PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Semangat antikorupsi menggelora di PT Semen Padang pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar di Kantor Pusat PT Semen Padang, Selasa (9/12/2025). Mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, kegiatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus ruang bagi ratusan peserta menampilkan gagasan melalui lomba esai bertema “Pencegahan Fraud di Korporasi”.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis, Sekretaris Perusahaan Win Bernadino, Kepala Departemen SDM & Umum Iskandar Samudra Taqwa, Dewan Juri Edita Elda, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia HAKORDIA 2025, Irwan Prasetyo, melaporkan bahwa lomba berlangsung selama 23 hari, 1–23 November 2025, dan dibagi dalam tiga kategori: insan Semen Padang, mahasiswa, dan umum. “Alhamdulillah, antusiasme peserta sangat menggembirakan,” ujarnya.

Total 437 karya masuk ke panitia, terdiri dari 23 karya insan perusahaan, 272 karya mahasiswa, dan 142 karya kategori umum. Irwan menambahkan, penyelenggaraan lomba merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat Good Corporate Governance (GCG), implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001, serta penguatan nilai Manajemen Risiko (MR).

Juara I tiap kategori menerima piagam penghargaan dan uang tunai Rp2 juta, juara II Rp1,5 juta, dan juara III Rp1 juta. Panitia juga memberikan apresiasi bagi 20 peserta dengan pengiriman tercepat.

Dalam sambutannya, Iskandar Z. Lubis menegaskan bahwa lomba esai memberikan perspektif baru bagi perusahaan. “Karena melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum, banyak sudut pandang segar yang dapat menjadi praktik terbaik dalam meningkatkan implementasi antikorupsi di perusahaan,” katanya.

Iskandar menekankan komitmen perusahaan memperkuat integritas melalui penerapan ISO 37001 dan mekanisme pengawasan internal. “Selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada seluruh peserta. Mari bersama membasmi korupsi sampai tuntas,” ujarnya.

Iskandar melanjukan, Sebagai bagian dari komitmen memperkuat budaya integritas di lingkungan korporasi, PT Semen Padang menegaskan bahwa penyelenggaraan HAKORDIA 2025 bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Penyelenggaraan HAKORDIA di PT Semen Padang merupakan bentuk dukungan kami terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya penguatan tata kelola yang berintegritas dan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan korporasi. Kegiatan ini selaras dengan Asta Cita Poin 5 tentang penguatan tata kelola dan integritas, serta Asta Cita Poin 7 mengenai efisiensi dan transparansi industri sebagai fondasi terciptanya iklim usaha yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing,” tutupnya.

Perwakilan Dewan Juri, Edita Elda dari Universitas Andalas, menyebut proses penjurian cukup menantang karena jumlah karya yang besar dan waktu penilaian yang terbatas. “Kami awalnya tidak membayangkan karya yang masuk akan sebanyak ini. Proses penilaiannya cukup menantang karena waktunya kurang dari dua minggu,” katanya.

Elda menjelaskan, penjurian didasarkan pada lima indikator: kesesuaian tema, ketentuan format, orisinalitas, serta ketajaman ide dan analisis. Banyak karya dinilai menghadirkan gagasan inovatif, mulai dari pemanfaatan AI hingga strategi denormalisasi fraud dan pendekatan budaya Minangkabau. “Banyak ide sederhana namun aplikatif. Itu yang membuat penjurian menarik,” ujarnya.

Sonya Marcellyna, Juara I Kategori Umum, menjadi representasi generasi muda antikorupsi. Lulusan Akuntansi Universitas Andalas yang kini magang di Departemen Keuangan PT Semen Padang ini menyebut kemenangannya sebagai bentuk kontribusi dalam upaya pencegahan fraud di korporasi.

Dalam esainya berjudul “Penguatan Integritas Laba Melalui Implementasi Cash Flow Drivers Corporate Governance sebagai Strategi terhadap Praktik Window Dressing di PT Semen Padang”, Sonya mengangkat pentingnya GCG dalam mencegah manipulasi laporan keuangan. Ia menilai skor GCG 93,36 yang dicapai PT Semen Padang menjadi standar tinggi bagi korporasi nasional.

Perwakilan pemenang kategori mahasiswa, Mikhael Duta Deonismans dari Universitas Andalas, mengangkat isu penyuapan dalam proses tender yang menurutnya sering luput dari perhatian publik. “Komunikasi informal antara pemegang keputusan dan peserta tender sering menjadi celah penyuapan,” ujarnya.

Mikhael menawarkan pendekatan blind procurement dengan meminimalkan interaksi personal dalam proses tender sehingga potensi gratifikasi bisa ditekan.

Peringatan HAKORDIA 2025 juga dirangkai dengan pemberian penghargaan bagi karyawan pelapor gratifikasi. Penghargaan diberikan kepada Santoro dari Unit EPDC atas keberaniannya melaporkan dugaan gratifikasi melalui mekanisme resmi perusahaan.

“Mendapatkan sesuatu yang bukan hak menimbulkan ketidaknyamanan moral. Alhamdulillah Semen Padang memiliki sarana pelaporan, dan saya memanfaatkannya,” ujarnya.

Santoro mengatakan pelaporan gratifikasi merupakan langkah kecil yang berdampak besar terhadap efisiensi terutama pada proses pengadaan. “Jika semua insan melakukannya, proses pengadaan akan jauh lebih efisien dan transparan,” tambahnya.

Daftar Pemenang Lomba Esai PT Semen Padang 2025

Kategori Internal

- Achmad Taufan – Integrasi Artificial Intelligence dan Good Corporate Governance sebagai Strategi Pencegahan Fraud Korporasi di Indonesia

- Jefri Antoni – Strategi Denormalisasi dalam Ekosistem Tender

- Dedi Hanafi – Pencegahan Fraud di Korporasi: Membangun Budaya Anti Gratifikasi

Kategori Mahasiswa

- Mikhael Duta Deonismans – Zona Steril Anti-Suap: Implementasi Sistem Pengadaan Tertutup (Blind Procurement System) untuk Mengeliminasi Celah Tender Korporasi

- Muslimatuz Zahira – Resiliensi Tata Kelola: CGG 5.0 Berbasis Triple-A Framework untuk Pencegahan Fraud di PT Semen Padang

- Rahmad Algozi – Transformasi CGC Berbasis AI melalui Integrity Dashboard untuk Memperkuat Sistem Pencegahan Fraud

Kategori Umum

- Sonya Marcellyna – Beyond 90: Penguatan Integritas Laba Melalui Cash-Flow-Driven Corporate Governance sebagai Safeguard terhadap Praktik Window Dressing di PT Semen Padang

- Iman Ashar Tanjung – Gamifikasi Budaya: Culture Gamification Scenario-Based Learning sebagai Strategi Pembentukan Mindset Integritas

- Tegar Putra Socrates – Play for Integrity: Gamifikasi Whistleblowing untuk Mencegah Fraud dan Membangun Budaya Integritas

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com.

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengikuti High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025 Melalui Zoom Meeting di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Kamis (11/12/25).

Turut mendampingi, Asisten II Sekda Kota Solok, Zulkifli, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok, Ade Kurniati, Kepala BPBD Kota Solok, Edrizal, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok, serta Bagian Perekonomian Setda Kota Solok.

Kegiatan dipimpin Gubernur Sumbar diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Sumbar, OPD dan instansi terkait, serta terhubung dengan seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini difokuskan untuk mengevaluasi TPID Provinsi dan Kabupaten Kota dalam  menghadapi dampak bencana Hidrometeorologi yang terjadi saat ini, serta persiapan dalam menghadapi Hari Besar Nasional yakni Natal dan Tahun Baru 2026.

Selanjutnya, melakukan sinergi antara Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota serta merumuskan langkah konkret yang dapat dilakukan kedepannya.(T/K)

SOLOKKOTA - Lintasmedianews.com 

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal menerima bantuan buku dan alat tulis yang diserahkan langsung oleh GM Grandmedia Solok, Haris di Lobby Balaikota Solok, Kamis (11/12/25). 

Turut mendampingi, Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Desrifahmi, Sekretaris Dinas Sosial Kota Solok, Pris Pertason, Kabag Prokomp Setda Kota Solok, Hendrik, Kabag Kesra Setda Kota Solok, Alwa Dudi.

GM Grandmedia Solok, Haris mengatakan, bantuan yang diserahkan sebanyak 1.091 Paket dengan nilai total Rp 33.821.000. Sebelumnya, pihak Grandmedia Solok telah melakukan pendataan kepada murid di Kota Solok yang terkena dampak banjir untuk diberikan paket bantuan.

" Bantuan ini akan secepatnya dibagikan kepada para murid yang terdampak bencana banjir," Ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengucapkan terimakasih kepada Grandmedia Solok yang telah menyalurkan bantuan kepada murid terdampak banjir di Kota Solok.

" Alhamdulillah bantuan ini kami terima, dan akan disalurkan langsung oleh pihak Grandmedia. Ini merupakan bentuk kepedulian seorang Pengusaha Kota Solok yang menetap di Muaro Bungo Jambi kepada kampung halamannya," sebut wawako.(T/K)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion melakukan kunjungan ke lokasi tempat hunian sementara (Huntara) korban banjir bandang dan longsor di Rusunawa Padang Sarai Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 10 Des 2025.

Tujuan kunjungan ini, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memastikan warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor mendapatkan fasilitas yang layak. 

Ini dilakukannya dalam rangka fungsi pengawasan selaku anggota DPDD Kota Padang terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.

Sekedar informasi, disamping fungsi pengawasan (evaluasi), anggota DPRD memiliki tugas pokok membuat anggaran (budgeting) dan membuat undang-undang (legislasi).

"Kehadiran kita dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan tempat dan fasilitas yang layak," tegas Muharlion.

Seperti, jelas Muharlion, warga mendapatkan rumah, fasilitas tenpat tidur, alat masak, air bersih, MCK (mandi, cuci, kakus, red), dan lain-lain.

"Meraka nyaman, dan ada pengaman di lokasi tersebut. Allhamdulillah dari pantaun kami, fasilitas sangat layak, bagus dan memadai," ungkapnya.

Pada kunjungan tersebut, Muharlion didampingi oleh Kadis Perkim Kota Padang, Camat Koto Tangah, Polsek Koto tangah.

"Kami juga dikawal oleh pihak kespolisian," akunya. (BY)

Pasbar Lintas Media News Com.

Serah terima jabatan Camat Sasak Ranah Pasisie dari pejabat lama Yeni Tunida kepada pejabat baru Harisantoni dilaksanakan di Ruang Sekdakab Pasaman Barat, Rabu (10/12). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Drh.Doddy San Ismail menegaskan bahwa camat harus aktif dan responsif ,karena camat merupakan mata dan telinga bupati di wilayahnya.

Sertijab turut dihadiri para asisten, pimpinan OPD, keluarga camat, serta stokeholder terkait lainnya.

Sekda Doddy San Ismail menyampaikan bahwa jabatan adalah amanah dan kepercayaan, bukan permintaan. Menurutnya, tidak ada jabatan yang bersifat permanen; semuanya bergantung pada kompetensi dan kinerja pejabat yang menjabat.

Setiap jabatan akan dievaluasi untuk melihat apakah saudara benar-benar mampu menjalankannya. Jika tidak, sangat mungkin digantikan oleh pejabat lain yang lebih cakap. Apa yang saudara kerjakan akan diperhatikan masyarakat dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, terangnya

Ia menambahkan bahwa promosi, rotasi, dan penyegaran jabatan dalam pemerintahan adalah hal yang wajar serta menjadi kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan birokrasi.

Camat merupakan perangkat daerah yang diharapkan mampu merealisasikan program dan kebijakan pemerintah daerah, jelas Sekda.

Ia pun juga menekankan agar camat mampu memaksimalkan potensi wilayah,baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam,untuk pemberdayaan masyarakat dan kemajuan kecamatan. 

Tak hanya itu Camat juga dituntut membangun harmonisasi dengan semua elemen masyarakat serta melakukan koordinasi intensif dengan OPD dan unsur muspika.

“Kami berharap camat dapat mencarikan solusi secara cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan, berpedoman pada aturan yang berlaku tanpa mengabaikan musyawarah dan adat istiadat setempat. 

Camat diharapkan  selalu berada di tengah masyarakat untuk memfasilitasi urusan pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Pemkab Pasaman Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sasak Ranah Pasisie atas dukungan dan kerja sama selama ini.

“Kepada saudari Yeni Tunida, kami ucapkan terima kasih atas pengabdian selama menjabat. Kepada camat yang baru, Harisantoni, kami titipkan kepada niniak mamak, bundo kanduang, dan seluruh tokoh masyarakat. Jika salah, mohon diluruskan; jika benar, mohon didukung. Semoga camat yang baru dapat bekerja lebih baik dan segera bermukim di Sasak Ranah pasisie.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Curah hujan ekstrem yang mengguyur Kota Padang beberapa waktu terakhir memicu banjir bandang di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Pauh yang menjadi salah satu daerah terdampak cukup parah. Menyikapi kondisi tersebut, PT Semen Padang yang merupakan bagian dari SIG, bergerak cepat dengan mendirikan Posko Semen Padang Peduli.

Bekerjasama dengan ESDM Siaga Bencana yang selama ini menjadi mitra perusahaan dalam respons cepat terhadap bencana hidrometeorologi, posko tersebut tidak hanya menyediakan bantuan, tetapi juga membuka layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak banjir bandang yang membutuhkan pemeriksaan medis. 

Sejak pertama kali dibuka pada Senin (1/12/2025) lalu, posko kesehatan ini sudah memberikan pelayanan kepada 84 warga Pauh yang terdampak bencana. Para petugas mencatat bahwa mayoritas warga yang datang mengalami keluhan umum pascabencana, seperti batuk, demam, dan gatal-gatal.

"Sedikitnya sudah ada 84 korban yang kami layani. Jumlah ini merupakan data hingga Sabtu (6/12/2025) kemarin. Rata-rata gangguan kesehatan yang dialami para korban biasanya dipicu oleh kondisi lingkungan pascabencana," kata Koordinator Posko Semen Padang Peduli, Ferdy Dinardo, Senin (8/12/2025).

Dalam pemeriksaan kesehatan ini, katanya melanjutkan, pihaknya melibatkan tenaga medis profesional dari Semen Padang Hospital (SPH). Tim medis tersebut ditempatkan secara bergiliran untuk memastikan kontinuitas pelayanan di lapangan, agar layanan kesehatan dapat berjalan maksimal.

“Tim medis ini dilibatkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Pauh yang terdampak banjir bandang. Kami melihat banyak korban yang membutuhkan perhatian kesehatan segera, sehingga kami menggandeng tenaga medis dari SPH untuk membantu pemeriksaan dan penanganan awal,” ujarnya.

"Di posko ini kami pun juga menempatkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Semen Padang untuk membantu pendistribusian bantuan logistik, termasuk pemetaan kebutuhan warga, hingga memastikan kelancaran aktivitas posko setiap harinya," kata Ferdy.

Ferdy menambahkan, posko Semen Padang Peduli ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap bencana yang terjadi di Kota Padang. 

"Kami berharap keberadaan posko ini dapat mempercepat pemulihan kondisi warga serta mengurangi risiko penyakit pascabencana," bebernya.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menerangkan bahwa selain pelayanan kesehatan, posko ini juga berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan dari berbagai perusahaan pertambangan yang berada di bawah pengawasan Dinas ESDM Provinsi Sumbar yang masuk ke wilayah Pauh.

Hal ini, kata dia, juga selaras dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. "Pendirian posko dan aktivitas kebencanaan ini juga mendukung agenda nasional khususnya pada poin peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiliensi bencana, serta percepatan penguatan infrastruktur dasar yang aman dan Tangguh".

Dengan kehadiran posko ini, PT Semen Padang menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada operasional industri, tetapi juga aktif dalam kontribusi sosial kemasyarakatan, terutama pada situasi darurat seperti bencana alam.(*)

Padang, Lintasmedianews.com

Panitia Khusus III (Pansus III) DPRD Padang menggelar rapat penting pada Selasa (9/12), untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Budaya Minangkabau di Kota Padang. Ranperda ini disusun sebagai payung hukum untuk menjamin keberlangsungan adat dan budaya, meskipun sistem pemerintahan terendah di Padang adalah kelurahan, bukan nagari.

Ketua Pansus III DPRD Padang, Mulyadi Muslim, menjelaskan bahwa pembahasan ini didorong oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang tersebut secara hukum memastikan filosofi adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang sebelumnya hanya slogan, kini telah menjadi amanah undang-undang yang harus ditindaklanjuti dengan Perda.

"Inilah alasan kita membuat Perda, untuk memastikan adat budaya Minangkabau kita ini bisa kita lestarikan sesuai dengan versi mereka (Ninik Mamak), karena merekalah pemilik nagari, merekalah pemilik adat," ujar Mulyadi Muslim. Rapat ini secara khusus mengundang para Ninik Mamak dan Penghulu dari 10 nagari yang telah eksis di Padang jauh sebelum negara berdiri.

Salah satu fokus utama Ranperda ini adalah pelestarian budaya untuk generasi muda dan anak-anak sekolah. Jika disahkan, Perda ini akan mengamanatkan secara otomatis bahwa pelajaran atau nilai-nilai budaya Minangkabau harus dijalankan oleh semua lembaga pendidikan formal maupun informal tingkat dasar dan menengah. Ini akan menggantikan inisiatif yang sebelumnya hanya berdasarkan instruksi Walikota atau dinas pendidikan.

Mulyadi Muslim menyoroti aspek spesifik dalam Ranperda, terutama mengenai keberadaan "Dubalang" (pengawal adat). Ia menekankan perlunya mendudukkan fungsi dan tupoksi dubalang kota agar tidak tumpang tindih dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau mengambil peran dari dubalang nagari yang merupakan miliki Ninik Mamak dan Penghulu.

Pansus III menyarankan agar peran dubalang dikoreksi dan diperbaiki dalam Perda, disesuaikan dengan keinginan masyarakat dan lembaga adat, serta memastikan Tupoksi yang sudah ada selama ini tidak terjadi tumpang tindih. Apresiasi diberikan terhadap inisiatif pembentukan dubalang kota, namun pelaksanaannya di tingkat kecamatan hingga kelurahan perlu dikoreksi agar lebih efektif dan adaptif.

Rapat Pansus III yang dipimpin langsung oleh Mulyadi Muslim ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus III dan turut melibatkan tokoh adat, Ninik Mamak dari 10 nagari yang ada di Padang. Pelibatan langsung tokoh adat memastikan bahwa Perda yang dihasilkan akan memayungi dan menguatkan adat budaya Minangkabau sesuai dengan sistem yang dianut oleh pemiliknya.

Diharapkan, Ranperda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Budaya Minangkabau ini dapat segera disahkan. Dengan demikian, Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Padang ke depannya, menjamin bahwa adat yang "indak lekang dek paneh, ndak lapuak dek hujan" dapat terus dilestarikan, termasuk dalam sistem pemerintahan kelurahan. (105)

Rapat Pansus III dipimpin Ketua Pansus Mulyadi Muslim membahas Perda terkait penguatan adat Minangkabau. (Bambang)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Panitia Khusus I (Pansus I) DPRD Padang memulai pembahasan intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota. Langkah legislatif ini diambil sebagai upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD untuk menyelesaikan konflik aturan yang telah berlangsung lama dan mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah.

Pembahasan Ranperda Pencabutan Perda ini digelar dalam rapat Pansus I, dipimpin Ketua Pansus Faisal Nasir serta sejumlah anggota dan pihak eksekutif, termasuk Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang, Corry Saidan. 

"Pertemuan ini menjadi fokus untuk menyamakan persepsi dan memastikan landasan hukum yang kuat bagi kedudukan keuangan pimpinan daerah di Kota Padang," kata Faisal Nasir.

Inti dari masalah yang ingin diatasi adalah Perda Nomor 5 Tahun 2003 dinilai bertentangan atau tumpang tindih dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tinggi, yaitu PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan turunan seperti Perda secara hukum tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Faisal Nasir menjelaskan bahwa Perda tersebut harus dicabut karena hak keuangan kepala daerah telah diakomodir secara eksklusif dalam PP. 

"Pencabutan ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi persoalan hukum dan tumpang tindih pemeriksaan antara Perda dengan PP," tegasnya.

Asisten III Setdako Padang, Corry Saidan, mengonfirmasi bahwa pertimbangan utama pengajuan konsep pencabutan tersebut adalah adanya tumpang tindih dengan PP 109 Tahun 2000, yang menyebabkan inkonsistensi dan rancu dalam implementasi aturan di lapangan. Usulan pencabutan ini adalah solusi untuk menyelesaikan ketidaksesuaian aturan yang ada.

Pansus I juga telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan menemukan fakta bahwa hak keuangan kepala daerah di seluruh daerah hanya mengacu kepada PP, dan tidak ada satu pun yang mengacu kepada Perda. Ini memperkuat argumen bahwa hak keuangan tersebut murni diatur oleh PP 109 Tahun 2000.

Pemerintah Kota Padang sendiri, melalui Kabag Hukum dan Asisten III, mengajukan permohonan kepada DPRD untuk mencabut Perda tersebut sebagai upaya proaktif. Pembahasan Ranperda ini mendapat dukungan penuh dari Pansus I, dan direncanakan akan selesai dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Sebagai langkah finalisasi, Pansus I akan mengundang instansi terkait, seperti Kanwil Hukum, Biro Hukum Provinsi, dan pakar hukum, untuk memastikan pemahaman yang seragam. Dengan pencabutan Perda No. 5 Tahun 2003, pelaksanaan kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Padang akan murni mengacu pada PP 109 Tahun 2000, sehingga menjamin kepastian dan konsistensi hukum. (105)

Ketua Pansus I Faisal Nasir saat memimpin pembahasan Raperda Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota. (Bambang)

Padang, Lintasmedianews.com

Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masa tanggap darurat bencana. 

"Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 ke 15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan? Sehingga jelas, kongkrit dan terukur di masa perpanjangan ini," tukuk Muharlion kepada awak media, Selasa, 9 Desember 2025.

Dikatakannya, persoalan mendasar mesti diselesaikan, seperti rumah yang terkena lumpur, jalan hunian sementara. 

"Itu semua seperti apa? Baru nanti kedepannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini, menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persolan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?" ujarnya.

Sehingga semua itu, cakap Muharlion, kuncinya adalah data. 

"Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari propinsi, kita sudah punya data untuk itu," katanya. 

Soal bangunan, kata Muharlion, tidak bisa cepat, yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apatah lagi, bangunan itu melalui proses yang panjang.

"Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, saya bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko mebersihkan rumah mereka," tegasnya. (BY)

Padang, Lintasmedianews.com

Kapolda Sumatera Barat wujudkan kepedulian melalui bantuan sembako untuk para jurnalis yang terdampak banjir setelah musibah melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Bantuan dari Kapolda tersebut secara resmi dilepas oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya S S M Tr A P didampingi Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol H M Reza Chairul Akbar Sidiq S H S I K M H yang mewakili Kapolda dalam prosesi pelepasan di lokasi tersebut,Selasa(9/12).

Pelepasan bantuan berlangsung dalam suasana sederhana tetapi sarat makna, menjadi simbol perhatian pimpinan Polda Sumbar kepada insan pers yang selama ini berada di garis depan peliputan bencana, namun pada saat yang sama juga ikut merasakan langsung dampak musibah banjir.

Kabid Humas dan Dirlantas hadir sebagai perwakilan resmi Kapolda Sumbar dalam prosesi pelepasan tersebut, menegaskan bahwa seluruh bantuan sembako yang disalurkan merupakan titipan langsung Kapolda untuk para jurnalis terdampak banjir di berbagai wilayah di Kota Padang.

Dalam keterangannya mewakili Kapolda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya menekankan bahwa jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga arus informasi yang menenangkan masyarakat di tengah situasi darurat kebencanaan.

“Bapak Kapolda menitipkan bantuan ini untuk rekan rekan jurnalis yang terdampak banjir. Ini adalah bentuk empati dan perhatian beliau kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra penting Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya saat pelepasan bantuan.

Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol H M Reza Chairul Akbar Sidiq menambahkan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pelepasan dan pengaturan awal distribusi berjalan dengan tertib dan aman, sehingga tim pengantar bantuan dapat bergerak dengan lancar di lapangan.

Usai dilepas di SPBP Alai, tim pengantar bantuan sembako bergerak menuju berbagai titik di Kota Padang dan sekitarnya untuk mengantarkan langsung bantuan ke rumah para jurnalis terdampak banjir dengan pola door to door.

Sebanyak 52 jurnalis dari berbagai media tercatat sebagai penerima bantuan sembako dari Kapolda Sumbar. Sebagian di antaranya saat ini harus tinggal sementara di rumah orang tua ataupun kerabat karena rumah mereka mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.

Kabid Humas Polda Sumbar menyampaikan bahwa Kapolda berharap bantuan sembako ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi para jurnalis dan keluarga mereka, sekaligus menjadi penguat moral di tengah situasi pascabencana yang belum sepenuhnya pulih.

Perhatian Kapolda Sumbar terhadap jurnalis terdampak banjir ini menjadi cerminan bahwa di balik tugas besar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga hadir dengan wajah kemanusiaan yang nyata dan menyentuh, mempererat ikatan emosional antara Polri dan insan pers di Sumatera Barat.