Lintasmedianews.com,Jakarta

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani beraudiensi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan kalayakan (FS) pendirian BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah, di Jakarta, Kamis,(05/02/2026) 

“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Bupati Annisa saat memaparkan rencana pengembangan BUMD di daerahnya.

Annisa menjelaskan, BUMD direncanakan bergerak pada sektor strategis meliputi Rice Milling Unit, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan Pemkab Dharmasraya.

“Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” kata Yudia Ramli.

Selain aspek permodalan, Kemendagri menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terbuka terhadap masukan pemerintah pusat dan siap menyesuaikan dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur.

“Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD berjalan sesuai ketentuan agar mampu meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Annisa.

Sebelumnya, Bupati Annisa juga melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah.

Pertemuan tersebut membahas potensi bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, kependudukan, serta kualitas pelaksanaan APBD.

Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan.

“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Agus Fatoni.

Selain bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur strategis.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemkab Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.(el)

Lintasmedianews.com,Jakarta 

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan audiensi dengan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BLUD, dan Barang Milik Daerah (BMD) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 5 Februari 2025.

Audiensi tersebut membahas hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap rencana pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan mendukung penguatan sektor riil nasional.

“Pendirian BUMD ini kami rancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Dharmasraya,” ujar Bupati Annisa dalam pertemuan tersebut.

Dalam pemaparannya, Bupati Annisa menjelaskan bahwa rencana pengembangan BUMD akan bergerak di sejumlah sektor strategis, antara lain pengolahan hasil pertanian melalui Rice Milling Unit (RMU), pengelolaan aset daerah eks-Hak Guna Usaha (HGU), kegiatan replanting kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, serta pengembangan industri pakan.

“Seluruh sektor tersebut kami susun untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di tingkat lokal,” jelasnya.

Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pemkab Dharmasraya.

“Berdasarkan hasil evaluasi, kami merekomendasikan adanya penyesuaian pada struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” kata Yudia Ramli.

Selain aspek permodalan, Kemendagri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar hukum operasional BUMD. Salah satu tahapan yang perlu dipersiapkan lebih lanjut adalah penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

“Perda penyertaan modal menjadi fondasi penting bagi penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha BUMD ke depan,” tambahnya.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Annisa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terbuka terhadap seluruh rekomendasi pemerintah pusat dan siap melakukan penyesuaian dokumen perencanaan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi ini agar pendirian BUMD dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap rencana pendirian BUMD tersebut dapat segera terwujud. Dengan berdirinya BUMD, diharapkan potensi sumber daya lokal dapat dioptimalkan, nilai tambah ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, serta terbuka lapangan kerja baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah koordinasi dengan pemerintah pusat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Dharmasraya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola BUMD sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah.(el)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan mendorong kemandirian bangsa. Keberadaan SDM yang trampil, profesional, dan adaptif, juga diharapkan menjadi pijakan kuat menuju Indonesia Emas 2045. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) turut mendukung peningkatan kompetensi SDM sektor konstruksi melalui program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan.

Diikuti oleh 500 peserta, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG diselenggarakan serentak pada Minggu (1/2/2026) di lima kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kota Palembang, Sumatra Selatan; Kota Bengkulu, Bengkulu; Kota Malang, Jawa Timur; dan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG itu pun berhasil meraih Rekor Pelatihan Tukang Bangunan Serentak di Provinsi Terbanyak dari Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI). Setelah penyelenggaraan di lima daerah tersebut, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG juga akan diselenggarakan di lebih dari 100 kabupaten/kota lainnya dengan target jumlah peserta mencapai lebih dari 5.000 ahli bangunan. 

Mengusung tema ”Bangga Bangun Keahlian, Bangga Bangun Indonesia”, para peserta dibekali pengetahuan dasar material semen dan beton, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), metode konstruksi yang efektif dan efisien, serta pengenalan produk SIG.  Selain itu, mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik pemasangan material, hingga plesteran. Sementara kegiatan sertifikasi dilakukan melalui proses wawancara dan uji keterampilan langsung di lapangan.

Direktur Sales dan Marketing SIG, Dicky Saelan mengatakan, Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan membuktikan konsistensi SIG dan semangat Bangga Bangun Indonesia yang tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam peningkatan kompetensi ahli bangunan sebagai ujung tombak pembangunan agar lebih terampil, profesional dan bersertifikat.

Selaku holding company yang mengelola produk-produk semen terdepan di Nusantara antara lain Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, dan Semen Baturaja, program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan ini juga merupakan bentuk kepedulian sekaligus menjadi langkah strategis SIG untuk memperkuat sinergi dengan para ahli bangunan sebagai salah satu mitra utama dalam ekosistem bisnis Perusahaan.

”Ahli bangunan berperan penting dalam mewujudkan rancangan menjadi sebuah bangunan kokoh dan berkelanjutan. Selain bekal keterampilan, aspek K3 menjadi bagian tak terpisahkan untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan proyek. Karena itu, Bulan K3 Nasional 2026 menjadi momentum bagi SIG untuk mengajak para ahli bangunan untuk meningkatkan kesadaran dan mengimplementasikan  aspek K3 setiap menjalankan pekerjaan,” kata Dicky Saelan.

Dicky Saelan menambahkan, SIG merasa bangga program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan yang diikuti oleh ratusan peserta serentak di lima kabupaten/kota ini, berhasil memecahkan Rekor MURI yang menunjukkan semangat SIG untuk terus bangga bangun Indonesia. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan SIG untuk terus berinovasi memberikan nilai tambah dan  manfaat bagi para mitra khususnya ahli bangunan,” ujar Dicky Saelan.

Dalam rangkaian program Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan, SIG juga memperkenalkan aplikasi Jago Bangunan kepada para peserta yang menandai dimulainya program Akademi Jago Bangunan secara resmi. Aplikasi Jago Bangunan adalah wadah yang difasilitasi oleh SIG guna mengajak para ahli bangunan dan profesional di bidang konstruksi untuk  meningkatkan kompentensi agar adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga dapat maju dan berkembang.

Tim Quality Assurance & techinal sales PT Semen Padang menjelaskan tentang pengujian kadar lumpur dalam pasir kepada peserta Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Bangunan SIG di Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, pada Minggu (1/2/2026).

Melalui aplikasi ini, para peserta dapat bergabung dalam Komunitas Jago Bangunan SIG dan menikmati berbagai benefit, seperti akses e-learning (video dan e-book), katalog produk SIG, fitur komunitas, layanan konsultasi teknis dan perhitungan Rencana Anggaran Bangunan, serta kuis berhadiah di dalam aplikasi. Hingga saat ini, jumlah anggota komunitas Jago Bangunan SIG telah mencapai 14.941 orang.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan sesi tanya jawab selama pelatihan berlangsung. Salah seorang peserta, Roni Paslah, mengaku bangga dapat mengikuti Akademi Jago Bangunan SIG. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan tambahan ilmu dan wawasan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

“Kegiatan ini sangat menyenangkan dan bermanfaat. Selain sebagai ajang silaturahmi sesama tukang dan dengan pihak PT Semen Padang, kami juga mendapatkan banyak ilmu baru yang selama ini mungkin kami kerjakan berdasarkan pengalaman saja,” katanya.

Tentang SIG

SIG atau PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, adalah perusahaan BUMN klaster infrastruktur yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia, dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Indonesia. Bertransformasi sejak tahun 2013, kini SIG telah menjadi penyedia solusi bahan bangunan terdepan di kawasan regional, menjangkau pasar Asia, Australia dan Oceania.

Berbekal pengalaman lebih dari 100 tahun, SIG menyatukan enam anak usaha produsen semen yaitu, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Semen Baturaja Tbk dan Thang Long Cement Company, Vietnam. Di bawah SIG, perusahaan semen nasional tersebut berkomitmen menyediakan solusi bahan bangunan dengan prinsip berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta. 

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam. 

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 7 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir. 

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan. 

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan. 

Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan. 

Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.

Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan. 

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan. 

Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (*)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Guru Besar Ilmu Politik Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si memaparkan polemik sistem pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD dalam Simposium Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Simposium yang mengangkat tema “Pilkada Langsung dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” tersebut dibuka oleh Ketua Umum SMSI Drs. Firdaus, M.Si, yang menekankan pentingnya pembahasan pilkada dilakukan secara objektif, konstitusional, dan berorientasi pada penguatan demokrasi daerah.

Dalam paparannya, Prof. Taufiqurokhman menjelaskan bahwa pilkada merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah yang secara prinsip dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta diatur dalam undang-undang pilkada yang berlaku.

“Pilkada langsung merupakan produk reformasi yang bertujuan memperkuat legitimasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah,” ujar Prof. Taufiqurokhman.

Ia mengakui bahwa wacana pengembalian pilkada melalui DPRD kembali menguat dengan alasan efisiensi biaya politik dan penguatan peran partai politik. Namun, menurutnya, pendekatan tersebut menyimpan risiko serius terhadap legitimasi publik serta berpotensi memperluas praktik politik transaksional di parlemen daerah.

“Efisiensi biaya memang menjadi isu penting, tetapi menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung bukanlah solusi,” tegasnya.

Prof. Taufiqurokhman juga memaparkan hasil survei nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menghendaki pilkada langsung. Data dari LSI dan Litbang Kompas memperlihatkan publik menilai pilkada langsung lebih demokratis dan diyakini mampu melahirkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.

“Temuan survei menunjukkan kehendak rakyat masih sangat jelas, pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.

Menutup paparannya, Prof. Taufiqurokhman menegaskan bahwa pembenahan pilkada seharusnya difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola politik, bukan dengan memundurkan praktik demokrasi yang telah berjalan hampir dua dekade.

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” pada Rabu, 14 Januari 2026, bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Prof. Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Ia menilai bahwa persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Prof. Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si, menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Prof. Taufiqurokhman mengakui bahwa diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Diskusi ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespo

Jakarta, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, Staff Ahli, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DKI Jakarta di ruang tamu Gubernur Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/01)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertemuan ini dilakukan untuk meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Hal ini mengingat peran penting kota ini dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk menjadi pusat PDRI dan kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta.

"Kota Bukittinggi memiliki catatan sejarah penting bagi NKRI, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI pada masa Agresi Militer Belanda II," ujar Ramlan.

Ramlan mengatakan, dari catatan sejarah tersebut, Kota Bukittinggi, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Bukittinggi dirasa layak mendapat pengakuan sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Menurutnya, Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atas peran Kota Bukittinggi dalam mempertahankan NKRI itu, maka Pemerintah Kota Bukitinggi akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, agar Bukittinggi dapat menjadi Daerah Khusus di Indonesia.

"Untuk itu kami meminta Bapak Gubernur DKI Jakarta, dapat memberikan dukungan terhadap usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus. Kami juga meminta dukungan dan bantuan Bapak Gubernur DKI Jakarta, agar bisa dipertemukan dengan Ibuk Megawati Soekarno Putri, untuk membahas dukungan daerah khusus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga telah menemui Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dimana, dukungan penuh juga datang dari Gubernur DI Yogyakarta, untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Ramlan juga meminta dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan menjadi pusat layanan bagi daerah penyangga, Bukittinggi menjalankan fungsi respons darurat lintas wilayah, termasuk pemadam kebakaran, penyelamatan, hingga bencana.

"Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemadam kebakaran, lingkungan hidup dan perhubungan, Pemko mengusulkan hibah berupa kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah dan motor operasional. Semoga permohonan hibah ini, dapat diterima oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat kuniungan Wali Kota Bukittinggi dan rombongan, sekaligus bercerita tentang sejarahnya sering ke Bukittinggi. Pramono juga mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk menjadi Daerah Khusus, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sejarah ketiga daerah ini, kental dan sarat dengan kota perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan untuk bertemu dengan mantan Presiden RI, Megawati, juga dipenuhi oleh Gubernur DKI, Pramono Anung.

Gubernur DKI Jakarta, juga bersedia memberikan dukungan hibah sarana prasarana untuk menyelenggarakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan lingkungan hidup dan urusan perhubungan kepada Pemko Bukittinggi. Upaya Wako Ramlan disambut positif, sehingga Bukittinggi akan menjadi salah satu daerah prioritas, untuk menerima hibah di tahun 2026 ini. *

Jakarta, Lintasmedianews.com

Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat, dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional. Demikian dikatakan Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi. Senin, 5 Januari 2026.

Guna melaksanakan program-program yang dicanangkan, lanjut Prof. Yuddy Chrisnandi, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Oleh karena itu, Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

"Gubernur adalah pembantu presiden setingkat Menteri yang bertugas mensukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, Gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung oleh Presiden yang dalam penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya," jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya," tutupnya.

Lintasmedianews.com

DULU, waktu masih duduk di kelas 4 SD, aku suka baca buku silat bersambung karya Kho Ping Hoo. Salah satunya berjudul: "Pendekar Bodoh".

Sekarang saya suka sekali puisi "Tetaplah Bodoh," karya Fathul Wahid, yang dibacakan secara berantai oleh Bung Firdaus, Ketua Umum SMSI dan kawan-kawan SMSI pada acara tutup tahun yang mereka gelar pada tanggal 31 Desember 2025 lalu.

"Tetaplah Bodoh" adalah puisi kritis terbaru Prof Fathul Wahid, rektor UII, Yogyakarya. Rektor ini memang kerap menulis puisi bertema ktitik sosial. Sebelumya, dia pernah menulis puisi sejenis yang menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI. Judulnya: " Kami Malu Pak Dirman."

Dalam " Tetaplah Bodoh", Prof Fathul secara tajam menyindir  pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan penanganan bencana banjir di Sumatera.

Sepenangkapanku-- karena aku bukan pengamat puisi-- pesan utama puisi itu adalah ajakan untuk kita agar tidak tetap bodoh. Tapi bangkit dari kebodohan yang ditanamkan. Yakni, semacam pembodohan yg dilakukan oleh penguasa, melalui media --via buzzer dan influencer bayaran-- atau sistem pendidikan yg gonta-ganti terus. 

Prof Fathul dengan berani, lewat puisinya menyerukan kita untuk tetap kritis, berani bersuara, dan melawan ketidakadilan.

Puisi ini bertema kritik sosial-politik melalui sarkasme terhadap "kepintaran" palsu. Fathul Wahid menggunakan kata "bodoh" secara ironis. Bukan ajakan untuk benar-benar bodoh. Tapi sindiran bahwa "pintar" di negeri ini sering berarti setuju dengan manipulasi fakta, korupsi, dan ketidakadilan. 

Tema-tema spesifik yang disebutnya dalam "Tetaplah Bodoh", meliputi ihwal

kerusakan ingkungan dan eksploitasi alam/hutan.

Misalnya, kritik terhadap deforestasi dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Dia menyindir pernyataan Presiden Prabowo dan beberapa pejabat berkaitan dengan kayu gelondongan yang tumbang sendiri". 

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang."

He he  he ini sindiran atas penebangan ilegal yang dibuat seolah-olah alami. Dan pernyataan Prabowo yang pernah menyerukan langkah ekstensifikasi penanaman "kelapa sawit, karena sawit juga pohon yang punya daun hijau".

Prof Fathul dengan cerdas mengeritik  kebijakan alih fungsi hutan yang merusak ekosistem yang menyebabkan terjadinya banjir. Tapi realitas ini kemudian oleh pembantu presiden seperti mau ditutup-tutupi dengan kata "takdir".

Salah satu poin yg membuat puisi ini viral karena disambut dukungan para netizen adalah bait Fathul meledek kebijakan Prabowo seperti menolak bantuan asing jika menyatakan bencana banjir Sumatera sebagai "bencana nasional".

"Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa..."

Baiklah, kawan-kawan terutama di SMSI: Selamat Tahun Baru 2026. 

Aku suka pada puisi pilihan Anda.

Agar kita bisa sama-sama menikmati puisi kritis Prof Fathul itu,  aku share isi lengkap puisi tersebut:

Rektor Universitas Islam Indonesia membacakan puisi ini pada Kenduri dan Doa Ibu-ibu Berisik, kemarin sore (22/11/2025) di Bundaran UGM. 

TETAPLAH BODOH 

Karya: Fathul Wahid 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa kayu gelondongan memang tumbang sendiri,

kebetulan saja sebagian diberi nomor

agar tak tersesat pulang. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengharuskan kita sepakat

bahwa sawit juga pohon karena punya daun hijau, 

cukup untuk mengganti nama hutan,

meski akarnya tak lagi sudi menahan air. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti curiga pada suara kritis,

dianggap menggiring opini,

menganggap pemerintah tidak bekerja sempurna, 

dan empati harus menunggu siaran media. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mengajarkan bahwa bantuan asing

yang tak seberapa itu berbahaya,

bisa meruntuhkan martabat bangsa

yang konon berdiri tegak—tanpa bantuan siapa-siapa. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar mensyaratkan

bantuan bencana dari diaspora

perlu dipajaki dulu,

agar duka ikut menyumbang penerimaan negara. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar berarti setuju

cukup menteri memanggul karung bantuan,

sementara empati dianggap bonus,

tak wajib, apalagi tulus. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menuntut kita percaya

bahwa ribuan korban hanyalah angka,

terlalu kecil untuk disebut bencana nasional,

hanya cukup jadi catatan kaki laporan tahunan. 

Tetaplah bodoh, kawan,

jika pintar menganggap alih hutan ke sawit

adalah keniscayaan,

dan banjir selalu bisa kita titipkan

pada takdir—

agar tangan manusia tetap tampak tak ternoda. 

Mari, tetap bodoh, kawan.

Sebab di negeri ini,

terlalu sering, yang disebut pintar

justru adalah kelihaian

melawan akal sehat,

menyembunyikan fakta, 

dan memperdayai sesama. 

Kawan, mari, tetap bodoh. 

Sleman, 22 Desember 2025

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa tantangan utama pers di era disrupsi adalah menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat, bermakna, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Komaruddin saat menghadiri Dialog Nasional yang digelar Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat” di Hall Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dalam sambutannya, Komaruddin mengatakan bahwa kehidupan sejak dahulu tidak pernah lepas dari disrupsi dan kompetisi. Namun, di era saat ini, perubahan terjadi jauh lebih cepat seiring pergeseran ekosistem informasi.

“Informasi hari ini dipengaruhi oleh tiga kekuatan besar, yakni energi, uang, dan informasi itu sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan saling menopang,” ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana aliran modal dan energi kerap mengikuti narasi informasi yang dibangun media. 

Ketika suatu wilayah tidak diberitakan secara memadai, maka daya tarik ekonomi dan perhatian publik pun cenderung melemah.

"Sumatra tidak akan mengalir uang jika tidak ada informasi," terangnya.

Prof. Komaruddin juga menyoroti menurunnya kualitas diskursus publik dibandingkan periode awal Orde Baru yang masih diwarnai perdebatan gagasan dan teori pembangunan. 

Saat ini, ruang publik justru dipenuhi keluhan, caci maki, isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kaburnya batas antara kepentingan keluarga dan negara.

“Di sinilah panggilan tugas pers, yakni membangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat sudah jenuh dengan berita hoaks dan konflik, mereka membutuhkan informasi yang realistis, berkualitas, dan penuh harapan,” katanya.

Menurut Prof. Komaruddin, pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi. Namun, di era media sosial dan media siber, pilar demokrasi tersebut menghadapi tantangan baru. 

Media sosial di satu sisi dapat memperkuat demokrasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi melemahkannya jika tidak dibarengi dengan nalar sehat.

“Di sinilah peran media profesional sangat penting, untuk memperkuat demokrasi melalui informasi yang berimbang, bernalar, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap gagasan yang lahir di ruang publik dan dikemas menjadi informasi memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, sehingga tanggung jawab media menjadi semakin besar di tengah arus informasi yang kian deras.

Diketahui, kegiatan itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara media, pemangku kebijakan, serta praktisi digital dalam menghadapi tantangan era media baru.

Dialog ini menghadirkan 8 pembicara dari berbagai latarbelakang, termasuk dua perspektif kunci yakni Hersubeno Arief selaku praktisi media senior dan pengamat politik, serta Nuzula Anggeraini (perwakilan pemerintah), Direktur Politik dan Komunikasi dari Kementerian PPN/Bappenas.

Dialog nasional kali ini juga dihadiri Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat dan sejumlah anggota Dewan Pers, turut hadir juga antara lain, Ketua dan Anggota Dewan Pakar SMSI Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi dan Prof. Henri Subiakto; Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika; wartawan senior Aiman Witjaksono; serta Dr. Ariawan, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Dialog ini juga dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.H., S.Sos., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Dewan Penasehat SMSI Pusat. (*/Red)

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat kembali menunjukkan perannya dalam penguatan ekosistem pers nasional dengan menggelar Dialog Nasional Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Kegiatan ini berlangsung di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dialog nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional.

Hampir seluruh anggota Dewan Pers tampak hadir dalam forum strategis tersebut. Di antaranya Komaruddin Hidayat (Ketua), Totok Suryanto (Wakil Ketua), Muhammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi), serta Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dalam sambutannya menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam, namun kreativitas dan respons terhadap situasi menjadi faktor pembeda.

“Perbedaan terletak pada bagaimana kita merespons keadaan dan bergerak dari sekadar hidup menuju solusi,” ujarnya.

Firdaus juga mengungkapkan pandangannya tentang tiga kekuatan utama yang menggerakkan dunia saat ini, yakni informasi, uang, dan energi. Menurutnya, pers nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setelah sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewan Pembina SMSI Pusat, Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip.

Memasuki agenda utama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan sambutan pembukaan yang menekankan pentingnya ide, tulisan, dan etika dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan.

“Semua gerakan besar dimulai dari the power of ideas. Ketika ide dituangkan menjadi informasi, lalu ditulis dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” tutur Komaruddin.

Ia juga mengajak insan pers untuk tidak sekadar terbawa arus persoalan, melainkan mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan metodologi yang tepat serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Usai pembukaan, dialog nasional dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi serta penegakan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat), Nuzula Anggerain (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief (praktisi media baru), Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), Aiman Witjaksono (wartawan senior), serta Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA (Koordinator Wartawan Parlemen).

Fokus diskusi diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru. (*)

Jakarta. Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nurdal, SH, serta Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE, MM, menghadiri Peresmian Sekretariat Keluarga Besar Kota Solok (KBKS) Jaya yang dirangkaikan dengan kegiatan Silaturrahmi antara KBKS Jaya dan Pemerintah Kota Solok, bertempat di Kantor Penghubung Kota Solok, Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Sekretariat KBKS Jaya, yang dilakukan oleh Wali Kota Solok didampingi Wakil Wali Kota Solok, Ketua DPRD Kota Solok, serta Ketua Dewan Pembina KBKS Jaya.

Ketua Dewan Pembina KBKS Jaya, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terwujudnya sekretariat baru ini.

“Alhamdulillah, hari ini kita memiliki sekretariat yang dapat menjadi rumah bersama bagi urang Solok di rantau. Semoga tempat ini menjadi pusat kegiatan, kolaborasi, dan kontribusi kita untuk kampung halaman. Kami siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kota Solok,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya menghidupkan aktivitas positif, memperkuat jaringan perantau, dan melahirkan program-program yang berdampak bagi masyarakat Kota Solok.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli menyampaikan apresiasi atas kuatnya komunikasi dan hubungan baik antara KBKS Jaya dan Pemerintah Kota Solok.

“KBKS Jaya selama ini telah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Kami berharap sekretariat ini menjadi wadah bagi masyarakat Kota Solok dan perantau untuk merumuskan gagasan dan rencana pembangunan Kota Solok ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Solok Ramadhani turut menyampaikan harapan agar sekretariat KBKS Jaya dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara perantau dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan konsolidasi yang memperkuat persatuan sesama urang Solok di rantau.

Kegiatan peresmian ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum memperkuat peran perantau dalam mendukung pembangunan Kota Solok. Pemerintah Kota Solok berharap keberadaan sekretariat ini dapat menjadi pusat konsolidasi, komunikasi, dan kolaborasi seluruh masyarakat Kota Solok di perantauan.

Acara peresmian ditutup dengan dialog hangat antara Pemerintah Kota Solok dan para perantau KBKS Jaya. Suasana penuh kekeluargaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk terus bersinergi demi kemajuan Kota Solok.(T/K)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (balpres) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam operasi ini, polisi menyita total 207 bal pakaian bekas yang diduga masuk secara ilegal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Edy Suranta Sitepu, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dinilai dapat mengganggu pasar domestik.

"Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum," ujar Edy, Sabtu (15/11/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar upaya penertiban tetap memperhatikan nasib pelaku UMKM, termasuk pedagang thrifting. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya juga menekankan pentingnya menghadirkan produk substitusi bagi pasar barang bekas.

"Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk," kata Budi.

Instruksi itu juga diperkuat oleh perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memastikan Polri akan terus konsisten menindak penyelundupan pakaian bekas impor.

"Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas," tegas Kapolri.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada 12 November 2025 tentang adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit. Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus kemudian bergerak dan menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk tersebut. Sopir berinisial D langsung diamankan.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik menelusuri aliran barang hingga ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan mengamankan I, koordinator penerima balpres. Pengembangan lebih lanjut mengarahkan tim ke Padalarang, Bandung Barat. Di lokasi ini, polisi mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu unit Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang mengangkut 184 bal pakaian bekas impor lainnya.

Seluruh barang bukti dan saksi kini berada di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi menegaskan penindakan ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan rasa aman dan melindungi perekonomian nasional dari praktik perdagangan ilegal.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat resmi membuka Press Club Indonesia sekaligus menggelar Simposium Nasional di Sekretariat SMSI Pusat, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045, Media Baru dan Platform Global Sebuah Keniscayaan”. 

Acara dihadiri Wakil Ketua Pembina SMSI, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, Tokoh Pers Sasongko Tedjo, perwakilan organisasi wartawan dari PWI dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta pengurus SMSI dari berbagai daerah, baik secara langsung maupun melalui virtual.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga pers dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan.

“Pada kesempatan ini, hubungan AJI dan SMSI sama-sama memperjuangkan kesejahteraan wartawan,” ujarnya.

Firdaus juga menekankan peran pers dalam menjaga kepentingan publik.

“Pers tidak memperjuangkan simbol, tetapi memperjuangkan kepentingan publik dan rakyat Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Firdaus menjelaskan bahwa gedung yang kini menjadi Sekretariat SMSI Pusat merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sebelumnya digunakan oleh intelijen kolonial. 

Setelah memasuki era Orde Lama dan Orde Baru, bangunan tersebut diserahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), sebelum akhirnya dialihkan kepada SMSI akibat puluhan tahun tidak terurus.

Ia menuturkan bahwa SMSI terus berkembang dari waktu ke waktu, sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota sejak awal gedung tersebut dijadikan tempat berkumpul.

“Saat ini yang paling penting, bagaimana gedung ini dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Ini milik SMSI dan milik masyarakat pers mana pun,” ujarnya.

Kantor Pusat SMSI atau Press Club Indonesia ini tersedia sebanyak 6 (enam) ruang studio dan fasilitasnya yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh anggota SMSI.

Firdaus menambahkan bahwa SMSI juga menyediakan rumah singgah yang dapat digunakan oleh siapa saja.

Wakil Ketua Pembina SMSI, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema yang diusung SMSI sejalan dengan salah satu strategi besar pembangunan bangsa menuju 2045.

“Tema ‘Menyongsong Generasi Emas 2045’ adalah bagian dari strategi Asta Cita suatu bangsa,” katanya.

Ia menekankan bahwa peran pers sangat penting sebagai katalisator dan jembatan dalam mewujudkan Indonesia Emas.

“Pers harus benar-benar dioptimalkan. Nalarnya dipakai, bukan hanya ikut-ikutan hal viral. Pokok persoalan masyarakat harus diangkat agar pemerintah bisa memberikan penyelesaian,” ujarnya.

Herwin juga menyinggung fenomena “no viral, no justice” yang saat ini sering terjadi.

“Maka dari itu, peran teman-teman pers sangat penting untuk kepentingan publik,” tegasnya. (*)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, dan dihadiri jajaran pengurus pusat antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H. selaku Wakil Ketua Dewan Pakar, GS Ashok Kumar selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Ilona Juwita selaku Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, RPS Aji Waskita selaku Bendahara Umum SMSI Pusat, Dyah Kristiningsih dari Departemen Administrasi dan Keuangan, Yoga Rifai Hamzah selaku Direktur Big Data, Hermanto selaku Direktur Humas dan Pemberitaan, serta dr. Nishal Dillon dari Media Crisis Center (MCC).

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab namun penuh makna tersebut, jajaran pengurus SMSI menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. KH. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kiprah SMSI sebagai organisasi media siber terbesar di Indonesia. Beliau menilai SMSI memiliki peran strategis dalam menjaga etika, moral, dan keseimbangan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga pembentuk moral dan karakter masyarakat. Dalam era digital, media harus menjadi penjaga kebenaran dan penuntun akhlak publik. SMSI punya peran besar di situ,” ujar KH. Ma’ruf Amin. Beliau menambahkan, dukungan moral dan spiritual menjadi bagian penting dalam menjaga arah media siber agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan nilai-nilai kebenaran. “Saya bersedia menjadi Ketua Dewan Penasehat SMSI agar bisa ikut memperkuat peran media siber yang sehat, profesional, dan berakhlak,” tambahnya.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kesediaan KH. Ma’ruf Amin mendampingi SMSI. “Beliau adalah sosok ulama dan negarawan yang menjadi teladan moral bangsa. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin memberi energi baru bagi SMSI untuk memperkuat marwah pers yang merdeka dan bermartabat,” ujar Firdaus. Ia menegaskan bahwa SMSI akan terus mendorong sinergi antara dunia pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media siber nasional yang kuat dan berintegritas.

Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menyebut kehadiran KH. Ma’ruf Amin sebagai anugerah besar bagi dunia pers Indonesia. Menurutnya, figur ulama dan negarawan seperti beliau akan membawa keseimbangan antara idealisme media dan nilai-nilai kebangsaan. “Kiai Ma’ruf Amin adalah sosok penjaga moral bangsa. Dengan beliau memimpin Dewan Penasehat, SMSI mendapat bimbingan spiritual sekaligus arah kebijakan moral dalam menjalankan peran sosial media siber di era disrupsi digital,” ujarnya. Ia menambahkan, “Beliau juga sangat memahami peran strategis media dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan nasional. Karena itu, keberadaan beliau di SMSI adalah berkah dan tanggung jawab besar bagi kita semua.”

Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital, menilai dukungan KH. Ma’ruf Amin sebagai penguatan moral sekaligus dorongan bagi SMSI untuk terus membangun profesionalisme media digital di seluruh Indonesia. “Dengan arahan beliau, SMSI semakin mantap melangkah menuju kemandirian dan profesionalisme media siber yang adaptif, beretika, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI, menegaskan bahwa kehadiran KH. Ma’ruf Amin memperkuat jati diri SMSI sebagai organisasi yang menempatkan moralitas dan kebangsaan di atas kepentingan pragmatis. “Beliau bukan sekadar penasihat, tetapi juga simbol kebijaksanaan dan penuntun nilai-nilai luhur dalam kehidupan pers nasional,” ucap Gus Dawam.

Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Silaturahmi ini menjadi momentum penting bagi SMSI dalam memperkuat sinergi antara insan pers, tokoh bangsa, dan pemerintah — menuju penyelenggaraan HPN 2026 di Banten yang inklusif, bermartabat, dan berkelas nasional.

JAKARTA, LINTAMSEDIANEWS.COM

 Universitas Tarumanagara (UNTAR) Kukuhkan Prof Dr Keni, SE, MM Sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Manajemen UNTAR pada Kamis (30-10-2025) di Auditorium Gedung M, Lantai 8, Kampus 1 Universitas Tarumanagara, Jakarta

Dalam Pemaparannya Prof Dr Keni, SE, MM Sampaikan Pesan-pesan positif dan ucapan terimakasih banyak kepada segenap pembimbing dan rekan kerja serta tamu undangan yang hadir

"Era Digital Bukan Sekedar Soal Algoritma, dan Teknologi tetapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan dibalik setiap Klik, tayangan dan Unggahan. AI, Internet dan media hanyalah alat, kitalah yang menentukan apakah teknologi mempunyai daya manfaat atau tidak. Teknologi adalah hasil ciptaan manusia, tetapi nilai kemanusiaanlah yang menentukan arah peradaban digital", paparnya

Rektor Universitas Tarumanagara Prof Dr Amad Sudiro, SH, MH, MM Sampaikan Selamat dan Sukses

"Prof Dr Keni adalah Profesor Pertama yang saya kukuhkan semenjak jadi Rektor, semoga akan bertambah Guru Besar di Kampus ini. Manajemen bukan hanya mengatur sistem tetapi menggerakkan manusia. Kami ucapkan selamat buat Prof Keni, semoga dapat melahirkan guru besar juga nantinya, " katanya

Sementara itu, Ketua Yayasan Tarumanagara Prof Dr Ariawan Gunadi, SH, MH sampaikan Selamat

"Semoga Pencapaian ini bermanfaat khususnya buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Kami juga bangga dan salut setelah membaca Biografi Prof Keni secara lengkap, dalam riset Prof Keni ada sesuatu yang menarik yang akan saya sampaikan yaitu terkait AI. Atas nama Yayasan semoga Prof Keni membawa Inspirasi buat kita semua," Ujarnya

Dan di Akhir sambutan oleh Apric Wellandira Suhardi, SAP Selaku Ketua Tim Riset  dan Pengabdian Masyarakat LLDIKTI III

"Atas nama LLDIKTI III mengucapkan selamat atas pengukuhan Prof Keni, Semoga Amanah ini dapat dijalankan dengan baik. Ini bukan hanya kebanggaan Prof Keni, tetap juga Universitas Tarumanagara, Dunia Pendidikan, Bangsa dan Negara. Guru Besar adalah Pilar akademik. Ke depan Kita tinggatkan Kolaborasi, semoga ini jadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk terus meningkatkan kapasitas diri," tutupnya. 

Tampak dalam kegiatan tersebut hadir tamu Undangan Rektor Universitas Taman Siswa Prof Dr Otong Rosadi, Wakil Rektor IV AUI Malaysia Prof Anul Jufri, SH, MH, PhD, dan tamu lainnya. Serta tampak puluhan karangan bunga ucapan selamat dilokasi acara. (MG)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sebesar-besarnya keberhasilan Polri mengungkap kasus narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Kata Prabowo, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun.

"Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama satu tahun Oktober 2024-Oktober 2025 yang berhasil mereka sita, rebut, adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya Rp 29,37 triliun," kata Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Prabowo mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri ini telah menyelamatkan dua kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Ada 629 juta jiwa yang bisa diselamatkan.

"Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," ujar Prabowo.

Karena itulah, Prabowo pun menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas penangkapan dan penyitaan terkait narkoba ini. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada anggota kepolisian di mana pun yang tengah bertugas.

"Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar besarnya kepada seluruh anggota kepolisian negara Indonesia di mana pun sedang bertugas,"ujar Prabowo.

214,84 Ton Narkoba Dimusnahkan

Polri memusnahkan barang bukti narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Jika dikonversi ke rupiah, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun.

"Total nilai konversi setara dengan Rp 29,37 triliun dan menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10).

Kapolri mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba ini dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dia mengatakan pemusnahan narkoba ini menjadi wujud dukungan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari Misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu 'pencegahan dan pemberantasan narkoba'," kata Kapolri.

Dalam kurun waktu setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton.

Total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Sisa barang bukti yang akan dimusnahkan oleh Presiden Prabowo sebanyak 2,1 ton.

Barang bukti narkoba seberat total 214,84 ton yang dimusnahkan terdiri atas 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau Gorilla, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg tetrahidrokanabinol (THC), 18 liter etomidate, 132,9 kg hashish, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water.

Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba

Polri akan terus mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15-24 tahun. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

"Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba," katanya.

Jenderal Sigit juga melaporkan saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial.

Jakarta, Lintasmedianews.com

28/10/25. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan bahwa pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) merupakan langkah konkret dalam melaksanakan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari dan menyekolahkan anak-anak paling cerdas Indonesia dari seluruh pelosok negeri.

Menurut Dirgayuza, Presiden memberi perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia unggul sejak usia muda melalui pendekatan lintas lembaga dan lintas sektor.

“Presiden menekankan bahwa dari 287 juta rakyat Indonesia, setidaknya satu persen memiliki kecerdasan tinggi. Tugas negara adalah menemukan mereka di mana pun mereka berada, dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan terbaik melalui dukungan penuh negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa inisiatif Polri melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara, yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) dan Akademi Kader Bangsa (AKB), merupakan model sinergi ideal antara lembaga negara dan sektor pendidikan nonstruktural.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk mencari dan menyekolahkan anak-anak berbakat Indonesia secara gratis dan berstandar global.

“Bapak Presiden ingin agar setiap rupiah hasil efisiensi dan pengembalian aset negara digunakan untuk membangun masa depan bangsa — termasuk memperkuat dana abadi pendidikan dan mendukung sekolah unggulan seperti SMA KTB. Kita ingin memastikan tidak ada anak cerdas Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi,” tambah Dirgayuza, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina YPKBI.

Dirgayuza menegaskan bahwa kolaborasi Polri dan YPKBI ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan nasional ditopang oleh manusia unggul yang berilmu, berkarakter, dan berjiwa pengabdi.

“Inilah esensi kebijakan Presiden: mencari, mendidik, dan menumbuhkan kader terbaik bangsa agar kelak mereka menjadi pemimpin, ilmuwan, dan inovator yang membawa Indonesia sejajar dengan negara maju,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menjelaskan bahwa berdirinya SMA KTB merupakan hasil dari kajian panjang dan kolaborasi erat antara Polri, YPKBI, dan AKB dalam mewujudkan sekolah unggulan berasrama yang mengintegrasikan pendidikan akademik, karakter kebhayangkaraan, dan nilai kebangsaan.

“Berdasarkan arahan Bapak Kapolri, tim penyusun konsep sekolah unggulan telah melakukan kajian dan studi komparatif untuk menyusun model sekolah yang mampu menggabungkan pendidikan berstandar internasional dengan nilai-nilai karakter kebangsaan. Setelah melalui proses panjang, SMA Kemala Taruna Bhayangkara kini berdiri sebagai hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak,” ujar Wakapolri.

Dedi Prasetyo menegaskan bahwa perjalanan mewujudkan sekolah ini adalah simbol semangat pantang menyerah dan kolaborasi lintas institusi dalam membangun masa depan pendidikan nasional.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal untuk menemukan dan menyekolahkan anak-anak berbakat dari seluruh penjuru negeri. Ini bukan sekadar investasi pendidikan, tetapi investasi peradaban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menjelaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat sistem seleksi SPMB tahun ini dengan mekanisme yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada kualitas.

“Seleksi tahun ini akan dilakukan dengan standar internasional. Pada tahap pusat, akan ada tes IELTS Bahasa Inggris dan Leaderless Group Discussion untuk mengukur kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama calon siswa,” jelasnya.

Dedi Prasetyo juga menyoroti pentingnya penanaman nilai kebangsaan sejak dini kepada para siswa terpilih.

“Dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, SMA KTB diharapkan dapat kembali menjaring satu persen anak terbaik dari generasi penerus Indonesia. Nilai-nilai khas bangsa harus tertanam kuat agar mereka tumbuh menjadi pemimpin berintegritas tinggi dan memiliki kecakapan global,” tambahnya.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri berkomitmen aktif dalam mendukung program Asta Cita nasional melalui pendidikan.

“Belajar dari Jepang dan Singapura, kita tahu bahwa human capital adalah investasi jangka panjang. Dengan komitmen dan kesungguhan, Indonesia mampu mencetak generasi penerus unggul yang akan memimpin masa depan bangsa. Kini saatnya kita cari, temukan, dan sekolahkan anak-anak paling cerdas Indonesia,” pungkasnya.

📚 Pendaftaran SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara Tahun Ajaran 2026/2027

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putri terbaiknya, pendaftaran dibuka secara daring melalui situs resmi:

🔗 https://kemalatarunabhayangkara.sch.id/

Jakarta, Lintasmedianews.com

Sepanjang Januari-Oktober 2025, Polri berhasil mengungkap 38 ribu kasus narkoba dan menyita hampir 200 ton barang bukti. 

Pengajar dan peneliti tetap program studi Hubungan Masyarakat Vokasi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, mengatakan angka itu menunjukkan ketangguhan polisi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Devie menerangkan Polri telah menyelamatkan anak muda dari jebakan percobaan pertama dan membuat lingkungan kota dan kampus lebih aman. Tantangan berikutnya yakni harus meningkatkan daya cegah dan daya selamat di masyarakat, terutama menahan masuknya barang berbahaya.

"Ini bukan sekadar operasi rutin, tetapi penjagaan nyata atas masa depan anak-anak muda Indonesia," terang Devie, Sabtu (25/10/2025). 

Devie mengungkapkan bahaya ancaman narkoba kini sudah berubah jauh lebih kejam dan mematikan. Devie memaparkan menurut studi global, banyak remaja tidak rutin memakai narkoba tapi saat mereka mencoba sekali, barang yang beredar sering jauh lebih berbahaya.

"Barang-barang ini, banyak beredar lewat media sosial dan toko online sehingga anak muda mudah tertipu. Inilah sebabnya, menurut riset global, walau penggunaan narkoba di kalangan muda tidak meningkat, jumlah overdosis justru naik," ungkapnya.

Pengamat sosial ini lalu membuka hasil penelitian dari Australia dan Amerika Serikat. Katanya, memasuki usia 18-24 tahun (kuliah atau kerja awal), risikonya melonjak mulai dari pesta minum berlebihan (binge drinking) sampai vaping dan eksperimen zat baru.

"Di sinilah peran polisi, sekolah, kampus, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk mencegah anak muda terjerumus," paparnya.

Devie menegaskan keberhasilan Polri dalam menangkap jaringan narkoba adalah wujud pilar pelindung. Ia mengatakan penegakan hukum harus tetap tegas untuk memutus jaringan pengedar.

Ia menyarankan dilakukan edukasi di sekolah dan kampus agar anak muda paham risiko dan tahu ke mana mencari bantuan. Kesiapsiagaan darurat, katanya, harus dilakukan supaya overdosis bisa cepat ditangani.

"Dengan kolaborasi seperti ini, keberhasilan polisi akan terasa langsung dampaknya dalam kehidupan masyarakat," tegasnya.

"Sekarang, saatnya kita semua ikut menjaga benteng ini dengan edukasi, kepedulian, dan kesiapsiagaan di lingkungan terdekat. Karena perang melawan narkoba bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi menyelamatkan generasi," imbuhnya.

Jakarta, Lintasmedianews.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. 

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.

"Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. 

Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. 

"Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit. 

Sigit memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). 

Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. 

"Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit. 

Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.

Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.

"Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan,  ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. 

Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.

"Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan 

aplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. 

Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika,  ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.

Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode 

Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.

"Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit.