Kantor Listrik bak Markas Tentara Oleh : Eko Yanche Edrie
Doomsday! Demikian warga New York dan Toronto menyebut ketika selama dua hari listrik di megapolitan itu padam pada 14 Agustus 2003. Lalu beritanya mendunia, lantaran ada jutaan orang teraniaya gara-gara setrum tak mengalir. Media menyebutnya Doomsday! (pakai tanda seru) yang berarti kiamat. Keiadaan listrik di era modern sudah masuk kategori kiamat rupanya.
Tapi pemerintah setmpat dan perusahaan listrik tak masu menggunakan diksi Doomsday, melainkan menggunakan istilah blackout alias kegelapan atau dalam bahsa Minang kalam bakalajik.
Consolidated Edison Co, perusahaan listrik yang menyediakan listrik ke kota New York, merupakan anak perusahaan Consolidated Edison Inc, lalu bekerja keras. Tak ada demo maupun class action. Setelah dua hari kemudian, listrik menyala. Walikota New York, Michael Bloomberg langsung angkat bicara: minta maaf pada warganya. Hebat!
Ada yang menarik disimak dari kisah pudurnya lisrik di New York itu. Bloomberg sang Walikota minta maaf untuk ‘PLN’nya New York kepada rakyat. Hal yang mustahil kita dengar di Indonesia. “Urusan listrik padam, pembangkit down, gardu induk meledak, atau elevasi air waduk turun itu urusan PLN” Paling-paling kalimat itu yang akan meluncur dari para walikota kita.
Betapa menjadi amat sektoralnya soal listrik. Padahal tiap kali pola pembangunan disusun, senantiasa disebutkan bahwa listrik adalah infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur seyogianya persoalan kelistrikan juga menjadi persoalan bersama.
Lepas dari bagaimana para petinggi pemerintah kita berperilaku, yang terang sebagai sebuah korporasi besar dan vital, PLN juga mesti menyadari bahwa diperlukan perenungan-perenungan mendalam, berkontemplasi dan berintrospeksi.
Jika Walikota New York mau memintakan maaf kepada warganya sementara ia tak ada hubungan ‘tali darah’ apalagi tali bisnis dengan Consolidated Edison Co, maka yang pintar itu adalah pihak Edison. Betapa di situ amat dipentingkan penanganan human relationship, maupun partner relationship.
Dapat dikatakan betapa manajemen Edison dengan pemerintah kota New York amat dekatnya. Maka sementara para insinyur berusaha keras memperbaiki kerusakan, para PR memainkan peranannya di lapangan, salah satunya tentu saja dengan sang Walikota. Mereka –pihak Edison– butuh mulut Bloomberg untuk menyatakan bahwa persoalan listrik padam ini bukan saja persoalan Edison, tapi persoalan semua pihak di kota itu. Publik pun akhirnya paham. Tak ada carut marut, sumpah serapah yang dihamburkan ke alamat Edison.
Persoalan yang dihadapi oleh korporasi pelat merah yang bernama PLN yang tahun ini sudah berusia delapan dekade mengambil alih pengelolaan kelistrikan nasional kurang lebih sama dengan persoalan berbagai perusahaan listrik di dunia. Bahwa ada gangguan teknis, ketidakcukupan finansial, ketidaksabaran pelanggan adalah hal-hal umum yang akan menimpa semua perusahaan listrik di manapun.
Soalnya sekarang, seberapa tangguh perusahaan listrik itu melewatinya tanpa harus babak belur ‘dikritik; publik. Pada saat listrik tak lagi sekedar infrastruktur, orang hanya tahu lampu di rumahnya menyala dengan baik, dia bisa nonton TV sambil makan pottato, atau tak ingin kegiatan rutinya untuk ngebrowsing di internet. Jadi kalau tiba-tiba lampu mati; orang tak peduli apakah itu karena fuse di gardu induk jatuh, atau beban puncak pada hydropower sudah sama dengan kapasitas terpasangnya, atau satu dari turbin PLTU sudu-sudu nya ambrol dan sebagainya. Tidak. Orang tak peduli dengan istilah yang luar biasa asingnya itu.
Sustainable, keterjaminan pasokan, kehandalan jaringan itulah idiom-idiom mutlak yang mesti disajikan kepada pelanggan. Begitu ia terganggu barang beberapa detik saja, maka kalau masih ada perbendaharaan sumpah serapah niscaya akan berhamburan ke PLN.
Pengalaman lama menunjukkan betapa sebagian besar orang PLN amat alergi dengan kritikan. Atau paling tidak, kritikan publik justru ditangkisnya dengan penyajian penjelasan supernjelimet yang akibatnya bukan memperjelas permasalahan sebenarnya, melainkan menambah dongkol masyarakat.
Ada kasus menarik misalnya di Sumatra yang mengalamai blackout Jumat kemarin. Orang ingin penjelasan yang sejelas-jelasnya dari PLN. Tapi yang terjadi justru membuat publik kian menggerutu. Yang dijelaskan oleh para petinggi PLN justru soal-soal teknis pembangkitan. Itu sama sekali tak berguna. Orang hanya ingin kejelasan, kapan listrik hidup normal lagi.
Perlu jurubicara yang handal. Perlu pintu terbuka ke PLN.
Tapi tahukah anda? Bahwa masuk kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat di kawasan Sawahan Padang, kini bak masuk ke markas tentara. Satunya kantor BUMN yang seketat itu pintu masuknya di Padang adalah PLN UID.
Dulu ketika saya masih menjadi salah seorang pengurus Korps Wartawan PLN tahun-tahun 90an, ruangan Humas PLN menjadi ruang yang penuh dengan diskusi antara pejabat PLN dengan wartawan. Para tamu boleh datang tanpa harus melewati metak detector petugas seperti sekarang.
Kenapa begitu sekarang? Entahlah agaknya ada instalasi vital yang berbahasa di kantor itu. Padahal tak secuil pembangkit pun di situ kecuali genset cadangan.
Salam kelistrikan!
(23/5/2006)
