PEKANBARU LINTAS MEDIA NEWS.COM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, menghadiri penganugerahan gelar adat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Akmal Abbas.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menganugerahi Akmal gelar Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, di Balai Adat LAMR, Pekanbaru, Selasa (30/4/2024). 

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf dalam pembacaan warkah mengatakan, penganugerahan gelar adat itu telah dimusyawarahkan di LAMR.

"Sejak gelar ini dianugerahkan, sah dan berlaku gelar dimaksud atas diri tuan Akmal Abbas serta melekat panggilan kehormatan beliau sebagai Datuk Seri dalam masyarakat melayu Riau," katanya.

Namun, kata Marjohan, apabila dikemudian hari ada kesalahan, maka gelar kehormatan tersebut akan gugur sebagaimana gugurnya iman, tuah dan muruah, dan akan tanggal dari pemegangnya.

Setelah pembacaan warkah, digelar upacara penganugerahan dengan pemasangan tanjak dan selempang serta keris. Kemudian dilakukan tepuk tepung tawar kepada Kajati Riau Akmal Abbas dan istri.

Sementara itu, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Plt Bupati H. Asmar melalui Sekda Bambang Suprianto menyampaikan tahniah dan selamat atas gelar yang disandang Kajati Riau tersebut.

"Tahniah dan selamat kepada Kejati Riau, Bapak Akmal Abbas atas penganugerahan gelar adat sebagai Datuk Seri," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan Akmal Abbas merupakan putra asli Riau dari Kuantan Singingi (Kuansing). Ia dinilai banyak menorehkan prestasi dan penghargaan selama menjalankan tugasnya sebagai jaksa diberbagai daerah di tanah air.

Selain itu, Akmal Abbas juga sangat peduli dengan kehidupan sosial, membantu masyarakat, baik yang terdampak banjir, maupun bencana lainnya.

"Semoga pemberian gelar adat Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi adat Melayu Riau serta mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat Riau," ungkap Bambang.

Hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda Provinsi Riau, keluarga besar Kejati Riau, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan undangan lainnya.(Nina/rls).

MERANTI LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama Polres dan perwakilan Pertamina, Kamis (18/4/2024) melakukan diskusi sinergi terkait antrian pembelian BBM dan Gas LPG 3 Kg di Selatpanjang dan sekitarnya.

Kegiatan itu berlangsung di Lobi Hotel Indobaru Selatpanjang.

Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti AKBP H. Asmar usai diskusi memastikan stok BBM jenis pertalite di dua SPBU maupun APMS dalam kondisi aman. 

Permasalahan yang terjadi itu, tambahnya, dikarenakan ada aturan dari Pertamina bahwa SPBU tidak boleh sembarangan menjual ke pengecer. 

"Jadi stok di SPBU dan di gudang masih aman. Saat ini pihak Pertamina juga sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan," kata Asmar.

Untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi-informasi tidak benar khususnya di media sosial, sehingga membuat masyarakat menjadi khawatir.  

"Kita sudah mufakat dengan SPBU supaya stok di gudang segera disalurkan ke agen-agen kecil sesuai dengan SOP. Kalau ada yang menaikkan harga segera laporkan ke Polres Meranti untuk ditindak," tegas Asmar.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan, S.IK, juga menyampaikan hal senada. Dia mengimbau masyarakat untuk bijak menyampaikan dan menerima informasi, agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. 

"Stok BBM aman. Jangan panik agar pemanfaatan BBM untuk masyarakat di Kepulauan Meranti bisa merata dan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaannya," ujar Kapolres Kurnia.

Sementara itu, Perwakilan Pertamina Area Provinsi Riau Dimas Aji Kharisma Cakra turut memastikan stok BBM jenis pertalite di SPBU ada di Kota Selatpanjang sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Dia meminta masyarakat untuk tidak panik sehingga membeli BBM melebih kebutuhan.

"Kami menjamin bahwasanya stok aman, jadi masyarakat jangan sampai membeli tidak sesuai kebutuhan," sebutnya.

Dimas menjelaskan, saat ini ada kiriman 200 kilo liter (Kl) dari Depot Siak yang sedang dalam perjalanan menuju Selatpanjang. Kemudian, akan ada tambahan 184 Kl lagi yang akan dikirim Sabtu mendatang.  

"Jumlah itu sudah sangat mencukupi, karena kebutuhan biasanya hanya 15 Kl untuk satu SPBU. Kita pastikan suplainya tidak putus," ungkap perwakilan Pertamina tersebut. 

Ikut dalam diskusi itu, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, para kepala OPD, perwakilan SPBU dan APMS di Selatpanjang dan sejumlah pihak terkait lainnya. (Nina/rls).

SELATPANJANG LINTASMEDIANEWS.COM

Meskipun masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan menggelar sidang paripurna. Sidang tersebut bertujuan untuk membahas dan menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah.

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan dua Ranperda inisiatif yang telah disusun secara cermat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Ranperda ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

Meskipun suasana masih dalam momen Lebaran yang penuh dengan kegembiraan, DPRD tetap memprioritaskan tugasnya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terwakili dan dilindungi. Sidang paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.

Rapat Paripurna Pertama, Masa Persidangan Kedua, Tahun Persidangan 2024 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SIkom, Selasa (16/4/2024) malam. 

Dengan didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman dan Khalid Ali serta dihadiri 23 anggota DPRD. Selain itu tampak hadir Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. 

Diharapkan bahwa dua Ranperda inisiatif yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD itu terkait pengajuan Ranperda hal inisiatif DPRD tentang ;

1.Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2.pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan UMKM.

Ketua DPRD mengatakan, sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 Yang menyatakan bahwa rancangan Perda Yang Berasal Dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda 

Selanjutnya, Pimpinan Dewan akan menyerahkan 2  Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu kepada Kepala Daerah untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Tanggapan Kepala Daerah pada Paripurna berikutnya pada hari Rabu besok, tanggal 17 April 2024, tepat pukul 09.00 WIB.

Penyampaian 2 Ranperda hak Inisiatif DPRD Kepulauan Meranti tahun 2024 itu disampaikan juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin MPd. 

Disampaikan, atas nama Bapemperda, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk membacakan penyampaian 2 Ranperda inisiatif DPRD.

"Sempena masih dalam suasana syawal ini dan dengan senantiasa memohon bimbingan dan Ridho Allah SWT,  pekerjaan kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti semoga selalu kita jalani dengan semangat

etos kerja yang tinggi dan peningkatan programprogram kerja yang baru yang kesemuanya bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Al Amin. 

Disampaikannya lagi, tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

Dikatakan satu dari tiga fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda telah dilaksanakan oleh Bapemperda dalam rangka melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda

 inisiatif DPRD. Dimana Pasal 33 Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda.   Berdasarkan kesepakatan rapat Bapemperda tentang pembahasan ranperda inisiatif DPRD tahun 2024, ada 5 Ranperda yang akan diajukan pada tahapan pembahasan. 

Namun demikian pada tahapan pertama ini setidaknya ada 2 Ranperda yang menjadi skala prioritas untuk disampaikan pada hari ini sebagai berikut :  

1. Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Ranperda yang mengatur tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Secara definitif Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  Kehadiran ranpeda ini salah satunya adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pihak swasta/badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta guna menjamin penyandang disabilitas di Kaupaten Kepulauan Meranti mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.   

"Penting menjadi perhatian kita bersama, bahwa latar belakang diajukan Ranperda

 ini adalah untuk melaksanakan kewenangan delegasi dari Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tanggal 26 Oktober 2023 tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas, bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi," jelasnya. 

Bercermin dari jumlah angka penyandang disabilitas Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh data dari OPD terkait tahun 2023 tergolong cukup tinggi pada angka 1324 Orang/Jiwa yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 500-an orang/jiwa saja.

"Hal ini tentu perlu menjadi fokus dan keseriusan kita dalam membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Sehingga, Bapemperda bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati bahwa Ranperda ini menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini," ungkapnya. 

Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis telah dijadikan sandingan utama dalam setiap muatan pasal yang diatur dalam ranperda ini.  Sedangkan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini terdiri dari 13 Bab Substansi dan 1 Bab Penutup dengan 99 Pasal.   

Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM Koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM . Pembentukan Perda mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro ini perlu dilakukan karena dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantanganperkembangan ekonomi di Masyarakat. 

Ranperda ini setidaknya membuat strategi  akan mengatur terkait pemberdayaan, strategi pengembangan, dan strategi perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM. pembentukan Rancangan Sehingga, Perda dengan ini akan dapat : 

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 

 2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

4. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing. 

 Untuk jangkauan dan arah pengaturan Ranperda Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM ini terdiri dari 8 Bab dengan 68 Pasal.   

 "Dapat pula kami sampaikan bahwa kita semua tentu mengharapkan dalam pembahasan lanjutan nanti, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait akan membahas secara detil aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercermin dalam 2 Ranperda ini, kita juga berharap OPD turut berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan pada setiap agenda pembahasan dilakukan," tuturnya. 

Sebagai catatan akhir Bapemperda dapat menyampaikan  Pemerintah Daerah hendaknya kembali mengevaluasi Peraturan Daerah yang telah disahkan namun belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal di Meranti pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga belum bisa berdaya guna bagi masyarakat dalam proses peningkatan diberbagai aspek.

Kemudian Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan perda-perda yang telah disahkan agar dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Perda langsung. (Nina/rls).

Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN), pengurus yayasan Tarbiyatul Juhdil rumah tahfidz Qur'an Ummahat yang terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, gelar Tasmi' Al - Qur'an bilghoib perdana bagi santrinya  hafalan Al- Qur'an, pada Selasa (25/10/2022) 

Acara tasmi' Al Quran bighoib tersebut mengangkat tema "Bersama Al-Quran Wujudkan Generasi Yang Gemilang" Kegiatan  berlangsung satu hari penuh, dan bejalan baik sebagai diharapkan oleh pengurus yayasan tarbiyatul juhdul rumah tahfiz Qur'an ummahat. 

Hadir pada acara tersebut, selain dihadiri seluruh pengurus yayasan rumah tahfidz Qur'an Ummahat Kecamatan Merbau, juga turut hadir para Ustadz dan Ustazah rumah tahfiz Quran Ummahat, dan seluruh santrinya. 

Selain itu, juga hadir Camat Merbau Muhammad Nazir S.Pd. M,Pd, diwakili Sekcam nya Kamsiatun, S.Hum MM, Kapolsek Merbau IPTU Aguslan SH diwakili, beberapa Kepala UPTD setempat, pengawas sekolah, Ketua MUI Kecamatan Merbau Ustadz Kamaruddin, Kiyai Solih, para RW/RT setempat, sejumlah wali santri Rumah Tahfiz Qur'an Ummahat, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,  kaum wanita, dan komponen lainnya. 

Pengurus yayasan RumahTahfidz Qur'an diwakili Drs H Lukman MM dalam sambutannya mengucapkan, pada hari ini merupakan kali perdana dilaksanakan tasmi' Al - Quran bilghaib, menghafal tanpa melihat Allah Qur'an, kami sebagai yayasan pengelola rumah tahfidz Qur'an mengucapkan terimakasih atas kehadiran para bapak ibu, ucapnya. 

Kepada orang tua wali santri kami juga mengucapkan terima kasih yang mendukung dan mensupport kegiatan tasmi' perdana kali pertama ini, tutur mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merbau itu. 

Diakuinya, rumah tahfidz Qur'an ini baru berdiri beberapa bulan saja, alhamdulillah sudah bisa mengantar anak kita membaca Quran dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, katanya, ada yang hafal satu juz, dan ada juga yang sudah hafal juz 30, ini semua atas kerja keras para Ustadz dan Ustazah yang sangat gigih dalam proses belajar belajar, bebernya

Dirinya berharap, agar seluruh orang tua wali santri mendukung dan mensupport anak anaknya dalam belajar.  Dijelaskan nya, janji Allah apa bila anak kita bisa hafal dengan Al Quran sampai 30 juz,  Allah janjikan orang tuanya mendapat mahkota, mudah mudahan anak kita istiqomah dalam belajar Allah Quran, harap H. Lukman

Camat Merbau Muhammad Nazir S. Pd,M.Pd diwakili Sekcam nya Kamsiatun S.Hum.MM dalam sambutannya mengatakan, kami atas nama pemerintah Kecamatan Merbau mengapresiasi dan sangat bangga atas lahirnya rumah tahfidz Qur'an di Kelurahan Teluk Belitung pada umum Kecamatan Merbau, ucapnya. 

Diharapkan, melalui rumah tahfidz Qur'an ini diharapkan bagi regenerasi muda  anak anak kita di Kelurahan Teluk Belitung, umumnya Kecamatan Merbau, menjadi hafiz Quran, tutur perempuan yang bersosok pemakai jilbab itu. 

Mantan Lurah Teluk Belitung itu menambahkan, kami juga mengucapkan tahniah kepada pak Lukman yang sejak dari awal masih di Sekolah SMA kemarin sudah menanam niat dan hajatnya untuk membangun rumah tahfidz Quran, alhamdulillah pada hari ini terbukti niat itu dikabulkan Allah SWT, tuturnya seraya menyampaikan salam maaf Camat Merbau

Ustadz Reksi Atmaja dalam sambutannya mengatakan, alhamdulillah hari ini kami melaksanakan tasmi' Qur'an ini merupakan perdana bagi kami, terlaksananya kegiatan kami adalah atas support orang tua wali santri dan semua pihak kepada anak santri kami dalam proses belajar mengajar, ucap Ustadz Reksi Atmaja

Dirinya berharap, agar orang tua dapat semakin mendukung dan mensupport terhadap anaknya untuk gemar membaca dan menghafal Al-Quran, pesannya berharap. 

Ustad yang masih lajang itu menuturkan lagi, pada hari ada beberapa santri dan santriawan kami yang sudah hafal juz 30, dan juz satu, jelas Reksi seraya berharap dukungan dari pemerintah daerah dan komponen lainnya. 

Diakhir acara, untuk diketahui, pihak yayasan rumah tahfidz Quran ummahat juga memberi beberapa penghargaan  buat santri terbaik seperti kepada sabtri penghafal  terbanyak  dan tahsin terbaik dan lain nya. (Nina/Ali sanip).

Jakarta, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kamis (22/9/2022) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM usai menerima langsung plakat penghargaan mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya hal itu merupakan buah dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.

"Ini merupakan hasil kerja bersama dan  penghargaan ini juga untuk bersama. Terutama masyarakat Kepulauan Meranti. Ini haru terus dipertahankan," ujarnya.

Dia mengapresiasi kerja keras OPD di jajaran Pemkab Meranti dan berharap penghargaan yang diterima tidak lantas membuat puas tetapi harus dijadikan pemicu semangat kedepannya dalam menyusun laporan keuangan daerah.

"Teruskan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekadar hasil audit BPK saja tapi harus berdampak kepada masyarakat," kata dia.

Senada dengan bupati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti Erry Yoserizal, SE juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga opini WTP telah berhasil didapatkan sebanyak 10 kali berturut-turut.

"Terima kasih kepada seluruh OPD, para pimpinan dan seluruh tenaga akuntansi di Kepulauan Meranti. Ini berkat kerjasama kita semua," ungkap Erry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

“Alhamdulillah hari ini kita bertemu setelah dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi," sebut Sri.

Menurutnya, penghargaan yang diterima harus bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. 

“Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” sebutnya.

Ikut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kepulauan Meranti Doddy Hamdani dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kepulauan Meranti Tirta Kurnianto, SH. (Nina/rls)

Meranti, Lintas Media News

Meranti, Lintas Media News

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM., mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (12/9/2022), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Rapat yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, melalui virtual, Presiden Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Turut hadir dalam rapat secara langsung, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepada daerah.

"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.

"Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM," tambah Presiden.

Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 sebagai payung hukum atas kebijakan ini.

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Dua persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk belanja tidak terduga.

"Misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan harga bawang merah, dan kenaikan harga bawang putih. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi, artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, maka Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp3 juta oleh pemda," ungkap Presiden.

Artinya, kata Presiden, harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar.

"Kalau itu semua daerah melakukan. kita bisa menahan inflasi agar tidak naik," ungkap Presiden.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, misalnya telur.

"Pemda bisa membeli kepada produsen langsung peternak ayam petelur, misalnya pusatnya di Blitar atau di Purwodadi atau di Bogor, bisa membeli langsung dari peternak kemudian dikirim ke pasar sehingga harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak karena biaya transportasinya ditanggung pemda, pemprov, pemkot, dan pemkab. Belanja tidak terduga itu dialihkan ke bansos kepada yang terdampak karena adanya penyesuaian harga BBM," kata Presiden.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti usai mendengarkan arahan Presiden RI, siap menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan. Bupati menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menyusun langkah-langkah konkrit dalam penguatan pengendalian inflasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, kita siap mendukung pengendalian inflasi di Kepulauan Meranti dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, segera akan ditindaklanjuti", tegas Bupati Adil.

Turut mendampingi Bupati dalam rapat virtual, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph Hutauruk, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irmansyah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suhendri, Inspektur Daerah Rawelly, dan Kabag Perekonomian Setda Herlim. (Nina/rls).

Meranti, Lintas Media News

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Senin (12/9/2022) melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

Kunjungan kerja dimulai dengan kegiatan penanaman padi serentak di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat. Di sini bupati juga menyerahkan bantuan mesin berupa Combine Harvester dan Power Thereser untuk kelompok tani Desa Mekar Baru, Desa Segomeng dan Desa Bina Maju.

Kemudian, bupati beserta rombongan bergerak ke Desa Sendaur Kecamatan Rangsang Pesisir untuk meresmikan Kilang Nanas milik kelompok tani desa tersebut. Selain meninjau ruangan kilang tersebut, Bupati Adil juga mencoba alat pembuat kripik dari nanas.

Setelah itu, Bupati melanjutkan kunjungan ke Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir untuk meresmikan Solar Driyer Dome dan penyerahan bibit tanaman perkebunan. Disini bupati membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Kecamatan dan Desa.

Usai melakukan kunjungan kerja, bupati mengatakan kegiatan itu sengaja dilakukannya untuk melihat kondisi di lapangan dan menyerap langsung aspirasi dari masyarakatnya, terkhusus para petani. "Saya tidak mau hanya mendengar laporan saja. Saya harus melihat langsung apa yang menjadi kendala mereka," kata Adil.

Terkait beberapa usulan yang disampaikan para petani dan masyarakat dalam kunjungan kerja tersebut, H. M Adil mengaku telah mencatat dan segera mencarikan solusi. Dia juga membawa langsung para kepala OPD agar bisa mendengar langsung dan memetakan permasalahan yang ada.

"Tentunya apa yang menjadi domain pemerintah kabupaten akan segera kita bantu. Dan jika itu masuk ke domain pemerintah provinsi, maka akan kita koordinasikan. Tetap akan kita carikan solusinya," terang Bupati Meranti itu. (Nina/rls)

Meranti, Lintas Media News

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten pertama bahkan satu-satunya di Provinsi Riau yang memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) atas hasil perkebunannya dari Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah sebelumnya menerima Sertifikat IG Kopi Liberika, Senin (20/6/2022) Pemkab Meranti kembali menerima Sertifikat IG untuk Sagu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jauhari Sitepu dan diterima oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH, MM di Ballroom Grand Zuri Pekanbaru.

"Di Riau baru ada dua sertifikat IG yang dikeluarkan. Yakni Kopi Liberika Meranti dan Sagu Meranti. Kami berharap dapat memacu kabupaten/kota lainnya di Riau," kata Jauhari Sitepu.

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, katanya, Riau memiliki potensi yang luar biasa sehingga diminati oleh para investor dan pekerja dari manca negara. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melindungi hak kekayaan alam maupun intelektual yang dimiliki. "Sertifikat ini akan memperjelas standar dan asal suatu produk untuk menghindari praktik kecurangan," sebutnya.

Bupati H. Muhammad Adil menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kemenkumham atas dukungan dan penilaiannya sehingga Sagu Meranti memiliki Sertifikat IG. Begitu juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kata Adil, yang telah bekerja keras menyiapkan semua persyaratan sehingga Sagu Meranti ini memiliki jaminan hukum. "Alhamdulillah, Semoga sertifikat IG ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sagu yang ada di Meranti dan bermuara pada masyarakat," harap Bupati Adil.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, luas areal sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 61.806 ha yang terbagi atas 21.620 ha milik perusahaan dan sagu rakyat seluas 40.186 ha. Khusus tanaman sagu rakyat dimiliki oleh 8.365 kepala keluarga dengan jumlah produksi 247.014 ton pertahun. 

"Terbagi dalam 95 pabrik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jadi tidak heran bila Meranti dijuluki Kota Sagu," jelasnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepulauan Meranti dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau. Perjanjian itu tentang Penyelenggaran Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sekaligus penandatanganan kesepakatan tentang Sinergitas terhadap Pelayanan Hukum dan Hak Azasi Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saya berharap kesepakatan yang kita tandatangani hari ini membawa hasil positif terhadap masyarakat. Kemudian terbentuk sinergitas yang positif antara Pemkab dan Kanwil Kemenkum HAM Riau," ungkap H. M Adil.

Penandatanganan itu juga dihadiri Bupati Indragiri Hilir H. M Wardan yang turut melakukan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Inhil dengan Kanwil Kemenkum HAM Riau. Ikut mendampingi Bupati Adil, Plt. Kepala Bappeda M. Sakinul Wadi, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Marwan, Kabid Industri Meranti Miftahulaid serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya. (Nina/rel)

Meranti, Lintas Media News

Camat Merbau Indat AMa,Pd bekerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti lepas Calon Jemaah Haji (CJH) asal daerah Kecamatan Tasik Putri Puyu pada Ahad (19/6/2022) siang. 

Pelepasan Calon Jemaah Haji (CJH)  kali ini dipusatkan di Masjid Baitun Naim yang terletak di jalan Kamboja Kelurahan Teluk Belitung. 

Pantauan di lapangan terlihat, ada 7 (Tujuh) Calon Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke ibukota Selat Panjang,   Kepulauan Meranti, menuju Embarkasi Pekanbaru Riau. 

Menurut Ketua panitia atau pengurus  IPHI persatuan Haji Indonesia Kecamatan Merbau H. Sihana SP kepada awak media ini mengatakan, ke tujuh orang Jemaah Calon Haji itu berasal dari daerah Desa wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, jelas Sihana alias Ono. 

Ketua IPHI Kecamatan Merbau Drs H Lukman MM dalam sambutannya mengatakan, kami dari IPHI Kecamatan Merbau mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Merbau yang mendukung kegiatan ini sehingga terlaksananya pelepasan ini dapat berlangsung sukses, ucap Lukman

Dirinya berpesan kepada calon jemaah haji sekira dapat menjaga kesehatan dan selamat pergi dan kembali, semoga menjadi Haji yang mabrol, doa H. Lukman

Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Merbau Asnawi S. Ag di kesempatan itu mengatakan, perlu kita ketahui bersama, diakibatkan covid 19 kita tertunda selama dua tahun, alhamdulillah hari ini kita kembali memberangkatkan calon jemaah haji, jelas Asnawi seraya berharap agar CJH tersebut dapat menunaikan ibadah haji dengan baik menjadi Haji yang ambrol, 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali SE dalam kesempatan itu mengatakan, kami atas nama masyarakat Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Puyu Puyu mengucapkan selamat dalam menunaikan ibadah haji selamat pergi dan selamat kembali, menjadi Haji yang ambrol, pungkas Khalid Ali, seraya mohon maaf kepada calon jemaah haji yang akan diberangkatkan. 

Camat Merbau Indat AMa, Pd dalam sambutan pelepasan calon jemaah haji mengatakan, hari ini merupakan hari yang bersejarah buat kita calon jemaah haji kita diberangkatkan, kembali mudah mudahan dalam keberangkatan nya dilindungi Allah SWT, ucap mantan Lurah Teluk Belitung itu. 

Dirinya berpesan, kepada calon jemaah haji sekiranya dapat menjaga ketertiban jaga kesehatan, bapak ibuk CJH harus patuh kepada pimpinan yang dipercaya, 

Kami berharap agar calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan selamat pergi dan selamat kembali menjadi Haji yang ambrol dan mabrollah, pesan Camat Merbau. 

Sekcam Tasik Putri Puyu Zainal SE dalam sambutan dan pesannya mengatakan, kami dari pemerintah Kecamatan Tasik Puyu kepada IPHI Kecamatan Merbau yang sudah bersedia memfasilitasi keberangkatan calon jemaah haji dari daerah kami, mudah mudahan apa yang dilaksanakan  ini menjadi amal baik kita bersama kepada Allah, tutur Zainal seraya menyampaikan salam maaf Camat Tasik Putri Puyu, Abdul Hamid. 

Hadir pada saat pelepasan tersebut, Camat Merbau Indat AMa, Pd didampingi Kasi Pemerintahan nya Hj. Wan Jumiati, SE. MSi, dan Kasi Trantib Kecamatan Merbau. Sekcam Tasik Putri Puyu Zainal SE, Kapolsek Merbau AIPTU Aguslan SH didampingi sejumlah personilnya, Danramil Merbau Kapten INF Junaidi, Wakil DPRD Kepulauan Meranti H.Khalid Ali SE, Ketua IPHI Kecamatan Merbau Drs H. Lukman MM, beserta pengurusnya. KUA Kecamatan Merbau Asnawi S. Ag. Ketua MUI Kecamatan Merbau H.Kamaruddin, Kiyai Soleh, Kades Mengkirau Toha, sejumlah haji Kecamatan Merbau,dan haji Kecamatan Tasik Putri Puyu, alim ulama, kaum perempuan, komponen lainnya, yang turut mengantar keberangkatan calon jemaah haji tersebut. (Nina/ali)

Meranti, Lintas Media News

Taman Kanak Kanak Al-Quran ( TKQ)  dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)  Kelurahan Teluk Belitung,  Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Perpisahan bersama Santriawan dan Santriwati tahun ajaran 2021- 2022, pada Kamis (16/6/2022)  

Perpisahan kali ini mengambil tempat di halaman Sekolah TKQ/ TPQ Tahsinul Athfal yang terletak di jalan Rambutan Kelurahan Teluk Belitung, acara tersebut  tetap mematuhi protokol kesehatan. Diawali dengan membaca Ayat suci, oleh Rusdi Maulana, dan doa oleh Ustadz Khairuddin MT. 

Hadir pada acara perpisahan tersebut, selain dihadiri Kepala Sekolah Tahsinul Athfal Nur Hamidah, S.IP didampingi seluruh majlis guru nya, juga hadir Ketua Yayasan Al- Wathoniyah Teluk Belitung Ustadz Khairuddin MT, Ketua Komite Sekolah TKQ/ TPQ, Tahsinul Athfal, Ikram, S.Sosi, para orang tua santri alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan komponen lainnya. 

Menariknya, disela acara tersebut turut dipersembahkan tarian sekapur sirih, juga berbagai persembahan dari para santri juga ikut memeriahkan swasana dalam acara tersebut. Tidak kalah pentingnya, perpisahan tersebut para santri awan dan santriwati turut di wisudakan oleh pihak sekolah tersebut. 

Kepala Sekolah Tahsinul Athfal Nur Hamidah S.IP dalam sambutannya mengatakan, alhamdulillah kita tahun ini dapat melaksanakan acara sebagai yang kita sepakati sebelumnya, ucapnya. 

Diakuinya, dua tahun yang lalu kita tidak bisa berbuat seperti ini, karenakan Covid 19, mudah mudahan walaupun acara tidak sebegitu besar namun ini semua adalah berkat dukungan dari para orang tua santri awan dan santriwati, tutur perempuan yang ber sosok pemakain jilbab itu. 

Tidak lupa dirinya mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh orang tua wali yang telah mendukung program sekolah, sehingga kami bisa berbuat sebagai mana yang kita harapkan bersama, pungkas Nur Hamidah. 

Untuk diketahui, TKQ/ TPQ Tahsinul Athfal ini dibawah naungan yayasan AL - Wathoniyah Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. (Ali Sanip/ Nina)