Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

 

Lintasmedia News –Langkah strategis dipahat SMSI, sebagai salah salah satu konsituten Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat desa, sebagai manisfestasi merawat NKRI. ‘’Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat. 

Kegiatan yang dilaksanakan di di tengah hiruk pikuk dan simpang siur informasi terkait eskalasi demo yang dikhawatirkan membuat distorsi stabilitas menjadi sebuah konfirmasi ‘’Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,’’begitu ucap Hasyim S Djoyohadikusumo. 

Menurut adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowowo Subiyanto ini, pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa sekaligus menginformasikan Jakarta tetap aman. ‘’Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ucap Hasyim yang menjadi keynote speaker pada dialog nasional, usai pengukuhan yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih.

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa yang berlangsung penuh kemeriahan, namun tetap berjalan khikmat melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan. ‘’Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,’’papar Firdaus dalam sambutan di depan Hasyim S Djoyohadikusumo.

Pengusaha yang bergerak di berbagai sektor, dan kini menjadi salah satu penasehat ekonomi Presiden mengatakan, SMSI ke depan punya tugas dengan tanggung jawab besar. ‘’Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,’’cetus tokoh yang malang melintang di dunia bisnis tanah air.

Secara khusus putra begawan ekonomi, Soemitro Djoyohadikusumo ini menyoroti informasi yang lepas dari konteks, dan itu sangat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Terkait dengan fenomena di atas Hasyim mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan untuk berdialog dengan BEM UI, UGM, dan ITB.

Hasil dari dialog akan menjadi masukan, koreksi, dan rekomendasi bagi pemerintah. ‘’Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,’’tambahnya.


Sumbang pikir untuk Pers Indonesia

Hal hal lain yang juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang spesifik adalah merespon usulan Ketua SMSI, Drs Firdaus Msi, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang sudah tidak representatif. Menurut Firdaus gedung yang menjadi episentrum, sekaligus kawah Candradimuka Pers Indonesia perlu ditingkatkan performasnya.

‘’Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,’’urai Firdaus. 

Terhadap usulan itu, Hasyim merespon sangat positif, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Komdigi. ‘’Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,’’ ujar Hasyim lagi.

Respon semacam itu langsung mendapat aplaus dari peserta yang hadir di Hall Dewan Pers. Kegiatan pengukuhan dihadiri tidak kurang dari seratus peserta berikut undangan. Kegiatan ditutup dengan dialog nasional menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B PhD Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, kemudian pakar ekonomi dan Perbankan 

Dialog sangat menarik dan menghadirkan tanggapan kritis, apalagi dipandu secara bernas oleh Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC guru besar dari PTIK.

 

PEKANBARU, Lintasmedia News— Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima penghargaan kategori Pembangunan Infrastruktur dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2026 yang digelar iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026).


Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.


Penghargaan tersebut diperoleh melalui penilaian lapangan. Tim penilai turun langsung ke Pekanbaru untuk melihat kerja-kerja pembangunan serta mendengar respons masyarakat. Berdasarkan hasil yang disampaikan tim penilai, sekitar 80 persen masyarakat Pekanbaru menyatakan puas terhadap kerja nyata Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama pembangunan dan perbaikan jalan rusak.


Sejak 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru terus memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan. Sepanjang 2025, sekitar 42 kilometer jalan telah diperbaiki melalui pengaspalan ulang. Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyelesaikan utang infrastruktur senilai Rp470 miliar.

Sejumlah ruas jalan yang selama hampir dua dekade belum mendapat pengaspalan ulang kini telah ditangani. Perubahan itu dirasakan masyarakat melalui akses jalan yang semakin nyaman dilalui, sekaligus wajah kota yang semakin bersih dan terawat.


Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk bekerja lebih maksimal.


“Alhamdulillah, penghargaan ini kami terima dengan rasa syukur. Ini bukan tentang saya pribadi, tetapi tentang kerja bersama seluruh jajaran dan masyarakat Pekanbaru. Ketika masyarakat mulai merasakan jalan yang lebih baik dan pemerintah yang hadir, itulah kebahagiaan terbesar bagi kami,” ujar Agung.


Memasuki 2026, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan dengan target pengaspalan hingga 50 kilometer jalan serta pembangunan sekitar 100 kilometer jalan perumahan.


Di tengah kondisi kabut asap yang sedang dihadapi, Pemerintah Kota Pekanbaru tetap menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai perhatian utama. Penghargaan tersebut dimaknai sebagai amanah untuk terus hadir, bekerja, dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi.


“Penghargaan ini menjadi tambahan semangat bagi kami untuk bekerja lebih keras dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pekanbaru yang kami cintai,” pungkasnya.


Pemimpin Daerah Award merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan iNews Media Group bagi tokoh dan kepala daerah yang dinilai memiliki inovasi serta dedikasi dalam membangun daerah.

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI, membuka secara resmi workshop desain kemasan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (27/08). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bagi para pegiat ekonomi kreatif di Bukittinggi. 

Direktur Arsitektur dan Desain, Kementerian Ekraf, Megawati Panjaitan, menjelaskan,

Kegiatan ini sebagai program berbasis kreativitas budaya dan desain dalam lingkup program Ekraf Peduli, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Arsitektur dan Desain dan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Menurutnya penyelenggaraan Workshop dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan salah satu aksi nyata dari pemerintah dalam mendorong ekonomi pasca bencana bagi pegiat ekonomi kreatif di Bukittinggi. 


"Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari 3 subsektor, yakni kuliner, kriya dan fashion. Workshop akan terselenggara dalam 1 hari, dengan rangkaian pemaparan materi, dilanjut dengan studi kasus, praktek dan simulasi serta pemberian feedback kepada peserta," ujarnya.


Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Bukittinggi merupakan kota yang kaya akan keunggulan produk, seperti bordir, songket serta kerajinan tangan dan juga pada usaha dibidang kuliner. Ia berharap anak-anak muda maupun masyarakat dapat menciptakan ekonomi kreatif yang bisa mencapai pasar global.  


Ia mengatakan, ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat menjadi salah satu hal yang penting bagi ekonomi Indonesia. Sejarah dan budaya perlu digali dari apa yang ditekuni. Ia berpesan peserta dapat mengikuti workshop dengan serius. (Sandra)

Pasbar,Lintas Media News Com.


Panitia Pemilihan Wali Nagari Rabi Jonggor ,Kecamatan Gunung Tuleh ,gelar acara Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari Rabi Jonggor , tepatnya di Gedung Sarumbuk Maroban Tua Jln.Bagindo Bujang ,Paraman Ampalu,Kamis 27/8.2026.


Penetapan ini diawali dengan beberapa rangkaian acara,tampak dihadiri oleh : Nelfa Yanti mewakili Camat ,Doni Mewakili Kapolsek,Nafil Niskal mewakili Danramil ,M.Zunni Pj.Wali Nagari ,Robin Sanggara Ketua Bamus , Para Calon Wali Nagari, Akmaluddin,Mursal Tokoh masyarakat,para anggota Bamus ,Jorong serta undangan lainnya.


M.Zunni dalam sambutannya mengatakan adanya kerinduan masyarakat akan hadirnya Wali Nagari Depenitif ,karena lebih kurang tujuh tahun ,menceritakan kepemimpinannya sudah yang ke tiga kalinya untuk itu Ia berharap pembangunan nagari ini menjadi lebih baik, pemilihan ini merupakan suatu keharusan ,bahkan ada 87 Nagari yang belum depenitif,hanya ada 3 Nagari sebutnya.


Ditempat yang sama Robin mengatakan terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah selesai,seraya berharap kepada seluruh masyarakat untuk dapat datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 3 Oktober untuk memberikan hak pilihnya dengan bijak,bisa membuat Nagari lebih baik,lancar dan di ridhoi oleh Allah pintanya.


Saat dikonfirmasi Media ini Sulkani ketua Panitia sekaligus Ketua PPWN yang didampingi Warta Irawan Sekretaris,Gusnidar,Yuhaldi Nasution Atrusal Susilawarni,,Desi Erviana,Ahmadsyah Anggota , mengatakan telah melakukan kegiatan ini sesuai tahapan-tahapan sebelumnya,


Hari ini terkait pencabutan dan penetapan Nomor Urut yang mereka dapat tetap sama untuk nomor urut 1 Sanra Mora ,2 Syakri Lubis 3 Havis Bayer ,4 Fahrein ,5 Haskim, penandatangan Berita Acara ,Sosialisasi pelaksanaan pemilihan yang berbeda dengan sebelumnya hanya manual sekarang dengan Sistim E.-Voting,mengingatkan masyarakat tidak ada tertinggal ,jumlah pemilih sementara 2613, Ia berharap kepada para Calon Wali Nagari ini lebih memahami Pilwana ini ,mari bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif ,Berkeluarga serta Badunsanak ,karena siapa pun yang menang inilah pilihan kita terbaik pintanya 


Selain itu penyampaian Visi-Misi dari para Calon Wali Nagari yang hampir sama terkait :pelayanan masyarakat ,Program termasuk: Bumnag, Sanitasi,psriwisata Pertanian,penanganan Sampah infra struktur lainnya



Padang,Lintas Media News
Ketua DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat paripurna dengan agenda penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027 dan Penyampaian Laporan  Reses  Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Kamis (27/8/2026).

Dalam sambutannya,Muhidi mengatakan untuk memastikan tercapainya target yang ditetapkan secara efektif, efisien, terencana dan sistimatis, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) yang berisikan rencana anggaran, target capaian kinerja, serta Langkah-langkah pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu.

Disamping sebagai dokumen perencanaan, RENJA juga merupakan instrument untuk mengukur kinerja serta efektivitas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.Ujar Muhidi.

Menurut Muhidi,DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka dalam rangka efektivitas dan akuntabiltas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun RENJA  Tahunan. RENJA DPRD ini, akan menjadi pedoman penyusunan kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Muhidi menyebutkan.RENJA DPRD disusun, dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Badan Musyawarah berdasarkan RENJA masing-masing alat kelengkapan DPRD. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan waktu yang diberikan, Pimpinan DPRD bersama Badan Musyawara telah merampungkan penyusunan RENJA untuk Tahun 2027.

"Untuk itu, pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Musyawarah yang telah merampungkan penyusunan RENJA Tahunan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027"Kata Muhidi. 

Pada kesempatan itu Muhidi juga menyampaikan.Selain menyiapkan rencana kerja, DPRD Sumbar juga telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 yang berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026.

Berbagai masukan disampaikan masyarakat dan pemerintah daerah, mulai dari usulan pembangunan baru hingga mengingatkan kembali sejumlah kebutuhan yang sebelumnya telah disampaikan namun belum masuk dalam program pembangunan.Sebutnya.

Menurut Muhidi, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkannya,” ujarnya.

Ia berharap hasil reses dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

“Semoga aspirasi yang telah dihimpun dapat ditampung dalam program dan kegiatan pembangunan daerah,” kata Muhidi.
Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama pemerintah daerah telah menetapkan Ranperda tentang Penyertaan Modal PT Jamkrida dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Menurut Muhidi,sejumlah Ranperda lainnya masih dalam tahap pembahasan, di antaranya Ranperda tentang Jasa Konstruksi, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Untuk fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah juga telah membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 dan KUA-PPAS Tahun 2027 yang ditetapkan pada 14 Agustus 2026.

Selanjutnya, pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2027 akan dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.

Sementara itu, fungsi pengawasan terus dilakukan DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja maupun kunjungan lapangan terhadap pelaksanaan Perda, Pergub serta program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD.

Dari kegiatan tersebut, DPRD telah menghimpun sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program pembangunan.

Muhidi menyadari, berbagai agenda tersebut perlu dijalankan dengan pengaturan yang baik, terlebih kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan perhatian bersama.

“Banyak tugas yang harus kita kerjakan secara beriringan. Karena itu, kita harus mengatur sedemikian rupa agar semua target kinerja dapat kita wujudkan dan selesaikan dengan baik,” tuturnya.

Memasuki Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027, DPRD Sumbar akan melanjutkan sejumlah agenda, termasuk pembahasan APBD, sejumlah Ranperda serta agenda pembangunan lainnya yang telah direncanakan.

Pada kesempatan yang sama,Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara konsisten, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, efektivitas belanja serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujar Vasko.

Ia menyebutkan, program prioritas pemerintah tetap diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vasko, evaluasi perlu terus dilakukan agar setiap program yang telah berjalan dapat memberikan hasil yang semakin baik.

“Apa yang sudah baik harus kita pertahankan dan tingkatkan, sementara berbagai kekurangan harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya,” katanya.

Vasko juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan kemitraan antara Pemprov Sumbar dengan DPRD.

“Kami meyakini kemitraan yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujarnya.

Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan merupakan bagian dari proses demokrasi yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan.

“Melalui perbedaan pandangan, kita dapat menguji, menyempurnakan dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik serta lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutur Vasko.

Memasuki masa persidangan berikutnya, ia mengajak seluruh pihak meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan secara baik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Setiap agenda yang akan kita bahas hendaknya senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkasnya.(st)

 

PADANG, Lintasmedia News— Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia melakukan kunjungan ke PT Semen Padang, Kamis (27/8/2026), untuk meninjau penerapan teknologi Waste Heat Recovery Power Generation (WHRPG) di Pabrik Indarung V. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung implementasi efisiensi energi di industri, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung ketahanan energi nasional.


Kunjungan Anggota DEN Republik Indonesia Satya Widya Yudha yang didampingi Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sumartono tersebut disambut langsung oleh Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa, Sekretaris Perusahaan Win Bernadino, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Idris, serta Kepala Unit Tenaga & Utilitas Harri Kurniawan.


Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Semen Padang memaparkan implementasi dan manfaat WHRPG yang telah dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi listrik dalam proses produksi semen di Pabrik Indarung V.

Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa menyampaikan apresiasi atas kunjungan DEN ke lingkungan perusahaan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan efisiensi energi di sektor industri.


“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dewan Energi Nasional ke PT Semen Padang, khususnya dalam rangka peninjauan WHRPG di Pabrik Indarung V,” kata Andria.


Ia menjelaskan, WHRPG merupakan teknologi konservasi energi yang memungkinkan panas buang dari proses industri dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan tenaga listrik. Teknologi tersebut menjadi salah satu bentuk konkret komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan energi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.


Di Pabrik Indarung V, panas buang yang dimanfaatkan dalam sistem WHRPG berasal dari dua sisi utama proses produksi, yakni suspension preheater dan clinker cooler. Panas yang sebelumnya berpotensi terbuang tersebut kemudian dikonversi menjadi energi listrik untuk mendukung kebutuhan operasional pabrik.


Penerapan WHRPG di PT Semen Padang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Jepang melalui New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) Jepang sejak 2011. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi energi pada sektor industri.


Andria mengatakan keberadaan WHRPG memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan konsumsi listrik eksternal Pabrik Indarung V. Dari total kebutuhan listrik pabrik yang mencapai sekitar 34,8 megawatt (MW), WHRPG mampu menghasilkan listrik sekitar 5 hingga 6 MW.


Dengan capaian tersebut, kontribusi WHRPG terhadap kebutuhan listrik pabrik berada pada kisaran 14,4 persen hingga 17,2 persen. Bahkan, kontribusinya dapat mencapai 24,4 persen apabila sistem WHRPG dapat beroperasi secara penuh dengan kapasitas hingga 8,5 MW.


“Ini tentunya memberikan manfaat yang cukup besar bagi operasional perusahaan, terutama dalam mendukung efisiensi penggunaan energi. Kami terus berupaya agar pemanfaatan energi di lingkungan PT Semen Padang semakin optimal,” ujarnya.


Menurut Andria, efisiensi energi tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan konsumsi listrik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan operasional dan meningkatkan daya saing industri. Karena itu, berbagai peluang pengembangan dan optimalisasi teknologi energi akan terus menjadi perhatian manajemen.


Ia berharap diskusi dan peninjauan yang dilakukan bersama DEN dapat menghasilkan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan efisiensi energi di PT Semen Padang.


“Kami berharap dari diskusi dan pertemuan ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan. PT Semen Padang tentunya mendukung berbagai upaya efisiensi energi,” katanya.


Sementara itu, Anggota DEN Republik Indonesia Satya Widya Yudha menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan jajaran manajemen PT Semen Padang. Ia menilai penerapan teknologi pemanfaatan panas buang menjadi energi listrik merupakan langkah positif dalam mendukung agenda ketahanan energi.


Menurut Satya, efisiensi energi di sektor industri memiliki peran strategis karena tidak hanya berdampak terhadap pengelolaan biaya dan operasional perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya nasional dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi.


“Terima kasih atas sambutan dari manajemen PT Semen Padang. Ini merupakan hal yang baik dalam mendukung ketahanan energi,” ujar Satya.


Ia berharap PT Semen Padang dapat terus berkembang dan meningkatkan inovasi di bidang energi sehingga kontribusinya terhadap efisiensi energi dan ketahanan energi nasional semakin besar.


“Semoga PT Semen Padang semakin maju ke depannya,” katanya.


Kunjungan DEN tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia industri dalam mendorong pemanfaatan teknologi energi yang lebih efisien. Bagi PT Semen Padang, optimalisasi WHRPG menjadi salah satu langkah nyata untuk mengubah potensi energi yang sebelumnya terbuang menjadi sumber daya produktif, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap efisiensi dan keberlanjutan.


Di tengah kebutuhan energi industri yang semakin besar, pemanfaatan teknologi seperti WHRPG menjadi semakin relevan. Selain membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan listrik eksternal, teknologi tersebut juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan panas buang dari proses produksi secara lebih optimal.


Langkah tersebut sejalan dengan semangat PT Semen Padang untuk terus meningkatkan efisiensi operasional melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, sekaligus mengambil bagian dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

PADANG, Lintasmedia News– Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan KAN Limau Manih mengapresiasi kontribusi PT Semen Padang melalui program Basinergi Mambangun Nagari (BMN). Sejak program tersebut digulirkan pada 2015, lebih dari Rp20 miliar dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) telah disalurkan untuk mendukung berbagai program masyarakat di wilayah Lubuk Kilangan dan Limau Manih.


“Dukungan PT Semen Padang melalui program BMN merupakan bentuk kontribusi yang memiliki nilai besar bagi masyarakat. Dana yang disalurkan telah membantu pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dan pembangunan di tengah masyarakat,” ungkap Wakil Ketua KAN Lubuk Kilangan, Asril Azis, bersama Ketua KAN Limau Manih, Zulkifli Dt Rajo Gumayang, saat menghadiri pembukaan Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan di Bukittinggi, 26–28 Agustus 2026.

Asril berharap keberlanjutan program tersebut dapat terus didukung bersama. Apalagi, PT Semen Padang saat ini menghadapi persaingan industri semen yang semakin ketat. Karena itu, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan diharapkan turut mendukung keberlangsungan dan peningkatan kinerja perusahaan.


“Mari kita dukung kinerja PT Semen Padang. Jika kinerja perusahaan kebanggaan masyarakat Sumbar ini terus meningkat, tentu kontribusinya untuk masyarakat di dua nagari ini, termasuk daerah lainnya yang ada di lingkungan perusahaan, juga akan semakin besar,” ujar Asril.


Kontribusi PT Semen Padang kepada masyarakat tidak hanya diberikan melalui program BMN. Perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini juga secara rutin menyalurkan berbagai bantuan lainnya, baik untuk mendukung pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan sosial masyarakat.


Salah satunya, kata Asril, berupa bantuan semen yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas umum. Selain itu, PT Semen Padang juga rutin menyalurkan bantuan sapi kurban kepada masyarakat.


“Bantuan sapi kurban ini tentunya sangat luar biasa bagi masyarakat. Kami berharap PT Semen Padang tetap bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan industri semen saat ini,” katanya.


*Dorong Program Semakin Tepat Sasaran*


Terkait pelaksanaan Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan, Asril berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang semakin memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.


Menurutnya, keberadaan Forum Nagari memiliki peran penting dalam memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, revisi AD/ART diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaksanaan program.


Dia juga berharap sinergi antara Forum Nagari, KAN, masyarakat, dan PT Semen Padang terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai program yang dirancang dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.


“Semoga Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan ini berjalan sesuai harapan kami di KAN Lubuk Kilangan dan KAN Limau Manih, termasuk PT Semen Padang yang selama ini telah mendukung penuh program BMN di masing-masing forum,” katanya.


Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.


“Bagi kami, BMN bukan sekadar program penyaluran bantuan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Karena itu, program yang dijalankan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong kemandirian, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Win.


Menurutnya, keberlanjutan program BMN membutuhkan kolaborasi antara perusahaan, Forum Nagari, KAN, dan masyarakat. Semakin kuat kolaborasi tersebut, semakin besar pula peluang program yang dijalankan memberikan dampak yang tepat sasaran dan berkelanjutan.


“PT Semen Padang tentu berharap hubungan yang telah terbangun dengan masyarakat selama ini dapat terus dijaga. Kami ingin keberadaan perusahaan tidak hanya memberikan manfaat melalui kontribusi sosial, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan di sekitarnya,” ujarnya.


Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menambahkan pelaksanaan BMN tidak hanya mencakup wilayah Nagari Lubuk Kilangan, Nagari Limau Manih, dan Pauh. Program tersebut juga dilaksanakan di Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.


“Ada 12 forum yang kami bina dan forum tersebut tersebar di tiga kecamatan, yaitu Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung,” ujar Hernes.


PT Semen Padang berkomitmen untuk terus mendukung program BMN yang dijalankan melalui masing-masing Forum Nagari/Forum Pemberdayaan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya program yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


Namun, Hernes juga mengingatkan agar program BMN tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.


“Kami berharap program ini semakin dimaksimalkan agar tujuan dari program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, dapat terwujud,” katanya.


Dengan dukungan perusahaan, penguatan peran Forum Nagari, serta keterlibatan masyarakat, program BMN diharapkan dapat terus berkembang menjadi wadah kolaborasi yang mampu melahirkan berbagai program pemberdayaan yang produktif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (*)


PADANG,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria meminta, hakim dan jaksa penuntut umum mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menangani perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang menjalani proses hukum terkait dugaan menjual kembali layanan internet Starlink.

Nanda mengatakan, proses hukum terhadap Yogi tetap harus dihormati. Namun, perkara tersebut juga perlu dilihat dalam konteks kondisi masyarakat di lapangan, khususnya keterbatasan akses internet yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumatera Barat, masih terdapat 137 titik blank spot di Sumbar pada 2026. Kepulauan Mentawai menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan akses komunikasi cukup besar, dengan blank spot tersebar di 42 desa.

"Kalau secara regulasi tentu kita tidak bisa kesampingkan bahwa dia salah. Kita tidak mau membenarkan itu juga," kata Nanda.

Namun demikian, sambung Nanda, aktivitas Yogi setidaknya telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Sikakap yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi.

"Yogi ini memberikan solusi bagi daerah yang blank spot, dia membantu masyarakat. Kita sama-sama tahu Mentawai itu daerah yang banyak blank spot-nya," ujarnya.

Karena itu, Nanda berharap kondisi ini menjadi salah satu konteks yang dipertimbangkan dalam proses hukum Yogi. 

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi membuat sebagian masyarakat di daerah terpencil harus mencari alternatif untuk mendapatkan akses internet.

"Tanpa bermaksud mengganggu proses hukum yang ada, kita berharap ini bisa menjadi pertimbangan dan Yogi ini bisa diberikan keringanan," katanya.

Di sisi lain, Nanda menegaskan permintaan keringanan tersebut bukan berarti membenarkan kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, terutama mereka yang menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.

"Kalau bisa, pembimbingan dari pemerintah yang perlu kita kuatkan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sebelum seluruh proses administrasi dan perizinannya selesai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi melalui pembinaan dan pemberian pemahaman sejak awal.

"Kalau kita mau buka-bukaan, berapa banyak pengusaha yang menjalankan usahanya dulu baru mengurus izin dan lain-lain. Banyak juga yang seperti itu," katanya.

Dalam hal ini, terhadap pelaku usaha ia mengingatkan agar tetap memenuhi ketentuan hukum dalam menjalankan usaha. Legalitas dan kelengkapan perizinan, menurutnya, harus menjadi bagian dari kesadaran dalam menjalankan usaha.

"Kesadaran dalam berusaha itu harus legal. Ini mulai harus dikuatkan dari sekarang," tegasnya.

Lebih jauh, Nanda menilai, perkara Yogi juga menunjukkan adanya persoalan terkait pemerataan infrastruktur digital di Sumatera Barat.

 Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun seluruh infrastruktur telekomunikasi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bersama penyedia layanan telekomunikasi, memperluas jangkauan internet ke wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah yang belum terjangkau layanan secara optimal.

"Amat sayang kalau misalnya masih ada daerah-daerah yang blank spot. Kita selalu suarakan itu, baik ke Komdigi ataupun ke DPR RI, bagaimana agar semua daerah di Sumatera Barat tidak ada lagi blank spot-nya," ujar Nanda. 

Dikatakannya, internet kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk pendidikan, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi.

"Anggaran kita di daerah juga sangat terbatas. Karena itu, kita mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif memberikan perhatian kepada daerah-daerah supaya ada keadilan akses bagi semua masyarakat," katanya.

Bagi Nanda, perkara Yogi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki dua persoalan sekaligus. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami pentingnya menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum, sementara pemerintah harus memastikan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dapat dipenuhi secara merata.

Kasus Yogi Gilang Arya Setia bermula ketika ia membeli perangkat internet satelit Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada 2024.

Minimnya sinyal telekomunikasi di Sikakap kemudian membuat warga, instansi pemerintah, BUMN, hingga kantor kepolisian setempat memanfaatkan koneksi internet di lokasi tersebut.

Melihat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, Yogi kemudian mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider. Melalui perusahaan tersebut, Yogi menjalankan kegiatan penjualan kembali layanan internet Starlink.
PT Mentawai Network Provider disebut telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara sejumlah izin operasional pendukung lainnya masih dalam proses.

Pada 22 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan Laporan Polisi (LP) Model A terkait dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026.

Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus menilai, terdapat sejumlah persoalan dalam proses hukum yang dijalani kliennya, mulai dari tahap penyidikan hingga perkara diperiksa di pengadilan.

Menurut Romi, penggunaan LP Model A dinilai tidak tepat. Ia juga menilai keberadaan NIB menunjukkan adanya iktikad pihak Yogi untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal.

"Ada tiga kejanggalan yang kami lihat. Penggunaan LP Model A dinilai tidak tepat karena biasanya diperuntukkan bagi kasus pidana berat seperti narkotika, pembunuhan, atau korupsi, sementara usaha Yogi memiliki iktikad baik lewat kepemilikan NIB," ungkap Romi.

Romi juga mempersoalkan subjek hukum dalam perkara tersebut. Menurutnya, saat laporan polisi diterbitkan pada 22 Oktober 2025, Yogi telah berstatus sebagai Komisaris Utama PT Mentawai Network Provider.

Selain itu, ia menyebut penyidik melakukan penyitaan terhadap aset atas nama pribadi Yogi, bukan atas nama PT Mentawai Network Provider yang menyelenggarakan layanan tersebut.

"Kami menganggap ini cacat formil," ujarnya.

Romi berpendapat perkara tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme administratif, bukan pidana. 

Menurutnya, ketentuan UU Telekomunikasi yang disangkakan berkaitan dengan aspek perizinan.
Atas dasar itu, kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini ditahan di Rutan Anak Air Kota Padang. Permohonan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan agar akses internet yang dibutuhkan warga Mentawai tidak terputus. (*)

 

MERANTI, Lintasmedia News– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, mewakili Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, meninjau rumah guru yang menjadi korban kebakaran di Desa Dwi Tunggal, Kecamatan Rangsang, Kamis (27/8/2026).


Dalam kunjungan tersebut, Sudandri menyerahkan bantuan dari Bupati Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Kepulauan Meranti kepada korban, Susi Winarti, S.Pd., guru SMP Negeri 5 Rangsang.


Rumah Susi mengalami kebakaran pada Sabtu (22/8/2026). Akibat musibah tersebut, keluarga korban kehilangan sejumlah harta benda dan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari.


Sudandri menyampaikan salam dan kepedulian Bupati H. Asmar kepada Susi dan keluarganya. Ia mengatakan, Bupati sebenarnya ingin datang langsung, namun berhalangan karena sedang sakit.


“Pak Bupati ingin datang langsung menjenguk saudara kita yang ditimpa cobaan ini. Namun karena beliau dalam keadaan sakit, beliau perintahkan saya untuk mendampingi bersama kawan-kawan PGRI, Dinas Pendidikan serta jajaran Korwil,” ujar Sudandri.


Ia meminta keluarga korban tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Menurutnya, kehilangan akibat kebakaran merupakan cobaan yang tidak diharapkan siapa pun.


“Apabila kita ditimpa cobaan atau musibah, yang patut kita sampaikan adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mudah-mudahan rezeki yang sementara terkorbankan akibat musibah ini segera diganti oleh Allah SWT,” katanya.


Selain menyerahkan bantuan, Sudandri mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi kemarau. Ia juga mengingatkan penggunaan perangkat elektronik yang dapat memicu korsleting listrik.


“Bukan hanya api, elektronik juga bisa memicu korsleting. Itu juga kita harus hati-hati,” ujarnya.


Sudandri turut mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kemarau panjang yang disebutnya masih dapat berlangsung hingga 2027.


“Mari kita berwaspada. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi dan Meteorologi bahwa El Nino atau kemarau panjang bisa sampai menginjak 2027. Untuk itu kita lebih berhati-hati,” katanya.


Dalam kesempatan tersebut, Sudandri juga menyerahkan bantuan pribadi dari Bupati H. Asmar sebesar Rp3 juta kepada Susi dan keluarga.


“Pak Bupati juga secara pribadi menitipkan dengan saya uang Rp3.000.000 untuk menyumbangkan secara pribadi beliau kepada Ibu sekeluarga. Mudah-mudahan itu dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.


Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengatakan bantuan juga dihimpun dari para guru dan tenaga kependidikan sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan seprofesi.


Total donasi yang terkumpul mencapai Rp69.430.000. Selain uang, para guru juga menyiapkan bingkisan untuk Susi dan keluarga.


“Alhamdulillah, dukungan dari kawan-kawan guru Meranti. Kami mengumpulkan donasi sebesar Rp69.430.000. Kemudian kami juga menyiapkan bingkisan sebagai cendera mata kepada Bu Susi,” kata Raja Yusran.


Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga korban setelah rumah mereka mengalami kebakaran.


“Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kawan-kawan seprofesi dengan Ibu Susi dapat memberikan keringanan atas musibah ini,” ujarnya.


Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah kepada Susi Winarti dan keluarganya.


Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Ketua PGRI, para Koordinator Wilayah (Korwil), kepala sekolah dan guru, Camat Rangsang beserta jajaran, Kepala Desa Dwi Tunggal, serta sejumlah pihak lainnya.(Nina)

MANGGARAI TIMUR, Lintasmedia News— Tim Semen Padang Peduli langsung bergerak mendukung penanganan kondisi darurat pascagempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kepada warga pada Rabu (26/8/2026) di Kampung Waso Ronting, Desa Setara Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Kehadiran tim kesehatan tersebut menjadi bagian dari respons kemanusiaan PT Semen Padang dalam mendukung masyarakat pada fase pascabencana. Di tengah kondisi yang masih membutuhkan pemulihan, akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Semen Padang Peduli menurunkan tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan tenaga pendukung. Tim kesehatan tersebut terdiri atas Dr. Faaiz Dzikri selaku dokter, Rizki Fauzan Akbar sebagai perawat, serta Leo Zatiusfri sebagai pendamping dokter.


Dokter Tim Semen Padang Peduli, Dr. Faaiz Dzikri, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan.


“Pemeriksaan kami lakukan secara langsung kepada warga untuk melihat kondisi kesehatan mereka setelah bencana. Kami juga memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi masing-masing warga yang diperiksa,” katanya.


Sebanyak 13 warga Kampung Waso Ronting mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di hari pertama kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas tiga orang lanjut usia, satu orang dewasa, lima anak-anak, tiga perempuan, serta satu orang ibu hamil.


Komposisi tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya menyasar masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan pemantauan lebih dalam situasi pascabencana.


Tim medis melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi warga secara langsung di lokasi. Kehadiran dokter dan perawat di tengah permukiman warga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala mobilitas maupun kondisi lingkungan yang masih terdampak bencana.


Pendampingan kesehatan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Sebab, pemulihan masyarakat tidak berhenti ketika fase tanggap darurat berakhir. Kondisi kesehatan warga tetap perlu dipantau untuk memastikan dampak bencana tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan baru.


Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan pemeriksaan kesehatan di Kampung Waso Ronting merupakan salah satu bentuk nyata pendekatan perusahaan dalam menjalankan aksi kemanusiaan.


Menurutnya, masyarakat terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan berupa kebutuhan dasar dan logistik, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan mereka, termasuk aspek kesehatan.


“Dalam situasi pascabencana, masyarakat membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Karena itu, kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menghadirkan tenaga dan kompetensi yang dapat memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat,” ujar Win.


Ia menambahkan, terlaksananya pemeriksaan terhadap 13 warga Kampung Waso Ronting menjadi bagian dari komitmen Semen Padang Peduli untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian, khususnya pada masa pemulihan setelah bencana.


PT Semen Padang menerjunkan tim Semen Padang Peduli untuk mendukung penanganan bencana di Desa Setara Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (24/8/2026). Tim yang tergabung dalam "Semen Padang Peduli ESDM Siaga Bencana" Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut terdiri atas personel penyelamat, tenaga kesehatan, dan petugas logistik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penanganan kondisi darurat.


Mereka membawa sejumlah peralatan penyelamatan, perlengkapan pelindung diri, sarana komunikasi, tenda, serta berbagai jenis obat-obatan. Dukungan tersebut dipersiapkan untuk membantu kegiatan evakuasi, pelayanan kesehatan, penanganan logistik, dan pemulihan awal masyarakat yang terdampak bencana. (*)

 

Bintan,Lintasmedia News- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, mengapresiasi pembentukan dan pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepri.


Hal itu disampaikan Reda di sela pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri di Agro Beach Resort, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).


Menurut Reda, karakteristik geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekaligus pengawasan berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat desa.


Karena itu, kata dia, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa diharapkan dapat membantu menyediakan informasi dari lapangan, terutama mengenai berbagai persoalan, kendala maupun perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.


Reda menilai media memiliki posisi penting dalam membangun arus informasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.


Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. Menurutnya, Pokja tersebut dapat menjadi salah satu mitra strategis Kejaksaan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.


Program Jaga Desa sendiri diarahkan antara lain untuk mendorong pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.


Ketua Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama, juga mengapresiasi pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri.


Dalam sambutannya saat pelantikan Pokja, Indra meminta jajaran Pokja yang telah dilantik segera menjalankan agenda kerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong agar pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi dengan ABPEDNAS Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.


“Pokja yang sudah dibentuk ini harus segera menjalankan agenda yang telah ditetapkan dan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri,” kata Indra.


Sementara itu, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, mengatakan SMSI Kepri siap menjalankan amanah yang diberikan.


Menurut Rinaldi, keberadaan Pokja Newsroom menjadi bagian dari upaya media untuk mengambil peran dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi masyarakat serta pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.


“SMSI Kepri siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri serta institusi Kejaksaan yang ada di Kepri,” ujar Rinaldi.


Ia menambahkan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di desa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi hukum serta mengangkat berbagai capaian dan potensi desa kepada masyarakat luas.


Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dilakukan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar bersama Wakil Ketua Umum SMSI Yono.


Pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bagian dari inisiatif SMSI untuk membangun kolaborasi dengan Kejaksaan dalam mendukung program Jaga Desa, sekaligus memperkuat jejaring informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.


Selain pengawasan dan edukasi terkait tata kelola dana serta aset desa, Pokja juga diharapkan turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Sementara itu, saat pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri yang digelar sebelum pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, digelar Perjanjian Kerjasama antara ABPEDNAS Kepri dengan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri yang ditandatangani Nyannyang Haris dan Rinaldi Samjaya.


Saat pelantikan ABPEDNAS Kepri turut hadir, Gubernur Kepri Drs Ansar Achmad, Kajati Kepri Dr Transiswara Adhi, Sekjend SMSI Pusat Makali Kumar dan Waketum Yono serta para Kajari serta Bupati se Provinsi Kepri. (*)



Keterangan foto:


1. JAM Intel Kejagung Reda Manthovani saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri, Rabu (26/08/26) di Agro Beach Resort Bintan. (ist)


2. PENANDATANGANAN PKS Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dan ABPEDNAS Kepri. (ist)


3. KETUA Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama berikan sambutan pada pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. (ist)


4. SEKJEND SMSI Pusat Makali Kumar memberikan pataka saat pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. (ist)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Bimbingan Teknis (Bimtek) statistik sektoral 2026 digelar di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (26/08). Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik (BPS).


Kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan. Data menjadi fondasi penting dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi hingga pelaporan. Hal itu, disampaikan, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi. 


Ia berharap setiap SKPD harus mempunyai data dasar dan data capaian, kemudian lakukan cek data secara berkala dan terakhir lakukan analisis data yang telah didapatkan. Menurutnya data bukan hanya sekadar angka, namun data adalah bukti kerja dan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang efektif, transparan dan berkelanjutan.


Sekda menerangkan, berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan. Metadata statistik menjadi penting, karena membantu menjelaskan data yang dihasilkan dipublikasikan sehingga dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara tepat oleh pengguna data.


Sementara itu, Kepala Diskominfo Bukittinggi, Asrar Fernando, menyebutkan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan data pemerintah yang terencana, terstandar dan terdokumentasi dengan baik. 


Hal ini sejalan dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Demikian juga Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik  Sektoral oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. (Sandra/Af)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.