JAKARTA Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar, silaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd. bertempat di Kanwil Kemenkumham DKI, Cawang, Kramat jati. Selasa (23/04/2024).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd, beliau baru mutasi 18 April 2024 kemarin, sebelumnya menjabat Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, sebelum ke Jawa Barat juga menjabat Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat Tahun 2020-2022.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, Bc.IP, S.Pd mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Solok yang juga seorang sahabat waktu bertugas di Sumatera Barat, beliau juga mengucapkan terimakasih telah berkunjung dan bersilaturahmi ke kantor yang baru.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar juga mengucapkan selamat atas pelantikan dan penempatan yang baru semoga Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, selalu diberkahi, diberikan kesehatan dan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan amanah yang diemban saat ini dan terimakasih juga telah menerima kunjungan silaturahmi kami dengan senang hati ditempat yang baru ini, "sebut Wako.

Turut mendampingi Walikota Solok, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Solok, Zulfadrim dan Kasubbag Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kota Solok, M. Ihsan.(T/K)

Jakarta, Lintasmedianews.com

Bupati Solok Epyardi Asda, M.Mar didampingi Kepala Bapelitbang beserta Sekretaris, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan Pangan, Kepala DKUKMPP, dan Kepala Dinas Perhubungan, mendatangi Bappenas RI pada Kamis (28/03/2024). Kedatangan bupati dan rombongan guna membicarakan terkait pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Solok dan disambut langsung oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas DR Vivi Yulaswati, MSc. 

“Kami hadir di sini untuk memperjuangkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok. Kami ingin membicarakan peluang pendanaan untuk sektor pertanian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025, dan juga program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP),”ungkapnya.

Epyardi Asda menyampaikan, Kabupaten Solok mempunyai potensi pertanian yang luar biasa. Selain sebagai daerah penghasil komoditi bawang merah nomor 2 se-Indonesia, Kabupaten Solok juga merupakan produsen penghasil beras yang dikenal dengan beras soloknya. 

“Akan tetapi dalam mengembangkan sektor pertanian kami di Kabupaten Solok masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, terutama untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pertanian semisal jalan usaha tani, alsintan, irigasi, ketersediaan bibit, maupun ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK maupun HDDAP,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyambut positif dan sangat mengapresiasi kedatangan Bupati Solok beserta jajaran. Ia juga mengapresiasi semangat Bupati Epyardi Asda untuk membangun pertanian di Kabupaten Solok. 

Ia berjanji akan membantu mewujudkan mimpi Bapak Bupati Solok untuk menjadikan Kabupaten Solok sebagai sentral logistik pertanian, tidak hanya untuk wilayah Sumatera Barat, tetapi juga untuk Sumatera dalam bentuk bantuan pendanaan maupun program kerjasama di sektor pertanian.

Sebelumnya diketahui Kabupaten Solok telah berhasil memperoleh bantuan DAK terbesar di Sumatera Barat. Tentunya hal ini tak terlepas dari tangan dingin Bupati Epyardi Asda selaku kepala daerah, yang sangat fokus mengembangkan Kabupaten Solok, menjadi yang terbaik disegala sektor pembangunan. 

Pada tahun 2024, Kabupaten Solok memperoleh  DAK Fisik Pertanian sebesar Rp10 miliar dan DAK irigasi sebesar Rp6 miliar. Oleh karena itu untuk DAK 2025, Bappenas RI dapat menambah alokasi  anggaran untuk Kabupaten Solok termasuk memilih Kabupaten Solok untuk mendapatkan program HDDAP.(Karta)

Jakarta, Lintas Media News

Kelompok Usaha Bakrie (KUB) terus berupaya mensupport pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian negara, salah satunya lewat Mineral dan Batubara (Minerba). 

KUB melalui PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin yang merupakan dua unit usaha PT Bumi Resources (BUMI), menjadi penyumbang royalti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terbesar yakni mencapai Rp9 trilyun di tahun 2020 dari Mineral dan Batubara (Minerba). 

Jika ditambah pajak maka BUMI Grup masuk dalam 31 perusahaan top pembayar pajak terbesar di Indonesia. 

Perusahaan pertambangan bisa memberikan dampak positif terhjadap ekonomi Indonesia, selain dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, juga melalui pembayaran PNPB. 

Tertuang dalam UU RI No.20 Tahun 2017 tentang PNPB, PNPB adalah seluruh pemerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

Produsen batu bara terbesar di Indonesia ini setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Dan tahun ini, BUMI membidik produksi batubara bisa meningkat menjadi 85-90 juta metric ton. 

Selain itu, Bumi Resources juga menjadi penyumbang besar dalam royalti dan devisa hasil ekspor.  "Bumi Resources termasuk kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa mencapai  Rp 9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia," jelas Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava. 

Sebagai perbandingan royalti yang dibayarkan oleh Bumi Resources jauh lebih besar daripada royalti PT Freeport Indonesia maupun perusahaan batu bara lainnya. Dileep mengatakan besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas. 

Hal ini pun terlihat dari PNBB yang dicatatkan oleh pemerintah, sepanjang 2020 ESDM mencatat PNBP mencapai Rp 34,6 triliun melebihi dari target Rp31,41 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 85% berasal dari sektor batu bara sendiri hampir Rp 30 triliun. 

KUB melalui BUMI juga berkomitmen mendukung Pemerintah program gasifikasi batubara dan diperkirakan akan dimulai 2025.  Untuk gasifikasi menurutnya baru akan mulai memasok untuk proyek hilirisasi batu bara tersebut baru dimulai paling cepat pada 2023-2024. Sementara untuk proyek gasifikasi yang melibatkan salah satu anak usahanya, Arutmin Indonesia masih dalam tahap pre-studi kelayakan dan diperkirakan baru dimulai 2025. (*/BM)

Jakarta, Lintas Media News

Lanyala Mataliti Ketua DPD meminta empat Senator asal Sumatera Barat, masing-masing Emma Yohana, Muslim M Yatim, Alirman Sori, dan Leonardi Harmaini, agar memberi perhatian kepada dunia Pendidikan tinggi di Sumatera Barat.

“Terutama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, dan kemampuan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa di masa depan. Ini dikatakan Lanyala di depan para wisudawan Universitaa Negeri Padang, Sabtu pagi (19/12/2020). 

Karena, tambahnya, bersandar pada kekuatan Sumber Daya Alam saja tidak cukup dalam membangun daerah, karena SDA bersifat terbatas. "Makanya, harus diimbangi dengan pengembangan Sumber daya Manusia karena nilainya tidak terbatas", tandasnya.

Apalagi ke depan, kompetisi antar-bangsa tidak lagi hanya berdasarkan keunggulan komparatif atau SDA, melainkan sudah bergeser menjadi keunggulan kompetitif, yaitu SDM, tambahnya.

"Saya berharap, kampus tidak berhenti dengan penelitian dan pengabdian masyarakat saja, tetapi juga memastikan terobosan dan inovasi, supaya agar dapat diterapkan di masyarakat," ujarnya. 

Kepada wisudawan Lanyala juga menghimbau setelah menimba ilmu sebanyak-banyaknya,  alumnus diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan kembali dan membangun daerah masing-masing. Karena kunci keutuhan NKRI adalah kesejahteraan dan kemakmuran daerah. 

Di Padang Lanyala sampaikan pidato dengan tema ; Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kontribusi DPD RI sebagai wakil daerah. (winkurai 5jorong)

Jakarta, Lintas Media News

Radio masih memiliki tempat di hati pendengarnya bahkan di masa pandemi seperti saat ini. Survey Nielsen menunjukkan jumlah pendengar radio di bulan April-Juni 2020 untuk Jakarta mengalami kenaikan lebih dari setengah juta pendengar. Begitu pula jumlah pendengar di 10 kota di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari satu juta pendengar dari periode Januari -Maret 2020 (sebelum pandemi).

Data Radex (Radio Advertising Expenditure) yang dibangun dan diterbitkan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) di bulan Desember ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar industri radio masih dipercaya oleh pengiklan untuk mempromosikan produknya.

Realisasi belanja iklan radio periode Januari hingga Oktober 2020 sebesar Rp947 miliar memperlihatkan bahwa belanja iklan radio di setiap bulan pada periode tersebut mengalami naik-turun. Kabar baiknya adalah pada September dan Oktober 2020 memperlihatkan adanya tren positif dimana belanja iklan radio mengalami kenaikan mendekati pencapaian di bulan Januari 2020. 

Data Radex PRSSNI menunjukkan Produk Minuman, Produk Kesehatan dan Sosialisasi Program Pemerintah merupakan 3 kategori produk yang paling banyak beriklan di radio selama periode Januari-Oktober 2020.

Ketua Umum PRSSNI Erick Thohir berujar, data Radex yang dikeluarkan oleh PRSSNI mencakup hampir 60% dari jumlah kota yang memiliki Kepengurusan Daerah PRSSNI, dengan jumlah radio yang dimonitor sebanyak 20% dari 580 radio anggota PRSSNI. Dan PRSSNI akan terus berupaya memperbanyak jumlah kota dan jumlah radio agar data Radex bisa semakin mewakili nilai belanja iklan radio yang sesungguhnya.

Pada ulang tahun ke-46 yang jatuh pada tanggal 17 Desember 2020; PRSSNI sebagai organisasi radio siaran swasta yang eksis dan berizin yang terbesar di Indonesia juga mengadakan Edisi Spesial ZOOMPA yaitu kegiatan ngobrol bareng radio siaran se-Indonesia yang membahas beragam topik diskusi untuk memajukan radio melalui platform Zoom Webinar.

Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi eksistensi radio di Indonesia dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun dan ungkapan terima kasih kepada seluruh radio swasta di Indonesia yang telah menjadi partner efektif bagi Pemerintah Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19.

Selain itu, juga ada ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota PRSSNI dari Ketua Umum PRSSNI, Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa PRSSNI telah mengambil posisi strategis sebagai partner pemerintah, dalam berkolaborasi memerangi Covid-19. 

Dan juga ungkapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pendengar radio Indonesia beserta seluruh stakeholder industri Radio Indonesia. Dalam rangka HUT Ke-46, PRSSNI juga menyelenggarakan Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) RADIOLAWANCOVID19. Lomba ini khusus bagi Radio Anggota PRSSNI serta Lomba ILM terkait Sosialisasi TIGA M; mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak untuk para pendengar radio dengan total hadiah puluhan juta rupiah.

Untuk info lebih lanjut mengenai PRSSNI, dapat diakses melalui website www.radioindonesia.co.id dan juga social media IG:@prssni2019. PRSSNI Pusat: Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. (rls)

Lanyala Mataliti

Jakarta, Lintas Media News

Ketua DPD Lanyala Mataliti menyinggung tentang masih banyaknya kasus kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan. Padahal isu tersebut menjadi isu global dan menjadi sorotan dunia internasional. 

“Ini catatan yang menurut saya penting. Karena menyangkut isu masa depan usaha jasa konstruksi. Lagi pula pengaruh industri konstruksi, baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan". Penegasan ini diutarakan mantan Ketua KADIN Jawa Timur  yang juga Ketua DPD Lanyala Mataliti di Surabaya, Minggu (18/10/2020).

Dikatakan, yang dimaksud konsep konstruksi berkelanjutan adalah dilakukan dengan memperhatikan aspek penggunaan material, pemanfaatan energi, desain dan kontribusi pada kehidupan sosial, perbaikan perekonomian, kontekstualitas dan nilai arsitektural, serta kelayakan suatu konsep untuk diaplikasikan dalam skala lebih luas. "Kita harus mulai menyiapkan diri untuk menyongsong regulasi internasional ini,” harapnya.

Mantan ketua umum KADIN Jatim juga melakukan otokritik kepada para pengusaha jasa konstruksi tentang masih minimnya tenaga ahli dengan sertifikasi standar yang berlaku Internasional. Padahal hal itu menjadi syarat kerjasama badan usaha jasa konstruksi nasional dan asing yang masuk ke Indonesia," ungkapnya.  

Sebelumnya, banyak berita tentang praktek gagal kontruksi masih ditemukan di proyek nasional APBN dan daerah yang dibiayai APBD dan swasta, yang merugikan uang negara dengan banyak modus tapi tidak tidak tersentuh masuk korupsi yang pelakunya itu-itu saja menjadi sapi perahan pejabat. Sehingga, anggaran kembali alokasikan perawatan pemeliharaan setiap tahunnya. (winkurai)