Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews 

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok pada awal tahun 2026 bertempat di Halaman Balai Kota Solok, Senin (05/01/2026).

Apel turut diikuti oleh Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, SH, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh ASN dan tenaga non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Dalam amanatnya, Wali Kota Solok menyampaikan bahwa apel perdana ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali semangat kerja dan komitmen seluruh aparatur pemerintah setelah memasuki tahun anggaran dan tahun kerja yang baru. Wako menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Wako mengajak seluruh ASN untuk terus berinovasi, bekerja secara profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sinergi dan kekompakan seluruh perangkat daerah, menurutnya, menjadi kunci utama dalam mewujudkan program pembangunan Kota Solok tahun 2026.

Apel perdana tahun 2026 ini juga menjadi sarana silaturahmi awal tahun serta penegasan komitmen Pemerintah Kota Solok di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.(Rkt)

 

SOLOK KOTA Lintasmedianews 

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, meresmikan Gedung Al Azhar International Islamic School Solok yang berlokasi di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Selasa (6/1/2026).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan berkualitas yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan standar pendidikan internasional.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Yayasan, Founder Al Azhar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah kepala OPD , serta para wali murid Al Azhar International Islamic School Solok.

Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi atas hadirnya Al Azhar International Islamic School di Kota Solok. Menurutnya, keberadaan sekolah ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing di tingkat nasional dan global.

“Pemerintah Kota Solok sangat mendukung hadirnya lembaga pendidikan seperti Al Azhar yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman. Kami berharap sekolah ini dapat melahirkan generasi penerus yang unggul dan berkontribusi positif bagi daerah,” ujar Wali Kota Solok.

Peresmian gedung ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wali Kota Solok, didampingi Ketua Yayasan dan Founder Al Azhar, sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung Al Azhar International Islamic School Solok.(Rkt)

Pasbar ,Lintas Media News Com.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-22. Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat pada Rabu ,7/1/2026 dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, S.H., bersama Wakil Ketua Supriono dan Insan Sabri . Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansarullah, S.IP., Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Affandi, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, S.H., M.M., Wakil Bupati Pasaman Barat H. M. Ihpan, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., Dandim 0305/Pasaman Letkol INF Darmawan Hendra Wijaya, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, S.H., M.H., Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail, Ketua TP-PKK Pasaman Barat Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Pasaman Barat Gusmalini, serta anggota DPRD, OPD, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-22 bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah. “Hari jadi ke-22 ini adalah pengingat bagi kita semua untuk terus bekerja keras membangun Pasaman Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, saya yakin Pasaman Barat akan semakin berkembang,” ujarnya.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, menambahkan bahwa DPRD akan terus berkomitmen mendukung program pembangunan daerah. “Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci untuk menjadikan Pasaman Barat sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya. Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat demi kemajuan bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansarullah menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pasaman Barat yang telah terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Ia juga  ke-22 kepada Kabupaten Pasaman Barat. “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam pembangunan Pasaman Barat. Ke depan, kita harus lebih bekerja sama, menguatkan komitmen, mengevaluasi, dan menghasilkan prestasi agar Pasaman Barat semakin baik untuk masyarakatnya,” ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat, baik yang berada di daerah maupun di rantau, dalam memberikan masukan positif bagi pembangunan. Ia menegaskan bahwa Pasaman Barat memiliki potensi besar yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan masyarakat. Dalam sambutannya, Mahyeldi turut mengingatkan sejarah perjuangan bangsa, termasuk peran Sumatera Barat dalam kemerdekaan Indonesia. “Salah satu proklamator kemerdekaan berasal dari Sumatera Barat. Media juga memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa, karena tanpa pemberitaan dunia tidak akan tahu bahwa Indonesia masih ada,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa jabatan bupati dan wakil bupati bukanlah untuk kepentingan keluarga, melainkan untuk masyarakat. “Pemimpin daerah harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Mari kita jaga amanah ini demi masyarakat Pasaman Barat,” tegasnya.

Rapat Paripurna Istimewa ini menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan bagi seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari tingkat provinsi hingga kabupaten menambah semarak peringatan hari jadi ke-22 Pasaman Barat, yang diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.(*)

 


Dharmasraya, Lintasmedianews.com 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya periode 2025–2030. Hal itu disampaikan DPP saat konferensi Cabang PDIP Dharmasraya yang dilaksanakan pada Rabu (7/1/2026) di sekretariat DPC PDIP Dharmasraya.

Berdasarkan keputusan DPP PDI Perjuangan, Jemi Hendra ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya. Sementara posisi Sekretaris diamanahkan kepada Arry Prabowo dan Bendahara dijabat oleh Wigiono.

Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui proses penjaringan dan fit and proper test oleh tim penjaringan DPP PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Jemi Hendra, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 akan fokus pada penguatan struktur partai dari tingkat cabang hingga ranting, konsolidasi kader, serta kerja-kerja kerakyatan yang berkelanjutan.

“Target besar kita adalah triple winner pada Pemilu 2029, yakni menang Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Untuk itu, soliditas kader dan kerja kolektif menjadi kunci utama,” tegas Jemi uang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Dharmasraya 2024-2029

Ia menambahkan, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Kita akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, pendidikan, dan kesejahteraan sosial," pungkasnya

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPC PDI Perjuangan Dharmasraya, Heri Sutrisno Bendol, menegaskan bahwa mesin partai akan segera dipanaskan untuk menghadapi agenda politik ke depan.

“Target kita jelas, mempertahankan Ketua DPRD Dharmasraya dan kembali memenangkan kepala daerah pada pemilu selanjutnya. Seluruh struktur partai harus bergerak sejak dini,” ujarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, DPC PDI Perjuangan Dharmasraya optimistis dapat memperkuat posisi partai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju Pemilu 2029.(tim)






PADANG,Lintas Media News 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman mendesak Pemerintah Provinsi untuk serius mengejar pajak air permukaan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU),pemerintah tidak boleh lagi setengah hati dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan.

Menurut Evi Yandri,dasar hukum pemungutan pajak tersebut sudah sangat jelas, baik dalam regulasi nasional maupun peraturan daerah. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh para pelaku usaha.

“Landasan hukumnya sudah jelas, Tidak ada ruang abu-abu. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi pembiaran yang berlarut-larut,” tegas Evi Yandri saat rapat kerja dengan pemerintah provinsi (Pemrov). Rabu (7/1/2026) di DPRD Sumbar.

Evi Yandri menekankan, Pajak Air Permukaan tidak semata-mata persoalan fiskal, melainkan juga menyangkut keadilan ekologis. Air yang dimanfaatkan secara masif oleh perkebunan HGU merupakan sumber daya publik yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai lingkungan.

Ia menilai, pemanfaatan air dalam skala besar kerap berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya daerah memperoleh kontribusi nyata dari aktivitas tersebut.

DPRD Sumbar, lanjutnya, memandang optimalisasi Pajak Air Permukaan sebagai salah satu sumber pendanaan strategis untuk pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak bencana di Sumatera Barat.

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak bencana, sementara potensi penerimaan daerah yang sah justru tidak dimaksimalkan,” ujarnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan penagihan secara tegas serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pemegang HGU. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan, memperkuat keuangan daerah, dan memastikan rasa keadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.(*/st)




PADANG,Lintas Media News
Musayawarah Besar (Mubes) Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat (JPS) ke-III, digelar 7 Januari 2026,di Kupi Batigo, depan Mesjid Raya Sumatera Barat. 

Mubes yang dihadiri langsung semua anggota dan berbagai organisasi pers di antaranya Widya Nafis Ketua PWI Sumbar dan Defri Mulyadi Ketua IJTI Sumbar, juga dewan pembina serta penasehat organisasi tersebut. 

Pimpinan sidang Novrianto, SP, didampingi Almudazir dan Hery Sugiarto, ketika melakukan persidangan dari pembacaan tatib dan pencalonan, semua berjalan lancar. 

Ketika masuk dalam agenda pencalonan, semua peserta yang hadir sepakat untuk mencalonkan kembali Adrian Tuswandi, SH, yang saat ini merupakan salah seorang Dewas LKBN Antara sebagai calon tunggal dan ditetapkan sebagai ketua JPS Priode 2025-2028.

Acara yang dibuka langsung pembina JPS Sumbar HM. Jurnas, berlangsung amat tenang, sejuk dan penuh rasa kekeluargaan, sehingga kemufakatan aklamasi terlaksana, dengan menetapkan Adrian Tuswandi sebagai Ketua terpilih. 

Selain menetapkan Ketua terpilih, Mubes juga menetapkan dua formatur lainnya yakni HM. Jurnas (Pembina) dan Novrianto (Penasehat) untuk membantu Ketua terpilih menyusun kepengurusan, dengan waktu maksimal 30 hari, yang akan dikukuhkan sekaligus dengan pemberian anugrah Bakti Masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua terpilih aklamasi Adrian Tuswandi mengatakan, kalau pada periode mendatang diharapkan adanya kaderisasi, sehingga JPS Sumbar bisa menghadirkan pemimpin masa depan dalam membangun bangsa. 

"Sebenarnya saya berharap adanya kaderisasi dan hadirnya pemimpin muda, sebagai ketua JPS Sumbar, sehingga organisasi menciptakan kepemimpinan untuk membangun bangsa," tegasnya. 

Dia juga berharap, pemimpin Redaksi muda, mampu membuat gebrakan baru, untuk menciptakan rasa kebangsaan dan pembangunan dari daerah sampah pusat. 

"Kita maunya pemimpin Redaksi yang masih muda-muda ini bisa membawa lembaga ini  berbuat untuk kepentingan lebih besar dari daerah sampai nasional," tambahnya. 

Mubes ditutup pukul 13.33 Wib, dengan memutuskan Ketua terpilih secara aklamasi dan dua formatur lainnya, berjalan lancar tanpa kendala, dilanjutkan dengan silaturahni serta makan bersama. (Rel)



PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)Muhidi menghimbau,seluruh warga terdampak, termasuk tenaga pendidik yang belum terdata, agar segera melapor kepada petugas pemerintah daerah di lapangan karena,proses pemulihan dampak banjir dan longsor di Sumbar berpacu dengan siklus cuaca.Hal tersebut disampaikan Muhidi Rabu (7/1/2026) di DPRD Sumbar 

Muhidi menjelaskan, DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menggelar rapat percepatan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumatera Barat. Dokumen tersebut ditargetkan rampung dan difinalisasi pada 8 Januari mendatang untuk selanjutnya segera dilaksanakan. 

“Kita berpacu dengan waktu dan kondisi cuaca. Jika tidak ada kendala, R3P akan segera difinalkan dan dilaksanakan,” ujar Muhidi.

Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat perencanaan R3P, intensitas hujan pada Januari hingga Februari diperkirakan relatif ringan, namun tetap perlu diwaspadai. 

Periode Maret hingga April diprediksi mengalami hujan dengan intensitas lebih tinggi, meski tidak separah siklon tropis. Sementara pada Mei hingga September cuaca cenderung panas, dan Oktober hingga Desember diperkirakan kembali memasuki musim hujan dengan intensitas cukup tinggi.

“Pendataan harus benar-benar akurat karena pekerjaan pemulihan fisik, termasuk sarana publik seperti sekolah, akan sangat bergantung pada siklus cuaca,” tegasnya.

Muhidi menambahkan, pelaksanaan R3P akan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten dan kota hingga pemerintah pusat. Skema tersebut juga mencakup pemetaan kemampuan keuangan daerah serta potensi dukungan dari berbagai pihak, termasuk donatur, guna mempercepat pemulihan pascabencana.(*/st)

 

Dharmasraya, Lintasmedianews.com

PDI Perjuangan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Dharmasraya.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pestisida, serta bibit tanaman dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Anggaran Tahun 2025, yang bersumber dari aspirasi H. Alex Indra Lukman, S.Sos., MAP, Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2026, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh jajaran kader PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya kepada kelompok tani. Turut hadir dan menyerahkan bantuan tersebut Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST (Dapil IV), Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, anggota DPRD Dharmasraya H. Wigiono (Dapil II), Ade Perdana Putra (Dapil I) dana Deki Risalman SKOM serta Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Yefrinaldi.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 7 unit traktor roda empat, pestisida untuk lahan pertanian seluas 1.000 hektare, serta 500 batang bibit tanaman guna mendukung pelestarian lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.

Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada H. Alex Indra Lukman atas konsistensi dan kepeduliannya terhadap sektor pertanian di Dharmasraya.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Alex Indra Lukman. Ini bukan yang pertama, dan kami merasakan betul manfaat aspirasi beliau bagi petani. Bantuan alsintan, pestisida, dan bibit ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani Dharmasraya,” ujar Leli Arni.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh kelompok tani agar memberi dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, ST, didampingi H. Wigiono dan Ade Perdana Putra, menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya para petani.

“PDI Perjuangan tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi terus bekerja nyata di tengah masyarakat. Bantuan ini adalah bukti bahwa perjuangan politik harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, terutama petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Jemi Hendra.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan wakil rakyat di tingkat pusat merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Dharmasraya.

“Dengan dukungan alsintan modern dan sarana produksi pertanian yang memadai, kita optimistis produktivitas pertanian Dharmasraya akan meningkat dan petani semakin sejahtera,” pungkasnya.(el)

 

Bukittinggi, Luntasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, meminta seluruh SKPD menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menegaskan agar setiap SKPD menyampaikan laporan kinerja tertulis setiap bulan sebagai bahan evaluasi bersama.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan awal tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, serta BUMD, di halaman Balai Kota, Jumat (02/01).

Ramlan menyampaikan,  sepanjang 2025 telah menjalani sekitar 10 bulan masa jabatan bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Dalam proses itu telah disiapkan berbagai program pembangunan untuk Kota Bukittinggi.

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, khususnya dalam pembenahan, pemeliharaan, dan penataan kota,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada awal tahun 2026 Pemko Bukittinggi akan fokus pada penataan pasar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menciptakan ketertiban, kenyamanan dan memperkuat perekonomian daerah.

"Terkait kondisi APBD yang mengalami penurunan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membangun Kota Bukittinggi. Pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan," imbuhnya

Seluruh jajaran Pemko Bukittinggi juga diingatkan agar terus menjadi solusi bagi masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik. Perbaiki kinerja di tahun ini, tahun 2025 dan 2026 akan dievaluasi bersama demi peningkatan pelayanan dan pembangunan Kota Bukittinggi. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias membuka peluang bagi investor untuk pembenahan dan pengelolaan Banto Trade Center (BTC). Hal Itu dikatakannya saat meninjau BTC, Selasa (06/01).

Pernyataan itu terkait akan berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang saat ini dipegang oleh PT. Citicon Mitra Bukittinggi, pada Maret 2026 mendatang. Wali Kota Ramlan juga mendapat informasi ada IMB atas nama oknum pegawai dan tunggakan PBB hingga milyaran rupiah, yang belum dibayarkan.

BTC yang berdiri di atas tanah seluas 7484 m², selesai dibangun pada 2006 lalu oleh PT. Citicon dengan perjanjian kerjasama dikelola oleh citicon selama 20 tahun. Namun belakangan didapati temuan adanya tunggakan PBB selama puluhan tahun. Bahkan ada dugaan IMB yang tidak dibayarkan atas nama oknum pegawai yang diketahui sudah pensiun.

“Ini luar biasa. Ada IMB BTC ini diduga atas nama oknum pegawai dan tidak dibayar. Tunggakan PBB BTC ini juga sudah lama tidak dibayar. Jumlahnya milyaran rupiah. Ini harus diusut tuntas. Karena HGB selama 20 tahun habis pada 26 Maret 2026, ini tidak kita perpanjang lagi. Kita lihat kondisinya sangat sedih. Kerugian negara sudah ada di sini. Kami sebagai pemerintah, tidak boleh membiarkan ini,” tegas Wako Ramlan.

“Silahkan saja investor masuk Intinya kerjasama dengan Citicon tidak lagi diperpanjang. Februari ini kita pagar semua. Kita buka peluang sebesar besarnya untuk investor untuk benahi BTC ini. Kita hitung dengan KPKNL, kita tawarkan sistem bagi hasil nanti. Investor yang minat silahkan hubungi Pemko Bukittinggi. Kita pihak ketigakan sesuai aturannya,” lanjutnya.

Diketahui, kerjasama dengan PT. Citicon akan berakhir pada 26 Maret 2026. Saat ini di seputaran BTC juga banyak pedagang sayuran yang berjualan. Ramlan menegaskan, untuk pedagang sayuran yang ada disekitar lokasi sudah disampaikan berjualan sampai akhir Februari. Setelah itu mereka dipersilahkan pindah, karena lokasi BTC akan dipagar sementara. (Sandra)


Ketua DPRD Fokus pada Banjir dan Ekonomi Lokal


PARIWARA

Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Sekcam Koto Tangah, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Wakil Ketua LPM, jajaran Ketua RW/RT, serta tokoh masyarakat.



Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan krusial:

  • Penanggulangan Banjir: Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

  • Infrastruktur: Betonisasi jalan lingkungan.

  • Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Menanggapi hal itu, Muharlion menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. "Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program mendesak, kami segera berkoordinasi dengan Pemkot Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar mantan Ketua DPD PKS Kota Padang tersebut.

Mastilizal Aye Soroti Pemulihan Pascabanjir Bandang


Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, juga menjemput aspirasi warga di Kelurahan Tabing Banda Gadang (TBG), meliputi wilayah Gurun Laweh, Kampung Lapai, dan Kampung Olo pada Selasa (6/1/2026).


Warga yang hadir mengungkapkan kekhawatiran mereka pascabanjir bandang 27 November 2025. Mereka meminta pengerukan sedimen lumpur di aliran sungai serta perbaikan drainase.



"Insya Allah, keinginan warga terus kami koordinasikan dengan pihak terkait agar pemukiman tidak lagi terendam saat hujan deras," tegas Aye. Ia juga mengimbau kelompok Majelis Taklim Indonesia (MTI) yang mengusulkan bantuan untuk segera menyerahkan proposal agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Jupri Kawal Pembangunan Fasum di Kampung Jua

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.AP., melaksanakan reses di Masjid Al-Kaffah, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Minggu (4/1/2026).

Aspirasi yang berkembang meliputi:

  • Pembangunan fasilitas umum (jalan dan drainase).

  • Dukungan UMKM.

  • Bantuan kelengkapan alat rebana serta dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk Masjid Al-Kaffah.


Politisi PAN ini menyampaikan bahwa pada 2025 ia telah merealisasikan betonisasi di depan masjid. "Insya Allah tahun 2026 ini, kami akan melanjutkan betonisasi di area sekitar masjid," janjinya. 

Jupri mengaku terharu atas antusiasme warga dan tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. 

Prioritas Relokasi dan Rumah Layak Huni

Begitu juga pertemuan Anggota Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, dengan masyarakat pada reses masa sidang II tahun 2026 di Banang Cafe, Siteba. Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait penanganan dampak bencana alam.

Dalam kesempatan tersebut, Osman Ayub menyoroti nasib warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang yang melanda sejak November 2025. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah memprioritaskan bantuan bagi warga yang rumahnya hanyut terbawa arus.


"Saat ini kita tengah berupaya merelokasi warga yang berada di zona rawan bencana. Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen untuk menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi para korban," ujar Osman.



Desak BWS Sumatera V Lakukan Normalisasi


Selain masalah hunian, Osman juga menyoroti kondisi sungai yang kian dangkal akibat tumpukan material pascabanjir. Ia mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk segera melakukan tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, sedimentasi berupa pasir dan lumpur di dasar sungai saat ini diperkirakan telah mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Kondisi ini sangat berisiko memicu banjir susulan karena kapasitas tampung sungai yang mengecil.


"Kami dari DPRD Kota Padang meminta BWS Sumatera V segera melakukan pengangkatan sedimen tersebut. Normalisasi ini sangat mendesak demi mencegah banjir kembali meluap saat intensitas hujan tinggi," tegasnya menutup pembicaraan. (Adv)





Padang – Ketua DPRD Kota Padang, Ustaz H. Muharlion, S.Pd., menggelar masa reses di Masjid Al-Manar, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (5/1/2026). 

Pertemuan ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan dan usulan pembangunan secara langsung.


Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Koto Tangah, Lurah Dadok Tunggul Hitam, dan Wakil Ketua LPM. Sementara itu, peserta reses terdiri dari jajaran Ketua RW, Ketua RT se-Dadok Tunggul Hitam, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam suasana dialogis, warga menyampaikan beragam usulan krusial, terutama terkait penanganan masalah banjir yang sering melanda wilayah tersebut. Beberapa poin utama yang diajukan di antaranya adalah:


Normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase.

Betonisasi jalan lingkungan.

Bantuan untuk Kelompok Wanita Tani (KWT) guna penguatan ekonomi lokal.


Menanggapi aspirasi tersebut, Muharlion yang dikenal responsif terhadap isu kemasyarakatan ini menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan warga. 


Mantan Ketua DPD PKS Kota Padang itu menyatakan akan segera memetakan skala prioritas dari hasil reses tersebut.


"Semua usulan kita data dan pilah. Untuk program yang memerlukan penanganan cepat, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang agar segera ditindaklanjuti," ujar Muharlion.


Sedangkan untuk program jangka panjang, ia menjelaskan bahwa prosesnya akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui pengajuan proposal resmi. "Setiap aspirasi akan kami perjuangkan di lembaga dewan agar masuk dalam rencana pembangunan daerah," tutupnya. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.