Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

 

Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang memulai proses fisik perbaikan bendungan dan drainase terdampak bencana banjir, setelah tahapan perencanaan selesai.

Proses perbaikan ini menggunakan anggaran dari Dana TKD yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat ke Kota Padang. 


Sebelumnya Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses rehab-rekon Kota Padang Pasca Bencana, namun harus mengikuti prosedur tahapan dan aturan yang berlaku.


“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” katanya, Senin/10 Agustus 2026. 

“Mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang sudah menunggu," sambungnya. 


Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan proses rehab fisik sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi terdampak bencana, dikarenakan proses perencanaan dan tendernya sudah selesai. 


“Saat ini 7 paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, Rehab Bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang," ungkapnya. (***)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Bukittinggi memiliki kehormatan sebagai tanah kelahiran Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Mohammad Hatta, sekaligus pernah menjadi ibu kota negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 


Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis saat menghadiri Pekan Literasi Bung Hatta Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 124 tahun Bung Hatta tersebut digelar di Aula Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Senin (10/08).


Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan peringatan 124 tahun Bung Hatta. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus mendukung penguatan budaya literasi melalui peningkatan layanan perpustakaan, kolaborasi dengan dunia pendidikan dan komunitas literasi, serta berbagai program yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.


Staff Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Jasman, mengemukakan, Bung Hatta merupakan teladan yang menjadi lubuk ilmu. Banyak hal yang masih perlu digali dari pemikiran Bung Hatta.


"Hari ini kita peringati hari lahir Bung Hatta. Selamat hari lahir Bung Hatta ke 124. Mari bersama kita bedah pemikiran Bung Hatta untuk menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan dan membangun Sumatra Barat yang maju, unggul dan berdaya saing," ujarnya.

Sementara itu, melalui daring, Putri Bung Hatta, Prof. Meutia Farida Hatta, menyampaikan, sekarang tidak hanya cukup dengan membaca, tapi harus ditambah dengan pemahaman melalui nalar yang baik dan positif. Salah satu kepribadian Bung Hatta yang bisa diteladani adalah bisa memikirkan upaya untuk kemajuan tanah air. 


Ia menyebutkan, Bung Hatta memiliki konsep tersendiri, agar tidak hanya mencontek yang sudah ada di negara lain, tapi dapat dikembangkan untuk diterapkan di negara Indonesia. Ia telah membuat pemikiran demokrasi menjadi luas. Meutia Farida Hatta berpesan, nalar kebangsaan untuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter agar dapat dihidupkan kembali. (Sandra)



 



PADANG PARIAMAN,Lintas Media News
Anggota DPRD  Sumatera Barat(Sumbar) Sitti Izzati Aziz, 
Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu (9/8/2026).

Pada kesempatan itu,Sitti Izzati Aziz mengajak warga masyarakat untuk membangun budaya siaga bencana sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana, tidak boleh hanya dibicarakan ketika bencana sudah terjadi. Kesadaran untuk mengenali risiko dan mengetahui langkah penyelamatan justru harus dibangun sejak dini di tengah masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, tersebut diikuti masyarakat Nagari Ketaping. Hadir pula Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta Kepala BPBD Sumatera Barat yang diwakili Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.

Sitti mengatakan, kondisi geografis Sumatera Barat yang memiliki beragam potensi bencana membuat masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan sekadar memahami teori, tetapi menjadi bekal penting untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan.

"Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang. Karena itu, kesiapan masyarakat harus dibangun sebelum bencana terjadi, bukan setelah musibah datang. Pengetahuan sederhana tentang apa yang harus dilakukan bisa menjadi sangat berarti dalam situasi darurat," kata Sitti.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 hadir sebagai pedoman agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang berada langsung di wilayah rawan justru memiliki peran penting sebagai pihak pertama yang dapat mengambil tindakan ketika kondisi darurat terjadi.

"Pemerintah memiliki kewajiban menyiapkan sistem dan memberikan perlindungan, tetapi masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem tersebut. Mulai dari mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, menjaga komunikasi hingga saling membantu saat keadaan darurat," ujarnya.

Sitti juga mengajak masyarakat Ketaping menjadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan bersama. Menurutnya, keluarga, kelompok masyarakat, pemerintah nagari hingga relawan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai risiko bencana di wilayah masing-masing.

"Jangan sampai kita baru bergerak setelah bencana terjadi. Mari kita biasakan melakukan langkah-langkah sederhana seperti menyimpan dokumen penting dengan aman, mengetahui titik evakuasi dan memastikan anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar, Acil Erbara, memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan masyarakat di tingkat nagari. Ia menilai, masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penanganan awal bencana karena berada paling dekat dengan lokasi kejadian.

"Ketika bencana terjadi, masyarakat adalah yang pertama kali berada di lokasi. Karena itu, kapasitas dan pengetahuan masyarakat harus terus diperkuat. Semakin siap masyarakat, semakin kecil risiko yang bisa ditimbulkan," kata Acil.

Menurutnya, kesiapsiagaan juga perlu dibangun melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah nagari, masyarakat, BPBD, relawan dan unsur terkait lainnya.

Sementara itu, Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, mengapresiasi kegiatan yang digelar tersebut. Ia berharap sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman terhadap regulasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

"Kami menyambut baik kegiatan ini. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebencanaan, sehingga ketika terjadi situasi darurat mereka tidak panik dan tahu harus berbuat apa," ujar Dasman.

Ia menilai, membangun nagari yang tangguh bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah nagari bersama masyarakat, katanya, akan terus mendorong kesadaran dan kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana.

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi ruang memperkuat kolaborasi antara DPRD Sumbar, BPBD, pemerintah nagari dan masyarakat. Sebab, membangun ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal respons ketika musibah terjadi, tetapi juga tentang membangun kesadaran, kesiapan dan kepedulian jauh sebelum bencana datang.

Dengan semakin kuatnya budaya sadar bencana, masyarakat diharapkan mampu menjadi lebih tangguh, cepat mengambil keputusan dan saling melindungi ketika menghadapi kondisi darurat.(*/st).




Agam, Lintas Media News
Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Indra Catri, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) di Ladang Hutan, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan iodium sebagai salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam sosialisasi itu, Indra Catri menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, upaya pencegahan GAKI harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat di tingkat rumah tangga.

“Iodium merupakan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk mendukung fungsi kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon yang berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia,” kata Indra Catri.

Menurutnya, kekurangan iodium dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penurunan kecerdasan, gangguan pertumbuhan, hingga masalah kesehatan lainnya yang berdampak jangka panjang.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 19 Tahun 2018 hadir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah dan menanggulangi GAKI. Salah satu langkah yang diatur dalam perda tersebut adalah pengawasan terhadap peredaran garam konsumsi agar memenuhi standar kandungan iodium sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui perda ini, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap garam konsumsi yang beredar di masyarakat. Garam yang dikonsumsi harus memenuhi standar kandungan iodium agar manfaat kesehatannya dapat dirasakan secara optimal,” ujarnya.

Indra Catri juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih produk garam yang digunakan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya memastikan garam yang dikonsumsi merupakan garam beriodium sesuai standar.

Selain penyampaian materi, kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Warga Ladang Hutan tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut dan menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pemenuhan gizi keluarga serta pencegahan GAKI.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencegahan GAKI. Mari kita biasakan menggunakan garam beriodium di rumah tangga demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutur Indra Catri.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan kecukupan asupan iodium dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat. (*/st)

 




Pasbar,Lintas Media News
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ali Muda, Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Gedung Pertemuan Kuamang Alai, Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (9/8/2026).

Ali Muda menjelaskan.Penguatan nagari dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari perlu terus diperkuat hingga ke tingkat masyarakat.

Menurut Ali Muda, Perda Nomor 8 Tahun 2021 tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi dapat menjadi landasan untuk mendorong masyarakat nagari lebih aktif mengambil peran dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.
“Pembangunan nagari tidak akan berjalan maksimal kalau masyarakat hanya menjadi penonton. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses, mulai dari menyampaikan kebutuhan, ikut merencanakan, mengawal hingga merasakan manfaat pembangunan,” ujar Ali Muda.

Ia menilai nagari memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berbagai persoalan sosial, ekonomi maupun pembangunan biasanya lebih cepat diketahui di tingkat nagari.

Karena itu, kata dia, pemerintahan nagari harus memiliki kemampuan dalam mengelola potensi yang ada sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

“Potensi nagari sangat besar. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola dengan perencanaan yang baik, pemerintahan yang terbuka dan dukungan masyarakat. Kita ingin nagari semakin mandiri dan masyarakatnya semakin berdaya,” katanya.

Ali Muda juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang kuat antara pemerintah nagari, masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut akan membuat berbagai program pembangunan lebih tepat sasaran.

Dalam sosialisasi itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, masukan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

“Kami datang bukan hanya untuk menyampaikan aturan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari nagari ini penting karena akan menjadi masukan bagi kami di DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran,” tutur Ali Muda.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid KMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Pratama Winia Nazwir, SSTP, M.Si., serta Sekretaris Nagari Kuamang Alai.

Ali Muda berharap pemahaman masyarakat terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2021 semakin meningkat sehingga regulasi tersebut benar-benar hadir sebagai instrumen yang memberikan manfaat nyata.

“Harapan kita, Perda ini tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Ia harus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman bersama untuk membangun nagari yang kuat, terbuka, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*/st)



Tanah Datar, Lintas Media News 
 Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Zuldafri Darma, mengajak masyarakat memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

Ajakan itu disampaikan Zuldafri saat mensosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (9/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang dinilai masih menjadi ancaman bagi generasi muda.

Dalam kegiatan itu hadir narasumber Eka Lusiana, SKM dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan AKP Harmen, Kasat Resnarkoba Polres Tanah Datar. Keduanya memaparkan berbagai upaya pencegahan, dampak penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

Zuldafri Darma menegaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah semata.

“Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan membangun komunikasi yang baik agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Zuldafri.

Menurutnya, Perda Nomor 9 Tahun 2018 menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah pencegahan secara berkelanjutan.

Ia menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar pemahaman mengenai bahaya narkoba semakin luas, terutama di kalangan remaja dan generasi muda.

“Generasi muda adalah aset daerah dan bangsa. Karena itu, kita harus menjaga mereka dari ancaman narkoba melalui pendidikan, pengawasan, dan kepedulian bersama,” katanya.

Sementara itu, para narasumber menjelaskan berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Masyarakat juga diajak mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba serta langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Melalui sosialisasi tersebut, Zuldafri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini dan aktif mengambil peran dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.

“Bersama cegah narkoba, kita wujudkan masyarakat yang sehat dan generasi Sumatera Barat yang berkualitas,” tutupnya. (***/st)

Sumbar, lintas– Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano secara resmi menandatangani kesepakatan damai untuk mengakhiri perselisihan yang sebelumnya terjadi. Penandatanganan surat perdamaian tersebut berlangsung pada Senin (10/8) pagi di Suasso Restaurant, Padang.


Kesepakatan damai itu ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak dan disaksikan sejumlah saksi. Penandatanganan menjadi bentuk komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi secara damai dan kekeluargaan.


Proses tersebut turut disaksikan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol. Riki Kurniawan, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya keluarga dari Bill Irzano, Kabid Kearsipan dan Perpustakaan Pemprov Sumbar, Ketua PWI Sumbar Widya Navis,serta awak media.


Setelah tanda tangan kedua belah pihak dibubuhkan, proses dilanjutkan dengan penandatanganan para saksi yang tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian.


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, penandatanganan surat perdamaian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibangun kedua belah pihak sebelumnya.


“Alhamdulillah, seluruhnya sudah ditandatangani. Kami berharap ini menjadi awal yang baik bagi kita semua,” ujarnya.


Ia menjelaskan, kesepakatan perdamaian tersebut lahir dari niat baik kedua belah pihak dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.


Atas terselesaikannya persoalan tersebut, Polda Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perdamaian, termasuk keluarga, para saksi, tokoh masyarakat, Ketua PWI Sumbar, serta awak media.


“Semoga langkah baik ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semakin mempererat silaturahmi serta persaudaraan ke depannya,” tutup Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

 

Pasbar,Lintas Media News Com.


Untuk menindaklanjuti Tupoksi dan pengendalian harga Pangan DPKUKM Kabupaten Pasaman Barat,gelar "Operasi Pasar Murah bahan Pokok " di beberapa Nagari dan Wilayah Kecamatan yang ada di Pasbar, demikian pantauan Media ini,Senin 10/8 tepatnya di Samping pusat Pasar Paraman Ampalu.


Kegiatan sehari penuh yang di gagas oleh Agusli dan Jajarannya dari Dinas Koperindag bersama Nagari Rabi Jonggor ini ,merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat .


Ia pun mengatakan sejak dimulainya pasar murah dari jam 9 pagi ini minat masyarakat sangat antusias ,tinggi untuk mendapatkannya melalui para petugas yang ada ,dengan persyaratan memiliki foto Copy Kartu Tanda Penduduk ,tampak dengan pelayanan prima dan sangat baik 


Setidaknya harga -harga dari berbagai bahan pokok bersubsidi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026 yang dijual antara lain : Beras IR 42 kemasan 5 kg dengan harga Rp.77.500,- ,begitu juga Beras IR 42 kemasan 10 kg dengan harga Rp. 154.000, -,sedangkan beras Pulen 64 kemasan 5 kg harganya hanya Rp.75.000,-,sementara beras Pulen 64 kemasan 10 kg turun lima ratus rupiah,sehingga harganya menjadi Rp.149.500,-,selanjutnya harga Minyak Murni dan Kita kemasan 1 kg dengan harga Rp.18.000,- ,sedangkan Gula Pasir kemasan 1 kg harganya hanya Rp.16.000 saja


.Dengan kehadiran pasar murah yang digelar seperti ini ,M.Zunni P.J Wali Nagari Rabi Jonggor mengatakan sangat membantu dan ditunggu-tunggu masyarakat ,atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, program Bupati Yulianto dan M.Ihfan Wakil Bupati ini sangat membantu masyarakat ungkapnya.

Lintasmedia News- Padang Young Designer Competition (PYDC) merupakan salah satu agenda di kegiatan Padang Fashion Summit (PFS) 2026. Kegiatan itu dihadiri Ketua Umum Dekranasda Kota Padang, Dian Puspita Fadly Amran dan Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, Senin, 10 Agustus 2026, di ZHM Padang. 

Tampak juga pada kesempatan itu, Ketua DWP Kota Padang, Nova Raju, Ketua Harian Dekranasda Kota Padang, Ferry Evriyan Rinaldy, seluruh Pengurus Dekranasda Kota Padang, dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang. 

Menurut Ketua Dekranasda Kota Padang, Dian Fadly Amran, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara fashion, budaya dan ekonomi kreatif. PFS tidak saja fashion show, tetapi juga ruang akselerasi dan kolaborasi.


“PFS tempat bertemunya peluang usaha, perajin, dan warisan budaya. Tempat karya lokal menemui pasarnya,” katanya. 


Dian Puspita menilai, di balik karya fashion terdapat ekosistem. Ada perajin, desainer, penjahit, model, fotografer, penata rias, maupun pelaku pemasaran. Apabila ekosistem itu tumbuh, kesempatan usaha dan ekonomi masyarakat juga ikut bertumbuh.


“Alhamdulillah di tahun kedua pelakasanaan PFS ini jangkauannya semakin luas, tidak saja ada desainer asal Padang, tetapi juga menghadirkan desainer internasional, seperti dari Malaysia dan Australia,” tukuknya. 


Bagi Dian Puspita, PFS merupakan kebanggaan dan harapan. Menjadi salah satu kunci yang mempertemukan karya dan budaya Minangkabau dalam hal yang lebih luas lagi.


“Terpenting, PFS adalah regenerasi. Kita harus menyiapkan regenerasi. DI tahun ini saja tercatat 76 peserta yang mengikuti kegiatan ini,” cakapnya. 


PFS bertemakan “Manaruko Rupo, From Minangkabau Heritage to Global Elegance”. Menurut Dian, “Manaruko” merupakan merintis jalan baru. Membawa kekayaan budaya Minangkabau ke masa kini. Lebih modern dan kreatif tetapi masih memiliki akar yang kuat.


Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, mengapresiasi kegiatan PYDC dalam balutan PFS 2026. Menurutnya, Minangkabau memiliki karya seni yang luar biasa. Padang memiliki sulam banang ameh yang sangat dikenal. Begitu halnya karya kerjaninan di daerah lain di Sumatera Barat.


“Sesuatu yang luar biasa ini ketika diolah oleh desainer akan menjadi luar biasa,” akunya. 


Diakui Harneli, ketika menghadiri pameran di mana saja, ternyata hasil kerajinan Sumatera Barat sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan internasional.


“Ajang ini menumbuhkan desainer baru yang akan mengolah hasil kerajinan yang lebih berharga, karena kita harus melestarikan dan memperjuangkan kerajinan Minangkabau secara berkelanjutan,” pungkasnya. 


Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat menyebut, dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, banyak agenda yang dibuat dalam rangka menjadikan Padang lebih baik ke depan. Baginya, PFS merupakan ajang generasi muda. Ajang bagaimana generasi muda menampilkan potensi luar biasa. (***)

Lintasmedia News- Memeriahkan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Padang Harmoni Festival 2026 pada 8–10 Agustus 2026.


Kegiatan itu dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran, Wakil Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache beserta istri, Wakil Komandan Kodaeral II Padang Laksamana Pertama TNI Mulyadi, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Ketua DWP Padang Ny. Nova Raju Minropa, unsur Forkopimda Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris DMDI Muhammad Hasbi, tokoh lintas agama dan tamu undangan lainnya.


Pembukaan festival berlangsung di Panggung Batu Pantai Cimpago, Sabtu malam (8/8/2026), ditandai dengan pemukulan gendang tabuh oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran, dan Wakil Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir.


Pembukaan turut dihadiri Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache beserta istri, Wakil Komandan Kodaeral II Padang Laksamana Pertama TNI Mulyadi, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, unsur Forkopimda Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris DMDI Muhammad Hasbi, tokoh lintas agama, serta tamu undangan lainnya.


Salah satu pertunjukan yang ditampilkan mengangkat tema “Orang Padang Jalan Barampek”, yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Padang sebagai rumah bersama bagi berbagai etnis. Pertunjukan tersebut mengangkat empat kelompok etnis yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan Kota Padang, yakni Minangkabau, Melayu, Tionghoa, dan India.


Beragam kesenian turut ditampilkan, di antaranya Tari Baluse dari Nias, Tari Mongol, Tari Mandarin, kesenian India, kesenian Papua, Gending Sriwijaya, Barongsai, dan Tari Minangkabau. Penampilan tersebut menjadi cerminan kekayaan budaya serta keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Kota Padang.


Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, Padang Harmoni Festival menjadi momentum untuk menunjukkan wajah Kota Padang sebagai kota yang majemuk, toleran, dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragam. 


“Padang Harmoni Festival ini merupakan festival perdana dalam HJK di Kota Padang. Melalui festival ini kita ingin menunjukkan bahwa Kota Padang adalah kota yang harmonis, toleran, dan kompak menghadapi segala bentuk tantangan, termasuk potensi bencana,” ujarnya.


Fadly Amran juga menyampaikan bahwa HJK Padang tahun ini mengusung tema “Taste of Padang Experience : Road to Gastronomy” sebagai bagian dari komitmen menjadikan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi yang mendapat pengakuan UNESCO. Ia menilai sektor kuliner memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.


Wali Kota juga mengapresiasi keberadaan masyarakat dari berbagai daerah dan etnis yang telah menjadi bagian dari masyarakat Kota Padang.


Menurutnya, perkembangan Kota Padang tidak terlepas dari kontribusi masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk bekerja, menetap, dan turut membangun kota.


“Saat ini Kota Padang juga tengah mengikuti proses penilaian untuk menjadi kota kreatif yang mewakili Indonesia dalam panggung kota kreatif internasional. Kita berharap Kota Padang bisa lulus sehingga bisa mewakili Indonesia dalam penilaian UNESCO,” ungkapnya.


Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang telah menggagas Padang Harmoni Festival sebagai ruang bagi masyarakat Nias di Kota Padang untuk berpartisipasi dan menampilkan kekayaan budayanya.


“Mari kita jaga Padang Kota Tercinta ini, karena Padang Kota Tercinta ini adalah rumah kita bersama yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Mari kita berikan pengabdian terbaik dalam menunjang seluruh aspek pembangunan di Kota Padang,” ujarnya.

 

Sumbar, Lintasmedia News– Perselisihan yang sempat terjadi di Jalan Bandara, Kota Padang, berakhir dengan saling memaafkan. Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano alias Bili sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan.


Kesepakatan itu tercapai setelah kedua belah pihak dipertemukan dalam suasana penuh kekeluargaan di salah satu tempat di Kota Padang, Minggu malam (9/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bili hadir bersama Ibunya untuk membicarakan persoalan yang sebelumnya terjadi.


Melalui komunikasi secara baik-baik, suasana yang sempat diwarnai kesalahpahaman pun mencair. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang persoalan dan memilih saling memaafkan.


Momen perdamaian itu ditandai dengan jabat tangan dan pelukan antara Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano alias Bili. Keduanya saling berpelukan sebagai tanda persoalan telah diselesaikan melalui jalan kekeluargaan.


Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, Alhamdulillah, kedua belah pihak telah dipertemukan dalam suasana yang baik dan penuh kekeluargaan. Dengan adanya niat baik dan ketulusan, persoalan yang terjadi akhirnya dapat diselesaikan secara damai,” ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.

Menurutnya, penyelesaian tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Kesepakatan damai itu juga telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani bersama.


“Yang terpenting, kedua belah pihak telah saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai tersebut juga telah dituangkan dalam surat pernyataan,” jelasnya.


Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, yang turut mendampingi proses komunikasi hingga tercapainya perdamaian.


Kombes Pol. Susmelawati Rosya berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bersama sekaligus menjadi jalan untuk mempererat silaturahmi dan hubungan kekeluargaan.


PADANG,Lintas Media News
Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2018,Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan bahwa,pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban.bukan sampah masyarakat Oleh karena itu, di kalangan penggiat antinarkoba, mereka lebih tepat disebut sebagai pasien.

Masyarakat perlu mengubah pola pikir negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, para pecandu bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang bisa sembuh, kembali berkontribusi, bahkan berprestasi.

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," Tegas Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8/2026).

"Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi, dan disembuhkan. Daripada mereka terciduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa untuk rehabilitasi," paparnya.
Ia menambahkan, rehabilitasi merupakan bagian krusial dari upaya pencegahan. Dengan menyembuhkan para pengguna, masyarakat secara tidak langsung ikut menghambat perluasan peredaran narkoba. Evi menyadari, berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumbar selama ini belum memberikan hasil signifikan tanpa peran aktif masyarakat.

"Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba ini karena ancamannya sudah sangat masif," tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Sumbar, Fradila, turut memaparkan fasilitas medis yang tersedia. Untuk Kota Padang, masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya. Selain itu, layanan juga tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin.

"Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," kata Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) yang didirikan oleh Evi Yandri sejak tahun 2014. Kepala YPJI, Syafrizal, mengungkapkan bahwa banyak mantan pasiennya yang kini sukses di masyarakat setelah dinyatakan sembuh.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ungkap Syafrizal, yang dalam acara tersebut juga menghadirkan empat pasien rehabilitasi untuk berbagi pengalaman sebagai pembelajaran bagi peserta.(*/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.