jumlah tersebut mengerucut menjadi 32 nominasi terbaik sebelum akhirnya ditetapkan 16 penerima Anugerah SMSI 2026.

Penilaian dilakukan berdasarkan rekam jejak kepemimpinan, komitmen terhadap transparansi, dukungan terhadap kerja jurnalistik, serta kontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh nantinya akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang,” jelas Firdaus.

*Ketua Dewan Pers: Pers Harus Kembali ke Jati Diri Perjuangan Bangsa*

Usai sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna, Komaruddin mengingatkan pentingnya pers kembali kepada jati dirinya sebagaimana pada masa perjuangan bangsa Indonesia.

Menurutnya, pers harus tetap menjadi sarana informasi dan interaksi nasional dalam menyuarakan nilai-nilai kemerdekaan, anti-penjajahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi. Karena itu, pers harus terus menjaga idealisme dan independensinya sebagai kekuatan moral bangsa,” ujarnya.

*Dewan Juri Tetapkan 16 Penerima Anugerah SMSI 2026*

Acara inti diawali dengan pembacaan Surat Keputusan penerima Anugerah SMSI 2026 oleh Ketua Dewan Juri Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., bersama Sekretaris Dewan Juri Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.

Dewan juri bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E.

“Saya bacakan SK rapat Dewan Juri tanggal 15 Juni 2026. Dari 61 nominator yang diusulkan pengurus SMSI provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, setelah proses seleksi tersaring menjadi 32 nominator. Pada rapat akhir, ditetapkan 16 orang penerima Anugerah SMSI 2026,” kata Prof. Taufiqurochman yang disambut tepuk tangan para undangan.

Prof. Albertus Wahyurudhanto kemudian melanjutkan pembacaan kategori penghargaan beserta alasan penganugerahan.

Menurut Dewan Juri, penilaian didasarkan pada tiga pilar utama, yakni kontribusi terhadap kemerdekaan pers, penguatan media sebagai pilar demokrasi, dan sinergi media dengan pembangunan daerah.

*Daftar Penerima Anugerah SMSI 2026*

Kategori Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia

Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T.

Menteri Ekonomi Kreatif RI/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI.

Dinilai berhasil menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi ruang bagi pers untuk berkembang lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, termasuk mendukung media startup melalui program pelatihan dan monetisasi berbasis ekonomi kreatif.

Kategori Spirit Pers Indonesia

Andra Soni

Gubernur Banten.

Dinilai konsisten mendorong keberlangsungan program-program SMSI Banten, mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, serta memperkuat peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Kategori Sahabat Pers Indonesia

1. Hj. Raden Dewi Setiani, S.Sos., M.A. – Bupati Pandeglang.

   Berperan aktif menyukseskan rangkaian HPN 2026 serta mendorong inovasi pelayanan publik melalui sinergi dengan media.

2. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. – Bupati Serang.

   Memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi pembangunan dan mendukung berbagai kegiatan HPN 2026.

3. Dr. H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A.P., M.M. – Ketua DPRD Kabupaten Serang.

   Konsisten mendukung program SMSI Banten dan menjadikan media sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan.

4. H. Muhammad Yamin – Wali Kota Banjarmasin.

   Dinilai aktif mendukung pengembangan SMSI Kalimantan Selatan serta memanfaatkan media siber untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. Hendri Arnis – Wali Kota Padang Panjang.

   Berhasil mendorong lahirnya berbagai inovasi digital, termasuk Sistem Informasi Tata Ruang (SINTARU) guna meningkatkan transparansi layanan publik.

6. Sarwani, S.Pd., M.Si. – Bupati Bulungan, Kalimantan Utara.

   Membangun sinergi antara pemerintah daerah, media, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Kategori Mitra Strategis Pers

Sofyan Kurnia

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem jurnalisme ekonomi melalui berbagai pelatihan wartawan, workshop, dan program edukasi yang melibatkan insan pers.

Kategori Tokoh Inspiratif Indonesia

1. H. Robinsar – Wali Kota Cilegon.

   Berhasil mendukung pelaksanaan HPN 2026 serta menggagas pembangunan Monumen SMSI sebagai simbol sejarah pers digital Indonesia.

2. Ingkong Ala – Gubernur Kalimantan Utara.

   Mendorong program-program SMSI Kaltara serta menerapkan kepemimpinan inklusif yang melibatkan akademisi dan media dalam pembangunan daerah.

3. Dr. Hj. Umi Syarifah, S.H. – Pimpinan Redaksi Sudutpandangan.id.

   Dinilai sebagai sosok perempuan tangguh yang mampu menjaga eksistensi media di tengah berbagai keterbatasan serta menjadi inspirasi bagi perempuan di dunia jurnalistik.

4. Marianus Yono Jehanu – Kepala Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

   Dikenal sebagai kepala desa yang membangun kantor desa menggunakan dana pribadi dan berperan sebagai penggerak pengembangan pariwisata Labuan Bajo.

5. Dr. (H.C.) John Firman Pandu, S.H. – Bupati Solok.

   Berkontribusi dalam perintisan pembentukan SMSI Kabupaten Solok dan menjadikan media sebagai mitra pembangunan daerah.

6. Dato Aneng – Bupati Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

   Memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayah kepulauan terluar serta menjalin hubungan yang harmonis dengan insan pers.

7. H. Muhammad Nasir, S.IP., M.P.A. – Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

   Dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan birokrasi yang efektif di usia muda dengan menduduki jabatan tertinggi birokrasi daerah.

“Argumen dasar kami, pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus terus dimatangkan,” tegas Prof. Taufiqurochman.

Menteri Ekonomi Kreatif Apresiasi SMSI

Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar, S.H., Dewan Pakar SMSI Pusat Hersubeno Arief, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., serta anggota Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Sandy Nayoan.

Setelah prosesi penyerahan penghargaan, seluruh penerima Anugerah SMSI 2026 melakukan sesi foto bersama.

Mewakili para penerima penghargaan, Menteri Ekonomi Kreatif RI Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. menyampaikan apresiasi kepada SMSI atas penyelenggaraan Malam Anugerah SMSI 2026.

Menurutnya, penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja bersama seluruh insan ekonomi kreatif Indonesia yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun sektor kreatif nasional.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Berbagai capaian yang kami raih tidak terlepas dari dukungan masyarakat ekonomi kreatif yang terus berkarya dan berinovasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada SMSI yang terus berperan dalam memperkuat ekosistem pers digital nasional.

“Kami memberikan apresiasi kepada SMSI yang telah menggelar Malam Anugerah ini. Semoga kegiatan ini semakin memacu insan pers siber untuk terus berkarya dengan integritas di era digital demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Malam Anugerah SMSI 2026 terselenggara atas dukungan sejumlah sponsor, di antaranya PT Antam Tbk, Pertamina Hulu Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Banten, Bank Jakarta, Bank NTB Syariah, Bank Kalsel, Bank bjb, dan Bank Kaltimtara. (***)

JAKARTA , Lintasmedia News– Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengusulkan agar SMSI dipercaya menjadi penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat saat memberikan sambutan pada Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam sambutannya, Firdaus mengatakan SMSI akan segera menyampaikan surat resmi kepada Dewan Pers terkait usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan penanggung jawab HPN perlu dilakukan secara bergiliran dan berkeadilan bagi seluruh konstituen pers.

“Insya Allah, dengan izin Yang Mulia Ketua Dewan Pers, kiranya berkenan nanti penanggung jawab Hari Pers Nasional yang akan datang itu SMSI. Kami akan kirim surat menyusul,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, SMSI tidak bermaksud memonopoli penyelenggaraan HPN. Justru sebaliknya, organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia itu menginginkan adanya prinsip kesetaraan di antara seluruh konstituen Dewan Pers.

“Pada HPN yang akan datang, seluruh konstituen itu harus diberi kesempatan sebagai penanggung jawab demi kesetaraan. AMSI, PRRSNI, ATVLI, ada PWI, ada SMSI dan lainnya. Semuanya harus ditempatkan secara setara dam adil,” katanya.

Firdaus juga berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat memberikan dukungan terhadap keinginan SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

“Mohon izin kembali kepada PWI, kiranya nanti mendukung kami untuk menjadi penanggung jawabnya. Karena ini adalah karya-karya luar biasa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menjelaskan bahwa Anugerah SMSI 2026 merupakan bentuk apresiasi masyarakat pers kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebanyak 16 penerima penghargaan terpilih dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Nama-nama tersebut kemudian disaring menjadi 32 kandidat sebelum akhirnya diputuskan 16 penerima penghargaan oleh dewan juri di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Juri Prof. Taufik dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Prof. Yudi Krisnandi.

Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Firdaus menilai momentum HPN tidak hanya menjadi perayaan insan pers, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Seluruh konstituen harus ditempatkan secara setara dan berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami bangun,” tegasnya.

Acara Malam Anugerah SMSI 2026 sendiri dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, jajaran pengurus pusat SMSI, para tokoh penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. (***)

Lintasmedia News – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026. 

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah. 

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

"SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA," ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

"Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan. 

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedia News 

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air. 

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

"Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI. 

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Jakarta, Lintasmedia News– Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

#Pancasila #AntiKorupsi #BPD #ProgramNasional #ABPEDNAS #DesaIndonesia #HariLahirPancasila2026

JAKARTA, Lintasmedia News– Komitmen PT Semen Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kembali mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu sukses meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dari The Iconomics untuk kategori perusahaan semen.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, kepada Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, pada ajang Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Director of Brand Research and Strategic The Iconomics, Alex Mulya, serta Pemimpin Redaksi The Iconomics, Arif Hatta. Dari PT Semen Padang juga hadir Sekretaris Perusahaan Win Bernardino dan Kepala Unit CSR Hernes.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang kembali diterima perusahaan. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR PT Semen Padang dinilai berhasil dan mendapat pengakuan positif dari masyarakat.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan yang sangat membanggakan bagi PT Semen Padang. Penghargaan Brand Equity dari The Iconomics ini adalah yang ketiga kalinya kami raih. Sebelumnya, penghargaan serupa juga kami peroleh pada tahun 2020 dan 2021,” ujar Pri Gustari Akbar.

Penghargaan ini, lanjutnya, menjadi bukti konsistensi PT Semen Padang dalam menjalankan berbagai program CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa program CSR yang dijalankan PT Semen Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menambahkan bahwa penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards menjadi salah satu indikator penting bagi perusahaan dalam mengukur efektivitas program CSR yang telah dijalankan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan The Iconomics melalui dua parameter utama, yakni CSR Activity Awareness dan CSR Image.

CSR Activity Awareness merupakan penilaian terhadap sejauh mana publik mengetahui, melihat, atau mendengar aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan.

Sementara itu, CSR Image mengukur persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

“Alhamdulillah, berdasarkan dua parameter penilaian tersebut, PT Semen Padang kembali meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards. Penghargaan ini menjadi cerminan bahwa aktivitas CSR perusahaan mendapat perhatian dan penilaian positif dari masyarakat,” ujar Win.

Menurut Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas program CSR yang dijalankan.

PT Semen Padang selama ini berupaya menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan melalui prinsip triple bottom line, yakni profit, planet, dan people.

“Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT Semen Padang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga memperhatikan planet dan people sesuai konsep triple bottom line,” jelasnya.

Ajang penyerahan penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dibuka oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono. Ajang ini diikuti berbagai perusahaan besar nasional, baik perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD dari beragam sektor industri.

Selain PT Semen Padang, sejumlah perusahaan yang turut menerima penghargaan antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, PT Darya Varia, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Trakindo Utama, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT PLN Electricity Services, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Patra Niaga, PT KAI Commuter, PT PELNI, JNE, serta PT PLN Icon Plus. (*)

JAKARTA, Lintasmedia News– Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah dan organisasi pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. (***)

Jakarta, Lintasmedianews.com 

Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.

FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.

JAKARTA, lintasmedia News - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum. 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta. 

Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993. 

PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991. 

Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia. “Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambah Firdaus. 

Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemerdekaan pers dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. 

Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. 

Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus. 

JAKARTA , Lintasmedia news – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (20/4/2026).

Kehadiran Bupati H. Asmar dalam forum strategis tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwandi. Rakornas ini digelar dalam rangka membahas langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.

Kegiatan ini merupakan respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan yang dapat berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Rakornas menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah mitigasi yang efektif dan terintegrasi.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi nasional dibahas, mulai dari pengelolaan sumber daya air, optimalisasi sistem irigasi, hingga penyesuaian pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, penguatan cadangan pangan serta distribusi logistik juga menjadi perhatian utama guna menjaga stabilitas produksi pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Bupati H. Asmar menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kami akan terus meningkatkan kapasitas sektor pertanian serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko kekeringan,” ujar Asmar.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

“Dengan koordinasi yang kuat dan strategi yang terarah, kami optimistis sektor pertanian di Kepulauan Meranti akan tetap tangguh meski dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan ke depan,” tambahnya.

Rakornas ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, termasuk kepala dinas pertanian dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung upaya nasional, sekaligus memperkuat strategi lokal dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.(Nina).

Jakarta, Lintasmedianews.com

Riuh tepuk tangan pecah di Taman Ismail Marzuki saat pertunjukan Pasar Dangdoet: Semesta Berdendank resmi ditutup. Bukan sekadar meriah, musikal ini benar-benar “meledak” menghidupkan panggung dengan energi dangdut yang segar, emosional, lucu dan menghibur sekaligus dekat dengan realitas kehidupan.

Namun di antara puluhan pemain yang tampil, satu nama mendadak jadi perbincangan yakni pemeran utama  perempuan : “Euis”

Diperankan oleh Hani Khumaira, karakter Euis tampil mencuri perhatian sejak awal. Bukan hanya karena vokalnya yang kuat, tetapi juga karena penghayatan yang terasa “kena” seolah penonton tak sedang menonton akting, melainkan melihat potongan kehidupan nyata di atas panggung.

Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Gadis berdarah Minang ini menunjukkan kualitas yang jauh melampaui usianya. Putri dari Lisda Hendrajoni dan Hendrajoni ini tampak mewarisi darah seni dari sang ibu yang sempat dikenal sebagai penyanyi religi. 

Bakat itu bukan muncul tiba-tiba, ia sudah terbukti sejak SMP saat menjuarai lomba menyanyi di Al-Azhar dan kemudian dipercaya menjadi Ketua Vocal Group Rawdha Voice.

Kini, langkahnya makin serius. Selain aktif sebagai mahasiswi di Jakarta, Hani saat ini tergabung dalam Godslave Management dibawah naungan  selebritis Atta Halilintar mulai kebanjiran tawaran peran film. 

Tapi di panggung Semesta Berdendank, ia bukan sekadar “pendatang baru” ia tampil seperti bintang utama yang siap bersinar lebih besar.

Di balik penampilannya yang memukau, Hani mengaku ada rasa bangga sekaligus haru bisa berdiri di panggung sebesar Teater Jakarta. Baginya, tampil di Taman Ismail Marzuki bukan hanya soal pertunjukan, tetapi juga sebuah pencapaian dari proses panjang yang ia jalani. 

“Ini pengalaman yang luar biasa. Bisa tampil di panggung sebesar ini, dengan tim yang hebat, jadi momen yang sangat berharga buat saya,” ungkapnya.

Musikal ini sendiri mengangkat kisah kehidupan pasar tradisional di tengah tekanan modernisasi. Tokoh Adeng, yang bermimpi menjadi aktor dan komika, harus berhadapan dengan realita dan tuntutan keluarga. Dari situlah konflik mengalir dibalut musik dangdut, dialog ringan, dan emosi yang relate dengan kehidupan banyak orang.

Lebih dari sekadar hiburan, Semesta Berdendank terasa seperti cermin sosial. Tentang mimpi yang seringkali harus bernegosiasi dengan kenyataan. Tentang keluarga, tekanan, dan harapan yang tak selalu sejalan.

Di balik gemerlap panggung, proses panjang selama tujuh bulan latihan melibatkan 42 pemain dan total 163 orang tim produksi. Semua digerakkan oleh “Semesta” Semangat Seni Prasetiya Mulya, yang membawa misi besar: menghidupkan kembali seni budaya Indonesia lewat kemasan modern.

Dan hasilnya? Bukan hanya sukses tapi membekas.

Salah seorang penonton, Dina (27), mengaku tak menyangka akan terbawa emosi sedalam itu.

“Pas lihat Euis tampil, merinding. Kita betul-betul terbawa suasana, dan perannya. Jarang banget theater musikal nasional bisa sekuat ini,” ujarnya.

Di akhir pertunjukan, satu hal jadi jelas: Semesta Berdendank bukan sekadar pertunjukan biasa. Dan sosok Euis yang dihidupkan oleh Hani Khumaira berhasil mencuri panggung, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya bintang baru di dunia teater musikal Indonesia.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan. 

Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen dan profesional, bukan oleh Dewan Pers secara langsung.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan.

“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.

Uji publik berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan melibatkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, akademisi, organisasi pers, serta tokoh pers nasional. Forum ini bertujuan menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.

Sejumlah perwakilan perguruan tinggi hadir dalam kegiatan ini, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, dan Universitas Diponegoro. Hadir pula organisasi pers seperti AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, dan SPS.

Tokoh pers nasional yang turut memberikan pandangan di antaranya Prof. Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari, Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, hingga Benny Butarbutar. Forum ini juga dihadiri Koalisi untuk Kebebasan Pers (KTP2JB), LBH Pers, serta didukung PR2Media.

Menjawab Krisis Ekosistem Media

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik. 

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.

Dana Jurnalisme direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan yang independen, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk mendukung ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tata kelola yang baik.

Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi, produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, inovasi bisnis media, serta advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Penerima manfaat mencakup wartawan individu, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

*SMSI: Harus Dikelola Lembaga Independen*

Usai uji publik yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB, Dewan Pers melanjutkan rapat bersama tim perumus pada pukul 14.00–17.00 WIB yang dipimpin Abdul Manan dan Dahlan Dahi. Tim perumus terdiri utusan Dewan Pers dan perwakilan konstituen Dewan Pers, termasuk dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili Sekretaris Jenderal, Makali Kumar, SH.

Dalam forum tersebut, Makali Kumar menyampaikan sikap SMSI yang menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Dana Jurnalisme. Ia juga mengungkapkan bahwa SMSI telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Dewan Pers terkait sikap organisasi tersebut.

Dalam surat bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 tertanggal 26 Maret 2026, SMSI pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi Dana Jurnalisme Indonesia sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional. Namun, SMSI memberikan sejumlah catatan penting.

Pertama, perumusan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif secara akademik dan hukum agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kedua, jika Dana Jurnalisme dibentuk, pengelolaannya tidak boleh melibatkan Dewan Pers secara langsung guna menghindari konflik kepentingan.

“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Makali.

Selain itu, SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan pers, khususnya media siber rintisan (startup), termasuk kebutuhan infrastruktur seperti server serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Terkait pendanaan Dewan Pers, SMSI menegaskan tetap harus mengacu pada Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan sumber pendanaan berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

*Menuju Regulasi yang Legitimate*

Melalui uji publik ini, Dewan Pers berharap dapat merumuskan kebijakan yang legitimate, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan industri media di era digital. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan resmi.

Dengan adanya Dana Jurnalisme yang dikelola secara independen dan profesional, diharapkan kualitas jurnalisme di Indonesia dapat terus terjaga serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal di tengah dinamika perubahan zaman. (***)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. 

Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

*Sikap RAKERNAS SMSI*

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.

2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.

3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan Publik.

4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.

5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. (***)

 Lintasmedianews.com,Jakarta

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani beraudiensi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan kalayakan (FS) pendirian BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah, di Jakarta, Kamis,(05/02/2026) 

“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Bupati Annisa saat memaparkan rencana pengembangan BUMD di daerahnya.

Annisa menjelaskan, BUMD direncanakan bergerak pada sektor strategis meliputi Rice Milling Unit, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan Pemkab Dharmasraya.

“Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” kata Yudia Ramli.

Selain aspek permodalan, Kemendagri menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terbuka terhadap masukan pemerintah pusat dan siap menyesuaikan dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur.

“Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD berjalan sesuai ketentuan agar mampu meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Annisa.

Sebelumnya, Bupati Annisa juga melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah.

Pertemuan tersebut membahas potensi bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, kependudukan, serta kualitas pelaksanaan APBD.

Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan.

“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Agus Fatoni.

Selain bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur strategis.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemkab Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.(el)

Lintasmedianews.com,Jakarta 

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan audiensi dengan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 5 Februari 2025.

Audiensi tersebut membahas hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mendukung penguatan sektor riil nasional.

“Pendirian BUMD ini kami rancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Dharmasraya,” ujar Bupati Annisa dalam pertemuan tersebut.

Dalam pemaparannya, Bupati Annisa menjelaskan bahwa rencana pengembangan BUMD akan bergerak di sejumlah sektor strategis, antara lain pengolahan hasil pertanian melalui Rice Milling Unit (RMU), pengelolaan aset daerah eks-Hak Guna Usaha (HGU), kegiatan replanting kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, serta pengembangan industri pakan.

“Seluruh sektor tersebut kami susun untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di tingkat lokal,” jelasnya.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pemkab Dharmasraya.

“Berdasarkan hasil evaluasi, kami merekomendasikan adanya penyesuaian pada struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” kata Yudia Ramli.

Selain aspek permodalan, Kemendagri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar hukum operasional BUMD. Salah satu tahapan yang perlu dipersiapkan lebih lanjut adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

“Perda penyertaan modal menjadi fondasi penting bagi penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha BUMD ke depan,” tambahnya.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Annisa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terbuka terhadap seluruh rekomendasi pemerintah pusat dan siap melakukan penyesuaian dokumen perencanaan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi ini agar pendirian BUMD dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap rencana pendirian BUMD tersebut dapat segera terwujud. Dengan berdirinya BUMD, diharapkan potensi sumber daya lokal dapat dioptimalkan, nilai tambah ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, serta terbuka lapangan kerja baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah koordinasi dengan pemerintah pusat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Dharmasraya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola BUMD sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah.(el)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan mendorong kemandirian bangsa. Keberadaan SDM yang trampil, profesional, dan adaptif, juga diharapkan menjadi pijakan kuat menuju Indonesia Emas 2045. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) turut mendukung peningkatan kompetensi SDM sektor konstruksi melalui program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan.

Diikuti oleh 500 peserta, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG diselenggarakan serentak pada Minggu (1/2/2026) di lima kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kota Palembang, Sumatra Selatan; Kota Bengkulu, Bengkulu; Kota Malang, Jawa Timur; dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG itu pun berhasil meraih Rekor Pelatihan Tukang Bangunan Serentak di Provinsi Terbanyak dari Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI). Setelah penyelenggaraan di lima daerah tersebut, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG juga akan diselenggarakan di lebih dari 100 kabupaten/kota lainnya dengan target jumlah peserta mencapai lebih dari 5.000 ahli bangunan. 

Mengusung tema ”Bangga Bangun Keahlian, Bangga Bangun Indonesia”, para peserta dibekali pengetahuan dasar material semen dan beton, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), metode konstruksi yang efektif dan efisien, serta pengenalan produk SIG.  Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pemasangan material, hingga plesteran. Sementara kegiatan sertifikasi dilakukan melalui proses wawancara dan uji keterampilan langsung di lapangan.

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan mengatakan, Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan membuktikan konsistensi SIG dan semangat Bangga Bangun Indonesia yang tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi ahli bangunan sebagai ujung tombak pembangunan agar lebih terampil, profesional dan bersertifikat.

Selaku holding company yang mengelola produk-produk semen terdepan di Nusantara antara lain Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, dan Semen Baturaja, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan ini juga merupakan bentuk kepedulian sekaligus menjadi langkah strategis SIG untuk memperkuat sinergi dengan para ahli bangunan sebagai salah satu mitra utama dalam ekosistem bisnis Perusahaan.

”Ahli bangunan berperan penting dalam mewujudkan rancangan menjadi sebuah bangunan kokoh dan berkelanjutan. Selain bekal keterampilan, aspek K3 menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan proyek. Karena itu, Bulan K3 Nasional 2026 menjadi momentum bagi SIG untuk mengajak para ahli bangunan untuk meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan  aspek K3 setiap menjalankan pekerjaan,” kata Dicky Saelan.

Dicky Saelan menambahkan, SIG merasa bangga program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan yang diikuti oleh ratusan peserta serentak di lima kabupaten/kota ini, berhasil memecahkan Rekor MURI yang menunjukkan semangat SIG untuk terus bangga bangun Indonesia. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan SIG untuk terus berinovasi memberikan nilai tambah dan  manfaat bagi para mitra khususnya ahli bangunan,” ujar Dicky Saelan.

Dalam rangkaian program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan, SIG juga memperkenalkan aplikasi Jago Bangunan kepada para peserta yang menandai dimulainya program Akademi Jago Bangunan secara resmi. Aplikasi Jago Bangunan adalah wadah yang difasilitasi oleh SIG guna mengajak para ahli bangunan dan profesional di bidang konstruksi untuk  meningkatkan kompentensi agar adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga dapat maju dan berkembang.

Tim Quality Assurance & techinal sales PT Semen Padang menjelaskan tentang pengujian kadar lumpur dalam pasir kepada peserta Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG di Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, pada Minggu (1/2/2026).

Melalui aplikasi ini, para peserta dapat bergabung dalam Komunitas Jago Bangunan SIG dan menikmati berbagai benefit, seperti akses e-learning (video dan e-book), katalog produk SIG, fitur komunitas, layanan konsultasi teknis dan perhitungan Rencana Anggaran Bangunan, serta kuis berhadiah di dalam aplikasi. Hingga saat ini, jumlah anggota komunitas Jago Bangunan SIG telah mencapai 14.941 orang.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan sesi tanya jawab selama pelatihan berlangsung. Salah seorang peserta, Roni Paslah, mengaku bangga dapat mengikuti Akademi Jago Bangunan SIG. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

“Kegiatan ini sangat menyenangkan dan bermanfaat. Selain sebagai ajang silaturahmi sesama tukang dan dengan pihak PT Semen Padang, kami juga mendapatkan banyak ilmu baru yang selama ini mungkin kami kerjakan berdasarkan pengalaman saja,” katanya.

Tentang SIG

SIG atau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, adalah perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Bertransformasi sejak tahun 2013, kini SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional, menjangkau pasar Asia, Australia dan Oceania.

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun, SIG menyatukan enam anak usaha produsen semen yaitu, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk dan Thang Long Cement Company, Vietnam. Di bawah SIG, perusahaan semen nasional tersebut berkomitmen menyediakan solusi bahan bangunan dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta. 

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam. 

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 7 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir. 

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan. 

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan. 

Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan. 

Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.

Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan. 

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan. 

Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (*)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Guru Besar Ilmu Politik Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si memaparkan polemik sistem pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Simposium yang mengangkat tema “Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” tersebut dibuka oleh Ketua Umum SMSI Drs. Firdaus, M.Si, yang menekankan pentingnya pembahasan pilkada dilakukan secara objektif, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan demokrasi daerah.

Dalam paparannya, Prof. Taufiqurokhman menjelaskan bahwa pilkada merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang secara prinsip dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta diatur dalam undang-undang pilkada yang berlaku.

“Pilkada langsung merupakan produk reformasi yang bertujuan memperkuat legitimasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah,” ujar Prof. Taufiqurokhman.

Ia mengakui bahwa wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali menguat dengan alasan efisiensi biaya politik dan penguatan peran partai politik. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut menyimpan risiko serius terhadap legitimasi publik serta berpotensi memperluas praktik politik transaksional di parlemen daerah.

“Efisiensi biaya memang menjadi isu penting, tetapi menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung bukanlah solusi,” tegasnya.

Prof. Taufiqurokhman juga memaparkan hasil survei nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menghendaki pilkada langsung. Data dari LSI dan Litbang Kompas memperlihatkan publik menilai pilkada langsung lebih demokratis dan diyakini mampu melahirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.

“Temuan survei menunjukkan kehendak rakyat masih sangat jelas, pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.

Menutup paparannya, Prof. Taufiqurokhman menegaskan bahwa pembenahan pilkada seharusnya difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola politik, bukan dengan memundurkan praktik demokrasi yang telah berjalan hampir dua dekade.