Lintasmedianews.com

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam upayanya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keteladanan Kepolisian Republik Indonesia, SMSI berencana akan menggelar Konvensi Nasional bertema “Sinergi SMSI dan POLRI dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Premanisme”, yang rencananya akan berlangsung pada 8-9 Juli 2025.

SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar versi MURI dan Menteri Pariwisata RI, dengan 2.670 anggota yang tersebar di 34 provinsi, memandang pentingnya sinergi antara pers dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun kesadaran publik melalui informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Konvensi Nasional SMSI ini akan dirangkaikan dengan penganugerahan PIN Emas dan anugerah sahabat pers kepada perwira-perwira Polri yang dinilai berprestasi dan menunjukkan keteladanan dalam pelaksanaan tugas, termasuk perlindungan masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, dan kontribusi aktif terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain seminar dan diskusi, konvensi juga akan mengukuhkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI sebagai mitra hukum media siber dan masyarakat pers, yang dapat bersinergi dengan institusi Polri dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan profesi jurnalis.

SMSI juga mengajukan audiensi kepada Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai bentuk penghormatan dan sinergi kelembagaan. Audiensi ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan dialog strategis guna memperkuat kerja sama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan keamanan yang berkelanjutan.

Melalui konvensi ini, SMSI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam menyuarakan kebenaran, melawan hoaks, dan menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang profesional dan beretika.

Lintasmedianews.com

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin,  tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan

2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;

2) Dudy Purwagandhi,

3) Taruna Ikrar;

4) Amirsyah Sanusi Tambunan;

5) Dudung Abdurachman;

6) Syamsul Anwar;

7) Arif Satria;

8) Akhmad Said Asrori;

9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan

2) Jojon Novandri

Lintasmedianews.com

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG/Perseroan”) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 (Rapat) di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebesar Rp719.763.332.429 sebagai berikut:

A. Sebesar-besarnya 90,13% atau sebesar-besarnya Rp648,75 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai.

B. Sekurang-kurangnya 9,87% atau sekurang-kurangnya Rp71,02 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG berhasil melalui tahun 2024 dengan mempertahankan kinerja di tengah situasi industri semen domestik yang menantang akibat kondisi kelebihan pasokan, serta ketatnya persaingan yang diiringi dengan melemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek infrastruktur. Dengan strategi pendekatan micro-market untuk mempertahankan dominasi di pasar retail dan kepemimpinan di proyek infrastruktur, serta diperkuat dengan program efisiensi dan peningkatan aspek keberlanjutan, SIG mampu menjaga profitabilitas dan mempertahankan posisi sebagai industri semen terbesar di tanah air dengan pangsa pasar 48,2% pada akhir 2024.

“SIG berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen secara rutin. Pembagian dividen atas laba tahun buku 2024 dilakukan melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan kondisi ekonomi serta industri ke depannya. Penetapan sebagian laba bersih tahun 2024 sebagai cadangan lainnya akan memperkuat struktur permodalan SIG untuk memastikan operasional dapat berjalan dengan baik di tengah risiko yang membayangi sepanjang tahun ini,” kata Vita Mahreyni.

Lebih lanjut, Vita Mahreyni menambahkan, Rapat juga menyetujui Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha baru yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka optimalisasi komersialisasi solusi bata interlock presisi, yang merupakan produk turunan semen hijau SIG untuk solusi pembangunan rumah yang efisien, lebih cepat dibangun, tahan gempa dan lebih rendah karbon. Bata interlock presisi juga ditawarkan sebagai solusi dalam program 3 juta rumah yang diharapkan juga akan menjadi stimulan pemulihan kinerja industri bahan bangunan.

“Kegiatan usaha baru ini telah dinyatakan Layak melalui studi kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan. SIG menyakini, pelaksanaan kegiatan usaha baru ini akan meningkatkan daya saing usaha dan kinerja Perseroan sehingga memperkuat posisi Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat terus memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham,” ujar Vita Mahreyni.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Waseso sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen; Bapak Sony Subrata sebagai Komisaris; Bapak Yustinus Prastowo sebagai Komisaris; Bapak Donny Arsal sebagai Direktur Utama; Bapak Yosviandri sebagai Direktur Supply Chain; Bapak Agung Wiharto sebagai Direktur SDM dan Umum; dan Bapak Subhan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran.

Rapat juga mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu semula Direktur Supply Chain menjadi Direktur Sales dan Marketing; Direktur Bisnis dan Pemasaran menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Direktur Keuangan dan Risk Management.

Rapat juga menambah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama dan mengalihkan Bapak Andriano Hosny Panangian dari Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil Direktur Utama.

Selanjutnya, Rapat mengangkat Bapak Sigit Widyawan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Ibu Christina Aryani sebagai Komisaris; Bapak Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris; Bapak Agung Budi Mulyanto sebagai Komisaris Independen; Bapak Indrieffouny Indra sebagai Direktur Utama; Bapak Dicky Saelan sebagai Direktur Sales dan Marketing; Bapak Dennis Pratistha sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Risk Management; dan Bapak Hadi Setiadi sebagai Direktur Human Capital.

Keputusan Rapat Lainnya:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD I.

Rapat juga menyetujui rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (buyback) dan pengalihan saham hasil buyback berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

(*)

JAKARTA - LINTASMEDIANEWS.COM

 Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Christina Aryani di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/5/2025) siang.

Dalam Pertemuan itu, Wabup Muzamil menyampaikan sejumlah persoalan terkait pekerja migran asal Meranti yang bekerja di Malaysia. Selain itu juga tentang peluang kerja serta pelatihan yang relevan, hingga pengembangan kompetensi bagi pekerja sebagai upaya peningkatan daya saing dan upah yang layak. 

Terpenting, bagaimana agar pemerintah memberikan perlindungan hukum, memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, paspor dan permit kerja agar tidak ada lagi pekerja migran ilegal. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Dengan terbatasnya lapangan kerja ditempat kami, banyak masyarakat terpaksa mencari kerja keluar negeri. Pertahun rata-rata pengurusan paspor di Meranti itu hampir sepuluh ribu paspor, sementara yang berangkat ilegal mungkin hampir dua kali lipat. Belum lagi soal permit kunjungan saat ini hanya untuk 23 hari, sementara mereka hanya dapat dibayar untuk 17 hari kerja saja. Untuk itu kami berharap Ibu Wamen dapat memberikan perhatian atas persoalan yang kami hadapi," ujar Wabup Muzamil.

Ia menambahkan, selain karena jarak yang sangat dekat, ada juga faktor kemiripan bahasa, suku, agama, sejarah, kultur dan budaya antara Meranti dengan negara tetangga Malaysia. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi pekerja migran untuk mencari kerja setelah faktor ekonomi.

Muzamil juga mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bersinergi terhadap kasus eksploitasi yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia. Karena iming-iming gaji besar di luar negeri, banyak dari mereka justru mengalami penipuan, penyekapan bahkan penyiksaan oleh pemberi kerja, seperti banyak kasus yang ditemukan di Kamboja, Myanmar, Thailand, dan negara sekitarnya.

Lebih jauh, Wakil Bupati Muzamil juga mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mempertimbangkan regulasi khusus bagi pekerja migran yang berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti Kepulauan Meranti. 

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, berjanji akan membantu menyelesaikan sejumlah persoalan yang disampaikan kepadanya. Ia menilai, kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, menjadi solusi terbaik dalam pengambilan keputusan kedepannya. 

Hadir mendamipingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam pertemuan itu, Kepala BKPSDM Drs. Bakharudin dan Kepala Dinas PUPR  Kepulauan Meranti  Fajar Triasmoko .(Nina/rls).

Koordinator Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh, HM.Jusuf Rizal, SH meski di lobby pihak Kementerian Kesehatan tetap tegas menolak kebijakan Kris (Kamar Ruang Inap Standar) sesuai Perpres 59 Tahun 2024 yang akan diberlakukan, 1 Juli 2025

"Forum Jamsos dengan tegas menolak segala kebijakan pemerintah terkait kebijakan Layanan BPJS Kesehatan, sepanjang merugikan Pekerja, Buruh. Keluarganya dan Masyakat. Kris menurut kajian Forum Jamsos dapat menurunkan  pelayanan," tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak kepada media usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan yang diwaliki Sekjen, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sunarto, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran dan staff di Jakarta

Adapun yang dilobby yang dikemas dalam acara makan siang dan penyamaan persepsi Kris tersebut ada 12 organisasi sebagaimana daftar undangan, yaitu Yorrys Raweyai (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI), Andi Gani (Ketum Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia/KSPSI Atuc), Jumhur Hidayat (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI Pembaharuan), Said Iqbal (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi/KSPI

Kemudian Irham Ali Saifudin (Ketum Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia/K-Sarbumusi), J Dartha Pakpahan (Ketum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI), Elly Rosita Silaban (Ketum Serikat Buruh Seluruh Indonesia/KSBSI), Sunarno (Ketum Kongres Aliansi Buruh Indonesia/KASBI), Bambang Wiharyoso (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional/KSPN), Saiful Tavip (Ketum Organisasi Serikat Pekerja Indonesia/OPSI dan pendatang baru KRH.HM.Jusuf Rizal, Ketua Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh.

Dalam pertemuan dengan Kemenkes tersebut, hanya Forum Jamsos yang secara tegas menolak konsep Kris kecuali ada penyempurnaan yang tidak merugikan hak-hak pekerja dan buruh dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sejumlah alasan penolakan Forum Jamsos secara tertulis disampaikan melalui Sekjen. Pada gilirannya hampir semua konfederasi menolak.

"Mari kita samakan persepsi, bahwa pemerintah menjalankan Perpres 59 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Tapi jika ada yang masih kurang sempurna, ini akan kami jadikan masukan," tegas Sekjen Kemenkes, Kunta Wibawa.

Secara prinsip menurut Jusuf Rizal, Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) itu, Forum Jamsos sepemikiran dengan pemerintah, sejauh kebijakan itu tidak merugikan Pekerja dan Buruh. Karena itu hendaknya konsep Kris disempurnakan, dan atau Presiden Prabowo Subianto merevisi Perpres 59 tahun 2024 dan pemerintah fokus saja bagaimana mengamankan ketahanan dana BPJS Kesehatan yang diperkirakan bisa defisit Rp.20 trilyun

"Batalkan saja kebijakan Kris karena ini menerabas prinsip keadilan dan semangat gotong royong. Kebijakan itu juga berpotensi membebani keuangan pekerja dan buruh yang sudah terjepit dengan iuran-iuran lain. Selain itu, penolakan juga dilakukan banyak pihak. Rumah Sakitpun belum siap betul," tegas Jusuf Rizal, aktivis pekerja dan buruh itu

Sebelumnya Forum Jamsos yang dipimpin HM.Jusuf Rizal juga menyampaikan pokok-pokok pikiran penolakan konsep Kris kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diterima Ketua DJSN Nunung Nuryantono beserta anggota DJSN lainnya serta dihadiri Perwakilan Kemenkes dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Menurut Jusuf Rizal, pada tahun 2024 dalam diskusi dengan BPJS Kesehatan tentang Kris, saat Perpres 59 Tahun 2024 terbit, ia bersama Timboel Siregar (Pemerhati Jaminan Sosial) telah menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap konsep Kris (satu kamar untuk 4 tenpat tidur). Tapi kami menduga Menkes Budi Gunadi Sadikin, punya hidden agenda mau merangkul pelibatan asuransi swasta, sehingga jalan terus

"Karena itu aspirasi kami sampaikan ke DJSN sesuai tupoksinya untuk menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan atas penolakan Forum Jamsos karen berpotensi merugikan pekerja, buruh dan masyarakat," tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo Subianto itu

Jakarta, Lintasmedianews.com

Anggota Komisi XIII DPR RI, Ir. Muhamad Shadiq Pasadigue, MM, menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2025.

Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya fokus pada infrastruktur.

Shadiq mengatakan bahwa karakter, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat harus menjadi prioritas.

“Oleh sebab itu, kita mengajak masyarakat membangun Indonesia dengan hati dan komitmen bersama,” kata Shadiq.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5), politisi Fraksi NasDem dari Sumatera Barat ini menyampaikan bahwa pendidikan karakter mampu membentuk kepribadian bangsa.

“Pendidikan tersebut meningkatkan rasa cinta tanah air, integritas, dan akhlak mulia,” ujar Shadiq.

“Selain itu, pendidikan karakter juga membantu membangun kesadaran kolektif serta kemampuan individu yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa,” tuturnya.

Sebagai mantan Bupati Tanah Datar dua periode, Shadiq meyakini bahwa pendidikan karakter bisa menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional.

“Karakter kuat para tokoh masa lalu telah membawa Indonesia bangkit di masa awal pergerakan nasional,” ujarnya.

Dengan demikian, Shadiq menilai pentingnya semua elemen bangsa mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap aspek pembangunan.

(***)

JAKARTA - LINTASMEDIANEWS.COM

Akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan ke luar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

Berbagai usaha mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut.

Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.

“Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.

PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.”

“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.

Kesepakatan Jakarta

Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.

Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.

“Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.

Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.

Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.

Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.

Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota. 

Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.

Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC.

Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum. 

“Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.

Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar.(***)

                                                          Kesepakatan Jakarta

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa disertai ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),  masyarakat, bangsa, dan negara, dengan ini kami menyatakan:

Menyadari bahwa konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi.

Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan.

Kami sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui Kongres Persatuan yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 di Jakarta, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Panitia (SC dan OC) Kongres Persatuan akan disusun bersama dan disepakati oleh kedua belah pihak. Susunan panitia sebagai berikut:

SC Kongres Persatuan

Ketua: 

Wakil Ketua:

Sekretaris:

Anggota (4 orang):

OC Kongres Persatuan

Ketua: 

Wakil Ketua:

Sekretaris:

Wakil Sekretaris:

Bidang Persidangan (2 orang)

Bidang Pendanaan (2 orang)

Bidang Akomodasi (2 orang)

Bidang Transportasi (2 orang)

OC terdiri atas masing-masing 6 (enam) orang usulan dari Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini.

Jakarta, 16 Mei 2025

                                               Disepakati bersama:

  Hendry Ch Bangun                                                              Zulmansyah Sekedang              

                                                          Saksi

                                                                                             Dahlan Dahi

Jakarta, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI), Dedi Sofhan, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif intelektual yang digagas oleh Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU) melalui Forum BAKAR (Bahas Aksi, Kritik, dan Realita) yang digelar di Wisma Kementerian Agama, Jakarta.

Dalam forum bertema “Anarkisme dalam Demonstrasi: Energi Perlawanan atau Ancaman Gerakan”, Dedi tampil sebagai pembicara utama dan memaparkan materi bertajuk “Aksi Demonstrasi dan Potensi Anarkisme: Perspektif Hukum dan Keamanan.” Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang, namun tidak dengan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

Kita sebagai mahasiswa juga harus memperhatikan aturan aturan yang ada dalam bernegara sebagaimana dalam UU No. 9 Tahun 1998 merupakan aturan pelaksana dari konstitusi yang memberikan panduan bagaimana warga dapat menyampaikan pendapat di ruang publik secara legal. Namun pihak aparat juga selaku perwakilan pemerintah harus menaati Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 yang mana memberikan kerangka teknis kepada aparat dalam menjalankan perannya - ini penting agar petugas bertindak sesuai prosedur, bukan sewenang-wenang.

“Demonstrasi adalah hak yang sah dalam negara demokrasi. Tapi ketika aksi itu berubah menjadi anarkis—merusak fasilitas umum, melukai aparat, atau menebar ketakutan di ruang publik—maka ia tidak lagi berada dalam koridor hukum. Ini bukan hanya pelanggaran pidana, tapi juga mencoreng wajah perjuangan sipil yang beradab,” tegas Dedi dalam paparannya.

Menurutnya, tindakan anarkis dapat menjadi preseden buruk yang melemahkan gerakan mahasiswa dan mengaburkan pesan-pesan substantif yang ingin disampaikan. Ia pun mengajak seluruh elemen gerakan untuk memperkuat narasi perjuangan melalui pendekatan yang legal, cerdas, dan strategis.

Dedi juga menyampaikan apresiasinya kepada PB IMSU atas penyelenggaraan forum ini. Menurutnya, Forum BAKAR merupakan wujud nyata tanggung jawab intelektual organisasi mahasiswa dalam merawat nalar kritis dan menjaga marwah gerakan di tengah tantangan zaman.

“Saya mendukung penuh ruang-ruang diskusi seperti ini. Forum seperti Forum BAKAR perlu diperluas agar gerakan mahasiswa tetap menjadi entitas moral dan intelektual, bukan alat destruksi, terkhusus untuk kampus kampus yang ada di luar jawa seperti sumatra, sulawesi papua dan lainnya sangat perlu diadakan hal hal seperti ini.” ujarnya.

Forum BAKAR dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB IMSU, Lingga Pangayumi Nasution, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya membangun dialektika sehat dan reflektif di tengah dinamika gerakan mahasiswa. Diskusi dimoderatori oleh Emon Wirawan Harefa, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM PB IMSU.

Turut hadir sebagai pemateri lain, Muhammad Arya Pradana dari Tim Kajian dan Gerakan DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya demonstrasi damai sebagai strategi yang lebih efektif dalam menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan.

Melalui forum ini, Dedi Sofhan kembali menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika perjuangan. “Kita bisa marah, kita bisa lantang. Tapi jangan kehilangan arah,” pungkasnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

 Banyaknya pemberitaan yang menyudutkan dan merugikan salah seorang anggota DPR RI dari Sumbar Rico Alviano, ST Rajo Nan Sati membuat dirinya angkat bicara. Melalui siaran persnya, Rico Alviano membeberkan pokok permasalahan dan kronologis serta penyebab laporan yang dibuat Hendra Idris di Polda Sumbar pada Jumat (16/5) lalu. 

Melalui Pers rilis tersebut Rico menyampaikan beberapa hal terkait pemberitaan yang menurutnya menyudutkan dan serta menjustice dirinya. Pemberitaan itu terkait adanya pernyataan Hendra Idris dibeberapa media. Bahkan yang paling  disayangkan adanya laporan Hendra Idris yang selama ini ikut mendampingi dirinya dalam banyak kegiatan politik dan keseharian. Namun tiba-tiba melapor ke Polda Sumbar, Jumat (16/5/2025) lalu, ujar Rico Alviano. 

"Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis baik Televisi, Radio, Media Cetak dan Online, bahwa Hendra Idris itu biasa bersama saya. Kami bukan hanya sering kontak telepone, tetapi juga sering bersama-sama dalam banyak kesempatan. Jadi, saya tidak menyangka dia merekam telepone saya dan itu menurut saya perbincangan biasa yang kami lakukan", ungkapnya. 

Masih menurut Rico, rekaman telepon WhatsApp dirinya dengan Hendra Idris yang direkam itu menjadi objek laporan. Padahal, sebelumnya Hendra Idris mau minta jadi TA (Tenaga Ahli) dirinya di DPR RI. "Nah, bukan saya tidak mau, kan mesti ada persyaratan dari Sekretariat DPR RI, setidaknya untuk TA berpendidikan jenjang S1. Dia tidak memenuhi persyaratan itu", kata Rico. 

Rico menduga mungkin Hendra Idris kesal dengan hal itu. Lalu, seolah-olah dengan menaikkan persoalan Labuan Bajo dan mengaitkan dengan dirinya. Padahal mengenai kegiatan itu, Rico tidak tahu persis bagaimana pengaturannya. Itu urusannya di dinas terkait. Hendra Idris mengangkatnya seperti ada temuan atau apa lah namanya. Jadi, Rico sedikit berbicara tegas, dan memang ada kata resiko yang disampaikan pada Hendra Idris. Akan tetapi maksud dari kata Resiko itu bukanlah sebuah ancaman. Melainkan hanya ungkapan yang bisa membuat dia tidak lagi bersamanya, terang Rico.  

Lebih lanjut Rico menjelaskan, bahwa Hendra Idris tidak lagi bersama dirinya, adalah resiko terbesar. Jika Hendra Idris bersikap seolah-olah menaikkan bergeining agar maksudnya tercapai untuk memaksakan menjadi Tenaga Ahli, dengan seolah-olah pula kegiatan Labuan Bajo saat Rico menjabat Anggota DPRD Sumatera Barat, ada masalah. Hal ini sangatlah tidak baik dilakukannya. 

" Sebaiknya pihak kepolisian mendalami kata resiko tersebut, karena multi tafsir. Tidak pernah saya mengancam nyawa dia atau apalagi secara fisik. Tidak mungkin sekali, sementara amanah saya di Senayan (DPR RI) lebih besar dari apa yang dia permasalahkan hanya soal TA begitu", ujar Rico. 

Menurut Rico, hal ini perlu disampaikan kepada rekan rekan media, bahwa ini terkesan sedari awal nampaknya Hendra Idris mencoba memancing dirinya agar meledakkan emosi dengan apa yang ia coba persoalkan. Dan, sewaktu-waktu dikeluarkan sebagai senjata, yang sebagaimana saat ini Hendra Idris gunakan sebagai barang bukti laporan ke Polda Sumbar.  

Saat kontak telepon dengan Hendra Idris itu, Rico sudah menjabat Anggota DPR RI. Ada imunitas, bahwa seorang anggota DPR RI tidak dapat dipidana dalam sidang, maupun diluar sidang. Karena, yang dipersoalkan Hendra Idris itu kan masalah DPRD, dia mengomentari itu dengan maksud Hendra Idris dapat beresiko tidak bersama dia lagi. Dan pengajuan selain menjadi Tenaga Ahli, tidak bisa dikabulkan juga. Itulah resikonya. 

Lebih lanjut Rico sampaikan, sebagaimana aturannya, menyoal imunitas yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 6 Ayat 224 mengenai hak imunitas. 

Disebutkan dalam aturan itu, bahwa: Pertama, Anggota DPR (DPR RI hingga DPRD), tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/ atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

 Dan, Kedua, Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau Anggota DPR. 

Selain itu, untuk diketahui juga, sebagaimana yang dilansir Kompas.Com, Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Pujiyono Suwadi mengatakan, merekam seseorang tanpa izin bisa dijerat dengan pidana. Menurutnya, hal itu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. 

Pasal 32 ayat (2) UU ITE mengatur tentang pidana: “..bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.

Sebab, Hendra Idris saat kontak telepon dengan dirinya, bukan dalam melakukan konfirmasi pemberitaan, sebagaimana yang dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

"Hal itu diakui Hendra Idris, bahwa dirinya lah yang saya telpon dan bukan dia sengaja melakukan kontak telepon sebagai kegiatan jurnalistik, untuk meminta tanggapan/ konfirmasi, terkait masalah Labuan Bajo, perihal yang sedang dipersoalkan", ujar Rico.

Terakhir Rico Alviano mengungkapkan bahwa pers rilis yang disampaikannya kepada rekan-rekan jurnalis agar tidak menjadi blunder dan menimbulkan image negatif ditengah-tengah masyarakat. Baik bagi dirinya, keluarganya maupun bagi anggota DPR RI lainnya. 

Rico Alviano juga mengucapkan terima kasih atas konfirmasi beberapa rekan-rekan jurnalis dan Pers rilis ini juga dijadikan sebagai bahan Hak Jawab bagi Rico Alviano terhadap beberapa pemberitaan di media elektronik dan cetak. (Rel)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang meraih penghargaan kategori Gold dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Award (IRCA) 2025 yang diselenggarakan Hukumonline. Penghargaan diterima Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

PT Semen Padang dinobatkan sebagai Notable Enterprise in Regulatory Compliance dengan peringkat A untuk kategori perusahaan highly/moderately regulated. IRCA merupakan ajang tahunan yang mengapresiasi perusahaan dan pemimpin yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepatuhan hukum serta tata kelola yang etis dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas konsistensi PT Semen Padang menjadikan kepatuhan hukum sebagai bagian dari DNA perusahaan. Regulasi tidak kami anggap sebagai batasan, melainkan panduan strategis dalam setiap proses bisnis,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, komitmen terhadap kepatuhan hukum telah menjadi prioritas perusahaan bahkan sebelum isu hukum menjadi perhatian utama dunia usaha. “Kami terus memperkuat sistem dan budaya hukum, mulai dari pembaruan regulasi internal, sosialisasi rutin, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi kepatuhan,” kata Iskandar.

Menurutnya, penghargaan ini menegaskan posisi PT Semen Padang sebagai perusahaan yang tak hanya unggul secara operasional, tetapi juga kuat dalam integritas dan tata kelola. “Kami berkomitmen terus memperkuat budaya kepatuhan dan menjadi panutan dalam penerapan prinsip good corporate governance di industri semen nasional,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah menjaga perusahaan tetap berada pada jalur hukum yang benar.

Partisipasi PT Semen Padang dalam IRCA 2025 diawali dari proses seleksi melalui pengisian dokumen self-assessment dan kuesioner yang mencakup strategi kepatuhan, struktur organisasi hukum, pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi, serta kebijakan internal terkait kepatuhan terhadap regulasi pusat dan daerah.

Penilaian dilakukan dewan juri independen dengan menitikberatkan pada tiga aspek: strategi dan sistem kepatuhan, kepemimpinan dalam pengelolaan regulasi, serta pengawasan hingga level anak perusahaan. Dokumen pendukung seperti prosedur identifikasi perundangan, laporan evaluasi regulasi, dan sertifikasi turut menjadi bahan penilaian.

Tahun ini, IRCA diikuti 107 perusahaan dari 21 sektor industri strategis, termasuk energi, keuangan, pertambangan, dan teknologi. Penghargaan kategori perusahaan yang diraih PT Semen Padang menekankan kekuatan kolektif dalam membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menyita uang Judi Online (Judol) yang diparkir di rekening bank-bank pemerintah yang nilainya trilyunan rupiah.

"Dari hasil laporan Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Ormas Madas Nusantara diperoleh informasi banyak bank-bank pemerintah diduga menjadi tempat penampungan hasil Judi Online. Dana-dana tersebut menggunakan kode-kode tertentu," tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal,SH di Jakarta.

Kepada media, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu, menyebutkan, setelah terbongkar mafia judi online yang juga disebut melibatkan oknum-oknum di Kementerian Informasi (Kominfo), pemilik dana Judi Online, kini kocar-kacir, apalagi diduga melibatkan ekit politik dan strategis.

"Baiknya Presiden Prabowo mengerakkan mesin Satgas Pemberantaran Judi Online untuk menelusuri aliran dananya yang disimpan diberbagai Bank. Dana itu diduga ratusan trilyun, yang dapat digunakan untuk menambal keuangan negara," ujar Jusuf Rizal yang juga aktivis pekerja dan buruh itu.

Jusuf Rizal menyebutkan Ormas Madas Nusantara selaku ormas mitra TNI Polri belum dapat memberikan kontribusi banyak bagi pembangunan bangsa. Namun demikian warga Madura memiliki komitmen kuat untuk turut serta membangun Indonesia, Menjaga Negeri.

Lebih lanjut pria berdarah biru keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu, mengatakan bila dibutuhkan Ormas Madas Nusantara dengan senang hati menyampaikan informasi yang diperoleh terkait dana judi online diberbagai bank.

"Presiden Prabowo juga bisa memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Direktur Utama Bank-Bank Pemerintah, PPATK, Kejaksaan, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), Menkopolhukam, Budi Gunawan, dll, guna mentrace dan menyita dana Judi Online itu," tegas Jusuf Rizal 

Pada kesempatan yang sama Jusuf Rizal juga berharap melalui operasi sita dana Judi Online itu, dapat dibongkar dan dipenjara aktor intelektual Judi Online yang menurutnya punya irisan dengan peredaran Narkoba yang marak di Indonesia.

Berdasarkan catatan redaksi, Ormas Madas Nusantara merupakan ormas ke-Maduraan yang memiliki cabang se-Nusantara dan Luar Negeri. Organisasi yang dipimpin HM.Jusuf Rizal,SH itu dibentuk sebagai sarana komunikasi, koordinasi, informasi, silaturahmi dan jaringan pengembangan usaha, serta membangun Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas guna mempersiapkan Madura sebagai Proponsi dan Generasi Emas 2045

Lintasmedianews.com, Jakarta, 

Senin (17/03/2025) – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PLN di Jakarta untuk mengusulkan percepatan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Senin (17/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Annisa didampingi Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Annisa menyampaikan bahwa masih terdapat satu nagari di Dharmasraya yang belum tersentuh jaringan listrik, yaitu Nagari Panyubarangan, yang dihuni oleh sekitar 157 Kepala Keluarga (KK). 

“Kami berharap PLN dapat segera merealisasikan penyediaan listrik bagi masyarakat di Nagari Panyubarangan. Akses listrik yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Bupati Annisa.

Kemudian atas fasilitasi Andre Rosiade, sekali lagi Annisa mengucapkat terima kasih atas perhatian perwakilan masyarakat Sumbar di Gedung rakyat itu. 

Dirinya berharap dengan fasilitasi yang diberikan Andre Rosiade, keinginan masyarakat Nagari Panyubarangan untuk memperoleh penerangan di malam hari dapat segera terealisasi.

“Setelah Jum’at lalu di PT. Telkomsel, hari ini Bang Andre sekali lagi menemani kami dalam rangka mengantarkan aspirasi masyarakat ke PLN Pusat,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumbar itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut. 

“Kami akan segera melakukan survei lokasi untuk menilai kebutuhan dan kelayakan infrastruktur kelistrikan di Nagari Panyubarangan. Setelah survei selesai, kami akan berupaya mempercepat pelaksanaan program Listrik Masuk Desa di wilayah tersebut,” kata Adi Priyanto.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Dharmasraya. 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan adanya respons positif dari PLN, masyarakat Nagari Panyubarangan diharapkan segera mendapatkan akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. 

Berdasarkan data Istana Kepresidenan, jumlah kepala daerah yang dilantik mencapai 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. 

Untuk Kota Lubuk Linggau ini sendiri yakni Pasangan H Rachmat Hidayat dan H Rustam Effendi, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau periode 2025-2030, yang telah sah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. 

H Rachmat Hidayat Wali Kota Lubuk Linggau bersama H Rustam Effendi dari sumber yang didapat oleh media ini pihaknya usai pelantikan tentu akan bergerak cepat melaksanakan janji-janjinya yang disampaikan selama Pilkada lalu. 

Berikut visi misi dan program yang dijanjikan oleh Wali Kota Lubuklinggau dan Wakil Walikota Lubuklinggau Bapak Yoppy Karim dan Rustam Effendi. 

Visi, Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera 

Misi : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Dalam misi pertama ini, pasangan Yoppy - Rustam menjanjikan bakal melakukan pemberian insentif bagi guru Non ASN Berprestasi dan Peningkatan TPP bagi ASN. Selain itu, pasangan ini juga bakal meningkatkan insentif RT, LPM, PKH, TKSK serta PSM dan bantuan program RT sebesar Rp. 20 juta per tahun. 

2. Pembangunan Infrastruktur yang Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Dalam misi kedua ini, pasangan ini merencanakan akan melakukan pembangunan rumah susun layak huni bagi masyarakat, lalu pembangunan jalan, jembatan dan transportasi terintergrasi, serta pengembangan Bandara Silampari. Termasuk juga, pembangunan pusat bisnis PKL (Malioboronya Lubuk Linggau). 

3. Membangun Perekonomian Berbasis Potensi Lokal 

Dalam misi ketiga ini, pasangan Yoppy Karim - Rustam Effendi bakal memfasilitasi akses perizinan dan bantuan modal bagi UMKM senilai Rp. 2 juta hingga Rp. 5 juta. Lalu, bakal merevitalisasi Pasar Inpres(Linggau Grosir Modern) dan Pembangunan Wisata Alam Terpadu (Linggau Ecopark), serta bakal melakukan pengembangan Terminal Agrobisnis di Terminal Watas. 

4. Mewujudkan SDM yang Berkualitas, Sejahtera dan Religius 

Dalam misi keempat pasangan ini, Linggau Juara akan memberikan layanan Berobat Gratis untuk masyarakat miskin yang belum ditanggung BPJS dan Penyediaan Rumah Singgah di Palembang. Termasuk, biaya pendidikan dan seragam sekolah gratis, santunan amal kematian sebesar Rp. 2 juta, termasuk insentif bagi guru ngaji, pengurus masjid, pengurus jenazah dan penggali kubur. 

Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", kemudian berlanjut ke pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Adapun pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti. 

Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. 

Ini merupakan kali pertama kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilantik secara bersamaan oleh presiden sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan, karena para kepala daerah telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, kemudian turun ke rakyat, serta telah meminta kepercayaan rakyat, sehingga sudah berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. 

Maka atas nama negara dan bangsa Indonesia, dirinya meminta pengabdian penuh terhadap rakyat. 

"Karena kalian pelayan rakyat atau abdi rakyat, maka wajib membela kepentingan rakya serta harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka," tegas Prabowo. 

Acara pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden,  Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta menteri Kabinet Merah Putih.(Adv)

Jakarta || Lintas Media News. Com

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi melantik kepala daerah se-Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 10.14 WIB, pada Kamis (20/2/2025).

Dalam pelantikan serentak ini, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, turut dilantik untuk memimpin wilayah mereka.

Pelantikan diawali dengan prosesi Barisan Kirab, di mana seluruh kepala daerah yang akan dilantik berjalan beriringan menuju Istana Kepresidenan.

Kegiatan ini, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Acara pelantikan, dimulai dengan Pembacaan Keputusan Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur, serta Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota oleh Mendagri Tito Karnavian.

Setelah itu, Presiden Prabowo memandu pengucapan sumpah/janji jabatan, serta melakukan penandatanganan berita acara dan pemasangan tanda pangkat jabatan.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung selama delapan hari mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, yang didampingi istri tercinta selaku Ketua TP PKK Padang Pariaman, dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, juga didampingi istri selaku Ketua GOW, hadir dalam pelantikan bersama dengan Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.

Pelantikan ini, menjadi momen penting bagi para kepala daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dalam memulai tugas mereka untuk periode 2025-2030.

(R, A/rels)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharudin SM MM, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2030.

Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan seluruh pejabat negara di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Rangkaian prosesi pelantikan kepala daerah serentak yang diikuti sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 363 wakil bupati, 85 walikota dan 85 wakil walikota, itu dimulai dari Monas. Kemudian para kepala daerah bergerak menuju Istana Negara untuk mengikuti upacara pelantikan.

Sesampainya di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pelantikan. Prabowo juga menyampaikan amanat secara langsung dalam upacara pelantikan tersebut.

Usai dilantik, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati, Muzamil Baharudin SM MM, memanjatkan syukur atas terlaksananya pelantikan ini.

Asmar-Muzamil menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Meranti atas kepercayaan yang diamanahkan kepadanya, seraya mengajak semua pihak bersatu membangun dan memajukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan yang maha esa. Ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kita semua, pertama kalinya Presiden melantik langsung Kepala Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Meranti atas do'a, dukungan, dan harapannya. Kedepan, mari kita bersatu, bersama-sama mewujudkan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera," ucap Bupati Asmar.

Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak. Momen ini menandai babak baru tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Setelah upacara pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, seluruh kepala daerah akan mengikuti rangkaian Retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ratusan kepala daerah akan mulai berangkat ke Akmil pada Kamis, (20/2/2025) siang. Retret kepala daerah ini dijadwalkan akan digelar selama satu pekan dari 21 hingga 28 Februari 2025. (Nina/rls).

Jakarta -Lintasmedianews.com 

Dr.H.Ramadhani Kirana Putra dan H.Suryadi Nurdal Resmi Dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Solok Periode 2025-2030 bertempat di halaman tengah antara Istana Kepresidenan,Jakarta Pusat.Kamis (20/02/2025).

Turut hadir pada acara ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta segenap Menteri Kabinet Merah Putih.

Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

Prabowo dalam pidatonya,mengucapkan selamat atas kepala daerah yang terpilih. Menurutnya, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah di Indonesia.

Sebab, untuk pertama kali Kepala Negara melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

"Saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing," kata Prabowo

Presiden Prabowo juga mengingatkan agar setiap kepala daerah berkomitmen menjaga kepercayaan rakyat dengan membela dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.(T/K)

Jakarta, Lintas Media News, com

Bupati terpilih Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis, dan Wakil Bupati Rahmad Hidayat turut hadir di Monumen Nasional (Monas) Jakarta dalam rangka persiapan pelantikan kepala daerah (KDH) yang akan digelar pada 20 Februari 2025 mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Pariaman, Zahirman, melaporkan bahwa sejak pagi, para kepala daerah yang akan dilantik telah mengikuti gladi kotor di kawasan Monas.

“Tadi Tim Kemendagri, sudah mengumpulkan para KDH, termasuk Bapak Jhon Kenedy Azis dan Bapak Rahmad Hidayat di Kawasan Monumen Nasional untuk mengikuti persiapan pelantikan,” tulis Zahirman dalam keterangannya.

Dalam kegiatan tersebut, para KDH mendapatkan arahan terkait mekanisme pelantikan agar prosesi dapat berjalan khidmat dan teratur. Mereka terlihat, mengenakan seragam olahraga dan menjalani pelatihan intensif.

“Untuk menampung, para KDH dan tim pendamping, panitia telah menyediakan tenda berkapasitas besar,” jelas Zahirman.

Rencananya, gladi bersih akan dilaksanakan kembali pada Rabu (19/2), di mana para KDH akan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Kegiatan ini bertujuan, untuk memastikan seluruh persiapan pelantikan berjalan dengan baik dan lebih lancar.

(Len /Diskominfo)

Jakarta, Lintasmedianews.com. 

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih, Jon Firman Pandu dan H. Candra, berkumpul di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Selasa 18/1 2025  untuk mengikuti gladi kotor menjelang pelantikan resmi pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan aparat kepolisian guna memastikan prosesi pelantikan berjalan lancar dan tertib.

Gladi kotor yang dipimpin oleh Staf Khusus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan ini melibatkan pelatihan baris-berbaris, mulai dari sikap sempurna, jalan di tempat, hingga berjalan dengan tangan mengepal sebagai simbol kesiapan memimpin daerah masing-masing. Pelantikan serentak ini merupakan yang pertama kali diadakan secara nasional, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan keseragaman dalam proses transisi kepemimpinan daerah.

Dalam wawancara usai mengikuti gladi, Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu, yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Candra, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat atas penyelenggaraan kegiatan ini. “Ini merupakan pengalaman pertama bagi kami, dan sangat luar biasa karena sebelumnya pelantikan kepala daerah tidak pernah dilakukan secara serentak seperti ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Jon Firman Pandu juga menegaskan bahwa dirinya bersama H. Candra siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari aspek fisik, mental, maupun spiritual. Ia menambahkan bahwa setelah resmi dilantik, pihaknya berkomitmen untuk membangun Kabupaten Solok dengan semangat kebersamaan sesuai dengan tagline mereka, Sejuk dan Damai. “Kami ingin memastikan program-program nasional, khususnya Asta cita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, dapat diimplementasikan di Kabupaten Solok,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok terpilih, H. Candra, menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. “Kami berencana mengadakan retreat khusus untuk kepala OPD agar dapat membangun kekompakan dan sinergi dalam menjalankan program-program strategis bagi masyarakat Kabupaten Solok,” jelasnya.

Setelah dilantik pada 20 Februari 2025, para kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Program ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan para pemimpin daerah dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.(Karta)

Jakarta. Lintasmedianews.com. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok terpilih Chandra melaksanakan kegiatan registrasi dan pemeriksaan kesehatan bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya hasil Pilkada 2024. 

Kegiatan medical chek up atau cek kesehatan ini merupakan rangkaian yang harus dilalui menjelang pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/02/2025) mendatang di Istana Negara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

Bupati Solok terpilih Jon Firman Pandu beserta Wakil Bupati Solok terpilih Candra datang mengenakan kemeja bewarna putih dan celana hitam dengan penuh keakraban ke lokasi pada Minggu (16/02/2025) pukul 08.00 WIB. Sesampainya di lokasi  langsung melakukan registrasi di tempat yang telah disediakan.

Terdapat enam meja registrasi yang dikelompokkan berdasarkan wilayah. Pemeriksaan hari ini digelar dalam tiga sesi untuk 239 kepala daerah terpilih.

Sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, sementara sesi kedua dimulai pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Berikutnya, sesi ketiga atau terakhir dimulai pukul 13.00-15.00 WIB.

Hingga hari ini terdata sekitar 239 orang kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. 

Pada kesempatan tersebut, Jon Firman Pandu - Chandra menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih tahun 2025. 

"Kegiatan medical check up ini merupakan rangkaian yang harus dijalani sebelum dilaksanakan pelantikan secara serentak nantinya, Insya Allah kami siap," ungkap Jon Firman Pandu di sela-sela kegiatan.

Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pada Senin (17/02/2025). Masih terdapat sebanyak 242 orang kepala daerah beserta wakilnya yang akan menjalankan proses cek kesehatannya besok.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan pada  tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gladi bersih pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara Jakarta (karta).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pada Jumat (7/2) meminta Gusmen, sapaan akrabnya Menteri sosial Syaifullah Yusuf, untuk menjadi narasumber peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari mendatang.  

Firdaus mengungkapkan bahwa peringatan HPN SMSI akan dipusatkan di Jurnalistik Boarding School, Kota Cilegon. Sementara itu, seluruh anggota SMSI di provinsi, kota, dan kabupaten akan mengikuti peringatan secara daring, yang ditandai dengan pemotongan tumpeng secara serentak di masing-masing daerah.  

"SMSI akan menperingati HPN tahun ini secara sederhana dan  akan berlangsung secara nasional dengan simbolisasi pemotongan tumpeng, yang akan diikuti oleh provinsi, kota, dan kabupaten yang menjadi bagian dari SMSI," ujar Firdaus.   

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasinya atas undangan SMSI untuk hadir dalam peringatan HPN. Namun, karena agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, ia mendelegasikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk hadir mewakili Kemensos dalam acara tersebut.  

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.  

"Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos), Mira Riyati Kurniasih, turut menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif SMSI.  

"SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan upaya ini akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjuangan bersama," ujar Agus Jabo Priyono. ***