Wagub Nasrul Abit : Revitalisasi Pasar Koto Baru, Altenatif Mengurai Kemacetan

Kebakaran yang terjadi pada minggu malam (25/3) sekitar pukul 19.15 WIB tersebut menghanguskan 6 buah ruko dan satu rumah dikawasan pasar Koto Baru. Ditaksir kerugian materi yang disebabkan oleh kebakaran tersebut mencapai 1.5 miliar.

Lintas Tanahdatar - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit tinjau lahan untuk revitalisasi pasar Koto Baru sekaligus berikan bantuan kepada 6 orang kepala keluarga korban kebakaran, Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto,  Kabupaten Tanah,  Selasa(27/3).

Kebakaran yang terjadi pada minggu malam (25/3) sekitar pukul 19.15 WIB tersebut menghanguskan 6 buah ruko dan satu rumah dikawasan pasar Koto Baru. Ditaksir kerugian materi yang disebabkan oleh kebakaran tersebut mencapai 1.5 miliar.

Pemerintah Provinsi melalui Baznas membantu uang sebesar Rp. 5 juta untuk setiap Kartu Keluarga (KK), dari BNPB 4 buah tenda setiap KK, dan dan peralatan rumah tangga.

Wagub berharap kepada para korban agar tabah menghadapi musibah tersebut dan mulai membangun lagi usahanya.

Selanjutnya, Dalam kunjungan tersebut Nasrul Abit mengungkapkan rencana yang akan dilakukan pemerintah terkait revitalisasi pasar Koto Baru.

"Ada 2 rencana pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di pasar Koto Baru, yang pertama pasar akan ditarik kebelakang dilahan seluas 2 hektar, yang kedua pembangunan jalan arternatif agar jalan Koto baru tidak macet lagi" ungkap Nasrul Abit

Dalam kesempatan tersebut Wagub meminta kepada semua SKPD di Pemprov maupun Pemda Tanah Datar serta pihak-pihak yang terlibat agar segera menyiapkan dokumen terkait revitalisasi pasar tersebut.

"Kita minta dokumennya segera disiapkan, karena ini akan kita ekspose dan laporkan kepada Menko Kemaritiman serta Kementerian Perhubungan, dan jika perlu kita sampaikan juga kepada Pak Wapres atau Bapak Presiden sendiri "  ujar Wagub Nasrul Abit

Saat diwawancarai awak media Nasrul Abit Mengatakan bahwa Pemprov Sumbar akan menyiapkan  dana sebesar 10 miliar, sedangkan masalah pembebasan tanah merupakan tanggung jawab dari pemda  Kabupaten Tanah Datar.

Pemda Tanah Datar diharapkan segera dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan tanah tahun ini, tahun depan kita lansung pindahkan pasarnya kebelakang, kata Nasrul Abit

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan terkait Konsep pembangunan pasar yang akan di revitalisasi

Kita minta perencanaan master plannya tertata dengan baik, parkirnya dimana, tempat bongkar barangnya dimana, tempat jualan yang basah dengan yang kering harus terpisah, artinya konsep pasarnya harus jelas dan modern serta juga memperhatikan pembangunan berbasis lingkungan.

Pasar Koto Baru nanti menjadi sebuah pasar tradisional yang bergaya modern, yang tidak lagi membuat macet jalan Koto Baru seperti saat ini, harap Nasrul Abit. (tf).

Ketum PPWI Wilson Angkat Bicara atas Lecehkan Pers oleh Oknum PNS Tanah Datar

Ketua Umum PPWI amat menyesalkan dan prihatin atas fenomena masih banyaknya oknum pegawai pemerintah, yang pakaian seragam dan kehidupan anak-istrinya dibiayai oleh rakyat, bersikap dan perpola-laku arogan.

Lintas Tanahdatar - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA angkat bicara terkait masalah dugaan sikap arogan dan pelecehan terhadap wartawan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial “MD” yang bertugas di Instansi Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP-Naker) Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini.

Ketua Umum PPWI amat menyesalkan dan prihatin atas fenomena masih banyaknya oknum pegawai pemerintah, yang pakaian seragam dan kehidupan anak-istrinya dibiayai oleh rakyat, bersikap dan perpola-laku arogan.

"Sangat tidak pantas bagi orang yang isi perutnya dibiayai masyarakat berlaku tidak sopan, bahkan melecehkan warga yang membiayai hidupnya,” katanya.

Ditegaskan, terhadap oknum PNS pelaku pelecehan terhadap wartawan dan masyarakat agar diberi pembinaan oleh atasannya. "Pimpinan yang bersangkutan harus memberikan teguran, pembinaan mental dan etika, serta penegakkan disiplin pegawai negeri sipil yang notabene adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.

Diharapkan kepada polisi, lanjut Wilson, yang menerima pengaduan wartawan atas perbuatan tidak menyenangkan dari oknum PNS tersebut untuk memproses kasusnya. "Saya mendesak agar polisi bekerja secara profesional menangani masalah ini," harapnya.

Wilson yang juga alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 juga menyampaikan kepada aparat keamanan, terutama aparat Kepolisian, agar senantiasa memberi bantuan perlindungan kepada para wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan atau investigasi.

“Jika ada laporan dari rekan wartawan atas perilaku menyimpang dari oknum warga maupun oknum PNS di lokasi peliputan, semestinya segera ditindaklanjuti. Bantu semua pihak mencari solusi damai dengan cara memediasi kedua belah pihak,” sebutnya.

Ditambahkan, jika tidak dapat dicapai kesepakatan damai antara mereka, lakukan tindakan penegakan hukum bagi semua pihak yang dinilai melakukan pelanggaran hukum, harus diproses lebih lanjut ke penegakkan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Upayakan memediasi para pihak yang berperkara, jika tidak dicapai kata damai, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ucap Ketua Umum PPWI kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Minggu malam (25/03/2018) saat dimintai tanggapannya atas persoalan sikap arogansi dan pelecehan yang terjadi terhadap Wartawan di Ranah Minang baru-baru ini. (apl/rd)

Terkait Pertambangan, Gubernur: Pengawasan Diperketat, Petugas Jangan Bermain

Lintas Tanahdatar - Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi dipimpin Gubernur Irwan Prayitno di Hotel Emersia Batusangkar, Selasa (13/3/2018).

Dalam Rakor yang juga diikuti Wakil Gubernur Nasrul Abit, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gubernur menekankan agar meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan pertambangan guna mengantisipasi kerusakan lingkungan. Termasuk tambang mineral dan galian C yang dalam beberapa tahun terakhir pelakunya kerap kucing-kucingan dengan petugas karena aktifitasnya ilegal.

"Pertambangan harus diawasi dan perketat izinnya. Itu juga tugas Bupati Walikota, karena tidak mungkin diserahkan saja ke provinsi," kata Gubernur.

Irwan Prayitno juga mengingatkan agar petugas tidak ikut bermain apalagi turut membekingi penambangan ilegal. Bila itu terjadi pihaknya tidak segan menindak. Jika pembeking atau pihak yang bermain dari pihak kepolisian atau TNI akan dilaporkan kepada wewenang di atasnya.

"Jika petugas bermain dan ikut membekingi, saya tidak segan menindak," ujarnya.

Selain itu, tema dari rakor ini juga terkait penuntasan tapal batas wilayah, baik antar nagari maupun antar kabupaten/kota. Sampai saat ini masih banyak titik-titik tapal batas yang belum terselesaikan.

"Untuk penyelesaian tapal batas agar segera dituntaskan. Ini tanggung jawab, mulai dari Lurah, Walinagari, Camat sampai Bupati dan Walikota," kata dia.

Adapun rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah perdana dilaksanakan diluar Padang dan Bukittinggi. Rakor juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota. 

Dari rakor ini pula lahir "Deklarasi Batusangkar" terkait tertib lalu lintas serta deklarasi antisara dan hoax. Diadakan komitmen kesepakatan antara Forkopimda dengan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Dengan deklarasi ini kita wujudkan tertib lalu lintas dan masyarakat agar mendukung kampanye antisara dan hoax," tukuknya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis hadir bersama Asisten I Vidal Triza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Al Amin, Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, Kepala Bagian Peeekonomian Edi Darma serta Kasubag Publikasi Bagian Humas.

Pjs Wako menyebut dari kenyataan yang ada penataan lingkungan hidup di Kota Padang sudah terkelola dengan baik. Hutan yang ada terpelihara dari kerusakan, sedangkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah terbanyak di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017, Padang kembali meraih penghargaan Adipura.

"Penataan lingkungan hidup di Kota Padang cukup baik itu dinilai banyak sekolah adiwiyata, piala adipura dan pemeliharaan hutan dan penambahan taman kota serta pengawasan dan memperketat izin penambangan ," ungkap Alwis.(th)