Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Maifrizon menerima pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat, Senin (4/5/2026). 

Pada kesempatan itu,Evi Yandri 
 menyampaikan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk menerima dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa. 

"Apa yang kawan kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah," sebut Evi Yandri. 

Evi Yandri menyampaikan, aksi unjuk rasa yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat yang tepat menyampaikan aspirasi. 

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan perwakilan dari ribuan pekerja, karyawan dan buruh yang ada di Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama. 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan mereka dalam rangka Hari Buruh se Dunia. 

Selain menuntut kenaikan upah, mereka juga menyampaikan sejumlah perlakuan perusahaan tempat mereka bekerja yang dinilai tidak berpihak kepada mereka baik persoalan pekerjaan hingga BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dibawah pengamanan personil kepolisian. (**/st)

Padang, Lintasmedia News – Wali Kota Padang, Fadly Amran, lantik Raju Minropa sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang Aie Pacah, Senin (4/5/2026).


Dalam kesempatan ini, Fadly Amran juga melantik 11 pejabat tinggi pratama, yakni Swesti Fanloni sebagai Kepala Bappeda, Fauzan Ibnovi sebagai Kepala Dinas PMPTSP, Yenni Yuliza sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Teddy Antonius sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Yudi Indra Sani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Ances Kurniawan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, Atos sebagai Kepala Bapenda, Eka Putra Buhari sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Malvi Hendri sebagai Kepala Dinas PUPR, Fizlan Setiawan sebagai Kepala Dinas Perdagangan, dan Tommy TRD sebagai Kepala Dinas Kominfo.


Selain itu, turut dilantik 44 pejabat administrator (Eselon III), 82 pejabat pengawas (Eselon IV), 11 kepala puskesmas, serta 22 pejabat fungsional.


Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya seluruh pejabat yang dilantik untuk memahami dan mengimplementasikan visi dan misi pembangunan Kota Padang secara konkret di masing-masing perangkat daerah.


“Silakan dijabarkan program-program seperti Padang Juara, Padang Amanah, Padang Melayani, Sinergi Nagari, Jelajah Padang, Padang Sigap, dan lainnya ke dalam kebijakan dan kegiatan nyata di instansi masing-masing,” ujarnya.


Fadly Amran juga meminta para pejabat yang dilantik untuk melahirkan inovasi, sehingga organisasi yang dipimpin mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Padang.


“Inovasi harus lahir dari kepemimpinan Bapak dan Ibu. Pemimpin harus mampu memancing inovasi, menggali potensi ASN, dan menciptakan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.


Fadly Amran juga menyampaikan bahwa berbagai capaian yang telah diraih selama ini merupakan tidak terlepas dari sinergi serta koordinasi yang baik dengan unsur Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat. Ia turut mendorong seluruh pejabat yang dilantik agar proaktif dalam mencari peluang program dan kerja sama.


“Kami menunggu prestasi dari Bapak dan Ibu. Jemput bola, jangan hanya menunggu. Bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, dan berbagai pihak lainnya,” tutupnya.


Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Tim Penggerak PKK dan BKOW Kota Padang, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan tamu undangan lainnya. (***)

 


Padang, Lintasmedianews.com

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye laksanakan kegiatan agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Perumahan Banda Gadang Permai RT 07 RW 01, Kelurahan Tabing Banda Gadang,Kecamatan Nanggalo,Kota Padang.Senin (4/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan, sengaja hari ini kami bawa dari pihak Dinas Perkim Kota Padang, kemudian dari Kelurahan, kemudian ada langsung konsultannya. Kita juga dikesempatan ini turut didampingi oleh Ketua PMI Kota Padang Bapak Zulhardi Z Latif yang juga nanti dari PMI Kota Padang akan menyerahkan bantuan ke warga perumahan Bandar Gadang Permai.

Pada beberapa waktu yang lalu bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Padang dan sampai hari ini dampaknya masih terasa khususnya di Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo. Dampak masih terasa baik di Perumahan Griya Permata, Bandar Gadang Permai, Kubu Utama, dan sekitarnya. 

Pada kesempatan reses ini, kami sengaja membawa dari pihak Perkim untuk mengetahui lokasi ini, karena setiap hari hujan dalam jangka waktu setengah jam saja air sudah masuk ke rumah warga.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan dan atas permintaan warga, saya coba berkonsultasi dengan Perkim, dengan Pak Tri, Pak Niko, kemudian alhamdulillah hari ini anggotanya sudah hadir di tempat kita di perumahan Bandar Gadang Permai ini," ucapnya. 

Ia juga menyampaikan, pada hari ini sekaligus dalam rangka kegiatan Reses III DPRD Kota Padang, kita disini bersama berkumpul agar dapat secara langsung mendengarkan dan menyaksikan bahwa aspirasi warga yang kita tampung segera kita koordinasikan dengan pihak terkait agar segera ditindak lanjuti.

Semoga reses hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita semuanya.Kami ucapkan terima kasih pada Ibu-Ibu atas informasinya selama ini, kemarin juga sudah hadir menyampaikan data bencana di rumah saya dan kami sudah informasikan dengan tim.

"Besok konsultan bersama Perkim langsung kerja men-survey lokasi, membuat perencanaannya dan insya Allah kalau tidak ada halangan di lapangan.

Akhir Juni ini, drainase di perumahan Bandar Gadang Permai ini sudah bisa dikerjakan.

Terima kasih kepada Pihak Perkim, Pak Lurah, Konsultan dan pada warga semuanya," ujarnya. 

"Saya berharap kita semuanya sabar.Kalau orang sabar itu dikasihani Tuhan.Jangan terjadi ribut-ribut, apalagi menyerang-nyerang institusi.Diharapkan komunikasi dijalin dengan semua pihak, agar ada solusi,"pungkasnya. 

Sementara Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif menyampaikan pada hari ini kita dari PMI Kota Padang turut hadir mendampingi reses III Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Mastilizal Aye.  "Kami disini membagikan bantuan pada 60 KK, berupa pakaian serta susu formula bagi balita. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga, " pungkasnya. (Bim)

 

PADANG PANJANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pemanfaatan produk inovasi PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock (Sepablock), terus menunjukkan tren positif dalam pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri bagi masyarakat terdampak bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat. Setelah diterapkan di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, kini teknologi konstruksi tersebut, juga digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) di Kota Padang Panjang.

Pembangunan huntap mandiri di kota berjuluk Serambi Mekkah berlangsung di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan secara resmi dimulai pada Kamis (30/4/2026). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, serta Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham dan unsur Forkompinda Kota Padang Pariaman.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan meluasnya penggunaan Sepablock dalam pembangunan huntap mandiri menjadi bukti bahwa inovasi perusahaan tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan bisnis, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Sepablock merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Semen Padang dalam menghadirkan solusi konstruksi yang cepat, efisien, dan tangguh bagi masyarakat terdampak bencana. Kami berharap inovasi ini dapat terus mendukung pemulihan daerah serta menghadirkan hunian yang lebih layak dan aman,” ujar Win.

Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham menambahkan keunggulan Sepablock sebagai material konstruksi yang dirancang khusus untuk efisiensi dan ketahanan bangunan, terutama dalam konteks hunian pascabencana. 

Ia menjelaskan, penggunaan Sepablock memungkinkan proses pembangunan rumah selesai dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 30 hari, tanpa mengorbankan kualitas.

“Untuk pembangunan huntap, Sepablock telah memenuhi banyak poin penting. Selain waktu pembangunan yang relatif singkat, serta ramah gempa,” ujar Donny.

Ia menambahkan, inovasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan hunian yang tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga layak dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana.

“Melalui Sepablock, kami ingin menghadirkan huntap yang tidak asal-asalan, tetapi hunian berkelas bagi masyarakat,” katanya.

Paparan tersebut mendapat perhatian serius dari Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis. Meski baru pertama kali melihat langsung teknologi Sepablock, ia tampak antusias dan aktif mengajukan sejumlah pertanyaan terkait spesifikasi, daya tahan, hingga efisiensi biaya pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana di daerahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang siap mendukung penuh pembangunan huntap, baik dari sisi penyediaan lahan maupun kelengkapan administrasi.

“Alhamdulillah, kesiapan lahan sudah kami siapkan, bahkan masih tersedia sekitar 20 titik lagi untuk pengembangan huntap. Kami berharap dukungan dari BNPB terus berlanjut,” ujarnya.

Lebih jauh, Hendri menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

“Padang Panjang harus menjadi kota yang tangguh terhadap bencana, dengan masyarakat yang kembali bangkit dan memiliki tempat tinggal yang layak,” tambahnya.

Sestama BNPB Rustian mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Ia menyebut penggunaan Sepablock sebagai langkah inovatif yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan huntap secara cepat, efisien, dan berkualitas.

“Rumah yang dibangun bertipe 36 dengan estimasi anggaran sekitar Rp60 juta per unit. Yang terpenting adalah layak huni, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Rustian.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses administrasi di tingkat daerah agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Selain itu, konsep huntap mandiri dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

“Rumah contoh dari Sepablock untuk hunian tetap mandiri di Kota Padang Panjang ini menjadi acuan bagi pembangunan ke depan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pembangunan,” tutupnya.

Dengan meluasnya penggunaan Sepablock di berbagai daerah di Sumatera Barat, inovasi lokal ini kian menegaskan perannya sebagai solusi strategis dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus menghadirkan standar baru bagi hunian yang layak, aman, dan berdaya tahan tinggi.

 

Pasaman, Lintasmedia News 


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Eka Hariani Sandra, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman.


 Eka Hariani Sandra mengajak umat muslim menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mempererat tali silaturahmi antar sesama.


“Marhaban ya Ramadhan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Pasaman. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan meraih ampunan serta ridho Allah SWT,” ujar politisi Partai Golkar ini ada awak media, Selasa (17/2/2026).


Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta menciptakan suasana yang kondusif selama bulan Ramadhan.


Menurutnya, kebersamaan dan saling menghormati sangat penting agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan lancar.


Eka juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, terutama kepada kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan.


Ia berharap semangat berbagi di bulan suci dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat.


“Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, memperbanyak amal kebaikan, serta memperkuat rasa persaudaraan,” ungkapnya.


Wakil Ketua DPRD Pasaman tersebut berharap Ramadhan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, serta mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pasaman. (*/yus)

 

Pasaman , Lintasmedia News 


Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, memimpin langsung kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang digelar di Masjid Raya Languang, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Jumat (27/2/2026).

Also read :Janji Tinggal Janji, Wartawan Pasaman “Di-Opok” Ketua DPRD Soal Kontrak Media


Dalam sambutannya selaku Ketua Tim Safari Ramadhan, Nelfri Asfandi menegaskan bahwa Safari Ramadhan merupakan momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah, unsur legislatif, serta masyarakat. 


Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah menyerap aspirasi warga secara langsung guna mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Pasaman.“Kegiatan Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sarana membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dari sinilah kita bisa mendengar langsung kebutuhan dan harapan warga,” ujar Nelfri.


Also read :Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Dipimpin Bupati Pasaman Welly Suhery


Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI/Polri, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas, kebersamaan, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.


Pada kesempatan tersebut, Tim Safari Ramadhan juga menyerahkan bantuan sosial untuk mendukung renovasi dan peningkatan sarana serta prasarana Masjid Raya Languang.


Also read :Habis Masa Jabatan, Kajari Pasaman Subeng Pindah Tugas ke Ternate


Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah dalam beribadah sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di tingkat nagari.


Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping menyampaikan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam Safari Ramadhan merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis daerah, sekaligus komitmen dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah.


Melalui Safari Ramadhan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin solid antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman.  (*/yus)

Pasaman, Lintasmedia News – DPRD Pasaman Gelar Raker dengan Wartawan Media Cetak dan Online, Guna mewujudkan sinergi dan kolaborasi ke arah yang lebih baik, DPRD Kabupaten Pasaman menggelar rapat kerja gabungan Komisi I, II, dan III bersama wartawan media cetak dan online yang bertugas di Kabupaten Pasaman.



 Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Pasaman pada Jumat sore (13/2/2026), dengan agenda utama membahas evaluasi kerja sama tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026.



 Rapat kerja ini dihadiri sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan online yang selama ini menjadi mitra DPRD dalam publikasi kegiatan serta penyampaian informasi kepada masyarakat.



Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pers yang sehat akan mendorong ekonomi yang berdaulat dan memperkuat bangsa.



 DPRD membutuhkan wartawan sebagai mitra strategis dalam mempublikasikan semua kegiatan. Melalui kemitraan dan kerja sama yang baik, kita dapat bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” ujarnya. 



Wakil Ketua DPRD Pasaman, Harisuddin, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas jalinan kemitraan yang telah terbangun antara DPRD dan insan pers. Ia menilai sinergi yang baik menjadi kunci dalam menghadirkan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.



Sementara itu, Yunelda Asra dari Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa melalui dana aspirasi (pokir), pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kompetensi wartawan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).



 Program tersebut merupakan bentuk perhatian DPRD terhadap peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers yang ada di Kabupaten Pasaman.



Pelatihan kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas wartawan agar dapat menyajikan informasi yang berkualitas, profesional, dan berimbang. Mari kita terus bersinergi,” ungkapnya.



 Dalam forum tersebut, sejumlah wartawan juga menyampaikan usulan agar anggaran kerja sama media dapat ditingkatkan pada tahun 2026. Selain itu, mereka mengusulkan penguatan fasilitas media center sebagai sarana penunjang penyebarluasan informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat.



Menanggapi berbagai masukan tersebut, Nelfri Asfandi mengapresiasi pelaksanaan rapat kerja gabungan ini dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan segera ditindaklanjuti. Ia berharap evaluasi dan perencanaan yang dilakukan bersama dapat semakin memperkuat kemitraan antara DPRD dan insan pers demi kemajuan Kabupaten Pasaman ke depan, ucapnya.(*/yus)



Padang,Lintas Media News

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiva Yandra menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Sumbar,untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak di berbagai wilayah.

Doni menegaskan, saat ini skema pembiayaan perbaikan infrastruktur masih bertumpu pada program R3P, yang difokuskan untuk penanganan pascabencana.

“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujar Doni, Minggu, (3/5/2026) di Padang.

Namun, Doni mengingatkan bahwa persoalan jalan rusak sebenarnya sudah terjadi sebelum bencana melanda Sumatera Barat. Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.

“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.

Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala

Doni mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak bukan akibat bencana dan belum mendapatkan penanganan maksimal.

“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” ujarnya.

Doni menyebut, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya perbaikan.

“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” jelasnya.

Menurut Doni,Sebagai solusi dalam hal ini adalah  mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.

Ia menilai program tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.

“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” tambahnya.

Doni berharap pemerintah daerah lebih siap dalam perencanaan dan pengusulan program, sehingga peluang pendanaan dari pusat tidak terlewatkan.

“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.(*/st)



Padang,Lintas Media News
 Anggota DPRD Kota Padang H. Rusdi, S.T., M.T, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026, Minggu (3/5/2026) 
Reses Pertemuan II ini berlangsung di Mushalla Ar Rahman Green Farensa 4 RT 03 RW 04, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) 
Kegiatan reses H. Rusdi yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, ini bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di wilayah Dapil Padang IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Acara dihadiri oleh Camat Lubuk Begalung yang diwakili Lurah Pangambiran Ampalu Nan XX, Milhama, SE., MM, Ketua Umum Mushalla Ar Rahman, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.
H. Rusdi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD Kota Padang. Untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
“Reses ini adalah agenda rutin DPRD Kota Padang dalam menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Demi kemajuan kecamatan ini dan Kota Padang secara umum,” ujarnya.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak.  Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Warga Green Farensa meminta adanya pemekaran RT. Karena keterbatasan akses informasi yang diterima masyarakat. Selain itu, warga juga meminta pemasangan lampu penerangan di beberapa titik serta perbaikan jalan lingkungan.
Sementara warga Green Farensa 3 mengusulkan pembangunan atau peningkatan infrastruktur pengendalian sungai, seperti bendungan atau tanggul, guna mengurangi risiko banjir. Pasalnya, jarak rumah warga dengan aliran sungai hanya sekitar 6 hingga 10 meter.
Selain itu, warga juga meminta perhatian terhadap penerangan jalan karena bola lampu sering mati.
Sedangkan Warga Green Farensa 1 mengusulkan penyelesaian persoalan ketersediaan air bersih, termasuk permohonan pengaliran jaringan air bersih melalui PDAM. Mereka juga meminta perbaikan jalan masuk ke kawasan permukiman.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, H. Rusdi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi warga dan memperjuangkannya. Sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Padang. (*)

 

Pasaman, Lintasmedia News –Bupati Pasaman,Welly Suhery, bersama Wakil Bupati Parulian dan jajaran terkait turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kecamatan Simpang Alahan Mati dan sekitarnya, Rabu (15/4/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan pascabencana serta layanan masyarakat tetap berjalan.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Puskesmas Simpati yang sempat terendam banjir. Kondisi puskesmas dipenuhi lumpur, sehingga dilakukan pembersihan intensif agar pelayanan kesehatan segera normal kembali.Bupati Welly meminta Dinas Kesehatan bergerak cepat menuntaskan pembersihan dengan dukungan armada pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke seluruh ruangan.

“Pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti.


Saya minta pembersihan puskesmas ini diselesaikan secepatnya agar masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan,” tegas Bupati Welly Suhery di lokasi.


Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Kepala BPBD Pasaman untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas terdampak guna mempercepat langkah penanganan. Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan pencarian satu korban yang masih hilang sesuai prosedur yang berlaku.


“Pencarian korban yang masih hilang harus terus dilakukan secara maksimal sesuai SOP. Kita tidak boleh berhenti sampai korban ditemukan,” ujarnya.


Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Kantor Wali Nagari Alahan Mati Hilia yang turut terendam banjir.

Sejumlah peralatan elektronik dilaporkan rusak akibat terendam air.


Bupati meminta perangkat nagari bersama tim kebencanaan segera melakukan pembersihan agar aktivitas pemerintahan bisa kembali berjalan.


Kunjungan diakhiri di lokasi jalan putus di Jorong Parik Gadang, Nagari Koto Kaciak Barat, Kecamatan Bonjol. Akses jalan tersebut terputus akibat luapan sungai yang dipicu cuaca ekstrem, sehingga sekitar 100 kepala keluarga terisolasi.


Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Welly langsung menginstruksikan kepala Dinas PUPR Khoiruddin Batubara untuk membangun jalan darurat sebagai solusi sementara.


“Kita harus segera membuka akses bagi masyarakat. Saya minta jalan darurat segera dibangun agar aktivitas warga tidak lumpuh,” kata Welly.Ia juga meminta dinas terkait menyusun langkah penanganan jangka panjang untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.


Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Pasaman pada Selasa (14/4/2026) sore memicu banjir bandang di sejumlah titik, termasuk Kampung Rapak dan Jorong Guguak Salareh Aia. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian tertimbun lumpur, serta korban jiwa.


Berdasarkan data BPBD, dua warga dilaporkan hanyut terbawa arus. Satu korban telah ditemukan meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga kini, proses evakuasi, pencarian korban, serta pendataan kerugian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan.

 

Pasaman, Lintasmedia News – Terwujudnya tata kelola data yang kuat merupakan pondasi dalam penyusunan kebijakan. Tatakelola data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus maksimal, Bappeda selaku Koordinator Satu Data Indonesia (SDI) untuk lebih respon terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, terutama dalam hal membuat arah dan kebijakan dalam mendukung keberhasilan SDI di Pasaman.


Begitu juga dinas komunikasi dan informatika, selaku Wali Data dan Dinas Pendidikan serta dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DPPRKLH) selaku produsen data yang telah menyusun Kompromin segera melakukan penilaian mandiri dengan mengacu kepada 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator penilaian EPSS 2026.Demikian ditegaskan oleh Plh. Sekretaris Daerah Pasaman, Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, Roichard pada saat pembukaan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 di hadapan para Anggota Tim Penilai Independen (TPI) dan OPD di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman, Rabu (15/4/2026).


Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Roichard menegaskan bahwa sejak 2025 telah terbangun komitmen bersama antara BPS sebagai pembina data, Dinas Kominfo sebagai walidata, serta Bappeda sebagai sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dan sejumlah OPD sebagai produsen data dalam memperkuat Satu Data Daerah (SDD) di Pasaman.

Dikatakan Roichard, kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan statistik berkualitas di Kabupaten Pasaman

“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan statistik berkualitas melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan,” terang Roichard.


Ia juga menjelaskan, pada angka-angka statistik yang disusun ini, tersimpan fondasi dalam penyusunan kebijakan. Dan dari fondasi itulah, lahir susunan program kegiatan sebagai arah pembangunan ditentukan, apakah tepat sasaran, atau sekadar asumsi” ujarnya.


Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Nita Andriyani menjelaskan bahwa tata kelola statistik sektoral telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997tentang Statistik serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang diperkuat dengan komitmen pimpinan Daerah di Kabupaten Pasaman.


Dikatakan Nita Andriyani, regulasi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas statistik sektoral secara efektif dan berkelanjutan.


Evaluasi EPSS dilakukan dua tahun sekali dengan hasil akhir berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), ujarnya.

Dijelaskan Nita Andriyani, pada 2024, nilai IPS Kabupaten Pasaman tercatat sebesar 2,64 dengan predikat baik. Untuk tahun 2026, Pasaman menargetkan peningkatan nilai sebagai indikator perbaikan tata kelola data.


“Harapannya pada tahun 2026 ini nilai IPS kita bisa meningkat yang membuktikan bahwa kualitas tata kelola data di OPD di lingkungan Pemkab Pasaman semakin lebih baik,” jelas Nita Andriyani.Nita Andriyani juga menyampaikan jika dalam mengelola EPSS kedepan semua pihak harus saling berkomitmen, saling dukung satu sama lain sehingga pelaksanaan statistik sektoral terlaksana maksimal di Kabupaten Pasaman.


Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Fatrizon mengatakan dalam pembinaan kali ini, terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi fokus, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DPPRKLH) sebagai lokus penilaian EPSS 2026.


Selain itu, beberapa poin penting yang menjadi perhatian terkait statistik sektoral antara lain adalah prinsip satu data, kualitas data san proses bussines statistik. Fatrizon menekankan pentingnya kesiapan data di setiap OPD agar indikator yang dinilai dalam EPSS dapat terpenuhi secara optimal.


Lebih jauh, Sekretaris Bappeda Pasaman, Rahmad Gusveri mengingatkan bahwa data tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata.


“Kita dorong agar data tidak hanya digunakan dalam perencanaan atau evaluasi pembangunan, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” tegas Rahmad.


Rahmad Gusveri menyanpaikan, jika Indeks Pembangunan Statistik (IPS) kini memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan.

IPS tidak hanya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemkab Pasaman, tetapi juga digunakan oleh KemenPAN-RB dalam penilaian reformasi birokrasi serta oleh Bappenas dalam evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI).


Karena itu, Rahmad Gusveri meminta seluruh kepala OPD untuk mengawal pelaksanaan EPSS secara serius. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, termasuk Kepala BPS Pasaman, Bappeda, Diskominfo, serta dinas-dinas terkait dengan EPSS 2026.

Melalui pembinaan EPSS 2026 ini, Pemkab Pasaman menegaskan arah pembangunan ke depan di Pasaman akan dilakukan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berdampak kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan Pasaman Bangkit Yang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan.

 

Jakarta, Lintasmedianews.com 

Peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi momentum penting bagi dunia pers untuk menegaskan kembali perannya dalam menjaga demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas di tengah derasnya arus informasi global.

Dalam peringatan yang berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026, Komaruddin menyampaikan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjernih di tengah maraknya disinformasi.

“Tanpa informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif, sulit membangun perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Forum Organisasi Penyiaran Indonesia turut menggelar rangkaian kegiatan dengan tema “Kolaborasi untuk Informasi Berkualitas dan Keberlanjutan Media.”

Kegiatan yang digelar di kawasan Car Free Day, tepatnya di Café Vilo Riverview, Stasiun KA BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, ini berlangsung mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Acara dikemas dalam bentuk sambutan, penekanan sirine peringatan, serta kegiatan fun walk bersama Menteri Komunikasi dan Digital, komunitas pers, pelaku industri media, dan masyarakat.

FOPI yang terdiri dari berbagai asosiasi penyiaran menekankan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, platform digital, dan publik untuk menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menjaga keberlanjutan industri media.

Selain itu, Dewan Pers juga mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk percepatan undang-undang hak cipta jurnalistik serta gagasan no tax for knowledge.

Menutup pernyataannya, Komaruddin mengajak insan pers untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.

“Pers Indonesia harus membuktikan diri sebagai pilar utama dalam menciptakan masa depan yang demokratis, damai, adil, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.