Sumbar, Lintasmedia News– Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) kini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli batu bara untuk Unit Pembangkitan (UPB) Ombilin periode 2020–2023. Penyelidikan ini dilakukan setelah polisi menerima pengaduan masyarakat (Dumas) dan hasil audit resmi.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemberantasan korupsi di sektor ketahanan energi nasional.

“Menindaklanjuti arahan tegas Presiden terkait pemberantasan korupsi di sektor ketahanan energi, Polri berkomitmen penuh melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Setiap dugaan korupsi yang mengganggu stabilitas sektor vital ini akan kami tindak secara cepat, tepat, dan transparan,” ujar Susmelawati dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, Jumat (10/7/2026).

Langkah taktis Polda Sumbar ini dilaporkan berjalan beriringan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri terhadap dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan batu bara yang memicu gangguan listrik di wilayah Sumatera.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian memfokuskan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan penyedia batu bara yang terlibat kontrak kerja sama dengan PLTU Ombilin. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Muhardi, menyebutkan inisial perusahaan yang tengah diperiksa.

“Fokus pemeriksaan mengarah pada tiga penyedia, yakni CV PSPN, CV TC, serta konsorsium PT NCI dan PT NAL,” ungkap Muhardi.

Menurut Kombes Pol Susmelawati Rosya, penyelidikan resmi ini berpijak pada dua alat petunjuk kuat. Pertama, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 08 tertanggal 30 April 2024, dan kedua, laporan resmi dari masyarakat yang diterima kepolisian pada 31 Maret 2026.

Saat ini, tim penyidik terus bergerak maraton mengumpulkan dokumen dan memeriksa sejumlah saksi kunci untuk memperkuat konstruksi hukum dugaan tindak pidana tersebut. Polda Sumbar memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

“Ke depan, kami akan terus mengumpulkan dokumen pendukung secara komprehensif dan memeriksa saksi-saksi kunci lainnya. Perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan secara berkala kepada rekan-rekan media,” pungkas Muhardi.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi hantarkan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027. Hantaran itu disampaikan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (10/07. 

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi menyampaikan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD yang dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan proyeksi keuangan daerah yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam hantaran tersebut, Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp568,41 miliar, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp185,49 miliar dan Pendapatan Transfer Rp382,91 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp915,23 miliar, meliputi Belanja Operasi Rp743,55 miliar, Belanja Modal Rp170,18 miliar dan Belanja Tidak Terduga Rp1,50 miliar. 

"Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp20 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya, dengan pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp18 miliar," ungkapnya.

Ramlan mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen mengelola APBD 2027 secara cermat, disiplin dan bertanggung jawab. Hal itu akan dilaksanakan melalui penguatan anggaran berbasis kinerja, pengendalian belanja yang kurang produktif, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah. 

Menurutnya, proyeksi tersebut juga akan disempurnakan melalui pembahasan bersama DPRD, sehingga KUA dan PPAS 2027 dapat menjadi landasan yang kokoh bagi penyusunan Rancangan APBD Kota Bukittinggi. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, Forkopimda dan instansi vertikal menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Kota Bukittinggi. Hal itu dikemukakannya pada acara pisah sambut Komandan Kodim 0304/Agam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, Kamis (09/07) di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi.

Pada kesempatan itu, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa tugasnya di Kota Bukittinggi, atas dedikasi, pengabdian serta sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga amanah di tempat tugas yang baru dapat dijalankan dengan baik. Kepada pejabat yang baru, kami ucapkan selamat datang dan semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi kemajuan Kota Bukittinggi," ujarnya.

Pisah sambut dilaksanakan untuk Komandan Kodim 0304/Agam dari Letkol Inf. Slamet Dwi Santoso yang mendapat penugasan baru di Jakarta dan digantikan  Letkol Inf. Viko Hendrika Sandro. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dari Eri Iswandi yang mendapat tugas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Irwan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kota Bukittinggi Firdaus yang mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas Ia Batam, digantikan oleh Salman.

Wali Kota berharap silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga meski para pejabat telah berpindah tugas, serta mendoakan agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan dalam mengemban amanah di tempat yang baru. (Sandra)

Jakarta, Lintasmedia News 8 Juli 2026 - 80 persen belanja iklan digital di Indonesia kini mengalir ke tiga platform global: Google, Meta, dan TikTok. Sementara itu, lebih dari 50 ribu perusahaan pers di Indonesia harus berbagi sisa pasar yang hanya sekitar 20 persen.  

Ketimpangan tersebut dinilai tidak hanya mengancam keberlanjutan bisnis media, tetapi juga kemerdekaan pers. Persoalan itu menjadi fokus pertemuan Dewan Pers dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Kedua lembaga membahas dampak dominasi platform digital terhadap industri pers nasional, mulai dari ketimpangan penguasaan pasar iklan, perlindungan karya jurnalistik, hingga perlunya pembaruan regulasi persaingan usaha di era ekonomi digital.  

Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan tantangan Dewan Pers tidak lagi sebatas menjaga etika jurnalistik, tetapi juga memastikan perusahaan pers tetap mampu bertahan di tengah perubahan lanskap digital.  

"Sekitar 80 persen pasar iklan digital dikuasai Google, Meta, dan TikTok. Sisanya diperebutkan lebih dari 50 ribu perusahaan pers. Kondisi ini jelas tidak berkelanjutan bagi industri pers," kata Dahlan.  

Struktur pasar ini berpotensi menciptakan kecenderungan monopoli sekaligus praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, Dewan Pers memandang isu keberlanjutan media tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hak cipta, tetapi juga membutuhkan pendekatan hukum persaingan usaha.  

Menurut Dahlan, Undang-Undang Pers memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi pengembangan kehidupan pers. Dalam konteks saat ini, mandat tersebut mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekosistem media nasional yang menghadapi tekanan besar dari dominasi platform digital.   

Salah satu langkah yang sedang ditempuh Dewan Pers adalah mendorong pengakuan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum. Selama ini, mekanisme yang memperbolehkan berita dikutip dengan mencantumkan sumber dinilai tidak lagi memadai di era distribusi konten digital dan kecerdasan buatan.  

Dia mengatakan, karya jurnalistik kini menjadi bahan baku yang dimanfaatkan platform digital dan sistem kecerdasan buatan untuk melatih model maupun menyajikan informasi kepada pengguna tanpa memberikan nilai ekonomi yang sepadan kepada perusahaan pers.  

Fenomena tersebut, lanjut dia, diperparah dengan munculnya generative AI yang berpotensi menghadirkan informasi tanpa mengarahkan pengguna kembali ke situs media. Akibatnya, media kehilangan lalu lintas pembaca sekaligus sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang bisnis. "Publisher berada pada posisi yang tidak memiliki daya tawar terhadap platform. Sistem ini tidak lagi seimbang," ujar Dahlan.   

Usulan Dewan Pers ke KPPU Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pers mengusulkan pembentukan kelompok kerja bersama KPPU untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha di sektor digital.  

Dewan Pers juga mengusulkan penyelenggaraan advokasi bersama kepada komunitas pers mengenai hukum persaingan usaha serta pertukaran pengetahuan dengan otoritas persaingan usaha Afrika Selatan yang telah lebih dahulu melakukan kajian terhadap dominasi platform digital.   

Ketua KPPU Gopprera Panggabean menyatakan tantangan ekonomi digital tidak lagi dapat dijawab sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  

Menurut dia, KPPU bersama DPR sedang membahas revisi undang-undang tersebut agar mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah mekanisme pengawasan merger dari post-merger menjadi pre-merger.  

Dengan mekanisme tersebut, pengawasan terhadap akuisisi dapat dilakukan sebelum transaksi berlangsung sehingga potensi penguasaan pasar dapat dicegah sejak awal. Selain itu, ukuran penguasaan pasar juga akan diperluas. Tidak lagi hanya berdasarkan nilai jual dan pembelian sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini, tetapi juga mempertimbangkan penguasaan data, network effect, jumlah pengguna aktif, dan indikator lain yang menjadi ciri ekonomi digital.  

"Kalau regulasinya tidak diperbarui, KPPU akan semakin sulit melakukan pengawasan terhadap sektor digital karena tantangan ekonomi digital sudah jauh berbeda dengan kondisi saat undang-undang itu disusun pada 1999," kata Gopprera.  

KPPU akan mempelajari lebih lanjut berbagai praktik yang disampaikan Dewan Pers, termasuk kemungkinan membentuk task force bersama untuk memetakan persoalan, mengumpulkan data, membandingkan praktik di berbagai negara, dan menilai apakah terdapat unsur pelanggaran persaingan usaha atau justru membutuhkan pembentukan regulasi baru.   

Bagi Dewan Pers, pembaruan regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri media nasional. Sebab tanpa ekosistem bisnis yang sehat, kemerdekaan pers tidak hanya terancam oleh persoalan etik, tetapi juga oleh melemahnya kemampuan perusahaan pers mempertahankan ruang redaksi dan menghasilkan jurnalisme berkualitas. (*)

Aceh Timur , Lintasmedia News 

Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus membayangi masa depan generasi muda mendorong Polres Aceh Timur memperkuat upaya pencegahan melalui pendekatan edukatif. Kali ini, sasaran utamanya adalah para pemuda gampong yang dinilai memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) bagi pemuda gampong yang berlangsung di Aula Hotel Royal Idi, Rabu (08/07/2026).

Dalam kegiatan itu, Kasat Resnarkoba Polres Aceh Timur, AKP Very Syahputra, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber didampingi Banit Satresnarkoba Bripda Muhammad Ariski. Di hadapan para peserta, ia menegaskan bahwa perang terhadap narkotika tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.

Menurut AKP Very, pemuda gampong memiliki posisi penting sebagai agen perubahan yang mampu membangun kesadaran di lingkungan masing-masing agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

"Peredaran dan penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang sangat merusak, tidak hanya bagi individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Karena itu, kami mengajak seluruh pemuda di Aceh Timur untuk bersama-sama menjadi pelopor dalam mencegah dan memberantas narkoba," ujar AKP Very.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis narkotika, dampak hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar, serta pentingnya membangun kepedulian sosial melalui pelaporan apabila menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan ini, Satresnarkoba Polres Aceh Timur berharap lahir kesadaran kolektif di kalangan pemuda untuk menolak narkoba serta berperan aktif menciptakan lingkungan gampong yang aman, sehat, dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

(I)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi, menyalurkan zakat dan infak untuk 61 mustahik dengan total anggaran Rp35 juta lebih. Penyaluran zakat, dilaksanakan di Aula Kantor Baznas Bukittinggi, Selasa (07/07). 

Pada awal Juli 2026 Baznas kembali menyalurkan zakat dan infak kepada 61 mustahik. Zakat dan infak kali ini disalurkan melalui empat program, yang telah disusun oleh Baznas dan Pemko Bukittinggi. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua II Baznas Bukittinggi, Donny Syahputra.

Keempat program itu yakni, bantuan biaya pengobatan melalui progran Bukittinggi sehat diberikan kepada satu orang dengan bantuan Rp1,5 juta. Bantuan biaya hidup melalui program Bukittinggi peduli untuk 17 orang dengan total bantuan Rp13.850.000. Sementara itu bantuan biaya modal usaha, melalui program Bukittinggi makmur untuk 10 orang dengan total bantuan Rp 6.750.000,-, dan bantuan biaya pendidikan melalui program Bukittinggi cerdas, untuk 33 orang dengan total bantuan Rp 13.200.000,-.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, bantuan yang disalurkan melalui Baznas, merupakan zakat dan infak dari muzakki, yang didominasi dari pegawai Kota Bukittinggi. Penyaluran dilaksanakan secara bertahap setelah dilakukan verfikasi lapangan oleh tim dari Baznas. 

"Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyalurkan zakat dan infak kepada para mustahik di Kota Bukittinggi. Kami juga mengapresiasi Baznas Bukittinggi atas kerja keras yang dilakukan, dalam pendataan, verifikasi lapangan hingga terbantunya masyarakat yang berhak ini," ujar Ibnu.

Ia berharap, zakat dan infak yang diberikan, dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Sehingga niat dari para muzakki dapat tersalurkan dengan baik. (Sandra)

Lintasmedia News– Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menyiapkan sumber daya manusia berdaya saing internasional memasuki babak baru. Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung pertemuan lanjutan dengan jajaran Foshan Polytechnic, China, guna mematangkan implementasi Program Padang Juara yang membuka peluang beasiswa luar negeri sekaligus program dual degree bagi mahasiswa asal Kota Padang.

Pertemuan yang berlangsung di kampus Foshan Polytechnic, Selasa (7/7/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi pendidikan antara Indonesia dan China. Program Padang Juara akan menghubungkan Foshan Polytechnic dengan Universitas Negeri Padang serta Politeknik Negeri Padang sebagai langkah awal pelaksanaan program gelar ganda dan berbagai bentuk kerja sama akademik lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan tuan rumah oleh Deputy Party Secretary & President Foshan Polytechnic, Huang Jianguang, yang memperkenalkan keunggulan kampus melalui pemutaran video promosi Kung Fu Workshop. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Party Secretary Guan Xue, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Oki Earlivan Sampurno, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta President of Guangdong Education International Exchange Association Zhao Pengfei.

Dalam forum tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Melalui Program Padang Juara, Pemko Padang ingin memastikan generasi muda memperoleh akses pendidikan internasional tanpa meninggalkan keterhubungan dengan perguruan tinggi di daerah.

“Pemko Padang berkomitmen menyiapkan Beasiswa Luar Negeri melalui Program Padang Juara. Kehadiran delegasi universitas dalam pertemuan ini diharapkan dapat langsung terhubung dengan kampus tujuan melalui dual degree program dan kolaborasi lainnya,” ujar Fadly Amran.

Keseriusan Pemko Padang mendapat apresiasi dari Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Oki Earlivan Sampurno. Ia menilai inisiatif Pemerintah Kota Padang merupakan langkah nyata dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global. (***)

PADANG, Lintasmedia News (7/7/2026) – PT Semen Padang terus mempertegas komitmennya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan melalui dukungan terhadap transisi energi bersih. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan yang selaras dengan arah kebijakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Padang menerima 72 unit motor listrik untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.

Penyerahan unit kendaraan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pasoka Sumber Karya, Erick Reza, kepada Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, di Plaza Semen Padang pada Rabu (1/7/2026). Selanjutnya, seremoni penyerahan dari manajemen Polytron digelar di Wisma Indarung pada Selasa (7/7/2026) dan diterima oleh Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang.

Penggunaan 72 unit motor listrik ini menjadi tonggak penting dalam upaya perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil sekaligus mempercepat implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) di lingkungan operasional PT Semen Padang.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan pengadaan 72 unit motor listrik tersebut merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung program green energy yang dijalankan secara berkelanjutan.

“PT Semen Padang hari ini menerima sebanyak 72 unit motor listrik. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung implementasi green energy di lingkungan perusahaan. Program ini juga terlaksana berkat dukungan mitra strategis kami, PT Pasoka Sumber Karya, yang bekerja sama dalam penyediaan kendaraan listrik tersebut dan secara simbolis telah menyerahkan unit-unit kendaraan pada hari ini,” ujar Win.

Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya menjadi bagian dari operasional perusahaan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

Win menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang SIG. Melalui strategi itu, seluruh entitas di lingkungan SIG secara bertahap diarahkan untuk melakukan transisi dari penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT).

“Ini merupakan salah satu strategi jangka panjang SIG bersama PT Semen Padang. Kami mulai melakukan transisi energi dari penggunaan bahan bakar fosil menuju energi baru dan terbarukan. Alhamdulillah, untuk operasional kendaraan roda dua kini kami mulai menggunakan motor listrik. Ke depan, transisi ini akan dilakukan secara bertahap, termasuk pada kendaraan operasional lainnya yang berbasis baterai,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung target dekarbonisasi, meningkatkan efisiensi energi, serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dari aktivitas operasional perusahaan.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan keseriusan PT Semen Padang dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG) ke dalam strategi bisnis perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pasoka Sumber Karya, Erick Reza, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan PT Semen Padang kepada perusahaannya sebagai mitra penyedia kendaraan listrik.

Ia menegaskan bahwa PT Pasoka Sumber Karya berkomitmen penuh mendukung seluruh program transformasi energi yang dijalankan PT Semen Padang, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan perusahaan.

“Kami sebagai mitra penyedia kendaraan listrik siap mendukung setiap langkah PT Semen Padang dalam mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi operasional perusahaan sekaligus mendukung terciptanya ekosistem energi bersih yang semakin kuat,” ujar Erick.

Implementasi kendaraan listrik tersebut diharapkan menjadi awal dari transformasi yang lebih luas di lingkungan PT Semen Padang. Selain meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan kendaraan berbasis baterai juga merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda nasional menuju pembangunan rendah karbon serta pencapaian target net zero emission di masa mendatang.

Padang, Lintasmedia News— Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan mempercepat program vaksinasi gratis untuk hewan berkuku belah. Langkah ini merupakan strategi utama untuk melindungi populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi peternak dari ancaman epidemi yang masih berpotensi muncul.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian Kota Padang Puskeswan, drh. Yasir Irawan , menjelaskan bahwa PMK adalah penyakit menular virus yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi. Meskipun angka kematian akibat penyakit ini relatif rendah, dampaknya terhadap produktivitas ternak dan kerugian ekonomi petani sangat besar jika tidak segera ditangani.

“PMK sangat mudah menular pada hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi adalah tindakan paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit ini,” katanya, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, gejala klinis PMK umumnya dimulai dengan munculnya lepuh di rongga mulut yang menyerupai sariawan. Kondisi ini menyebabkan ternak mengalami hipersalivasi atau produksi air liur berlebihan, sehingga sulit untuk makan dan minum.

Virus PMK tidak hanya menyerang mulut, tetapi juga menginfeksi kuku. Luka yang muncul di antara kuku dapat menyebabkan kuku mengelupas dan memicu infeksi lebih lanjut berupa belatung jika sudah terlambat untuk mendapatkan perawatan medis.

"Gejala klinis pada mulut ditandai dengan munculnya lepuh yang mirip sariawan dan produksi air liur berlebihan atau hipersalivasi. Sementara itu, pada kuku terdapat luka di celah kuku yang berpotensi mengelupas dan memicu munculnya belatung jika terlambat ditangani. Kondisi ini bisa berakibat fatal dan memaksa peternak untuk melakukan pemotongan paksa jika tidak hati-hati," jelas Yasir.

Menurutnya, hasil pemetaan Dinas Pertanian menunjukkan bahwa lalu lintas atau transportasi ternak antar daerah masih menjadi faktor dominan yang menyebabkan masuk dan penyebaran PMK di Kota Padang. Sebagian besar kebutuhan ternak di Padang dipasok dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, terutama Kisaran dan Asahan.

Tingginya mobilitas ternak dari daerah pemasok menyebabkan pola peningkatan kasus PMK memiliki kecenderungan linier setiap kali terjadi peningkatan arus distribusi hewan.

Untuk memperkuat perlindungan ternak masyarakat, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah menyediakan vaksin PMK secara gratis. Di Kota Padang, UPT Puskeswan mengelola sebanyak 700 dosis vaksin yang siap diberikan kepada peternak selama persediaan masih ada.

Namun, tidak semua ternak dapat divaksinasi secara langsung. Hewan yang akan menerima vaksin harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk dalam kondisi kesehatan yang baik, telah berada di lokasi perawatan setidaknya selama satu minggu setelah dipindahkan, berusia minimal tiga bulan, dan tidak sedang hamil. Khusus untuk ternak yang sedang hamil, vaksinasi akan ditunda hingga kondisi memungkinkan.

Yasir juga mengungkapkan bahwa kesadaran para petani di Kota Padang dalam menghadapi PMK kini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan saat epidemi pertama kali menyebar pada tahun 2022.

Jika sebelumnya banyak peternak panik hingga menjual ternak mereka dengan harga murah atau melakukan penyembelihan paksa tanpa prosedur yang semestinya, kini mereka dinilai jauh lebih tenang, kooperatif, dan mulai memahami pentingnya menerapkan biosekuriti atau sistem keamanan biologis di lingkungan kandang.

Menurutnya, perubahan perilaku menjadi modal penting dalam menekan penyebaran penyakit, karena keberhasilan penanganan PMK tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kedisiplinan peternak dalam menjaga kesehatan ternak mereka.

Pemerintah Kota Padang memastikan kesiapan petugas kesehatan hewan tetap menjadi prioritas. Setiap laporan dugaan PMK yang diterima dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim medis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pengendalian agar penyebaran virus tidak meluas lebih jauh.

"Setiap kali ada laporan indikasi kasus dari masyarakat, tim penanganan medis dari UPT Puskeswan dan Dinas Kesehatan Hewan akan segera dikirim ke lapangan untuk melakukan penanganan terpadu dengan cepat," tegas Yasir.

Melalui program vaksinasi gratis ini, Pemerintah Kota Padang berharap populasi ternak tetap sehat, produktivitas ternak masyarakat terjaga, dan potensi kerugian ekonomi akibat PMK dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemerintah juga mengimbau seluruh peternak untuk segera melapor apabila menemukan gejala PMK pada ternaknya dan memanfaatkan layanan vaksinasi gratis selagi kuota masih tersedia. (***)