LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA — Setelah sebelumnya berupa jalan Sirtu (pasir batu), ruas Jalan Lagan Jaya–Sipangkur di Kecamatan Tiumang kini telah selesai ditingkatkan menjadi jalan beraspal sepanjang 675 meter dengan lebar 4 meter.  

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya, Zakirman, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Willy Kuriawan, di Pulau Punjung, Senin (12/10/2026), menyampaikan bahwa peningkatan jalan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jalan yang sebelumnya berupa Sirtu kini telah beraspal. Peningkatan ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas masyarakat, baik untuk menunjang aktivitas perekonomian, mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, maupun mendukung kelancaran urusan pemerintahan,” ujarnya.

Willy menyebut, pembangunan jalan tersebut merupakan aspirasi yang diperjuangkan oleh masyarakat setempat hampir 10 tahun. Baru di era Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani dapat direalisasikan melalui DPA Dinas PUPR tahun Anggaran 2026.

Proyek peningkatan Jalan Lagan Jaya–Sipangkur ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.837.521.398, bersumber dari APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Hakaaston.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mendorong peningkatan infrastruktur secara bertahap untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, menunjang pelayanan dasar, dan mendukung pemerataan pembangunan hingga ke tingkat Jorong.(el)

Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers

Lintasmedia News 

Dalam berbagai forum diskusi seringkali saya memperoleh pertanyaan yang menusuk hati namun sulit menjawabnya. Yaitu, mengapa korupsi di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan ramainya aktivitas keagamaan? Tulisan ini bisa saja disebut sebagai keluhan dan keprihatinan dan sekaligus mengajak pembaca ikut serta berbagi pengalaman.   

Sejak kecil duduk di bangku Sekolah Rakyat sampai menjadi mahasiswa, saya percaya dan sekaligus mengagumi keragaman tradisi lokal yang sangat kaya dari bangsa Indonesia. Masing-masing mengajarkan warganya untuk hidup berbudi luhur, menjaga kejujuran dan menjaga nama baik keluarga serta sukunya. Budi luhur merupakan modal sosial dan pilar budaya untuk membangun bangsa dan negara yang berkeadaban sehingga pemerintah dan negara disegani dan dikagumi rakyatnya serta masyarakat dunia. Indonesia terdiri dari beragam suku, yang termasuk besar adalah suku Jawa. Tetapi bangsa Indonesia bukanlah ethnic nation, bukan bangsa berdasarkan suku, tetapi merupakan civic nation. Sebuah bangsa dan negara yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan cita luhur luhur yang disarikan dari kearifan lokal yang kemudian diformulasikan ke dalam Pancasila. 

Setelah mengenal dan bergaul lebih dekat dengan dunia birokrasi pemerintahan dan politik, kepercayaan dan kekaguman saya tentang kepribadian unggul bangsa tadi menjadi redup dan cenderung buyar. Tentu saja hal ini pengalaman subyektif yang sangat menyedihkan. Saya masih ingat, masyarakat Jawa mengenal budaya mikul duwur, mendem jero, unggah-ungguh, tepa selira, dan gotong royong. Teman dari Minang mengenalkan pepatah Minangkabau, dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial tanpa kehilangan martabat. Lalu teman dari Bugis mengenalkan siri’ na pacce, menjaga nilai kehormatan dan solidaritas. Sementara masyarakat Bali memegang prinsip Tri Hita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Lalu ke timur lagi, masyarakat Maluku memegang nilai kehidupan pela gandong yang mengandung makna: kita semua bersaudara, meskipun berbeda agama, kampung dan asal-usul. Mereka memiliki ungkapan terkenal: Ale rasa beta rasa, katong samua orang basudara. Engkau merasakan, aku juga merasakan, kita semua bersaudara. Dan masih banyak lagi kearifan lokal dari suku-suku lain yang mengajarkan hidup berkeadaban dan saling menghormati yang lain. 

Berbagai kearifan lokal tersebut merupakan fondasi etika dan sumber kebijaksanaan dalam mengatur hubungan antarmanusia. Di dalamnya ditekankan agar hidup saling tolong-menolong, menjaga kejujuran, dan menjaga nama baik serta kehormatan orang tua dan sukunya. Sebagai praktisi pendidikan, saya seringkali merenungkan. Mengapa anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan agama dan budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti, ketika menduduki jabatan birokrasi negara, justru sebagian terlibat korupsi yang merugikan rakyat dan mencoreng kehormatan sukunya? Mengapa seseorang yang di kampungnya dikenal santun, religius, dan suka menolong, ketika memegang jabatan publik tidak malu, bahkan tega, menyalahgunakan kekuasaan? 

Krisis Etika Birokrasi

Kearifan lokal bisa bertahan lama karena dijaga bersama-sama oleh warga masyarakatnya yang saling mengenal secara langsung antara satu terhadap yang lain. Di desa orang takut mencuri ayam tetangga karena takut sangsi sosial yang datang dari lingkungannya. Jika ada orang yang dikenal suka berbohong, mencuri, atau mengingkari janji, sangsi sosialnya langsung dirasakan. Rasa kedekatan dan kekeluargaaan warga desa juga ikut menghalangi seseorang untuk tidak menyakiti dan merugikan yang lain. Dalam komunitas tradisional, seorang kepala desa, tokoh adat, atau pemimpin masyarakat yang pertama dinilai adalah integritas dan keteladanannya. Bukan jabatan formal, titelnya dan kekayaannya. 

Tetapi ketika seseorang masuk dunia kerja yang birokratis, bangunan kearifan lokal itu seakan tercampakkan. Banyak putra daerah setelah jadi sarjana lalu menempuh karir di ranah politik dan birokrasi pemerintahan perilaku dan pandangan hidupnya berubah drastis. Dia masuk dalam lingkungan baru yang diatur oleh struktur kekuasaan, proyek, dan tersedia anggaran yang sangat besar, yang tidak terbayangkan oleh warga daerah. Dalam lingkungan birokrasi, yang dijumpai bukan lagi lagi tetangga, kerabat, atau tokoh adat. Hubungan sosial yang terbangun berubah menjadi formal dan impersonal. Bahkan saling menjegal dan menikam untuk memperbutkan jabatan dan proyek. 

Ketika pulang kampung, para pejabat yang suka melakukan korupsi itu pasti berpenampilan santun, baik hati, ringan membantu tetangga. Di samping karena sudah kaya, dia takut sangsi sosial dan malu bertatap muka dengan wajah orang yang dirugikan kalau saja bertindak melanggar norma sosial. Sikap dan suasana batin demikian berbeda sekali ketika koruptor mengambil miliaran rupiah dari anggaran negara tanpa pernah melihat langsung wajah rakyat yang kehilangan haknya. Bagi mereka, secara psikologis anggaran negara itu bukan milik rakyat. Jarak psikologis inilah yang sering kali menjadi penyebab awal pudarnya moral yang berakar pada kearifan lokal. Melakukan korupsi di lingkungan birokrasi terasa lebih mudah dan ringan dilakukan karena korban yang dirugikan tidak hadir secara konkret di depan mata. Sementara itu uang negara yang ditilap dirasakan langsung wujud dan manfaatnya dan bisa disembunyikan dengan berbagai cara. Bagi koruptor kelas kakap, uang bisa disimpan di Bank Singapora, negara tetangga terdekat yang tidak mudah dilacak.

Moralitas komunal mengajarkan kesetiaan kepada keluarga, kelompok, suku dan komunitas. Etika birokrasi menuntut pemahaman dan penghayatan untuk setia dan menjaga bersama kepentingan publik yang lebih luas. Seseorang yang sangat jujur dan setia kepada keluarganya, bisa jadi tidak merasa bersalah ketika memberikan proyek negara kepada saudaranya atau tetangga sekampungnya. Di sini terdapat wilayah abu-abu yang mengantarkan munculnya nepotisme dan primordialisme karena kegagalan kita semua melakukan transformasi kearifan lokal ke dalam sistim dan etika birokrasi moderen. Konsep gotong royong yang aslinya bagus, saling bantu-membantu, lalu berubah menjadi praktek nepotisme. Lebih dari itu, diduga kuat, korupsi yang dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan orang kuat, tidak mudah ditangkap karena akan memberikan perlindungan ketika terkena urusan hukum. Nilai gotong-royong dan solidaritas berubah menjadi kolusi. Kalau toh ketahuan yang dikurbankan biasanya staf bawahannya. Yang juga sering kita lihat, korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara proses penyelesaiannya tidak tuntas dan tidak transparan sehingga kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum menurun, bahkan hilang.  

Kelemahan Sistim birokrasi

Korupsi terjadi tidak semata karena pelakunya memiliki kelemahan moral, melainkan didorong oleh terbukanya peluang, insentif, pembenaran dari lingkungannya dan lembeknya aparat penegak hukum. Birokrasi pelat-merah memiliki tiga sumber utama yang membuka lebar pintu korupsi. Pertama, pejabat memiliki kewenangan menentukan anggaran, proyek, izin, jabatan, dan kebijakan. Kekuasaan yang besar semacam ini selalu mengandung dan mengundang potensi penyalahgunaan. Kedua, adanya jarak antara keputusan dan eksekusinya. Seorang pejabat yang menandatangani proyek fiktif di belakang meja mungkin tidak langsung melihat rumah rakyat yang tidak dibangun, sekolah yang tidak diperbaiki, atau pasien yang tidak tertolong. Penipuan dan kerugian negara tidak langsung terlihat karena mata rantai birokrasi, sementara keuntungan pribadi sangat menggoda di depan mata, bersifat konkret dan langsung dirasakan. Ketiga, normalisasi korupsi. Seakan korupsi telah membudaya, menjadi hal yang lumrah. Kepekaan moral dan keteladanan di kalangan pejabat semakin tumpul dan redup.

Ketika lingkungan birokrasi telah menganggap suap, gratifikasi, komisi, dan permainan anggaran sebagai sesuatu yang biasa, individu yang semula moralis dan idealis pun dapat mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri agar posisinya tidak terpelanting. Syukur-syukur malah mudah mendapatkan promosi. Pendidikan keluarga dan kearifan lokal yang ditanamkan sejak kecil agar tidak mengambil barang yang bukan haknya telah menguap tak berbekas. Dalam istilah psikologi hal ini disebut moral disengagement. Orang mencari pembenaran atas perbuatannya, misalnya: Kalau saya tidak ikut, saya akan tersingkir. Kalau saya tersingkir keluarga saya berantakan. Logika semu pembenaran telah membunuh kebenaran.

Saya bertemu beberapa teman yang masih idealis. Terjadi konflik batin antara pendidikan yang diterima sejak kecil dan di bangku kuliah dengan lingkungan sosial barunya setelah memasuki dunia kerja. Muncul pertanyaan yang selalu meneror batinnya: Apakah kejujuran masih relevan jika ketidakjujuran justru membawa keberhasilan? Apakah rejeki yang haram akan mendatangkan berkah dalam kehidupan keluarga? Persoalan bangsa ini bukan kekurangan nilai. Dalam masyaratakat tradisional dan kehidupan keluarga nilai-nilai luhur itu masih hidup. Tetapi kekurangan yang paling kita rasakan adalah kekurangan tokoh-tokoh teladan, lembeknya penegakan hukum, dan kegagalan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai lokal yang bagus-bagus itu ke dalam kehidupan bernegara. Pemerintah gagal melakukan transformasi dari local wisdom menjadi civic wisdom. Dari etika komunal ke etika struktural.

 Harus disadari bahwa seorang pejabat tidak hanya dituntut menjadi orang baik dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga harus mampu menjadi tauladan, berani menolak konflik kepentingan, menjaga transparansi dan berani melawan tekanan kelompok yang merusak sistim meritokrasi. Para pejabat pemerintah mesti kuat-kuat memegang prinsip bahwa jabatan bukan fasilitas untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab dan panggilan tugas mulia untuk melayani rakyat.

Korupsi yang dilakukan putra daerah bukanlah bukti bahwa kearifan lokal gagal. Melainkan warisan moral tersebut belum berhasil ditransformasikan ke dalam sistim dan budaya birokrasi pemerintah agar nilai-nilai budi pekerti itu mampu bertahan di pusat kekuasaan. Saat ini salah satu sumber korupsi datang dari ongkos politik yang teramat mahal yang melahirkan budaya politik transaksional.

Pergantian Orde Dengan Marah

Ada pandangan, usia sebuah orde politik itu berkisar 20-25 tahun, ekuivalen dengan usia sebuah generasi. Seorang anak ketika masuk usia 25 tahun umumnya sudah sarjana dan dianggap dewasa, mesti berani membangun kehidupannnya sendiri. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ini bisa dihitung ke belakang dimulai tahun 1908 lahirnya gerakan Boedi Oetomo, menandai kesadaran bangkitnya pribumi yang terpelajar. Lalu tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Tahun 1945 cita-cita Sumpah Pemuda diperkuat dengan proklamasi kemerdekaan. Begitu merdeka, agenda besar yang dihadapi Presiden Soekarno adalah nation building, melakukan konsolidasi menyatukan sekian banyak kekuatan kelompok yang mewakili etnis, agama, dan ideologi. Agenda ini tidak berjalan mulus, sehingga tahun 1965 meletus tragedi nasional yang populer disebut Gestapu dan menandai berakhirnya Orde Lama. 

Orde Lama diakhiri dengan kemarahan rakyat. Korupsi dan inflasi seakan berlomba adu cepat. Mulailah Orde Baru dengan penekanan state building. Stabilitas memperoleh prioritas sebagai syarat pembangunan jangka panjang. Tapi lagi-lagi, Pak Harto yang memegang kendali orde baru mesti mengundurkan diri karena desakan rakyat pada 21 Mei 1998. Orde baru diakhiri dengan kemarahan rakyat. Setelah itu berganti-ganti presiden bertugas meratakan jalan baru yang disebut orde reformasi. Sebagai kritik terhadap sentralisasi kekuasaan selama orde baru maka DPR menetapkan desentralisasi kekuasaan. Pimpinan daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukannya ditetapkan oleh Pusat. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode. Tentara kembali ke barak, tidak boleh bermain politik praktis.

Pemilu 2004 menandai babak baru orde reformasi yang berusaha memperbaiki praktek demokrasi. Naiknya Presiden SBY merupakan hasil pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung. Memasuki tahun 2026 ini, dengan melihat pengalaman masa lalu, memang sudah saatnya orde reformasi berakhir. Rakyat letih dan marah terhadap praktek korupsi yang semakin ugal-ugalan jumlah uyang yang dikorup. Lagi-lagi, setelah 20 tahunan orde reformasi, ibarat mobill, jalannya sudah sempoyongan, tidak lagi stabil. Mesti ganti orde, entah apa namanya. Yang pasti kesalahan dan kejahatan masa lalu selalu saja terulang kembali. Yaitu korupsi. Sikap pejabat negara yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya, bukan mengutamnakan kepentingan dan pelayanan terhadap rakyat.

Masyarakat Indonesia itu terlalu besar. Sebuah beban bagi pemerintah dan negara. Tetapi sekaligus aset moral dan budaya. Ketika nilai-nilai luhur rusak di tangan pejabat negara dan partai politik, nilai-nilai itu masih dijaga oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari. Jangan sampai kearifan lokal tergerus rusak karena pengaruh dari atas. (*)

PADANG, Lintasmedia News— Kopi Bantjah yang dikembangkan masyarakat Koto Baru, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, kini tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai komoditas perkebunan. Melalui pengembangan berbagai produk turunan, kopi lokal tersebut mulai membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, dengan dukungan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang.

Sebanyak 10 perempuan di RW 5 dan RW 6 Koto Baru kini terlibat dalam pengolahan produk turunan Kopi Bantjah, mulai dari cookies, minuman kopi, lilin aromaterapi, cascara, selai kopi, hingga aneka kue. Pengembangan ini menjadi langkah awal masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah komoditas kopi sekaligus memperluas peluang ekonomi di luar aktivitas budidaya dan penjualan hasil panen.

Salah seorang penggerak pengembangan produk turunan Kopi Bantjah, Milawati, mengatakan diversifikasi produk mulai dilakukan setelah masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang didukung PT Semen Padang. Dari pelatihan tersebut, masyarakat mulai mencoba mengolah kopi menjadi berbagai produk dengan karakter dan sasaran konsumen yang berbeda.

“Untuk produk turunan Kopi Bantjah ada cookies, minuman kopi, lilin aromaterapi dari kopi, teh khas cascara dari kulit dan daging buah kopi yang dikeringkan, selai kopi, dan dua jenis kue yang juga sedang kami kembangkan,” ujar Milawati.

Menurutnya, pengembangan produk masih berada pada tahap awal. Pemasaran untuk sementara dilakukan di sekitar Kota Padang, antara lain melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan bazar. Meski jangkauan pasar masih terbatas, upaya tersebut menjadi langkah bagi masyarakat untuk memperkenalkan produk sekaligus melihat peluang pengembangannya.

“Untuk sementara masih sekitar Kota Padang. Karena produk turunannya masih baru kami buat, kemarin baru kami bawa ke bazar-bazar,” katanya.

Milawati menjelaskan, pengolahan produk turunan juga membuka ruang keterlibatan perempuan di sekitar kawasan pengembangan Kopi Bantjah. Jika sebelumnya aktivitas ekonomi kopi lebih banyak bertumpu pada petani sebagai penghasil bahan baku, kini masyarakat mulai mengembangkan kegiatan pengolahan yang dapat melibatkan lebih banyak warga.

“Kami berusaha memberdayakan ibu-ibu yang berada di sekitar Koto Baru, terutama di RW 5 dan 6. Yang aktif sekitar 10 orang. Mereka kami berdayakan untuk mengolah produk turunan kopi,” tuturnya.

Pengembangan keterampilan menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Sebanyak lima warga telah mengikuti pelatihan pengolahan produk turunan kopi di Royal Asia Hotel. Melalui pelatihan itu, peserta memperoleh pengetahuan tentang berbagai kemungkinan pemanfaatan kopi, termasuk bagian buah yang sebelumnya belum banyak diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

“Kami sangat banyak mendapatkan dukungan dari PT Semen Padang. Kami diikutkan pelatihan di Royal Asia Hotel. Ada lima orang yang mengikuti pelatihan produk turunan ini. Kami mendapatkan beberapa jenis produk yang bisa dibuat dari turunan kopi, sehingga sekarang mulai kami kembangkan sedikit demi sedikit,” katanya.

Salah satu produk yang mulai dikembangkan adalah cascara, yakni minuman seduhan dari kulit dan daging buah kopi yang dikeringkan. Pengolahan cascara membuka peluang pemanfaatan bagian buah kopi yang berpotensi menjadi limbah. Sementara itu, pengembangan lilin aromaterapi berbahan kopi menunjukkan bahwa pemanfaatan Kopi Bantjah mulai merambah produk kreatif di luar makanan dan minuman.

Upaya memperluas keterlibatan masyarakat juga menyasar generasi muda melalui pelatihan barista. Menurut Milawati, pengembangan Kopi Bantjah diharapkan tidak hanya melibatkan petani dan pengolah produk, tetapi juga generasi muda yang memiliki minat pada pengolahan, penyajian, dan pemasaran kopi.

“Untuk Gen Z, kami juga sudah memasukkan mereka dalam pelatihan barista. Jadi semua kalangan kami usahakan untuk terlibat dalam Kopi Bantjah ini,” ujar Milawati.

Dari Penguatan Petani Menuju Hilirisasi

Di sisi hulu, pengembangan Kopi Bantjah ditopang kelompok petani yang telah memperoleh pendampingan PT Semen Padang sejak 2023. Ketua Kelompok Petani Kopi Bantjah Yulisman mengatakan, dukungan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi kopi sekaligus menyampaikan kebutuhan kelompok dalam menjalankan usaha.

“PT Semen Padang secara konsisten mendukung pengembangan Kopi Bantjah. Kami juga mulai memberikan dampak bagi masyarakat sehingga terus mendapatkan bantuan dan dukungan,” ujar Yulisman.

Menurutnya, perhatian terhadap pengembangan Kopi Bantjah tidak terlepas dari keberadaan Koto Baru di kawasan Ring 1 PT Semen Padang. Pendampingan yang berlangsung sejak 2023 menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Saat ini, kelompok Kopi Bantjah memiliki 36 petani terdata, dengan sekitar 31 orang di antaranya masih aktif mengembangkan komoditas kopi. Luas lahan yang pernah didata bersama PT Semen Padang dan tenaga ahli dari Solok Radjo mencapai sekitar 29 hektare.

Dari lahan tersebut, produksi kelompok petani saat ini berada pada kisaran satu ton buah kopi merah atau cherry per tahun. Setelah diolah menjadi green bean atau biji kopi hijau, volumenya diperkirakan sekitar 200 kilogram. Dengan kapasitas produksi yang masih terbatas, pengembangan produk turunan menjadi salah satu upaya masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil perkebunan.

Semen Padang Dorong Kemandirian Masyarakat

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan, program TJSL pengembangan Kopi Bantjah diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, pengembangan kopi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi di tingkat kebun, tetapi juga perlu membuka peluang pengolahan, diversifikasi produk, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

“Melalui program TJSL ini, kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Kopi Bantjah memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, termasuk melalui produk-produk turunannya,” ujar Win.

Ia berharap pengembangan Kopi Bantjah dapat membentuk aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, perempuan pengolah produk, hingga generasi muda. Dengan demikian, manfaat pengembangan komoditas lokal tidak hanya bertumpu pada hasil panen, tetapi juga pada peluang usaha yang muncul dari proses pengolahan dan pemasaran.

“Harapan kami, Kopi Bantjah tidak hanya berkembang sebagai komoditas, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya produk turunan, semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat dan semakin besar pula peluang nilai tambah yang bisa diciptakan di tingkat lokal,” katanya.

Win menegaskan, PT Semen Padang memandang TJSL sebagai proses membangun bersama masyarakat. Karena itu, dukungan perusahaan tidak diarahkan sekadar pada pemberian bantuan, tetapi juga penguatan kapasitas dan pemberdayaan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

“Yang ingin kami bangun bukan ketergantungan masyarakat kepada perusahaan, tetapi kemampuan masyarakat untuk semakin mandiri. PT Semen Padang hadir sebagai mitra yang mendengar kebutuhan, mendukung potensi, dan bergerak bersama berbagai pemangku kepentingan,” pungkasnya. (*)

Lintasmedia News- Persoalan banjir yang terus berulang dan menghantui masyarakat Kota Padang, khususnya di wilayah Koto Tangah dan Kuranji, kembali memicu kritik tajam dari kalangan legislatif. Setiap kali hujan deras mengguyur, genangan air dan banjir seolah menjadi pemandangan rutin yang meresahkan warga.

Menanggapi fenomena tahunan ini, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Manufer Putra Firdaus, pada Ahad, 11 Oktober 2026, melaui sambungan telepon selularnya, secara tegas menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Pemko Padang selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Menurutnya, kejadian banjir di titik-titik tertentu selalu sama dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang tuntas.

Manufer menilai, anggaran penanggulangan bencana yang ada sebenarnya sudah berjalan hampir setiap tahun, merujuk pada musibah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia mempertanyakan efektivitas alokasi dana tersebut karena rasanya anggaran belum menjadi indikator penyelesaian masalah yang komprehensif.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra dari dapil Koto Tangah ini mendorong Pemko Padang untuk mengambil langkah yang lebih taktis dengan menggandeng pihak profesional. Jika pemerintah kota merasa kesulitan menyelesaikan persoalan ini sendiri, sudah saatnya berkonsultasi langsung ke pihak pusat atau mendatangkan konsultan perencana yang ahli di bidangnya.

Ia menganalogikan situasi ini seperti orang sakit yang harus segera dibawa ke dokter spesialis yang tepat. Pemerintah Kota Padang diminta untuk tidak ragu melibatkan tenaga ahli tata ruang dan perencana banjir profesional agar master plan penataan kota dan drainase bisa dirumuskan secara jelas dan jitu.

Selain masalah infrastruktur drainase, Manufer juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait adanya rel kereta api di sekitar lokasi banjir yang diduga turut menjadi salah satu pemicu hambatan aliran air. Ia menyarankan agar Pemko Padang segera berkoordinasi secara intensif dengan PT KAI untuk mencari solusi terbaik atas kendala tersebut.

Tidak hanya kerugian material dan fisik, dampak banjir berulang ini juga dirasakan sangat berat oleh para pelaku UMKM dan sektor kuliner di kawasan Koto Tangah. Padahal, wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat sentra kuliner favorit di Kota Padang yang kerap dikunjungi warga pada akhir pekan.

Manufer menegaskan bahwa penanganan bencana harus diprioritaskan terlebih dahulu di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Walaupun program-program pembangunan lain seperti sektor pariwisata penting, keselamatan serta kenyamanan warga di kawasan rawan banjir harus ditempatkan di urutan paling atas.

Ia juga mengingatkan agar Pemko Padang benar-benar menjadikan evaluasi tahunan ini sebagai catatan penting dalam merancang kebijakan. Skala prioritas anggaran harus difokuskan secara merata, mulai dari hulu ke hilir, termasuk perbaikan infrastruktur di aliran sungai yang menjadi langganan banjir.

Sebagai wakil rakyat, Manufer bersama jajaran DPRD Kota Padang memastikan akan terus mengawal dan mendesak pemerintah agar alokasi dana penanganan darurat benar-benar tepat sasaran. Pihaknya optimistis jika koordinasi lintas instansi antara Pemko, Pemprov, dan pemerintah pusat berjalan solid, masalah menahun ini perlahan bisa diurai.

Ia berharap Pemko Padang tidak tinggal diam dan segera bergerak cepat merumuskan master plan mitigasi banjir yang komprehensif. Masyarakat Kota Padang, khususnya di daerah pemilihan Padang I, tentu mendambakan tindakan nyata agar wilayah mereka terbebas dari ancaman banjir setiap kali musim hujan tiba. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Kriminalitas di Kota Padang dikabarkan mulai merangkak naik dan menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, angkat bicara secara blak-blakan mengenai akar permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Lonjakan angka kriminalitas ini dinilai tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh sejumlah faktor krusial. Menurut Muharlion, melemahnya kontrol sosial serta faktor ekonomi dan kesulitan hidup menjadi pemicu utama meningkatnya tindak kejahatan.

Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD mendorong agar seluruh elemen masyarakat dilibatkan secara aktif. "Mulai dari ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, hingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing," ujarnya, dibalik gagang ponselnya, Ahad, 11 Oktober 2026.

Dari sisi pemerintah, langkah penertiban dan penataan kawasan rawan terus digalakkan. Pemerintah daerah bersama aparat berwenang juga memperketat pengawasan jam malam, mengingat tingkat kerawanan kriminalitas paling tinggi kerap terjadi pada malam hari.

Terkait efektivitas penegakan aturan, kapasitas Satpol PP sebagai penegak perda tentu memiliki keterbatasan wilayah dan personel. "Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan pihak kepolisian serta partisipasi aktif warga dalam melaporkan titik rawan sangat diperlukan," cakap Muharlion. 

Sorotan tajam juga diarahkan pada kasus-kasus kriminal yang menyeret hotel berbintang, seperti insiden memilukan yang belum lama ini terjadi di hotel kawasan Rocky Plaza. Publik pun mempertanyakan apakah hotel-hotel mewah sekelas bintang lima bisa tersentuh dan dirazia oleh Satpol PP.

Menanggapi hal tersebut, Muharlion menjelaskan bahwa pengawasan terhadap hotel berbintang memiliki tantangan tersendiri terkait regulasi yang berlaku. "Pihak hotel semestinya memperketat aturan tamu, termasuk mewajibkan menunjukkan identitas KTP bagi pasangan yang sah demi mencegah pelanggaran hukum," tegas politisi PKS ini. 

Kendati demikian, aturan turunan seperti Perda Tibum (Ketertiban Umum) saat ini dinilai belum secara spesifik menyentuh operasional hotel-hotel berbintang. DPRD Kota Padang berencana menjadikan celah regulasi ini sebagai bahan evaluasi penting dalam revisi perda ke depannya.

Dengan adanya evaluasi aturan ini, diharapkan ke depannya penegakan hukum di Kota Padang bisa berlaku adil tanpa pandang bulu. Semua tempat, termasuk tempat hiburan dan hotel mewah, ke depan dapat tersentuh pengawasan yang ketat demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga. (*) 

PADANG, Lintasmedia News— Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) menyalurkan bantuan senilai Rp10.233.860 kepada Panti Asuhan Anak dan Balita Al Hurul Ain, Kota Padang, Jumat (2/10/2026). Bantuan tersebut merupakan hasil lelang amal yang digelar keluarga besar FKIKSP sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Penyerahan bantuan berlangsung di Panti Asuhan Anak dan Balita Al Hurul Ain, Kompleks Wisma Indah V, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kegiatan ini dihadiri Penasihat FKIKSP Lynda Andria Delfa bersama jajaran pengurus FKIKSP sebagai bagian dari rangkaian Road to HUT ke-26 organisasi tersebut.

Bantuan yang dihimpun melalui partisipasi keluarga besar FKIKSP itu disalurkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan panti, mulai dari perlengkapan panti, sembako, perlengkapan bayi, hingga uang transportasi bagi anak-anak panti. Melalui kegiatan ini, FKIKSP berharap bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang diasuh di panti tersebut.

Lynda Andria Delfa mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan 26 tahun FKIKSP sekaligus wujud kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Menurutnya, peringatan hari ulang tahun tidak semata-mata menjadi momentum perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kebersamaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menghadirkan manfaat bagi anak-anak di Panti Asuhan Al Hurul Ain. Semoga apa yang diberikan oleh keluarga besar FKIKSP dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua,” ujar Lynda.

Ia menjelaskan, lelang amal yang melibatkan keluarga besar FKIKSP mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian yang terus dibangun dalam organisasi. Partisipasi tersebut menjadi bukti bahwa kebersamaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan internal, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang dapat dirasakan masyarakat.

“Usia 26 tahun menjadi momentum bagi kita untuk terus melangkah, bukan hanya dalam kebersamaan di internal organisasi, tetapi juga dengan memberikan kontribusi dan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” katanya.

Menurut Lynda, kepedulian sosial merupakan nilai yang perlu terus dirawat karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan di antara keluarga besar FKIKSP. Karena itu, ia berharap semangat berbagi dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari berbagai kegiatan organisasi ke depan.

Selain menyerahkan bantuan, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pengurus FKIKSP untuk berinteraksi dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Kehadiran keluarga besar FKIKSP diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus menumbuhkan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar, tumbuh, dan berkembang.

Melalui rangkaian Road to HUT ke-26, FKIKSP berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mempererat hubungan antaranggota, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. “Berbagi mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi mereka yang menerimanya,” ujar Lynda. (*)

POLRES SOLOK SELATAN, LINTASMEDIA NEWS| Dini hari yang seharusnya menjadi waktu beristirahat berubah menjadi tragedi bagi empat warga Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Di kawasan Sungai Paik Hulu, Pamong Gadang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Selasa (6/10/2026), tanah dan bebatuan dari tebing yang terjal tiba-tiba runtuh, menimbun empat pendulang emas tradisional yang tengah mencari nafkah. Upaya pertolongan tidak mampu menyelamatkan nyawa mereka. Empat orang meninggal dunia, meninggalkan duka bagi keluarga sekaligus peringatan serius tentang keselamatan di lokasi penggalian emas.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, longsor terjadi sekitar pukul 01.00 WIB ketika para korban sedang mengambil material di kawasan tebing. Tanpa banyak waktu untuk menyelamatkan diri, keempat pekerja tertimbun material tanah bercampur batu yang runtuh dari bagian tebing.

Pekerja lain yang berada di sekitar lokasi sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun, tebalnya timbunan material dan kondisi medan menyulitkan proses penyelamatan. Lokasi penambangan yang berada jauh di dalam kawasan hutan juga menjadi tantangan tersendiri. Para korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh sesama pendulang sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing.

Empat korban yang meninggal dunia merupakan warga setempat. Mereka adalah Defriadi (40), warga Jorong Kampuang Dalam, Nagari Lubuk Gadang Utara; Rafli (35), warga Jorong Sariak Taba, Nagari Lubuk Gadang; serta Dani (25) dan Zul Fatrianto (35), warga Jorong Sungai Aro, Nagari Lubuk Gadang Timur. Seluruhnya berasal dari Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Di balik nama-nama tersebut, ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan masyarakat yang harus menerima kenyataan pahit akibat musibah tersebut.

Bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada pencarian emas, kawasan penggalian menjadi tempat mencari nafkah. Namun, ketika aktivitas berlangsung di tebing curam tanpa pengamanan memadai, risiko keselamatan dapat berubah menjadi ancaman mematikan. Dalam kejadian ini, material yang menimbun para korban disebut berasal dari hasil galian pendulang selama mencari emas secara tradisional. Penggalian pada bagian bawah perbukitan berpotensi mengganggu kestabilan tanah, meskipun penyebab teknis longsor tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tragedi di Sungai Paik Hulu pun menempatkan persoalan keselamatan pendulang dan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam sorotan. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana emas diperoleh, melainkan juga bagaimana risiko terhadap manusia dan lingkungan dapat dicegah. Lokasi terpencil, akses pertolongan yang sulit, serta kondisi tanah dan tebing yang berpotensi tidak stabil merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian serius sebelum korban berikutnya berjatuhan.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi menegaskan bahwa jajarannya selama ini melakukan penertiban terhadap aktivitas PETI di wilayah hukumnya. Ia mengakui bahwa lokasi penambangan yang tersembunyi dan sulit dijangkau menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Meski demikian, kepolisian menyatakan tetap menjalankan tindakan terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum, termasuk pembakaran pondok tambang liar dan penyitaan peralatan kerja.

Hingga Oktober 2026, kepolisian setempat menyebut telah melakukan razia di belasan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal. Kapolres menegaskan komitmen untuk melanjutkan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Langkah ini penting, tetapi pencegahan juga membutuhkan perhatian berkelanjutan, terutama terhadap lokasi berbahaya yang berpotensi mengancam jiwa. Penanganan yang efektif perlu didukung informasi lapangan, pengawasan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Di sinilah semangat “POLRI BERSAMA MASYARAKAT” harus hadir dalam tindakan nyata. Masyarakat dapat membantu mencegah tragedi serupa dengan melaporkan aktivitas penggalian yang mencurigakan atau kondisi tebing yang membahayakan kepada aparat dan pemerintah setempat. Informasi warga perlu ditindaklanjuti secara profesional, sementara upaya penertiban harus mengutamakan keselamatan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Kerja sama tersebut bukan untuk menyudutkan warga yang mencari nafkah, melainkan untuk mencegah aktivitas berbahaya dan mengurangi risiko kehilangan nyawa.

Tragedi yang menewaskan Defriadi, Rafli, Dani, dan Zul Fatrianto menjadi pengingat bahwa keselamatan manusia tidak boleh ditempatkan di bawah kepentingan memperoleh hasil tambang. Penegakan hukum terhadap PETI, edukasi mengenai bahaya penggalian, pengawasan lokasi rawan, dan kepedulian masyarakat perlu berjalan beriringan. Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi bersama jajarannya menghadapi tantangan penertiban di medan yang sulit, sementara dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. POLRI BERSAMA MASYARAKAT harus diwujudkan melalui kerja sama yang melindungi kehidupan, menjaga lingkungan, dan mencegah keluarga lain mengalami duka serupa.

TIM RMO

 DHARMASRAYA —LINTASMEDIANEWS.COM, Direktur RSUD Sungai Dareh, dr. Fitra Neza, M.Kes memohon maaf atas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum perawat laki-laki berinisial RD (33) terhadap pasien, pada Sabtu (10/10/2026).

Dia menyebut, pasien seharusnya mendapat perlindungan, pelayanan, dan rasa aman selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Fitra Neza mengatakan, pihaknya telah menyampaikan bukti pengakuan oknum yang bersangkutan kepada BKPSDM sebagai dasar proses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ke depannya, rumah sakit akan melakukan screening ulang terhadap kelayakan dan profesionalisme seluruh staf rumah sakit serta memperkuat pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegasnya.

Sesaat setelah kejadian, Direktur rumah sakit telah melakukan evaluasi internal terhadap pelayanan dan pengawasan di lingkungan rumah sakit.

Selain itu, Direktur rumah sakit juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap seluruh staf rumah sakit.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., mengatakan pemerintah daerah mengecam keras dugaan pelecehan tersebut dan telah memproses pemberhentian secara tidak hormat terhadap oknum PPPK yang bersangkutan.

Medison sangat menyayangkan kejadian tersebut, terlebih peristiwa itu dilaporkan terjadi di ruang perawatan rumah sakit, tempat pasien seharusnya memperoleh perlindungan, pengobatan, dan pertolongan.

“Pemerintah daerah mengecam keras tindakan tersebut. Pasien yang sedang menjalani perawatan harus mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik dari seluruh petugas kesehatan, bukan justru mengalami tindakan yang melanggar kepercayaan,” ujarnya di Pulau Punjung, Minggu (11/10/2026).

Medison mengatakan, terhadap oknum pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah tegas sesuai ketentuan disiplin kepegawaian. Proses pemberhentian secara tidak hormat saat ini tengah berjalan.

Menurut dia, tenaga keperawatan tersebut telah mengakui perbuatannya. Proses penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat saat ini ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dharmasraya dengan mempertimbangkan pengakuan yang bersangkutan.

Selain terhadap pegawai yang bersangkutan, pemerintah daerah juga memberikan teguran keras kepada Direktur RSUD Sungai Dareh beserta jajaran manajemen atas kejadian tersebut serta memerintahkan screening ulang terhadap kelayakan dan profesionalisme seluruh staf rumah sakit.

Medison mengingatkan manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh tenaga kesehatan agar pelayanan kepada pasien dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Jangan sampai kewenangan dan kesempatan yang dimiliki disalahgunakan, apalagi sampai terjadi pelecehan terhadap pasien. Pengawasan dan pembinaan harus diperkuat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.

Ia berharap kejadian tersebut tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Sungai Dareh. Menurutnya, pemerintah daerah terus berbenah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit agar menjadi kebanggaan masyarakat Dharmasraya.

Terkait laporan keluarga pasien kepada kepolisian, Medison mengatakan pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada pihak kepolisian sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan laporan tersebut kepada kepolisian sesuai aturan,” ujarnya.(el)

Pasbar,Lintas Media News Com

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat gerakan literasi melalui Seminar Literasi bertajuk “Seribu Guru Hebat, Sejuta Murid Hebat” dengan menghadirkan Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, Sabtu 10/10 .Kegiatan ini menjadi upaya mendorong budaya membaca dan menulis sekaligus membangun karakter serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seminar yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat bersama Forum Pegiat Literasi dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasaman Barat tersebut dihadiri Bupati Pasaman Barat Yulianto, Bunda Literasi Kabupaten Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah , jajaran Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny. Erisa Doddy San Ismail, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, penguatan literasi merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang berpengetahuan luas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya, dinamika global menuntut Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi.

“Dalam situasi dunia saat ini dengan berbagai dinamika geopolitik, Indonesia membutuhkan anak-anak hebat yang mampu mengawal masa depan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui kegiatan literasi, ujar Yulianto.

Ia menegaskan, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, memperluas wawasan, mengembangkan pemikiran, serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Yulianto juga mengapresiasi peran guru dalam mendidik dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Guru adalah pahlawan kita. Siapa pun yang hebat hari ini tentu mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Karena itu, kita harus memberikan apresiasi kepada guru-guru yang dengan penuh keikhlasan terus mendidik anak-anak kita,” katanya.

Ia berharap penguatan literasi dapat menjadi salah satu upaya positif untuk mengarahkan minat dan bakat pelajar, membangun karakter, serta mendorong kebiasaan belajar yang produktif di tengah berbagai tantangan, termasuk kenakalan remaja dan tawuran antarpelajar.

Menurutnya, upaya melahirkan generasi yang berkualitas membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Keinginan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak harus diwujudkan melalui program nyata dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan literasi agar pelaksanaannya semakin berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto menegaskan bahwa pengembangan budaya literasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan komunitas.

Gerakan literasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan komunitas harus berjalan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya membaca,” ujarnya.

Ia menjelaskan, budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan yang mendorong anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Bunda Sifrowati, buku membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal dunia lebih luas, sedangkan tulisan menjadi sarana menuangkan gagasan dan menghasilkan karya. Dengan bekal ilmu pengetahuan, generasi muda diharapkan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai budaya dan karakter yang menjadi identitas daerah.

Ia menilai, kehadiran Duta Baca Indonesia Gol A Gong dalam seminar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan motivasi para guru serta pegiat literasi dalam mengembangkan budaya membaca dan menulis di Kabupaten Pasaman Barat.

“Manusia yang berilmu akan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ilmu menjadi bekal untuk menjaga nilai budaya, memperkuat karakter, serta menghadapi perkembangan zaman,” tuturnya.

Pasbar,Lintas Media News Com

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat gerakan literasi melalui Seminar Literasi bertajuk “Seribu Guru Hebat, Sejuta Murid Hebat” dengan menghadirkan Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, Sabtu 10/10 .Kegiatan ini menjadi upaya mendorong budaya membaca dan menulis sekaligus membangun karakter serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seminar yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat bersama Forum Pegiat Literasi dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pasaman Barat tersebut dihadiri Bupati Pasaman Barat Yulianto, Bunda Literasi Kabupaten Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah , jajaran Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny. Erisa Doddy San Ismail, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan, penguatan literasi merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang berpengetahuan luas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Menurutnya, dinamika global menuntut Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga harus diiringi peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan penguatan budaya literasi.

“Dalam situasi dunia saat ini dengan berbagai dinamika geopolitik, Indonesia membutuhkan anak-anak hebat yang mampu mengawal masa depan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui kegiatan literasi, ujar Yulianto.

Ia menegaskan, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, memperluas wawasan, mengembangkan pemikiran, serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

Yulianto juga mengapresiasi peran guru dalam mendidik dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial.

Guru adalah pahlawan kita. Siapa pun yang hebat hari ini tentu mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Karena itu, kita harus memberikan apresiasi kepada guru-guru yang dengan penuh keikhlasan terus mendidik anak-anak kita,” katanya.

Ia berharap penguatan literasi dapat menjadi salah satu upaya positif untuk mengarahkan minat dan bakat pelajar, membangun karakter, serta mendorong kebiasaan belajar yang produktif di tengah berbagai tantangan, termasuk kenakalan remaja dan tawuran antarpelajar.

Menurutnya, upaya melahirkan generasi yang berkualitas membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Keinginan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak harus diwujudkan melalui program nyata dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan literasi agar pelaksanaannya semakin berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Pasaman Barat Ny. Sifrowati Yulianto menegaskan bahwa pengembangan budaya literasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan komunitas.

Gerakan literasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan komunitas harus berjalan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya membaca,” ujarnya.

Ia menjelaskan, budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan yang mendorong anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Bunda Sifrowati, buku membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal dunia lebih luas, sedangkan tulisan menjadi sarana menuangkan gagasan dan menghasilkan karya. Dengan bekal ilmu pengetahuan, generasi muda diharapkan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai budaya dan karakter yang menjadi identitas daerah.

Ia menilai, kehadiran Duta Baca Indonesia Gol A Gong dalam seminar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan motivasi para guru serta pegiat literasi dalam mengembangkan budaya membaca dan menulis di Kabupaten Pasaman Barat.

“Manusia yang berilmu akan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ilmu menjadi bekal untuk menjaga nilai budaya, memperkuat karakter, serta menghadapi perkembangan zaman,” tuturnya.

PADANG, Lintasmedia News- Laga seru Tim mini soccer Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kontra Tim PWI Sumbar dengan skor akhir 10-10. Tim PKS yang diperkuat masing-masing dua ketua DPW Sumbar Ulyadi dan Ketua Kota Padang Mulyadi Muslim menahan gempuran tim lawan pada Jumat (9/10/2026) mulai pukul 09.00 - 11.00 WIB di Masita Arena-Mini Soccer, Jalan Flamboyan Baru, Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumbar. 

Laga sengit kali ini turut disaksikan Ketua PWI Sumbar, Widya Navies beserta jajaran pengurus antara lain, Sekretarisnya Firdaus Abie serta Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi/DKP, Emil Mahmudsyah. Turut bermain Wakil Ketua Pembinaan Daerah PWI Sumbar, Rommi Delfiano serta jajaran pengurus Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sumbar masing-masing Eriandi dan Science Asra serta anggota lainnya. 

Sepanjang pertandingan waktu normal dua babak, kedua tim saling jual beli serangan. Manajer Tim PWI Firdaus Abie mengatakan skuad yang diturunkan kali ini terbilang tim yang biasa menjalani berbagai serta kompetitif. 

"Sedangkan, anggota PWI Sumbar yang ikut bermain, sebagian merupakan daftar pemain yang dipersiapkan ke Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung nantinya, " papar Firdaus yang akrab disapa Abie seusai laga, Jumat. 

Pihaknya selama ini punya skuad yang kerap diundang ke berbagai ajang pertandingan, termasuk laga persahabatan. 

*Sundulan Ketua DPW PKS Sumbar*

Begitupula, Tim PKS yang dihadapi PWI Sumbar lumayan tangguh serta sulit ditundukkan dan pantang menyerah.

Kapten Tim PKS Mulyadi Muslim yang bermain separuh laga sempat membuat Tim lawan kewalahan. Sepanjang jalannya pertandingan silih berganti gol tercipta. 

"Sebetulnya, Tim kami juga rutin melakukan latihan serta pertandingan termasuk laga persahabatan seperti sekarang," kata Buya Mulyadi Muslim. 

Bahkam, imbuhnya satu dari 10 gol Tim PKS tercipta berkat sundulan Ketua DPW Ulyadi, melengkapi total gol penyeimbang Tim PWI Sumbar. 

Kepada awak media, Ulyadi mengaku puas atas laga persahabatan melawan tim PWI Sumbar. Kali ini kami mendapat perlawanan lumayan tangguh, " kilah Ulyadi. 

Seusai laga, masing-masing pihak saling menyampaikan ungkapan terima kasih. Terakhir ditutup dengan sesi foto bersama. (*rel*) 

Manager Tim PWI Sumbar: Firdaus Abie

Kiper: Redojay

Gelandang Bertahan; Boing

Gelandang Serang; ilham

Bek: Jamal

Bek : Adetio

Sayap kiri: Fardi

Sayap kanan: Jup

Striker: Rommi

Cadang: Eriandi Lelek, Emil Mahmudsyah.(*)