Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Tanah Datar, Lintasmedianews.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Yang di wakili oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly S.Psi.
Rapat paripurna digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Tanah Datar, Jumat (7/11/2025),

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari  Dt Nan Bapayuang Ameh didampingi Wakil Ketua Kamrita S.Pd  serta dihadiri 22 anggota DPRD, Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, wali nagari, dan para Wartawan serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan, saran, dan masukan dari delapan fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan melalui juru bicara masing-masing. Nota jawaban Bupati Tanah Datar setebal 40 lembar itu dibacakan secara bergantian oleh Wabup dan Sekda.

Adapun delapan fraksi yang memberikan pandangan umum di antaranya:
Fraksi PPP melalui Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar melalui Adrison Dt. Parpatiah, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Wendri Aswil, Fraksi Gerindra oleh Surva Hutri, Fraksi NasDem melalui Junaidi, Fraksi PKS melalui Nurzal, serta dua fraksi lainnya — PAN dan PKB — yang menyampaikan pandangan secara tertulis kepada pimpinan sidang.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PPP mengenai capaian target dan realisasi RPJMD serta program unggulan tahun 2025, Wabup Ahmad Fadly menjelaskan bahwa target pembangunan daerah telah disusun berdasarkan indikator kinerja dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Ummat Golkar terkait masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, pemerintah daerah, kata Fadly, terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah dan inovasi pengelolaan sumber daya.

Lebih lanjut, jawaban juga mencakup berbagai aspek seperti efisiensi belanja daerah, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga strategi pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah.

Di penghujung penyampaian, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas saran dan pandangan yang konstruktif.

Sementara itu, pimpinan sidang Nurhamdi Zahari menegaskan, setelah penyampaian jawaban Bupati, tahapan selanjutnya adalah pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada 11–12 November 2025. Sidang paripurna akan dilanjutkan pada Kamis, 27 November 2025 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2026.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi Nota Jawaban Bupati oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly kepada pimpinan sidang, disaksikan Sekretaris DPRD serta seluruh peserta rapat yang hadir.    - ( ERM  ).


Padang,Lintas Media News
 Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)

JAKARTA,Lintas Media News
 Ribuan anak hasil perkawinan campuran dan keturunan diaspora Indonesia hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status hukum. Mereka sering kehilangan kewarganegaraan karena batas usia memilih WNI yang terlalu pendek, atau terhambat saat ingin kembali berkontribusi di tanah air. Kondisi ini menjadi bukti bahwa regulasi kewarganegaraan Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada dinamika sosial masyarakat modern dan realitas global.

Melihat permasalahan tersebut, Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN) hadir sebagai wadah perjuangan bagi keluarga perkawinan campuran dan diaspora Indonesia. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan: Mendorong Indonesia Emas 2045”, HAKAN mengajak berbagai pemangku kepentingan dari unsur legislatif, eksekutif, dan akademisi untuk membahas arah kebijakan kewarganegaraan nasional ke depan.

Forum ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi hukum yang lebih inklusif dan humanis, agar negara tidak kehilangan potensi generasi muda diaspora yang telah mengenyam pendidikan dan pengalaman internasional.

Ketua Umun HAKAN Analia Trisna menilai, pembaruan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang lahir dari lintas negara dan budaya.

"Melalui kegiatan ini, HAKAN berharap isu kewarganegaraan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR dalam rancangan kebijakan nasional. Penyempurnaan sistem kewarganegaraan diyakini akan memperkuat peran diaspora dan keturunan Indonesia di luar negeri sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Analia Trisna  pada Kamis (06-11-2025) di Aula Club House Bukit Podomoro, Jakarta Timur 

Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN) adalah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga perkawinan campuran serta diaspora Indonesia. HAKAN berkomitmen menjadi jembatan antara negara dan warganya di luar negeri untuk memastikan hak kebangsaan tetap terlindungi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. (Megy)




Padang,Lintas Media News
Untuk mempelajari Tugas dan Fungsi Wakil Rakyat,puluhan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora serta Fakultas Syari’ah
UIN Imam Bonjol Padang Berkunjung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Jumat (07/11/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Tim Pakar DPRD Sumbar, Raflis yang menerima kunjungan tersebut mengatakan, kegiatan Sekolah Legislatif mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dinilai tepat untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa terhadap tugas pokok anggota legislatif.

Dalam kesempatan itu Raflis memaparkan tugas pokok dan fungsi DPRD serta alat kelengkapan DPRD.

Raflis menjelaskan, alat kelengkapan dewan diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Alat kelengkapan dewan tersebut meliputi, pimpinan, komisi, badan musyawarah (Bamus) Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Kehormatan (BK).

“DPRD Sumbar berkomitmen penuh dalam menerima kunjungan semua pihak, termasuk mahasiswa dan pelajar.
Hal itu untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak, terang Raflis.

Sementara, Ketua senat Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN IB Padang, Muhammad Ihsan mengatakan, Sekolah Legislatif tujuannya untuk praktek lagsung lapangan setelah teori yang mereka peroleh selama ini di bangku perkuliahan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima sekaligus memfasilitasi kegiatan ini,” ujarnya.

Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis didampingi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zardi Syahrir.

Usai berdialog, mahasiswa meninjau sejumlah ruangan, antara lain, ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat, ruang pimpinan dan ruang komisi.(*/st)


Sijunjung, Lintas Media News
Satresnarkoba Polres Sijunjung pada hari Kamis tgl 06 November 2025 sekira pukul 16.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jorong Batu Manjulur Barat Kenagarian Batu Manjulur Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung sering terjadi penyalahgunaan narkotika. 

Kapolres Sijunjung melalui Kasat Resnarkoba AKP Syafwal SH mengatakan, begitu mendapat informasi, aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan selanjutnya aparat kepolisian mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang melakukan Hal yang mencurigakan yang diduga Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Shabu di Dalam sebuah rumah tepatnya didaerah Batu Manjulur. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Aparat Kepolisian langsung mengamankan Orang  yang mengaku bernama: M.SUKRI Pgl BLACK Bin M. SARIF_

Setelah dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ditemukan barang bukti ada di dalam kamar tersangka, selanjutnya tersangka mengakui kepemilikan keseluruhan barang bukti dan Anggota Sat Resnarkoba memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan.

Barang bukti yang berhasil didapatkan berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah plastic klip berukuran menengah yang didalamnya berisikan 6(enam) plastic klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu
- 1 (satu) buah plastic klip berukuran menengah yang didalamnya berisikan 2 (dua ) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu 
- 1 (satu) buah plastic klip berukuran menengah yang didalamnya berisikan 2 (dua ) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu
   2. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam merk POCKET SCALE
  3.  1 (Satu) buah plastic klip berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) pack plastic klip berukuran menengah yang berisikan plastik klip berukuran kecil.
  4. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning.
  5. 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman POCARI SWEAT.

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di mako Polres Sijunjung.(*)

Sukabumi,Lintas Media News
Sebanyak 1.156 perwira Polri resmi dilantik sebagai lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-54 Gelombang II Tahun Anggaran 2025, terdiri dari 1.099 polisi laki-laki (polki) dan 57 polisi wanita (polwan). Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi. Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa para perwira baru tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus segera menunjukkan perubahan nyata di lapangan. “Hari ini bukan hanya pelantikan pangkat, tetapi titik awal perubahan. Masyarakat menunggu aksi, bukan janji. Tunjukkan di lapangan bahwa kehadiran kalian membawa perbaikan nyata bagi wajah Polri,” tegasnya.

Selama empat bulan pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi, para peserta dibekali pengetahuan kepemimpinan dan keterampilan teknis kepolisian. Namun Wakapolri menegaskan, ujian sesungguhnya dimulai setelah mereka kembali ke satuan tugas masing-masing. Perwira Polri tidak lagi hanya sebagai pelaksana perintah, tetapi menjadi pengendali di lapangan yang mampu membimbing anggota, menjaga standar pelayanan, dan memastikan kebijakan pimpinan dijalankan dengan baik di tingkat operasional. “Sekarang kalian bukan lagi pelaksana, tetapi pengendali di lapangan. Bimbing anggota, jaga standar pelayanan, dan pastikan setiap kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan. Jangan biarkan teori berhenti di ruang kelas,” pesan Komjen Pol Dedi.

Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang perwira tidak diukur dari banyaknya laporan atau penghargaan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat di lingkungan tugasnya. Saat ini, Polri sedang menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan publik setelah berbagai dinamika dan penurunan citra yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Untuk menjawab tantangan itu, Polri telah mencanangkan program Quick Wins Akselerasi Transformasi dan menerbitkan buku Do’s and Don’ts sebagai panduan perilaku anggota. Namun Wakapolri mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan langsung dalam pelayanan di lapangan. “Quick Wins bukan di atas kertas. Ukurannya sederhana: masyarakat merasa aman, dilayani dengan hormat, dan percaya bahwa polisi bekerja untuk mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menyoroti pentingnya memperkuat pelayanan publik melalui optimalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan fungsi PAMAPTA (Patroli dan Pengamanan Tempat). Kedua unit ini menjadi garda terdepan citra Polri di mata masyarakat. Sebagian besar lulusan SIP akan ditempatkan di fungsi tersebut untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pola pelayanan. “Mulai dari SPKT dan PAMAPTA, ubah cara kerja, ubah cara melayani. Datangi masyarakat lebih dulu, tanggapi cepat laporan, dan pastikan setiap warga merasakan kehadiran Polri yang manusiawi dan tanggap,” tegasnya. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menampilkan wajah baru pelayanan Polri yang humanis, profesional, dan cepat tanggap terhadap keluhan publik.

Selain memperbaiki pelayanan, Polri juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan kejahatan nasional. Dalam sebulan terakhir, tercatat 228 kejadian bencana di berbagai daerah dengan total kerugian mencapai Rp129 miliar. Wakapolri menegaskan bahwa Polri harus selalu hadir di garis depan untuk membantu masyarakat dan memastikan keamanan tetap terjaga. Ia juga menyoroti tiga prioritas nasional yang harus menjadi fokus seluruh jajaran: pemberantasan narkoba, penindakan penyelundupan, dan perang terhadap judi online. “Tiga hal ini tidak bisa ditunda. Tindakan tegas dan akuntabel harus segera dilakukan di lapangan. Jangan tunggu perintah — inisiatif adalah bentuk pengabdian,” tegasnya.

Dalam menghadapi tantangan era digital, Wakapolri juga mengingatkan agar seluruh perwira bijak menggunakan media sosial. Di era post-truth, reputasi Polri bisa dibangun atau dihancurkan hanya dengan satu unggahan. Karena itu, ia meminta agar seluruh anggota menjaga nama baik pribadi dan institusi, serta menggunakan media sosial untuk menebarkan kepercayaan publik. “Reputasi Polri tidak hanya dibangun di kantor, tetapi juga di ruang digital. Gunakan media sosial untuk menebar kepercayaan, bukan kontroversi,” pesannya.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian baru sebagai perwira Polri yang berintegritas, empatik, dan profesional. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan polisi yang sempurna, tetapi polisi yang hadir, peduli, dan dapat diandalkan. “Jangan tunggu momentum. Ciptakan momentum dari lapangan. Kepercayaan publik hanya bisa diraih dengan tindakan yang konsisten, sopan, dan sigap. Tunjukkan bahwa kalian adalah perwira Polri yang hadir membawa solusi, bukan sekadar seragam baru,” pungkasnya.

Dengan semangat tersebut, Polri menegaskan bahwa kehadiran 1.158 perwira baru lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-54 Gelombang II akan menjadi motor penggerak perubahan nyata dalam tubuh Polri. Mereka diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan berintegritas, serta menjadi wajah baru Polri yang siap hadir dan bekerja langsung untuk masyarakat.(rls)





Payakumbuh, Lintas Media News
DR. Anton Permana Datuak Hitam, salah satu tokoh nasional yang saat ini berkiprah di Jakarta yang berasal dari Nagori Koto Nan Ompek, Kota Payakumbuh, dalam siaran persnya mengaku kaget ketika mendapat informasi bahwa upaya dari pihak atau oknum pejabat Pemko Payakumbuh menggalang secara sepihak beberapa orang Niniak Mamak saja alias pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) dalam hal merumuskan upaya pelimpahan aset Nagori (Koto Nan Ompek) yaitu Pasar Syarikat, secara diam diam ke Pemko Payakumbuh. Padahal Ninik Mamak Nagori Koto Nan Ompek sudah ada tim resmi yang dibentuk oleh para Niniak Mamak beberapa bulan yang lalu. 

"Informasi ini tentu perlu tabbayun, konfirmasi dulu kepada Pemko Payokumbuah. Kalau hal ini memang terjadi, maka tentu akan sangat menciderai kepercayaan dan perasaan para Niniak Mamak Nagori Koto Nan Ompek yang lain terhadap Pemko Payakumbuh," kata Anton Permana, alumni Lemhannas dan juga Doktor IPDN ini, Jum'at (7/11/2025) pagi di Jakarta.

Ternyata kekagetan AP Datuak Hitam (panggilan akrab beliau di Payakumbuh) tidak sendiri. Ada beberapa Niniak Mamak yang lain seperti Almaisyar Dt Bangso Dirajo Nan Kuniang selaku Tuo Kampuang Pesukuan Simabua, Teddy Dt. Mangkuto Simarajo selaku mantan Sekretaris KAN, Anton Raymonde Dt. Bangso Di Rajo Nan Putiah, Salman Dt. Mahudun Tuo Kampuang Pesukuan Piliang, Datuak Simarajo Lelo, HY Datuak Rajo Imbang, Datuak Mangkuto Alam, Sy Datuak Rajo Imbang, Datuak Mangkuto Rajo Nan Sembai serta beberapa Niniak Mamak dan tokoh masyarakat Koto Nan Ompek  lainnya menyampaikan kekagetannya ada informasi penggalangan diam-diam ini, dalam pertemuan melalui zoom meeting pada Rabu (5/11/2025) lalu.

Menurut Anton Permana Dt. Hitam, beberapa hal yang perlu disampaikan kepada pihak Pemko Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Pertama, kita semua tentu turut berduka cita atas musibah kebakaran Pasar Syarikat Payakumbuh ini, yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian para dunsanak kita yang berjualan di sana. Untuk itu jugalah, diperlukan segera upaya taktis bagaimana secepatnya membangun pasar ini agar bisa berfungsi kembali.

Kedua, sebelum pembangunan kembali pasar tersebut berjalan, tentu yang paling penting juga untuk dipahami bersama adalah terkait status pasar dimana pasar tersebut adalah berstatus Pasar Syarikat di atas tanah ulayat nagari dan menjadi aset bersama Nagori Koto Nan Ompek. Dan jelas bukan aset Pemko Payakumbuh.

Ketiga, karena tanah dan aset Pasar Syarikat ini berada di atas tanah ulayat nagari, maka berdasarkan UUPA nomor 5 tahun 1960, maka hukum agraria yang berlaku di tanah tersebut adalah Hukum Adat setempat. Semua tunduk pada Hukum Adat yang berlaku sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 18 (ayat) b. Jadi, kekuatan pemberlakuan Hukum Adat atas objek tanah ulayat ini sangat kuat serta konstitusional.

Keempat, menurut Hukum Adat salingka Nagori Koto Nan Ompek, maka semua keputusan yang terkait kemashalatan nagori termasuk tanah ulayat, harus diputuskan melalui musyawarah bersama Niniak Mamak serta pemangku adat sesuai Limbago di Nagori. Bukan diputuskan melalui oknum pengurus KAN, dan juga bukan dengan personal-personal pemangku adatnya sekalipun. Sebab status keberadaan KAN hanya bersifat administratif saja bukan bahagian dari Limbago Adat Nagori.

Kelima, pada prinsipnya, hasil kesepakatan resmi Niniak Mamak Nagori Koto Nan Ompek tidak masalah kalau ada pihak termasuk Pemko Payakumbuh ingin membangun kembali Pasar Syarikat tersebut, tapi dengan catatan, semua harus di jalankan secara terbuka, jujur, niat baik, serta dimusyawarahkan melalui jalur Tim yang sudah dibentuk resmi oleh Nagori berdasarkan hasil musyawarah bersama. Bukan jalur lain secara sembunyi sembunyi.

Keenam, Pemko Payakumbuh tidak perlu terburu-buru, sehingga menjadi alibi untuk mengabaikan tata cara perjalanan adat yang berlaku di Nagori Koto Nan Ompek, yaitu dengan hanya melibatkan “personil/oknum” Niniak Mamak yang tentu tidak bisa serta merta menyatakan diri mewakili Nagori. Hal inilah yang justru akan menjadi sumbu polemik dan konflik dikemudian hari kalau tidak di antisipasi cepat oleh Pemko Payakumbuh. Karena hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan kehendak dan upaya manipulatif dalam hal/upaya kepemilikan tanah sepihak dimana kategori ini bisa dikatakan sebagai salah satu terjemahan, unsur dan pengertian dari “Mafia Tanah” yang sedang dilawan keras oleh Presiden Prabowo saat ini.

Ketujuh, Ninik Mamak Nagori Koto Nan Ompek berharap dan memberi pesan serta kesempatan terhadap Pemko Payakumbuh, untuk mari kita duduk bersama, balik ke pangkal jalan, dengarkan utuh aspirasi Niniak Mamak, diskusi, dan musyawarahkan dengan hati yang jernih, dada yang lapang secara terbuka dan transparan, melalui kerapatan adat limbago dan seluruh Ninik Mamak yang ada di Nagori Koto Nan Ompek. Maka Insya Allah akan selesai semua permasalahan.

Menyikapi kondisi ini tidak berlarut dan tidak menjadi konflik terbuka yang tidak baik, maka Anton Permana Datuak Hitam berdasarkan undangan beberapa tokoh dan Niniak Mamak dari Nagori Koto Nan Ompek, akan pulang kampuang pekan kedua November 2025 ini, untuk mendengarkan secara utuh informasi ini agar bisa juga bersama mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama.

Dikatakan Anton Permana Dt. Hitam, sebagaimana kita ketahui Pasar Syarikat Payakumbuh yang terbakar dua bulan yang lalu sudah berdiri sebelum negara Indonesia ini ada. Bahkan ketika pemerintahan di bawah kolonial Belanda, Pasar Syarikat ini sudah memiliki ikatan perjanjian bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan biaya sewa sebesar 300 gulden per tahun kepada nagori. Surat perjanjian ini masih tersimpan rapi di arsip Nagori Koto Nan Ompek.

Artinya, apabila dikonversikan satu gulden itu setara dengan 1 Kg daging saja, Pasar Syarikat bisa mendapatkan biaya sewa sebesar 240 juta (1 kg daging = 120 ribu) setiap tahunnya. Dan ini otomatis juga adalah sebagai bentuk pengakuan yang nyata atas hak atas tanah ulayat nagori itu sendiri. 

Karena faktor sejarah dan merupakan tanah ulayat nagori, kata AP Datuak Hitam, maka Pemko Payakumbuh diharapkan  jangan gegabah dalam mengalihkan atau melimpahkan aset nagori ini kepada Pemko Payakumbuh. (*)


Padang,Lintas Media News
Alhamdulillah sangat senang mendapat informasi dari Nanda Wirawan dan Iswandi bahwa pasangan yang taft dan komit dalam mempertahankan heritage Minangkabau ini khususnya Songket berangkat menuju Jakarta dan selanjutnya ke Tijuana - Mexico,"ujar  founders Green Tourism Institute Ridwan Tulus, Jumat (7/11/2025) kepada awak media di Padang.

Kata Ridwan, mereka (Nanda dan Iswandi,red) diundang dalam acara pameran khusus tekstil dunia Original 2025 di Tijuana, Mexico. 

"Pameran itu berlangsung dari 13 sampai 16 November 2025,"ujarnya.

Nanda dan Iswandi pemilk Studio Wastra Pinankabu akan memamerkan karya mereka, sekaligus presentasi tentang Songket Minangkabau. 

"Pada saat presentasi kita juga akan menampilkan short documentary film, judulnyo : Threads of Memory - Reviving Minangkabau Songket,"ujar Nanda kepada Ridwan Tulus.

Mereka berdua adalah salah satu tokoh dalam program wisata khusus kami "Textile Odissey" untuk para pecinta tekstil dunia khususnya dengan Textile Art Council (TAC) - Amerika.

"Dan juga program wisata khusus kami Experiential Learning in Minangkabau (ELM) untuk sekolah - sekolah internasional. Dan yang membuat kami lebih bangga, karya songket mereka pernah mendapat penghargaan Award of Excellent dari UNESCO,"ujar Ridwan.

Bahkan karya songket Nanda dan Iswandi itu telah terpajang di Museum Tekstil di Amerika.

"Sukses Nanda dan Is. Kamu membuat kami bangga,"ujar Ridwan Tulus penggagas program Stay safe and well. Stay safe and healthy with Green Tourism Program. (***)

 

pasamanbarat, Lintasmedianews.com

Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar Apel Kesiapan Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana tahun 2025 yang dilaksanakan di halaman Mako Polres setempat, Rabu (5/11/2025).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik yang membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia, sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel maupun sarpas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

"Seluruh personel maupun stakeholder yang terlibat diharapkan dapat bersinergi secara sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi potensi bencana ke depan, untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat," katanya.

Menurutnya, wilayah Indonesia secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Dunia. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. 

"Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei World Risk Index tahun 2025, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana alam tertinggi, serta memiliki karakter risiko kompleks dan tingkat kerentanan yang relatif tinggi," tuturnya.

Diterangkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam, diantaranya 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 karhutla, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung berapi serta beberapa bencana alam lainnya. 

"Berbagai bencana tersebut telah mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, 5,2 juta orang mengungsi, 31.496 rumah rusak, serta 887 fasilitas umum dan perkantoran rusak," terangnya.

Dampak bencana alam tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. 

"Untuk itu, dibutuhkan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan, dalam rangka mencegah serta menanggulangi berbagai potensi bencana tersebut," sebutnya.

Beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni 

1. Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing;

2. Berikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana;

3. Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan;

4. Simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin sebagai sarana edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan;

5. Kedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam tanggap darurat bencana, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak, melalui kerja sama lintas sektoral;

6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional, sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat;

7. Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana;

8. Tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait, baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan dan masyarakat, serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.

"Terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh personel dan pihak yang turut berkontribusi aktif serta hadir dalam pelaksaaan apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana ini. Mari kita laksanakan tugas dengan penuh semangat, keikhlasan dan rasa tanggung jawab," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat AKPB Agung Tribawanto mengatakan, wilayah Kabupaten Pasaman Barat memiliki karakteristik geografis yang beragam, meliputi daerah pesisir pantai di bagian barat dan daerah pegunungan, dataran tinggi maupun perbukitan di bagian timur.

Sebagai langkah mengantisipasi risiko terjadinya, Polres Pasaman Barat telah menyiagakan seluruh personel, hingga melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi peralatan maupun kelengkapan lainnya.

"Polres Pasaman Barat juga telah bersinergi bersama Pemerintah Daerah, instanti terkait lainnya dalam kesiapsiagaan sebagai bentuk mengantisipasi apabila terjadi bencana," ucapnya.

Ditambahkan, Polres Pasaman Barat bersama stakeholder terkat hadir di tengah masyarakat dalam menyampaikan sosialisasi maupun edukasi tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

"Dalam kesiapan tanggap darurat bencana, kita juga melibatkan personel Bhabinkamtibmas disetiap Nagari, dalam sosialisasi dan penyampaian informasi secara berjenjang, door to door ke masyarakat, melalui media sosial, media daring, cetak dan elektronik," pungkasnya.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto dan dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, Kalaksa BPBD Pasaman Barat Jhon Edwar, Kepala Dinas Kesehatan dr. Gina Alecia, Kepala Dinas Perhubungan Bakaruddin, Kasat Pol PP Handoko, perwakilan Basarnas Randi, Orari Pasaman Barat dan Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat.

Apel kesiapan tanggap darurat bencana juga diikuti oleh Perwira Polres Pasaman Barat, personel Kompi C Batalyon B Satuan Brimob Polda Sumatera Barat, personel Polres Pasaman Barat dan Polsek Jajaran, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Basarnas Kabupaten Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Minang Geopark Run 2025 menjadi momentum strategis untuk memajukan sektor pariwisata Sumatra Barat, khususnya Kota Bukittinggi. Ajang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat menghadiri rapat  persiapan pelaksanaan Minang Geopark Run 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Balaikota, Selasa ( 04/11). 

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari pengawasan kebersihan rute, penyediaan fasilitas pendukung, hingga penyiapan pos kesehatan di titik start dan finish. PMI serta tenaga medis akan disiagakan mengingat event ini merupakan agenda berskala nasional. Untuk itu, Ia meminta seluruh SKPD memberikan dukungan maksimal agar kegiatan ini berjalan sukses. 

“Kami berharap para peserta dapat menikmati kuliner khas serta berbagai destinasi unggulan Kota Bukittinggi, seperti Pasar Atas dan Los Lambuang. Event ini juga menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata, kuliner dan budaya kita, termasuk menggaungkan Bukittinggi Kota Perjuangan", ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan Event Organizer Minang Geopark Run 2025, Imam Nurul, menjelaskan, Minang Geopark Run Series kini memasuki tahun ketujuh, dan tahun ini Kota Bukittinggi dipercaya menjadi tuan rumah dengan tajuk Minang Geopark Run dan event ini akan digelar pada 30 November 2025. 

Diterangkannya bahwa Minang Geopark Run tidak sekadar lomba lari, tetapi juga bagian dari upaya mendorong Geopark Sianok–Maninjau meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.  Menurutnya, ajang tersebut mengusung konsep ramah lingkungan serta fasilitas bersih sebagai komitmen menghadirkan sport tourism berkualitas di Sumatra Barat.

Imam berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bukittinggi demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Hingga 3 November tercatat 3.325 peserta telah mendaftar, yang terbagi dalam lima kategori yakni, 5K Pelajar, 5K Umum, 10K Umum, 21K Umum, dan 21K Master. (Sandra)


 
Tanah Datar, Lintasmedianews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, di Ruang Sidang DPRD setempat, Rabu (24/9/25). 

Rapat Paripurna langsung dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta Sekretaris Dewan Yuhardi dan dihadiri 27 anggota Dewan, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, Wali Nagari , dan Wartawan  serta  undangan lainnya. 

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan," sebelum dituangkan hasil kesepakatan Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 dijadikan Peraturan Daerah (Perda), terlebih dahulu dilanjutkan penyampaian laporan hasil pembicaraan pertama, yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran (Bangar) Kamrita."

" Dalam penyampaiannya, Kamrita mengatakan, perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda Kabupaten Tanah Datar, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2025 kemarin. "

"Dalam pembahasan kemarin, dapat disimpulkan dan diambil beberapa kesepakatan bersama dengan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Datar," sampai Kamrita.

Selanjutnya, sampai Anton Yondra, selepas rapat antara Bangar DPRD bersama TAPD, 8 Fraksi DPRD menerima Ranperda untuk dijadikan Perda, tentang Perubahan APBD Tahun 2025 melalui juru bicara masing-masing Fraksi." Katanya.

Sementara itu, Bupati Eka Putra dalam penyampaian Pendapat Akhir Bupati, mengucapkan"  terima kasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada Banggar DPRD dan TAPD Tanah Datar 

"Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Sidang Paripurna sebelumnya masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan hari ini kita tandatangani bersama berita acara persetujuannya. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian, berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD dengan TAPD," katanya. 

Bupati sampaikan lagi, Ranperda yang disetujui bersama merupakan hasil proses pembahasan, yang mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan mempedomani KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati tanggal 14 Agustus 2025 lalu.

"Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini memuat penyesuaian anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sesuai peraturan perundang-undangan," sampai Eka Putra.

Terakhir, Bupati meminta kepada Kepala OPD dan ASN, untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada masing-masing OPD, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari perbuatan melawan hukum, menciptakan kerjasama yang baik, kondisi kerja yang kondusif, inovatif, serta kreatifitas yang tinggi, untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. ".   (. ERM. )

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Sebagai wujud komitmen dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, PT Semen Padang kembali menunjukkan kepeduliannya melalui dukungan terhadap pelatihan tata boga bagi warga kurang mampu di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur, Padang.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kelompok Peduli Sosial (KPS) Genta Bahari Teluk Bayur ini dilaksanakan di Femmy’s Kitchen, Karang Gantiang, Lubuk Lintah, Padang, dan diikuti oleh 11 peserta dari keluarga prasejahtera. Mereka dengan antusias mempelajari cara membuat aneka kue dan jajanan pasar sebagai bekal usaha rumahan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat di sekitar area operasional, termasuk di wilayah Packing Plant Teluk Bayur.

Pelatihan ini, kata Win, adalah bentuk nyata kepedulian PT Semen Padang kepada masyarakat di lingkungan perusahaan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi awal lahirnya usaha produktif baru seperti pembuatan kue dan jajanan pasar, sehingga peserta dapat menambah penghasilan keluarga.

Ia menambahkan, inisiatif ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan kreativitas lokal.

“PT Semen Padang ingin menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat kecil. Melalui pelatihan seperti ini, kami percaya benih kemandirian ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Staf CSR PT Semen Padang, Nurwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Basinergi Mambangun Nagari (BMN). Melalui program tersebut, perusahaan membangun sinergi dengan masyarakat sekitar wilayah kerja agar dapat tumbuh dan berkembang bersama.

“Kami berharap masyarakat prasejahtera di sekitar Packing Plant Teluk Bayur bisa menjadi mandiri. Pelatihan ini kami pandang sebagai langkah strategis untuk memberikan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” jelas Nurwan.

Ketua KPS Genta Bahari, Yasmida, mengapresiasi dukungan PT Semen Padang yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana. Menurutnya, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi ibu rumah tangga yang ingin menambah keterampilan tanpa harus meninggalkan peran di keluarga.

“Kemampuan membuat kue ini bisa menjadi modal untuk membuka usaha rumahan, menerima pesanan, atau menjual jajanan pasar. Harapannya, pelatihan ini menjadi sumber pendapatan baru bagi peserta,” ujarnya.

Yasmida menambahkan, pelatihan tata boga ini merupakan satu dari tiga program utama BMN KPS Genta Bahari tahun 2025. Dua program lainnya yaitu bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan bantuan alat pencuci motor untuk pemberdayaan pemuda Teluk Bayur.

“Total anggaran untuk tiga program tersebut mencapai Rp58 juta, seluruhnya merupakan dukungan dari PT Semen Padang. Kami mewakili masyarakat Teluk Bayur mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen perusahaan,” tutupnya.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.