Sumatera Barat, Lintasmedianews.com

Meski banyak kasus dugaan korupsi yang diinvestigasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Badan Penelitian Independem Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPD BPI-KPNPA RI) Sumatera Barat yang diekspos ke media massa, hanya beberapa yang ditindaklanjuti pihak kejaksaan dan kepolisian. Namun demikian, tidak menyurutkan niat untuk terus membongkar kasus korupsi, pungli, dan kasus lain yang merugikan rakyat.

Bahkan, Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia Sumatera Barat (DPW MOI Sumbar), siap bekerjasama dalam hal investigasi dan pemberitaan masalah dugaan kasus korupsi di daerah ini. Termasuk kerjasama dalam meningkatan kapasitas wartawan dan media yang tergabung dengan DPW MOI Sumbar, supaya dalam melakukan investigasi ke lapangan, pengumpulan fakta dan data, serta dalam pelaporan karya jurnalistik di media semakin mantap dan akurat.

Demikian pokok-pokok pikiran pertemuan silaturahmi DPW MOI Sumatera Barat dengan BPI KPNPA RI Sumatera Barat , di Katagiaan Resto, Jalan Olo Ladang, kawasan Pantai Padang. Hadir dalam silaturahmi itu Ketua DPW MOI Sumatera Barat Anul Zufri, Ph.D dan 15 pengurus lainnya yang sekaligus masing-masingnya mengelola media online. Dari DPD BPI KPNPA RI Sumbar hadir Ketua Drs. H. Marlis, MM dan sejumlah pengurus: Daniel Sutan Makmur, Surya, Ade Edward, dan Yurnaldi Pemimpin Redaksi Alinianews.com.

Anul  mengatakan, bahwa dari pengamatannya di media, kegiatan/aktivitas BPI KPNPA RI Sumatera Barat banyak diekspos di media dan laporannya dengan dengan fakta dan data yang dipercaya, karena berdasarkan hasil investigasi. Karena misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari korupsi,maka Medio Online Indonesia Sumatera Barat turut mendukung dan ingin bekerjasama dalam hal menyebarluaskan pemberitaan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan para wartawan anggota DPW MOI Sumatera Barat.

“Wartawan dan media yang tergabung sebagai anggota DPW MOI Sumatera Barat mendukung kerja profesional yang dilakukan BPI KPNPA RI Sumatera Barat dan siap bekerja sama, agar pemerintahan di Sumatera Barat bebas dari kasus korupsi. Dugaan kasus korupsi yang ada akan bersama-sama kita ungkap dan kita beritakan. Termasuk sekiranya ada aparat yang bermain dalam menangani kasus ini, jika ada kongkalingkong kita mediamassakan,” ujar Anul, wartawan yang juga pakar hukum.

Sedang Marlis dalam paparannya menjelaskan keberadaan BPI KPNPA RI Sumatera Barat yang baru terbentuk tahun 2024 dan sedangkan secara nasional sudah ada sejak tahun 2015. “Ada belasan kasus dugaan korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di kabupaten/kota yang telah kita ungkap dan berharap aparat penegak hukum untuk mengusutnya berdasarkan informasi dan data yang kita berikan,” katanya.

Sementara dalam pemberitaan, lanjut Marlis, tidak banyak kawan-kawan wartawan yang berani memberitakannya, sehingga BPI KPNPA RI Symbar punya media online sendiri. Berita itulah yang kemudian dishare ke media sosial sehingga gemanya menakutkan bagi sejumlah kalangan.

Kemudian, dalam kasus pungli di sekolah-sekolah juga banyak yang diungkap. Untuk mendpatkan data,BPI KPNPA RI Sumbar dengan permintaan informasi. Bagi yang tidak memberikan data sesuai yang diminta, akan disengketakan di Komisi Informasi Sumatera Barat. “Hak setiap orang untuk medapatkan informasi dijamin oleh Undang-undang KIP. Jika tak diberikan, ada sanksi hukum penjara dan denda,”ungkap Marlis yang baru-baru ini menang atas termohon Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara dalam pemberitaan, lanjut Marlis, tidak banyak kawan-kawan wartawan yang berani memberitakannya, sehingga BPI KPNPA RI Sumbar punya media online sendiri. Berita itulah yang kemudian dishare ke media sosial sehingga gemanya menakutkan bagi sejumlah kalangan.

Kemudian, dalam kasus pungli di sekolah-sekolah juga banyak yang diungkap. Untuk mendpatkan data,BPI KPNPA RI Sumbar dengan permintaan informasi. Bagi yang tidak memberikan data sesuai yang diminta, akan disengketakan di Komisi Informasi Sumatera Barat. “Hak setiap orang untuk medapatkan informasi dijamin oleh Undang-undang KIP. Jika tak diberikan, ada sanksi hukum penjara dan denda,”ungkap Marlis yang baru-baru ini menang atas termohon Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Melihat keseriusan BPI-KPNPA RI Sumbar yang tidak mau kompromi dan tawar menawar, DPW MOI Sumbar semakin terpacu adrenalin untuk memberi efek jera melalui pemberitaan masalah korupsi ini. “Kami DPW MOI siap bekerjasama dengan BPI KPNPA RI Sumbar untuk masalah korupsi ini,” tandasnya.

Karena itu, dalam waktu dekat akan ada Nota Kesepahaman (MoU) antara BPI KPNPA RI Sumbar dengan DPW MOI Sumbar.

“Untuk hal ini MOI Sumbar akan mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Barat untuk hadir menyaksikan penandatanganan  MoU tersebut,” tanda Anul.

Peningkatan Kapasitas Wartawan

Menanggapi keinginan DPW MOI Sumbar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jurnalistik teman-teman wartawan, Pemimpin Redaksi Alinianews.com Yurnaldi siap. “Sebagai wartawan keterampilan jurnalistik yang begitu banyak harus dikuasai. Tak cukup bisa menulis berita saja. Perlu keterampilan lain bagaimana mendapatkan data, menggali informasi dan memverifikasi data, serta bagaimana menuliskannya dalam beraragam karya jurnalistik, seperti feature, laporan mendalam, tajun, analisis berita, sampai ke laporan investigasi,” katanya.

AliniNews.com  punya wadah untuk pelatihan jurnalistik dan komunikasi massa bagi berbagai kalapangan, sesuai kepentingannya. Wadah itu bernama Alinia Institute. Bulan Mei akan ada kegiatan perdana. “Kawan-kawan wartawan MOI Sumbar bisa  mengikutinya,” tambah Yurnaldi, yang 40 tahun di dunia jurnalistik dan mantan wartawan Kompas ini. Serta telah menulis buku-buku jurnalistik dan melatih ribuan wartawan di Indonesia. (Rel)

SUMBAR, LINTASMEDIANEWS.CON

Kabid Humas Polda Sumbar menggelar acara silahturahmi dengan sejumlah wartawan, bertempat di GOR. H. Agus Salim Padang, Selasa (15/4)

Pada kesempatan itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes. Pol. Susmelawati, SH mengharapkan terjalinnya hubungan kerjasama yang sinergi antara media (pers) dengan Polda Sumbar.

Dengan adanya dukungan dari media (pers) itu, maka program Polda Sumbar akan dapat tersampaikan ke tengah masyarakat.

Seperti halnya, menciptakan Sumbar yang aman dan nyaman, serta terbebas dari aksi tawuran (zero tawuran).

Program ini akan berhasil, apabila di dukungan oleh masyarakat serta disosialisasikan oleh pers (media), tuturnya.

Selain itu, apabila adanya perbedaan pandangan jangan sampai terjadi perpecahan, akan tetapi dijadikan sebagai bahan masukan untuk mencari sebuah solusi yang baik. Itulah pentingnya melakukan koordinasi sebelum mengambil tindakan, pesannya.

Sementara itu, Ketua MOI Sumbar Anul Jufri memberikan apresiasi kepada Kabid. Humas Polda Sumbar.

Menurutnya, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes. Pol. Susmelawati, SH sangat koperatif dan komunikatif.

Karena, beliau selalu membuka ruang kepada rekan rekan wartawan dalam mencari informasi.

Untuk itu, MOI Sumbar menyambut baik serta bersedia menjalin hubungan kerjasama untuk mendukung program Polda Sumbar kedepannya, ucapnya.

Rel

RILIS KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA

Provinsi Sumatera Barat

Lintasmedianews.com

Prihatin atas kejadian yang menimpa Sumatera Barat saat ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menyerahkan donasi dari Masyarakat Bengkulu senilai 200 juta rupiah. 

Donasi tersebut disalurkan melalui PMI Provinsi Sumatera Barat senilai 100 juta rupiah, Kamis (16/5) dan kepada Pemerintah Kabupaten Agam dengan jumlah yang sama.

Ia terbang langsung dari Bengkulu ke Padang, sejak Rabu (15/5) untuk memantau situasi bencana Banjir Bandang di Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua dan Kecamtan IV Koto, Kabupaten Agam.

Didampingi Wakil Sekretaris PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan, Gubernur Bengkulu bersama Kalaksa BPBD Bengkulu mengunjungi lokasi pengungsian warga yang berada di posko utama dan posko PMI, Kabupaten Agam.

"Kami turut berduka cita atas bencana yang dialami oleh masyarakat Sumbar. Bantuan ini adalah donasi dari masyarakat Bengkulu melalui Buku Rekening Bengkulu Peduli," ucap Rohidin Mersyah.

Sejak hari pertama terjadinya bencana di Sumbar, Pemerintah Bengkulu langsung mengambil sikap dengan menggalang donasi. Ia bersyukur dapat mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat. 

“Kita juga dibantu PMI Sumbar untuk dapat menuju lokasi bencana. Terimakasih PMI yang selalu bergerak cepat untuk membantu masyarakat,” tutur Gubernur Bengkulu yang juga merupakan Pelindung PMI Provinsi Bengkulu.

Wakil Sekretaris PMI Sumbar, Hidayatul Irwan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Gubernur dan masyarakat Bengkulu terhadap musibah yang menimpa Masyarakat Sumatera Barat. Kepercayaan Gubernur Bengkulu menjadi amanah untuk PMI sebagai penyalur bantuan kemanusiaan. 

“Untuk Donasi yang disalurkan kepada PMI, akan kita koordinasikan untuk masyarakat yang terdampak di Agam dan juga Tanah Datar melalui PMI Kabupaten Agam dan PMI Kabupaten Tanah Datar,” terang Hidayat.

Dikatakan Hidayat, PMI Sumbar memang membuka saluran bantuan (penggalangan donasi) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Donasi dapat berupa dana maupun bantuan barang.

Donasi yang terhimpun, akan disalurkan kepada masyarakat di beberapa  daerah yang terdampak, sesuai dengan data kebutuhan yang dihimpun oleh Tim Operasi TDB PMI dan koordinasi dengan pemerintah setempat. “Bagi masyarakat yang ingin berdonasi, kami siap bantu salurkan niat baiknya,” tutup Hidayat.