Lintasmedianews.com, Jakarta, 

Senin (17/03/2025) – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta untuk mengusulkan percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Senin (17/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Annisa didampingi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menyampaikan bahwa masih terdapat satu nagari di Dharmasraya yang belum tersentuh jaringan listrik, yaitu Nagari Panyubarangan, yang dihuni oleh sekitar 157 Kepala Keluarga (KK). 

“Kami berharap PLN dapat segera merealisasikan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan. Akses listrik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Annisa.

Kemudian atas fasilitasi Andre Rosiade, sekali lagi Annisa mengucapkat terima kasih atas perhatian perwakilan masyarakat Sumbar di Gedung rakyat itu. 

Dirinya berharap dengan fasilitasi yang diberikan Andre Rosiade, keinginan masyarakat Nagari Panyubarangan untuk memperoleh penerangan di malam hari dapat segera terealisasi.

“Setelah Jum’at lalu di PT. Telkomsel, hari ini Bang Andre sekali lagi menemani kami dalam rangka mengantarkan aspirasi masyarakat ke PLN Pusat,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut. 

“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menilai kebutuhan dan kelayakan infrastruktur kelistrikan di Nagari Panyubarangan. Setelah survei selesai, kami akan berupaya mempercepat pelaksanaan program Listrik Masuk Desa di wilayah tersebut,” kata Adi Priyanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya respons positif dari PLN, masyarakat Nagari Panyubarangan diharapkan segera mendapatkan akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. 

Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Untuk Kota Lubuk Linggau ini sendiri yakni Pasangan H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030, yang telah sah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. 

H Rachmat Hidayat Wali Kota Lubuk Linggau bersama H Rustam Effendi dari sumber yang didapat oleh media ini pihaknya usai pelantikan tentu akan bergerak cepat melaksanakan janji-janjinya yang disampaikan selama Pilkada lalu. 

Berikut visi misi dan program yang dijanjikan oleh Wali Kota Lubuklinggau dan Wakil Walikota Lubuklinggau Bapak Yoppy Karim dan Rustam Effendi. 

Visi, Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera 

Misi : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dalam misi pertama ini, pasangan Yoppy - Rustam menjanjikan bakal melakukan pemberian insentif bagi guru Non ASN Berprestasi dan Peningkatan TPP bagi ASN. Selain itu, pasangan ini juga bakal meningkatkan insentif RT, LPM, PKH, TKSK serta PSM dan bantuan program RT sebesar Rp. 20 juta per tahun. 

2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Dalam misi kedua ini, pasangan ini merencanakan akan melakukan pembangunan rumah susun layak huni bagi masyarakat, lalu pembangunan jalan, jembatan dan transportasi terintergrasi, serta pengembangan Bandara Silampari. Termasuk juga, pembangunan pusat bisnis PKL (Malioboronya Lubuk Linggau). 

3. Membangun Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 

Dalam misi ketiga ini, pasangan Yoppy Karim - Rustam Effendi bakal memfasilitasi akses perizinan dan bantuan modal bagi UMKM senilai Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta. Lalu, bakal merevitalisasi Pasar Inpres(Linggau Grosir Modern) dan Pembangunan Wisata Alam Terpadu (Linggau Ecopark), serta bakal melakukan pengembangan Terminal Agrobisnis di Terminal Watas. 

4. Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius 

Dalam misi keempat pasangan ini, Linggau Juara akan memberikan layanan Berobat Gratis untuk masyarakat miskin yang belum ditanggung BPJS dan Penyediaan Rumah Singgah di Palembang. Termasuk, biaya pendidikan dan seragam sekolah gratis, santunan amal kematian sebesar Rp. 2 juta, termasuk insentif bagi guru ngaji, pengurus masjid, pengurus jenazah dan penggali kubur. 

Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", kemudian berlanjut ke pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Adapun pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti. 

Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Ini merupakan kali pertama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilantik secara bersamaan oleh presiden sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan, karena para kepala daerah telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, kemudian turun ke rakyat, serta telah meminta kepercayaan rakyat, sehingga sudah berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. 

Maka atas nama negara dan bangsa Indonesia, dirinya meminta pengabdian penuh terhadap rakyat. 

"Karena kalian pelayan rakyat atau abdi rakyat, maka wajib membela kepentingan rakya serta harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka," tegas Prabowo. 

Acara pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden,  Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta menteri Kabinet Merah Putih.(Adv)

Jakarta || Lintas Media News. Com

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik kepala daerah se-Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 10.14 WIB, pada Kamis (20/2/2025).

Dalam pelantikan serentak ini, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, turut dilantik untuk memimpin wilayah mereka.

Pelantikan diawali dengan prosesi Barisan Kirab, di mana seluruh kepala daerah yang akan dilantik berjalan beriringan menuju Istana Kepresidenan.

Kegiatan ini, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Acara pelantikan, dimulai dengan Pembacaan Keputusan Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur, serta Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota oleh Mendagri Tito Karnavian.

Setelah itu, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah/janji jabatan, serta melakukan penandatanganan berita acara dan pemasangan tanda pangkat jabatan.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung selama delapan hari mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, yang didampingi istri tercinta selaku Ketua TP PKK Padang Pariaman, dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, juga didampingi istri selaku Ketua GOW, hadir dalam pelantikan bersama dengan Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.

Pelantikan ini, menjadi momen penting bagi para kepala daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dalam memulai tugas mereka untuk periode 2025-2030.

(R, A/rels)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharudin SM MM, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2030.

Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Rangkaian prosesi pelantikan kepala daerah serentak yang diikuti sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 363 wakil bupati, 85 walikota dan 85 wakil walikota, itu dimulai dari Monas. Kemudian para kepala daerah bergerak menuju Istana Negara untuk mengikuti upacara pelantikan.

Sesampainya di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pelantikan. Prabowo juga menyampaikan amanat secara langsung dalam upacara pelantikan tersebut.

Usai dilantik, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati, Muzamil Baharudin SM MM, memanjatkan syukur atas terlaksananya pelantikan ini.

Asmar-Muzamil menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Meranti atas kepercayaan yang diamanahkan kepadanya, seraya mengajak semua pihak bersatu membangun dan memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan yang maha esa. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kita semua, pertama kalinya Presiden melantik langsung Kepala Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti atas do'a, dukungan, dan harapannya. Kedepan, mari kita bersatu, bersama-sama mewujudkan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera," ucap Bupati Asmar.

Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak. Momen ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Setelah upacara pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, seluruh kepala daerah akan mengikuti rangkaian Retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ratusan kepala daerah akan mulai berangkat ke Akmil pada Kamis, (20/2/2025) siang. Retret kepala daerah ini dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025. (Nina/rls).

Jakarta -Lintasmedianews.com 

Dr.H.Ramadhani Kirana Putra dan H.Suryadi Nurdal Resmi Dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Solok Periode 2025-2030 bertempat di halaman tengah antara Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat.Kamis (20/02/2025).

Turut hadir pada acara ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta segenap Menteri Kabinet Merah Putih.

Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

Prabowo dalam pidatonya,mengucapkan selamat atas kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah di Indonesia.

Sebab, untuk pertama kali Kepala Negara melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

"Saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing," kata Prabowo

Presiden Prabowo juga mengingatkan agar setiap kepala daerah berkomitmen menjaga kepercayaan rakyat dengan membela dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.(T/K)

Jakarta, Lintas Media News, com

Bupati terpilih Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Rahmad Hidayat turut hadir di Monumen Nasional (Monas) Jakarta dalam rangka persiapan pelantikan kepala daerah (KDH) yang akan digelar pada 20 Februari 2025 mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Pariaman, Zahirman, melaporkan bahwa sejak pagi, para kepala daerah yang akan dilantik telah mengikuti gladi kotor di kawasan Monas.

“Tadi Tim Kemendagri, sudah mengumpulkan para KDH, termasuk Bapak Jhon Kenedy Azis dan Bapak Rahmad Hidayat di Kawasan Monumen Nasional untuk mengikuti persiapan pelantikan,” tulis Zahirman dalam keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut, para KDH mendapatkan arahan terkait mekanisme pelantikan agar prosesi dapat berjalan khidmat dan teratur. Mereka terlihat, mengenakan seragam olahraga dan menjalani pelatihan intensif.

“Untuk menampung, para KDH dan tim pendamping, panitia telah menyediakan tenda berkapasitas besar,” jelas Zahirman.

Rencananya, gladi bersih akan dilaksanakan kembali pada Rabu (19/2), di mana para KDH akan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Kegiatan ini bertujuan, untuk memastikan seluruh persiapan pelantikan berjalan dengan baik dan lebih lancar.

(Len /Diskominfo)

Jakarta, Lintasmedianews.com. 

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih, Jon Firman Pandu dan H. Candra, berkumpul di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Selasa 18/1 2025  untuk mengikuti gladi kotor menjelang pelantikan resmi pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan aparat kepolisian guna memastikan prosesi pelantikan berjalan lancar dan tertib.

Gladi kotor yang dipimpin oleh Staf Khusus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan ini melibatkan pelatihan baris-berbaris, mulai dari sikap sempurna, jalan di tempat, hingga berjalan dengan tangan mengepal sebagai simbol kesiapan memimpin daerah masing-masing. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali diadakan secara nasional, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan keseragaman dalam proses transisi kepemimpinan daerah.

Dalam wawancara usai mengikuti gladi, Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu, yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Candra, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini merupakan pengalaman pertama bagi kami, dan sangat luar biasa karena sebelumnya pelantikan kepala daerah tidak pernah dilakukan secara serentak seperti ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa dirinya bersama H. Candra siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari aspek fisik, mental, maupun spiritual. Ia menambahkan bahwa setelah resmi dilantik, pihaknya berkomitmen untuk membangun Kabupaten Solok dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tagline mereka, Sejuk dan Damai. “Kami ingin memastikan program-program nasional, khususnya Asta cita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dapat diimplementasikan di Kabupaten Solok,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok terpilih, H. Candra, menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Kami berencana mengadakan retreat khusus untuk kepala OPD agar dapat membangun kekompakan dan sinergi dalam menjalankan program-program strategis bagi masyarakat Kabupaten Solok,” jelasnya.

Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, para kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.(Karta)

Jakarta. Lintasmedianews.com. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok terpilih Chandra melaksanakan kegiatan registrasi dan pemeriksaan kesehatan bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya hasil Pilkada 2024. 

Kegiatan medical chek up atau cek kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus dilalui menjelang pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/02/2025) mendatang di Istana Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu beserta Wakil Bupati Solok terpilih Candra datang mengenakan kemeja bewarna putih dan celana hitam dengan penuh keakraban ke lokasi pada Minggu (16/02/2025) pukul 08.00 WIB. Sesampainya di lokasi  langsung melakukan registrasi di tempat yang telah disediakan.

Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah. Pemeriksaan hari ini digelar dalam tiga sesi untuk 239 kepala daerah terpilih.

Sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, sementara sesi kedua dimulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikutnya, sesi ketiga atau terakhir dimulai pukul 13.00-15.00 WIB.

Hingga hari ini terdata sekitar 239 orang kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 

Pada kesempatan tersebut, Jon Firman Pandu - Chandra menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih tahun 2025. 

"Kegiatan medical check up ini merupakan rangkaian yang harus dijalani sebelum dilaksanakan pelantikan secara serentak nantinya, Insya Allah kami siap," ungkap Jon Firman Pandu di sela-sela kegiatan.

Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pada Senin (17/02/2025). Masih terdapat sebanyak 242 orang kepala daerah beserta wakilnya yang akan menjalankan proses cek kesehatannya besok.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan pada  tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gladi bersih pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara Jakarta (karta).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pada Jumat (7/2) meminta Gusmen, sapaan akrabnya Menteri sosial Syaifullah Yusuf, untuk menjadi narasumber peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari mendatang.  

Firdaus mengungkapkan bahwa peringatan HPN SMSI akan dipusatkan di Jurnalistik Boarding School, Kota Cilegon. Sementara itu, seluruh anggota SMSI di provinsi, kota, dan kabupaten akan mengikuti peringatan secara daring, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng secara serentak di masing-masing daerah.  

"SMSI akan menperingati HPN tahun ini secara sederhana dan  akan berlangsung secara nasional dengan simbolisasi pemotongan tumpeng, yang akan diikuti oleh provinsi, kota, dan kabupaten yang menjadi bagian dari SMSI," ujar Firdaus.   

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas undangan SMSI untuk hadir dalam peringatan HPN. Namun, karena agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, ia mendelegasikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk hadir mewakili Kemensos dalam acara tersebut.  

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.  

"Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos), Mira Riyati Kurniasih, turut menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif SMSI.  

"SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan upaya ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjuangan bersama," ujar Agus Jabo Priyono. ***

Lintasmedianews.com

Ustat Ahmad Atopotan,S.Ag dalam ceramahnya menuturkan sekaitan dengan perjalan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah Sholat dengan perjalanan dari Masjidilharom (Makkah) ke Masjidil Agzo di Pelestina, begitu juga dengan kejujuran Nabi dan para Sahabatnya untuk berdakwah dalam rangka siarnya Agama Islam.

Disisi lain Ia berharap kepada para Siswa dapat memahami Sejarah Islam ,termasuk tentang kelahiran para Nabi,memahami peristiwa yang indikatornya adalah Sholat,karena kewajiban,kalau ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala .

Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal hal yang tidak baik atau Membuly kepada orang lain,akan tetapi perlunya saling hargai menghargai terang pendidik Matrasyah Muallimin Ujunggading ini,sambil membacakan Solawat secara bersama- sama dengan ditutup Doa ,yang seterusnya pengumuman pemenang lomba Sholat Jenazah yang diraih oleh Jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan Nilai 95 .dengan Tema semoga syafaat Rasulullah selalu menyertai perjalanan hidup kita baik di Dunia mau pun di akhirat kelak.(parsela)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi awal ke Direktur Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri guna menyakinkan tata tertib kegiatan Dewan ini dapat sesuai dengan arahan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan pimpinan rombongan Pansus Tatib DPRD Sumbar Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, disela-sela kegiatannya kunjungan konsultasi awal ke kemendagri, Jakarta, Kamis (23 Januari 2025). 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan ada 9 poin yang menjadi bagian penting dalam perubahan Tatib DPRD Sumbar tahun 2025 yang menjadi bahan dialog konsultasi. 

"2 poin diantaranya, fasilitasi suport staf administrasi kegiatan masing masing anggota dewan dan fasilitasi pakaian daerah dalam kegiatan rapat paripurna istimewa hari Jadi Daerah yang berhubungan langsung dengan dengan fasilitasi keuangan daerah. Tentu ini menjadi catatan tim Pansus untuk menindaklanutinya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya," ujar Evi Yandri. 

Evi Yandri menambahkan, kita melakukan pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar ini sebagai upaya mengikuti dinamika yang aktifitas berkembang dalam kegiatan kedewanan dan menyakinkan kembali hal-hal yang diatur sesuai undang-undang dan peraturan lainnya. 

"Apakah peraturan tatib ini diganti baru atau revisi perubahan dari kondisi tatib saat ini kita serahkan kepada mekanisme aturan yang berlaku. Tatib pada dasarnya adalah untuk pedoman dan aturan Tata Tertib kerja anggota dewan, sehingga menjadi referensi pelaksanaan aktifitas kedewanan di DPRD Provinsi Sumbar", katanya. 

Kasubdit Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahli Mud Perundangan Yuniar,SP. MAP dalam kesempatan tersebut menyampaikan setiap perubahan, pergantian dan revisi Tata tertib DPRD wajib difasilitasi kemendagri, sebelum ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. 

"Tatib DPRD merupakan aturan daerah yang mengacu pada aturan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota", kata Yuniar. 

Yuniar juga tambahkan Peraturan Tatib DPRD ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apakah Tatib DPRD ini istilah diganti, direvisi tentu dilihat dari presentase penambahan, perubahan penyusunannya, jika hanya dibawah 50 persen cukup direvisi saja, namun jika melewati 50 persen  barulah dicabut dan diganti, " ujarnya. 

Yuniar juga menyampaikan, dalam penyusunan kegiatan jangan terlalu rinci pengaturannya, takutnya nanti akan mengikat sehingga keluwesan aktifitas kedewanan tidak berjalan sebagaimana baiknya. 

"Kemendagri akan melakukan koreksi terhadap pengaturan tatib yang tidak sesuai dengan undang-undangan terutama pp 12 tahun 2018 pada saat diajukan fasilitasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi keuangan DPRD, sebaiknya tim pansus berkonsultasi juga dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri karena ada hal prinsip dalam pengaturannya." Sarannya. 

Hadir juga dalam kegiatan kunjungan tersebut konsultasi Tim Pansu Tatib DPRD Sumbar, Wakil Ketua Muhammad Iqra Chisa, Nanda Satria, Wakil Ketua Tim Pansus Ronny Mulyadi, Dt Bungsu, Anggota Pansus M. Yasin, Lazuadi Erman, Muclis Yusuf Abit, Andarmy, Yodi Pratama, Indra Dt RajoLelo, Jefri Masrul, Selamat Simamora, Sri Kumala Dewi, Kabag Persidangan Zardi Syahrir,SH.MM. 

Humas DPRD Sumbar

Jakarta. Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (08/01/25).

Turut mendampingi, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.

Adapun audiensi itu membahas tentang tambahan penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Implementasi kesepakatan 3 lembaga (Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian) terhadap perlakuan tindakan hukum bagi penyelenggara pemerintah daerah yang diawali melalui APIP sebelum APH karena terlalu mudah ASN dipanggil dan diperiksa walau hanya sebatas surat kaleng.

Selanjutnya, efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah serta pokok pikiran (Pokir) DPRD telah menjadi media transaksional dikarenakan Pokir menjadi kegiatan yang sampai pelaksanaan diintervensi DPRD sehingga kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan dari pokir jadi kegiatan balas jasa dan relatif bermasalah.(T/K)

(Jakarta).Lintasmedianews.com.

Tak tanggung-tanggung, selain mengunjungi Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu,  bersama Kepala  Dinas Pariwisata, Armen A.P, dan sejumlah Kepala OPD  juga mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (07/01/2025).

Selain Kepala Dinas Pariwisata, Wabup Solok Jon Firman Pandu juga didampingi oleh Kadishub Muhammad Djoni, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH, Asnur, Kadis PU PR, Efia Vivi Fortuna, Kepala Barenlitbang, Desmalia Rahmadhanur, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Syoufitri, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya. 

Di Kemenparekraf, Wabup Jon Firman Pandu disambut oleh Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap, dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasihnya atas sambutan dari pihak Kemenparekraf.

“Ini kesempatan terbaik, dimana diawal tahun 2025 kita ingin persiapan-persiapan di bidang pariwisata ini dimatangkan. Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang cukup besar dan tentunya ini betul-betul dikelola secara maksimal,” kata Jon Firman Pandu.

Selanjutnya dikatakan Jon Firman Pandu bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sangat butuh kolaborasi dan kerjasama dengan Kemenparekraf. Diakui Jon Firman Pandu, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan banyak hal dalam pengembangan dan memajukan pariwisata di Kabupaten Solok.

“Seperti pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan potensi-potensi lainnya. Tentunya kita butuh petunjuk pihak Kemenparekraf bagaimana persiapan Kabupaten Solok kedepannya,” paparnya.

Lebih lanjut menurut Jon Firman Pandu  pariwisata Kabupaten Solok harus terkoneksi dengan sapta pesona, karena pariwisata tidak hanya tentang banyaknya wisatawan (pengunjung) saja, namun juga lingkungan, tentunya juga menjadi prioritas agar kenyamanan berwisata bisa terjaga di Kabupaten Solok.

“Pengelolaan sampah dan infrastruktur sebagai penunjang kemajuan pariwisata, tentunya juga menjadi perhatian yang harus didiskusikan dengan Kemenparekraf. Sehingga semua unsur terkoneksi dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Menurutnya, banyak hal-hal besar yang harus dibicarakan bersama Kemenparekraf untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Solok siap membuka ruang seluas-luasnya terkait investasi, serta pengelolaan pariwisata agar lebih maksimal lagi.

“Mudah-mudahan pada pertemuan bersama Kemenparekraf ini, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat petunjuk agar pariwisata Kabupaten Solok masuk dalam rencana induk, dan bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Menanggapi paparan Wakil Bupati Solok,  Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan bahwa wisata bersih juga menjadi target dari Pemkab Solok dan itu tentunya sejalan dengan program berkelanjutan dari Kemenparekraf.

“Program tersebut terkait dengan peningkatan daya saing destinasi, dimana tentunya jika kita punya pemikiran daya saing maka kita harus memikirkan kualiti,” ujar Titik Lestari.

Dikatakan Titik Lestari lagi,  untuk program ini Kemenparekraf telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wisata Bersih. Hal itu juga untuk diimplementasikan, tempat wisata bersih, toilet bersih dan sebagainya.

“Program tersebut bisa diselaraskan dengan program wisata Kabupaten Solok dan itu saat ini menjadi fokus kami,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf, Zulkifli Harahap menyebutkan, kemajuan pariwisata Kabupaten Solok tak lepas dari komitmen Kepala Daerah.

“Ini tentunya harus diapresiasi, jika Kabupaten Solok ingin memiliki peluang dan potensi wisata yang besar tentunya harus didukung oleh seluruh pihak,” kata Zulkifli Harahap.

Ditegaskannya, Kemenparekraf selalu mendukung dan mendorong destinasi skala prioritas. 

"Selain itu, kita juga ingin yang diluar skala prioritas menjadi primadona dan menjadi dorongan ekonomi untuk Indonesia.

Silahkan teman-teman dari Kabupaten Solok untuk hadir ke Kemenparekraf, agar Kabupaten Solok ini menjadi destinasi investasi baik itu dari ‘Foreign investment’ ataupun Domestik investment,” paparnya.

Dikatakannya, kunjungan ke Sumbar cukup tinggi dan bidang pariwisata ini tentunya perlu kita dorong yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Solok. 

“Terkait investasi wisata kita bukan hanya bicara tentang investasi hotel, restoran sedangkan di Kabupaten Solok didominasi oleh agri kultur, sehingga investor bisa kita tarik untuk agro wisata,” pungkasnya. (Karta)

(Jakarta). Lintasmedianews.com.

Guna memajukan pariwisata dan daerah Kabupaten Solok, serta memajukan transportasi Kereta Api (KA), serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu bersama Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni dan beberapa Kepala OPD terkait mendatangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, Selasa  (07/01/2025).

Kedatangan Wabup Solok Jon Firman Pandu bersama rombongan disambut oleh Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal beserta jajaran. 

Pada kesempatan itu, Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan  proposal usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perairan, untuk revitalisasi dermaga dan pengadaan kapal angkutan orang dan barang kepada Dirjen Kereta Api, Risal Wasal.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Kabupaten Solok sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian Perhubungan. 

“Tentunya Kabupaten Solok butuh dukungan dari Kemenhub,  sekaitan pembangunan perhubungan di Kabupaten Solok. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik di Kemenhub,” kata Jon Firman Pandu.

Ia juga berharap koordinasi dengan pusat terus terjalin dengan baik.

“Kami akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Kemenhub, sehingga Kabupaten Solok itu maju dan berkembang seperti daerah lainnya. Kabupaten Solok harus bangkit, tentunya kita butuh langkah-langkah strategis,” ujar Jon Firman Pandu menambahkan.

Selain itu, Jon Firman Pandu menyampaikan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Solok, berupa  5 danau, yang juga sangat butuh dermaga yang memadai, serta kapal untuk berkeliling sehingga bisa memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Solok.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal meminta  Wabup Solok agar menyiapkan tata ruang terkait transportasi.

Risal Wasal juga mengingatkan agar konsep-konsep kreatif finansial harus dipikirkan oleh Kabupaten Solok.

“Kalau memang Kabupaten Solok itu memiliki potensi wisata, tentunya harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah,” sebut Risal Wasal.

Dia juga mengatakan bahwa Kemenhub tentunya juga akan menyiapkan transportasi sesuai kebutuhan, apakah itu darat, laut, danau atau sungai untuk penyeberangan.  

"Insyaallah, Kemenhub siap untuk membantu kemajuan daerah Kabupaten Solok. Tentunya ini butuh komitmen Kepala Daerah beserta jajaran terhadap keinginan kemajuan daerah itu sendiri." Pungkas Risal Wasal. 

Adapun Kepala OPD terkait yang juga ikut mendampingi Wakil Bupati Solok pada kesempatan tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Armen, AP, Kadis PUPR Evia Vivi Fortuna, Kepala Bapelitbang Desmalia Ramadhanur, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH Asnur, Kepala DPP Syoufitri, dan beberapa Kabid OPD terkait. ( Karta)

Jakarta Timur . Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar beraudiensi dengan Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Dr. Liferdi Lukman di Kantor Dirjen Hortikultura, Pasar Minggu Jakarta Timur, Selasa (07/01/25)

Turut mendampingi, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Zulkifli, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim.

Kunjungan Wako dalam rangka keinginan Pemerintah Kota Solok untuk membuat Bumi Perkemahan Pramuka di lahan Balitro KP Laing. 

"Disamping bertujuan lahan itu dapat terkelola dengan baik dan juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat terutama generasi muda, bersama Kwarcab kami berencana akan memanfaatkan untuk Bumi perkemahan," ucap wako.

Banyak hal yang bisa dilakukan dengan lahan yang cukup luas ini tanpa meninggalkan yang selama ini telah ada, bahkan yang ada sekarang malah menjadi sebuah potensi untuk dikembangkan.

Direktur yang merupakan putra Solok ini cukup memahami terkait aset karena pernah menjadi pejabat pemegang kuasa aset Kementerian Pertanian (Kementan)  menyampaikan bahwa sekarang ini Kementan hanya sebagai pemakai aset dan semua aset menjadi milik negara yang tercatat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

"Pak Wali dapat bersurat ke Menteri Pertanian dan tembuskan ke KPKNL, kalau Balitro Laing berarti Kantor yang di Padang. Nanti menjadi kewenangan Sekjend untuk menindaklanjuti bagaimana kedepannya. Pada dasarnya dapat saja sesama penyelenggara negara memanfaatkan aset negara," terang Liferdi.

Lebih lanjut Liferdi mengatakan, saat ini restrukturisasi kembali dilakukan di Kementan RI, Balitro selama ini berada dibawah Balitbangtan, yang telah berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) namun sekarang juga kembali mengalami perubahan.(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Upaya pemerintah  untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, diperlukan berbagai langkah startegis oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. 

Menyangkut hal tersebut, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional mengatakan, sangat perlu untuk menerapkan Sentralistik Demokratik (Sendem) untuk mencapai kearah pertumbuhan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dudung yang didampingi Kolonel Czi Asep Sugiharto Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Khalid Zabidi anggota tim ahli, saat menerima kunjungan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, di ruang kerjanya, Senin 6 januari 2025. 

“Dengan sistem pemerintah yang menggabungkan unsur-unsur sentralisasi dan demokrasi sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga tercipta stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil,” paparnya.

Lebih lanjut Dudung  menerangkan, dengan sentralistik demokratik juga akan terwujud pembangunan yang merata di seluruh wilayah, karena meskipun kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat namun dalam pengambilan keputusan sesui dengan azaz demokrasi akan melibatkan perwakilan rakyat.

“Pada prinsipnya sistem sentralistik demokratik bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi rakyat,” ungkapnya.

Dudung mengungkapkan,  efisiensi pemerintahan yang artinya proses pengambilan keputusan yang efektif dan efesien, penggunaan sumberdaya secara efektif, pelayanan yang cepat transparan dan berkualitas serta pengurangan prosedur yang tidak perlu sehingga memperlambat proses.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menyebut di bidang politik, sentralistik demokratik akan membawa stabilitas poitik, koordinasi yang efektif antara intansi pemerintah dan akan lebih terintegrasi sehingga lebih efesien dalam mengambil keputusan.

“Secara administratif dengan pengawasan dan kontrol dari pusat akan lebih efektif, sehingga akan timbul efisiensi birokrasi yang bisa memangkas prosedur yang tidak diperlukan, hal tersebut juga berpengaruh pada pengoptimalan sumberdaya sehingga terjadi efesiensi anggaran dan SDM,” pungkas  Firdaus. (Iwan)

JAKARTA, LINTADMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus yang mengusulkan pemberian gelar kepahlawanan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo mendapatkan penghargaan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). 

Penyampaian penghargaan inisiator gelar pahlawan dibacakan oleh Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

Selain Firdaus, juga pengusul gelar kepahlawanan nasional lainnya, yakni Grace Siahaan Njo, aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan Herman Yosep Fernandez. 

Usai pembacaan para penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo. 

Hashim juga memberi selamat kepada para penerima penghargaan lainnya termasuk sejumlah Ormas yang ikut berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat. 

Pemberian penghargaan tersebut juga menandai kegiatan peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), dan peresmian 19 anggota ormas yang baru tergabung dalam FORMAS. 

Gelar Kepahlawanan Ketua Umum SMSI Firdaus mulai merintis pengusulan gelar pahlawan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD itu untuk mendukung RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan menghadirkan pakar-pakar sejarah. FGD berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Diskusi mengungkapkan bahwa kontribusi Margono dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa. 

RM Margono saat itu sebagai pendiri dan Direktur Utama BNI. Margono turut merancang bank sentral yang menjadi fondasi ekonomi nasional, setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres. 

Setelah dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45. 

Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945. 

Kemudian pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah Bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi".

Seiring usulan gelar kepahlawanan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi. 

Herman Yosep Fernandez Grace Siahaan Njo dalam memperjuangkan Herman Yosep Fernandez, juga diawali dengan menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan mengusung tema Herman Fenandes dari perlawanan bawah tanah di Bayah hingga gugur di Yogyakarta. FGD menghadirkan narasumber dari tokoh pers nasional dan juga peneliti sejarah, di Serang, Banten, Senin (21/10-24).

Herman Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Bersama tokoh pergerakan nasional lainnya, ia membentuk jaringan perjuangan romusha yang menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang. 

Pada masa revolusi fisik, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Puncak perjuangannya terjadi dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa (26/11/2024) mengimbau kepada anggotanya yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota agar menghindari pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian, dan berita bohong (hoax). 

Ujaran kebencian dan hoax di tengah-tengah warga yang sedang bersiap-siap melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan mengganggu dan bahkan berpotensi mengadu domba antar pendukung calon kepala daerah. “Ini jangan sampai terjadi,” kata Firdaus, ketua umum organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.600 pengusaha media siber itu. 

Pesta demokrasi selalu ditandai dengan Pilkada. Tahun ini secara serentak kembali digelar pada penghujung tahun 2024. 

Menurut catatan Wikipedia, total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Tentu saja, pesta demokrasi tersebut membutuhkan sebuah kerjasama yang solid antara seluruh penyelenggara, peserta pemilu serta pemangku kebijakan agar Pilkada 2024 bisa berjalan aman, damai, tertib dan tidak terjadi kecurangan. 

Mengingat di era digital seperti saat ini, laju informasi hampir tak terbendung, terlebih di media sosial yang sering terjadi hujat-menghujat, dan saling menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. 

Hal ini jika tidak difilter dengan baik, maka bisa jadi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 akan menimbulkan kekacauan yang massif. 

Atas hal tersebut diatas, maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menghimbau : 

1. Stop menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial demi menciptakan pilkada serentak yang aman dan damai. 

2. Menciptakan media seimbang dalam pemberitaan dan seluruh komponen masyarakat mendukung Pilkada demokratis dan bermartabat.

3. Mari ciptakan suasana pemilu aman dan damai dan stop money politic

4. Meningkatkan sinergitas dan solidatas TNI - Polri dan Pemerintah agar Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan penuh kesejukan tanpa ada gesekan yang begitu berarti. (*)

(Jakarta) Lintasmedianews.com.

Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang meraih peringkat ke 2 (dua) kategori digital yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada gelaran Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Bupati Solok Akbar Ali di teater Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Minggu (17/11/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok Armen AP, Kabid Industri dan Kelembagaan Pariwisata Gusri Alam, Walinagari Alahan Panjang Dahri, dan Ketua Pengelola Desa Wisata Vega Denia Surya beserta anggota.  

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penganugerahan desa wisata ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat pariwisata di seluruh tanah air. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan program ADWI ini.

“Desa wisata merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia, dan program desa wisata telah menjadi program akar rumput yang kuat, menyokong sektor pariwisata dan bagaimana upaya kita memperlihatkan kepada dunia bahwa dibalik keindahan alam Indonesia, ada masyarakat desa yang hangat dan penuh dedikasi untuk mengembangkan daerahnya agar berdaya saing global,” ucap Widyanti Putri.

ADWI 2024 tidak hanya berfokus kepada penetapan juara di setiap klasifikasi dan kategori penilaian saja melainkan upaya nyata untuk memperkuat pondasi desa wisata secara berkelanjutan.Program ini diharapkan dapat mendorong tumbuh berkembangnya desa wisata menjadi destinasi yang mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing.

Seperti diketahui Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang sendiri telah melalui beberapa proses kurasi oleh dewan juri, yang kemudian berhasil masuk ke dalam 50 besar Desa Wisata Terbaik ADWI tahun 2024. Tahun 2024 ini program ADWI menghadirkan program pendampingan tata kelola desa wisata dan dukung sarana prasarana bagi ke-50 besar desa wisata terbaik 2024. 

Desa Wisata Danau Diatas Nagari Alahan Panjang meraih juara 2 kategori digital bersamaan dengan Desa Wisata Gunungsari, Madiun, Jawa Timur (juara 1) dan desa wisata Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur (juara 3).

Selain memperoleh penghargaan berupa piala, Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang juga memperoleh reward dari Kemenpar berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- yang langsung masuk ke rekening pengelola Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang.

Sekretaris Daerah Medison saat dikonfirmasi mengatakan sangat bangga atas pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh Desa (nagari) Wisata Danau Diatas Alahan Panjang ini. “Sekali lagi kita bangga atas prestasi Nagari Alahan Panjang yang dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Digital Desa Wisata 2024 dalam even bergengsi pariwisata nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini semakin membuktikan bahwa pariwisata Kabupaten Solok, khususnya wilayah Alahan Panjang dan sekitarnya memang menjadi andalan dan unggulan pariwisata Kabupaten Solok” ucapnya.

Sekda Medison menambahkan raihan penghargaan ini di samping potensi luar biasa yang kita miliki, tentu juga diperoleh berkat kolaborasi dan dukungan seluruh stake holder dalam membangun pariwisata secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Solok meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata. 

”Tentu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder yang telah berkontribusi untuk Desa (Nagari) Wisata Danau Diatas Alahan Panjang, semoga menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi,” tutupnya.(Karta)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, ahirnya menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi. 

SMSI yang dipimpin ketua umumnya, Firdaus telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) tiga kali selama Oktober 2024 untuk membahas dan mengusulkan gelar kepahlawanan RM Margono. 

Diskusi SMSI terakhir, Selasa, 29 Oktober 2024 di Jakarta dihadiri narasumber Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo, Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Buyung Wijaya Kusuma, dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai penggagas utama. Dan, tampil sebagai moderator Jojon Novandri (Sekjen Perisai Prabowo). 

Firdaus berpendapat, kakek Presiden Prabowo Subianto sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan karena kiprah perjuangannya untuk bangsa di bidang ekonomi.

Sosok RM Margono adalah sang inisiator lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa.

“Tadi ada yang bertanya, apakah kakeknya Pak Prabowo layak diberikan gelar pahlawan, iya, sangat layak beliau, dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ujar Gus Ipul di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), di Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).

Gus Ipul menegaskan, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional masih menunggu kepulangan Prabowo Presiden yang saat ini tengah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Kita tunggu saja, ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan 16 orang kepada Presiden melalui dewan pakar, nanti dewan pakar tentu akan melaporkan kepada Presiden. Kemudian dipilih enam dari 16 itu. Tentu harus menunggu Presiden,” ujar Gus Ipul. 

Menteri sosial selanjutnya mengemukakan, para pahlawan kemerdekaan yang masih hidup terus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam kebijakan negara, yang selama ini terus diakomodasi menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah ke depan.

Kementerian Sosial  juga terus melibatkan para veteran dan pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dalam setiap acara kenegaraan, termasuk aktif menerima masukan dari mereka.

Perlu diketahui RM Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank milik negara pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. 

Gagasannya tentang kemandirian ekonomi nasional mencerminkan visi jauh ke depan yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.

Tak hanya di bidang ekonomi, Margono juga peduli pada kesejahteraan sosial bagi rakyat, yang menurut gagasannya, kemerdekaan harus membawa manfaat langsung bagi rakyat kecil, sebuah prinsip yang masih relevan hingga sekarang. 

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat, Buyung Wijaya Kusuma dalam kesempatan diskusi Selasa, 29 Oktober 2024, memaparkan bahwa RM Margono Djojohadikoesumo mendirikan Bank Negara Indonesia tahun 1946.

“Dari tahun 1946 sampai 1949 BNI menjadi Bank Sentral Indonesia, kemudian pada tahun 1949 posisi Bank BNI digeser dari status Bank Sentral Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda,” papar Buyung.

Ia juga menjelaskan, bagaimana perjuangan RM Margono Djojohadikoesumo dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk paska kemerdekaan, dan harus membangun negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

(ant/bil/iss/iwan/*)