Articles by "Jakarta"

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok
Showing posts with label Jakarta. Show all posts

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pada Jumat (7/2) meminta Gusmen, sapaan akrabnya Menteri sosial Syaifullah Yusuf, untuk menjadi narasumber peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari mendatang.  

Firdaus mengungkapkan bahwa peringatan HPN SMSI akan dipusatkan di Jurnalistik Boarding School, Kota Cilegon. Sementara itu, seluruh anggota SMSI di provinsi, kota, dan kabupaten akan mengikuti peringatan secara daring, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng secara serentak di masing-masing daerah.  

"SMSI akan menperingati HPN tahun ini secara sederhana dan  akan berlangsung secara nasional dengan simbolisasi pemotongan tumpeng, yang akan diikuti oleh provinsi, kota, dan kabupaten yang menjadi bagian dari SMSI," ujar Firdaus.   

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas undangan SMSI untuk hadir dalam peringatan HPN. Namun, karena agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, ia mendelegasikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk hadir mewakili Kemensos dalam acara tersebut.  

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.  

"Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos), Mira Riyati Kurniasih, turut menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif SMSI.  

"SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan upaya ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjuangan bersama," ujar Agus Jabo Priyono. ***

 

Lintasmedianews.com

Ustat Ahmad Atopotan,S.Ag dalam ceramahnya menuturkan sekaitan dengan perjalan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah Sholat dengan perjalanan dari Masjidilharom (Makkah) ke Masjidil Agzo di Pelestina, begitu juga dengan kejujuran Nabi dan para Sahabatnya untuk berdakwah dalam rangka siarnya Agama Islam.

Disisi lain Ia berharap kepada para Siswa dapat memahami Sejarah Islam ,termasuk tentang kelahiran para Nabi,memahami peristiwa yang indikatornya adalah Sholat,karena kewajiban,kalau ditinggalkan berdosa dan dikerjakan berpahala .

Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal hal yang tidak baik atau Membuly kepada orang lain,akan tetapi perlunya saling hargai menghargai terang pendidik Matrasyah Muallimin Ujunggading ini,sambil membacakan Solawat secara bersama- sama dengan ditutup Doa ,yang seterusnya pengumuman pemenang lomba Sholat Jenazah yang diraih oleh Jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan Nilai 95 .dengan Tema semoga syafaat Rasulullah selalu menyertai perjalanan hidup kita baik di Dunia mau pun di akhirat kelak.(parsela)

 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi awal ke Direktur Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri guna menyakinkan tata tertib kegiatan Dewan ini dapat sesuai dengan arahan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan pimpinan rombongan Pansus Tatib DPRD Sumbar Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, disela-sela kegiatannya kunjungan konsultasi awal ke kemendagri, Jakarta, Kamis (23 Januari 2025). 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan ada 9 poin yang menjadi bagian penting dalam perubahan Tatib DPRD Sumbar tahun 2025 yang menjadi bahan dialog konsultasi. 

"2 poin diantaranya, fasilitasi suport staf administrasi kegiatan masing masing anggota dewan dan fasilitasi pakaian daerah dalam kegiatan rapat paripurna istimewa hari Jadi Daerah yang berhubungan langsung dengan dengan fasilitasi keuangan daerah. Tentu ini menjadi catatan tim Pansus untuk menindaklanutinya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya," ujar Evi Yandri. 

Evi Yandri menambahkan, kita melakukan pansus pembahasan Tatib DPRD Sumbar ini sebagai upaya mengikuti dinamika yang aktifitas berkembang dalam kegiatan kedewanan dan menyakinkan kembali hal-hal yang diatur sesuai undang-undang dan peraturan lainnya. 

"Apakah peraturan tatib ini diganti baru atau revisi perubahan dari kondisi tatib saat ini kita serahkan kepada mekanisme aturan yang berlaku. Tatib pada dasarnya adalah untuk pedoman dan aturan Tata Tertib kerja anggota dewan, sehingga menjadi referensi pelaksanaan aktifitas kedewanan di DPRD Provinsi Sumbar", katanya. 

Kasubdit Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ahli Mud Perundangan Yuniar,SP. MAP dalam kesempatan tersebut menyampaikan setiap perubahan, pergantian dan revisi Tata tertib DPRD wajib difasilitasi kemendagri, sebelum ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. 

"Tatib DPRD merupakan aturan daerah yang mengacu pada aturan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota", kata Yuniar. 

Yuniar juga tambahkan Peraturan Tatib DPRD ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

"Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apakah Tatib DPRD ini istilah diganti, direvisi tentu dilihat dari presentase penambahan, perubahan penyusunannya, jika hanya dibawah 50 persen cukup direvisi saja, namun jika melewati 50 persen  barulah dicabut dan diganti, " ujarnya. 

Yuniar juga menyampaikan, dalam penyusunan kegiatan jangan terlalu rinci pengaturannya, takutnya nanti akan mengikat sehingga keluwesan aktifitas kedewanan tidak berjalan sebagaimana baiknya. 

"Kemendagri akan melakukan koreksi terhadap pengaturan tatib yang tidak sesuai dengan undang-undangan terutama pp 12 tahun 2018 pada saat diajukan fasilitasi. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fasilitasi keuangan DPRD, sebaiknya tim pansus berkonsultasi juga dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri karena ada hal prinsip dalam pengaturannya." Sarannya. 

Hadir juga dalam kegiatan kunjungan tersebut konsultasi Tim Pansu Tatib DPRD Sumbar, Wakil Ketua Muhammad Iqra Chisa, Nanda Satria, Wakil Ketua Tim Pansus Ronny Mulyadi, Dt Bungsu, Anggota Pansus M. Yasin, Lazuadi Erman, Muclis Yusuf Abit, Andarmy, Yodi Pratama, Indra Dt RajoLelo, Jefri Masrul, Selamat Simamora, Sri Kumala Dewi, Kabag Persidangan Zardi Syahrir,SH.MM. 

Humas DPRD Sumbar

 

Jakarta. Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (08/01/25).

Turut mendampingi, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala OPD terkait lingkup Pemko Solok.

Adapun audiensi itu membahas tentang tambahan penghasilan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Implementasi kesepakatan 3 lembaga (Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian) terhadap perlakuan tindakan hukum bagi penyelenggara pemerintah daerah yang diawali melalui APIP sebelum APH karena terlalu mudah ASN dipanggil dan diperiksa walau hanya sebatas surat kaleng.

Selanjutnya, efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah serta pokok pikiran (Pokir) DPRD telah menjadi media transaksional dikarenakan Pokir menjadi kegiatan yang sampai pelaksanaan diintervensi DPRD sehingga kecenderungan kegiatan yang dilaksanakan dari pokir jadi kegiatan balas jasa dan relatif bermasalah.(T/K)

 

(Jakarta).Lintasmedianews.com.

Tak tanggung-tanggung, selain mengunjungi Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu,  bersama Kepala  Dinas Pariwisata, Armen A.P, dan sejumlah Kepala OPD  juga mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (07/01/2025).

Selain Kepala Dinas Pariwisata, Wabup Solok Jon Firman Pandu juga didampingi oleh Kadishub Muhammad Djoni, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH, Asnur, Kadis PU PR, Efia Vivi Fortuna, Kepala Barenlitbang, Desmalia Rahmadhanur, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Syoufitri, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya. 

Di Kemenparekraf, Wabup Jon Firman Pandu disambut oleh Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap, dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasihnya atas sambutan dari pihak Kemenparekraf.

“Ini kesempatan terbaik, dimana diawal tahun 2025 kita ingin persiapan-persiapan di bidang pariwisata ini dimatangkan. Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang cukup besar dan tentunya ini betul-betul dikelola secara maksimal,” kata Jon Firman Pandu.

Selanjutnya dikatakan Jon Firman Pandu bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sangat butuh kolaborasi dan kerjasama dengan Kemenparekraf. Diakui Jon Firman Pandu, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan banyak hal dalam pengembangan dan memajukan pariwisata di Kabupaten Solok.

“Seperti pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan potensi-potensi lainnya. Tentunya kita butuh petunjuk pihak Kemenparekraf bagaimana persiapan Kabupaten Solok kedepannya,” paparnya.

Lebih lanjut menurut Jon Firman Pandu  pariwisata Kabupaten Solok harus terkoneksi dengan sapta pesona, karena pariwisata tidak hanya tentang banyaknya wisatawan (pengunjung) saja, namun juga lingkungan, tentunya juga menjadi prioritas agar kenyamanan berwisata bisa terjaga di Kabupaten Solok.

“Pengelolaan sampah dan infrastruktur sebagai penunjang kemajuan pariwisata, tentunya juga menjadi perhatian yang harus didiskusikan dengan Kemenparekraf. Sehingga semua unsur terkoneksi dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Menurutnya, banyak hal-hal besar yang harus dibicarakan bersama Kemenparekraf untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Solok siap membuka ruang seluas-luasnya terkait investasi, serta pengelolaan pariwisata agar lebih maksimal lagi.

“Mudah-mudahan pada pertemuan bersama Kemenparekraf ini, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat petunjuk agar pariwisata Kabupaten Solok masuk dalam rencana induk, dan bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Menanggapi paparan Wakil Bupati Solok,  Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan bahwa wisata bersih juga menjadi target dari Pemkab Solok dan itu tentunya sejalan dengan program berkelanjutan dari Kemenparekraf.

“Program tersebut terkait dengan peningkatan daya saing destinasi, dimana tentunya jika kita punya pemikiran daya saing maka kita harus memikirkan kualiti,” ujar Titik Lestari.

Dikatakan Titik Lestari lagi,  untuk program ini Kemenparekraf telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wisata Bersih. Hal itu juga untuk diimplementasikan, tempat wisata bersih, toilet bersih dan sebagainya.

“Program tersebut bisa diselaraskan dengan program wisata Kabupaten Solok dan itu saat ini menjadi fokus kami,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf, Zulkifli Harahap menyebutkan, kemajuan pariwisata Kabupaten Solok tak lepas dari komitmen Kepala Daerah.

“Ini tentunya harus diapresiasi, jika Kabupaten Solok ingin memiliki peluang dan potensi wisata yang besar tentunya harus didukung oleh seluruh pihak,” kata Zulkifli Harahap.

Ditegaskannya, Kemenparekraf selalu mendukung dan mendorong destinasi skala prioritas. 

"Selain itu, kita juga ingin yang diluar skala prioritas menjadi primadona dan menjadi dorongan ekonomi untuk Indonesia.

Silahkan teman-teman dari Kabupaten Solok untuk hadir ke Kemenparekraf, agar Kabupaten Solok ini menjadi destinasi investasi baik itu dari ‘Foreign investment’ ataupun Domestik investment,” paparnya.

Dikatakannya, kunjungan ke Sumbar cukup tinggi dan bidang pariwisata ini tentunya perlu kita dorong yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Solok. 

“Terkait investasi wisata kita bukan hanya bicara tentang investasi hotel, restoran sedangkan di Kabupaten Solok didominasi oleh agri kultur, sehingga investor bisa kita tarik untuk agro wisata,” pungkasnya. (Karta)

 

(Jakarta). Lintasmedianews.com.

Guna memajukan pariwisata dan daerah Kabupaten Solok, serta memajukan transportasi Kereta Api (KA), serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok, Wakil Bupati Solok,  Jon Firman Pandu bersama Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni dan beberapa Kepala OPD terkait mendatangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, Selasa  (07/01/2025).

Kedatangan Wabup Solok Jon Firman Pandu bersama rombongan disambut oleh Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal beserta jajaran. 

Pada kesempatan itu, Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan  proposal usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perairan, untuk revitalisasi dermaga dan pengadaan kapal angkutan orang dan barang kepada Dirjen Kereta Api, Risal Wasal.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Kabupaten Solok sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian Perhubungan. 

“Tentunya Kabupaten Solok butuh dukungan dari Kemenhub,  sekaitan pembangunan perhubungan di Kabupaten Solok. Terima kasih sudah menyambut kami dengan baik di Kemenhub,” kata Jon Firman Pandu.

Ia juga berharap koordinasi dengan pusat terus terjalin dengan baik.

“Kami akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Kemenhub, sehingga Kabupaten Solok itu maju dan berkembang seperti daerah lainnya. Kabupaten Solok harus bangkit, tentunya kita butuh langkah-langkah strategis,” ujar Jon Firman Pandu menambahkan.

Selain itu, Jon Firman Pandu menyampaikan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Solok, berupa  5 danau, yang juga sangat butuh dermaga yang memadai, serta kapal untuk berkeliling sehingga bisa memanjakan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Solok.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, Risal Wasal meminta  Wabup Solok agar menyiapkan tata ruang terkait transportasi.

Risal Wasal juga mengingatkan agar konsep-konsep kreatif finansial harus dipikirkan oleh Kabupaten Solok.

“Kalau memang Kabupaten Solok itu memiliki potensi wisata, tentunya harus dimanfaatkan untuk kemajuan daerah,” sebut Risal Wasal.

Dia juga mengatakan bahwa Kemenhub tentunya juga akan menyiapkan transportasi sesuai kebutuhan, apakah itu darat, laut, danau atau sungai untuk penyeberangan.  

"Insyaallah, Kemenhub siap untuk membantu kemajuan daerah Kabupaten Solok. Tentunya ini butuh komitmen Kepala Daerah beserta jajaran terhadap keinginan kemajuan daerah itu sendiri." Pungkas Risal Wasal. 

Adapun Kepala OPD terkait yang juga ikut mendampingi Wakil Bupati Solok pada kesempatan tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Armen, AP, Kadis PUPR Evia Vivi Fortuna, Kepala Bapelitbang Desmalia Ramadhanur, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH Asnur, Kepala DPP Syoufitri, dan beberapa Kabid OPD terkait. ( Karta)

 

Jakarta Timur . Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar beraudiensi dengan Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Dr. Liferdi Lukman di Kantor Dirjen Hortikultura, Pasar Minggu Jakarta Timur, Selasa (07/01/25)

Turut mendampingi, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Zulkifli, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok, Nurzal Gustim.

Kunjungan Wako dalam rangka keinginan Pemerintah Kota Solok untuk membuat Bumi Perkemahan Pramuka di lahan Balitro KP Laing. 

"Disamping bertujuan lahan itu dapat terkelola dengan baik dan juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat terutama generasi muda, bersama Kwarcab kami berencana akan memanfaatkan untuk Bumi perkemahan," ucap wako.

Banyak hal yang bisa dilakukan dengan lahan yang cukup luas ini tanpa meninggalkan yang selama ini telah ada, bahkan yang ada sekarang malah menjadi sebuah potensi untuk dikembangkan.

Direktur yang merupakan putra Solok ini cukup memahami terkait aset karena pernah menjadi pejabat pemegang kuasa aset Kementerian Pertanian (Kementan)  menyampaikan bahwa sekarang ini Kementan hanya sebagai pemakai aset dan semua aset menjadi milik negara yang tercatat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

"Pak Wali dapat bersurat ke Menteri Pertanian dan tembuskan ke KPKNL, kalau Balitro Laing berarti Kantor yang di Padang. Nanti menjadi kewenangan Sekjend untuk menindaklanjuti bagaimana kedepannya. Pada dasarnya dapat saja sesama penyelenggara negara memanfaatkan aset negara," terang Liferdi.

Lebih lanjut Liferdi mengatakan, saat ini restrukturisasi kembali dilakukan di Kementan RI, Balitro selama ini berada dibawah Balitbangtan, yang telah berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) namun sekarang juga kembali mengalami perubahan.(T/K)

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Upaya pemerintah  untuk mewujudkan pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, diperlukan berbagai langkah startegis oleh pemangku kebijakan dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. 

Menyangkut hal tersebut, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional mengatakan, sangat perlu untuk menerapkan Sentralistik Demokratik (Sendem) untuk mencapai kearah pertumbuhan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Dudung yang didampingi Kolonel Czi Asep Sugiharto Asisten I Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Khalid Zabidi anggota tim ahli, saat menerima kunjungan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, di ruang kerjanya, Senin 6 januari 2025. 

“Dengan sistem pemerintah yang menggabungkan unsur-unsur sentralisasi dan demokrasi sehingga pengambilan keputusan dan pengawasan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga tercipta stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil,” paparnya.

Lebih lanjut Dudung  menerangkan, dengan sentralistik demokratik juga akan terwujud pembangunan yang merata di seluruh wilayah, karena meskipun kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat namun dalam pengambilan keputusan sesui dengan azaz demokrasi akan melibatkan perwakilan rakyat.

“Pada prinsipnya sistem sentralistik demokratik bertujuan mencapai keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi rakyat,” ungkapnya.

Dudung mengungkapkan,  efisiensi pemerintahan yang artinya proses pengambilan keputusan yang efektif dan efesien, penggunaan sumberdaya secara efektif, pelayanan yang cepat transparan dan berkualitas serta pengurangan prosedur yang tidak perlu sehingga memperlambat proses.

Sementara itu Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menyebut di bidang politik, sentralistik demokratik akan membawa stabilitas poitik, koordinasi yang efektif antara intansi pemerintah dan akan lebih terintegrasi sehingga lebih efesien dalam mengambil keputusan.

“Secara administratif dengan pengawasan dan kontrol dari pusat akan lebih efektif, sehingga akan timbul efisiensi birokrasi yang bisa memangkas prosedur yang tidak diperlukan, hal tersebut juga berpengaruh pada pengoptimalan sumberdaya sehingga terjadi efesiensi anggaran dan SDM,” pungkas  Firdaus. (Iwan)

 

JAKARTA, LINTADMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus yang mengusulkan pemberian gelar kepahlawanan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo mendapatkan penghargaan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS). 

Penyampaian penghargaan inisiator gelar pahlawan dibacakan oleh Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

Selain Firdaus, juga pengusul gelar kepahlawanan nasional lainnya, yakni Grace Siahaan Njo, aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan Herman Yosep Fernandez. 

Usai pembacaan para penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo. 

Hashim juga memberi selamat kepada para penerima penghargaan lainnya termasuk sejumlah Ormas yang ikut berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat. 

Pemberian penghargaan tersebut juga menandai kegiatan peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), dan peresmian 19 anggota ormas yang baru tergabung dalam FORMAS. 

Gelar Kepahlawanan Ketua Umum SMSI Firdaus mulai merintis pengusulan gelar pahlawan nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD itu untuk mendukung RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan menghadirkan pakar-pakar sejarah. FGD berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Diskusi mengungkapkan bahwa kontribusi Margono dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa. 

RM Margono saat itu sebagai pendiri dan Direktur Utama BNI. Margono turut merancang bank sentral yang menjadi fondasi ekonomi nasional, setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres. 

Setelah dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45. 

Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945. 

Kemudian pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah Bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi".

Seiring usulan gelar kepahlawanan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi. 

Herman Yosep Fernandez Grace Siahaan Njo dalam memperjuangkan Herman Yosep Fernandez, juga diawali dengan menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan mengusung tema Herman Fenandes dari perlawanan bawah tanah di Bayah hingga gugur di Yogyakarta. FGD menghadirkan narasumber dari tokoh pers nasional dan juga peneliti sejarah, di Serang, Banten, Senin (21/10-24).

Herman Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Bersama tokoh pergerakan nasional lainnya, ia membentuk jaringan perjuangan romusha yang menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang. 

Pada masa revolusi fisik, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Puncak perjuangannya terjadi dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi. (*)

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa (26/11/2024) mengimbau kepada anggotanya yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota agar menghindari pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian, dan berita bohong (hoax). 

Ujaran kebencian dan hoax di tengah-tengah warga yang sedang bersiap-siap melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan mengganggu dan bahkan berpotensi mengadu domba antar pendukung calon kepala daerah. “Ini jangan sampai terjadi,” kata Firdaus, ketua umum organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.600 pengusaha media siber itu. 

Pesta demokrasi selalu ditandai dengan Pilkada. Tahun ini secara serentak kembali digelar pada penghujung tahun 2024. 

Menurut catatan Wikipedia, total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Tentu saja, pesta demokrasi tersebut membutuhkan sebuah kerjasama yang solid antara seluruh penyelenggara, peserta pemilu serta pemangku kebijakan agar Pilkada 2024 bisa berjalan aman, damai, tertib dan tidak terjadi kecurangan. 

Mengingat di era digital seperti saat ini, laju informasi hampir tak terbendung, terlebih di media sosial yang sering terjadi hujat-menghujat, dan saling menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. 

Hal ini jika tidak difilter dengan baik, maka bisa jadi Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 akan menimbulkan kekacauan yang massif. 

Atas hal tersebut diatas, maka Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menghimbau : 

1. Stop menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial demi menciptakan pilkada serentak yang aman dan damai. 

2. Menciptakan media seimbang dalam pemberitaan dan seluruh komponen masyarakat mendukung Pilkada demokratis dan bermartabat.

3. Mari ciptakan suasana pemilu aman dan damai dan stop money politic

4. Meningkatkan sinergitas dan solidatas TNI - Polri dan Pemerintah agar Pilkada serentak tahun 2024 ini berjalan penuh kesejukan tanpa ada gesekan yang begitu berarti. (*)

 

(Jakarta) Lintasmedianews.com.

Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang meraih peringkat ke 2 (dua) kategori digital yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada gelaran Puncak Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Pjs Bupati Solok Akbar Ali di teater Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Minggu (17/11/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok Armen AP, Kabid Industri dan Kelembagaan Pariwisata Gusri Alam, Walinagari Alahan Panjang Dahri, dan Ketua Pengelola Desa Wisata Vega Denia Surya beserta anggota.  

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penganugerahan desa wisata ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pegiat pariwisata di seluruh tanah air. Ia juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan program ADWI ini.

“Desa wisata merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia, dan program desa wisata telah menjadi program akar rumput yang kuat, menyokong sektor pariwisata dan bagaimana upaya kita memperlihatkan kepada dunia bahwa dibalik keindahan alam Indonesia, ada masyarakat desa yang hangat dan penuh dedikasi untuk mengembangkan daerahnya agar berdaya saing global,” ucap Widyanti Putri.

ADWI 2024 tidak hanya berfokus kepada penetapan juara di setiap klasifikasi dan kategori penilaian saja melainkan upaya nyata untuk memperkuat pondasi desa wisata secara berkelanjutan.Program ini diharapkan dapat mendorong tumbuh berkembangnya desa wisata menjadi destinasi yang mandiri, berkelanjutan dan berdaya saing.

Seperti diketahui Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang sendiri telah melalui beberapa proses kurasi oleh dewan juri, yang kemudian berhasil masuk ke dalam 50 besar Desa Wisata Terbaik ADWI tahun 2024. Tahun 2024 ini program ADWI menghadirkan program pendampingan tata kelola desa wisata dan dukung sarana prasarana bagi ke-50 besar desa wisata terbaik 2024. 

Desa Wisata Danau Diatas Nagari Alahan Panjang meraih juara 2 kategori digital bersamaan dengan Desa Wisata Gunungsari, Madiun, Jawa Timur (juara 1) dan desa wisata Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur (juara 3).

Selain memperoleh penghargaan berupa piala, Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang juga memperoleh reward dari Kemenpar berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- yang langsung masuk ke rekening pengelola Desa Wisata Danau Diatas Alahan Panjang.

Sekretaris Daerah Medison saat dikonfirmasi mengatakan sangat bangga atas pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh Desa (nagari) Wisata Danau Diatas Alahan Panjang ini. “Sekali lagi kita bangga atas prestasi Nagari Alahan Panjang yang dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Digital Desa Wisata 2024 dalam even bergengsi pariwisata nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini semakin membuktikan bahwa pariwisata Kabupaten Solok, khususnya wilayah Alahan Panjang dan sekitarnya memang menjadi andalan dan unggulan pariwisata Kabupaten Solok” ucapnya.

Sekda Medison menambahkan raihan penghargaan ini di samping potensi luar biasa yang kita miliki, tentu juga diperoleh berkat kolaborasi dan dukungan seluruh stake holder dalam membangun pariwisata secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Solok meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, perdagangan dan pariwisata. 

”Tentu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder yang telah berkontribusi untuk Desa (Nagari) Wisata Danau Diatas Alahan Panjang, semoga menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi,” tutupnya.(Karta)

 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, ahirnya menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.

Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi. 

SMSI yang dipimpin ketua umumnya, Firdaus telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) tiga kali selama Oktober 2024 untuk membahas dan mengusulkan gelar kepahlawanan RM Margono. 

Diskusi SMSI terakhir, Selasa, 29 Oktober 2024 di Jakarta dihadiri narasumber Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Yohanes Handojo, Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Buyung Wijaya Kusuma, dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai penggagas utama. Dan, tampil sebagai moderator Jojon Novandri (Sekjen Perisai Prabowo). 

Firdaus berpendapat, kakek Presiden Prabowo Subianto sudah selayaknya mendapat gelar pahlawan karena kiprah perjuangannya untuk bangsa di bidang ekonomi.

Sosok RM Margono adalah sang inisiator lembaga keuangan yang menjadi pilar stabilitas ekonomi bangsa.

“Tadi ada yang bertanya, apakah kakeknya Pak Prabowo layak diberikan gelar pahlawan, iya, sangat layak beliau, dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ujar Gus Ipul di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU), di Kalibata, Jakarta, pada Minggu (10/11/2024).

Gus Ipul menegaskan, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional masih menunggu kepulangan Prabowo Presiden yang saat ini tengah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris.

“Kita tunggu saja, ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan 16 orang kepada Presiden melalui dewan pakar, nanti dewan pakar tentu akan melaporkan kepada Presiden. Kemudian dipilih enam dari 16 itu. Tentu harus menunggu Presiden,” ujar Gus Ipul. 

Menteri sosial selanjutnya mengemukakan, para pahlawan kemerdekaan yang masih hidup terus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam kebijakan negara, yang selama ini terus diakomodasi menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah ke depan.

Kementerian Sosial  juga terus melibatkan para veteran dan pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dalam setiap acara kenegaraan, termasuk aktif menerima masukan dari mereka.

Perlu diketahui RM Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank milik negara pertama yang didirikan setelah kemerdekaan. 

Gagasannya tentang kemandirian ekonomi nasional mencerminkan visi jauh ke depan yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka.

Tak hanya di bidang ekonomi, Margono juga peduli pada kesejahteraan sosial bagi rakyat, yang menurut gagasannya, kemerdekaan harus membawa manfaat langsung bagi rakyat kecil, sebuah prinsip yang masih relevan hingga sekarang. 

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat, Buyung Wijaya Kusuma dalam kesempatan diskusi Selasa, 29 Oktober 2024, memaparkan bahwa RM Margono Djojohadikoesumo mendirikan Bank Negara Indonesia tahun 1946.

“Dari tahun 1946 sampai 1949 BNI menjadi Bank Sentral Indonesia, kemudian pada tahun 1949 posisi Bank BNI digeser dari status Bank Sentral Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda,” papar Buyung.

Ia juga menjelaskan, bagaimana perjuangan RM Margono Djojohadikoesumo dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk paska kemerdekaan, dan harus membangun negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

(ant/bil/iss/iwan/*)

 

Jakarta.Lintasmedianews.com.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar melakukan Audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jum'at (08/11/24).

Turut hadir, Kepala Biro Perencanaan & Anggaran Kemenkes RI, Lliendha Andajani, Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat, Niken Wastu P, Ketua Timker Perencanaan dan Evaluasi Setditjen Yankes, Ruri serta PMO Setjen, Santy.

Ikut mendampingi wako, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti, Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Zulkifli dan Pranata Humas Ahli Muda, Yopi Permana Putra. 

Audiensi Wako itu berkaitan dengan telah selesainya pembangunan fisik termasuk sarana dan prasarana dasar pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok dengan menggunakan dana dari APBD semenjak tahun 2017 dan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun 2023.

RSUD Serambi Madinah Kota Solok direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan pada minggu ke III Bulan November 2024 ini, untuk itu Wako juga sekaligus memaparkan kesiapan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok.(T/K)

 

Nomor: 090.B/PP-IWO/X/2024

Jakarta, Lintasmedianews. com

Komjen Pol Agus Andrianto, resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam prosesi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi 

Sebelumnya, Jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri tersebut, diberi amanah untuk mengisi jajaran Kabinet Merah Putih dalam pengumuman yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka malam tadi, usai pasangan Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wapres.

Seperti sudah diprediksi banyak kalangan, sebelum masuk dalam jajaran kabinet, Alumni Akabri 1989 itu merupakan salah satu tokoh yang dipanggil oleh Prabowo dan turut mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

Sementara itu, amanah yang diberikan kepada mantan Kabareskrim itu bukan hanya sebuah kehormatan bagi Polri, namun juga kebanggaan bagi organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO).

"Jelas menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kamu di IWO, karena Bapak Agus Andrianto selama ini merupakan Ketua Majelis Kehormatan IWO yang selama ini sangat peduli dengan organisasi. Bahkan beliau juga dikenal sosok yang sangat mengakomodir berbagai elemen masyarakat di tanah air," ungkap Ketua Umum IWO Teuku Yudhistira di Jakarta usai pelantikan jajaran kabinet Merah Putih, Senin (22/10/2024).

Yudhis berharap, Agus Andrianto mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik dan mampu memperkuat jajaran kabinet atas amanah yang diberikan Presiden kepada beliau.

"Pak Agus menjabat di Kementerian baru, Presiden RI juga baru, semoga ada harapan baru juga bagi Indonesia. Kami yakin, dengan basic beliau sebagai anggota Polri dengan capaian uar biasa hingga menyandang jenderal bintang tiga, beliau mampu berbuat yang terbaik untuk Indonesia dalam memperbaiki sistem di Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selama ini kerap mendapat sorotan negatif. Kita doakan saja dan kita lihat bagaimana gebrakan beliau nanti setelah bertugas," pungkasnya.(Nina).

 

Jakarta. Lintasmedianews.com

Pjs. Bupati Solok Akbar Ali menghadiri kegiatan Workshop Uji Coba Aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala daerah (IKKD) di Orchardz Hotel Jayakarta, Jumat (18/10/24).  Kehadirannya di acara ini selain memenuhi undangan sebagai Pjs Bupati Solok, juga sekaligus “tuan rumah” penyelenggaraan kegiatan ini, karena Akbar Ali sendiri merupakan Kepala Pusat Strategi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri.

IKKD  merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah yang diinisiasi oleh BSKDN Kemendagri. Selain untuk mengawal kinerja pimpinan daerah, IKKD juga berfungsi memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. 

“Kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat menentukan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan hal tersebut pengukuran IKKD juga bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah,” ujar Akbar Ali.

Pengukuran IKKD terdiri dari dua variabel yakni : kinerja pemerintah daerah, dan kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk dimensinya terdiri dari : kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik serta kinerja kepemimpinan sosial disertai dengan bobot nilai pada masing-masing dimensi.

Pada akhir acara Akbar menjelaskan, pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai. Ia menginginkan dengan variabel yang sempurna, hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Walaupun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024”, pungkasnya.( Karta )

 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi dengan meraih nilai BB (Sangat Memuaskan) atas  penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2024.

Perolehan ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan pasalnya selama setelah beberapa tahun terakhir SAKIP Padang Pariaman berada pada posisi Nilai B. Raihan ini menambah daftar panjang penghargaan untuk Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Suhatri Bur Rahmang. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang MM, yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB RI) Abdullah Azwar Anas, pada acara SAKIP Award di Ball Room Birawa Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu, 2/10/2024.

Didampingi Asisten Adm. Umum Fakhriyeti, Kepala dinas Kominfo Zahirman, Kepala Bapelitbangda Azwarman, Inspektur Hendra Aswara, dan Kabag Organisasi Ali Mustafa, Bupati Rahmang menyampaikan rasa bangganya atas perolehan SAKIP Award ini. 

Dirinya menyebutkan capaian kita hari ini, tak terlepas dari dukungan dan kerja keras semua pihak, unsur Perangkat Daerah, doa dan dukungan masyarakat, sehingga Padang Pariaman terima penghargaan ini.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak, atas dukungan kerja kerasnya sehingga meraih penghargaan ini" sebutnya dengan semangat sesaat setelah menerima penghargaan tersebut.

Lebih lanjut Rahmang menyebutkan bahwa penghargaan ini tidak didapat dengan mudah, karena perlu keseriusan dan kerja keras semua Pihak. 

"Dan inilah salah satu bukti keseriusan Kita bersama di Padang Pariaman, saling bekerjasama, saling memberikan masukan dan pendapat terbaik, sehingga meraih Sakip Award dengan Predikat BB (sangat memuaskan)" sebutnya 

 Penghargaan ini diberikan kepada Padang Pariaman sebagai satu satunya Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menerima SAKIP Award 2024. Dirinya menegaskan, SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

“Dengan peningkatan nilai SAKIP ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan transparan,” ujarnya.

Dia menambahkan Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang signifikan, disebutkannya tahun 2021 nilai Implementasi SAKIP Kita diangka 65,80, untuk tahun 2022 naik diangka 68, 86, sedangkan tahun 2023 naik menjadi 69,19 namun masih dinilai B, dan Alhamdulillah untuk tahun tahun 2024 ini kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai 71.05 di nilai BB.

"Saya berharap untuk tahun 2025 Padang Pariaman bisa mempertahankan dan berkomitmen untuk peningkatkan menjadi nilai A, tentunya semua itu harus menjadi komitmen Kita bersama" Tutupnya  (humas/len)

 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Dalam memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 tahun yang jatuh tanggal 1 Oktober 2024, pekerjaan rumah (PR) Pemprov adalah membumikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam mewarnai semua program dan kegiatan di jajaran Pemprov Sumbar. 

"Ini PR penting bagi Pemprov dalam Hari Jadi Provinsi ini. Semua program Pemprov harus dipastikan disentuh dengan pendekatan ABS-SBK. Sebab itulah yang membedakan Sumatera Barat dengan provinsi lain. Apalagi filosofi ABS-SBK itu sudah termaktub dalam UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat," kata Ketum LKAAM Sumbar Prof. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati, Selasa (1/10/2024) di Padang. 

Menurut Fauzi Bahar, sentuhan ABS-SBK akan terasa jika Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilibatkan dalam pembahasan program kegiatan yang direncanakan. LKAAM dan MUI tidak diikutkan dalam seremonial pelaksanaan kegiatan saja.

Ketika ditanya dalam program apa saja pelibatan LKAAM dan MUI, Fauzi Bahar mengatakan tentunya disemua perencanaan yang ada. Tidak saja bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga dalam bidang pemberdayaan desa/nagari, olahraga, penanggulangan kebencanaan, perekonomian, perdagangan dan bahkan juga dalam perencanaan fisik yang tentunya akan bersentuhan nantinya dengan masyarakat. 

Sepanjang LKAAM dan MUI tidak dilibatkan tentu sentuhan ABS-SBK itu tidak dapat dipastikan ada dalam program kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar. Padahal sesuai UU No. 17 Tahun 2024 dinyatakan bahwa ABS-SBK itulah filosofi masyarakat Sumatera Barat dan itu pula yang membuatnya berbeda dari provinsi lain.

Sebagai contoh yang nyata adalah maraknya perilaku kenakalan remaja seperti tawuran, judi online, Narkoba dan LGBT akhir-akhir ini. Ini tidak bisa diberantas dengan pendekatan hukum formal atau peraturan yang ada saja. Harus ada sentuhan ABS-SBK dalam setiap program pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Nah, disinilah peran LKAAM dan MUI secara kelembagaan berperan membantu perencanaan program yang akan dilaksanakan. 

"Kita di LKAAM tidak kekurangan orang atau sumberdaya dibidang pendidikan dan adat. Begitu juga di MUI banyak yang ahli pendidikan dan agama. Kita di LKAAM kekurangan dukungan yang maksimal untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak pula dilibatkan dalam perencanaan program pemerintah. Ini tentu sangat disayangkan," kata Ketum LKAAM Prof. Dr. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati.

Karena itu dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-79 ini, Fauzi Bahar meminta perenungan kepada semua pihak, Pemprov dan DPRD, sejauh mana program Pemprov telah disentuh oleh filosofi ABS-SBK sebagaimana yang diharapkan oleh UU No.17 Tahun 2022 dan tentunya juga harapan masyarakat. 

"Sudah tidak terhitung anak kemenakan kita yang diterkam srigala penyakit masyarakat yang bernama narkoba, judi online, LGBT dan tawuran, apa kita masih juga berpangku tangan? Apakah kita sibuk beretorika madani saja? Kami melihat dengan sentuhan ABS-SBK bisa dijadikan obat untuk penyakit masyarakat yang sudah menahun ini. Ayo bersama-sama untuk kebaikan provinsi yang kita sangat cintai ini," kata Fauzi Bahar, yang baru saja bermenantu ini.

Untuk bisa berkegiatan, lembaga LKAAM dan MUI tentu harus dibarengi dengan anggaran. Organisasi seperti Pramuka, KONI dan PMI selalu mendpat dianggarkan pemerintah, kenapa LKAAM dan MUI tidak bisa diperlakukan dalam bantuan anggaran ini.

"Jika Ninik Mamak dan Ulama dilibatkan dalam program pemerintahan, dan didukung dengan anggaran, maka pasti beban pemerintahan dalam membangun negeri akan terbantu. Ini tidak saja di tingkat provinsi tetapi hendaknya di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Jadi Gubernur dan Bupati/Walikota wajib ada keberpihakan kepada LKAAM dan MUI jika kita masih mengakui negeri ini filosofinya ABS-SBK," kata Prof Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati.

Provinsi Sumatera Barat merayakan Hari Jadi setiap tanggal 1 Oktober. Penetapan tanggal itu melalui proses yang panjang dan akhirnya disepakati terbentuknya Keresidenan Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi. (*)

 


Jakarta, ( Sumbar ), LINTASMEDIANEWS.COM.                         

Sejumlah Empat Puluh orang pelajar dan Kepala Sekolah serta para   orang tua  ikut juga  penitipan anak ( Day Care)  yang tergabung d Tiga Sekolah TK Islam Syofia  berkunjung ke obyek wisata Pulau Seribu Sabtu s/d Senin ( 14 /09-16/09-24).       

 Dimana rombongan tiga sekolah TK Islam Syofia tersebut adalah dalam rangka sosialisasi serta  merajut ajang silaturahmi antar sekolah dengan mengunjungi obyek wisata Pulau Seribu yang berlangsung selama tiga hari dan nginab di Home Stay Pulau Lancang,Kecamatan Pulau Seribu ,Sabtu,Minggu dan Senin ( 14/09-24 s/d 16/09_24).                       

Adapun  Tiga Sekolah Taman Kanak -Kanak ( TK) dibawah naungan Yayasan Sjofia selaku Pimpinannya Dra.Hj.Azizah Thaha asal Padang Jopang, Limapuluh Kota  .TK itu masing masing adalah TK Sjofia Bojong ,Depok TK Islam Sjofia Serenseng Jakarta Selatan dan TK Islam Shofia Raudhatul Athfal .     Namun ,menurut Azizah sebutan akrabnya  Icah katanya ,acara ini  digelar adalah tak lain dan tak bukan intinya adalah merajut silaturahmi sekaligus  bersosialisasi.

Juga acara ini dimeriahkan dengan Karoke dan selingan digelar pula    saling tukar kado serta doorprize.demikian  Icah mantan pejabat Dinas Perhubungan DKI diera orba yang selalu gigih berjuang demi Yayasan miliknya sehingga namanya  Yayasan tersebut diberi nama Sang Ibu Almarhumah ( Herym)

 

Jakarta. Lintasmedianews com

 Wali Kota Solok Zul Elfian Umar menerima penghargan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Sabtu (07/09/24) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jl. H. Benyamin Suaeb, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena Kota Solok berhasil memperoleh Piala WTN 2024. Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kita lakukan dalam tata kelola transportasi di Kota Solok.

" Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan," sebut wako.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.

"Secara konsisten kami memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha suatu penghargaan prestise untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Menhub.

WTN ini juga sebagai upaya peningkatan layanan transportasi di daerah agar terus mendukung mobilitas masyarakat yang memadai serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Penghargaan ini sebagai manifestasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi. Kami melihat bahwa, banyak daerah yang antusias melakukan pengembangan inovasi dan upaya-upaya, memberikan suatu pelayanan bagi masyarakat. Selamat untuk pemerintah daerah," jelasnya.

Dari hasil penilaian ditetapkan 76 provinsi, kota serta kabupaten mendapatkan penghargaan yang terdiri dari dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Piala Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 kota/kabupaten, dengan rincian Kota Raya (5 kota/kabupaten), Kota Besar (6 kota/kabupaten), Kota Sedang (23 kota/kabupaten), dan Kota Kecil (27 kota/kabupaten). Sedangkan Piala WTN Wiratama diberikan ke 15 provinsi.(T/K)

 



Jakarta, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali raih penghargaan bergengsi kategori Platinum dari Anugerah Pandu Negeri 2024.dari Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG).

Penghargaan dengan kategori tertinggi yaitu Platinum ini diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, pada acara puncak Anugerah Pandu Negeri yang dilaksanakan di GrandBallroom Hotel Arya Duta menteng Jakarta pada Kamis (05/09).

Bupati Suhatri Bur menyebutkan tentu untuk mendapatkan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  dinyatakan memenuhi kualifikasi dari beragam penilaian yang sudah ditentukan. 

Diantaranya ialah aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta hasil transformatif dan inovatif. Selain itu katanya tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi juga menjadi bagian dari evaluasi.

"Alhamdulillah upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menghadirkan layanan Publik yang berkualitas untuk masyarakat kembali diganjar dengan penghargaan ini. Tentu penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang kita lakukan bersama sama," tutur Bupati yang akrab disapa Acak ini, sesaat setelah menerima penghargaan.

Lebih lanjut Suhatri Bur menyebutkan dari 514 Kabupaten/kota se Indonesia hanya tiga kabupaten/kota yang meraih kategori bergensi Platinum ini, salah satunya Kabupaten Padang Pariaman.

"Pokoknya hanya tiga kabupaten yang menerima penghargaan Platinum itu yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Padang Pariaman, dan satu kotamadya, yakni Kota Badung." Sebut nya dengan semangat 

Suhatri Bur Pun tak urung menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada semua pihak, jajaran Perangkat Daerah, seluruh masyarakat Padang Pariaman ranah dan rantau yang terus mensupport pemerintah Padang Pariaman sehingga Kita diganjar penghargaan ini.

"Saya dedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Padang Pariaman' tutupnya

Penghargaan itu diperoleh Suhatri Bur dari Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG), di bawah Dewan Pembina Boediono Wakil Presiden periode 2009-2014. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, serta disponsori oleh IICD, PT. Citra Negeri Amanah, KAKI, Prodia serta LKBN Antara. 

Kata Ketua IIPG Sigit Pramono dan Penasehat IIPG Rudiantara, menyatakan jika pemberian anugerah ini diberikan hanya kepada daerah yang sudah melakukan tata kelola atau governance pelayanan publik yang baik. "Kita mendorong bagi seluruh daerah yang inovatif," begitu ucapnya

Pada kesempatan tersebut Menteri Anas mengapresiasi gelaran Anugerah Pandu Negeri yang menjadi ajang penilaian praktik governansi secara rutin setiap tahunnya. Anas sekaligus mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian praktik dan tata kelola governansi terbaik. 

Untuk diketahui Anugerah Pandu Negeri adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang berhasil melaksanakan praktik kinerja dan governansi yang baik di daerahnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Periode 2009 – 2014 sekaligus Ketua Dewan Penasihat IIPG Boediono; Ketua Umum IIPG Rudiantara; Inisiator IIPG (Ketua Umum IICD-IIPG 2012-2024) Sigit Pramono; Direktur Pelaksanaan IIPG Irham Dilmy; serta segenap tamu undangan lainnya.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.