Jakarta, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi dengan meraih nilai BB (Sangat Memuaskan) atas  penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2024.

Perolehan ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan pasalnya selama setelah beberapa tahun terakhir SAKIP Padang Pariaman berada pada posisi Nilai B. Raihan ini menambah daftar panjang penghargaan untuk Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Suhatri Bur Rahmang. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang MM, yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB RI) Abdullah Azwar Anas, pada acara SAKIP Award di Ball Room Birawa Hotel Bidakara Jakarta pada Rabu, 2/10/2024.

Didampingi Asisten Adm. Umum Fakhriyeti, Kepala dinas Kominfo Zahirman, Kepala Bapelitbangda Azwarman, Inspektur Hendra Aswara, dan Kabag Organisasi Ali Mustafa, Bupati Rahmang menyampaikan rasa bangganya atas perolehan SAKIP Award ini. 

Dirinya menyebutkan capaian kita hari ini, tak terlepas dari dukungan dan kerja keras semua pihak, unsur Perangkat Daerah, doa dan dukungan masyarakat, sehingga Padang Pariaman terima penghargaan ini.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak, atas dukungan kerja kerasnya sehingga meraih penghargaan ini" sebutnya dengan semangat sesaat setelah menerima penghargaan tersebut.

Lebih lanjut Rahmang menyebutkan bahwa penghargaan ini tidak didapat dengan mudah, karena perlu keseriusan dan kerja keras semua Pihak. 

"Dan inilah salah satu bukti keseriusan Kita bersama di Padang Pariaman, saling bekerjasama, saling memberikan masukan dan pendapat terbaik, sehingga meraih Sakip Award dengan Predikat BB (sangat memuaskan)" sebutnya 

 Penghargaan ini diberikan kepada Padang Pariaman sebagai satu satunya Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menerima SAKIP Award 2024. Dirinya menegaskan, SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

“Dengan peningkatan nilai SAKIP ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas dan transparan,” ujarnya.

Dia menambahkan Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya mengalami tren peningkatan yang signifikan, disebutkannya tahun 2021 nilai Implementasi SAKIP Kita diangka 65,80, untuk tahun 2022 naik diangka 68, 86, sedangkan tahun 2023 naik menjadi 69,19 namun masih dinilai B, dan Alhamdulillah untuk tahun tahun 2024 ini kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai 71.05 di nilai BB.

"Saya berharap untuk tahun 2025 Padang Pariaman bisa mempertahankan dan berkomitmen untuk peningkatkan menjadi nilai A, tentunya semua itu harus menjadi komitmen Kita bersama" Tutupnya  (humas/len)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Dalam memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke-79 tahun yang jatuh tanggal 1 Oktober 2024, pekerjaan rumah (PR) Pemprov adalah membumikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam mewarnai semua program dan kegiatan di jajaran Pemprov Sumbar. 

"Ini PR penting bagi Pemprov dalam Hari Jadi Provinsi ini. Semua program Pemprov harus dipastikan disentuh dengan pendekatan ABS-SBK. Sebab itulah yang membedakan Sumatera Barat dengan provinsi lain. Apalagi filosofi ABS-SBK itu sudah termaktub dalam UU No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat," kata Ketum LKAAM Sumbar Prof. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati, Selasa (1/10/2024) di Padang. 

Menurut Fauzi Bahar, sentuhan ABS-SBK akan terasa jika Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilibatkan dalam pembahasan program kegiatan yang direncanakan. LKAAM dan MUI tidak diikutkan dalam seremonial pelaksanaan kegiatan saja.

Ketika ditanya dalam program apa saja pelibatan LKAAM dan MUI, Fauzi Bahar mengatakan tentunya disemua perencanaan yang ada. Tidak saja bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga dalam bidang pemberdayaan desa/nagari, olahraga, penanggulangan kebencanaan, perekonomian, perdagangan dan bahkan juga dalam perencanaan fisik yang tentunya akan bersentuhan nantinya dengan masyarakat. 

Sepanjang LKAAM dan MUI tidak dilibatkan tentu sentuhan ABS-SBK itu tidak dapat dipastikan ada dalam program kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar. Padahal sesuai UU No. 17 Tahun 2024 dinyatakan bahwa ABS-SBK itulah filosofi masyarakat Sumatera Barat dan itu pula yang membuatnya berbeda dari provinsi lain.

Sebagai contoh yang nyata adalah maraknya perilaku kenakalan remaja seperti tawuran, judi online, Narkoba dan LGBT akhir-akhir ini. Ini tidak bisa diberantas dengan pendekatan hukum formal atau peraturan yang ada saja. Harus ada sentuhan ABS-SBK dalam setiap program pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Nah, disinilah peran LKAAM dan MUI secara kelembagaan berperan membantu perencanaan program yang akan dilaksanakan. 

"Kita di LKAAM tidak kekurangan orang atau sumberdaya dibidang pendidikan dan adat. Begitu juga di MUI banyak yang ahli pendidikan dan agama. Kita di LKAAM kekurangan dukungan yang maksimal untuk melaksanakan kegiatan, dan tidak pula dilibatkan dalam perencanaan program pemerintah. Ini tentu sangat disayangkan," kata Ketum LKAAM Prof. Dr. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati.

Karena itu dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-79 ini, Fauzi Bahar meminta perenungan kepada semua pihak, Pemprov dan DPRD, sejauh mana program Pemprov telah disentuh oleh filosofi ABS-SBK sebagaimana yang diharapkan oleh UU No.17 Tahun 2022 dan tentunya juga harapan masyarakat. 

"Sudah tidak terhitung anak kemenakan kita yang diterkam srigala penyakit masyarakat yang bernama narkoba, judi online, LGBT dan tawuran, apa kita masih juga berpangku tangan? Apakah kita sibuk beretorika madani saja? Kami melihat dengan sentuhan ABS-SBK bisa dijadikan obat untuk penyakit masyarakat yang sudah menahun ini. Ayo bersama-sama untuk kebaikan provinsi yang kita sangat cintai ini," kata Fauzi Bahar, yang baru saja bermenantu ini.

Untuk bisa berkegiatan, lembaga LKAAM dan MUI tentu harus dibarengi dengan anggaran. Organisasi seperti Pramuka, KONI dan PMI selalu mendpat dianggarkan pemerintah, kenapa LKAAM dan MUI tidak bisa diperlakukan dalam bantuan anggaran ini.

"Jika Ninik Mamak dan Ulama dilibatkan dalam program pemerintahan, dan didukung dengan anggaran, maka pasti beban pemerintahan dalam membangun negeri akan terbantu. Ini tidak saja di tingkat provinsi tetapi hendaknya di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Jadi Gubernur dan Bupati/Walikota wajib ada keberpihakan kepada LKAAM dan MUI jika kita masih mengakui negeri ini filosofinya ABS-SBK," kata Prof Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati.

Provinsi Sumatera Barat merayakan Hari Jadi setiap tanggal 1 Oktober. Penetapan tanggal itu melalui proses yang panjang dan akhirnya disepakati terbentuknya Keresidenan Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi. (*)

Sejumlah Empat Puluh orang pelajar dan Kepala Sekolah serta para   orang tua  ikut juga  penitipan anak ( Day Care)  yang tergabung d Tiga Sekolah TK Islam Syofia  berkunjung ke obyek wisata Pulau Seribu Sabtu s/d Senin ( 14 /09-16/09-24).       

 Dimana rombongan tiga sekolah TK Islam Syofia tersebut adalah dalam rangka sosialisasi serta  merajut ajang silaturahmi antar sekolah dengan mengunjungi obyek wisata Pulau Seribu yang berlangsung selama tiga hari dan nginab di Home Stay Pulau Lancang,Kecamatan Pulau Seribu ,Sabtu,Minggu dan Senin ( 14/09-24 s/d 16/09_24).                       

Adapun  Tiga Sekolah Taman Kanak -Kanak ( TK) dibawah naungan Yayasan Sjofia selaku Pimpinannya Dra.Hj.Azizah Thaha asal Padang Jopang, Limapuluh Kota  .TK itu masing masing adalah TK Sjofia Bojong ,Depok TK Islam Sjofia Serenseng Jakarta Selatan dan TK Islam Shofia Raudhatul Athfal .     Namun ,menurut Azizah sebutan akrabnya  Icah katanya ,acara ini  digelar adalah tak lain dan tak bukan intinya adalah merajut silaturahmi sekaligus  bersosialisasi.

Juga acara ini dimeriahkan dengan Karoke dan selingan digelar pula    saling tukar kado serta doorprize.demikian  Icah mantan pejabat Dinas Perhubungan DKI diera orba yang selalu gigih berjuang demi Yayasan miliknya sehingga namanya  Yayasan tersebut diberi nama Sang Ibu Almarhumah ( Herym)

Jakarta. Lintasmedianews com

 Wali Kota Solok Zul Elfian Umar menerima penghargan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Sabtu (07/09/24) di Ballroom JIExpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jl. H. Benyamin Suaeb, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Wako Zul Elfian Umar mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena Kota Solok berhasil memperoleh Piala WTN 2024. Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kita lakukan dalam tata kelola transportasi di Kota Solok.

" Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan," sebut wako.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam memberikan manfaat transportasi yang baik bagi masyarakat.

"Secara konsisten kami memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha suatu penghargaan prestise untuk pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Menhub.

WTN ini juga sebagai upaya peningkatan layanan transportasi di daerah agar terus mendukung mobilitas masyarakat yang memadai serta mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Penghargaan ini sebagai manifestasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi. Kami melihat bahwa, banyak daerah yang antusias melakukan pengembangan inovasi dan upaya-upaya, memberikan suatu pelayanan bagi masyarakat. Selamat untuk pemerintah daerah," jelasnya.

Dari hasil penilaian ditetapkan 76 provinsi, kota serta kabupaten mendapatkan penghargaan yang terdiri dari dua kategori penghargaan, yakni Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Piala Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Piala Wahana Tata Nugraha diberikan kepada 61 kota/kabupaten, dengan rincian Kota Raya (5 kota/kabupaten), Kota Besar (6 kota/kabupaten), Kota Sedang (23 kota/kabupaten), dan Kota Kecil (27 kota/kabupaten). Sedangkan Piala WTN Wiratama diberikan ke 15 provinsi.(T/K)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali raih penghargaan bergengsi kategori Platinum dari Anugerah Pandu Negeri 2024.dari Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG).

Penghargaan dengan kategori tertinggi yaitu Platinum ini diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, pada acara puncak Anugerah Pandu Negeri yang dilaksanakan di GrandBallroom Hotel Arya Duta menteng Jakarta pada Kamis (05/09).

Bupati Suhatri Bur menyebutkan tentu untuk mendapatkan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  dinyatakan memenuhi kualifikasi dari beragam penilaian yang sudah ditentukan. 

Diantaranya ialah aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta hasil transformatif dan inovatif. Selain itu katanya tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi juga menjadi bagian dari evaluasi.

"Alhamdulillah upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menghadirkan layanan Publik yang berkualitas untuk masyarakat kembali diganjar dengan penghargaan ini. Tentu penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang kita lakukan bersama sama," tutur Bupati yang akrab disapa Acak ini, sesaat setelah menerima penghargaan.

Lebih lanjut Suhatri Bur menyebutkan dari 514 Kabupaten/kota se Indonesia hanya tiga kabupaten/kota yang meraih kategori bergensi Platinum ini, salah satunya Kabupaten Padang Pariaman.

"Pokoknya hanya tiga kabupaten yang menerima penghargaan Platinum itu yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Padang Pariaman, dan satu kotamadya, yakni Kota Badung." Sebut nya dengan semangat 

Suhatri Bur Pun tak urung menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada semua pihak, jajaran Perangkat Daerah, seluruh masyarakat Padang Pariaman ranah dan rantau yang terus mensupport pemerintah Padang Pariaman sehingga Kita diganjar penghargaan ini.

"Saya dedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Padang Pariaman' tutupnya

Penghargaan itu diperoleh Suhatri Bur dari Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG), di bawah Dewan Pembina Boediono Wakil Presiden periode 2009-2014. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, serta disponsori oleh IICD, PT. Citra Negeri Amanah, KAKI, Prodia serta LKBN Antara. 

Kata Ketua IIPG Sigit Pramono dan Penasehat IIPG Rudiantara, menyatakan jika pemberian anugerah ini diberikan hanya kepada daerah yang sudah melakukan tata kelola atau governance pelayanan publik yang baik. "Kita mendorong bagi seluruh daerah yang inovatif," begitu ucapnya

Pada kesempatan tersebut Menteri Anas mengapresiasi gelaran Anugerah Pandu Negeri yang menjadi ajang penilaian praktik governansi secara rutin setiap tahunnya. Anas sekaligus mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang menerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian praktik dan tata kelola governansi terbaik. 

Untuk diketahui Anugerah Pandu Negeri adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang berhasil melaksanakan praktik kinerja dan governansi yang baik di daerahnya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Periode 2009 – 2014 sekaligus Ketua Dewan Penasihat IIPG Boediono; Ketua Umum IIPG Rudiantara; Inisiator IIPG (Ketua Umum IICD-IIPG 2012-2024) Sigit Pramono; Direktur Pelaksanaan IIPG Irham Dilmy; serta segenap tamu undangan lainnya.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan hunian tapak ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hunian tapak ramah lingkungan tersebut berupa rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tipe 36 yang dibangun menggunakan solusi bata interlock, dari semen hijau yang ramah lingkungan. 

Bata interlock merupakan produk hasil applied research dengan mekanisme kerja bata yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

Penggunaan bata interlock memberikan banyak keuntungan dibandingkan material konvensional dalam pembangunan rumah, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian. 

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan bata interlock juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian. 

Bata interlock juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

Selain rumah contoh, SIG juga mengaplikasikan solusi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti solusi beton untuk perbaikan jalan dalam semalam, beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. 

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut dihadapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyambut posiitif inovasi semen hijau dari SIG sebagai bagian dari perjalanan transformasi BUMN, sekaligus kontribusi nyata BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. 

“BUMN berkomitmen untuk terus menjaga lingkungan Indonesia termasuk dengan menciptakan semen hijau oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Inovasi semen hijau SIG saat ini telah mampu menekan tingkat emisi hingga 38% dibandingkan semen konvensional,” kata Erick Thohir. (*)

JAKARTA,LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menandatangani  nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Mohammad Reza Ebrahimi. 

Penandatanganan MoU berlangsung di Kantor Kedutaan Besar Republik Islam Iran  Jl. HOS Cokroaminoto No. 110 Menteng, Jakarta, Senin pagi (12/8/2024).  

Kedua belah pihak menandatangani dokumen MoU, saling tukar dokumen, bersalaman, dan diwarnai tepuk tangan para pihak yang hadir. 

“Kami senang sekali bisa menandatangani MoU bersama SMSI hari ini. Rencana kerja sama dengan SMSI sudah kami bahas bersama beberapa bulan lalu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan bersama untuk kerja sama dalam banyak hal,” kata Konselor Kebudayaan Mohammad Reza Ebrahimi beberapa menit menjelang menandatangani MoU. 

Firdaus juga menyampaikan terima kasih atas penandatanganan nota kesepahaman. Dengan ditandatanganinya MoU, kita sudah bisa mulai bekerja sama di bidang media. 

“Kita bisa melakukan pertukaran wartawan antara Iran- Indonesia. Kita bisa juga saling belajar mengelola media. Kami siap menerima wartawan atau pengusaha media dari Iran untuk saling tukar pengalaman,” kata Firdaus. 

Setelah ditandatangani nota kesepahaman tersebut, akan dibuat program dan road map kerja sama. Apa saja yang perlu dipublikasikan tentang Iran, tokoh Iran, orang Iran, dan kebudayaannya, akan menjadi perhatian SMSI. 

Bahkan pihak SMSI, seperti yang disampaikan Dr Retno Intani, M.Sc yang membidangi urusan luar negeri SMSI,  menginginkan program apresiasi film-film Iran, memutar film Iran di Indonesia. 

Ebrahimi menyambut baik gagasan pemutaran film-film Iran yang merupakan bagian dari kebudayaan Iran.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS,COM

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan Kongres Luar Biasa (KLB) PWI akan digelar Agustus ini di Jakarta. Semua PWI Provinsi sebagai pemilik suara diminta mempersiapkan diri.

"Panitia KLB PWI sudah ditetapkan dalam rapat bersama Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan. Mantan Ketua PWI DKI Jakarta, Bang Marah Sakti Siregar, yang juga Ketua Komisi Pendidikan PWI Pusat, diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana," kata Zulmansyah Sekedang, Senin (12/8/2024).

Tema KLB PWI yang diangkat adalah "Menjaga Marwah Organisasi dan Menegakkan Integritas Wartawan", dan KLB PWI direncanakan akan berlangsung dalam satu hari atau maksimal dua hari.

Kata Zulmansyah, dengan diselenggarakannya KLB PWI, tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Plt Ketua Umum PWI yang diamanahkan Dewan Kehormatan selesai sudah. 

Sesuai Surat Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 53 tanggal 16 Juli 2024 lalu, ada dua tugas yang diamanahkan kepada Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang setelah Hendry Ch Bangun (HCB) diberhentikan dari anggota PWI. 

Dua tugas itu adalah menggelar Rapat Pleno Penunjukan Plt Ketum PWI, dan selanjutnya menggelar KLB PWI berdasarkan ketentuan PRT PWI Pasal 10 ayat 7.

"KLB PWI berdasarkan PRT PWI pasal 10 ayat 7 itu tidak memerlukan usulan dua pertiga PWI provinsi. Berapa pun PWI provinsi yang hadir, sah dan konstitusional KLB PWI," tegas Zulmansyah, yang pernah menjabat Ketua PWI Riau dua periode.

Sementara itu, Ketua Pelaksana KLB PWI Marah Sakti Siregar menjelaskan, kepanitiaan KLB yang sudah terbentuk terdiri dari pengurus PWI Pusat, PWI DKI Jakarta, dan PWI Banten. Juga ada senior-senior wartawan mantan pengurus PWI Pusat.

Dalam KLB PWI, nantinya akan diundang ketua atau pengurus harian PWI provinsi sebagai peserta serta ketua atau anggota DKP sebagai peninjau.

Marah Sakti menegaskan, KLB PWI ini merupakan aspirasi banyak wartawan senior di Jakarta yang pernah menjadi pengurus PWI Pusat. Juga berdasarkan permintaan PWI provinsi seperti PWI Jatim, PWI Jabar, PWI Riau, PWI DKI, Jakarta dan lain-lain.

"Semua pihak ingin masalah di PWI selesai tuntas. KLB Inilah jawabannya. Karena itu diharapkan semua PWI provinsi sebagai mandataris pemilik suara, dapat hadir mengikuti KLB PWI," tutup Marah Sakti. (rls) 

Jakarta, Lintasmedianews.com

Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi memberikan amanah kepada pasangan Ramadhani Kirana Putra dan Suryadi Nurdal sebagai bakal calon (bacalon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok untuk maju dalam Pilkada 27 November mendatang.

Penyerahan amanah ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) sebagai bentuk dukungan Golkar kepada pasangan tersebut pada Kamis (1/8/2024).

Surat keputusan ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Ramadhani Kirana Putra. Turut hadir Ketua DPW Nasdem Provinsi Sumbar Fadly Amran, Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat,H. Khairunas, Anggota DPR RI terpilih Zigo Rolanda.

Setelah melalui proses mekanisme partai yang cukup panjang hingga ke pusat, Golkar meyakini pasangan Bacalon Wali Kota/Wakil Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra/Suryadi Nurdal mampu membawa kemajuan bagi masyarakat dan daerah Kota Solok ke depan,” ujar Ahmad Doli Kurnia.

Waketum Golkar menambahkan bahwa keyakinan tersebut membuat Golkar mulai dari DPD Kota Solok hingga DPD Provinsi Sumbar memilih untuk mengusung pasangan Ramadhani-Suryadi Nurdal dalam Pilkada Kota Solok. 

“Hari ini (Kamis, red) sesuai amanah DPP, saya menyerahkan SK partai sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ramadhani-Suryadi Nurdal untuk maju dalam Pilkada Kota Solok,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa dukungan Golkar tidak hanya sebatas penyerahan SK semata, tetapi Golkar bersama kadernya siap berjuang demi mencapai kemenangan bagi pasangan ini demi kemajuan masyarakat dan daerah Kota Solok menuju arah yang lebih baik.

Selain itu, Ia juga menyampaikan harapan agar terjalin rasa kebersamaan antara Golkar dengan pasangan Ramadhani-Suryadi Nurdal dalam membangun Kota Solok ke depan.

Selain Golkar, dukungan terhadap pasangan Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal juga datang dari Partai Nasdem dan Gerindra dan PKS yang telah menyatakan siap memenangkan Pilkada bersama masyarakat Kota Solok.

Sementara itu, Ramadhani Kirana Putra menegaskan bahwa dukungan ini merupakan suatu amanah baginya.

Ia menekankan bahwa dukungan partai bukan hanya sekadar untuk meloloskan dirinya maju dalam Pilkada, tetapi juga menjadi energi bagi dirinya dalam membangun dan memajukan masyarakat serta daerah Kota Solok sebagaimana yang diharapkan banyak pihak.

 “Dukungan partai juga menjadi energi bagi dirinya dalam membangun dan memajukan masyarakat serta daerah Kota Solok seperti yang diharapkan banyak pihak,” tutupnya. ( karta)

Lintasmedianews.com

Firdaus terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat periode 2024-2029 dalam Kongres II yang digelar usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 SMSI, 31 Juli 2024 dini hari.

Firdaus akan menjabat sebagai Ketua SMSI untuk periode lima tahun ke depan. Selama masa jabatannya, ia berencana untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis sebelumnya dan menginisiasi berbagai inovasi untuk menghadapi tantangan di era digital.

Dalam menyusun kepengurusan SMSI Pusat 2024-2029, Firdaus sebagai Ketum terpilih akan dibantu oleh formatur yang terdiri dari Makali Umar, Retno Intani, Yono Haryono dan Lesman Bangun.

Kongres II SMSI 2024 diharapkan menjadi momentum bagi media siber Indonesia untuk semakin solid dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi. Dukungan penuh dari anggota dan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat posisi SMSI dalam industri media nasional. 

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI),Kamis (25/7) mengeluarkan surat keputusan  kepada bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati peserta Pemilukada Meranti 2024.

Surat keputusan yang di serahkan oleh ketua Kaesang Pangarep selalu ketua umum DPP PSI pusat itu di di tujukan kepada bakal calon Bupati Drs Masrul Kasmy  dan calon wakilnya Basiran SE MM.

Surat keputusan DPP PSI tersebut bernomor  161/SK/DPP/2024. *Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

Dan surat keputusan tersebut diserahkan di kantor DPP PSI Jakarta Pusat oleh:Ketua Umum Kaesang Pangarep dan di dampingi sekjen Raja Juliantoni yg juga Wamen ATR/BPN dan Pengurus Pusat lainnya. 

Selanjutnya,Dengan di keluarganya surat keputusan pasangan calon tersebut,Sebagai bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati (Drs H Masrul Kasmy-Masiran) diberi tugas untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran pengurus tingkat, DPD, DPC hingga ranting PSI yang ada di kepulauan Meranti.

Selain itu, Masrul Kasmy dan Basiran juga diharapkan untuk melakukan komunikasi politik dengan jajaran partai-partai pengusung lainya untuk menggalang koalisi hingga memenuhi syarat pendaftaran calon Kepala Daerah (cakada) serentak pada pilkada serentak 2024 tahun ini.

Dan berikut ini isi surat keputusan DPP PSI pusat bunyinya.1.Dewan pimpinan pusat memberikan persetujuan untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan Meranti yakni Sebagai Calon Bupati H Masrul Kasmy dan Basiran sebagai Calon wakil bupati.

Meminta kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti harus melakukan kordinasi aktif dengan bakal calon dan tim.pemenangan.

Dan yang ketigaengintruksokan kepada jajaran pengurus DPD dan DPC PSi kabupaten kepulauan Meranti untuk mendukung sepenuhnya kepada H Masrul Kasmy dan Basiran sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di pilkada tahun 2024 ini.

Sementara H Masrul Kasmy Bakal Calon Bupati Kepulauan Meranti dalam keterangan singkatnya menyampaikan ucapan syukur Alhamdulillah atas terbitnya surat keputusan yang langsung di sampaikan oleh ketua umum DPP PSI Kaesang Pangarep.

Alhamdulillah,Hari ini kita telah di beri amanah dan mendapatkan surat keputusan dari DPP PSI sebagai calon Bupati bersama Basiran sebagai calon wakil bupati di Pemilukada Meranti 2024 ini.

Dan surat keputusan DPP PSI ini akan kita jadikan langkah awal untuk melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai guna mendapatkan dukungan kursi.(Nina/rls).

Jakarta, Lintasmedianews.com

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (24/7/2024), mengadakan Rapat Pleno yang berlangsung sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT) PWI. Rapat ini menghasilkan beberapa keputusan penting terkait konflik internal yang tengah melanda organisasi itu saat ini.

Dalam rilis yang diterima redaksi Rangkiang Nagari.com, Rabu malam, rapat memutuskan tiga poin penting.

Pertama, rapat pleno yang diperluas tersebut menunjuk Zulmansyah Sekedang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat. Penunjukan ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan-keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, Plt Ketua Umum Zulmansyah Sekedang diberi mandat untuk menyiapkan dan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB ini diharapkan dapat memilih Ketua Umum definitif PWI Pusat dalam kurun waktu paling lambat enam bulan sejak penunjukan ini dilakukan.

Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan penyelesaian konflik internal secara cepat dan tepat.

Ketiga, rapat pleno juga memutuskan agar Plt Ketua Umum melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kantor atau Sekretariat PWI Pusat. Langkah ini diperlukan guna menunjang tugas-tugas organisasi sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Rapat Pleno PWI Pusat ini diharapkan mampu mengakhiri kisruh internal yang terjadi. Serta membawa kembali stabilitas serta kepercayaan di dalam tubuh organisasi wartawan terbesar di Indonesia ini.

Keputusan-keputusan ini diambil dengan harapan besar agar PWI Pusat dapat kembali fokus pada visi dan misinya dalam meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan para wartawan di Indonesia. (*/B)

Lintasmedianews.com,JAKARTA

 Presiden Joko  Widodo (Jokowi) membuka secara resmi pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI APKASI Tahun 2024, APKASI Otonomi Expo 2024 dan APKASI Procurement Network 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (10/07/24). Dalam kegiatan itu, dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Bupati se-Indonesia dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI yang selalu memberikan perhatian kepada APKASI dan selalu berkenan hadir dalam setiap kegiatan besar APKASI. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 12 Juli mendatang.

APKASI direncanakan akan melaksanakan tiga even besar sekaligus, yaitu Rapat Kerja Nasional Tahun 2024, yang akan dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia, selaku anggota APKASI. APKASI Otonomi Expo 2024, yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Kementerian, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional. Dan APKASI Procurement Network 2024, yang diikuti oleh Perusahaan Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah yang produknya terdaftar dalam katalog LKPP.

“Tujuan dilaksanakannya Rakernas APKASI 2024 selain mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan Arah Kebijakan Program Kerja APKASI Tahun 2025, juga akan menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI. Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2024 bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, aneka komoditi dan peluang investasi,perdagangan dan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian daerah,” kata Ketua APKASI yang juga sebagai Bupati Dharmasraya.

Sutan Riska juga melaporkan kepada Presiden bahwa even APKASI Procurement Network 2024 yang diselenggarakan secara berkala ini, bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang atau jasa pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan dukungan APKASI dalam mewujudkan Gerakan Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri.

Kata Sutan Riska lagi, selama dua periode masa pemerintahan, Presiden dan jajaran telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan. Komitmen Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penerapan e-government telah berhasil mengurangi waktu dan biaya. Dalam mengefektifkan serta mengefisiensikan pengurusan layanan publik di berbagai daerah.

Selain itu, Program sosial yang dijalankan oleh Bapak Presiden, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial telah memberikan manfaat nyata bagi akses-akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat miskin. Semuanya telah dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

Masih terngiang diingatan kita, betapa terpuruknya sendi-sendi perekonomian kita pada saat pandemi covid 19 melanda Indonesia dan dunia. Namun, dengan kebijakan yang Bapak Presiden Jokowi implementasikan bersama segenap jajaran melalui tag line “recover together, recover stronger”, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, perekonomian Indonesia kembali menguat. 

“Kami juga merasakan, bahwa kita telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan/irigasi,pembangkit tenaga Listrik dan sarana  prasarana perkeretaapian, jalan nasional dengan Panjang lebih dari 5.500 km, telah berhasil diselesaikan dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.

APKASI sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masif yang Bupati bangun, tidak sekedar dilihat dalam bentuk fisiknya saja. Tapi efek ganda (multiflier effect) yang akan muncul seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi di daerah semakin menggeliat, terlebih kebijakan bapak Presiden yang menaikkan dana desa serta dukungan pengembangan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.

“Kami sangat setuju dengan apa yang pernah Bapak sampaikan bahwa membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang Bapak canangkan juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. IKN akan menjadi Pusat Pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis dikawasan Tengah dan Timur,” beber nya lagi.

Berbagai pencapaian pembangunan yang telah diupayakan dan dihasilkan oleh Presiden, APKASI mengucapkan terima kasih dan memberikan apreasiasi yang setinggi-tingginya karena telah menghasilkan pondasi yang kuat menuju Indonesia Emas, Indonesia maju tahun 2045. 

“Atas berbagai capaian tersebut, kami para Bupati yang berhimpun di APKASI tidaklah berlebihan memberikan gelar sebagai “Bapak Pemerataan Pembangunan Daerah”. Untuk itu, ijinkan kami selaku Ketua Umum APKASI mewakili para Bupati seluruh Indonesia  menyematkan Medali Penghargaan kepada Bapak Presiden sebagai “Bapak Pemerataan Pembangunan Daerah”,” pungkas Sutan Riska.

Sedangkan menurut Presiden, periode tersebut adalah masa yang penuh dengan tantangan mulai dari krisis kesehatan global, geopolitik global, fluktuasi harga minyak dan pangan, serta masalah lingkungan seperti gelombang panas dan fenomena iklim El Nino. “Kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama tahun 2024,” kata Presiden. 

Presiden juga menyebut bahwa meski menghadapi masa yang sangat sulit, pemerintah dapat mengendalikan inflasi yang tercatat hanya 2,5 persen pada Juni 2024. Selain Kepala Negara juga menjelaskam terkait peringkat daya saing Indonesia yang naik di angka 27 di antara negara-negara di dunia. Kenaikan  ini menjadi kenaikan yang tertinggi. Selain Presiden pun menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, untuk menghadapi persaingan antarnegara yang makin ketat. 

“Negara cepat yang akan mengalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu dalam pelayanan publik, dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu,” terang Presiden.

Presiden mengajak para kepala daerah untuk mengembangkan potensi lokal, mulai dari pangan, energi, industri, teknologi, hingga pariwisata. Selain itu, Presiden memberi contoh Butan dan Maldives sebagai negara yang berhasil menarik wisatawan berkualitas tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kearifan lokal, serta di Afrika dengan wisata alam liarnya yang menawarkan pengalaman safari autentik.

"Kita ini punya semuanya, punya komodo, di Banyuwangi ada melihat banteng, ada badak, ada orangutan, gimana mengemas ini, daerah bisa mengemas ini menjadi sebuah pendapatan, penerimaan bagi daerah. Di Afrika ini bisa menghasilkan 196 triliun per tahun mengurus masalah itu," jelasnya.(elda)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. 

Acara yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran kabinet itu berlangsung di gedung Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024). 

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 disampaikan langsung Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun kepada Presiden Joko Widodo. 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban. 

"Sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban menggunakan, menjalankan, dan mempertanggung jawabkan APBN dan APBD secara baik," ujarnya. 

Presiden Jokowi juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki prosedur birokrasi yang rumit serta berharap reformasi struktural terus dilanjutkan agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada hasil. 

Lebih lanjut Jokowi meminta kepala daerah tetap menjaga inflasi di setiap daerah, dan menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap rekomendasi BPK agar pengelolaan APBD dan APBN semakin baik. 

"Disaat pertumbuhan ekonomi global melambat karena krisis ekonomi dan geopolitik, kita patut bersyukur tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen di kuartal pertama, oleh karena itu kita harus fokus dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun yang membawa kemajuan bagi negara ini," jelasnya.

Usai kegiatan, Plt Bupati Asmar menyatakan akan menindaklanjuti arahan Presiden RI. Disamping itu rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan juga menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Tentu kita akan menindaklanjuti apa menjadi arahan dan perhatian Bapak Presiden, sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini," pungkas H. Asmar.

Turut hadir bersama Plt Bupati Asmar dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan. (Nina/rls).

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Polda Sulteng akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka FMI dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

“Benar Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali ,” jelas Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas AKBP Sugeng Lestari di Palu saat menjawab konfirmasi media melalui pesan whatsapp, Jumat (05-07-2024)

Tersangka dipanggil dan diperiksa Rabu (03-07-2024) yang lalu, setelah diperiksa FMI langsung ditahan, ungkapnya

“Penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka FMI untuk 20 hari kedepan, sejak tanggal 3 Juli 2024,” terang Kasubbid Penmas.

"Tersangka FMI telah dipersangkakan penyidik, melanggar pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo. pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana yaitu melakukan tindak pidana pemalsuan surat dana tau menggunakan surat palsu", pungkasnya

Untuk diketahui  kasus ini telah dilaporkan oleh Kuasa Hukum PT. Artha Bumi Minning (ABM) Happy Hayati di Polda Sulteng sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/153/VII/2023/SPKT/Polda Sulteng tanggal 13 Juli 2023

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan akhirnya Polda Sulteng telah menetapkan tersangka atas laporan pidana dugaan pemalsuan dokumen surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1489/30/DBM/2023 yang ditujukan kepada Bupati Morowali.

Penetapan tersangka FMI sendiri tertuang dalam Surat Dirreskrimum Polda Sulteng Nomor : B/256/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 13 Mei 2024.

Diduga tersangka FMI memiliki peran dalam membuat surat palsu dan/atau memalsukan surat atas Surat Dirjen Minerba Nomor 1489 perihal penyesuaian IUP Operasi Produksi tertanggal 3 Oktober 2013. (Megy)

Jakarta Lintasmedianews.com 

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan di Kota Solok dalam rangka penilaian Wahana Tata Nugraha 2024, di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Jl. H. Benyamin Sueb, Kota Baru Bandar Kemayoran Kavling B6, Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Rabu (26/06/24). Turut mendampingi wako, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok, Ikhlas dan Kasat Pol PP Kota Solok, Zulkarnaini.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kota/Kabupaten yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Dalam rangka tahapan kegiatan Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

(WTN) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana diubah dengan PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata

Nugraha, Tim Penilai akan melaksanakan penilaian hasil survei lokasi penilaian yang dilaksanakan pada Bulan Oktober – November 2023 oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk. Sehubungan hal di atas, untuk melengkapi data dan informasi hasil survey dimaksud,

Wali Kota Solok secara langsung menyampaikan paparan kondisi penyelenggaraan transportasi perkotaan kepada Tim Penilai yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Korps Lalu Lintas Polri, akademisi dan pengamat transportasi yang telah ditetapkan.

Untuk di Provinsi Sumatera Barat, hanya lima daerah yang masuk  nominasi dan melakukan presentasi untuk meraih Wahana Tata Nugraha 2024 yakni Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar 

Dalam presentasi itu, Wako Solok memaparkan secara rinci 5 Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Sarana Transportasi Darat, Bidang Prasarana Transportasi Darat dan Bidang Umum. 

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan turunannya dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5895 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha. 

Adapun penjelasan setiap sub bidang sebagaimana berikut :

A. BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Ruas jalan Terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu:

a. Kota Kecil 4 (empat) Ruas Jalan;

b. Kota Sedang 6 (enam) Ruas Jalan;

c. Kota Besar 8 (delapan) Ruas Jalan; dan

d. Kota Raya 10 (sepuluh) Ruas Jalan.

Aspek Penilaian ruas jalan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan penetapan ruas jalan menurut statusnya;

b. Geometrik jalan;

c. Kecepatan rata-rata;

d. V/C ratio;

e. Permukaan badan jalan;

f. Trotoar ramah disabilitas;

g. Drainase;

h. Pemanfaatan ruang milik jalan (rumija);

i. Data identifikasi lokasi rawan kecelakaan (LRK) dan

penanganannnya; dan

j. Persimpangan terdiri atas derajat kejenuhan, tundaan, atrian di simpang dan kapasitas simpang.

2) Perlengkapan jalan

Terdiri dari :

a. Marka tepi;

b. Marka pembagi jalur;

c. Keberadaan dan kondisi rambu lalu lintas;

d. Fungsi rambu lalu lintas;

e. Keberadaan dan kondisi rambu APILL;

f. Fungsi rambu APILL; dan

g. Keberadaan dan kondisi alat penerangan jalan.

3) Fasilitas pejalan kaki

Terdiri dari :

a. Zebra cross;

b. Pelican cross; dan

c. Jembatan penyeberangan orang (JPO).

4) Penataan fasilitas parkir

Terdiri dari :

a. Ketersediaan dan kondisi marka parkir;

b. Ketersediaan dan kondisi rambu parkir; dan

c. Ketersediaan dan kondisi papan informasi tarif parkir.

B. BIDANG ANGKUTAN JALAN

Bidang Angkutan Jalan terdapat 2 sub bidang yaitu : 

1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Penetapan Trayek;

b. Jam operasional angkutan umum;

c. Load factor angkutan umum;

d. Headway angkutan umum;

e. Seragam pengemudi dan tanda pengenal pengemudi; dan

f. Ketersediaan informasi pelayanan.

2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Terdiri dari :

a. Jumlah kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

b. Tanda uji pada taksi;

c. Kelengkapan sarana taksi;

d. Identitas pengemudi taksi; dan

e. Ketersediaan informasi pelayanan.

C. BIDANG SARANA TRANSPORTASI DARAT

Bidang Sarana Transportasi Darat terdapat 2 Sub Bidang yaitu

1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

b. Kalibrasi alat uji pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;

c. Kendaraan bermotor wajib uji;

d. Kendaraan bermotor yang diuji; dan

e. Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji.

2) Kendaraan Bermotor Umum

Terdiri dari :

a. Kondisi fisik;

b. Persyaratan kendaraan; dan

c. Tanda uji dan tanda trayek.

D. BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

Pada penilaian Bidang Prasarana Transportasi Darat terdapat 3 Sub Bidang yaitu : 

1) Terminal Angkutan Jalan

Penilaian pada terminal angkutan jalan yaitu dikhusus kan pada Terminal Angkutan Jalan Penumpang Tipe C yang terdiri dari :

a. Fasilitas Utama; dan

b. Fasilitas Penunjang.

2) Halte

Penilaian pada Halte terdiri dari :

a. Jenis halte (bus stop dan halte);

b. Fungsi, kondisi dan kelengkapan informasi di dalam halte (rambu petunjuk, nama halte, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk); dan

c. Penempatan halte.

3) Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Intra dan

Antar Moda

E. BIDANG UMUM

Pada penilaian bidang umum terdapat beberapa sub bidang yaitu

1) Inovasi dan Program Unggulan Daerah di Bidang Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Inovasi di bidang lalu lintas;

b. Inovasi di bidang angkutan;

c. Inovasi dibidang sarana;

d. Inovasi dibidang prasarana; dan

e. Inovasi pendanaan di bidang transportasi.

2) Alokasi Anggaran Untuk Transportasi Yang Berkelanjutan

Penilaian terdiri dari :

a. Perbandingan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk bidang transportasi terhadap anggaran dan belanja dareah (APBD);

b. Ketersediaan dokumen rencana induk pengambangan LLAJ/ Tatralok / Masterplan Transportasi; dan

c. Studi/Penelitian lainnya di bidang transportasi.

3) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi

Penilaian terdiri dari :

a. Ketersediaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) / Badan usaha milik daerah (BUMD) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten dibidang transportasi.

4) Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Penilaian pada penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada

sarana dan prasarana transportasi darat.

5) Tertib Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Penilaian pada tertib Masyarakat dalam berlalu lintas berupa kedisiplinan angkutan barang, kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi dan kedisiplinan pengguna kendaraan pribadi (sepeda motor).(T/K)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Stabilitas nasional menjadi kunci dasar pembangunan nasional di segala bidang, termasuk kestabilan ekonomi, politik, dan sosial. 

Organisasi perusahaan pers berharap susunan kabinet pemerintahan baru nanti mampu menjaga stabilitas nasional.

Demikian harapan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus ketika memimpin rapat koordinasi Selasa (2/7/2024), menjelang rapat kerja nasional SMSI, di kantor SMSI pusat Jalan Veteran II, Jakarta. 

Mengapa SMSI yang merupakan organisasi pengusaha pers siber terbesar  ini berharap stabilitas nasional terjaga? 

“Kalau stabilitas nasional sampai terganggu, kinerja ekonomi nasional merosot, tidak ada pertumbuhan, dan belanja iklan media otomatis semakin kecil sehingga perusahaan pers sulit berkembang,” kata Firdaus dalam forum rapat yang dihadiri pengurus SMSI pusat dan daerah. 

Kerena pentingnya stabilitas nasional— setelah puncak pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden— maka selanjutnya diperlukan sosok-sosok pembantu presiden Prabowo Subianto yang mampu menjaga stabilitas nasional. 

“Kami tertarik memilih stabilitas nasional menjadi tema rapat kerja nasional SMSI supaya menjadi semakin kuat kesadaran kolektif dalam menjaring kabinet baru,” tutur Firdaus. 

SMSI tidak menginginkan susunan kabinet baru nanti malah membuat stabilitas nasional terganggu, karena kurangnya kepedulian. (*)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjaga keamanan data nasional di era digital, Relawan Perisai Prabowo menggelar diskusi dengan tema “Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data Nasional”.

Menurut Ketua Divisi Kajian Strategis dan Inovasi Kebijakan DPP Perisai Prabowo Aziz Fauzul Adzim, acara ini akan diadakan pada Jumat, 5 Juli 2024, pukul 14.00 WIB di kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jl Veteran II Jakarta.

Diskusi ini menampilkan dua pembicara utama: Ahmad Jojon Novandri, M.A. Pol., Sekjen DPP Perisai Prabowo, dan Drs. Firdaus, M. Si., Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Keduanya akan mengupas tuntas peran penting yang dimainkan oleh Relawan Perisai Prabowo dalam menjaga keamanan data nasional serta memperkuat demokrasi di era digital yang kian kompleks.

Dalam sesi pertama, dibahas mengenai “Ancaman Siber di Era Digital”. Para pembicara memaparkan berbagai jenis ancaman siber yang dihadapi Indonesia, seperti serangan malware, phishing, dan disinformasi, serta dampaknya terhadap keamanan data nasional dan stabilitas demokrasi.

Pada sesi kedua, “Peran Relawan Perisai Prabowo” menjadi sorotan utama. Ahmad Jojon Novandri menjelaskan strategi dan inisiatif yang dilakukan oleh relawan dalam memerangi ancaman siber. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Perisai Prabowo dengan institusi pemerintah dalam menjaga keamanan data dan integritas informasi.

Sesi ketiga mengangkat tema “Milenial sebagai Agen Perubahan”. Diskusi ini menyoroti bagaimana generasi milenial, terutama yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan data. 

Pembicara menekankan pentingnya pemberdayaan milenial untuk menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media siber.

Selanjutnya, dalam sesi keempat bertema “Keamanan Data untuk Demokrasi yang Sehat”, para pembicara membahas hubungan antara keamanan data dan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan transparan. 

Mereka juga menyoroti peran media siber dalam menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya demi mendukung proses demokrasi.

Diskusi ditutup dengan sesi kelima mengenai “Membangun Ketahanan Siber”. Dalam sesi ini, dijelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu dan kelompok untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber. 

Selain itu, pentingnya edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan milenial juga menjadi pembahasan utama.

"Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dan peran aktif milenial dalam menjaga integritas informasi, demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia," ujar Aziz Fauzul Adzim. (*)

JAKARTA, Lintasmedianews.com.

Bupati Solok Epyardi Asda merespon terkait adanya petani yang diduga membuang tomat hasil panennya ke dalam jurang di kawasan Alahan Panjang, Kabupaten Solok. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti hasil panen melimpah tapi harga anjlok dan kondisi jalan yang macet di Sitinjau Lauik dan daerah lainnya.

Epyardi menemui langsung Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi di Jakarta dalam rangka menandatangani Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Solok dengan (BSKJI) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri kecil dan menengah di ruang sinergi BSKJI Jakarta, Senin (01/07/2024).

Dalam pertemuan tersebut Epyardi menyampaikan langsung kondisi para petani di Kabupaten Solok.

“Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu kemaren petani mengeluhkan harga yang anjlok bahkan tomat hasil panen mereka terpaksa dibuang. Ini selain karena harga, juga karena akses transportasi yang macet parah di sejumlah daerah,”ucapnya.

Namun, kata Bupati Epyardi dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui  BSKJI ini diharapkan memberikan solusi bagi petani di Kabupaten Solok.

“Kami sangat yakin akan ada solusi untuk masyarakat kami. Apalagi adanya delapan balai (BSKJI) yang bisa bekerja sama dengan kami. Contohnya dengan bentuk kemasan, rasa, atau kerja sama dengan BPOM sehingga industri hilirisasi,”ujarnya.

Sementara Andi mengatakan, kontribusi industri pengolahan non migas masih memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor lainnya, yaitu sebesar 17,47% dengan share terbesar diberikan oleh sektor makanan dan minuman sebesar 6,97%. 

“Dengan melihat potensi daerah di daerah Sumatera Barat, masih terbuka peluang sektor yang dapat dikembangkan untuk dapat mendongkrak kontribusi industri pengolahan non migas dari sektor lainnya termasuk dengan tomat. Sehingga bisa diandalkan pengembangan hilirisasi produknya sehingga memberi nilai tambah yang tinggi,”ucapnya.

Lebih lanjut Kepala BSKJI mengatakan untuk mengatasi fluktuasi harga tomat, BSKJI  sudah melakukan penelitian dan kajian tentang pengolahan tomat, lebih lanjut dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Solok dengan BSKJI, pihaknya akan melakukan pelatihan pengolahan tomat kepada para petani tomat di Kabupaten Solok.

“Saya berharap dan yakin IKM Kabupaten Solok dapat semakin berdaya saing. Kami memiliki sejumlah balai yang memiliki keahlian dan teknologi yang dapat disinergikan program dan kegiatannya dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok seperti yang disampaikan pak bupati tadi,” ujarnya menambahkan.

Diungkapkannya, BSKJI di bawah Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Guna membidik sasaran pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,80% di tahun 2024, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan hal ini tertuang dalam program prioritas pada tahun 2024. Diantaranya adalah program penerapan, pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib, program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, hilirisasi industri, program restrukturisasi mesin dan peralatan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta implementasi industri 4.0.

Terkait dengan aksi buang tomat yang diduga dilakukan oleh petani, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Solok Kenedi Hamzah mengungkapkan, hasil pembahasannya bersama kelompok tani, terungkap bahwa kejadian ini sering terjadi ketika harga tomat anjlok. 

“Ini karena petani sudah memanen tomat mereka dan dibawa ke pasar sayur tetapi tidak ada yang membeli maka mereka membuang demi hanya untuk menyelamatkan petinya. Sebagian petani memilih tidak memanen tomatnya dan membiarkan busuk dilahan, supaya tidak menambah biaya, setidaknya bisa jadi pupuk organik,”tuturnya.

Ini berkaitan dengan harga tomat cukup lama tinggi karena daerah Padang Panjang dan Tanah Datar tidak bisa menanam tomat karena faktor bencana termasuk juga daerah sentra lainnya kurang menanam. 

“Maka petani Solok banyak menanam. Sekarang kita over produksi sehingga harga anjlok. Termasuk di Jawa juga ikut panen. Dulu harganya sempat Rp 12 ribu Tapi sekarang harga di petani kita Rp 700 dan RP 1.200 di pedagang,”ucapnya.

Dijelaskan Kenedi, diperlukan pola tanam dimana penerapannya bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lahan secara optimal, efektif dan efisien untuk menghindari risiko kegagalan panen dalam sistem usaha tani karena hanya mengusahakan satu jenis tanaman saja dalam satuan waktu tertentu.(karta)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Bersinergi dalam program perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia (LPSK RI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Semen Padang di Jakarta, Jumat (14/6/2024). MoU atau nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra dengan  Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn) Dr. Achmadi, SH, MAP.

Selain dengan PT Semen Padang, LPSK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan PT ASDP Ferry Indonesia, dan PT Medika Loka Manajemen (RS. HERMINA) pada Jumat (16/6-2024) di kantor LPSK. Tampak hadir pada kesempatan itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Wahyu Wibowo dan Wakil Direktur Utama PT Medika Loka Manajemen Yulisar Khiat.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra menjelaskan, maksud dari nota kesepahaman ini adalah  sebagai landasan hukum dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melakukan koordinasi terkait layanan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di masyarakat luas khususnya di Sumbar. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi bagi kedua belah pihak tentang sinergi program perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana di masyarakat luas khususnya di Sumbar.

Melalui kerja sama ini, kata Indrieffouny, beberapa hal yang dapat dilakukan PT Semen Padang antara lain, Memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana berupa rehabilitasi Psikososial, Meningkatkan efektivitas program perlindungan dan bantuan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi saksi dan korban tindak pidana dalam menjalani proses hukum.

Dia mengungkapkan, nota kesepahaman ini didahului dengan proposal kerja sama dari LPSK tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengembangan Dua Kegiatan Prioritas Nasional yang bernama Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas dan Program Rehabilitasi Psikososial, yang merupakan model perlindungan kolaboratif yang melibatkan individu, Lembaga dan korporasi dalam aktivitas LPSK. 

Sebagai bagian dari SIG, kata Indrieffouny, PT Semen Padang dalam penerapan program TJSL mengacu kepada Peraturan Mentri BUMN nomor Per 01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN. Dalam Permen itu dinyatakan bahwa pelaksanaan TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu, sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata Kelola. 

"Kerjasama dengan LPSK ini sesuai dengan Pilar Sosial yaitu untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia di masyarakat luas khususnya di Sumbar yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum," ujarnya.

Dengan program ini, kata Indrieffouny, diharapkan dapat menjadi pemandu bagi kelompok masyarakat miskin, rentan dan marjinal yang menjadi saksi dan/atau korban untuk mendapatkan akses keadilan. 

"Dengan penandatanganan nota kesepahaman akan menjadi landasan hukum dan pedoman bagi kita dalam mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam Upaya perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana di Sumatera Barat," katanya.

Ketua LPSK, Brigjen. Pol. (Purn) Achmadi SH, MAP dalam keterangan tertulisnya mengatakan, nota kesepahaman kerja sama ini menjadi wujud nyata kolaborasi dan komitmen Bersama dalam memperkuat program perlindungan saksi dan korban tindak pidana. LPSK sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan layanan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan mandat UU No. 13/2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan dan bantuan, LPSK juga dimandatkan untuk dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang ataupun juga lembaga-lembaga lain baik itu BUMN, BUMD, serta filantropi. Kerja sama antara LPSK dengan PT. Semen Padang serta PT. ASDP Ferry Indonesia, dan PT Medika Loka Manajemen semakin menguatkan LPSK dalam memberikan layanan di berbagai program perlindungan LPSK. Salah satunya adalah program perlindungan rehabilitasi psikososial.

Program psikososial, memiliki tujuan mulia yakni memulihkan kondisi saksi dan korban yang terdampak suatu tindak baik dalam aspek psikologis, medis, sosial hingga spiritual. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk sandang, pangan, papan, bantuan modal usaha, bantuan kelangsungan pendidikan, ataupun dalam memperoleh pekerjaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala serta agar korban dapat kembali berdaya.

Achmadi melanjutkan, dalam konteks HAM, Korporasi juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pemulihan (remedy), Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijadikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. “Hal tersebut yang diyakini sebagai suatu program yang dapat mendamaikan hubungan antara kegiatan bisnis dengan hak asasi manusia,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam laporan yang disampaikan di awal acara memaparkan, penyerahan bantuan program psikososial diberikan kepada 4 orang korban tindak pidana, yaitu 1 korban tindak pidana kekerasan seksual dan 1 korban pelanggaran HAM yang berat di Wilayah Sumatera Barat, serta 2 korban tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah DKI Jakarta.

Kerjasama dengan PT Semen Padang dan ASDP Ferry Indonesia ini, selain berkaitan dengan akses perlindungan saksi dan korban, juga bagaimana upaya untuk memperkuat dan bersinergi dalam program rehabilitasi psikososial. Dalam prakteknya LPSK telah bekerjasama melalui lembaga Filantropi dan BUMN seperti Dompet Dhuafa, LAZISMu, PT Pegadaian, PT Trans Jakarta, Bank BNI dan PT  Pertamina. untuk membantu pemulihan korban tindak pidana.