Articles by "DPRD Padang"

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok
Showing posts with label DPRD Padang. Show all posts




PADANG,Lintas Media News
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., menghadiri 40 tahun Himpunan Pemuda Pemudi Pasir Ulak Karang (HIPPERA), Sabtu, 23 September 2023.

HIPPERA dinyatakan berdiri pada 23 September 1983. Kehadiran Mastilizal Aye mendapat apresiasi oleh tokoh masyarakat setempat.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pak Mastilizal Aye selaku Ketua Komisi IV DPRD kota Padang dari dapil VI Padang Utara, Padang Barat dan Nanggalo yang  selalu hadir di tengah masyarakat," kata Ketua LPM kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara, Rudi Zainofra.

Ia berharap, Mastilizal Aye terus memberikan perhatian kepada daerah itu. Sebab, banyak aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan.

"Kami berharap, Pak Aye terus memberikan perhatian kepada daerah ini dan menjadi penyambung lidah kami di lembaga dewan," katanya.

Sementara itu, Mastilizal Aye mengapresiasi kegiatan 40 tahun Himpunan Pemuda Pemudi Pasir Ulak Karang (HIPPERA).
"Kami mengapresiasi kegiatan 40 tahun HIPPERA. Selama 40 tahun mengabdi dan berbuat di tengah-tengah masyarakat, ini luar biasa sekali," ujarnya.

Mastilizal Aye berharap, generasi muda di daerah itu terus berkarya demi kemajuan daerahnya.

"Kedepannya, kami berharap kepada generasi muda, terus berkarya untuk pembangunan di kelurahan kita ini," cakapnya.

Selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang dan anggota dewan dari dapil tersebut, Mastilizal Aye berharap masyarakat mempergunakan dirinya untuk kebaikan daerah tersebut. 

"Saya mengimbau kepada masyarakat, silakan pergunakan diri saya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," cakapnya. 

Kegiatan itu dihadiri oleh Walikota Padang Hendri Septa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Lurah, dan camat. (*)


PADANG, Lintas Media News
Ketua Komisi IV DPRD kota Padang Mastilizal Aye  menjadi narasumber sekolah legislatif yang diadakan,  Majelis Perwakilan Mahasiwa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) Universitas Perintis, bertempat di Kampus Universitas Perintis Indonesia, Lubuk Buaya Kota Padang, Ahad, 11 Juni 2023,

Kegiatan itu mengambil tema "Membangun Karakter Legislator yang Optimal di Era society 5.0."

Pada kesempatan itu, Mastilizal Aye menyampaikan agar mahasiswa selalu memposisikan diri di tengah-tengaj masyarakat.

"Tentunya dengan karya-karya yang inovatif, apabila memiliki minat terjun di bidang  pemerintahan, baik duduk sebagai legislatif maupun eksekutif," cakap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini.
Dikatakan Aye, untuk menciptakan legislator berkualitas di era mendatang, perlu peran dari mahasiswa.

"Perlu peran adek-adek sebagai mahasiswa hari ini, untuk menciptakan legislator milenial di era  reformasi yang  berkualitas," terang Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Padang ini.

Apatah lagi, sebagai agen perubahan, jelas Aye, mahasiswa memiliki peran penting untuk mencerdaskan masyarakat, termasuk dalam pendidikan politik.

"Mahasiswa itu tempat bertanya oleh masyarakat, termasuk soal politik dan kepemimpinan," kata Aye.

Untuk itu, kata Aye, posisi sebagai agen of change tadi, harus termaksimalkan dengan baik. 

"Tentunya, posisi itu sangat menentukan, jika dimaksimalkan dengan baik. Agen perubahan, maka mahasiswa merupakan pioner dalam mencerdaskan kehidupan politik masyarakat," tukuknya. (*)


Padang, Lintas Media News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota, pada Selasa (7/3) laksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bukittinggi.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, bahwa kegiatan Bimtek dimulai hari ini, dan berlangsung selama tiga hari di salah satu hotel di Bukittinggi, dengan pemateri dari Universitas Tamansiswa Padang.

Pada pembukaan kegiatan Bimtek itu, Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, sampaikan pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang.

Ia menambahkan, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas, peran dan tanggungjawab dalam menyukseskan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Bimtek kali ini materi yang disampaikan yakni, pendalaman UU No.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, optimalisasi dan wewenang DPRD dalam perencaan pengawasan keuangan daerah.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa mekanisme pembahasan KUA-PPAD APBD tahun anggaran 2024 dan teknik dan tata cara penyusunan KUA-PPAS. Keempat materi itu sangat penting dan relevan dengan perkembangan kondisi Pemerintahan Kota Padang.

"Kami berharap narasumber memberikan materi secara komprehensif, sehingga menambah pemahaman dan pengetahuan kami," ujar Syafrial Kani.

Sementara itu, Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar mengatakan tujuan dan manfaat Bimtek ini agar pimpinan dan anggota DPRD mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan, terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang.

Selain itu, harapannya dengan Bimtek ini, agar pimpinan dan anggota DPRD memiliki pemahaman mekanisme dan tata cara penyusunan KUA-PPAS dan penetapan APBD 2024. (*/b/hms)

Padang, Lintas Media News

Ketua DPRD Syafrial Kani, Wakil Ketua Ilham Maulana dan Amril Amin, serta sejumlah anggota dewan menerima kedatangan guru-guru honor yang mengabdi di Pemerintah Kota Padang, yang hingga saat ini nasibnya tak jelas, setelah lulus passing grade ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Gedung Bundar Sawahan, Senin (22/8/2022).

Tak jelasnya nasib ratusan guru honorer tersebut, membuat mereka mengadukan permasalahan yang terjadi ke Anggota DPRD Kota Padang. 

Koordinator Aksi Damai Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) PPPK Kota Padang Imbron SPd.I mengatakan, sebanyak 1226 orang lolos ujian passing grade PPPK. Namun, sebanyak 639 tidak mendapat formasi, sisanya 587 sudah mendapat formasi dari Pemko Padang.

Guru yang tidak mendapat kejelasan formasi dari Pemko Padang ini sebut Imbron, hingga saat ini tidak mendapat kejelasan perihal nasib mereka. Bahkan Walikota Padang bersama Kepala BKPSDM sudah menanyakan permasalahan ini ke Kemenpan RB, akan tetapi hasil pertemuan dengan kementerian terkait tidak juga diungkapkan.

Malahan Kepala BKPSDM berkoar koar kepada kepada para guru agar tidak ada intimidasi apapun. Akan tetapi, para guru honorer malah mendapat intimidasi dari kepala sekolah tempat mereka mengabdi agar tidak melakukan aksi demo ke DPRD Padang. "Kalau kita ikut demo, maka kepala sekolah akan memecat kami. Luar biasa intimidasi dari kepala sekolah. Hal ini tak sesuai dengan pendapat dari Kepala BKPSDM,” ucapnya.

Guru guru yang hadir demo pagi ini tegasnya tidak meminta apa-apa kepada Pemko Padang. Pihaknya hanya minta diperhatikan kejelasan perihal formasi PPPK untuk guru yang sudah lulus passing grade. “Oleh karena itu, dimohon kiranya kepada Anggota DPRD Padang untuk menyalurkan aspirasi kami kepada Walikota Padang. Kalau bukan kepada Anggota DPRD, kepada siapa lagi kami mengadu,” pintanya. (***)

Padang, Lintas Media News

Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Padang yang menyatakan siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XV di Kota Padang selama 7-10 Agustus 2022 mendatang.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita berterima kasih sekali kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang antusias menyambut event Rakernas APEKSI XV yang dituanrumahi Kota Padang. Kita tentu berharap, sinergi dan kolaborasi antara Pemko dan DPRD bakal menyukseskan event nasional tersebut tentunya,” harap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar mewakili Wali Kota Padang di dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang membahas agenda terkait di Gedung Bundar Sawahan, Senin (11/7/2022)

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani dengan didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen itu, diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Andree pun juga menjelaskan akan pentingnya perhelatan Rakernas APEKSI tersebut, khususnya bagi masyarakat dan kemajuan Kota Padang.

“Tujuan utama pelaksanaan Rakernas XV APEKSI di Kota Padang ini adalah untuk membangun dan membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan di Kota Padang yang cukup lama ‘down’ akibat pandemi Covid-19. Itu inti dan tujuan dari pelaksanaan Rakernas APEKSI ini sebenarnya. Begitu juga masih banyak lagi manfaat lainnya,” jelasnya.

“Kita sangat berharap, adanya dukungan semua pihak dan stakeholder terkait demi kesuksesan Rakernas APEKSI XV di Kota Padang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan DPRD Kota Padang selaku wakil rakyat di kota yang kita cintai ini,” tambah Andree didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi saat itu.

Lebih jauh Sekda Andree menyebutkan, terkait Rakernas APEKSI XV di Kota Padang, yaitu memiliki 9 (sembilan) rangkaian kegiatan utama dan 5 (lima) kegiatan pendamping.

Agenda tahunan ini bebernya, juga memiliki ciri khas yaitunya Rakernas yang mengusung semangat pembangunan berlelanjutan dan mengusung prinsip ‘smart city’ (kota cerdas-red) sekaligus kebanggaan dalam produk, inovasi dan kulinari lokal.

“Seluruh rangkaian kegiatan akan mengikutsertakan dan mendorong sinergi kaum muda para calon pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu pada Rakernas APEKSI XV di Kota Padang kali ini kita mengusung tema “Kota Kita Bangkit: Yang Maju Yang Bersinergi”,” sebutnya.

Terakhir Sekda muda tersebut juga menjelaskan terkait rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI XV. Selain Rakernas yang bakal dibuka oleh Presiden Joko Widodo, juga ada kegiatan pendukung lainnya seperti ‘Indonesia City Expo’, Pawai Budaya Nusantara, Peresmian Tugu APEKSI, Gowes serta ‘City Tour’, Ladies Program, Penanaman Pohon, ‘Youth City Changers’, Seminar, Bersih-Bersih Pantai dan Lomba Memasak Rendang dan Teh Talua.

“Ke semua event ini bakal diikuti 98 Wali Kota se-Indonesia yang juga membawa rombongan termasuk para Istri Wali Kota. Maka itu, kita berharap semoga terselenggaranya Rakernas APEKSI XV di Kota Padang yang lancar dan sukses. Begitu juga turut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan kemajuan kota tentunya,” pungkas Sekda Andree mengakhiri penyampaiannya.

Sementara itu Ketua DPRD Padang Syafrial Kani berharap kegiatan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat nyata sesuai tujuannya.

“Momen seperti ini harapannya yaiti bakal ada ‘sharing’ sesama kepala daerah khususnya terkait percepatan pembangunan,” katanya.

Mewakili DPRD Kota Padang Syafrial pun mengaku menyambut baik terhadap penyelenggaraan Rakernas APEKSI XV di Kota Padang.

“Harapan yang ditujukan kawan-kawan anggota DPRD terhadap kegiatan ini yang terutama sekali adalah semoga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan pajak hotel, restoran dan rumah makan. Para tamu diperkirakan mencapai 3.000 lebih, semoga kehadiran mereka ke Padang yang nginap, berbelanja dan berkegiatan di sini ikut mendongkrak perekonomian kita. Sehingga bermuara pada penambahan pendapatan asli daerah (PAD),” imbuhnya. (*/b)

 

Padang, Lintas Media News

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023 oleh Walikota Padang Hendri Septa

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut digelar di Gedung Bundar Sawahan, Kamis (7/7/2022) malam.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi para Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Amril Amin dan Ilham Maulana disertai Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar.

Selain diikuti unsur Forkopimda Kota Padang, paripurna juga diikuti pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang serta stakeholder dan unsur terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Mengawali penyampaian oleh Walikota Hendri septa menyebutkan bahwa l penyusunan KUA tahun 2023 merupakan suatu dokumen perencanaan sistem anggaran yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.

Selain itu, juga merupakan tahap awal proses penyusunan APBD Kota Padang TA 2023, dimana nantinya akan diteruskan dengan pembahasan PPAS 2023.

“KUA dan PPAS yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya ke depan. Hal ini sesuai dengan PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya juga mengacu Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut Wako membeberkan bahwa KUA-PPAS tahun 2023 yang telah disusun tersebut, sejatinya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

“Jadi, tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang secara berkelanjutan. Penyusunan KUA dan PPAS ini mengacu kepada RKPD Kota Padang tahun 2023. Begitu juga berpedoman kepada RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 serta sesuai visi Kota Padang yakni “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”. Visi itu pun dijabarkan ke dalam (7 misi-red),” papar orang nomor satu di Kota Padang menjelaskan.

Bertolak dari visi dan misi tersebut tambah Wako, maka tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Produktifitas”.

“Hal ini dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan Kota Padang. Kita berharap semua SKPD akan terus berupaya meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Sehingga potensi dan target di bidang pendapatan terus meningkat. Semoga dapat direalisasikan guna menggiring kita mencapai berbagai target-target pembangunan di 2023 yang akan datang,” ulas Wali Kota milenial tersebut.

Lebih jauh disampaikan Hendri lagi, memperhatikan arah pembangunan nasional, provinsi dan Kota Padang pada tahun 2023, maka Pemko Padang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 mengarah pada angka 5,03 persen dengan laju inflasi sebesar 0,14 persen.

“Dengan demikian ada harapan pengangguran terbuka menjadi 9,74 persen dari angkatan kerja. Kemudian jumlah tingkat kemiskinan berkisar di bawah angka 4,30 persen disertai indeks pembangunan manusia menjadi 83,82 persen,” tukasnya.

Selain itu, Hendri juga menyebutkan pada 2023 mendatang pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,513 triliun. Bila dibandingkan dengan penerimaan di 2022 lalu sebesar Rp2,642 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp128,7 miliar atau 4,87 persen.

“Rencana pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp928,65 miliar, pendapatan transfer 1,57 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp15 miliar,” sambung Wali Kota.

“Demikian pokok-pokok arah KUA serta PPAS APBD tahun 2023. Semoga dapat dibahas dan diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menyampaikan DPRD akan segera membahas rancangan KUA dan PPAS tersebut secepatnya.

“Setelah ini kita akan langsung membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan rancangan KUA-PPAS tersebut,” pungkasnya. (*/b)


Padang, Lintas Media News

Pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru berlokasi di samping Kantor Balai Kota Padang Air Pacah, akhirnya resmi dimulai.


Kegiatan awal pembangunan kantor bagi para wakil rakyat di Kota Bingkuang itu ditandai dengan ditekannya tombol sirine groundbreaking oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, Kamis pagi (3/2/2022).
Turut hadir di kesempatan itu Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Anggota DPR RI Komisi VIII H. Muhammad Asli Chaidir dan Lisda Hendra Joni. Juga hadir unsur Forkopimda Kota Padang, kepala OPD terkait di Pemko Padang dan unsur terkait lainnya.


Seperti diketahui, pembangunan Kantor DPRD Kota Padang yang baru tersebut dilakukan secara 'multi years' dengan memakan waktu lebih kurang dua tahun menggunakan anggaran sebanyak Rp117,4 Miliar bersumber dari APBD Kota Padang. Untuk kondisi gedung terdiri dari sebanyak tiga lantai dengan konstruksi bangunan tahan gempa.


Wali Kota Padang Hendri Septa dalam penyampaiannya mengatakan, pembangunan kantor baru bagi DPRD Kota Padang tersebut guna mewujudkan kantor yang representatif. Dengan berkantor di kawasan pusat pemerintahan Kota Padang, diharapkan DPRD dan Pemko semakin dekat dan saling berdampingan dalam melayani aspirasi warga Kota Padang.


"Semoga pembangunan kantor baru DPRD Kota Padang ini berjalan lancar dan cepat selesai sesuai harapan. Insya Allah kita Pemko Padang bersama DPRD Kota Padang akan selalu bersinergi untuk membangun Kota Padang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tambahnya.


Lebih lanjut katanya, upaya pemindahan kantor DPRD Kota Padang tersebut juga sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2011. "Kita terus berupaya memasimalkan kawasan Aie Pacah ini sebagai pusat pemerintahan. Alhamdulillah hari ini terwujud dengan pemindahan Kantor DPRD Kota Padang yang sebelumnya berada di Jalan Sawahan ke kawasan ini. Semoga ke depan kita dapat membangun kantor-kantor lainnya di sini, sehingga memudahkan kita dalam melayani masyarakat," jelasnya.


Senada dengan Wako, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto juga berharap pembangunan Kantor DPRD Kota Padang tersebut berjalan lancar dan setelah selesai nantinya dapat digunakan sesuai fungsinya secara tepat dan optimal.
"Dengan menempati kantor atau gedung yang lebih representatif, tentu harus sejalan dengan kinerja yang lebih bagus pula. Karena selaku wakil rakyat para anggota DPRD Kota Padang harus mampu menjawab semua aspirasi masyarakat secara maksimal di kota ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, dengan posisi kantor yang berada di samping Kantor Balai Kota Padang tentu semakin mendekatkan antara pihak legislatif dan eksekutif. Artinya Pemko dan DPRD selalu bersama-sama berdampingan menjawab aspirasi dan mengatasi persoalan warga Kota Padang. Alhamdulillah selama ini telah berjalan dengan baik, semoga ke depan lebih baik lagi," harap Syafrial. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Amran Tono bersuara lantang terkait dengan pedagang pemilik toko di Pasar Raya Padang.

"Kita hanya satu jalannya, bapak ibu harus bersatu, lakukan perlawanan. Bapak ibu membayar retribusi, tapi hak-hak bapak ibu terabaikan," pungkas Amran Tono saat hearing DPRD Kota Padang dengan pedagang pemilik toko di Pasar Raya Kota Padang, Selasa, 13 Desember 2021.

Ironisnya, jelas Amran Tono, akses jalan ke toko pedagang tertutup lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakan badan jalan, padahal itu melanggar aturan lalu lintas.

"Akses ke toko bapak ibu sudah tertutup oleh PKL. Kita tidak melarang orang mencari rezeki, tapi tentunya tidak mengambil badan jalan," terangnya.

Amran Tono dengan tegas menyatakan dirinya terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pedagang bersama fraksi Partai Gerindra Kota Padang.

"Kami terdepan membela pedagang, tentunya bersama Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang," cakapnya.

Untuk itu, pedagang pemilik toko harus bersatu, datang ke DPRD Kota Padang, dan DPRD akan memanggil Wali Kota Padang membahas persoalan pelik tersebut.

"Masa Rp1.500,- tidak terbayar per toko. Padahal, itu sudah murah, kasihan pula Pemko. Tapi karena tak ada jual beli, makanya tidak terbayar. Namun, PKL mampu membayar Rp50.000,- kepada tuan takur, karena mereka jual beli," cakapnya.

Pernyataan Amran Tono tersebut dijawab salah satu pedagang. Ia mengaku, pedagang sudah lama bersatu, tapi tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan.

"Lai basatu pak, tapi kami takut, tidak ada keberanian," celetuk salah seorang pedagang.

Kedatangan pedagang ke DPRD Kota Padang dalam rangka mengadukan nasibnya karena takut toko mereka digembok. Pasalnya mereka tidak sanggup membayar retribusi.

Hearing itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, dihadiri oleh anggota DPRD Kota Padang lainnya, yaitu Budi Syahrial, Delma Putra, Manufer Putra Firdaus. (*/b)

Padang, Lintas Media News

Sebagai koperasi yang eksis dalam menjalankan operasional, Koperasi Gedung Bundar FWP DPRD Kota Padang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang ke-4, Kamis, 25 Maret 2021.

Beragam persoalan dibahas dalam RAT tersebut. Salah satunya terkait kepengurusan. Semua anggota sepakat melanjutkan kepengurusan koperasi yang dipimpin oleh Umarzam sebagai Ketua, Hanny Tanjung selaku sekretaris dan Nursyafitri sebagai Bendahara sampai tahun 2024.

Tak hanya itu, iuran wajib dan pinjaman anggota koperasi juga menjadi pembahasan hangat. Pasalnya, sampai saat ini, masih ada anggota yang meminjam, tetapi belum melunasi pinjaman mereka. Hal itu tentu membuat tersendatnya jalannya koperasi.

RAT juga menyepakati penerimaan anggota baru Koperasi Gedung Bundar FWP DPRD Kota Padang. "Anggota baru wajib setor simpanan pokok Rp. 200 ribu dengan iuran wajib Rp. 20 ribu per bulan," ujar Umarzam, Ketua Koperasi Gedung Bundar FWP DPRD Kota Padang.

Pendaftaran anggota baru dapat dilakukan melalui Umarzam dan Hanny Tanjung. "Ya, hubungi saja saya atau Hanny," ujar Umarzam. (***)


Padang, Lintas Media News

Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang menggelar Rapat Kerja (Raker), Ahad, 31 Januari 2021, bertempat di Rumah Makan Muaro Baru, Pasia Jambak Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatera Barat.

Raker tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani. Hadir pada kesempatan itu, Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi, sesepuh FWP dan segenap anggota FWP DPRD Kota Padang.

Ketua FWP DPRD Kota Padang Dasrul mengatakan, FWP merupakan forum yang lahir di DPRD Kota Padang yang bertujuan untuk bersinergi dengan lembaga kedewanan.

"Kami selama ini, sejak berdirinya FWP mengambil peran menyampaikan informasi kegiatan ke dewanan kepada warga Kota Padang dan dunia luar," kata Dasrul.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang El Fauzi berharap, FWP kedepannya terus bersinergi dengan lembaga kedewanan.

"Jangan ada yang merasa dianaktirikan. Sebab kami memandang semuanya sama. Sepanjang sesuai aturan akan kami suport," tegas El Fauzi.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, tanpa media, dunia ini terasa hampa. Begitulah pentingnya peran media di tengah-tengah masyarakat.

"Kami berharap, Raker yang dilaksanakan dapat menghasilkan program kerja untuk kemajuan Kota Padang. Artinya, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan," jelasnya.

Syafrial Kani mengharapkan, jurnalis yang ada di DPRD Kota Padang dapat mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Padang.

"Persoalan yang selama ini abu-abu, tanpa ada penyelesaian yang jelas di tengah-tengah warga kota, maka tugas jurnalis dan media yang menyuarakan," katanya.

Dikatakan Syafrial Kani, dirinya sudah berpesan kepada Sekwan agar terus menjaga kemitraan dengan FWP. Tentunya harus mengacu kepada aturan yang ada.

"Tujuan FWP sangat mulia. Kita harus melakukan penguatan. Kami berharap kita saling mengingatkan," ujarnya.

Usai pembukaan Raker, dibuka sesi dialog dengan Ketua DPRD Kota Padang dan Kasubag Humas DPRD Kota Padang. Banyak persoalan yang disampaikan, terutama kemitraan. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan reses masa sidang I tahun 2021. Reses tersebut akan berlangsung selama lima hari yang dimulai dari tanggal  19 hingga 24 Januari 2021.

Reses anggota dewan tersebut dalam rangka menjaring aspirasi dari masyarakat jelas Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar via wa, Selasa (19/1/2021).

“Reses ini sebagai media menjaring aspirasi masyarakat. Anggota dewan akan turun ke dapilnya masing-masing untuk menemui konstituennya,” ujarnya.

Nantinya aspirasi masyarakat tersebut akan dihimpun dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk selanjutnya diteruskan ke Pemko Padang untuk ditindaklanjuti.

Hendrizal menjelaskan, karena reses diadakan saat masih pandemi Covid-19, maka dalam pelaksanaannya akan tetap menjalankan protokol kesehatan. Seperti pakai masker, menjaga jarak dan membatasi warga yang datang.

Pada kesempatan itu, Hendrizal juga berpesan kepada masyarakat yang hadir supaya dapat menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Zulhardi Z Latif, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar kembali menjemput aspirasi masyarakat Karang Gantiang, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji untuk diperjuangkan dalam APBD Kota Padang pada tahun anggaran 2022.

Kegiatan yang dimulai sejak  tanggal 19 hingga 24 Januari 2021 dihadiri oleh Sekcam Kuranji Harnoldi dan Lurah Ampang Nazwar serta RT 01, RT 02, RT 03 dan RW 08 Kelurahan Ampang.

Mengatakan, bahwa agenda reses ini adalah waktu istirahat masa sidang untuk menjemput aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan anggota DPRD tersebut.

"Dalam reses ini nantinya usulan dari reses ini akan diserahkan ke Pemko Padang untuk menjadi acuan pemerintah membuat program RKPD di tahun 2021 dan akan direalisasikan pada tahun 2022," tuturnya.

Reses dilakukan dalam rangka menyerap persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat.

Seperti halnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat masih seputaran pencegahan penyebaran Covid-19, diantaranya masyarakat meminta kepada Pemerintah agar lebih serius dalam menangani covid-19.

"Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan kami tindaklanjuti ke Pemerintah Daerah sebagai bahan rekomendasi," jelasnya.

Diketahui, reses masa sidang I berlangsung tanggal 19 - 24 Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk pembatasan jumlah peserta dalam satu pertemuan.

Di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan reses masa sidang II ini menerapkan protokol kesehatan Phisycal Distancing.

Sementara, untuk pembangunan masjid dan persoalan honor ustadz majelis taklim, ia mengatakan akan diakomodir dalam dana pokok pikiran (pokir) tahun 2022 mendatang. (b/hms)

Padang, Lintas Media News

Kejaksaan Negeri menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.

“Proses penanganan perkaranya kami hentikan karena tidak cukup bukti, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” kata Kajari Padang Ranu Subroto didampingi Kasi Intelijen Yuni Hariman di Padang, Selasa (22/12).

Ia mengatakan dalam penghentian penanganan perkara itu, tim penyidik kejaksaan sudah mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendapat auditor serta besaran kerugian keuangan negaranya.

Mengingat posisi kasus itu sebenarnya berawal dari temuan BPK RI yang diteruskan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017.

Untuk dana tunjangan transportasi didapatkan temuan sebesar Rp519.350.000, kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp499.750.000.

Dari pengembalian tersebut maka tersisa uang yang mesti dikembalikan sebesar Rp19.600.000.

Sedangkan, untuk anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017 temuannya sebesar Rp85.700.000, lalu ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp73.400.000.

Sisa uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp12.300.000, sehingga kalau ditotal dengan sisa dana tunjangan transportasi Rp19.600.000 menjadi Rp31.900.000.

“Karena tak kunjung dikembalikan, maka APIP menyerahkan temuan tersebut kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti, lalu kami memulai penyelidikan pada Maret 2019,” katanya.

Berkat proses yang dilakukan kejaksaan, kata dia, tiga anggota dewan yang mempunyai kewajiban membayar sisa temuan itu menyerahkan uang untuk disetor ke kas daerah.

Dengan pengembalian uang yang dilakukan tersebut maka kerugian negara sebesar Rp. 31.900.000 telah tertutupi serta terjadi pemulihan keadaan, sehingga proses kasus dihentikan. (b/hms)



Padang, Lintas Media News

Pembangunan gedung DPRD Kota Padang di kawasan pusat pemerintahan Aia Pacah dimulai tahun ini. Total anggaran pembangunan Rp150 miliar dari dana APBD Kota Padang.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani usai penyampaian RAPBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Selasa (8/9/2020).

Disebutkan Wawako Padang Hendri Septa pada rapat paripurna secara virtual itu, pembangunan tersebut dilaksanakan multi years (tahun jamak) selama 3 tahun. Dalam tahun ini dianggarkan sebanyak Rp21,5 miliar untuk tahap awal pembangunan.

“Pembangunan tahap awal gedung DPRD Kota Padang untuk pembangunan pondasi, slop dan infrastruktur bagian bawah,”ujarnya.

Lokasi pembangunan gedung DPRD Kota Padang tersebut di samping Balaikota Aia Pacah bekas Bappeda Kota Padang.  Jika selesai dibangun gedung baru DPRD tersebut sangat besar kemungkinan tidak ada lagi rapat di hotel-hotel karena sudah representatif, ulas Ketua DPRD.

Dijelaskan, gedung DPRD Kota Padang tersebut dibangun 3 lantai dengan memiliki 4 bangunan utama. Dari 4 bangunan utama tersebut, bangunan ruang paripurna terletak pada baguan tengah dengan mampu menampung sebanyak 500 orang.

Pada ruang paripurna tersebut lantai 1 dipakai untuk ruang resepsionis dan lobi. Lalu pada lantai 2 dan 3 ruang paripurna yang digabung menjadi satu ruangan paripurna yang lengkap dengan fasilitasnya.

Selanjutnya, 3 bagian utama lain lantai 1 adalah ruang sekretariat dewan dan ruang komisi, lantai 2 ruang anggota, pimpinan DPRD dan lantai 3 ruang fraksi, ruang badan legislasi, badan anggaran, badan kehormatan dan badan anggaran. Bila dilihat konsep bangunan, seperti bangunan tigo tungku sajarangan.

Bangunan gedung DPRD Kota Padang yang baru tersebut dirancang ramah gempa yang mampu menahan gempa 9 Skala Richter (SR).

Anggota dewan dan sekretariat sangat menyambut baik pembangunan gedung DPRD Kota Padang tersebut karena mulai terpusat di pusat pemerintahan Aia Pacah. Selain itu gedung bundar Sawahan 50 Padang ini sudah tidak representatif lagi menampung kebutuhan kegiatan kedewanan. (b/hms)

Padang, Lintas Media News
Setelah melakukan swab pada seluruh anggota DPRD Kota Padang beserta sekretariat, diperoleh hasilnya dari 110 sampel dinyatakan seluruhnya negatif Covid-19.

"Seluruhnya sudah keluar, dari 110 sampel, seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19," ujar Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, Jumat (4/9/2020).

Sebelumnya diberitakan apabila ada seorang anggota dewan yang positif Covid-19. "Seluruhnya dari hasil swab negatif." Hasil tes tersebut didapat dari pemeriksaan Laboratorium Terpadu Covid-19.

Sekwan berpesan agar seluruh lingkungan DPRD Kota Padang tetap menjaga kesehatan dan senantiasa patuhi aturan protokol kesehatan.

Pada hari Senin tanggal (1/9/ 2020) lalu diketahui hasil tes swab Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa positif terpapar covid - 19. Hasil pemeriksaan yang sama juga terjadi dengan anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir dan Sekdako Padang Amasrul.

Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap anggota DPRD kota Padang Faisal Nasir hasil tes swabnya  positif.  Maka dilakukan tes swab pada 110 orang mulai dari pimpinan DPRD, anggota DPRD dan sekretariat di DPRD Kota Padang, hari ini hasil swabnya keluar juga dinyatakan negatif. 

Pihaknya tak menampik apabila agenda dewan cukup padat akhir-akhir ini. Setelah keluar hasil tes swab maka tidak dikuatirkan lagi wakil rakyat tersebut melakukan reses ke daerah pemilihannya saat ini, jelas Sekwan. (b/hms)

Suasana hearing DPRD Padang dengan Orang Tua Murid


Padang, Lintas Media News
Mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi dihadang para orangtua murid ketika hendak meninggal kantor DPRD Kota Padang usai hearing, Selasa (7/7/2020).

Sebelumnya, DPRD Kota Padang sudah menggelar hearing antara perwakilan orang tua murid yang protes sistem PPDB SMP jalur zonasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hearing berlangsung alot, hingga Selasa siang siang, keinginan orang tua murid yang protes dengan Disdik Padang belum menemukan titik temu.

Ketua DPRD Padang memutuskan menghentikan hearing dan menjanjikan akan mencarikan solusi setelah istirahat zuhur.

Saat keluar dari gedung DPRD Kota Padang, Kadisdik berserta jajarannya disoraki oleh orang tua murid yang protes. Kemudian, para orang tua murid menghalangi Kadisdik yang hendak pergi dengan mobil dinasnya. Penghadangan berlangsung beberapa menit, sampai kemudian petugas Satpol PP Padang ikut turun. Sampai sore, para orang tua murid masih menanti hasil hearing tentang PPDB tingkat SMP jalur zonasi ini.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan aspirasi yang disampaikan orang tua murid akan diupayakan diselesaikan dengan Disdik Padang. "Kita upayakan dan akan kita bicarakan dengan Dinas Pendidikan, kita upayakan agar anak-anak kita bisa sekolah, kita upayakan secara maksimal," kata Syafrial Kani.

Menurutnya, Kota Padang sudah sejak lama mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Namun, masalah pendidikan masih menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. "Karena Padang sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, pendidikan merupakan masalah dasar dan harus bersungguh-sungguh diselesaikan," ujarnya. 

Sebelumnya, puluhan orang tua murid mendatangi kantor DPRD Kota Padang. Para orang tua ini hadir untuk menyampaikan protes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Online tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur zonasi.



Seorang wali murid Yunita Kodiva (44) mengatakan dirinya bersama orang tua murid lainnya protes sistem zonasi yang ditentukan berdasarkan umur bukan nilai. Akibatnya anak mereka tidak diterima pada PPDB SMP jalur zonasi tahun 2020 ini. "Biasanya yang ditentukan nilai, sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan, seharusnya setahun yang lalu sudah disampaikan informasinya," kata Yunita Kodiva.

Yunita Kodiva mengatakan umur anaknya 12 tahun 2 bulan, namun anaknya tidak lulus PPDB tingkat SMP jalur zonasi, karena umur tidak sesuai. Menurutnya, nilainya anaknya terbilang tinggi 9.1 dengan pilihan SMP 8 Padang dan SMP 11 Padang. "Namun jalur prestasi tidak lulus, dan jalur zonasi juga tidak lulus. Saya lihat di website pada hasil seleksi karena umur rendah makanya tidak masuk," ujarnya.

Yunita berharap aspirasi orang tua murid diterima oleh DPRD Kota Padang untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Padang. Sehingga anaknya dan orang tua murid lainnya bisa diterima di SMP negeri Padang tahun 2020 ini.

"Harapannya kalau umur yang ditentukan, kalau tidak mampu tidak mungkin diterima, harusnya enam tahun yang lewat disampaikan ini mendadak sekali. Anak-anak kecewa dan kami tidak mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta," ujarnya. (b/rel)


Lintas Parlemen - Komisi III DPRD Kota Padang akan segera memanggil pihak Dinas Perhubungan Kota Padang (Dishub) dalam waktu dekat ini. hal ini terkait keluhan masyarakat pengendara tentang kemacetan yang disebabkan oleh parkir liar.

Wismar Pandjaitan, Anggota Komisi III DPRD Kota Padang menilai DISHUB tidak bekerja secara maksimal terkait persoalan parkir kendaraan bermotor, " Seharusnya Dishub memiliki trik dalam menuntaskan parkir liar disepanjang jalan protokol dan lainnya ini, supaya akses lalu lintas lancar perjalanannya serta persoalan perebutan lahan oleh preman atau orang bagak tidak terjadi lagi hendaknya, " sebut kader PDI-P ini. Ia meminta kepada pemerintah kota padang mengevaluasi pimpinan Dishub, sebab pimpinan saat ini dinilai tidak mampu bekerja maksimal dan tidak memiliki perencanaan yang matang," Evaluasi saja pimpinannya, " ujar Wismar. 

Semestinya, pemko padang menempatkan orang yang berkompeten dibidangnya dan mampu membawa perubahan di OPD yang dipimpinnya. Agar kesembrautan lalu lintas tidak terjadi lagi serta keluhan masyarakat pengendara tentang macet tidak terlihat setelah ini. " Ia bersama pimpinan komisi III DPRD lainnya akan memanggil pihak Dishub dalam waktu dekat terkait masalah ini. Tujuannya agar mengetahui sejauh mana program yang sudah dijalankannya serta apa yang harus dievaluasi dalam program yang sudah ada, " pungkas Ketua Fraksi PDI-P DPRD Padang ini. (NN)

Dalam pembahasan LKPJ tahun 2017  begi beberapa SKPD Kota Padang berjalan lancar dan sukses sebab seluruh laporan LKPJ  oleh SKPD 
Lintas Parlemen - Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD).  Padang yang di pimpin langsung Helmi Muchlis, di dampingi H. Meidestal, Amril Acik dan Melinda Rose.

Dalam pembahasan LKPJ tahun 2017  begi beberapa SKPD Kota Padang berjalan lancar dan sukses sebab seluruh laporan LKPJ  oleh SKPD  di laporkan dan di terima tim pañsus telah sesuai dengan aturan.

LKPJ yang telah di berikan pada pansus II DPRD Padang  langsung di bahas dengan laksanakan dialog dengan tim pansus II tentang kegiatan dan program kerja tahun 2017.

Beberapa SKPD yang telah memberikan laporan LKPJ tahun 2017 dan juga sudah  memberikan laporan secara langsung  dan tertulis yaitu, Bagian Pemerintah, Bagian Pembangunan, Bagian ULP, Kecamatan Padang Selatan, Bagian Kestra dan bagian Humas serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.

Dalam kesempatan itu, H. Meidestal  banyak memberikan masukan dan saran-saran agar semua SKPD di lingkungan Kota Padang, hendaknya, semua program kerja yang di anggarkan dapat di kerjakan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan.

"Jadi apa yang kita harapkan dan juga di harapkan masyarakat terealisasi hasil pembangunan sampai ke pelosok di Kota  hendaknya," Sebut    H. Meidestal dengan senyum tipisnya.

Begitu juga Helmi Muchlis katakan bahwa apa yang kita kerjakan di lakukan harus memiliki catatan dan dokumen sebab itu sangat penting untuk mengantisifasi bila terjadi hal yang tak di inginkan kedepannya, ujar Helmi mengingatkan seluruh SKPD Kota Padang.

Amril (Acik)  dan Linda Rose, mengapresiasi rapat LKPJ 2017 berjalan baik dan mulus sebab seluruh SKPD Kota Padang dalam memberikan laporan tidak ada yang bertele-tele, bila ada pertanyaan di jawab langsung oleh Kepala SKPD dengan jelas dan rinci sekali.

'Hal inilah yang kami harapkan kata Amril (Acik) di amini Linda Rose, kedepannya tentu kita berharap selalu tingkatkan kesenergisan Legislatif dengan eksekutif Kota Padang akan tambah kuat dsn kokoh.  (tf).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.