Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima jawaban Gubernur atas pandangan umum  fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan rapat paripurna pengumuman keputusan impinan terhadap struktur susunan pansus RTRW 2025-2043 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Rabu (26/2/225).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidin,wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan wakil ketua Muhammad Iqra Chissa serta dihadiri PJ.Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Yozarwadi.

Dalam jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi Yozarwadi menyampaikan bahwa,pemerintah provinsi telah menyusun rencana dan anggaran SPBE berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPBE,dimana dilakukan secara bertahap selama 5 tahun untuk membangun Infrastruktur TIK.

Begitu juga dalam pengumpulan,penyimpanan dan penggunaan data pribadi ada SPBE,pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang berlaku untuk penyelenggaraan sistim elektronik.

Mengenai pandangan umum PPP akan terjadinya kendala dalam penerapan SPBE ini,pemerintah telah memiliki infrastruktur TIK mandiri yang langsung terhubung dengan OPD dan juga telah dibangun layanan pemerintah ke seluruh ASN.Jelas Yozarwadi.

Disebutkan Yozarwadi,pemerintah daerah untuk menyelenggarakan SPBE dan telah menetapkan beberapa regulasi untuk menunjang penerapan SPBE ini seperti,Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda)nya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Putra dalam sambutanya mengatakan.Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, cukup banyak masukan, pertanyaan dan tanggapan terkait dengan substansi dan materi muatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), secara umum ranperda dimaksud perlu dilanjutkan kepada tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Nanda,penjelasan dan jawaban Gubernur, disamping untuk memenuhi tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, juga diperlukan untuk penyamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap berbagai hal terkait dengan substansi yang terkandung dalam Ranperda tersebut.

Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan, saran, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Secara umum jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh  Gubernur telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan dan pendapat yang disampaikan Fraksi-Fraksi yang termuat dalam Pandangan Umum Fraksi.  

"Apabila jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur masih belum atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat kita tindaklanjuti dalam proses pembahasan nantinya",jelas Nanda.

Dengan telah disampaikannya jawaban dan tanggapan Gubernur, makasih pembahasan akan dilanjutkan dengan tahap pembicaraan di komisi terkait yaitu Komisi I, dengan pimpinan atau Ketua pembahasan Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah

Wakil Ketua Sawal,Dt. Putiah dan Sekretaris Aida.Jelas Nanda.(St)

Pada kesempatan itu,Nanda juga menyampaikan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan  Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RTRW Sumbar Tahun 2025-2045 yaitu,

Ketua : Zulkenedi Said, 

Wakil Ketua : Very Mulyadi

Sekretaris : Erik Hamdani, SE Dt. Ambasa.(St)

  

 

Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar) Udlil Iman Zul didampingi oleh Kasubag Protokol dan Kehumasan, Darul Idris  menerima kunjungan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di ruangan Bamus DPRD Sumbar. Selasa (25/2/2025).

Rombongan Bamus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin langsung oleh Ketua Bamusnya Epiyanto.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek tata kelola dan fungsi Badan Musyawarah dalam mendukung kelancaran kerja DPRD.

Ketua Bamus DPRD Pesisir Selatan, Epiyanto menyampaikan,bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antar-lembaga legislatif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat dapat selaras dengan regulasi di tingkat provinsi, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum dan Keuangan, Udlil Iman Zul mengapresiasi kunjungan ini dan menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara DPRD kabupaten dan provinsi.

“Koordinasi yang baik akan membantu kita dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, mereka juga membahas strategi peningkatan kinerja dan sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten dalam menjalankan tugas legislasi, penganggaran, serta pengawasan.(st)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Selasa (25/2/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa didampingi

Ketua DPRD Sumbar Muhidin dan wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman serta dihadiri oleh pemerintah provinsi Gubernur Sumbar diwakili Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Yozarwadi, b asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Sumbar.

Pada kesempatan itu,Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar melalui curu bicara fraksinya Ade Putra menyampaikan dukungannya atas

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut Ade, dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan,” kata Ade Putra saat menyampaikan pandangan umum fraksinya. 

Ade mengatakan.Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“SPBE ditujukan untuk  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daerah juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” sebut Ade Putra.

Untuk itu,Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah perlu melakukan upaya lebih untuk memastikan bahwa seluruh daerah memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang stabil dan cepat. Hal ini perlu dipastikan mengingat, kesiapan infrastuktur menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE.

“Saat ini sama-sama kita ketahui, masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terhadap hal ini. Dan kami juga Mohon penjelasan rinci, bagaimana infrastruktur TIK kita di Sumatera Barat, apakah sudah cukup memadai atau belum dan bagaimana langkah mengatasinya,” ujar Ade.

Ade Putra menyebutkan, penerapan SPBE akan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar bisa memanfaatkan sistem dengan optimal.

“Menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan SPBE. Mohon penjelasannya terkait langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini,” tambah Ade.

Disamping itu, Fraksi Partai Gerindra berpandangan perlunya pengembangan platform digital yang inovatif untuk mendukung implementasi SPBE. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), ataupun analitik data untuk diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah.

Terkait keamanan data, menjadi perhatian utama dalam penerapan SPBE. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam sistem elektronik. Pemerintah harus mengadopsi standar keamanan yang tinggi dan melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah untuk mengelola dan melindungi data dengan baik.

Ade Putra mengatakan, penerapan SPBE akan meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan usaha. Sistem yang efisien dan transparan akan menarik lebih banyak investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.

Maka dari itu, pemerintah perlu mempromosikan penerapan SPBE sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah dan memberikan insentif bagi investor yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi.

“Fraksi Partai Gerincdra berharap, penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Proses birokrasi yang selama ini memakan waktu dan biaya banyak, dapat dipangkas dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi,” kata Ade.(St)

Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2025,

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman Bagikan Hadiah di Pantai Air Manis Kota Padang.Minggu (23/2/2025).

Pemberian berbagai macam hadiah tersebut adalah untuk peserta yang berhasil memperoleh sampah terpilah dan terbanyak dilakukan usai aksi bersih-bersih sebagai rangkaian peringatan HPSN 2025 yang diikuti ratusan peserta di objek wisata yang terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang tersebut.

"Selamat kepada peserta yang berhasil memperoleh hadiah pada kegiatan ini. Tapi tujuan kita ke sini, bukan sekedar mengejar hadiahnya, namun melakukan aksi untuk membersihkan objek wisata Pantai Air Manis," ungkap Evi Yandri.

Evi Yandri Rajo Budiman berharap, agar melalui kegiatan peringatan HPSN 2025, seyogyanya bagi pemangku kebijakan, penggiat lingkungan dan masyarakat dapat secara bersama-sama menjadikan sampah bernilai ekonomi.

"Sudah saatnya kita jadikan sampah bernilai ekonomi. Sirkular ekonomi harus berjalan baik dengan memanfaatkan sampah organik dan anorganik," katanya.

Menurut Evi Yandri, sampah organik bisa diolah menjadi maggot, sedang sampah anorganik bisa pula diolah menjadi biji plastik yang memiliki nilai ekonomi bagus.

Aksi bersih di pantai Air Manis ditandai dengan pemberian alat kerja oleh Staf Ahli Kementerian LH/BPLH, Laksmi Widyajayanti kepada perwakilan kelompok peserta.

Masing-masing kelompok peserta melakukan pemungutan sampah mulai dari pantai Air Manis sampai ke Batu Malin Kundang. Setelah itu sampah-sampah organik dan organik ditimbang oleh DLH  Padang.

Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (Forsepsi) Pusat, Mina Dewi Sukmawati didampingi Ketua Forsepsi kota Padang, Refwildon menyebutkan, Forsepsi dalam peringatan HPSN 2025 berkolaborasi melaksanakan dan menyukseskan kegiatan HPSN di pantai Air Manis.

Forsepsi mengerahkan semua bank sampah binaan bersama insan Pegadaian. 

"Forsepsi turut pula menjadi sponsor pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan snack, tumbler, trash bag dan hadiah untuk pemenang sampah terpilah serta merchandise menarik lainnya," ucap Mina Dewi yang juga Direktur Bank Sampah Induk (BSI) Pancadaya.

Melalui kegiatan aksi bersih ini, sambung Mina Dewi lagi, pihaknya ingin berperan penting dalam mengurangi timbulan sampah hingga ke TPA. Kemudian pelbagai program sudah dilakukan diantaranya Forsepsi bersama bank sampah binaan telah melakukan edukasi kepada masyarakat. (*/st)

Secara kelembagaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi  mengucapkan selamat atas dilantiknya Buya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2025-2030 di Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (20/2/2025).

Muhidin mengatakan,dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tersebut, diharapkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di 19 Kabupaten/kota semakin solid, begitupun pelayanan kepada masyarakat, harus semakin meningkat.

Menurut Muhidi,untuk menjawab tantangan kedepannya, perlu kebersamaan, sehingga percepatan pembangunan daerah bisa diwujudkan.Kemajuan daerah mesti sejalan, maju Sumbar, maju juga kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu,Muhidi mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang bergerak cepat untuk melakukan koordinasi dengan 19 kepala daerah Sumbar terpilih di kabupaten/kota sebelum dilantik. Menurutnya sinkronisasi program pembangunan daerah dengan pusat sangat penting dilakukan, sehingga pembangunan daerah berjalan maksimal

Dihaharap kepada daerah fokus bekerja untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, semua akan terwujud jika koordinasi antara pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota terjalin dengan baik. Kondisi keuangan daerah mengalami keterbatasan, sehingga perlu saling mengisi.Ujar Muhidi.

” Dengan kebersamaan yang terjalin, kita optimis perekonomian dan pembangunan Sumbar akan menggeliat hingga lima tahun kedepan,” tambahnya.

Sebagai Ketua DPRD Muhidin berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kekompakan sangat diperlukan, apalagi sebelum bekerja para kepala daerah akan menempuh pendidikan di Magelang dahulu, tentu output yang diharapkan semakin kompak.

“Tugas gubernur dan wakil gubernur lima tahun kedepan tidak mudah, mari sama-sama untuk mengawal dan mengawasi agenda pemerintahan lima tahun kedepan. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita semua,” jelas Politisi PKS ini.

Dengan dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy Muhidi optimis akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumbar.(*/St)

Melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2025,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar) Ali Muda SH, jemput Aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil)nya,khususnya aspirasi ibu-ibu majelis taklim di Masjid Al Muhajirin, Jorong Sakato Jaya, Nagari Aur Serumpun, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (19/2/2025).

Dalam kesempatan itu, perwakilan majelis taklim Maimuna menyampaikan aspirasi mereka, khususnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan keagamaan.

“Kami sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah guna meningkatkan aktivitas majelis taklim di daerah tersebut,” harap Maimuna salah seorang perwakilan majelis taklim.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ali Muda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan dan pendidikan.

“Kami akan mengupayakan bantuan yang dibutuhkan agar kegiatan majelis taklim dapat berjalan lebih optimal,” ujar Ali Muda.

Ali Muda mengatakan.Kegiatan reses ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di daerah mereka, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hadir dalam reses tersebut Kepala Jorong Sakato Jaya, Ardi, serta sejumlah majelis taklim, di antaranya Majelis Taklim Husnul Khotimah, Majelis Taklim Al Munawarah, Majelis Taklim Al Mukhsinah, dan Majelis Taklim Nurul Iman, serta masyarakat sekitar.(*/St).

Delapan poin tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar.Selasa (18/2/2025).

Aksi tersebut merupakan evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kedatangan pengunjuk rasa ini ke DPRD Sumbar diterima oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakilnya Nanda Satria dan Plt,Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Mairizon.

Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Dedi Irwansyah, menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan baru memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa.

Beberapa kebijakan yang disoroti antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, polemik distribusi gas elpiji yang menyebabkan antrean panjang hingga memakan korban, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Di awal pemerintahan ini, kami melihat banyak kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Dedi juga menyebutkan,

pemangkasan anggaran pendidikan yang cukup besar. Anggaran Kemendikbudristek awalnya Rp22,5 triliun, kini dipangkas menjadi Rp14,3 triliun.

“Pemotongan ini tentu berdampak luas, mulai dari potensi kenaikan UKT, pengurangan beasiswa KIP-K, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen,” kata Dedi.

Selain itu, ia juga mengkritisi besarnya anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta struktur pemerintahan yang dinilai semakin gemuk.

Program MBG diberikan kepada 13 juta anak selama tiga bulan, dengan biaya yang mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, jumlah staf khusus dan pejabat dalam kabinet justru semakin bertambah, yang tentu saja turut membebani anggaran negara,” tambahnya.

Menurutnya, skema pengelolaan anggaran negara perlu dikaji ulang. Ia juga menyinggung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai mangkrak, sementara sumber pendapatan negara belum jelas.

Dalam aksi itu,mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu:

1. Cabut dan Evaluasi Inpres No 1 tahun 2025

2. Evaluasi total Makan Bergizi Gratis

3. Efesiensi dan Rombak kabinet Merah Putih Secara Struktural dan Teknis

4. Ciptakan Pendidikan Gratis Ilmiah, Demokratis Serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan 5. Tolak Revisi UU Minerba

6. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen

7. Menolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan

8. Mendesak Presiden Prabowo Untuk Mengeluarkan Perpu Perampasan Aset.

Menanggapi apa yang disampaikan

Dedi Irwansyah,Muhidi mengatakan.Pihaknya akan mengusahakan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut, bahkan akan memastikan aspirasi mahasiswa ini sampai ke pemerintah pusat karena, semua poin dari aspirasi tersebut merupakan kewenangan pusat.

“Sebagai wakil rakyat,Kami semua mendukung aspirasi dari adek-adek mahasiswa,dan tuntutan ini akan kami usahakan sampai ke pemerintah pusat,” ujar Muhidi.(St)

Reses di Payakumbuh,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) 

Irsyad Safar, melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2025 di Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.Senin (17/2/2025).

Kegiatan reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Dalam pertemuan yang berlangsung kantor Lurah Koto Panjang Padang tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi selama ini. 

Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain pembangunan jalan usaha tani (JUT), bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jalan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana posyandu, serta pembangunan sistem irigasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Irsyad Safar menyatakan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat. Irsyad Safar berjanji bahwa keluhan tersebut akan diperjuangkan dan secepatnya dilakukan pembahasan di tingkat provinsi. 

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga.

“Kami akan berupaya agar aspirasi yang disampaikan ini dapat terealisasi melalui program pembangunan daerah. Semoga ke depan, kebutuhan masyarakat dapat lebih banyak terpenuhi,” ujar Irsyad.

Reses ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta berbagai elemen masyarakat yang berharap agar pembangunan di wilayah mereka dapat terus berjalan dengan baik. 

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin erat guna menciptakan solusi yang tepat untuk berbagai permasalahan yang ada.(*/St)

Reses perorangan Masa Sidang II Tahun 2024-2025,wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Iqra Chissa Putra jemput Aspirasi masyarakat RW.12 Kampung Jambak Kel. Batipuah Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang.Senin sore (17/2/2025).

Kepada wakilnya di DPRD Sumbar,Ketua RW.12 Kampung Jambak Agusmar menyampaikan, ada beberapa poin permintaan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam tahu 2025 ini diantaranya,pembangunan dua kelas TPQ, perbaikan Musala Jambu Air,Pembangunan drainase di RW 12, renovasi pos pemuda RW 12 kampung Jambak, pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi ibu-ibu rumah tangga RW 12.

Menanggapi apa yang disampaikan Agusmar,Wakil ketua DPRD Sumbar Iqra mengatakan.Semua aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tersebut akan diprioritaskan kalau itu berada pada kewenangan Provinsi,kalau kewanangan Kota Padang,akan diserahkan pada anggota DPRD kota Padang untuk menindaklanjutinya.

Untuk itu,Iqra menekankan penting­nya sinergi antara kewenangan pemerintah provinsi dan kota dalam menidaklanjuti aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat.

Iqra mengatakan,harapan masyarakat yang telah disampaikan tersebut akan diperjuangkan dan diminta masyarakat untuk mengajukan proposal resmi melalui RT, RW, dan lurah setempat.

Menurut Iqra,kegiatan reses ini merupakan wujud nyata dari anggota dewan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mencari solusi guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Padang. 

Kehadiran langsung di tengah masyarakat seperti ini memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan warga, ujarnya.

Sinergi ini penting agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal, sebut Iqra.

Kepada masyarakat Kota Padang khususnya yang berada di RW 12 Kampung Jambak ini,Iqra berharap kerjasamanya seorang anggota DPRD tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara sendiri,butuh doa dan dukungan,masyarakat bisa memberikan ide-ide dan masukan dalam proses pembangunan khususnya di wilayah Batipuah Panjang.

Pada kesempatan itu Iqra juga memberikan apresiasi kepada ibu-ibu warga RW 12 yang menyampaikan aspirasinya untuk meningkatkan perekonomian,mereka hanya minta pelatihan.

"Mereka minta pancing bukan ikan,untuk itu,kita akan prioritaskan dalam tahun 2025 ini",jelas Iqra.

Pada reses tersebut Iqra didampingi tim dari DPRD Sumbar Erizal,Deni Pratama koto.Budi,,Suri,Iklas,Rehan,Zikra dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Anggota DPRD Kota Tomi  serta Ketua RT Ketua RW, tokoh masyarakat, Bundo Kan­duang, pemuda, dan pemudi Batipuah Panjang.(St)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Agam membahas persoalan anggaran daerah, khususnya terkait dana pokok pikiran (pokir). 

Rombongan Banggar DPRD Kab.Agam diterima oleh  Kasubag Humas Protokol dan Perpustakaan DPRD Sumbar, Dahrul Idris,  didampingi staf sekretariat DPRD Rio Saputra yang keduanya merupakan putra daerah asal Kabupaten Agam.

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Agam, Ilham, bersama dua wakilnya, Hendrizal dan Enderia Sp. MM.

Dalam kesempatan itu,salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Agam, menyampaikan keluhannya terkait sulitnya pengalokasian anggaran daerah yang berdampak pada kelambatan pelaksanaan proyek pokir. 

"Karena proyek pokir tidak jalan akibat kekurangan dana, kami kesulitan untuk menilai penggunaan dana tersebut. Kami ingin mengetahui apakah dana pokir tersebut masih ada atau sudah dialihkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Enderia Sp. MM, menambahkan bahwa, pihaknya berencana untuk kembali mengunjungi DPRD Sumbar, namun kali ini dalam bentuk audiensi dengan Banggar DPRD Sumbar untuk membahas lebih lanjut isu anggaran dan dana pokir.

Menanggapi keluhan tersebut, Dahrul Idris menyatakan bahwa berkurangnya alokasi anggaran daerah tidak hanya terjadi di Kabupaten Agam, namun juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia, termasuk di DPRD Provinsi Sumbar.

"Masalah berkurangnya APBD ini tidak hanya terjadi di Agam, tetapi juga di banyak daerah lainnya, bahkan di DPRD Provinsi Sumbar sendiri," ungkap Idris.

Rio menambahkan,DPRD Sumbar berjanji untuk segera menyampaikan permohonan surat audiensi kepada pihak terkait sebelum rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar dilaksanakan.

Kunjungan ini berlangsung dalam suasana akrab, diakhiri dengan sesi foto bersama antara anggota DPRD Kabupaten Agam dan DPRD Sumbar.

Kegiatan ini menandakan komitmen kedua belah pihak untuk terus berkoordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat.(St)

Membahas masalah perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VI,sejumlah Niniak Mamak dan Kelompok Tani Rimbo Kapunduang, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar). Selasa (11/2/2025).

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal, S.H Datuak Putiah, Ketua Komisi II Khairuddin Simanjuntak, di ruangan khusus I DPRD Sumbar.

Anggota dewan yang hadir pada kesempatan itu,H. Abdul Rahman (mantan Bupati Solok Selatan), Zuldafri Darma (mantan Bupati Tanah Datar), Dr. Indra Catri (mantan Bupati Agam), Bagas Nasution, Hj. Aida (Demokrat), H. Ilson Cong S.E, Hasril, Ade Putra, Agus Sademan, Edward Datuak Tambijo, Mukhlis Abit, dan Verry Mulyadi.

Selain unsur DPRD, pertemuan itu juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumbar, termasuk Asisten I Pemprov Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Kepala Dinas Perekonomian Pemprov Sumbar, serta Kepala Kantor Pertanahan Sumbar dan Pasaman Barat.

Ketua Kelompok Tani Rimbo Kapunduang, Gun Yuniko Datuak Bandaro, menyampaikan bahwa mereka meminta agar PTPN VI melepas HGU seluas 3.549,16 hektare kepada Niniak Mamak Kinali atau badan yang mereka bentuk.

“HGU ini harus dikembalikan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” ujarnya.

Sementara itu, Zulkifli, perwakilan Kaum Dt. Bagindo dari Kampuang Pinang Atas yang juga seorang pengacara, meminta agar pemerintah tidak terburu-buru memperpanjang HGU tersebut.

“Kami sedang mempersiapkan gugatan terhadap pemerintah dan Kementerian BUMN terkait hal ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Kantor Wilayah BPN Sumbar mengungkapkan bahwa PTPN VI telah mengajukan perpanjangan HGU dengan luas 3.985,70 hektare.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak menegaskan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat Kinali.

Pertemuan ini mencerminkan sinergi antara DPRD Sumbar dan masyarakat dalam mengawal persoalan agraria, khususnya terkait lahan HGU yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal.(St)

Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Dikunjungi Siswa/siswi SDN 22 Ulak Karang Utara Kota Padang.Rabu (12/2/2025).

Kedatangan Guru dan Siswa /i SDN. 22 Ulak Karang Utara tersebut diterima oleh Kepala Perpustakaan yang juga Kasubag Publikasi Sekretaraiat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S, STP M. didampingi  Deni Suryani Staf Sekretariat DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu, Idris menjelaskan, Perpustakaan Sekretariat DPRD Sumbar menerima penghargaan sebagai satu-satunya perpustakaan khusus DPRD yang terdaftar di Perpustakaan Nasional.

Disamping itu, Perpustakaan DPRD dapat membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan pengetahuan dan menyediakan akses gratis ke berbagai sumber informasi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.

"DPRD Sumbar selalu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendapat informasi. Semoga dengan pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi siswa/siswi SDN 22 Ulak Karang Utara," harap Idris

Sementara,Kepala Pustaka, SDN 22 Ulak Karang Utara, Roza mengucapkan banyak terima kasih kepada staf dan sekretariat DPRD Sumbar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menerima kunjungan para murid-murid sekolah dasar untuk berbagi ilmu dan pengetahuan.

"Semoga dengan kunjungan kami dan pada siswa/siswi ke kantor DPRD Sumbar ini mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan perpustakaan. Sebagai kepala perpustakaan, saya mengharapkan generasi emas akan muncul di tahun berikutnya," ujar Roza.(St)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistim Pemerintah Berbasis Elektronin (SPBE) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Senin (10/2/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria serta dihadiri Plt.Sekretari Daerah (Sekda) Sumbar Yoswardi beserta undangan lainnya.

Evi Yandri mengatakan,sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat  tahun 2025, salah satu Ranperda yang akan dibahas pada Tahun 2025 ini yaitu Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini merupakan luncuran Propemperda tahun 2024. Ranperda tersebut belum dapat dibahas pada tahun 2024 yang lalu karena belum final ditingkat Pemerintah Daerah.Jelasnya.

Menurut Evi Yandri,Ranperda ini diusulkan kembali dan masuk dalam Propemperda tahun 2025. Pemerintah Daerah bersama Bapemperda DPRD telah menyepakati ranperda tersebut dapat dibahas pada tahun 2025  untuk menjadi Peraturan Daerah. 

"Sebelum Nota Pengantar terhadap  Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini disampaikan, maka pada kesempatan ini  kami akan memberikan sedikit gambaran umum terkait  Ranperda dimaksud",kata Evi Yandri.

 

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.Jelas Evi Yandri.

Disampaikan Evi Yandri,SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Jelasnya.

SPBE juga memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah saat ini telah menyadari betapa pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Tambahnya.

Evi Yandri menyebutkan.Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. 

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.ujarnya.

Rencana Induk SPBE Nasional telah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.Kata Evi Yandri.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, menpunyai Visi untuk menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Dengan telah disampaikannya Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, maka sesuai dengan tahapan selanjutnya,Rapat Paripurna akan dilaksanakan dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda SPBE ini.Tutup Evi Yandri.(St)

Kepala Sub-bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Yasmin, S.E., menerima kunjungan kerja  Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara, Jumat (07/2/2025) di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu, Yasmin menyampaikan, bahwa perencanaan jadwal kegiatan dewan memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas kerja legislatif.

Yasmin juga menekankan, pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak agar tugas dan fungsi kedewanan dapat berjalan optimal.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan rekan-rekan dari DPRD Batu Bara sebagai ajang berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antarlembaga legislatif. Dengan penyusunan jadwal yang terstruktur, pelaksanaan tugas kedewanan dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Yasmin.

Sementara, Ketua Banmus DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan.Kedatangan DPRD Kabupaten Batu Bara ke DPRD Sumbar ini bertujuan untuk membahas penyusunan jadwal kegiatan dewan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

"Kami apresiasi atas penerimaan yang baik serta berbagai masukan yang diberikan dalam pertemuan ini",katanya.

Mereka berharap hasil diskusi ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja legislatif di daerah mereka.

“Semoga pertemuan ini dapat menambah ilmu dan wawasan kami untuk diterapkan di Kabupaten Batu Bara,” harapnya.(*)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),  Evi Yandri Rajo Budiman melakukan kunjungan kerja ke SMAN 2 Sumbar, Senin (3/2/2025) di Kabupaten Solok.

 Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Terutama untuk  menjemput langsung aspirasi guru dan siswa. Saat kunjungan tersebut, Evi Yandri menerima aspirasi terkait kebutuhan asrama. 

Kepala SMAN 2 Sumbar, Ratna Yulia mengatakan, di boarding school itu ada 416 siswa, yakni masing-masing empat rombongan belajar untuk kelas 10 dan 11. Sementara kelas 12 ada 5 rombongan belajar. 

"Namun, kuota asrama hanya tersedia untuk 125 siswa, sehingga siswa yang lain terpaksa melanjutkan ke sekolah reguler," ujarnya. 

Ia mengatakan, jumlah kelas tidak sebanding dengan jumlah kapasitas asrama. Saat ini bahkan terdapat tiga kelas kosong. Pihak sekolah ingin meningkatkan jumlah siswa sesuai ketersediaan kelas namun terhambat masalah kapasitas asrama. 

Selain itu, lanjut Ratna, akan ada perbedaan metode dan efektifitas belajar. Ia menilai jika siswa tinggal di asrama maka akan lebih memudahkan guru dalam upaya meningkatkan prestasi siswa.

Terkait kapasitas asrama ini,  Kepala Asrama SMAN 2 Sumbar, Geri Ramadhan mengungkapkan daya tampung asrama saat ini sudah maksimal. Idealnya, satu kamar diisi tiga siswa, namun untuk mengatasi kendala, saat ini diisi  empat siswa.

Ratna Yulia menjelaskan lebih lanjut, minat siswa untuk bersekolah di SMAN 2 ini cukup tinggi. Tahun lalu ada 498 pelamar, namun hanya 125 yang diterima. 

Ia mengatakan lahan sekolah itu luasnya 11 hektare dan masih sangat memungkinkan jika ditambah bangunan asrama baru. 

"Jika melihat tingginya minat siswa yang mendaftar tiap tahunnya, SMAN 2 Sumbar berpotensi besar untuk menjadi boarding school terbesar yang setara dengan kampus Universitas Andalas," katanya. 

Untuk penambahan fasilitas asrama, Ratna mengatakan pihak sekolah telah mengajukannya ke salah satu anggota DPRD Sumbar pada akhir Tahun 2024 lalu. 

"Kami berharap ada kesempatan untuk memperluas fungsi asrama kami, mengingat tingginya minat siswa untuk bergabung," ujarnya.

Setelah mendengar aspirasi tersebut, Evi Yandri menyampaikan, pentingnya sekolah untuk menyiapkan proposal dan dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan dana ke pemerintahan provinsi. 

"Kami akan kawal pengajuan ini, dan jika diajukan ke dinas terkait, insya Allah akan disetujui," ungkapnya. 

Evi juga menambahkan, pendidikan adalah investasi masa depan oleh karena itu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar di SMAN 2 Sumbar itu. 

Ia mengatakan, di dalam rapat Banggar DPRD nantinya ia juga  akan mendiskusikan berbagai prioritas pembangunan. DPRD akan berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana. 

"Hal ini sudah menjadi  salah satu fokus utama DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat," katanya lagi. 

Ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat membuka jalan untuk perbaikan sarana dan prasarana di SMAN 2 Sumbar demi kenyamanan dan prestasi siswa yang lebih baik di masa depan. (*/st)

Terkait sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tanah Datar,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Batusangkar.Kamis (6/2/2025). 

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi menyerap aspirasi dari kepala-kepala sekolah yang sebagian besar keluhan yang disampaikan berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. SMAN 3 Batusangkar Boarding School, misalnya, masih membutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Muhidi menyatakan, akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan. “Kami akan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Pendidikan Republik Indonesia Abdul Mu’ti, yang dalam waktu dekat dijadwalkan mengunjungi Sumbar,” katanya.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah dan sekolah membangun sinergi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. “Koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan anggota DPRD dari daerah pemilihan Tanah Datar, sehingga potensi pokok-pokok pikiran (Pokir) dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Menurut Muhidi, pendidikan menjadi sektor prioritas dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. “Tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Tanpa pendidikan yang memadai, cita-cita mereka bisa terhambat,” katanya.

*Sekolah Boarding Butuh Perhatian*

Kepala SMAN 3 Batusangkar, Sumintarto Nurwahyudi, menyebut sekolahnya merupakan satu-satunya sekolah berasrama di Tanah Datar. Saat ini, jumlah siswa mencapai 496 orang lebih, dengan sebagian besar menetap di asrama. Namun, fasilitas untuk siswa laki-laki masih belum memadai, sehingga mereka harus tinggal di ruang kelas yang difungsikan sebagai asrama sementara.

Selain itu, sekolah memiliki berbagai program unggulan, seperti pendidikan tahfiz. Setiap tahun, siswa tahfiz diwisuda dan mendapat penghargaan. Di bidang akademik dan olahraga, siswa SMAN 3 Batusangkar juga mencatatkan prestasi. “Pada 2024, salah satu siswa kami meraih medali perak di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) untuk bidang geografi,” ujar Sumintarto.

Ia berharap kunjungan Ketua DPRD Sumbar dapat membawa dampak positif bagi sekolahnya. “Kami masih membutuhkan sarana dan prasarana, seperti asrama, laboratorium, serta aula untuk kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menampung Aspirasi sejumlah Kepala SMAN yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kepala SMAN 1 Batusangkar, Mulyono, menyampaikan bahwa sekolahnya yang merupakan salah satu tertua di Sumbar juga menghadapi persoalan infrastruktur. “Kami membutuhkan lapangan yang layak sebagai sarana penunjang kegiatan siswa,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Lintau Buo, Irda, menekankan perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program strategis. “Selain infrastruktur, kami berharap ada dukungan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya melalui studi banding ke daerah dengan sistem pendidikan yang lebih maju,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemajuan pendidikan di Sumbar. “Kami berterima kasih atas masukan dari para kepala sekolah. Ini akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan,” tuturnya.(*/st)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Muhammad Iqra Chissa, S.ST, MM, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, S.Sos, MM, melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Sumbar untuk membahas kerja sama terkait penggunaan BBM subsidi di Provinsi Sumatera Barat.Kamis (6/2/2025).

Kunjungan ini disambut langsung oleh Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri.

Pada kesempatan secara khusus didiskusikan usulan pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan dengan nomor polisi Sumatera Barat (plat BA), dan melalui kebijakan ini kendaraan berplat nomor luar Sumbar hanya dapat membeli BBM non-subsidi di wilayah Sumatera Barat. 

“Kita menginisiasi kebijakan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga stabilitas distribusi BBM subsidi bagi masyarakat Sumatera Barat," kata Iqra.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya 48% PAD Sumbar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotot dan Biaya Balik Nama, tentu naiknya PAD ini nanti akan berdampak poitif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumbar.Jelas Iqra Chissa, membuka percakapan dengan pihak Pertamina.

Menurut Iqra, usulan ini mengacu pada kebijakan serupa yang telah diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Edaran Gubernur Nomor: 541/259/IV. Di Bangka Belitung, kendaraan yang ingin menggunakan solar subsidi harus memiliki plat nomor setempat, telah melunasi pajak, dan mendapat verifikasi dari Samsat.

Ada sekitar 15-20% pengguna BBM subsidi di Sumbar berasal dari luar daerah, termasuk kendaraan travel dan perusahaan besar. Hal ini mengurangi kuota BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sumbar.Ungkap Iqra. 

Iqra juga menyampaikan, pertamina dapat mendukung Pemprov dalam meningkatkan PAD. “Kami berharap teman-teman Pertamina dapat membantu Sumbar dalam meningkatkan PAD, dan kami juga siap bekerja sama untuk mendukung Pertamina dalam meningkatkan keuntungannya,” uncapnya.

Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, S.Sos, menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar untuk mendukung kebijakan ini dengan melakukan sosialisasi besar-besaran pada bulan pertama setelah regulasi ini diterbitkan.

"Selain itu, kami berupaya mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan mekanisme pengawasan subsidi Pertamina,” tambahnya.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menjelaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan usulan ini selama Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ke-legalan hal ini dengan surat edaran Gubernur atau peraturan lainnya, dan juga dapat memastikan adanya integrasi e-samsat dengan sistem pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code milik Pertamina.

“Kami siap melaksanakan usulan ini selama ada peraturan yang melandasinya, karena operator harus tunduk dengan peraturan regulator negara,” tegasnya.

Narotama menambahkan bahwa pihaknya telah mendata pengguna BBM subsidi sejak 2022. Data tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penyaluran Bio Solar sebesar 0,02%, sementara penyaluran Pertalite mengalami penurunan sejak diberlakukannya pembelian menggunakan QR Code.

“Jika kebijakan ini diterapkan, beberapa dampak positif yaitu peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); baik jika penggguna kendaraan berplat nomor non sumbar membalik namakan kendaraannya, ataupun kendaraan berplat nomor non sumbar tersebut hanya boleh membeli BBM Non Subsidi,” terang Narotama.

Narotama juga jelaskan ada kekhawatiran mengenai praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum pelangsir yang menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar dengan harga lebih murah. Narotama mengusulkan agar vendor yang menagih biaya transportasi diwajibkan melampirkan nota pembelian Dexlite agar dapat diverifikasi.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan akan membahas lebih lanjut dengan pihak terkait. “Untuk saat ini, fokus utama kami adalah memastikan kebijakan pembatasan BBM subsidi ini dapat diterapkan dengan baik,” tegasnya.

Tentang Kebijakan ini, ada sedikit keraguan mengenai perluasan pembatasan diberlakukan juga untuk Bahan Bakar Pertalite, Tim Pertamina menjelaskan bahwa pada dasarnya masalahnya ada di regulasi.

"Apakah kebijakan ini hanya berlaku untuk Bio Solar atau bisa diperluas ke Pertalite, Tim Pertamina perlu mengkaji lebih lanjut oleh tim hukum. Masalahnya ada pada regulasi, tetapi pada dasarnya baik Bio Solar maupun Pertalite sama-sama memiliki unsur subsidi dari negara,” jelas Dimas, perwakilan dari Pertamina. (*/St)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengatakan.

DPRD Sumbar siap mendukung secara kewenangan rencana-rencana iven skala nasional dan internasional diadakan di Sumbar.

Hal itu disampaikan Muhidi saat

mengikuti Festival Makan Durian Basamo pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), Minggu (2/2/225) di Jalan Sudirman Kota Padang.

Pada kesempatan itu, Muhidi berharap, Festival Makan Durian Basamo bisa menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan kemajuan UMKM.

Menurut Muhidi, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada festival yang diadakan pertama kali ini, bisa menjadi catatan untuk lebih baik kedepan. DPRD Sumbar menyambut baik perhelatan Festival Makan Durian Basamo yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Karena pertama kali, tentu ada catatan-catatan yang harus diperbaiki.

“Tahun depan, mesti dipersiapkan lebih matang. Masyarakat yang sangat antusias mengikuti festival Makan Durian Basamo, nantinya bisa terlayani dengan baik lagi,” katanya.

Dikatakan Muhidi,dengan adanya iven-iven tersebut, tentu UMKM akan bergerak dan sektor lainya akan terdampak. Kususnya pariwisata, bisa meningkatkan kunjungan dan dikenal luas oleh masyarakat.

” Jadi dampak iven skala nasional dan internasional, bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal itu dikarenakan ekonomi masyarakat yang stabil,” katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan menjadikan kegiatan seperti ini sebagai agenda tahunan di Sumbar. Menurutnya, hanya dengan kebersamaan, segala tantangan dalam membangun Sumbar, akan bisa teratasi.

“Keindahan ini, semoga bisa kita hadirkan dalam segala situasi. Termasuk dalam menggerakkan roda pembangunan ke depan,” harapnya.

Terkait dengan limbah sampah yang diakibatkan dari penyelenggaraan Festival “Makan Durian Basamo” ini, Mahyeldi mengaku sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk merancang mekanisme pembersihan.

“Terkait limbah sampah, tentu itu sulit dihindari. Sebagai antisipasi, kita sudah koordinasikan dengan Pemko melalui dinas terkait,” tukuknya.

Nampak ikut pada perhelatan Festival Makan Durian Basamo tersebut Ketua DPRD, Gubernur dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan unsur Forkopimda lainya.Acara berlangsung selama 4 jam, mulai pukuk 06.00 hingga 10.00 WIB.(*/St)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Nanda Satria didampingi kasubag Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris menerima kunjungan studi banding Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jambi, Jumat (31/1/2025) di ruangan rapat komisi DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut DPRD Sumbar dan DPRD Jambi saling berbagi informasi tentang optimalisasi peran Bamus pada lembaga dewan.

Pada kesempatan itu,Nanda Satria mengatakan DPRD Sumbar selalu menyambut dengan baik kunjungan kerja dari berbagai lembaga legislatif provinsi lain. Momen pertemuan dengan sesama lembaga legislatif akan menambah informasi untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

“Kita berharap ilmu yang diperoleh bisa diaplikasikan di lembaga DPRD untuk mengoptimalkan kinerja kita sebagai legislator serta beanfaat bagi masyarakat dan daerah,” ungkap Nanda.

Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Sumbar dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Terkait penjadwalan agenda kedewanan, Nanda mengatakan Bamus DPRD Sumbar menyusunnya melalui rapat Bamus. Sebagai contoh, misalnya agenda kegiatan untuk bulan Februari dan Maret sudah ditentukan sebulan sebelumnya.

“Namun tetap ada kebiasaan untuk menjaga fleksibilitas dalam penjadwalan,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini DPRD Sumbar kembali mengikuti Perpres 33. Ini sangat penting untuk melakukan penyesuaian terkait peraturan yang ada.

 Nanda menilai Perpres 33 tidak relevan dengan kondisi saat ini dan penting untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Menurut Nanda,untuk memastikan penyusunan agenda kedewanan yang mengakomodir dengan baik seluruh AKD maka penting untuk tetap menjaga komunikasi yang optimal dalam setiap rapat, baik di tingkat pimpinan, fraksi, maupun komisi.

“Menjaga komunikasi yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kolaborasi antar anggota DPRD,” ujar Nanda.

Perwakilan Bamus DPRD Jambi, Akmaludin mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Sumbar bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara DPRD Sumbar mengoptimalkan peran Bamus dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi kedewanan.

“Terutama bagaimana caranya mengoptimalkan peran Bamus dalam meningkatkan kinerja perencanaan, sinkronisasi pelaksanaan, serta evaluasi program kerja,” ujar Akmaludin.

Menurut Akmaludin, biasanya Bamus juga menyusun jadwal agenda dewan. Hal ini sangat penting untuk benar-benar diperhatikan agar semua kebutuhan waktu untuk kerja dewan terpenuhi. Baik itu kerja masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya.

Ia juga mengatakan pentingnya untuk menyusun penjadwalan agenda yang terdampak perubahan dari peraturan presiden (Perpres) 53 ke perpres 33.

Sementara itu Anggota Bamus DPRD Jambi, Arwiyanto menanyakan perihal teknik pembahasan di Bamus DPRD Sumbar dalam menentukan cara keberangkatan untuk perjalanan dinas. Termasuk pula tentang teknis penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir).(*/st)

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Irsyad Syafar didampingi plt.Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar, Mairizon,menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) di ruangan khusus II DPRD Sumbar.Kamis (30/1/2025).

Perwakilan Komisi A DPRD Sumut, Ziera Salim Ritonga mengatakan.

Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait kesejahteraan dan perlakukan keuangan pimpinan serta anggota dewan. Termasuk diantaranya tentang program sosialiasi peraturan daerah (sosper) dan kegiatan kunjungan kerja (kunker). 

"Seringkali terdapat perbedaan perlakuan dalam hal keuangan, khususnya terkait program sosper dan kunjungan kerja,untuk itu kami ingin mengetahui apakah di Sumbar terdapat mekanisme sosper dan kunker yang berbeda mengingat setiap daerah memiliki peraturan dan kebijakan yang bervariasi," ungkap Ziera.

Di sisi lain, Ziera Salim menambahkan ada perbedaan dalam jumlah dana untuk program sosper yang bergantung pada kemampuan pendanaan daerah (PAD). Ia menanyakan apakah Sumbar memiliki pengalokasian belanja untuk uang transportasi dalam sosper.

Menanggapi hal tersebut, Irsyad Syafar memaparkan, setelah pandemi Covid 19 terdapat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi anggaran dan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen. 

Ia menegaskan Sumbar masih dalam tahap kajian mendalam untuk terus menindaklanjuti aturan ini. Namun efesiensi dan efektivitas program terus diutamakan. 

"Kami juga berharap dapat belajar dari pengalaman Sumut yang memiliki Kinerja Keuangan Daerah (KKD) yang lebih baik," kata Irsyad. 

Irsyad  juga menjelaskan, tantangan yang dihadapi Sumbar terkait dengan pengelolaan APBD. Hal ini dikarenakan setelah adanya perubahan Undang-undang  pajak daerah, ada dampak yang signifikan  pada pendapatan daerah.

 "Kami mengalami penurunan anggaran hingga 1 triliun pada APBD 2025,terkait sosper, DPRD Sumbar melaksanakannya dua kali tiap masa persidangan atau enam kali dalam setahun",jelas Irsyad Safar.

Ditambahkannya,Setiap pertemuan sosper dihadiri undangan dengan kapasitas 300 orang. Masyarakat peserta sosper akan  mendapatkan dana transportasi sebesar Rp150 ribu.

"Laporan keuangan terkait kegiatan sosper juga selalu diusahakan dibuat sesuai aturan dengan sangat ketat. Termasuk pula transparansi pelaporan," ujarnya. 

Sementara itu, Plt sekwan DPRD Sumbar, Mairizon menyambut baik kunjungan Komisi A DPRD Sumut,mudah-mudahan kunjungan kerja ini bisa menjadi peluang untuk saling menambah ilmu serta informasi diantara kedua belah pihak. 

Mairizon  berharap, informasi yang didapatkan dapat bermanfaat untuk semakin menyempurnakan  pengelolaan hak-hak keuangan serta program kerja masing-masing. 

"Semoga sharing informasi ini membawa manfaat dan peningkatan bagi kinerja DPRD di kedua provinsi," tutup Mairizon. (st)