Articles by "Kota Padaang"

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok
Showing posts with label Kota Padaang. Show all posts

Padang Lintasmedianews.com

Camat Lubuk Begalung Kota Padang Nofiandi Amir SH MH mengatakan, pentingnya Kader PKK memahami tentang Public speaking,  karena para kader PKK kecamatan dan kelurahan sering berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Para kader TP PKK harus berusaha memiliki komunikasi yang baik, bagus supaya mudah dipahami maksudnya.Dan pesan yang disampaikan pada audien,Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir Ketua TP-PKK  Kelurahan se Kecamatan Lubuk Bagalung,  di Aula Kantor Camat, Selasa (14/5 /2024).

Pada kenyataannya  semua orang bisa berbicara, hanya saja tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum atau didepan orang ramai.Untuk itu kepada para Ketua TP PKK seKecamatan Lubuk Begalung mulailah membiasakan diri berbicara didepan umum menggunakan micropon, ucap Camat Nofiandi Amir mengingatkan.

“ibu ibu Ketua TP PKK tidak berani berbicara didepan umum,disebabkan oleh beberapa faktor, tidak menguasai bahan informasi yang akan disampaikan. Maks muncul grogi, rasa panik menggerogoti, akhirnya tidak percaya diri,”ungkapnya.

Untuk itu, para ketua TP PKK belajar dan sering sering latihan untuk berbicara di depan publik.”Jika sudah terbiasa berbicara didepan umum maka setiap informasi yang akan mudah menyampaikannya kepada masyarakat,” sebut Nofiandi Amir.

Sebab, keahlian para Ketua TP PKK pada public speaking akan sangat membantunya untuk meyakinkan masyarakat ketika berbicara.” Apa lagi Ketua TP PKK kelurahan tidak dapat memungkiri bahwa public speaking adalah aktivitas yang kemungkinan besar pasti akan lakukan. Karena, dalam banyak kegiatan, kesempatan pada kelurahan amat mungkin akan dituntut untuk berbicara di depan publik,” tambahnya.

Ilmu public speaking ini bisa diterapkan pada  saat para kader memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program TP PKK maupun program Pemerintah Kota Padang seperti Porgam Percepatan Penurunan Stunting, Program Ketahanan Keluarga, Budaya Germas dan PHBS.

Melalui  komunikasi yang  baik,bagus  dan benar akan mudah diterima  oleh masyarakat. Kemudian program yang telah direncakan akan dapat berjalan dengan lancar,ucapnya.(Irwan Rais)

PADANG,Lintas Media News
DPRD Kota Padang menggelar hearing dengan PKL Pasar Raya Padang, Senin, 24 Juli 2023. Hearing itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Budi Syahrial dan dihadiri Wakil Walikota Padang Ekos Albar.

Siti An Magrifah dari PBHI selaku kuasa hukum Perwakilan PKL dari Ikatan Pedagang Selasar Sejahtera (IPSS) fase I - VI meminta agar para PKL Selasar diletakan kembali di tempatnya.

"Karena berdasarkan Perda, berdasarkan Perwako, Selasar itu memang salah satu tempat dari sarana perdagangan, disamping toko, kios, dan petak batu," katanya.

Sementara itu, Ketua IPSS Ricky Amrizal saat ditemui setelah hearing dengan di Kantor DPRD Padang mengatakan, pihaknya meminta agar mereka bisa kembali berdagang saat toko mulai di buka. 

"Akibat penertiban yang dilakukan Pemko Padang terhadap PKL, kami pedagang selasar turut terdampak oleh aturan Pemko tersebut. Kami yang hanya berdagang di lorong-lorong depan toko, diharuskan membuka lapak pada pukul 15.00," ucapnya. Senin (24/7)

Ricky Amrizal menjelaskan juga, akibat penertiban yang dilakukan Pemko Padang ke pihaknya, berimbas kepada perekonomian mereka.

"Sejak diberlakukan aturan tersebut, jula beli kami cukup sulit. Terjadi jual beli lima puluh ribu rupiah saja, udah mujur. Oleh karena kami meminta kebijakan Pemko memihak kepada kami masyarakat kecil," jelasnya.

Wakil Walikota Padang Ekos Albar yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mejelaskan, Pemko akan tetap melakukan sesuai SOP yang telah dijalankan. Secara teknisnya silahkan komunikasi dengan anggota DPRD Padang Budi Syahrial.

"Kita tetap dengan komitmen awal. Berdagang bagi PKL dimulai pada jam 15.00, teknisnya silahkan ke Pak budi Syahrial saja," jelasnya.

Anggota DPRD Padang Budi Syahrial menjelaskan, pihaknya meminta Pemko untuk mengkaji kembali Perwako no 438 yang membuat pedagang selasar terimbas.

"Dalam Perwako no 438 tersebut tidak mengatur tentang pedagang selasar ini. Kehadiran mereka mutualisme dengan pedagang toko. Ketika pedagang toko buka, mereka juga buka," cakapnya.

"Oleh karena itu, kami meminta Pemko untuk mengkaji perwako 438, karena mereka tidak turut melanggar Perwako 438," tutupnya. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.