Pasbar Lintas Media News Com.

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit PT.Agrowiratama yang berada di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terus berkontribusi untuk melakukan langkah - langkah atau program yang dinilai mampu memberikan manfaat baik bagi lingkungan Perusahaan maupun lingkungan Sosial masyarakat sekitar perusahaan dan Pasaman Barat umumnya.

PT.Agrowiratama dengan program andalan rutin setiap tahun ,yaitu Reward Masyarakat Bebas Api (MBA) kepada Nagari Salingka Muaro yang dianggap telah berkontribusi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kenagariannya yang berloksi di Kecamatan Sungai Aur.

Manager Humas Lelo Ritonga didampingi Asisten Humas Raja Rachmad menuturkan perusahaan PT. Agrowiratama Pasbar berdasarkan intruksi management perusahaan Bapak Sijon melakukan sejumlah program .

Untuk membantu pencapaian program pemerintah,itu "Kami dari perusahaan terus ambil bagian, bagaimana program peduli lingkungan dengan menjaga kondusifitas ,agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan sekaligus sebagai komitmen PT Agrowiratama untuk  menjaga iklim usaha berkelanjutan sesuai dengan Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Sertifikasi RSPO dan ISPO yang dimiliki perusahaaan".

"Disamping Bantuan Sarana dan Prasrana Ke Nagari Salingka Muaro bantuan  CSR lainnya , seperti Bantuan Alat Mobiler Sarana dan Prasrana untuk menunjang kegiatan di kejorongan Sungai Aur telah diberikan oleh PT.Agrowiratama dalam rangka kepedulian perusahaan terhadap masyarakat  sekitar lingkungan perusahaan, sekaligus sebagai wujud nyata hadirnya perusahaan terhadap lingkungan sekitar" tambah Lelo Ritonga.

Setidaknya bantuan yang diberikan berjumlah 35.000.000 dengan rincian  25.juta untuk Kenagarian Salingka Muaro berupa Tenda , Laptop, Loudspeker Portable,Genset, Mesin Potong Rumput, Mesin Sinso , 2 Buah kipas angin, 4 buah Tempat sampah serta alat-alat kegiatan lapangan yang diperlukan bilamana terjadi bencana. begitu juga bantuan CSR sejumlah 10 juta kepada Jorong Sungai Aur berupa: Loudspeker, Kipas Angin, Mesin Sinso, 3 buah Meja kantor, dan 20 Buah Kursi untuk menunjang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di kejorongan Sunngai Aur.

Bantuan CSR  Sarana Prasarana dan Mobiler ini 

diharapkan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan insya allah akan terus berlanjut, bantuan ini hendaknya menjadi hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.

Di tempat yang sama, P.J Wali Nagari Salingka Muaro Fahmi,S.Pd yang didampingi Hasrul Lubis dan M.Arkan Jorong Sungai Aur mengaku sangat bangga,memberikan apresiasi dan terima kasihnya kepada pihak perusahaan yang  mengalokasikan program - program pro rakyat ini tidak hanya peduli pada lingkungan ,namun bisa berbagi program CSR lainnya , PT.Agrowiratama perusahaan yang mencoba memberikan contoh yang baik kepada warga Pasbar , tidak hanya mencari keuntungan ,tapi  mampu berbagi kepada masyarakat lokal khususnya kenagarian Salingka Muaro dan kejorongan Sungai Aur umumnya dan Pasaman Barat kepada Media ini,Kamis 15/1 2026.

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” pada Rabu, 14 Januari 2026, bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Prof. Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Ia menilai bahwa persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Prof. Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si, menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Prof. Taufiqurokhman mengakui bahwa diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Diskusi ini menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespo

Jakarta, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, didampingi Sekda, Staff Ahli, Kepala Bappelitbang dan sejumlah kepala SKPD, temui Gubernur DKI Jakarta di ruang tamu Gubernur Balaikota DKI Jakarta, Selasa (13/01)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertemuan ini dilakukan untuk meminta dukungan Gubernur DKI Jakarta terhadap usulan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Hal ini mengingat peran penting kota ini dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk menjadi pusat PDRI dan kota kelahiran Proklamator Mohammad Hatta.

"Kota Bukittinggi memiliki catatan sejarah penting bagi NKRI, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI pada masa Agresi Militer Belanda II," ujar Ramlan.

Ramlan mengatakan, dari catatan sejarah tersebut, Kota Bukittinggi, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Bukittinggi dirasa layak mendapat pengakuan sebagai Daerah Khusus di Indonesia. Menurutnya, Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atas peran Kota Bukittinggi dalam mempertahankan NKRI itu, maka Pemerintah Kota Bukitinggi akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, agar Bukittinggi dapat menjadi Daerah Khusus di Indonesia.

"Untuk itu kami meminta Bapak Gubernur DKI Jakarta, dapat memberikan dukungan terhadap usulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus. Kami juga meminta dukungan dan bantuan Bapak Gubernur DKI Jakarta, agar bisa dipertemukan dengan Ibuk Megawati Soekarno Putri, untuk membahas dukungan daerah khusus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga telah menemui Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dimana, dukungan penuh juga datang dari Gubernur DI Yogyakarta, untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Ramlan juga meminta dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan menjadi pusat layanan bagi daerah penyangga, Bukittinggi menjalankan fungsi respons darurat lintas wilayah, termasuk pemadam kebakaran, penyelamatan, hingga bencana.

"Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemadam kebakaran, lingkungan hidup dan perhubungan, Pemko mengusulkan hibah berupa kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah dan motor operasional. Semoga permohonan hibah ini, dapat diterima oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut hangat kuniungan Wali Kota Bukittinggi dan rombongan, sekaligus bercerita tentang sejarahnya sering ke Bukittinggi. Pramono juga mendukung penuh rencana Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk menjadi Daerah Khusus, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sejarah ketiga daerah ini, kental dan sarat dengan kota perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan untuk bertemu dengan mantan Presiden RI, Megawati, juga dipenuhi oleh Gubernur DKI, Pramono Anung.

Gubernur DKI Jakarta, juga bersedia memberikan dukungan hibah sarana prasarana untuk menyelenggarakan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan lingkungan hidup dan urusan perhubungan kepada Pemko Bukittinggi. Upaya Wako Ramlan disambut positif, sehingga Bukittinggi akan menjadi salah satu daerah prioritas, untuk menerima hibah di tahun 2026 ini. *

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatra Barat tandatangani kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama tentang layanan keimigrasian di Mall Pelaysnan Oublik (MPP). Penandatanganan ini berlangsung di ruang tamu Kantor Wali Kota, Senin (12/01)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, kerja sama ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan paspor. Dengan adanya layanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP), masyarakat akan lebih mudah mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh.

"Atas nama Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dan berharap kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen keimigrasian," ungkapnya.

Wako menambahkan, tujuan layanan ini agar masyarakat lebih mudah, cepat dan dekat dalam mengurus paspor. Di MPP sudah tersedia 20 jenis pelayanan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat. 

"Jadi setiap hari Rabu, mulai tanggal 14 Januari 2026, masyarakat sudah bisa membuat dan menjemput paspor di Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi," ungkap Wako.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Nurudin,  menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Bukittinggi dalam menghadirkan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian.

“Intinya bagaimana pelayanan imigrasi bisa lebih mudah, terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, layanan akan dibuka setiap hari Rabu dengan kuota 25 pemohon. Satu bulan ke depan akan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian pelayanan,” jelasnya.

Untuk pengajuan paspor baru, pemohon wajib membawa dokumen asli dan fotokopi seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah atau Buku Nikah. Sementara untuk pergantian paspor cukup membawa KTP dan paspor lama. Adapun paspor anak memerlukan dokumen tambahan berupa KTP orang tua, KK, Akta Lahir Anak dan Buku Nikah Orang Tua. *

Pasbar, Lintasmedinews.com

 Indra Saputra, warga Gang Pokat, Air Bayang, Jorong Koto Pinang, Nagari Koto Gunung, Kecamatan Lembah Melintang, terima bantuan ,dari Bupati Pasbar Yulianto yang didampingi Randi Hendriawan ,Senin (12/1).

Bantuan yang diserahkan berupa sembako, selimut, kasur, makanan siap saji, biskuit, serta kebutuhan dasar lainnya dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa. Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dan tokoh setempat yang telah bergotong royong membantu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mengucapkan terima kasih kepada warga dan tokoh masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan kebersamaan saat saudara kita tertimpa musibah, katanya.

Bupati pun mengimbau masyarakat Pasaman Barat ,agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik. informasi awal, kebakaran tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa instalasi listrik di rumah. Pastikan peralatan listrik dan kompor dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tegasnya..

Selain itu, Bupati Yulianto turut mengingatkan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar aliran sungai, agar lebih memperhatikan keselamatan anak-anak saat beraktivitas di sungai.

“Sudah lebih dari satu pekan salah seorang anak kita belum ditemukan. Mari kita doakan bersama ,agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,

Ia menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memantau kondisi anak-anak serta memperhatikan situasi dan debit air sungai, terutama saat cuaca tidak menentu.

“Kita tidak mengetahui hikmah di balik setiap musibah, namun mari kita terus berdoa agar Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran, dan perlindungan kepada kita semua pungkasnya.

Kabupaten Solok, Lintasmedianews.com

Mendukung aktifitas belajar mengajar di daerah terdampak bencana, PMI berikan edukasi  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk siswa-siswi SD Negeri 08 Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

Di dalam Kelas, Tim Promosi Kesehatan PMI mengajak seluruh siswa-siswi untuk mempraktikkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar serta menanamkan semangat untuk senantiasa menerapkan perilaku hidup Bersih dan sehat baik di rumah, sekolah maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal. Sebanyak 87 orang murid ikut dalam giat tersebut.

Anggi, Koordinator Tim Promosi Kesehatan PMI mengatakan kegiatan promosi kesehatan ini merupakan bagian dari upaya promosi kesehatan pasca bencana yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta meminimalkan risiko penyebaran penyakit yang dapat muncul setelah terjadinya bencana.

"Kita coba menyampaikan edukasi ini secara interaktif agar mudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar" Ucap Anggi. 

Sepsi Haryanti, salah satu Guru yang mendampingi kegiatan hari ini, menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat mendukung giat yang dilakukan PMI di sekolah nya. "Edukasinya menarik, Anak-anak terlihat sangat antusias untuk mengikuti instruksi yang diberikan Tim PMI. Kami pun juga bisa sekalian mempelajarinya." Ujar Sepsi. 

Melalui kegiatan tersebut, Sepsi berharap siswa-siswi kedepannya bisa lebih peduli dengan kebersihan diri, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Tidak hanya di Sekolah, Tim Promkes PMI juga menggelar layanan promosi kesehatan secara _door to door_ atau kunjungan ke rumah. Tim mengunjungi setiap rumah warga yang berada di sekitar sekolah untuk memberikan dukungan perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh anggota keluarga.

Ria (45) salah satu warga yang dikunjungi mengeluhkan gatal-gatal  pasca Banjir Bandang di daerahnya. "Kadang kulitnya gatal, terus batuk pilek juga akhir-akhir ini," Tutur Ria. 

Ia juga menambahkan saat ini warga masih kesulitan Air Bersih. " Sementara kita ambil air di musholla terdekat." Tambahnya.

Terkait kunjungan Tim PMI ke rumahnya, Ria merasa sangat terbantu PMI telah mengingatkan kembali kepada keluarganya untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. "Kadang kita memang suka acuh hal hal kecil di sekitaran yang bisa jadi sumber penyakit untuk kita disini" Tutup Ria