Articles by "Pekanbaru"

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok
Showing posts with label Pekanbaru. Show all posts

 

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau akan mengawal ketat kasus penangkapan Kapal Motor atau KM. Putri Diana yang mengangkut sebanyak 70 ton kayu.

Kapolda Provinsi Riau pun diminta agar serius dengan mengusut tuntas siapa dalang atau otak di balik bisnis kayu yang tidak memiliki dokumen sah atau illegal loging ini.

Ketua PW IWO Provinsi Riau Muridi Susandi menegaskan, pelaku utama serta jaringan dalam pengendalian ilegal logging ini harus diungkap tuntas oleh pihak berwajib kedepan publik.

“Siapa pemilik dan penadah kayu yang dibawa KM Putri Diana harus diusut tuntas agar masyarakat tau siapa pengeruk sumber daya alam kita dengan sesuka hati mereka,” ujar Sandi sapaan akrabnya, Rabu (19/6/24).

Sebelumnya, Direskrimsus Polda Riau berhasil menangkap KM Putri Diana yang membawa  kayu olahan berupa balak tim jenis kayu rimba campuran tidak dilengkapi dokumen sah.

Sandi pun sangat mengapresiasi prestasi atas kinerja Polda Riau menangkap kayu olahan ini di Perairan Sungai Pengaram, Desa Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Oleh karena itu Direkrimsus Polda Riau tidak boleh pandang bulu dalam penyelidikan dengan mengusut tuntas sampai Keakar-Akarnya.

“Jangan sampai terkesan ada main mata. Jangan hanya nakhoda dan Anak Buah Kapal saja yang di jadikan tersangka, meraka hanya bekerja mengakut kayu olahan saja,” ucap Sandi.

Sekali lagi Sandi menegaskan, PW IWO Riau akan terus mengawal perkembangan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus ini, karena secara tidak langsung pasti terdapat pemodal selaku Pemilik dan penadah sebagai penampung kayu olahan tidak berizin tersebut.

Tindakan ini jelas melanggar undang – undang Nomor 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan.

“Apalagi besar dugaan kami selama ini kayu-kayu olahan tersebut di bawa ke kota Batam, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Meranti pun kecolongan,” pungkasnya.(Nina).

PEKANBARU LINTASMEDIANEWS.COM

Sebagai bentuk sinergitas antar Kepala Daerah, KPK dan Pimpinan Instansi dan lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Riau Tahun 2024. Rakor di digelar di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (16/5/2024). 

Menghadiri kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menyatakan Pemkab Kepulauan Meranti sangat berkomitmen dan mendukung setiap upaya untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

Menurutnya, Pemkab Kepulauan Meranti terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk meminimalkan potensi korupsi baik dengan cara preventif maupun melalui edukasi. 

H Asmar juga meminta kepada seluruh OPD di Meranti untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan serta melaksanakan seluruh kegiatan dengan baik dan benar. 

"OPD bekerjalah sesuai aturan, yang sudah berhati-hati saja masih ada yang tersandung, apalagi yang tidak berhati-hati, jangan main-main,” ungkap Plt Bupati Asmar usai Rakor dengan KPK. 

Sebelumnya, Deputi Koordinator Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Wijanarko, usai membuka acara secara resmi memaparkan capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 masing masing Kabupaten/Kota di wilayah Riau, dan berharap dilakukan optimalisasi di tahun-tahun mendatang. 

Adapun Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Teguh Narutomo menuturkan bahwa ada hal sangat signifikan yang harus dilakukan pemerintah daerah bukan hanya pengumpulan dokumen saja tetapi bisa memberi bukti kondisi faktual. Dengan begitu sangat diperlukan sinergitas kuat. 

“Sedemikiannya bahwa semua capaian ini bisa diperoleh adalah kuncinya sinergi kita bersama. Mari kita berbenah dan rapikan semua tata kelola pemerintah daerah minimal dari terkait administrasi. Oleh karena itu apa yang diperoleh dalam pencapaian indikator kita akan lihat faktualnya,” kata Teguh.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto MT, dalam sambutannya turut megingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, untuk selalu berkoordinasi dengan penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan di daerah. 

"Saya harap seluruh kepala daerah dapat bekerjasama dengan penegak hukum, minta supervisi di setiap kegiatan, itu penting sekali dilakukan supaya sinergitas dapat terus dicapai dan meminimalisir permasalahan," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto menyampaikan saat ini beberapa OPD di Pemkab Kepulauan Meranti telah menyesuaikan kapasitas dan partisipasinya dalam Survey Penilaian Integritas (SPI) sehingga dari sisi penilaian dirasa telah optimal. 

"Tahun 2024 ini indeks SPI Pemkab Meranti sudah mencapai target nasional, namun belum mencapai target provinsi, oleh karena itu kita akan terus melakukan pembenahan dan optimalisasi," jelasnya. 

Sekda Bambang juga berharap kedepan pihaknya dapat terus meningkatkan penilaian MCP melalui beberapa komponen yang akan di intervensi. 

"Harapannya agar kita dapat meningkatkan penilaian MCP, khususnya melakukan perubahan dan  mengintervensi beberapa komponennya. Kita akan fokus dari sisi perencanaan dan penganggarannya karena penilaian itu harus dilakukan tepat waktu sehingga mampu memenuhi target nasional dan target provinsi," jelasnya. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Korsupgah Wilayah Satu Edi Suriyanto, Inspektur Khusus Teguh Narutomo, Kakawil BPN Nurhadi Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Jariyatna, Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau Imanul Hakim serta Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. 

Sementara itu dari Pemkab Kepulauan Meranti hadir Inspektur Daerah Rawelly Anelia, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs Irmansyah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, Susanti, Kabag Prokopim Alfian, Kabag Umum Tarmizi, dan sejumlah pejabat lainnya. 

Pekanbaru Lintasmedianews.com

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Riau resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta Forkompindanya, yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPW PWDPI Riau, jalan Sudirman, depan Gelanggang Remaja Pekanbaru, Selasa (7/5/2024). For 

Dalam sesi wawancaranya, Muhammad Nurullah RS mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya rekan-rekan pengurus PWDPI Riau, sangat bangga dan terharu walaupun sederhana, namun penuh dengan makna, tapi ini adalah awal perjuangan kita di Provinsi Riau sebagai insan pers.

Pada kesempatan ini lanjut Nurullah berpesan untuk tetap menjaga marwah pers, terutama organisasi kita, PWDPI, tetaplah menjadi insan yang independen dengan menyuarakan kebenaran dan memberikan komunikasi dua arah kepada pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah dengan berita-berita yang benar, berdasarkan fakta dan data. Dan jangan sesekali menyebarkan berita hoaks, karena waktu pertemuan dengan dengan Presiden RI dan para Menteri Kominfo, bahwa PWDPI ikut serta mendukung melawan hoaks.

"Sebagai media-media meinstream, harus mengangkat berita-berita yang berimbang", pinta Nurullah.

Kemudian untuk pengurus PWDPI Riau yang sudah dilantik, kata Nurullah, segera susun program kerja jangka pendek dan jangka panjang, kita DPP sudah menyusun program sudah ada sesuai dengan visi misi kita, yaitu 4 visi misi yang tertuang di dalam AD/ART untuk dipelajari, terutama untuk meningkatkan SDM, khususnya di insan pers dengan mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik.

"Kita PWDPI mendukung program dewan pers bahwa wartawan harus kompeten dengan melakukan uji kompetensi wartawan", terang Nurullah.

"Jadi, kita dari PWDPI, kalau bisa SDM nya mumpuni, bagaimanan kita menghadapi nara sumber yang berpendidikan Profesor, Doktor, S2, Menteri, Gubernur, Kepala Dinas dan yang lainnya kalau SDM nya terbatas. Tapi ingat, apapun persoalannya tidak ada masalah dan jangan sesekali seorang media atau pers menjadi guru bagi nara sumber, tapi jadilah murid bagi nara sumber, sehingga ketika menghadapi nara sumber siapa pun tetap bisa lakukan", ujar Nurullah.

Lanjutnya, karena periodenya 3 tahun, kita minta PWDPI Riau untuk kibarkan seanteriojagat Riau secepatnya dengan membentuk DPC Kota/Kabupaten se- Riau.

"Dan sebagai Ketua PWDPI mengucapakan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung, walaupun kita baru lahir, kita akan kejar ketertinggalan kita", tambah Nurullah.

Dan kita terbuka bagi rekan-rekan media atau insan pers lainnya yang ingin bergabung di PWDPI, karena PWDPI adalah wadah perkumpulan dari lintas pers.

"Selain dari insan pers, PWDPI juga boleh dari untuk propesi-propesi lainnya, karena PWDPI memiliki bidang-bidang khusus, seperti bidang UMKM, PWDPI Ward", beber Nurullah.

"PWDPI telah meracang untuk memberikan penghargaan dengan mendirikan Museum Reward Dunia (MURID) yang setara dengan MURI, bertujuan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh, masyarakat yang berprestasi, berkontribusi terhadap negara dan tetap jaga marwah PWDPI", pungkas Nurullah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PWDPI Riau, Fifit Lidya Elsyah mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum, Nurullah yang telah mempercayai amanah untuk membesarkan dan mengembangkan PWDPI di Riau.

"Segera akan kita lakukan pembentukan DPC-DPC Kota/Kabupaten se- Riau dan menyusun program-program kerja untuk jangka pendek dan panjang", ucap Lidya.



"Sesuai yang disamapaikan Ketua Umum, bahwa PWDPI terbuka semua insan pers dan juga propesi-propesi lainnya, selagi itu untuk menjaga dan membesarkan organisasi, mematuhi aturan yang ada di AD/ART, akan kita terima", tutup Lidya.

Pada kesempatan yang sama juga, Gubernur Riau yang diwakili oleh Kadiskominfo Riau, Ikhwan Ridwan mengucapkan selamat atas pelantikan PWDPI Provinsi Riau, semoga bisa menulis berita-berita berimbang sebagai pengontrol pemerintah.

Dan kita berharap PWDPI bertambah besar dan bisa membesarkan pers di Riau dan juga menghimbau kepada pers di Riau untuk dapat bekerja maksimal sebagai penyeimbang berita di Provinsi Riau.

 Hadiri Rakor Kades se-Provinsi Riau, Plt Bupati Asmar : Mari Kompak Majukan Desa



PEKANBARU LINTASMEDIA.COM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepala desa (Kades) se-Provinsi Riau di Ballroom Labersa Hotel Pekanbaru, Jumat (3/5/2024). 

Rakor tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar beserta Bupati/Walikota diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, camat, lurah, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) se-Provinsi Riau. 

Dalam Rakor itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs La Ode Ahmad P Bolombo menyampaikan pengarahan. 

Diantara arahan yang diberikan La Ode, adalah pemerintah desa harus menjamin pelayanan dasar berjalan dengan baik dan maksimal. 

Dia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antardesa agar tidak hanya satu desa yang maju, melainkan banyak desa yang akan maju bersama-sama. 

Senada dengan hal itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar menyebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil peran sangat strategis dalam upaya membangun dan memajukan desa di Kepulauan Meranti. 

"Peran pemkab sangat strategis bagi pembangunan desa, jelas sekali bahwa pemkab Meranti mempunyai tujuan untuk mengembangkan daerah pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan dukungan kegiatan ekonomi yang tujuannya tak lain untuk memajukan daerah pedesaan," jelasnya. 

Plt Bupati Asmar juga mengajak seluruh pihak, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat untuk bersinergi dan kompak dalam membangun dan memajukan pedesaan. 

"Mari kompak majukan desa dan terus berbenah untuk menjadikan desa kita unggul, agamis dan sejahtera," pesannya. 

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan berupa dua unit sepeda motor untuk setiap desa. Total ada 3.182 unit sepeda motor yang disalurkan bagi 1.591 desa yang diserahkan secara simbolis oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr Drs La Ode Ahmad P. Bolombo dan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto kepada perwakilan kades dari 10 kabupaten se-Riau. 

Bantuan dana untuk pembelian kendaraan operasional tersebut bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Riau 2024. Pengadaan kendaraan tersebut, langsung dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa. 

"Tahun ini Pemprov Riau memberikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional bagi desa. Total anggarannya Rp45 juta per desa untuk pembelian dua unit sepeda motor," ujar Pj Gubri. 

"Jadi sepeda motornya nanti ada dua, satu untuk kepala desa dan satu untuk BPD. Mereka yang akan membeli sendiri kendaraannya, tidak difasilitasi oleh Pemprov maupun Pemkab," tambahnya. 

Pj Gubri menyebut, sepeda motor tersebut sebagai kendaraan operasional untuk kepala desa dan BPD keliling desa mengecek warga kondisi warganya. 

"Selama ini kepala desa dan BPD ini tidak memiliki kendaraan operasional. Jadi kedepan kepala desa di Riau sudah punya sepeda motor," sebutnya. 

Dalam kesempatan ini, Pj Gubri SF Hariyanto turut menyerahkan penghargaan kepada beberapa desa yang berprestasi di bidang pembangunan desa dan penurunan stunting. 

Turut mendampingi Plt Bupati Kepulauan Meranti, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Mahdi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Asrorudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agustia Widodo, Kabag Umum Setdakab Tarmizi, Kabid IKP Diskominfotik Dody Hamdani, dan Kasubbag Prokopim Saputra Warisa. (Nina/rls).

PEKANBARU LINTASMEDIA.COM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepala desa (Kades) se-Provinsi Riau di Ballroom Labersa Hotel Pekanbaru, Jumat (3/5/2024). 

Rakor tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar beserta Bupati/Walikota diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, camat, lurah, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) se-Provinsi Riau. 

Dalam Rakor itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs La Ode Ahmad P Bolombo menyampaikan pengarahan. 

Diantara arahan yang diberikan La Ode, adalah pemerintah desa harus menjamin pelayanan dasar berjalan dengan baik dan maksimal. 

Dia juga mengingatkan pentingnya kerja sama antardesa agar tidak hanya satu desa yang maju, melainkan banyak desa yang akan maju bersama-sama. 

Senada dengan hal itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar menyebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil peran sangat strategis dalam upaya membangun dan memajukan desa di Kepulauan Meranti. 

"Peran pemkab sangat strategis bagi pembangunan desa, jelas sekali bahwa pemkab Meranti mempunyai tujuan untuk mengembangkan daerah pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan dukungan kegiatan ekonomi yang tujuannya tak lain untuk memajukan daerah pedesaan," jelasnya. 

Plt Bupati Asmar juga mengajak seluruh pihak, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat untuk bersinergi dan kompak dalam membangun dan memajukan pedesaan. 

"Mari kompak majukan desa dan terus berbenah untuk menjadikan desa kita unggul, agamis dan sejahtera," pesannya. 

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan berupa dua unit sepeda motor untuk setiap desa. Total ada 3.182 unit sepeda motor yang disalurkan bagi 1.591 desa yang diserahkan secara simbolis oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr Drs La Ode Ahmad P. Bolombo dan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto kepada perwakilan kades dari 10 kabupaten se-Riau. 

Bantuan dana untuk pembelian kendaraan operasional tersebut bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Riau 2024. Pengadaan kendaraan tersebut, langsung dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa. 

"Tahun ini Pemprov Riau memberikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional bagi desa. Total anggarannya Rp45 juta per desa untuk pembelian dua unit sepeda motor," ujar Pj Gubri. 

"Jadi sepeda motornya nanti ada dua, satu untuk kepala desa dan satu untuk BPD. Mereka yang akan membeli sendiri kendaraannya, tidak difasilitasi oleh Pemprov maupun Pemkab," tambahnya.

Pj Gubri menyebut, sepeda motor tersebut sebagai kendaraan operasional untuk kepala desa dan BPD keliling desa mengecek warga kondisi warganya. 

"Selama ini kepala desa dan BPD ini tidak memiliki kendaraan operasional. Jadi kedepan kepala desa di Riau sudah punya sepeda motor," sebutnya. 

Dalam kesempatan ini, Pj Gubri SF Hariyanto turut menyerahkan penghargaan kepada beberapa desa yang berprestasi di bidang pembangunan desa dan penurunan stunting. 

Turut mendampingi Plt Bupati Kepulauan Meranti, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Mahdi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Asrorudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agustia Widodo, Kabag Umum Setdakab Tarmizi, Kabid IKP Diskominfotik Dody Hamdani, dan Kasubbag Prokopim Saputra Warisa. (Nina/rls).

PEKANBARU Lintasmedianews.com

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar buka acara Sua Pemuda yang diselenggarakan mulai dari tanggal 1 s/d 2 Mei 2024, dalam rangka menyemarakkan rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)  di RTH Tunjuk Ajar Pekanbaru, Kamis (02/05/2024).

Komunikasi Pimpinan Setda Kota Solok Deddy Agung Pratama Turut hadir Pj. Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP, Forkopimda Kota Pekanbaru, Kepala OPD terkait, serta seluruh Camat Kota Pekanbaru dan Perwakilan delegasi pemuda asal 24 Kota di Wilayah Sumatera.

Turut mendampingi Wali Kota Solok, Asisten I Setda Kota Solok Nova Elfino, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Nurzal Gustim, serta Kabag Protokol dan 

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar selaku Wakil Ketua I Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam sambutanya mengatakan Generasi Muda adalah kekuatan utama bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Tanpa semangat, dedikasi dan kontribusi dari generasi muda, cita-cita untuk membangun Kota yang lebih baik akan sulit terwujud.

Sua Pemuda dengan Tema "Pemuda bersua dan bersuara", menunjukkan betapa pentingnya peran serta aktif para pemuda dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan Kota. Sikap positif dan kontribusi nyata dari pemuda dalam membangun Kota tidak bisa diabaikan mereka adalah agen perubahan yang membawa energi segar, ide-ide inovatif, dan semangat juang yang tak kenal lelah. "sebut Wako Solok Zul Elfian Umar.

"Salah satu hal yang patut kita apresiasi dari pemuda adalah semangat mereka dalam memelihara dan memperkaya budaya lokal. Budaya adalah indentitas kita sebagai bangsa, dan mereka telah membuktikan kesetiaannya dalam melestarikan serta mengembangkan warisan budaya yang kita miliki. Mereka tidak hanya jadi penggemar, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang turut menjaga keberlangsungan budaya kita.

Tidak hanya itu, para pemuda kerap aktif dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial, mulai dari pengajaran bagi anak-anak kurang mampu hingga pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan terpencil. "Ucap Wako Solok.

Melalui acara Sua Pemuda ini, Wakil Ketua I Komwil I Apeksi mengajak seluruh pemuda dan pemudi untuk terus bersatu, bersinergi dan bersama-sama berkontribusi dalam upaya pembangunan Kota. Jadilah agen perubahan yang berani dan tangguh, yang tidak hanya bicara tetapi bertindak nyata untuk kebaikan bersama. "tutup Wakil Ketua I Komwil I Apeksi H. Zul Elfian Umar.(T/K)

PEKANBARU LINTAS MEDIA NEWS.COM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, menghadiri penganugerahan gelar adat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Akmal Abbas.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menganugerahi Akmal gelar Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, di Balai Adat LAMR, Pekanbaru, Selasa (30/4/2024). 

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf dalam pembacaan warkah mengatakan, penganugerahan gelar adat itu telah dimusyawarahkan di LAMR.

"Sejak gelar ini dianugerahkan, sah dan berlaku gelar dimaksud atas diri tuan Akmal Abbas serta melekat panggilan kehormatan beliau sebagai Datuk Seri dalam masyarakat melayu Riau," katanya.

Namun, kata Marjohan, apabila dikemudian hari ada kesalahan, maka gelar kehormatan tersebut akan gugur sebagaimana gugurnya iman, tuah dan muruah, dan akan tanggal dari pemegangnya.

Setelah pembacaan warkah, digelar upacara penganugerahan dengan pemasangan tanjak dan selempang serta keris. Kemudian dilakukan tepuk tepung tawar kepada Kajati Riau Akmal Abbas dan istri.

Sementara itu, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Plt Bupati H. Asmar melalui Sekda Bambang Suprianto menyampaikan tahniah dan selamat atas gelar yang disandang Kajati Riau tersebut.

"Tahniah dan selamat kepada Kejati Riau, Bapak Akmal Abbas atas penganugerahan gelar adat sebagai Datuk Seri," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan Akmal Abbas merupakan putra asli Riau dari Kuantan Singingi (Kuansing). Ia dinilai banyak menorehkan prestasi dan penghargaan selama menjalankan tugasnya sebagai jaksa diberbagai daerah di tanah air.

Selain itu, Akmal Abbas juga sangat peduli dengan kehidupan sosial, membantu masyarakat, baik yang terdampak banjir, maupun bencana lainnya.

"Semoga pemberian gelar adat Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi adat Melayu Riau serta mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat Riau," ungkap Bambang.

Hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda Provinsi Riau, keluarga besar Kejati Riau, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan undangan lainnya.(Nina/rls).


PEKANBARU LINTASMEDIA.COM

 Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Suprianto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2025-2045 di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (29/4/2024).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Riau tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto bersamaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau 2025 dan Rembuk Stunting tingkat Provinsi Riau.

Pj Gubernur Riau mengatakan bahwa diadakannya Musrenbang tersebut bertujuan untuk menyepakati RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 atau visi dan misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi Riau.

"Arah kebijakan ini nantinya akan disinkron dengan arah kebijakan visi misi sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional dan kabupaten kota serta menjaring masukan terhadap penyempurnaan terhadap dokumen yang menjadi rancangan akhir RPJPD Provinsi Riau 2025-2045," kata SF Hariyanto.

Begitu juga dengan RKPD Provinsi Riau 2025, SF Hariyanto menilai kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ia menjelaskan bahwa RKPD memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang berimplikasi kepada masyarakat Riau. Salah satu perannya yakni dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan APBD.

"Bahkan substansi yang bisa memuat seluruh program serta operasional arah peningkatan kinerja Pemda yang menjadi tanggung jawab kepala daerah yang berperan sebagai instrumen evaluasi pengukur kinerja pemerintah daerah," imbuhnya.

Usai mengikuti kegiatan itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang juga menyampaikan rembuk stunting merupakan langkah intervensi untuk pencegahan dan penurunan stunting dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis situasi rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

"Kami Pemkab Kepulauan Meranti siap mendukung kebijakan yang dilakukan, dimana 9 intervensi sudah disepakati dan akan dipastikan menjadi agenda penting dalam rencana kerja perangkat daerah, khususnya di Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatangan komitmen bersama dalam rangka penurunan stunting terintegrasi hasil rembuk stunting pada tanggal 25 April 2024.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Yusharto Huntoyungro, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bapennas Pungkas Bahjuri Ali, Sekda Provinsi Riau Indra, Kepala OPD Provinsi Riau, Bupati Wali Kota se Provinsi Riau, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan undangan lainnya. (Nina/rls).


Pekanbaru Lintasmedianews.com

Tiga hari jelang hari raya Idul Fitri 1445 H, aktifitas mudik di Pelabuhan Sungai Duku, Jalan Tanjung Datuk, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sesuai data dari pengelola pelabuhan, rata-rata kenaikan penumpang jelang lebaran mencapai 300 persen dari hari biasanya.

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang saat diperjalan, pihak pengelola kapal menjalankan kebijakan yang telah diterapkan oleh dinas dan stakeholder terkait. Kapal yang akan berlayar diwajibkan memberikan ruang (space) dengan cara menyisakan sejumlah tempat duduk kosong untuk mengantisipasi kapal tidak over load dan over capacity.

Sementara itu, untuk memastikan seluruh standar operasi dan layanan di Pelabuhan Sungai Duku dijalankan sesuai prosedur, lancar, aman dan sesuai ketentuan, Kapolda Riau Irjen M Iqbal melaksanakan sidak dan berinteraksi langsung dengan penumpang dan kru kapal.

Selain memantau hal-hal teknis yang dianggap penting, kedatangan Jenderal bintang dua ini bertujuan untuk mengecek arus mudik di pelabuhan tersebut tiga hari jelang lebaran Idul Fitri 1445 H.

Didampingi Kapolsek Sektor Kawasan Pelabuhan (SKP) Sungai Duku, AKP Elva, Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya ingin memastikan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang telah dijalankan dengan baik.

"Kami ingin memastikan apakah faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang menjadi prioritas utama," kata Irjen M Iqbal, Minggu (7/2024) siang.

"Saya mengecek dan berdialog dengan kru dan penumpang. Manifest penumpang ada 103 orang sementara daya tampung kapal adalah 108 penumpang. Alhamdulillah, ada 5 kapasiti yang dikosongkan. Ini sama sekali tidak over capacity bahkan dikosongkan karena faktor keselamatan. Artinya pesan kami (Forkopimda) sampai, jangan mendahulukan benefit, sekali lagi prioritas utamanya adalah mendahulukan faktor keselamatan," sambungnya.

Dijelaskan, hal yang sangat penting diperhatikan adalah faktor keselamatan. Didampingi Dinas Perhubungan, Polairud, BPBD, dan pihak terkait, telah dilakukan pengecekan terhadap kapal sebelum berangkat, termasuk fasilitas pelampung hingga manifest penumpang.

Untuk memastikan kondisi kapal laik jalan, Irjen Iqbal menyempatkan diri berbincang-bincang dengan sejumlah penumpang di dalam kapal Nagaline tujuan Selat Panjang. Dia juga mendoakan agar seluruh penumpang selamat sampai di tujuan.

"Semoga selamat sampai tujuan. Alhamdulillah semua kesiapan sudah baik, pelampung cukup, semoga nyaman, sekali lagi swmoga selamat sampai di tujuan," harapnya.

Selain ke Pelabuhan Sungai Duku, Irjem M Iqbal juga memantau terminal bus Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) dan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

"Kami mengimbau agar penumpang hati-hati di jalan, baik transportasi darat, laut dan udara. Kalau menggunakan mobil dan sepeda motor cek betul kondisi kendaraannya. Pastikan running well termasuk fisik, psikis dan pastikan kondisi dalam keadaan sehat. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena ini akan sangat mengganggu dan beresiko terjadinya kecelakaan," pungkasnya.(Nina/rls).

PEKANBARU Lintasmedianews.com

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahunan 2024 PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Sabtu (6/4/2024).

Rapat yang dilaksanakan di Lantai 4 Menara Dang Merdu Pekanbaru itu, membahas perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah PT BRK Syariah (Perseroda) untuk periode kedua.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah, Edi Wardana mengatakan kesimpulan RUPS-LB, seluruh pemegang saham setuju memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas Syariah (Zulhendri Rais) periode 2024-2028.

"Alhamdulillah RUPS-LB berjalan lancar mulai pukul 14.30 WIB dan selesai pukul 16.10 WIB. Semua pemegang saham sepakat memperpanjang masa jabatan DPS BRK Syariah," kata Edi Wardana.

Dia juga menjelaskan, agenda RUPS-LB tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar PT BRK Syariah Nomor 17 tanggal 14 Juni 2022, di mana Direksi perseroan mengundang para pemegang saham untuk membahas persetujuan masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk masa jabatan kedua kali.

"Dewan pengawas syariah sebagai salah satu organ bank umum syariah, menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance," tambah Edi.

Usai mengikuti RUPS-LB tersebut, Plt Bupati Asmar berharap kemitraan yang sudah terbangun antara BRK Syariah dengan Pemkab Kepulauan Meranti sebagai pemegang saham terus berjalan dengan baik. 

"Semoga kemitraan kita bersama BRK Syariah berjalan lebih optimal, sehingga memberikan sumbangsih positif di Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Rapat itu sendiri dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Turut hadir dalam rapat tersebut, dewan direksi, komisaris dan dewan pengawas BRK Syariah, serta para pemegang saham. 

Ikut mendampingi Plt Bupati Asmar, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Kepala BPKAD Irmansyah dan sejumlah pejabat lainnya. (Nina / rls).

PEKANBARU Lintasmedianews.com

Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Sabtu (6/4/2024) melepas rombongan balik kampung bersama warga Meranti di Pekanbaru.

Titik kumpul pelepasan itu berada di Halaman Masjid Istiqomah Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru. Kegiatan tersebut ditaja oleh Pemuda Pemudi Meranti Pekanbaru Bertuah (PPMPB).

Ketua PPMPB Sandy Faiz menjelaskan balik kampung bersama itu dilaksanakan selama tiga hari, yakni 6 sampai dengan 8 April 2024. Adapun para peserta itu, sebutnya, sudah melakukan pendaftaran melalui aplikasi WhatsApp kepada panitia.

"Hari pertama ini ada 72 pemotor yang ikut balik kampung bersama," kata Sandy.

Lebih jauh diterangkannya, rute rombongan tersebut akan menggunakan rute Pekanbaru-Buton dan kemudian menyeberang ke Kepulauan Meranti. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Asmar atas dukungannya sehingga balik kampung bersama ini dapat terlaksana dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Asmar mengaku senang melihat warganya bisa mudik bersama untuk berhari raya di kampung halaman. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada PPMPB yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

"Saya berpesan hati-hati selama diperjalanan, patuhi aturan berlalu lintas, dan jaga kesehatan. Selamat berhari raya bersama keluarga di kampung halaman," ujar Asmar. (Nina /rls).


PEKANBARU,Lintas Media News.
Kepulauan Meranti menjadi kabupaten pertama di Provinsi Riau yang mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini membuktikan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan seluruh warganya.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, dr. Eddy Sulistijanto Hadie, MM kepada Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (10/10/2022).

"Terimakasih kami ucapkan kepada Pemkab Kepulauan Meranti atas upayanya untuk memenuhi UHC ini dan memasukkan seluruh masyarakatnya dalam jaminan kesehatan nasional," kata dr. Edy.

Dia menyebutkan, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pertama di Provinsi Riau yang telah mencapai UHC 100 persen. Dia juga berharap UHC tersebut dapat semakin memperkuat komitmen dan sinergitas antara Pemkab Meranti dengan BPJS Kesehatan kedepannya.

"Dan ini diharapkan bisa menjadi efek domino bagi kabupaten/kota lainnya di Riau untuk dapat mencapai UHC," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau H. Zainal Arifin, S.KM, M.Kes, mengatakan upaya untuk mencapai UHC bukanlah upaya mudah dan harus melalui proses yang panjang. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah agar mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.

"Saya pikir Bupati Meranti sudah mewujudkannya, dimana kalau rakyat sakit tidak memikirkan biaya berobat lagi," ungkapnya.

Untuk itu dia mengapresiasi upaya dari Pemkab Meranti tersebut. Karena menurutnya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah.

"Kami berharap apa yang sudah dilakukan Pemkab Meranti ini bisa ditularkan ke kabupaten/kota lainnya di Riau," sebut Kadiskes Provinsi Riau itu.

Lebih jauh, Zainal mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi pelayanan dari rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya untuk tidak mendiskriminasi pasien dari dari BPJS Kesehatan. 

"Karena pasien BPJS ini biaya pengobatannya tetap dibayarkan. Pelayanannya harus sama seperti pasien umum, jangan ada diskriminasi. Mari sama-sama kita awasi," tegasnya.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil menyampaikan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membantu pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Pencapaian ini adalah capaian kita bersama. Kita tetap berkomitmen mempermudah masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang ditolak rumah sakit dikarenakan masalah biaya," sebut Adil.

Menurutnya dengan program ketuk pintu layani dengan hati, Pemkab Meranti telah mendata seluruh warga agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun progres pencapaian UHC di Kepulauan Meranti per 1 Oktober 2022 telah mencapai 100 persen dari jumlah penduduk sebanyak 210,843 jiwa.

"Alhamdulillah pencapaian ini sangat membanggakan bagi kita semua. Pemkab akan terus berkomitmen menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Meranti," kata Bupati H. M Adil.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti dengan BPJS Kesehatan.

Turut mendampingi bupati, Sekda Bambang Suprianto dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Meranti. Juga hadir Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Dumai beserta jajaran. (Nina/rls).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.