Lubuk Alung, Lintasmedianews.com

Usai pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang)di selenggarakan pada Minggu (13/07) yang lalu. 

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggelar acara sehari guna membahas Kenetralitasan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia, yang akan berlangsung pada bulan November mendatangi, 

Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dilaporkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Baiq Nila Ulfaini, S, Sos, MPA. 

Ada beberapa landasan hukum yang mengikuti aspek tersebut diantarannya, uu -  no 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubenur dan wakil Gubernur, Uu no 20 tahun 2023 tentang ASN maka dari itu di pandang perlu kita melaksanakan giat ini ungkap  Baiq Nila Ulfani 

Kegiatan ini mengutus 4 orang  perwakilan  panwascan dari 17 kecamatan yang ada si Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah peserta sebanyak 68 orang utusan, ditambah dengan stah dan Adm bawaslu. 

Dalam kegiatan tersebut tampak para undangan, Sekretaris Daerah diwakili oleh Asisten III Fakhriyati, Maizar S, Sos. MM. Kepala BKPSDM, dan para segenap tamu undangan yang hadir saat itu. 

Di kesempatan itu Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman H. Azuar Mardin SE, sekaligus membuka acara tersebut,  menjelaskan, perlu kita simak, bahwa dalam Pikada perlu memandang keterkaitan ASN yang ikut bepihak kepala paslon Kepala Daerah itu sangat berisiko untuk ASN yang bersangkutan. 

Melalui kegiatan ini seluruh panitia pengawas tingkat kecamatan dapat memahami aturan sesuai dengan apa yang kita harapkan agar ASN dapat diajak dalam pengawasan partisipasif, karena ASN merupakan influencer di lingkungan nya. Tidak terlepas dari itu peran aktif mereka dalam pilkada sangat kita pintannya. 

Selanjutnya Azuar Mardin juga mengharapkan agar para anggota panwascam bisa berbaur dengan lingkungan tempat kita bertugas, seperti tokoh-tokoh masyarakat, perangkat Nagari, perangkat kecamatan dan masyarakat sekitarnya ungkapnya. 

Mewakili Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Asisten III Fakhriyati memaparkan bahwa sebanyak 7000 ASN di Pemkab Padang Pariaman dan ditambah dengan ASN Kota dan Kabupaten lain yang berdomisili di Padang Pariaman, itu jumlah yang banyak untuk dipantau pergerakannya, netral atau tidak nya ASN tersebut terlihat dalam segala perbuatannya. 

Kami berharap kepada Bawaslu agar bisa saling bekerja sama dalam mengawasi sikap ASN ini pintanya

Apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa Pemkab Padang Pariaman selalu mensosialisasikan netralitas ini, baik secara lisan maupun bentuk tertulis untuk seluruh jajaran, kita mengharapkan keberlangsungan Pilkada terlaksana dengan aman dan tertip, ini adalah tugas bersama Bawaslu, pemkab serta ikutnya peran aktifnya masyarakat dalam menyukseskan pilkada tersebut pintanya

Sesuai dengan apa yang disampaikan Koordinator Devisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Indra Gunawan selaku pemateri, memaparkan potensi pelanggaran kode etik ASN akan mungkin terjadi masa proses pilkada di tahun 2024 serta adanya aturan yang mengikat. 

Sangsi dapat diberikan apa bila ASN tidak dapat menjaga netralitas, dan terbukti tidak mengindahkan aturan, bisa sampai dengan sangsi disiplin, pemberhentian secara tidak hormat pun bisa di jatuhkan kepada mereka terangnya. (Len)

PADANG PARIAMAN, Lintasmedianews.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman menggelar peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bertempat di Aula IKK kantor Bupati Padang Pariaman Parit Malintang beberpa hari yang lalu

Dalam kegiatan acara  tersebut turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kapolres Padang Pariaman, Kapolres Pariaman Dandim 0308 Pariaman, KPU Provinsi Sumbar, Ketua Bawaslu ,Parpol Se- Padang Pariaman, serta Camat Se- Padang Pariaman, Ketua PPK dan PPS Se- Kabupaten Padang Pariaman dan terlihat adir rombongan dari KPU kabupaten pasaman.

Dalam pertemuan itu Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman Zainal Abidin menyampaikan bahwa  tahapan pemilihan kepala daerah sudah dimulai pada 26 Januari 2024 lalu.

Maka Peluncuran tahapan pilkada ini, bagian mensosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada tahun 2024 ini.

Bahwasanya KPU, telah diberikan dana hibah oleh Bupati Padang Pariaman sebesar Rp. 28 miliar.

“Saat ini pantarlih mencocokan data pemilih, diharapkan masyarakat proaktif dalam kegiatan coklit pemilih nantinya,” ungkap Zainal Abidin.

Puncak pemilihan pilkada nantinya di adakan  pada tanggal 27 November 2024 dan Untuk pemilihan PSU (pemungutan suara ulanng)  DPD Sumatera Barat, nantinya akan dilaksanakan tanggal 13 Juli 2024 untuk pemungutan suara ulang.

“Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Padang Pariaman yang telah mensuksekan pemilu pilpres,” ujarnya.

Lanjut Dalam sambutan Bupati Suhatri Bur mengatakan, pesta demokrasi berjalan dengan sukses dan sesuai harapan kita.

“Untuk itu, kita berharap semua jajaran stekholder selalu berkoordinasi dalam pemilihan dalam pemilu badunsanak,” terangnya.

Pemerintahan secara nasional menyelenggarakan pemilu dengan lancar sesuai tahapan-tahapan KPU dalam pemilihan kepala daerah.

Kemudian, ditetapkan 27 September 2024 adalah masa kampanye, maka kita harus menjaga keamanan dan ketertiban dalam pilkada nantinya.

Diharapkan kepada penyelenggara KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

KPU RI telah menetapkan untuk pemilihan suara ulang, maka untuk itu, harus dilaksanakan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bagi seluruh penyelenggara, baik KPU, Bawaslu, PPK dan PPS serta dari kepolisian untuk kelancaran pilkada 2024.(len)

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman terkait perpanjangan masa jabatan 56 wali nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Penyerahan SK tersebut dilakukan di Hall IKK Kawasan Paritmalintang pada Senin, (03/06), serta turut disaksikan oleh segenap unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, BAMUS, dan LPM se-Kabupaten Padang Pariaman.

Diketahui, dari 103 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, periodesasi masa jabatan terbagi 2 (dua) jenis, yakni sebanyak 74 wali nagari periode 2018-2024 dan 29 Wali nagari dengan periodesasi masa jabatan 2021-2027 (masa jabatan 6 tahun).

Dari 74 wali nagari periode 2018-2024, 56 wali nagari yang diperpanjang masa jabatannya hari ini merupakan yang telah habis masa jabatannya. Sementara 18 wali nagari lainnya sudah berhenti dengan berbagai sebab dan alasan sehingga digantikan oleh Plt. yang ditunjuk oleh Bupati Suhatri Bur.

Usai menyerahkan SK Perpanjangan masa jabatan, Sekda Rudy R. Rilis mengungkapkan, dengan adanya perpanjangan masa jabatan Wali Nagari maka diharapkan dapat memanfaatkannya dengan baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan menuntaskan janji-janji atau visi-misi pada waktu pemilihan Wali Nagari.

“Marilah kita bekerja sungguh-sungguh, ikhlas dan mengabdikan diri demi kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nagari serta mendukung Bupati Padang Pariaman dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya yaitu “Padang Pariaman CERMAT,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hendri Satria dalam laporannya menyampaikan, penyerahan SK perpanjangan Jabatan Wali Nagari ini sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan pimpinan pemerintahan nagari setelah berakhirnya periodesasi jabatan wali nagari tahun 2018-2024, menjadi 2018-2026. Artinya diperpanjang 2 (dua) tahun,” sautnya. (*/len)

Batang Anai, Lintas Media News

Setelah selesainya Pilres (Penilihan Presiden) dan Pilek (Pemilihan Legis Latif) masa bakti Tahun 2024-2029 yang akan datang. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman  kembali mengukuh 51 (lima puluh satu) orang anggota Pengawascam (Panwascam) se Kabupaten Padang Pariaman. 

Yang dilaporkan oleh Sekretaris Bawaslu Padang Pariaman, Baiq Nila Ulfaini, berdasarkan Keputusan no 035/HKP 01-01/A.FB.05-05_Tahun 2024 tentang susunan anggota Panwascam, apa bila ada kekeliruan di kemudian hari, akan di adakan pembetulan seperlunya, di tetapkan di Pauh Kambar, ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu, dan sembari memanggil nama-nama yang akan dilantik. 

Ketua Bawaslu Kabupten Padang Pariaman H. Azuwar Mardin, SE. Melantik secara lansung juga turut disaksikan lansung oleh Sekretaris Daerah Rudi Repenaldi Rilis S, STP.,MM. Dan segenap Prokopimda hadir pada saat itu (25/05)Tahun 2024 di Grand Buana Lestari Hotel di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. 

Di kesempatan tersebut, H, Azuwar Mardin menyampaikan bahwa Pilkada yang akan berlangsung pada bulan Noveber nanti hanya pemilihan Wali Kota, Bupati, dan Gubenur, yang peserta atau kandidatnya paling banyak hanya tetdiri Lima atauTiga pasang paling banyak ungkapnya. 

Hal ini berbeda dengan Pilpres yang baru usai beberapa bulan yang lalu, yang mana waktu PilPres kita dihadapkan ke banyak peserta, seperti pemilihan Anggota Legislatif, mulai dari Kabupaten, Kota, Provinsi, dan selanjutnya sampai ke Daerah Pusat. 

Nanun demikian kepada Bapak Ibuk yang baru saja di ambil sumpahnya, dalam melaksanakan tugas, harus menjalani komunikasi dengan stek older yang ada di Kecamatan masing-masing. 

Bagaimana mana melaksanakan pengawasan, berkordinasi dengan Bapak Camat, Wali Nagari, pihak terkait, jangan sampai pula pak camat bertanya ke Bawaslu, tentang identitas ketua panwascam di daerahnya. Nah itulah yang tak logis, jangan itu sampai terjadi. Jadi harapan kami kepada Bapak/Ibuk diharapkan menjalin silaturahmi dan miskomunikasi terjalin baik pinta Ketua. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Rudi Repenaldi Rilis, dalam sambutannya berharap, dalam pelaksanaan petugas Bawascam tidak banyak mengalami pengretrutan anggota baru, hanya ada 3(tiga) anggota baru, berkemungkinan ada anggota lama yang naik kelas. Mudah-mudahan tidak banyak terkendala dalam hal pekerjaan, sebab, orang-orang nya sudah matang dalam hal ini tambah nya. 

Terakhir Sekda memberi ucapan selamat bertugas kepada para anggota yang baru dilantik, jaga kondisi dan kesehatan agar bisa bekerja lebih maksimal pintanya. (*/Len)

Parit Malintang Lintasmedianews.com

Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang Pariaman yang digelar di Hall IKK Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Pada minggu (28/April/2023). Telah menetapkan Rudy Repenaldi Rilis sebagai Ketua KONI Padang Pariaman periode 2024-2028.

Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum, Rudy menyampaikan ucapan terimakasih kepada peserta musyawarah atas kepercayaan yang diberikan secara aklamasi, semoga doa dan usaha kita selalu dimudahkan dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Selanjutnya rudy menyampaikan bahwa dia tidak akan sanggup memajukan prestasi olah raga sendiri. Dia butuh orang orang yang bersedia mewakafkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan olahraga.

“Sekali lagi Saya katakan secara tegas, Saya butuh mereka, mereka yg bersedia mewakafkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan olah raga.” Sebut Rudy menegaskan

Selanjutnya Dirinya berharap dukungan semua pihak terutama insan insan dan pelaku olahraga untuk terus bersama memajukan olah raga di Padang Pariaman”

Tentunya mohon dukungan dan doa agar tanggung jawab ini dapat dilaksanakan secara bersama dibawah naungan bendera KONI Kab. Padang Pariaman.” sebutnya penuh harap.

Rudy terpilih secara aklamasi sebagai Ketum KONI Padang Pariaman Periode 2024-2028. Pada agenda Sidang Musorkab yang dipimpin langsung oleh Zahirman (Ketum Pengcab Taekwondo) Padang Pariaman.

Zahirman menyebutkan bahwa musyawarah menetapkan Rudy sebagai Ketua Umum terpilih setelah melewati proses dan tahapan yang dilalui.

“Setelah musyawarah membuka pendaftaran calon ketua ternyata forum mengusulkan hanya 1 orang calon yang mendaftar dan memenuhi syarat sehingga Rudy terpilih secara aklamasi” Kata zahirman .

(*/len)

Padang Pariaman-Lintas Media News.com

Sedih, sakit, terluka dan berakhir kecewa serta air mata yang diberikan anak-anak yang dada dan hatinya tidak tertuntunan agama dan akhlaq, semua perbuatan adalah kedua orang tua dan keluarga yang menanggung akibat malunya. 

Apa boleh buat nasi telah menjadi bubur, kini ketiga anak muda itu telah berada di balik jeruji besi, dalam masalah tindak pidana Asusila,  Hal ini disampaikan melalui acara Jumpa Pres  oleh AKPB Ahmad Faisol Amir, SIK.SH.Kapolres Kabupaten Padang Pariaman berlangsung pada Rabu (24/04) 2024),

Dimana telah terjadi tindakan asusila 4 orang laki-laki dan satu orang menghilang, mereka   telah memperkosa seorang gadis (SGS) yang terlebih dahulu memberi dan memaksa minun miras jenis tuak. Tak berapa lama, korban letih dan tak bedaya disitulah aksi bejad mereka mulai dimainkan, 

Tindaka asusila tersebut terjadi pada minggu minggu 21 April 2024 yang berlokasi di Asam Pulau, Korong Sikayan Paku, Nagari Anduring. Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. 

Tiga tersangka, atas nama Sdr Radit, Sdr Fajar, Sdr Rendi alias Eper, awalnya SGS berdua dengan temannya SZ, dan SZ dipaksa keluar, sadisnya perbuatan mereka, ada yang memegang tangan dan ada yang memegang kaki, dan satu orang lain mulai mengerayangi tubuh dan memperkosa gadis SGS secara bergantian sampai dua kali seorang. 

Dari ulah perbuatan bejatnya itu mengaju kepada undang-undang RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman "Mati atau terpidana penjara seumur hidup" atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun di tambah 1/3 dari ancaman pidana ungkap Kapolres, 

Pada hari yang sama Kapolres mengungukap 2 (dua) orang pekaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu mereka berinisial SA dan DAN kedua tinggal di Teluk Nibung Sunur Barat, mereka di ringkus polisi sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disebuah warung di teluk nibung. Satresnarkoba Padang Pariaman langsung mengamankan kedua tersangka dan di bawa ke Polres Padang Pariaman, 

Dan atas perbuatan mereka di kenakan pasal 114 ayat 1pasl 112 ayat 1, undang-undang RI no 35 tahun 2009,dengan ancaman pidana seumur hidup, singkatnya 5 (lima) tahun,  dan paling lama 20 tahun, Dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dan paling banyak 10.000.000.000,(sepuluh miliyar) terang Kapolres. (Len)

Padang Pariaman-Lintas Media News.com

Sedih, sakit, terluka dan berakhir kecewa serta air mata yang diberikan anak-anak yang dada dan hatinya tidak tertuntunan agama dan akhlaq, semua perbuatan adalah kedua orang tua dan keluarga yang menanggung akibat malunya. 

Apa boleh buat nasi telah menjadi bubur, kini ketiga anak muda itu telah berada di balik jeruji besi, dalam masalah tindak pidana Asusila, 

 Hal ini disampaikan melalui acara Jumpa Pres  oleh AKPB Ahmad Faisol Amir, SIK.SH.Kapolres Kabupaten Padang Pariaman berlangsung pada Rabu (24/04) 2024),

Dimana telah terjadi tindakan asusila 4 orang laki-laki dan satu orang menghilang, mereka   telah memperkosa seorang gadis (SGS) yang terlebih dahulu memberi dan memaksa minun miras jenis tuak. Tak berapa lama, korban letih dan tak bedaya

disitulah aksi bejad mereka mulai dimainkan, 

Tindaka asusila tersebut terjadi pada minggu minggu 21 April 2024 yang berlokasi di Asam Pulau, Korong Sikayan Paku, Nagari Anduring. Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. 

Tiga tersangka, atas nama Sdr Radit, Sdr Fajar, Sdr Rendi alias Eper, awalnya SGS berdua dengan temannya SZ, dan SZ dipaksa keluar, sadisnya perbuatan mereka, ada yang memegang tangan dan ada yang memegang kaki, dan satu orang lain mulai mengerayangi tubuh dan memperkosa gadis SGS secara bergantian sampai dua kali seorang. 

Dari ulah perbuatan bejatnya itu mengaju kepada undang-undang RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman "Mati atau terpidana penjara seumur hidup" atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun di tambah 1/3 dari ancaman pidana ungkap Kapolres, 

Pada hari yang sama Kapolres mengungukap 2 (dua) orang pekaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu mereka berinisial SA dan DAN kedua tinggal di Teluk Nibung Sunur Barat, mereka di ringkus polisi sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disebuah warung di teluk nibung. Satresnarkoba Padang Pariaman langsung mengamankan kedua tersangka dan di bawa ke Polres Padang Pariaman, 

Dan atas perbuatan mereka di kenakan pasal 114 ayat 1pasl 112 ayat 1, undang-undang RI no 35 tahun 2009,dengan ancaman pidana seumur hidup, singkatnya 5 (lima) tahun,  dan paling lama 20 tahun, Dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dan paling banyak 10.000.000.000,(sepuluh miliyar) terang Kapolres. (Len)

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani dan diterima oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur bertempat di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, pada Senin (08/01).

Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, atas kerja sama dan sinerginya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam upaya mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Bersinergi dengan Ombudsman memberikan dampak positif serta solusi terhadap semua permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di semua instansi pemerintah daerah. Sehingga perbaikan kualitas pelayanan publik selaras dengan Standar Pelayanan Publik yang telah kita tetapkan dalam menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya. 

Dikesempatan yang sama, Gubernur Buya Mahyeldi juga mengungkapkan, mewujudkan pelayanan publik yang baik merupakan tugas Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya. Pasalnya, hal tersebut menunjukkan esensi pentingnya keberadaan pemerintah bagi masyarakt. Disamping itu, juga merupakan tujuan negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Maka ia berharap, dengan adanya kegiatan penilaian secara kontinyu tersebut, dapat menjadi bahan introspeksi sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus menerus melakukan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing. 

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengaku bangga atas diraihnya penghargaan tersebut. Ia dan jajarannya telah berkomitmen dalam kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan publik secara kontinyu untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman sejahtera dari berbagai lini.

"Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Suhatri Bur - Rahmang memiliki komitmen yang kuat dalam kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan publik. Berkat komitmen tersebut, kita diganjar penghargaan oleh Ombudsman dengan kategori kabupaten pada Penganugerahan Prediket Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tahun 2023," ungkapnya.

Selanjutnya, ia secara terus menerus mendorong para penyelenggara pelayanan publik di Padang Pariaman untuk senantiasa memperhatikan ketentuan terkait standar pelayanan sebagai wujud pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sehingga katanya, dapat mengedepankan dan mengutamakan pendekatan informal dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dari pada pendekatan formal yang birokratis.

"Semua Perangkat Daerah agar terus memberikan pelayanan yang maksimal sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tutup Suhatri Bur.

Disamping itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani melaporkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tujuan umum dari penilaian yang dilaksanakan secara berkala tersebut adalah demi perbaikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan terhadap adanya maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan. 

"Hal ini mencakup standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, layanan pengaduan, penilaian kinerja, visi dan misi, termasuk moto pelayanan," terangnya.

Pdg. Pariaman, Lintas Media News

Sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar lebih baik kedepannya harapannya agar semua OPD dapat terus melakukan Inovasi termasuk Dinas Pendidikan.

Pendidikan diharapkan bukan hanya sekedar menjadikan siswa/i menjadi pintar tapi tentu perlu pembinaan mental yang baik sesuai dengan falsafah yang kita yaitu ABS-BSK.

Vebi Deswanto SPd. M.M sebagai Kabid /pembina SMP di Dinas Kabupaten Padang Pariaman ketika ditemui diruangannya Selasa (14/6/2022) lalu menyampaikan saya disini masih baru pak yaitu sejak dilantik 13 Januari 2022 lalu jadi saya bersama staf dalam menjalankan tugas terus berpikir dan bekerja keras bersama agar Semua SMP dapat menjalan Administrasi sekolah yang mengacu mengacu kepada 8 standar pendidikan.

Pertama memperhatikan kepada Kedisiplinan Kepala Sekolah dan Guru dalam menjalankan tupoksi pendidikan. Dalam hak ini kita berharap kedispilinan di sekolah itu harus dimulai dari Kepala Sekolah dan Gurunya dan dapat menjadi contoh serta dapat diteladani oleh para siswa/i di lingkungannya.

Kedua kepada Kepala Sekolah dan Guru agar dapat  menjalankan Pengajar praktek dan sekolah penggerak. Dalam hal ini pihak sekolah diharapkan terus dapat berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan perbaikan sekolah.

Kemudian, dapat menggiatkan sekolah dalam rangka melaksanakan program sekolah dalam rangka Rahmah anak. Melakukan pendataan guru dan tenaga pendidik ( TU ), serta terus mendorong sekolah agar dapat  melaksanakan UKS.

 Lebih lanjut Vebi mengakui saat ini guru penggerak kita baru lulus satu orang dari 27 yang ikut yaitu dari SMP 3 Batang Anai.

Kita terus menjalin komunikasi yang baik dengan semua Kepala Sekolah dan guru dan cepat menanggapi jika ada masaalah disekolah tersebut. Kami bersama staf saat ini sedang menyusun program Sekolah Merdeka, tutur Vebi mengakhiri. (ND)

Jakarta, Lintas Media News

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) nobatkan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, sebagai Sahabat Pers Indonesia. Anugerah tersebut diserahkan oleh Ketua SMSI dalam acara sukuran atas raihan penghargaan dari MURI untuk SMSI, di The Jayakarta Hotel Jakarta, pada Rabu (23/3).

Ikut mendampingi Bupati dalam acara itu, Zahirman Kadis Kominfo, Mayzar Kepala BKPSDM, Anesa Satria Kabag Prokopim, Zulnadi Ketua SMSI Sumbar dan Idham Fadil Ketua SMSI Kabupaten dan Kota Pariaman.

Usai menerima anugerah, Bupati Suhatri Bur mengaku bangga dan berterima kasih. Atas penghargaan yang diberikan oleh SMSI sebagai Sahabat Pers Indonesia.

"Terima kasih kepada SMSI, yang telah mengapresiasi kami. Penghargaan Sahabat Pers Indonesia ini, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami," ujar Suhatri Bur.

Suhatri Bur berharap, penghargaan ini semakin memperkuat hubungan baik dengan insan Pers di masa depan.

"Ini tentu akan menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk terus mempertahankan hubungan baik dengan media dan insan Pers. Semoga hubungan yang telah terjalin ini, semakin baik di masa depan," harapnya.

Ketua SMSI Firdaus mengatakan, Suhatri Bur dinilai memiliki hubungan yang baik dengan insan pers. Tidak hanya selama menjabat Bupati, namun jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Padang Pariaman.

"Dari hasil pemantauan dan kajian kami, Bapak Suhatri Bur memenuhi kriteria dan layak meraih penghargaan sebagai Sahabat Pers Indonesia dari SMSI," ujar Firdaus.

Selain itu, Pemkab Padangpariaman juga dinilai telah membina hubungan baik dengan media online dengan melakukan kerjasama dengan 65 media online di Sumbar.

Sebelumnya, Ketua SMSI Pusat, Firdaus mengatakan. Sejak berdiri lima tahun lalu, 7 Maret 2017, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) telah mencapai titik-titik rencana strategis yang sangat mengesankan. Pencapaian itu dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). 

Piagam penghargaannya diserahkan langsung oleh pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, pada Jumat 18 Maret 2022 di Galeri MURI Jakarta di lantai LG Mall of Indonesia (MOI), Jakarta.

Penghargaan MURI yang diterima SMSI kali ini, menandai pencapaian strategis berupa besaran jumlah anggotanya per 31 Desember 2021. Dimana, encapai 1.761 pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di tanah air. 

Dikatakan, jumlah anggota sebesar itu dinilai tim MURI merupakan jumlah terbesar di dunia. Sehingga, pantas diberi penghargaan. Kini anggota SMSI berjumlah lebih besar lagi, sekitar 2000 pengusaha media siber. “Organisasi SMSI, tengah meluas jaringannya hingga tingkat Kota dan Kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” ulas Firdaus.

Sebelumnya, dua tahun lalu tepatnya tanggal 28 Februari 2020. SMSI juga telah dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini 'Mendambakan Keadilan Sosial'. "Hanya dalam waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggota, sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke" tutup Firdaus. (b/hms)

Ulakan Tapakih, Lintas Media News

Sebagai wujud kepedulian dan rasa badunsanak, Pemerintah Kota Pariaman serahkan bantuan kepada masyarakat Nagari di Kecamatan Ulakan Tapakih, yang terdampak banjir pada tanggal 17 Desember 2021 lalu.

Bantuan tersebut, diserahkan langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar kepada Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur di kantor Wali Nagari Korong Kampuang Aru Nagari Kampuang Gelapuang Kecamatan Ulakan Tapakih, pada Rabu (22/12) selanjutnya diserahkan kepada Camat dan diteruskan kepada Wali Nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Mulyadi, Asisten I Pemko Yaminurizal, MSi, M. Roem, SH. MM, Sekretaris DPRD Padang Pariaman Khairul Nizam, SPi. MSi. Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman Drs. Armeyn Rangkuti, MSi. Sekretaris Diskominfo Kota Pariaman Adi Junaidi, Sekretaris Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman Salmi, Kabid Limjasos Dinsos P3A Drs. Aprizondi, MM, Kabid Keluarga Berencana H. Raflis Efendi, SE.MM. Kabid SP Diskominfo Suhaili, SH. MH, Kabag Hukum Riki Zakaria, Camat Ulakan Tapakih Emri Nurman dan Wali Nagari se Kecamatan Ulakan Tapakih.

Dalam kesempatan itu, Wako Genius mengatakan. Bahwa bantuan ini merupakan sumbangan dan donasi dari ASN di lingkungan Pemko. Pariaman. Karena mereka merasa bagian dari masyarakat Kabupaten dan masih kuatnya rasa solidaritas terhadap dunsanak yang ditimpa musibah beberapa waktu lalu.

"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini, akan dapat membantu keluarga kita yang terdampak banjir di Kecamatan Ulakan Tapakih beberapa waktu lalu", ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan ini. Dia mengatakan, bahwa bukan jumlah bantuan yang dinilai. Tapi masih tingginya rasa solidaritas dan kepedulian ASN Kota Pariaman terhadap musibah yang diderita masyarakatnya.

"Ini merupakan wujud kepedulian dan rasa solidaritas badunsanak, yang diperlihatkan oleh ASN Kota Pariaman dalam bentuk bantuan beras. Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saya mengucapkan terima kasih, semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT", ujar Suhatri Bur mengakhiri pembicaraan.

Dikatakan Kabid Limjassos Aprizondi, jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 200 paket beras. Dengan masing-masingnya seberat 5 kg, yang berat seluruhnya 1 ton. (*/b/hms)

Sungai Sariak, Lintas Media News

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan peningkatan kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang ada di Desa Tangguh Bencana (Destana) se Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu (8/12) di Kantor BPBD Padang Pariaman, Nagari Limpato Sungai Sariak Kecamatan VII Koto.

Kegiatan ini, dibuka Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Budi Mulya, ST. M.Eng yang diwakili oleh Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Wirman, M.AP, mengatakan. Bahwa perlu dilakukan peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini. Sebab, keorganisasian yang sudah terbentuk perlu diberi kapasitas, sehingga akan mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

“Mengingat Padang Pariaman memiliki beberapa titik rawan bencana, perlu kesiap siagaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas F-PRB dan KSB ini menjadi hal yang penting. Sehingga jika terjadi bencana, kita sudah siap menghadapinya dan tidak langsung panik. Upaya ini juga dapat meminimalisir jumlah korban akibat terjadinya bencana itu sendiri,” ungkapnya.

Selaku Nara sumber dari lembaga kebencanaan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami), Tomy Susanto, ST mengatakan. Perlu kesiapsiagaan KSB dan F-PRB dalam menghadapi bencana. Mulai dari rencana strategis, sampai rencana aksi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah platform yang melibatkan multipihak, dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Forum PRB adalah platform lokal, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme atau komite koordinasi multi pemangku kepentingan yang dimiliki dan dipimpin secara lokal pada Kabupaten/Kota. Platform lokal bekerja untuk mengarusutamakan PRB dalam kebijakan, perencanaan dan program lokal sejalan dengan program pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa F-PRB memiliki beberapa fungsi. Yaitu sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam sektor pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan/Nagari. Kemudian, sebagai wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Kabupaten dan Nagari. Sebagai wadah monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten dan Nagari. Dan yang terakhir, sebagai wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

“Adapun pihak yang terlibat dalam F-PRB, yakninya Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha, LSM, Ormas, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Media Massa, Pemerhati bencana dan sektor terkait lainnya, dengan prinsip dasar kerelawanan, keterpaduan dan koordinasi", tutupnya .

Sementara itu nara sumber lainnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Padang Pariaman Sonya Zukri mengatakan. Bahwa dalam Permendes Nomor  7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, sudah diakomodir bagi Nagari yang ingin menganggarkan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana.

“Dengan adanya Permendes tersebut, maka Nagari bisa menganggarkan terkait kebencanaan. Ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan pembangunan Nagari dalam bidang kemanusiaan dan tanggap darurat,” tuturnya.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD, Alkadri, SE mengatakan. Kegiatan ini, melibatkan 15 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memiliki KSB dan F-PRB dan juga sudah melaksanakan Destana.

"Dari sebanyak 14 Nagari yang berada di sepanjang pesisir pantai Padang Pariaman, tinggal satu Nagari lagi yang belum dibentuk Destana yaitu Nagari Campago Selatan. Direncanakan pelaksanaan Destana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022, berlokasi di Nagari Campago Selatan Kecamatan V  Koto Kampung Dalam", tutupnya. (b/hms)

Parit Malintang, Lintas Media News

Pembayaran ganti Kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang terus berlanjut. Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Audy Joinaldy dan Wakil Bupati Rahmang ini, dilaksanakan pada Senin (6/12) di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung. 

Juga terlihat hadir, Staf Ahli Gubernur Sumbar Syafrizal, Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Sumatera Barat Darmansyah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Pariaman Gatot Teja, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, Perwakilan BIN Daerah Sumatra Barat, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumatera Barat Yuhendri Yakub, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kanwil BRI Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Rahmad, Asisten Administrasi Umum Fakhriati, Camat Batang Anai Suhardi, dan Wali Korong se Kecamatan Batang Anai.

Dalam sambutannya, Wagub Audy mengatakan. Progres jalan tol telah dilakukan mulai tahun 2017, meskipun banyak halangan, insyaallah pembangunan jalan tol ini bisa dipercepat. "Dana pembayaran ganti rugi lahan yang disetujui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebanyak Rp. 155 miliar, untuk 211 bidang tanah yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karenanya, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan dana pembayaran ganti tol ini langsung dari Pemerintah Pusat yang kembali dikucurkan mulai Desember 2021", ungkapnya.

Ia meminta kepada masyarakat, dengan mempermudah pembebasan tanah ini. Berarti masyarakat telah membantu proyek strategis nasional, guna pengembangan perekonomian Sumatera Barat. Dengan adanya tol, akan masuk aliran uang dan aliran barang. Oleh karenanya, diperlukan kerjasamanya untuk mensosialisasiakan. Bahwa pembanguanan tol terus berjalan dan akan dibayarkan ganti kerugiannya secara bertahap. 

Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman  Rahmang dalam sambuatnnya mengatakan. Pada hari ini, dilaksanakan pembayaran sebanyak 16 bidang tanah masyarakat. Dengan anggaran kurang lebih Rp. 5,6 Milyar, yang dberikan untuk masyarakat di Nagari Sungai Buluah Selatan, Sungai Buluh Utara dan Sungai Buluh Barat

“Kita berharap, semoga ganti kerugian ini dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat yang terimbas, serta manfaatkankan ganti kerugian ini sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Semoga pembangunan jalan tol ini, juga bermanfaat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gunakanlah uang ganti kerugian ini untuk berinvestasi. Seperti membeli tanah atau dengan membangun rumah kontrakan dan lainnya,” harapnya.

Senada dengan itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Sumbar Yuhendri dalam laporannya mengatakan. Pembayaran ganti kerugian diserahkan sebanyak 16 bidang, dengan non bidang tanah sebanyak 12 penggarap.

“Hasil investasi dan identifikasi sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.323 bidang, musyawarah 1.083 bidang, dan target berikutnya untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan dan 203 bidang yang dalam penilaian,” terangnya. (b/hms)

Parit Malintang, Lintas Media News

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terima silaturahmi dari Akademi Televisi Indonesia(ATVI) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M., melalui virtual pada Rabu (1/12) di Ruang Kerja Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Dalam sambutannya, Wabup Rahmang menyambut baik perkenalan ini. Karena ini juga membuka peluang bagi putra putri daerah untuk menjadi mahasiswa di ATVI. Dimana ATVI merupakan akademi yang bergerak pada bidang teknologi informasi, yang sangat diperlukan untuk masa depan dalam menghadapi era digital.

"Kami akan memfasilitasi putra putri Padang Pariaman yang berkeinginan dan berminat untuk belajar di ATVI. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga nantinya mereka bisa untuk belajar di ATVI.  Kami juga mendukung penuh kerjasama ini, dimana ketika cerdas bermedia sosial seakan dunia hanya dalam genggaman," terangnya.

Katanya, ukuran salah satu keberhasilan daerah yakninya tingkat rata-rata lama belajar masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah Daerah memiliki program satu rumah satu sarjana, "Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti kerjasama ini, kami bangga dapat tetap melakukan komunikasi dengan pimpinan ATVI. Semoga kedepan, kita dapat menjalin kerjasama ini lebih lanjut," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur ATV Edward dalam sambutannya mengatakan. ATVI membuka peluang bagi semua  kandidat, jika ada yang berminat, maka ATVI meminta agar pemerintah daerah mengirimkan calon yang tepat dan menjalin kerjasama.

"Era digital makin berkembang, oleh karenanya akan dibutuhkan orang- orang yang berkemampuan untuk menjalankan digitalisasi. Seperti produksi konten, jurnalistik, dan bersosial media. Kami siap bekerjasama untuk mendidik calon mahasiswa dan nantinya akan kembali ke daerah kami juga meminta agar Wabup menunjuk penghubung dari Pemerintah Daerah dengan ATVI. Sehingga kerjasama ini memiliki tindak lanjut," ujarnya mengakhiri pembicaraan. (*/b/hms)