PADANG PANJANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang terus mendorong pemanfaatan inovasi bahan bangunan dalam mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Kali ini, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut mensosialisasikan Semen Padang Bata Interlock (Sepablock) kepada warga penerima bantuan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kantor Lurah Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Rully Hardian, itu diikuti belasan penerima manfaat bantuan Huntap Mandiri BNPB. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai material konstruksi yang akan digunakan dalam pembangunan hunian pascabencana.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkenalkan inovasi produk kepada masyarakat sekaligus mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia berharap Sepablock semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif material konstruksi yang berkualitas untuk pembangunan hunian.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memperkenalkan Sepablock lebih dekat kepada masyarakat. Kami berharap produk ini semakin dikenal dan menjadi salah satu pilihan dalam pembangunan rumah yang berkualitas,” ujarnya.

Lebih jauh, Win menegaskan bahwa pengembangan Sepablock tidak semata-mata berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tengah berupaya bangkit setelah terdampak bencana.

“Melalui Sepablock, kami ingin menghadirkan hunian yang tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar layak, nyaman, dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana. Ini merupakan bagian dari kontribusi PT Semen Padang dalam mendukung pemulihan masyarakat sekaligus menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam pemaparannya, Staf Unit Produksi BIP dan Aplikasi PT Semen Padang, Doni Maizwar, menjelaskan bahwa Sepablock merupakan inovasi material bangunan yang dirancang untuk mendukung pembangunan hunian pascabencana yang cepat, aman, dan efisien.

Menurutnya, sistem bata interlock yang diterapkan pada Sepablock memungkinkan proses pembangunan rumah berlangsung lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Bahkan, pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 hari tanpa mengurangi kualitas maupun kekuatan struktur bangunan.

“Sepablock telah memenuhi banyak aspek penting dalam pembangunan hunian tetap. Selain mempercepat proses konstruksi, material ini juga memiliki ketahanan yang baik, termasuk terhadap gempa. Karena itu, produk ini sangat cocok digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Doni.

Doni menambahkan, sistem bata interlock pada Sepablock juga membuat proses pemasangan lebih sederhana sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengabaikan standar keamanan konstruksi.

Sekretaris BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Rully Hardian, menegaskan bahwa sosialisasi tersebut sangat penting agar seluruh pihak yang terlibat dalam program Huntap Mandiri memiliki pemahaman yang sama terkait material yang digunakan.

Menurutnya, BNPB telah menetapkan penggunaan Sepablock sebagai material konstruksi untuk pembangunan Huntap Mandiri bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.

“Karena sudah diputuskan bahwa hunian tetap mandiri yang dibangun melalui program BNPB menggunakan material konstruksi Sepablock, maka kami berharap seluruh penerima manfaat dapat mengikuti penjelasan dari PT Semen Padang dengan baik sehingga memahami keunggulan dan proses penggunaannya,” kata Rully.

Ia juga mengajak para penerima manfaat untuk melihat langsung rumah contoh yang saat ini sedang dibangun di Kelurahan Silaing Bawah. Rumah tersebut merupakan milik salah seorang penerima manfaat, Ayu, yang proses pembangunannya telah berjalan menggunakan material Sepablock.

Para peserta juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan melihat langsung penerapan Sepablock pada rumah contoh yang sedang dibangun.

Sebagai penerima manfaat, Ayu mengaku puas dengan progres pembangunan hunian tetap yang saat ini sedang dikerjakan. Ia menilai penggunaan Sepablock memberikan kemudahan sekaligus mempercepat proses pembangunan rumahnya.

“Sekarang rumah saya masih dalam tahap pengerjaan. Menurut saya produk ini bagus dan pengerjaannya juga cepat. Saya berharap rumah ini bisa segera selesai sehingga dapat segera ditempati bersama keluarga,” ungkapnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Ahmad Zain, vendor lokal yang terlibat dalam pembangunan Huntap Mandiri. Ia mengaku senang menggunakan Sepablock karena dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan material bangunan konvensional.

Menurut Ahmad, sistem pemasangan yang lebih praktis membuat pekerjaan konstruksi menjadi lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun tenaga kerja.

“Banyak keunggulan yang kami rasakan saat mengerjakan pembangunan rumah menggunakan Sepablock. Pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam proses pemasangannya,” katanya.

BPBD Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 11 unit Hunian Tetap (Huntap) Mandiri bagi warga terdampak bencana di Kota Padang Panjang akan dibangun menggunakan Semen Padang Bata Interlock (Sepablock). Masing-masing unit mendapatkan bantuan senilai Rp60 juta.

Saat ini, satu unit sedang dalam proses pembangunan, sedangkan sisanya akan dikerjakan setelah seluruh penerima bantuan menyatakan kesiapan.

Sijunjung, Lintasmedia News— Mapolres Sijunjung didatangi sekitar ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada Minggu (7/6/2026) malam. Kedatangan massa tersebut dipicu oleh dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota LSM serta keresahan masyarakat terhadap sejumlah pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan yang dinilai tidak berimbang.

Peristiwa bermula sekitar pukul 17.40 WIB di Jorong Aur Gading, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Korban diketahui bernama Jonni (Joni Mapikor) yang selama ini aktif menyampaikan informasi terkait aktivitas pertambangan melalui media online dan media sosial.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jonni saat itu tengah bersilaturahmi ke rumah salah seorang warga setempat. Kehadirannya kemudian diketahui oleh sejumlah masyarakat yang mendatangi lokasi. Warga mengaku merasa keberatan terhadap berbagai informasi dan pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan di Kabupaten Sijunjung yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan masyarakat penambang.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban serta perusakan satu unit mobil Toyota Rush warna putih milik korban. Menurut keterangan yang berkembang di tengah masyarakat, kejadian tersebut dipicu oleh akumulasi keresahan warga terhadap berbagai pemberitaan terkait aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Sijunjung.

Mendapatkan informasi tersebut, personel Polres Sijunjung segera mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan korban untuk menghindari terjadinya tindakan yang lebih luas. Korban kemudian dibawa ke Mapolres Sijunjung guna mendapatkan perlindungan dan penanganan lebih lanjut.

Sekitar pukul 18.00 WIB, massa yang berasal dari Kecamatan Koto VII, IV Nagari, Sijunjung, Kupitan, dan Tanjung Gadang mendatangi Mapolres Sijunjung. Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan serta dianggap merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertambangan.

Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Polres Sijunjung menerima aspirasi masyarakat dan mengundang sejumlah perwakilan warga untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar informasi yang dinilai tidak akurat terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Sijunjung ditinjau kembali serta dilakukan klarifikasi.

Polres Sijunjung kemudian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan Jonni. Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menyampaikan pandangan masing-masing terkait persoalan yang terjadi.

Jonni menyampaikan permohonan maaf apabila informasi yang disampaikannya selama ini menimbulkan keresahan atau menyinggung perasaan masyarakat. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi yang menjadi keberatan warga.

Terkait kejadian dugaan penganiayaan tersebut, saudara Jonni selaku korban bersama Wali Nagari Limo Koto, Ketua KAN Limo Koto, Jorong Aur Gading, dan Jorong Batu Gandang yang bertindak selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Koto VII, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan musyawarah, dengan mengedepankan suasana yang kondusif serta menjaga hubungan baik antar masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sijunjung menyampaikan bahwa pihak kepolisian memahami aspirasi masyarakat, namun seluruh aktivitas tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kapolres juga menyatakan akan berupaya menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai aspirasi masyarakat terkait pertambangan rakyat.

Setelah menerima penjelasan dari Kapolres dan hasil mediasi yang telah dilakukan, masyarakat dapat menerima hasil pertemuan tersebut. Sekitar pukul 23.15 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib dan situasi di Mapolres Sijunjung tetap aman serta kondusif.

Melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang difasilitasi Polres Sijunjung, permasalahan yang terjadi berhasil diredam sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sijunjung tetap terjaga dengan baik.

PADANG, Lintasmedia News – Kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kembali ditunjukkan PT Semen Padang. Tidak lama setelah terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah warga di Karang Putih RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, perusahaan langsung menyalurkan bantuan kepada korban terdampak.

Bantuan yang disalurkan berupa empat lembar terpal, 50 batang kayu, serta sejumlah material pendukung lainnya. Bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun tempat berlindung sementara bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menyampaikan bahwa perusahaan turut merasakan duka yang dialami korban dan berupaya memberikan bantuan secepat mungkin agar dapat meringankan beban masyarakat terdampak.

"Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk hadir membantu ketika warga mengalami kesulitan. Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban para korban dan membantu mereka melewati masa-masa sulit ini," ujarnya.

Sementara itu, Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Unit Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang, Firma Yudi, yang hadir menyerahkan bantuan menjelaskan bahwa material tersebut diserahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya.

"Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan pagi ini, seluruh bagian atap rumah korban mengalami kerusakan akibat dilalap api sehingga keluarga terdampak membutuhkan tempat berteduh sementara sebelum dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali rumah mereka," katanya.

Selain bantuan material, PT Semen Padang juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp1.350.000 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama tiga hari bagi sembilan anggota keluarga yang terdampak musibah kebakaran tersebut.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban," katanya.

Kehadiran PT Semen Padang di tengah musibah yang dialami warga Batu Gadang menjadi bukti komitmen perusahaan untuk selalu hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga pada situasi darurat dan kemanusiaan.

Salah seorang korban, Rina Kurniawati, mengaku bersyukur atas perhatian dan kepedulian yang diberikan PT Semen Padang kepada keluarganya. Menurutnya, bantuan terpal dan material lainnya sangat dibutuhkan untuk membangun tenda atau tempat tinggal sementara setelah rumahnya mengalami kerusakan parah akibat kebakaran.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang begitu cepat memberikan bantuan kepada kami. Bantuan ini sangat berarti dan sangat membantu kami untuk membuat tempat berteduh sementara sambil menunggu kondisi kembali pulih," katanya.

Ia juga mengaku masih mengalami trauma akibat peristiwa kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba pada dini hari. Namun, dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Semen Padang, memberikan semangat bagi keluarganya untuk bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka.

Kebakaran yang terjadi pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 01.00 WIB itu menghanguskan satu unit rumah yang dihuni dua kepala keluarga dengan total sembilan jiwa. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, musibah tersebut menyebabkan para penghuni kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar harta benda mereka.

Dalam peristiwa itu, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) PT Semen Padang bergerak cepat menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari masyarakat.

Berkat respons cepat petugas, kobaran api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke rumah-rumah lain di sekitar lokasi. Upaya tersebut juga mencegah kebakaran yang lebih luas.

Meski demikian, kebakaran menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan rumah korban. Sejumlah barang berharga dan perabotan rumah tangga tidak dapat diselamatkan. Kerugian akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, keluarga korban bersama warga sekitar mulai membersihkan puing-puing bangunan dan mempersiapkan tempat tinggal sementara dengan dukungan berbagai pihak. (*)

Aceh timur, Lintasmedia News 

Kejuaraan Tenis Kapolda Cup dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas di pertandinagn yang berlangsung di Lapangan Tenis Trengginas Polda Aceh ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas. 

Sebanyak 170 petenis berasal dari Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh serta sejumlah Polres jajaran Polda Aceh tersebut mempertemukan sejumlah tim terbaik hingga babak final. 

Pada kategori beregu, Tim Tenis Polres Aceh Timur harus mengakui keunggulan Tim Tenis Polres Langsa dengan skor 2 – 1 sehingga menempatkan Tim Tenis Polres Aceh Timur sebagai juara 3.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. melalui Kasat Intelkam Iptu Jolly Ronny Mamarimbing, S.H. selaku Official menyampaikan bahwa pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan sinergitas lintas sektor.

“Pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat.” terang Iptu Ronny.

(I)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Parade 1.700 Perempuan Berbusana Minang turut memeriahkan memeriahkan peringatan 100 Tahun Jam Gadang. 

Kegiatan Yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 Tahun 2026 tersebut, dilaksanakan di kawasan Pasar Ateh Bukittinggi, Sabtu (06/06).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam kegiatan peragaan busana tradisional Minangkabau. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan pakaian adat, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya, etika, dan warisan leluhur Minangkabau. Ramlan mengatakan, Bukittinggi adalah kota kecil yang memiliki sejarah besar, mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, hingga penyelamat Republik Indonesia melalui PDRI. Karena itu, budaya, sejarah, dan identitas daerah harus terus dilestarikan dan wariskan kepada generasi mendatang. 

"Kegiatan ini bukan sekadar menampilkan pakaian adat, tetapi juga mengingatkan kita pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini, kita ingin memperkenalkan Bukittinggi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kepada dunia internasional," ungkapnya

Ketua Koordinator Parade Perempuan Berbusana Minang, Suherni Syam, menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Awalnya panitia menargetkan 1.500 peserta, namun karena tingginya minat, jumlah peserta akhirnya mencapai 1.700 orang yang datang dari berbagai daerah seperti Batam, Palembang, Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang dan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) 2026 yang mengukir sejarah baru di pelataran Jam Gadang.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi upaya untuk memperlihatkan kepada dunia keindahan dan kehormatan perempuan Minang melalui pakaian adat. Baju Basiba dan ragam pakaian adat salingka nagari mengandung nilai kehormatan, kesantunan serta peran perempuan Minang sebagai limpapeh rumah nan gadang. Melalui kegiatan ini, menunjukkan bahwa identitas budaya terus dijaga dan dilestarikan.(Sandra)

PARIWARA 

Lintasmedia News - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion didampingi para Para Wakil Ketua DPRD Kota Padang dan dihadiri segenap Anggota DPRD Kota Padang. 

Sedangkan Wali Kota Padang, Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir kompak hadir, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Hadir juga unsur Forkopimda Kota Padang dan Perwakilan Tokoh Adat, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang di Kota Padang.

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim mengatakan, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau oleh Pansus III DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang secara efektif. 

"Adapun waktu pelaksanaan pembahasan dari tanggal 09 s/d 12 Desember 2025 di Gedung DPRD Kota Padang dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2026 dengan mekanisme pembahasan melalui rapat internal, rapat kerja bersama pimpinan OPD terkait dan Ketua-Ketua KAN Se-Kota Padang untuk memantapkan hasil kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dimaksud," jelasnya. 

Semua fraksi DPRD Kota Padang memberikan pendapat akhirnya terkait betapa pentingnya ranperda ini disahkan menjadi perda. Misalnya saja fraksi PKS DPRD Kota Padang yang diketaui Rafdi. 

Fraksi PKS menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Pemerintah daerah perlu mendorong program-program edukatif seperti sekolah adat, festival budaya, pelatihan seni tradisional, serta penguatan muatan lokal budaya Minangkabau di lingkungan pendidikan. 

"Jangan sampai generasi muda hanya mengenal budaya luar, namun semakin jauh dari identitas budayanya sendiri.

Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat," tegasnya.

Nilai budaya Minangkabau harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, degradasi moral, konflik sosial, hingga melemahnya solidaritas masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PKS berpendapat, pemerintah daerah harus memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi program penguatan lembaga adat dan pelestarian budaya. 

Fraksi PKS menilai bahwa peran pemerintah sangat penting dan strategis untuk melibatkan secara aktif lembaga – lembaga adat sebagai bagian dari pembangunan Kota Padang.

"Maka diperlukan optimalisasi dan peran serta Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, serta unsur adat lainnya dalam membina kehidupan masyarakat, menjaga norma sosial, menyelesaikan persoalan kemasyarakatan secara musyawarah, dan menjadi benteng moral bagi generasi muda untuk kemajuan serta kejayaan Kota Padang," kata Rafdi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ninik mamak, dan bundo kanduang.

"Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang," tegasnya. 

Wako Fadly Amran menyebut Perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

"Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan," katanya. 

Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

"Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi," ujarnya. 

Fadly Amran berharap keberadaan Perda tersebut semakin mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat, termasuk dalam menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi.

Fadly Amran juga mendorong penguatan nilai-nilai adat untuk membantu mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sengketa sosial, hingga berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan budaya Minangkabau.

Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Diantaranya mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

"Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," tukuknya. 

Tokoh adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, mengapresiasi pengesahan Perda tersebut. Menurutnya, regulasi ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat lembaga adat dan mengakomodasi kepentingan nagari adat di Kota Padang.

Dasman Boy berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.

Kita berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan. (adv)

PARIWARA

Lintasmedia News- DPRD Kota menggelar rapat paripurna dengan agenda oleh Wali Kota Padang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LKPD) 2025, rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan penandatanganan MoU antara DPRD Kota Padang dengan Kejari Kota Padang, Sabtu pagi, 6 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Osman Ayub serta Sekwan DPRD Kota Padang dan segenap anggota dewan. 

Sedangkan dipihak Pemerintah Kota Padang hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minrofa, Kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi penyampaian Ranperda tersebut dan menyatakan siap untuk langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan," cakapnya.

Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

"Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerjasama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," katanya. 

Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. 

Keberhasilan itu disebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemko Padang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah”.

Dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target Rp2,88 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Sekdako Padang Raju Minrofa dan unsur Forkopimda. 

Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu. (adv)

PADANG (6/6/2026), Lintasmedia News– Tim Humas FC Semen Padang tampil impresif dan keluar sebagai juara Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Doni Sports Hub Padang, Sabtu (6/6/2026), Humas FC Semen Padang menaklukkan Bawaslu Sumbar dengan skor meyakinkan 5-2.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan gemilang tim asuhan pelatih Buyung Ismu. Sejak fase penyisihan hingga final, Humas FC Semen Padang menunjukkan dominasi permainan dan produktivitas gol yang tinggi.

Pada laga pembuka, Humas FC Semen Padang membungkam Soccer Jurnalis Biru dengan skor telak 6-0. Oktarizalni Putra menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol cepat pada menit pertama dan ketiga. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Haris, Zikra, serta dua gol dari Rian.

Langkah tim berjuluk Humas FC itu berlanjut ke semifinal menghadapi Bank Nagari. Pertandingan berlangsung lebih ketat, namun dua gol yang dicetak Riko memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan Humas FC Semen Padang ke partai puncak.

Pada final, semangat juang dan kekompakan tim kembali menjadi pembeda. Menghadapi Bawaslu Sumbar yang juga tampil solid sepanjang turnamen, Humas FC Semen Padang berhasil mengunci kemenangan 5-2 melalui gol yang dicetak oleh Oktarizalni Putra, Budi Kurnia, Hendra Rais, Razi, dan Rian.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, Humas FC Semen Padang juga memborong penghargaan individu. Buyung Ismu dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik turnamen, sementara gelar top skor diraih bersama oleh Oktarizalni Putra dan Rian yang tampil tajam sepanjang kompetisi.

Manajer Humas FC Semen Padang, Idris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama dan kekompakan seluruh pemain, ofisial, serta pelatih.

"Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana turnamen ini menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik antarinstansi dan antarlembaga," ujar Idris yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam JPS Cup sejak awal bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Semangat utama yang dibawa tim adalah memperkuat silaturahmi melalui olahraga.

"Pada dasarnya, bukan kemenangan yang menjadi tujuan utama kami, melainkan silaturahmi. Alhamdulillah, selain dapat mempererat hubungan dengan berbagai pihak, kami juga berhasil meraih hasil terbaik," katanya.

Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, didampingi Ketua Panitia Fardianto, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi kampiun.

"Selamat kepada Tim Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi juara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Semoga silaturahmi yang terjalin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya.

Adrian yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menegaskan bahwa JPS Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarwartawan, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai lembaga lainnya.

"Kami berencana mengadakan turnamen ini minimal sekali dalam dua tahun. Bahkan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan menjadi agenda tahunan. Yang paling utama bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana turnamen ini mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan," kata Adrian.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Andre Rosiade yang membuka JPS Cup 2026. Menurutnya, JPS Cup memiliki potensi menjadi agenda olahraga yang lebih besar dan mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

"Kalau perlu, JPS Cup dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga menjadi perhatian banyak pihak dan mampu menciptakan rekor tersendiri. Ke depan, peserta juga diharapkan semakin banyak agar silaturahmi yang terbangun semakin luas," ujar Andre.

Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 diikuti delapan tim dari berbagai kalangan, yakni Soccer Jurnalis A, Soccer Jurnalis B, Bank Nagari, Pertamina, Semen Padang, Angkasa Pura InJourney BIM, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar.

Keberhasilan Humas FC Semen Padang menjadi juara sekaligus menegaskan bahwa tim yang dihuni para insan komunikasi perusahaan tersebut tidak hanya piawai membangun citra dan komunikasi korporasi, tetapi juga mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Dengan torehan gelar juara, penghargaan pelatih terbaik, serta gelar top skor, Humas FC Semen Padang menjadi tim paling bersinar dalam gelaran JPS Cup 2026.

Susunan Tim Humas FC Semen Padang

Manajer:

Idris

Ofisial:

- Oktaveri

- Fadhlan Maulana

- Ari Surya Cipta

- Andi Nafani

Pelatih

- Buyung Ismu

Pemain:

- Ricky Adek (Kiper)

- Andika Putra

- Riko

- Razi

- Arris Andra

- Oktarizalni Putra

- Rezy Melano Adam

- M. Zikra

- Harya Fahero (Kapten)

- Budi Kurnia

- Nanda Eka Putra

- Hendra Rais

- Suyitno

- Deri Putra

- Novrian

Aceh Timur,Lintasmedia News 

Aceh timur Menindaklanjuti berbagai laporan dan keluhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPD GWI Kalimantan Selatan bersama tim melakukan investigasi kontrol sosial pada Jumat (23/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali langsung berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi hingga rumitnya pengurusan dokumen kapal.

Kedatangan awak media disambut baik oleh para nelayan yang selama ini merasa suaranya kurang mendapat perhatian. Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah lama berharap ada pihak yang datang mendengarkan keluhan mereka. Menurutnya, harga BBM yang tinggi dan sulitnya mengakses BBM subsidi menjadi persoalan utama yang mengancam keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

Dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah nelayan mengaku enggan berbicara secara terbuka karena khawatir mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan saat investigasi berlangsung, awak media memperoleh keterangan adanya dugaan intimidasi terhadap nelayan yang memberikan informasi kepada wartawan. Salah seorang nelayan mengaku pernah diperingatkan oleh oknum yang disebut berasal dari unsur pengelola kesyahbandaran karena dianggap terlalu banyak memberikan keterangan kepada media.

Persoalan lain yang dikeluhkan adalah sulitnya mengurus dokumen kapal yang menjadi syarat memperoleh BBM subsidi. Beberapa nelayan mengaku proses pengurusan dapat berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan. Akibatnya, banyak nelayan tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal.

Investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kuota BBM yang tercantum dalam rekomendasi dengan jumlah BBM yang diterima nelayan. Dalam salah satu dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, terdapat kuota hingga 774 liter per bulan, namun nelayan mengaku hanya menerima sekitar 200 liter. Selain itu, sebagian besar nelayan mengaku tidak mengetahui keberadaan barcode maupun log book yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan distribusi BBM subsidi.

Kejanggalan lain ditemukan pada dokumen kapal nelayan. Seorang pemilik kapal menunjukkan dokumen yang mencantumkan ukuran kapal GT 3, sementara menurut pengakuannya kapal tersebut berukuran GT 13. Ia juga mempertanyakan adanya foto kapal servis yang tercantum dalam dokumen, bukan foto kapal penangkap ikan yang sebenarnya digunakan untuk melaut.

Keluhan serupa disampaikan nelayan kecil yang hanya memperoleh jatah sekitar 30 liter BBM per bulan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui proses penggunaan barcode maupun pencatatan log book. Dengan keterbatasan kuota tersebut, para nelayan terpaksa membeli solar di luar jalur subsidi dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter agar tetap dapat melaut dan menghidupi keluarga mereka.

Saat dikonfirmasi, pihak DKPP Kabupaten Tanah Laut menyampaikan bahwa pengelolaan penyaluran BBM nelayan di Muara Kintap berada di bawah kewenangan instansi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun para nelayan mempertanyakan minimnya transparansi dan koordinasi, mengingat Muara Kintap merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut.

Keluhan juga datang dari nelayan yang mengaku pernah menyerahkan dokumen kapal dengan harapan memperoleh BBM subsidi, namun hingga kini tidak lagi menerima jatah sebagaimana dijanjikan. Bahkan, menurut pengakuannya, dokumen kapal yang pernah diserahkan baru dikembalikan setelah adanya kedatangan wartawan yang melakukan investigasi di lokasi.

Para nelayan berharap Presiden Prabowo Subianto, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi di Muara Kintap. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kesyahbandaran yang disebut menangani rekomendasi dan distribusi BBM belum memberikan data maupun keterangan resmi terkait daftar penerima BBM subsidi, sehingga tuntutan nelayan terhadap transparansi dan keadilan distribusi BBM masih terus bergema dari pesisir Muara Kintap.

(I)