Jakarta, Lintasmedia News 8 Juli 2026 - 80 persen belanja iklan digital di Indonesia kini mengalir ke tiga platform global: Google, Meta, dan TikTok. Sementara itu, lebih dari 50 ribu perusahaan pers di Indonesia harus berbagi sisa pasar yang hanya sekitar 20 persen.  

Ketimpangan tersebut dinilai tidak hanya mengancam keberlanjutan bisnis media, tetapi juga kemerdekaan pers. Persoalan itu menjadi fokus pertemuan Dewan Pers dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Kedua lembaga membahas dampak dominasi platform digital terhadap industri pers nasional, mulai dari ketimpangan penguasaan pasar iklan, perlindungan karya jurnalistik, hingga perlunya pembaruan regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital.  

Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan tantangan Dewan Pers tidak lagi sebatas menjaga etika jurnalistik, tetapi juga memastikan perusahaan pers tetap mampu bertahan di tengah perubahan lanskap digital.  

"Sekitar 80 persen pasar iklan digital dikuasai Google, Meta, dan TikTok. Sisanya diperebutkan lebih dari 50 ribu perusahaan pers. Kondisi ini jelas tidak berkelanjutan bagi industri pers," kata Dahlan.  

Struktur pasar ini berpotensi menciptakan kecenderungan monopoli sekaligus praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, Dewan Pers memandang isu keberlanjutan media tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hak cipta, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum persaingan usaha.  

Menurut Dahlan, Undang-Undang Pers memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi pengembangan kehidupan pers. Dalam konteks saat ini, mandat tersebut mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekosistem media nasional yang menghadapi tekanan besar dari dominasi platform digital.   

Salah satu langkah yang sedang ditempuh Dewan Pers adalah mendorong pengakuan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum. Selama ini, mekanisme yang memperbolehkan berita dikutip dengan mencantumkan sumber dinilai tidak lagi memadai di era distribusi konten digital dan kecerdasan buatan.  

Dia mengatakan, karya jurnalistik kini menjadi bahan baku yang dimanfaatkan platform digital dan sistem kecerdasan buatan untuk melatih model maupun menyajikan informasi kepada pengguna tanpa memberikan nilai ekonomi yang sepadan kepada perusahaan pers.  

Fenomena tersebut, lanjut dia, diperparah dengan munculnya generative AI yang berpotensi menghadirkan informasi tanpa mengarahkan pengguna kembali ke situs media. Akibatnya, media kehilangan lalu lintas pembaca sekaligus sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang bisnis. "Publisher berada pada posisi yang tidak memiliki daya tawar terhadap platform. Sistem ini tidak lagi seimbang," ujar Dahlan.   

Usulan Dewan Pers ke KPPU Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama KPPU untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha di sektor digital.  

Dewan Pers juga mengusulkan penyelenggaraan advokasi bersama kepada komunitas pers mengenai hukum persaingan usaha serta pertukaran pengetahuan dengan otoritas persaingan usaha Afrika Selatan yang telah lebih dahulu melakukan kajian terhadap dominasi platform digital.   

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menyatakan tantangan ekonomi digital tidak lagi dapat dijawab sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Menurut dia, KPPU bersama DPR sedang membahas revisi undang-undang tersebut agar mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah mekanisme pengawasan merger dari post-merger menjadi pre-merger.  

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap akuisisi dapat dilakukan sebelum transaksi berlangsung sehingga potensi penguasaan pasar dapat dicegah sejak awal. Selain itu, ukuran penguasaan pasar juga akan diperluas. Tidak lagi hanya berdasarkan nilai jual dan pembelian sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini, tetapi juga mempertimbangkan penguasaan data, network effect, jumlah pengguna aktif, dan indikator lain yang menjadi ciri ekonomi digital.  

"Kalau regulasinya tidak diperbarui, KPPU akan semakin sulit melakukan pengawasan terhadap sektor digital karena tantangan ekonomi digital sudah jauh berbeda dengan kondisi saat undang-undang itu disusun pada 1999," kata Gopprera.  

KPPU akan mempelajari lebih lanjut berbagai praktik yang disampaikan Dewan Pers, termasuk kemungkinan membentuk task force bersama untuk memetakan persoalan, mengumpulkan data, membandingkan praktik di berbagai negara, dan menilai apakah terdapat unsur pelanggaran persaingan usaha atau justru membutuhkan pembentukan regulasi baru.   

Bagi Dewan Pers, pembaruan regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri media nasional. Sebab tanpa ekosistem bisnis yang sehat, kemerdekaan pers tidak hanya terancam oleh persoalan etik, tetapi juga oleh melemahnya kemampuan perusahaan pers mempertahankan ruang redaksi dan menghasilkan jurnalisme berkualitas. (*)

JAKARTA, Lintasmedia News– Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat resmi memiliki nahkoda baru. Tongkat komando Polda Sumbar kini berada di tangan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., setelah dilaksanakan prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Prosesi sertijab dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosesi tersebut, tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat secara resmi diserahkan kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy yang kini mengemban amanah sebagai Kapolda Sumbar. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memperkuat kinerja institusi, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.

Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang penugasan. Dengan rekam jejak tersebut, masyarakat Sumatera Barat menaruh harapan besar agar kepemimpinannya mampu melanjutkan berbagai program strategis sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Sementara itu, Kapolri dalam pelaksanaan sertijab menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya memperkuat organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Pergantian pimpinan di Polda Sumbar juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif di Ranah Minang.

Melalui momentum tersebut, berbagai ucapan selamat dan doa turut mengalir kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy. Harapannya, amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab demi mewujudkan Polri yang Presisi serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Barat.

“Selamat mengemban amanah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, serta perlindungan dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara,” demikian doa dan harapan yang mengiringi kepemimpinan baru Kapolda Sumbar. (***)

JAKARTA, Lintasmedia News– Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Mengusung tema "Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera", pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berpihak kepada masyarakat desa.

Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama seluruh jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Acara juga dihadiri sejumlah Pejabat Negara, seperti Wakil Jaksa Agung RI, Menteri, Wakil Menteri, sejumlah Komisaris dan Direksi BUMN,

serta pejabat dan tamu undangan peting lainnya. Terlihat juga sejumlah kepala daerah yang hadir, baik Gubernur, Bupati maupun walikota. Seperti, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Maluku, Sherly Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.

Rangkaian acara yang dimulai pukul 18.30 WIB diawali dengan penampilan tari tradisional, kemudian dilanjutkan pembacaan berita acara, Surat Keputusan, serta susunan pengurus DPP, DPD, dan DPC Srikandi Jaga Desa oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.

Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani naik ke panggung utama untuk memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan seluruh pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia.

*Hashim: Perempuan Harus Menjadi Penggerak Kemajuan Desa*

Dalam sambutan tunggalnya, Hashim memberikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa atas komitmen dan dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan desa.

Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang sangat tepat karena bertepatan dengan mulai dijalankannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut sejumlah program strategis pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan dan pengawasan bersama agar tujuan mulianya benar-benar tercapai.

"Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal," ujar Hashim.

Hashim menegaskan bahwa keberhasilan setiap program pemerintah sangat bergantung pada pengawasan seluruh elemen masyarakat.

"Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," katanya.

ABPEDNAS dan SMSI Teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukung Program Jaga Desa.

Usai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dilaksanakan di atas panggung utama dan disaksikan seluruh peserta serta tamu undangan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU mewakili ABPEDNAS bersama Ketua Umum SMSI Firdaus mewakili SMSI. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat publikasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah.

Salah satu poin penting dalam kerja sama itu adalah komitmen SMSI yang beranggotakan sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Selain itu, SMSI bersama ABPEDNAS akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.  

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa sekaligus penandatanganan kerja sama ABPEDNAS dan SMSI menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebelum ditutup, acara diisi juga dengan penyerahan penghargaan, hiburan dan foto bersama.  

Acara besutan Cahaya profesional muda berlangsung megah dan meriah (*)

JAKARTA, Lintasmedia News— Dewan Pertimbangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Taufiequrachman Ruki, menerima anugerah Bintang Kehormatan dari Prabowo Subianto dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Penganugerahan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian panjang Irjen Pol (Purn.) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. kepada bangsa dan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas penghargaan yang diterima salah satu Dewan Pertimbangan SMSI tersebut.

Firdaus menilai penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bentuk pengakuan negara terhadap dedikasi, integritas, dan pengabdian panjang Taufiequrachman Ruki selama menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat.

"Atas nama keluarga besar SMSI, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Taufiequrachman Ruki atas anugerah Bintang Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa dedikasi, integritas, dan pengabdian beliau kepada bangsa telah mendapatkan pengakuan dari negara," ujar Firdaus.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya, mengabdi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Semoga penghargaan ini menjadi teladan dan motivasi bagi putra-putri Indonesia agar terus menjunjung tinggi integritas serta memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan bangsa," tambahnya.

Taufiequrachman Ruki dikenal sebagai salah satu tokoh kepolisian nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan hukum. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi salah satu figur yang berperan penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan KPK pada masa awal pembentukannya.

Selama memimpin KPK, ia dikenal luas sebagai sosok yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, independensi, serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Taufiequrachman Ruki menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah, pimpinan lembaga negara, serta unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di luar kiprahnya sebagai aparatur negara, Taufiequrachman Ruki juga aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya melalui Perkumpulan Urang Banten (PUB). Organisasi tersebut menjadi wadah silaturahmi, kolaborasi, dan pengabdian masyarakat Banten dari berbagai latar belakang.

PUB mengusung semangat persaudaraan dengan merangkul masyarakat yang memiliki keterikatan dengan Banten, baik yang lahir dan mengabdi di Banten, keturunan Banten yang berkarya di berbagai daerah, maupun masyarakat yang tinggal dan berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Banten.

Dengan mengusung motto "Kabula, Kabule, Kabalandongan", organisasi tersebut terus mendorong semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun masyarakat.

Penghargaan Bintang Kehormatan yang diterima Taufiequrachman Ruki menjadi pengakuan atas perjalanan panjang pengabdian seorang tokoh bangsa yang konsisten menjaga nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta dedikasi kepada negara, baik saat menjalankan tugas di institusi kepolisian, lembaga negara, maupun melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan hingga saat ini. 

*Penghargaan Negara untuk Keteladanan Pengabdian*

Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Irjen Pol (Purn.) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. dinilai tidak hanya menjadi bentuk penghormatan atas jasa pribadi, tetapi juga menjadi simbol penghargaan negara kepada aparatur yang sepanjang kariernya menunjukkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam mengemban amanah publik.

Sebagai salah satu tokoh yang pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki dikenal memiliki komitmen kuat dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang berintegritas. Pengalamannya di institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun di berbagai lembaga negara menjadikan dirinya sebagai salah satu figur yang disegani di tingkat nasional.

Bagi keluarga besar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sosok Taufiequrachman Ruki juga memiliki kedekatan tersendiri. Selain aktif sebagai Dewan Pertimbangan SMSI Pusat, berbagai pandangan, pemikiran, dan nasihatnya kerap menjadi referensi dalam memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pilar demokrasi melalui pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, berharap penghargaan tersebut semakin memotivasi seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan profesinya.

"Semoga penghargaan yang diterima Bapak Taufiequrachman Ruki menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa setiap bentuk pengabdian yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan tanggung jawab pada akhirnya akan mendapat penghargaan dari bangsa dan negara," ujar Firdaus.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan bagi keluarga besar SMSI karena salah satu Dewan Pertimbangan organisasi memperoleh pengakuan langsung dari negara atas jasa dan pengabdiannya.

"Beliau adalah teladan dalam menjaga integritas dan pengabdian. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMSI sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota SMSI di Indonesia untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui karya jurnalistik yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik," kata Makali Kumar.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 pun menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, baik di institusi negara, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia pers. Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Taufiequrachman Ruki menjadi bukti bahwa dedikasi, integritas, dan pengabdian yang konsisten akan selalu mendapat tempat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMSI. Kami berharap semangat pengabdian, integritas, dan keteladanan yang beliau tunjukkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pengurus dan anggota SMSI di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik yang beretika, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Makali Kumar.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi pengingat bahwa dedikasi, loyalitas, dan integritas merupakan nilai-nilai yang akan selalu mendapat tempat dalam perjalanan bangsa. Penganugerahan kepada Taufiequrachman Ruki bukan sekadar penghormatan atas perjalanan karier seorang purnawirawan Polri dan mantan Ketua KPK, tetapi juga penegasan bahwa pengabdian yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan menjadi warisan keteladanan bagi generasi Indonesia di masa depan. (***)

JAKARTA,  Lintas Media News–, com Selalu cepat tanggap, Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., terus melakukan berbagai langkah strategis guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satunya dengan memperjuangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Jakarta, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, S.STP., M.M., CGCAE., CFRA, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Fadhly.

Pada kesempatan itu, John Kenedy Azis memaparkan kondisi terkini Kabupaten Padang Pariaman yang masih membutuhkan dukungan fiskal yang kuat untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor pascabencana, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dukungan dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

“Padang Pariaman saat ini sedang berjuang mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU,” ujar John Kenedy Azis.

Tidak hanya menyampaikan kondisi pascabencana, Bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan data strategis daerah yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam formulasi penghitungan DAU. Di antaranya perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan peserta didik, serta berbagai indikator lain yang memengaruhi kebutuhan fiskal daerah.

menegaskan bahwa pembaruan data tersebut sangat penting agar formula pengalokasian dana transfer dapat mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi daerah saat ini.

“Kami ingin memastikan bahwa data-data yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan begitu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah secara langsung.

menjelaskan bahwa peluang peningkatan dana transfer ke daerah terbuka sepanjang didukung oleh data yang valid, akurat, dan mutakhir sesuai komponen yang digunakan dalam formula penghitungan DAU.

“Peningkatan dana transfer ke daerah tentu dimungkinkan sepanjang didukung oleh pembaruan data yang menjadi bagian dari formula penghitungan DAU. Karena itu, validitas dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting,” kata Askolani.

Usai audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, pembahasan teknis dilanjutkan bersama Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus. Pertemuan tersebut membahas secara lebih rinci mekanisme pembaruan data dan langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar kebutuhan fiskal daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses pembaruan data pendukung dapat segera ditindaklanjuti sehingga alokasi dana transfer yang diterima semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Langkah tersebut diyakini akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi (***)

Padang, Lintasmedia News- Tiga orang Dosen Universitas Multimedia Padang melakukan kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) di Galeri Permata Hati Grup, Jl. Bakti Perupuk Tabing Padang, Sabtu (20/6).

Ketiga dosen tersebut di antaranya Gusrino Yanto, M.Kom, Sari Puspita, M.Si dan Nency Extise Putri, M.Kom. Mereka juga dibantu dua orang mahasiswi yakni Ofika Parsyanda dan Husnul Citra Nabila.

Dijelaskan Gusrino Yanto, PKM dari Universitas Metamedia ini mengambil tema "Implementasi Explainable AI-Powered Chatbot Sebagai Sistem Cerdas Optimalisasi Pemasaran Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi Sanggar Permata Hati".

"Alhamdulillah, PKM kami ini dibiayai oleh DPP Kemdiksaintek RI dengan nomor kontrak 213/C3/DT.05.00/PM/2026. Selain Sanggar Permata Hati, PKM Kami ini juga berlangsung di PKBM Farila Ilmi Parupuk Tabing. Dua tempat inilah yang berhasil lolos ketika Kami mengajukan proposal di Kemdiksaintek RI," ujar Rino, panggilan Gusrino.

Dijelaskan, pada dasarnya PKM yang mereka laksanakan adalah bagaimana sanggar Permata Hati bisa memiliki Toko Online atau Web tersendiri untuk memasarkan produk-produknya. Dengan adanya Toko Online dimaksud, Permata Hati bisa menjual produk-produknya, lengkap dengan sistem pembayarannya tanpa harus ribet dengan sistem manual sebagaimana yang dipakai selama ini.

"Karena itu ke 20 peserta yang Kami hadirkan dalam PKM ini adalah para UMKM selain Permata Hati sendiri, disamping juga masyarakat umum yang juga ingin belajar," tambahnya.

Suasana belajar yang berlangsung lancar, aman dan komunikatif itu terasa enak, karena banyak peserta yang bertanya baik soal PKM maupun tentang penggunaan aplikasi yang diciptakan Tim Dosen Universitas Multimedia ini.

"Karena itu Kami merasa beruntung bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aplikasi Toko Online ini. Di lain pihak, usaha Kami untuk mengabdi ke masyarakat, khususnya bagi UMKM yang ingin maju, juga tersalurkan," tambah Nency.

Karena itu pula baik Rino, Sari dan Nency tak menolak bila ada UMKM lain yang berminat dan tertarik belajar dan memakai produk aplikasinya ini.

"Cuma mungkin sedikit berbeda dengan Permata Hati yang satu tahun pertama ini gratis dan sudah dibayarkan oleh Kemdiksaintek. Bagi UMKM lain yang berminat terpaksa harus membayar domain internetnya sendiri," pungkas Rino.

Padang, - Tiga orang Dosen Universitas Mediamedia Padang melakukan kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) di Galeri Permata Hati Grup, Jl. Bakti Perupuk Tabing Padang, Sabtu (20/6).

Ketiga dosen tersebut di antaranya Gusrino Yanto, M.Kom, Sari Puspita, M.Si dan Nency Extise Putri, M.Kom. Mereka juga dibantu dua orang mahasiswi yakni Ofika Parsyanda dan Husnul Citra Nabila.

Dijelaskan Gusrino Yanto, PKM dari Universitas Metamedia ini mengambil tema "Implementasi Explainable AI-Powered Chatbot Sebagai Sistem Cerdas Optimalisasi Pemasaran Deta Rancak dan Tingkuluak Kreasi Sanggar Permata Hati".

"Alhamdulillah, PKM kami ini dibiayai oleh DPP Kemdiksaintek RI dengan nomor kontrak 213/C3/DT.05.00/PM/2026. Selain Sanggar Permata Hati, PKM Kami ini juga berlangsung di PKBM Farila Ilmi Parupuk Tabing. Dua tempat inilah yang berhasil lolos ketika Kami mengajukan proposal di Kemdiksaintek RI," ujar Rino, panggilan Gusrino.

Dijelaskan, pada dasarnya PKM yang mereka laksanakan adalah bagaimana sanggar Permata Hati bisa memiliki Toko Online atau Web tersendiri untuk memasarkan produk-produknya. Dengan adanya Toko Online dimaksud, Permata Hati bisa menjual produk-produknya, lengkap dengan sistem pembayarannya tanpa harus ribet dengan sistem manual sebagaimana yang dipakai selama ini.

"Karena itu ke 20 peserta yang Kami hadirkan dalam PKM ini adalah para UMKM selain Permata Hati sendiri, disamping juga masyarakat umum yang juga ingin belajar," tambahnya.

Suasana belajar yang berlangsung lancar, aman dan komunikatif itu terasa enak, karena banyak peserta yang bertanya baik soal PKM maupun tentang penggunaan aplikasi yang diciptakan Tim Dosen Universitas Multimedia ini.

"Karena itu Kami merasa beruntung bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan aplikasi Toko Online ini. Di lain pihak, usaha Kami untuk mengabdi ke masyarakat, khususnya bagi UMKM yang ingin maju, juga tersalurkan," tambah Nency.

Karena itu pula baik Rino, Sari dan Nency tak menolak bila ada UMKM lain yang berminat dan tertarik belajar dan memakai produk aplikasinya ini.

"Cuma mungkin sedikit berbeda dengan Permata Hati yang satu tahun pertama ini gratis dan sudah dibayarkan oleh Kemdiksaintek. Bagi UMKM lain yang berminat terpaksa harus membayar domain internetnya sendiri," pungkas Rino.

JAKARTA, Lintasmedia News- Di tengah derasnya arus disinformasi dan tekanan yang terus menghimpit industri media, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memilih menyalakan tanda penghormatan. Kamis malam, 18 Juni 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Ketua Umum SMSI Firdaus menyerahkan Anugerah SMSI 2026 kepada 16 tokoh nasional dan daerah, mulai dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa hingga insan pers. Bagi Firdaus, penghargaan itu bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penegasan bahwa kemerdekaan pers hanya dapat tumbuh dalam iklim yang dijaga bersama oleh para pemimpin yang menghargai keterbukaan, demokrasi, dan kerja jurnalistik yang independen.

Kegiatan yang menjadi agenda tahunan SMSI tersebut, dihadiri jajaran pengurus SMSI Pusat, Dewan Pers, para penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T., Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas Yohanes Handoyo Budhisedjati, Dewan Kehormatan SMSI Pusat Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, S.Sos., S.H., serta Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif RI M. Neil El Himam.

*Bentuk Apresiasi untuk Para Tokoh Peduli Pers dan Penjaga Demokrasi*

Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam sambutannya menegaskan bahwa Anugerah SMSI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk penghormatan masyarakat pers kepada para tokoh yang selama ini menunjukkan komitmen dan keberpihakan terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

“Anugerah SMSI merupakan apresiasi masyarakat Indonesia kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang ikut menjaga kemerdekaan pers di seluruh Tanah Air. Pers yang merdeka adalah syarat penting bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Firdaus.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi sangat relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers saat ini, mulai dari maraknya disinformasi dan hoaks di ruang digital hingga tekanan ekonomi yang dialami industri media nasional.

“Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu menciptakan iklim yang sehat bagi tumbuhnya jurnalisme yang independen, profesional, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Firdaus menjelaskan, proses seleksi penerima penghargaan dilakukan secara ketat dan berjenjang. Sebanyak 61 nama diusulkan oleh pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian mendalam, jumlah tersebut mengerucut menjadi 32 nominasi terbaik sebelum akhirnya ditetapkan 16 penerima Anugerah SMSI 2026.

Penilaian dilakukan berdasarkan rekam jejak kepemimpinan, komitmen terhadap transparansi, dukungan terhadap kerja jurnalistik, serta kontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh nantinya akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang,” jelas Firdaus.

*Ketua Dewan Pers: Pers Harus Kembali ke Jati Diri Perjuangan Bangsa*

Usai sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna, Komaruddin mengingatkan pentingnya pers kembali kepada jati dirinya sebagaimana pada masa perjuangan bangsa Indonesia.

Menurutnya, pers harus tetap menjadi sarana informasi dan interaksi nasional dalam menyuarakan nilai-nilai kemerdekaan, anti-penjajahan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pers memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi. Karena itu, pers harus terus menjaga idealisme dan independensinya sebagai kekuatan moral bangsa,” ujarnya.

*Dewan Juri Tetapkan 16 Penerima Anugerah SMSI 2026*

Acara inti diawali dengan pembacaan Surat Keputusan penerima Anugerah SMSI 2026 oleh Ketua Dewan Juri Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., bersama Sekretaris Dewan Juri Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si.

Dewan juri bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E.

“Saya bacakan SK rapat Dewan Juri tanggal 15 Juni 2026. Dari 61 nominator yang diusulkan pengurus SMSI provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, setelah proses seleksi tersaring menjadi 32 nominator. Pada rapat akhir, ditetapkan 16 orang penerima Anugerah SMSI 2026,” kata Prof. Taufiqurochman yang disambut tepuk tangan para undangan.

Prof. Albertus Wahyurudhanto kemudian melanjutkan pembacaan kategori penghargaan beserta alasan penganugerahan.

Menurut Dewan Juri, penilaian didasarkan pada tiga pilar utama, yakni kontribusi terhadap kemerdekaan pers, penguatan media sebagai pilar demokrasi, dan sinergi media dengan pembangunan daerah.

*Daftar Penerima Anugerah SMSI 2026*

Kategori Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia

Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T.

Menteri Ekonomi Kreatif RI/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI.

Dinilai berhasil menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi ruang bagi pers untuk berkembang lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, termasuk mendukung media startup melalui program pelatihan dan monetisasi berbasis ekonomi kreatif.

Kategori Spirit Pers Indonesia

Andra Soni

Gubernur Banten.

Dinilai konsisten mendorong keberlangsungan program-program SMSI Banten, mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, serta memperkuat peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

Kategori Sahabat Pers Indonesia

1. Hj. Raden Dewi Setiani, S.Sos., M.A. – Bupati Pandeglang.

   Berperan aktif menyukseskan rangkaian HPN 2026 serta mendorong inovasi pelayanan publik melalui sinergi dengan media.

2. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. – Bupati Serang.

   Memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi pembangunan dan mendukung berbagai kegiatan HPN 2026.

3. Dr. H. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A.P., M.M. – Ketua DPRD Kabupaten Serang.

   Konsisten mendukung program SMSI Banten dan menjadikan media sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan.

4. H. Muhammad Yamin – Wali Kota Banjarmasin.

   Dinilai aktif mendukung pengembangan SMSI Kalimantan Selatan serta memanfaatkan media siber untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. Hendri Arnis – Wali Kota Padang Panjang.

   Berhasil mendorong lahirnya berbagai inovasi digital, termasuk Sistem Informasi Tata Ruang (SINTARU) guna meningkatkan transparansi layanan publik.

6. Sarwani, S.Pd., M.Si. – Bupati Bulungan, Kalimantan Utara.

   Membangun sinergi antara pemerintah daerah, media, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Kategori Mitra Strategis Pers

Sofyan Kurnia

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem jurnalisme ekonomi melalui berbagai pelatihan wartawan, workshop, dan program edukasi yang melibatkan insan pers.

Kategori Tokoh Inspiratif Indonesia

1. H. Robinsar – Wali Kota Cilegon.

   Berhasil mendukung pelaksanaan HPN 2026 serta menggagas pembangunan Monumen SMSI sebagai simbol sejarah pers digital Indonesia.

2. Ingkong Ala – Gubernur Kalimantan Utara.

   Mendorong program-program SMSI Kaltara serta menerapkan kepemimpinan inklusif yang melibatkan akademisi dan media dalam pembangunan daerah.

3. Dr. Hj. Umi Syarifah, S.H. – Pimpinan Redaksi Sudutpandangan.id.

   Dinilai sebagai sosok perempuan tangguh yang mampu menjaga eksistensi media di tengah berbagai keterbatasan serta menjadi inspirasi bagi perempuan di dunia jurnalistik.

4. Marianus Yono Jehanu – Kepala Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

   Dikenal sebagai kepala desa yang membangun kantor desa menggunakan dana pribadi dan berperan sebagai penggerak pengembangan pariwisata Labuan Bajo.

5. Dr. (H.C.) John Firman Pandu, S.H. – Bupati Solok.

   Berkontribusi dalam perintisan pembentukan SMSI Kabupaten Solok dan menjadikan media sebagai mitra pembangunan daerah.

6. Dato Aneng – Bupati Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

   Memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayah kepulauan terluar serta menjalin hubungan yang harmonis dengan insan pers.

7. H. Muhammad Nasir, S.IP., M.P.A. – Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.

   Dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan birokrasi yang efektif di usia muda dengan menduduki jabatan tertinggi birokrasi daerah.

“Argumen dasar kami, pers adalah pilar keempat demokrasi yang harus terus dimatangkan,” tegas Prof. Taufiqurochman.

Menteri Ekonomi Kreatif Apresiasi SMSI

Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar, S.H., Dewan Pakar SMSI Pusat Hersubeno Arief, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., serta anggota Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Sandy Nayoan.

Setelah prosesi penyerahan penghargaan, seluruh penerima Anugerah SMSI 2026 melakukan sesi foto bersama.

Mewakili para penerima penghargaan, Menteri Ekonomi Kreatif RI Dr. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. menyampaikan apresiasi kepada SMSI atas penyelenggaraan Malam Anugerah SMSI 2026.

Menurutnya, penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja bersama seluruh insan ekonomi kreatif Indonesia yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun sektor kreatif nasional.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Berbagai capaian yang kami raih tidak terlepas dari dukungan masyarakat ekonomi kreatif yang terus berkarya dan berinovasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada SMSI yang terus berperan dalam memperkuat ekosistem pers digital nasional.

“Kami memberikan apresiasi kepada SMSI yang telah menggelar Malam Anugerah ini. Semoga kegiatan ini semakin memacu insan pers siber untuk terus berkarya dengan integritas di era digital demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Malam Anugerah SMSI 2026 terselenggara atas dukungan sejumlah sponsor, di antaranya PT Antam Tbk, Pertamina Hulu Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Banten, Bank Jakarta, Bank NTB Syariah, Bank Kalsel, Bank bjb, dan Bank Kaltimtara. (***)

JAKARTA , Lintasmedia News– Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengusulkan agar SMSI dipercaya menjadi penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat saat memberikan sambutan pada Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam sambutannya, Firdaus mengatakan SMSI akan segera menyampaikan surat resmi kepada Dewan Pers terkait usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan penanggung jawab HPN perlu dilakukan secara bergiliran dan berkeadilan bagi seluruh konstituen pers.

“Insya Allah, dengan izin Yang Mulia Ketua Dewan Pers, kiranya berkenan nanti penanggung jawab Hari Pers Nasional yang akan datang itu SMSI. Kami akan kirim surat menyusul,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, SMSI tidak bermaksud memonopoli penyelenggaraan HPN. Justru sebaliknya, organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia itu menginginkan adanya prinsip kesetaraan di antara seluruh konstituen Dewan Pers.

“Pada HPN yang akan datang, seluruh konstituen itu harus diberi kesempatan sebagai penanggung jawab demi kesetaraan. AMSI, PRRSNI, ATVLI, ada PWI, ada SMSI dan lainnya. Semuanya harus ditempatkan secara setara dam adil,” katanya.

Firdaus juga berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dapat memberikan dukungan terhadap keinginan SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027.

“Mohon izin kembali kepada PWI, kiranya nanti mendukung kami untuk menjadi penanggung jawabnya. Karena ini adalah karya-karya luar biasa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menjelaskan bahwa Anugerah SMSI 2026 merupakan bentuk apresiasi masyarakat pers kepada para tokoh pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebanyak 16 penerima penghargaan terpilih dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Nama-nama tersebut kemudian disaring menjadi 32 kandidat sebelum akhirnya diputuskan 16 penerima penghargaan oleh dewan juri di bawah koordinasi Sekretaris Dewan Juri Prof. Taufik dan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Prof. Yudi Krisnandi.

Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang rencananya diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Firdaus menilai momentum HPN tidak hanya menjadi perayaan insan pers, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

“Seluruh konstituen harus ditempatkan secara setara dan berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami bangun,” tegasnya.

Acara Malam Anugerah SMSI 2026 sendiri dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, jajaran pengurus pusat SMSI, para tokoh penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. (***)

Lintasmedia News – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026. 

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang 1membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah. 

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

"SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA," ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

"Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah," tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan. 

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedia News 

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjend) SMSI Pusat Makali Kumar memberikan arahan strategis dan menyeluruh kepada seluruh pengurus serta anggota SMSI se Tanah Air. 

Pertemuan intensif yang berlangsung di kantor Sekretariat SMSI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/06/2026) ini membahas konstelasi politik nasional serta dampaknya terhadap masa depan industri pers di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menggunakan papan tulis untuk memetakan secara detail jaringan pengaruh politik, mulai dari geopolitik global, posisi tokoh-tokoh kunci nasional, hingga pola arus informasi dan pemberitaan negara. Langkah ini dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pengurus SMSI dalam menavigasi media siber di daerah masing-masing.

"Sebagai organisasi media siber terbesar, kita harus jeli melihat ke mana arah angin perubahan bergerak. Pemetaan ini penting agar seluruh anggota SMSI di daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan mampu menjadi pemandu informasi yang sehat, objektif, dan tepercaya bagi masyarakat," ujar Firdaus di hadapan jajaran pengurus yang hadir.

Firdaus juga menekankan pentingnya independensi, profesionalisme, serta ketajaman analisis media siber di bawah naungan SMSI. 

Menurutnya, lanskap media saat ini sangat dinamis. Sehingga pemilik media dan jurnalis dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pertemuan tatap muka ini digelar sebagai langkah responsif SMSI Pusat dalam menyikapi dinamika nasional terkini. Melalui pemetaan tersebut, SMSI berkomitmen menjaga independensi serta meningkatkan kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh daerah, sekaligus memastikan bahwa suara dari daerah tetap memiliki ruang yang kuat di kancah nasional.

Jalannya arahan berlangsung interaktif. Firdaus secara runut mengurai poin-poin penting dari diagram pengaruh yang ia buat, dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para fungsionaris pusat mengenai langkah taktis yang perlu diambil oleh pengurus SMSI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Arahan ini diharapkan menjadi panduan bagi ribuan media siber yang tergabung dalam SMSI untuk tetap solid, adaptif, dan terus menjaga marwah jurnalisme yang berintegritas di tengah dinamika bangsa.(*)

Jakarta, Lintasmedia News– Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

#Pancasila #AntiKorupsi #BPD #ProgramNasional #ABPEDNAS #DesaIndonesia #HariLahirPancasila2026

JAKARTA, Lintasmedia News– Komitmen PT Semen Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kembali mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu sukses meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dari The Iconomics untuk kategori perusahaan semen.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, kepada Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, pada ajang Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Director of Brand Research and Strategic The Iconomics, Alex Mulya, serta Pemimpin Redaksi The Iconomics, Arif Hatta. Dari PT Semen Padang juga hadir Sekretaris Perusahaan Win Bernardino dan Kepala Unit CSR Hernes.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang kembali diterima perusahaan. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR PT Semen Padang dinilai berhasil dan mendapat pengakuan positif dari masyarakat.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan yang sangat membanggakan bagi PT Semen Padang. Penghargaan Brand Equity dari The Iconomics ini adalah yang ketiga kalinya kami raih. Sebelumnya, penghargaan serupa juga kami peroleh pada tahun 2020 dan 2021,” ujar Pri Gustari Akbar.

Penghargaan ini, lanjutnya, menjadi bukti konsistensi PT Semen Padang dalam menjalankan berbagai program CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa program CSR yang dijalankan PT Semen Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menambahkan bahwa penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards menjadi salah satu indikator penting bagi perusahaan dalam mengukur efektivitas program CSR yang telah dijalankan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan The Iconomics melalui dua parameter utama, yakni CSR Activity Awareness dan CSR Image.

CSR Activity Awareness merupakan penilaian terhadap sejauh mana publik mengetahui, melihat, atau mendengar aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan.

Sementara itu, CSR Image mengukur persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

“Alhamdulillah, berdasarkan dua parameter penilaian tersebut, PT Semen Padang kembali meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards. Penghargaan ini menjadi cerminan bahwa aktivitas CSR perusahaan mendapat perhatian dan penilaian positif dari masyarakat,” ujar Win.

Menurut Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas program CSR yang dijalankan.

PT Semen Padang selama ini berupaya menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan melalui prinsip triple bottom line, yakni profit, planet, dan people.

“Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT Semen Padang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga memperhatikan planet dan people sesuai konsep triple bottom line,” jelasnya.

Ajang penyerahan penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dibuka oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono. Ajang ini diikuti berbagai perusahaan besar nasional, baik perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD dari beragam sektor industri.

Selain PT Semen Padang, sejumlah perusahaan yang turut menerima penghargaan antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, PT Darya Varia, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Trakindo Utama, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT PLN Electricity Services, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Patra Niaga, PT KAI Commuter, PT PELNI, JNE, serta PT PLN Icon Plus. (*)

JAKARTA, Lintasmedia News– Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah dan organisasi pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. (***)

Jakarta, Lintasmedianews.com 

Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.

FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.

JAKARTA, lintasmedia News - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum. 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta. 

Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993. 

PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991. 

Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia. “Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambah Firdaus. 

Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemerdekaan pers dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. 

Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. 

Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus. 

JAKARTA , Lintasmedia news – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (20/4/2026).

Kehadiran Bupati H. Asmar dalam forum strategis tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwandi. Rakornas ini digelar dalam rangka membahas langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.

Kegiatan ini merupakan respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan yang dapat berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Rakornas menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah mitigasi yang efektif dan terintegrasi.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi nasional dibahas, mulai dari pengelolaan sumber daya air, optimalisasi sistem irigasi, hingga penyesuaian pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, penguatan cadangan pangan serta distribusi logistik juga menjadi perhatian utama guna menjaga stabilitas produksi pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Bupati H. Asmar menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kami akan terus meningkatkan kapasitas sektor pertanian serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko kekeringan,” ujar Asmar.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

“Dengan koordinasi yang kuat dan strategi yang terarah, kami optimistis sektor pertanian di Kepulauan Meranti akan tetap tangguh meski dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan ke depan,” tambahnya.

Rakornas ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, termasuk kepala dinas pertanian dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung upaya nasional, sekaligus memperkuat strategi lokal dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.(Nina).

Jakarta, Lintasmedianews.com

Riuh tepuk tangan pecah di Taman Ismail Marzuki saat pertunjukan Pasar Dangdoet: Semesta Berdendank resmi ditutup. Bukan sekadar meriah, musikal ini benar-benar “meledak” menghidupkan panggung dengan energi dangdut yang segar, emosional, lucu dan menghibur sekaligus dekat dengan realitas kehidupan.

Namun di antara puluhan pemain yang tampil, satu nama mendadak jadi perbincangan yakni pemeran utama  perempuan : “Euis”

Diperankan oleh Hani Khumaira, karakter Euis tampil mencuri perhatian sejak awal. Bukan hanya karena vokalnya yang kuat, tetapi juga karena penghayatan yang terasa “kena” seolah penonton tak sedang menonton akting, melainkan melihat potongan kehidupan nyata di atas panggung.

Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Gadis berdarah Minang ini menunjukkan kualitas yang jauh melampaui usianya. Putri dari Lisda Hendrajoni dan Hendrajoni ini tampak mewarisi darah seni dari sang ibu yang sempat dikenal sebagai penyanyi religi. 

Bakat itu bukan muncul tiba-tiba, ia sudah terbukti sejak SMP saat menjuarai lomba menyanyi di Al-Azhar dan kemudian dipercaya menjadi Ketua Vocal Group Rawdha Voice.

Kini, langkahnya makin serius. Selain aktif sebagai mahasiswi di Jakarta, Hani saat ini tergabung dalam Godslave Management dibawah naungan  selebritis Atta Halilintar mulai kebanjiran tawaran peran film. 

Tapi di panggung Semesta Berdendank, ia bukan sekadar “pendatang baru” ia tampil seperti bintang utama yang siap bersinar lebih besar.

Di balik penampilannya yang memukau, Hani mengaku ada rasa bangga sekaligus haru bisa berdiri di panggung sebesar Teater Jakarta. Baginya, tampil di Taman Ismail Marzuki bukan hanya soal pertunjukan, tetapi juga sebuah pencapaian dari proses panjang yang ia jalani. 

“Ini pengalaman yang luar biasa. Bisa tampil di panggung sebesar ini, dengan tim yang hebat, jadi momen yang sangat berharga buat saya,” ungkapnya.

Musikal ini sendiri mengangkat kisah kehidupan pasar tradisional di tengah tekanan modernisasi. Tokoh Adeng, yang bermimpi menjadi aktor dan komika, harus berhadapan dengan realita dan tuntutan keluarga. Dari situlah konflik mengalir dibalut musik dangdut, dialog ringan, dan emosi yang relate dengan kehidupan banyak orang.

Lebih dari sekadar hiburan, Semesta Berdendank terasa seperti cermin sosial. Tentang mimpi yang seringkali harus bernegosiasi dengan kenyataan. Tentang keluarga, tekanan, dan harapan yang tak selalu sejalan.

Di balik gemerlap panggung, proses panjang selama tujuh bulan latihan melibatkan 42 pemain dan total 163 orang tim produksi. Semua digerakkan oleh “Semesta” Semangat Seni Prasetiya Mulya, yang membawa misi besar: menghidupkan kembali seni budaya Indonesia lewat kemasan modern.

Dan hasilnya? Bukan hanya sukses tapi membekas.

Salah seorang penonton, Dina (27), mengaku tak menyangka akan terbawa emosi sedalam itu.

“Pas lihat Euis tampil, merinding. Kita betul-betul terbawa suasana, dan perannya. Jarang banget theater musikal nasional bisa sekuat ini,” ujarnya.

Di akhir pertunjukan, satu hal jadi jelas: Semesta Berdendank bukan sekadar pertunjukan biasa. Dan sosok Euis yang dihidupkan oleh Hani Khumaira berhasil mencuri panggung, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya bintang baru di dunia teater musikal Indonesia.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan. 

Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen dan profesional, bukan oleh Dewan Pers secara langsung.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan.

“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.

Uji publik berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan melibatkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, akademisi, organisasi pers, serta tokoh pers nasional. Forum ini bertujuan menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.

Sejumlah perwakilan perguruan tinggi hadir dalam kegiatan ini, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, dan Universitas Diponegoro. Hadir pula organisasi pers seperti AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, dan SPS.

Tokoh pers nasional yang turut memberikan pandangan di antaranya Prof. Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari, Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, hingga Benny Butarbutar. Forum ini juga dihadiri Koalisi untuk Kebebasan Pers (KTP2JB), LBH Pers, serta didukung PR2Media.

Menjawab Krisis Ekosistem Media

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik. 

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.

Dana Jurnalisme direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan yang independen, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk mendukung ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tata kelola yang baik.

Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi, produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, inovasi bisnis media, serta advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Penerima manfaat mencakup wartawan individu, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

*SMSI: Harus Dikelola Lembaga Independen*

Usai uji publik yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB, Dewan Pers melanjutkan rapat bersama tim perumus pada pukul 14.00–17.00 WIB yang dipimpin Abdul Manan dan Dahlan Dahi. Tim perumus terdiri utusan Dewan Pers dan perwakilan konstituen Dewan Pers, termasuk dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili Sekretaris Jenderal, Makali Kumar, SH.

Dalam forum tersebut, Makali Kumar menyampaikan sikap SMSI yang menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Dana Jurnalisme. Ia juga mengungkapkan bahwa SMSI telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Dewan Pers terkait sikap organisasi tersebut.

Dalam surat bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 tertanggal 26 Maret 2026, SMSI pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi Dana Jurnalisme Indonesia sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional. Namun, SMSI memberikan sejumlah catatan penting.

Pertama, perumusan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif secara akademik dan hukum agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kedua, jika Dana Jurnalisme dibentuk, pengelolaannya tidak boleh melibatkan Dewan Pers secara langsung guna menghindari konflik kepentingan.

“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Makali.

Selain itu, SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan pers, khususnya media siber rintisan (startup), termasuk kebutuhan infrastruktur seperti server serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Terkait pendanaan Dewan Pers, SMSI menegaskan tetap harus mengacu pada Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan sumber pendanaan berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

*Menuju Regulasi yang Legitimate*

Melalui uji publik ini, Dewan Pers berharap dapat merumuskan kebijakan yang legitimate, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan industri media di era digital. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan resmi.

Dengan adanya Dana Jurnalisme yang dikelola secara independen dan profesional, diharapkan kualitas jurnalisme di Indonesia dapat terus terjaga serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal di tengah dinamika perubahan zaman. (***)