Padang, Lintasmedia News – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi Stakeholders. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sumatera Barat pada Jumat (24/7) ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan destinasi wisata melalui sinergi lintas instansi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, serta Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Auditor Madya Tk. II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta, S.I.K., M.H., yang hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai arah kebijakan pengamanan objek vital nasional.

Nota kesepahaman ini bertujuan mewujudkan strategi kolaborasi dan aliansi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, khususnya kawasan wisata, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata di Sumatera Barat.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata. Ada tiga hal yang harus kita ciptakan bersama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keselamatan merupakan prinsip paling utama dalam setiap penyelenggaraan pengamanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas seluruh pihak sebelum mewujudkan aspek keamanan.

"Keselamatan adalah hukum tertinggi. Dalam mencapai keselamatan harus dilakukan secara total. Kita harus berpikir bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama. Setelah itu barulah kita dapat menciptakan keamanan. Bagaimana kita bisa menciptakan keamanan jika diri kita sendiri tidak selamat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keselamatan dan keamanan akan bermuara pada terciptanya kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.

"Kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila masyarakat dan wisatawan merasakan kenyamanan. Karena itu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus kita bangun secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sistem pengamanan kawasan wisata di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

PADANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang mengapresiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempercayakan penggunaan Semen Padang Bata Interlock (Sepablock) sebagai material utama pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Mandiri di Sumatera Barat. Kepercayaan tersebut menjadi bukti bahwa produk inovasi karya anak bangsa mampu mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan kualitas yang teruji.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, usai penyerahan kunci tiga unit Huntap Mandiri yang dibangun menggunakan Sepablock di tiga daerah di Sumatera Barat pada Jumat (10/7/2026).

Tiga unit hunian permanen tersebut masing-masing berada di Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman; serta Jorong Kampung Pondok, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Prosesi serah terima dilakukan langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, dan disaksikan para kepala daerah di masing-masing wilayah bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk jajaran PT Semen Padang sebagai penyedia material utama pembangunan rumah.

Di Kota Padang, penyerahan kunci Huntap Mandiri di Kampung Tanjung, Kelurahan Kuranji, turut didampingi Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dan Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino. Hunian tersebut diterima pasangan Agusman dan Juliana yang tampak haru saat menerima rumah baru untuk ditempati bersama keluarga.

Sementara di Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara, Rustian menyerahkan kunci kepada pasangan Nasrul Koto dan Elmidona dengan didampingi Wali Kota Pariaman, Yota Balad. Adapun di Jorong Kampung Pondok, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, rumah diserahkan kepada pasangan Revival dan Yusra yang turut dihadiri Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang telah memilih Sepablock dalam pembangunan Huntap Mandiri di Sumatera Barat. Menurutnya, penggunaan Sepablock dalam program tersebut menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan PT Semen Padang mampu menjawab kebutuhan pembangunan hunian yang cepat, berkualitas, dan tangguh terhadap bencana.

"Kami mengapresiasi BNPB yang telah mempercayakan penggunaan Semen Padang Bata Interlock atau Sepablock sebagai material pembangunan Huntap Mandiri di Sumatera Barat. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa produk inovasi PT Semen Padang telah mendapat pengakuan dari lembaga negara untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," ujar Win.

Menurut Win, penggunaan Sepablock tidak hanya mempercepat proses pembangunan hunian permanen, tetapi juga menghasilkan bangunan yang kokoh, nyaman, dan efisien. Karena itu, PT Semen Padang berharap inovasi tersebut semakin luas dimanfaatkan, baik dalam pembangunan pascabencana maupun proyek perumahan masyarakat secara umum.

"Kami berharap Sepablock semakin dikenal dan dimanfaatkan secara luas karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari pemasangan yang lebih cepat, konstruksi yang kuat, hingga memberikan kenyamanan bagi penghuninya," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sestama BNPB, Rustian, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Ia juga meminta PT Semen Padang sebagai mitra dalam program tersebut untuk terus mendukung penyelesaian pembangunan rumah permanen bagi warga yang masih membutuhkan.

Selain meninjau pembangunan Huntap, Rustian juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan muncul akibat fenomena El Niño.

Menurutnya, musim kemarau panjang berpotensi menimbulkan krisis air bersih sehingga pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan langkah mitigasi, salah satunya dengan membangun sumur bor dengan kedalaman yang memadai.

"Kita harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kemarau panjang. Salah satu langkah antisipasi adalah membangun sumur bor dengan kedalaman yang memadai sebagai fasilitas bagi masyarakat apabila kondisi itu benar-benar terjadi," katanya.

Menurutnya, yang terpenting bukanlah merasa takut terhadap ancaman bencana, melainkan membangun budaya kesiapsiagaan dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi setiap potensi risiko.

"Masyarakat tidak perlu takut terhadap bencana, tetapi harus tetap waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz, menyambut baik program Huntap Mandiri yang dijalankan BNPB. Menurutnya, rumah-rumah yang dibangun menggunakan Sepablock memiliki kualitas yang sangat baik serta desain yang menarik sehingga layak menjadi hunian jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana.

"Semoga para penerima manfaat dapat menghuni rumah ini bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Rumah ini dibangun dengan material Sepablock, kualitasnya sangat baik, bahkan desainnya mirip dengan bangunan-bangunan di Belanda," kata John Kenedy Aziz.

Rasa syukur juga disampaikan Revival dan Yusra, penerima manfaat Huntap Mandiri di Nagari Pasia Laweh. Mereka mengaku puas dengan kualitas rumah yang dibangun menggunakan Sepablock karena kokoh sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan pemerintah daerah atas bantuan ini. Rumahnya nyaman dan terasa sejuk. Kami sangat terkesan dengan material Sepablock yang digunakan," ungkap Revival.

Penyerahan tiga unit Huntap Mandiri tersebut menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia industri dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat. Kepercayaan BNPB menggunakan Sepablock juga menegaskan peran inovasi PT Semen Padang dalam menghadirkan solusi konstruksi yang cepat, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Padang, Lintasmedia News 

Pertalian "Saudara" antara Aceh dan Minang sudah berabad abad adanya yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Bahkan beberapa perkampunangan di Nangroe Aceh cukup kental bahasa minangnya.

Bahasa Minang di Aceh itu dikenal dengan nama Bahasa Jamee ( bahasa tamu). Yakni dialek bahasa Minangkabau yang dituturkan oleh Suku Aneuk Jamee, keturunan perantau Minang yang bermigrasi sejak abad ke-16.

Bahasa Jamee ini tersebar di pesisir barat Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan (terutama Tapaktuan dan Labuhan Haji), Aceh Barat Daya, Nagan Raya, hingga Aceh Barat. Kosakatanya didominasi bahasa Minang yang telah berasimilasi dengan bahasa Aceh dalam kesehariannya.

Aceh yang juga dikenal sebagai Serambi Mekkahnya Indonesia banyak melahirkan ulama besar dari Minangkabau yang sengaja belajar kepada Ulama Aceh. Salah seorang Ulama Minangkabau yang terkenal adalah Syek. Burhanuddin yang mempunyai Surai di Ulakan, Tapakih,Padang Pariaman.

Buhul sejarah itu kembali ditikam oleh

Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang sengaja berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat dan hari Selasa (21/7/2026). Salah satu sasaran kunjungan rombongan tersebut adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar di kawasan Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi.

Rombongan diterima oleh Ketum LKAAM Sumbar Prof Dr .Fauzi Bahar Dt.Satu dan rombongan, secara duduk bersila dalam Balai Adat ini. Suasananya berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan diisi dengan diskusi tentang dua hal yang sedang aktual yaitu tanah ulayat dan sanksi adat terhadap pelaku LGBT.

"Kami ini melakukan studi komparatif sebagai pembanding serta menggali praktek terbaik dalam pelestarian budaya dan pembinaan masyarakat adat di Ranah Minang," kata Ketua Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe Kamaruddin Andalah, S.Sos.,M.Si.

Menurut Kamaruddin, aturan adat di Aceh dan Minang banyak kemiripan, dimana seluruh aturan adat yang berlaku bersandar kepada ajaran agama yaitu Islam. Kalau di Aceh berlaku prinsip "Adat Aceh bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah" adalah filosofi utama masyarakat Aceh. 

"Segala bentuk tradisi, hukum adat, dan budaya di Aceh tidak dapat dipisahkan dan wajib sejalan dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an serta Hadits," kata Kamaruddin Andalah, sembari mengatakan bahwa hubungan mesra masyarakat Aceh dan Minang sudah terjalin berabad abad lamanya.

Rombongan Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe ini diterima langsung oleh Ketum LKAAM Sumbar Prof. Dr. Fauzi Bahar, M.Si Dt. Sati bersama pengurus lengkap antara lain Sekum LKAAM Drs. Jasman, MM Dt. Bandaro Bendang, Waketum LKAAM Arkadius Dt. Intan Bano, Ketua Harian LKAAM Dr. Amril Amir, M.Pd. Dt. Lelo Basa, Ketua LKAAM Daswippetra, SE.,M.Si Dt. Manjinjiang Alam, Sekretaris, Muzmet Dt.Gamuak, Yul Akhyari Sastra Rajo Bagindo, Arfa Dt.Tumangguang, Zulnadi St.Maruhun dan Sidi Gusfen Khairul dan pengurus lainnya.

Menurut Fauzi Bahar Dt. Sati, filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sudah melekat dalam keseharian masyarakat Minangkabau. Karena itu, seluruh aturan adat dan budaya sandarannya adalah agama Islam yang bersumber dari Al-Quran.

Karena aturan adat yang sumbernya sama itulah, hubungan historis antara Aceh dan Ranah Minang sudah terjalin sejak lama, mulai dari penyebaran agama Islam melalui Syekh Burhanuddin yang belajar dari Aceh, hingga hubungan perdagangan dan pendidikan.

"Solidaritas antara Aceh dan Minangkabau sangat terlihat ketika kedua daerah pada waktu yang berbeda ditimpa musibah gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Kita saling membantu dan mengulurkan tangan," kata Prof. Dr. Fauzi Bahar Dt. Sati, Wali Kota Padang periode 2004-2014.

Ketum LKAAM juga menyampaikan beberapa upaya LKAAM dalam memperjuangkan tanah ulayat masyarakat adat, menjaga anak kemenakan dari pengaruh narkoba dan pergaulan bebas, mencegah meluasnya LGBT serta memperjuangkan Hukum Pidana Adat menjadi Perda Sumatera Barat.

Rombongan Majelis Tinggi Wali Nanggroe terdiri dari Kamarudin Andalah (Ketua Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe), Dr. H. Tarmizi M. Daud, M.Ag. (Sekretaris Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe), Ainul Mardhiah, S.Ag.,MA.PD. (Sekretaris Tuha Lapan Wali Nanggroe), dan Anggota Majelis Tuha Lapan : Dr. Zainal Abidin, SH.,M.Si.,MH., Drs. H. Marzuki Yahya, MM., Yurnalesti, SH., Dr. Hj. Rosmawardani, SH.,MH dan T. Idris Thaib. (Relis LKAAM Sumbar)

Padang, Lintasmedia News– Pemerintah Kota Padang terus mematangkan langkah untuk mewujudkan ambisi besar menjadikan ibu kota Provinsi Sumatera Barat sebagai Kota Gastronomi di bawah jaringan UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui Rapat Pleno Dossier Padang sebagai Kota Gastronomi yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (23/7/2026).

Rapat strategis ini menjadi tahapan krusial dalam penyempurnaan Dossier Gastronomy City, dokumen utama yang akan menjadi dasar penilaian dalam proses seleksi nasional sebelum diajukan sebagai nominasi Indonesia ke UNESCO.

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza, Tim Dossier Pusat Indah Kartika Sari dan Gaura Mancacaritadipura yang mengikuti rapat melalui Zoom Meeting, Koordinator Tim Penyusunan Dossier Padang Haris Satria, unsur Academics, Business, Community, Government, and Media (ABCGM), serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa rapat tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh substansi dalam dossier benar-benar mencerminkan identitas, kekuatan, serta keunikan Kota Padang sebagai salah satu pusat kuliner terbaik di Indonesia.

"Hari ini rapat lanjutan membahas dossier Gastronomy City sebagai langkah untuk menjadi nominasi yang akan diajukan sebagai kota kreatif kepada UCCN. Alhamdulillah, seluruh stakeholder melalui kolaborasi ABCGM sudah terlibat, dan hari ini kita juga memperoleh berbagai masukan yang sangat baik untuk penyempurnaan dossier," ujar Fadly Amran.

Menurutnya, berbagai masukan dari tim asesor dan Tim Dossier Pusat akan menjadi bahan penyempurnaan agar dokumen yang diajukan tidak hanya memenuhi standar penilaian UNESCO, tetapi juga mampu memperlihatkan karakter khas Kota Padang yang tidak dimiliki daerah lain.

Fadly menjelaskan, pengajuan Kota Padang sebagai Kota Gastronomi juga selaras dengan tema Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 Tahun 2026, yakni "Taste of Padang Experience: Padang Road to Gastronomy City." Tema tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menjadikan kuliner sebagai kekuatan utama pembangunan, promosi pariwisata, pelestarian budaya, hingga penguatan ekonomi kreatif masyarakat.

Apabila berhasil lolos sebagai nominasi Indonesia, Kota Padang akan melanjutkan tahapan penilaian di tingkat internasional yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027.

Fadly optimistis, keberhasilan masuk ke dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO akan membawa dampak besar bagi perkembangan daerah.

"Kita berharap Kota Padang dapat lolos seleksi nasional ini, sehingga cita-cita kita bersama menjadikan Kota Padang sebagai Gastronomy City di bawah UNESCO dapat terwujud. Jika hal ini terwujud, maka akan memberikan multiplier effect bagi Kota Padang, terutama di sektor kuliner, pariwisata, dan event," pungkasnya.

Sementara itu, Tim Dossier Pusat Indah Kartika Sari mengungkapkan bahwa proses penyusunan Dossier Padang Gastronomy City telah mencapai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu disempurnakan agar dokumen tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan daerah lain yang juga mengikuti seleksi.

Menurut Indah, salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah pengarusutamaan kesetaraan gender dalam narasi dossier.

"Kami menyarankan agar kesetaraan gender dapat dimasukkan ke dalam penyusunan dossier ini. Salah satunya terkait peran Bundo Kanduang dalam bidang gastronomi, sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian," ujarnya.

Ia menilai, keterlibatan perempuan, khususnya melalui peran Bundo Kanduang, merupakan bagian penting dari sejarah dan keberlanjutan budaya kuliner Minangkabau. Nilai tersebut dinilai mampu memperkuat identitas Kota Padang sebagai kota yang tidak hanya kaya cita rasa, tetapi juga memiliki warisan budaya yang hidup dan terus diwariskan lintas generasi.

Di sisi lain, Koordinator Tim Penyusunan Dossier Padang Haris Satria menjelaskan bahwa waktu penyelesaian dokumen sudah sangat terbatas. Dossier harus diserahkan kepada UCCN paling lambat 28 Juli 2026, sebelum memasuki tahapan verifikasi oleh Tim Dossier Pusat.

Ia menerangkan, setelah proses verifikasi selesai, perjalanan Kota Padang masih akan berlanjut melalui beberapa tahapan seleksi yang cukup ketat.

"Tahapan selanjutnya, pada Agustus 2026 akan diumumkan 10 besar Kota Gastronomi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman enam besar. Jika semua berjalan lancar, kita bisa mendapatkan rekomendasi dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Setelah itu, prosesnya akan dikawal oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bersama KNIU untuk diajukan ke UNESCO pada tahun 2027," jelas Haris.

Dengan kolaborasi seluruh unsur ABCGM, dukungan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media, Pemerintah Kota Padang optimistis mampu menghadirkan dossier yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kekayaan gastronomi Minangkabau secara utuh.

Lebih dari sekadar mengejar pengakuan internasional, langkah ini menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat identitas Kota Padang sebagai destinasi kuliner kelas dunia, meningkatkan daya saing pariwisata, memperluas peluang ekonomi kreatif, sekaligus membuka ruang promosi budaya Minangkabau di tingkat global. (***)

Padang, Lintasmedia News— Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Program Pembinaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C bagi 101 warga binaan Lapas Kelas IIA Padang, yang berlangsung di Aula Sahardjo Lapas Kelas IIA Padang, Kamis (23/7/2026)

Program yang merupakan hasil kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Padang dan Yayasan Pendidikan Gempita Sumatera Barat melalui PKBM Gempita Sumbar ini menjadi langkah strategis dalam memenuhi hak pendidikan warga binaan sekaligus mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat dengan bekal akademik dan keterampilan yang lebih baik.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, serta dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Ronaldo Devinci Talesa, Kepala PKBM Gempita Sumbar, Silvia Sismona, para pejabat administrator di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumbar, serta jajaran pejabat struktural Lapas Kelas IIA Padang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus tetap dipenuhi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Fadly Amran, pendidikan kesetaraan bukan sekadar memberikan ijazah, tetapi juga membuka kembali harapan dan masa depan bagi warga binaan agar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah bebas nanti.

"Program pembinaan pendidikan kesetaraan ini sejalan dengan cita-cita kita melalui gerakan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Padang Melayani dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat," ujar Fadly Amran.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh hingga dinyatakan lulus.

"Kami berharap 101 warga binaan Lapas Kelas IIA Padang yang mengikuti program ini dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Ke depan, kami juga siap mendukung pengembangan pelatihan keterampilan, seperti servis AC, menjahit, servis kendaraan, maupun keahlian lainnya," tambahnya.

Fadly Amran juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap memperkuat sinergi dengan Lapas Kelas IIA Padang melalui berbagai program pemberdayaan, terutama pelatihan vokasi yang mampu meningkatkan kompetensi warga binaan sehingga mereka memiliki bekal keterampilan ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Ia menilai pendidikan kesetaraan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan angka harapan sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan bahwa pelaksanaan program ini merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin pemenuhan hak warga binaan, termasuk di bidang pendidikan.

Menurutnya, pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusia agar warga binaan siap menjalani kehidupan baru setelah menyelesaikan masa pidana.

"Pendidikan menjadi kesempatan kedua bagi warga binaan untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat. Kami berharap program ini dilengkapi pelatihan vokasi agar mereka memiliki keterampilan kerja dan dapat kembali sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Kepala Lapas Kelas IIA Padang, Ronaldo Devinci Talesa, menjelaskan bahwa program pendidikan kesetaraan ini merupakan sejarah baru bagi lembaga yang dipimpinnya.

Menurutnya, sejak Lapas Kelas IIA Padang berdiri, baru kali ini program pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara resmi bagi warga binaan.

Ia menjelaskan bahwa dari total 671 penghuni Lapas, hanya 101 warga binaan yang dinyatakan lolos mengikuti program setelah melalui proses asesmen yang mempertimbangkan motivasi belajar, masa pidana, serta komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran hingga selesai.

"Program ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan sejak Lapas Kelas IIA Padang berdiri. Pembelajaran akan dilaksanakan oleh tutor PKBM Gempita Sumbar dengan dukungan modul dan perlengkapan belajar yang telah disiapkan," jelas Ronaldo.

Seluruh proses pembelajaran nantinya akan dibimbing oleh tenaga pendidik dari PKBM Gempita Sumbar sesuai standar pendidikan kesetaraan nasional sehingga lulusan memperoleh ijazah yang memiliki kedudukan setara dengan pendidikan formal.

Sementara itu, Kepala PKBM Gempita Sumbar, Silvia Sismona, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pemasyarakatan, dan penyelenggara pendidikan nonformal.

Ia menilai program tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Padang menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS), sekaligus memastikan hak pendidikan tetap dapat diakses oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang.

Silvia menegaskan bahwa lulusan pendidikan kesetaraan memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah formal, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

"Kami sangat berharap dukungan pemerintah dalam penyediaan tutor, sarana pembelajaran, serta fasilitas asesmen dan ujian berbasis komputer di Lapas Kelas IIA Padang agar program ini berjalan optimal," ungkapnya.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Program Pembinaan Pendidikan Kesetaraan di Lapas Kelas IIA Padang diharapkan tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi warga binaan. Pendidikan menjadi jembatan untuk membangun kembali kepercayaan diri, memperluas peluang hidup yang lebih baik, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Program ini juga menjadi bukti bahwa proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pembinaan di balik tembok lapas, melainkan menjadi ruang bagi lahirnya harapan baru melalui pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kedua untuk membangun masa depan yang lebih bermakna. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Dalam rangka mengamankan aset milik daerah yang berada di belakang Universitas Fort de Kock, Pemerintah Kota Bukittinggi memasang plang pada lahan yang menjadi aset pemerintah daerah. Pemasangan plang tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi, bersama unsur TNI, Polri, Rabu (22/07).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menerangkan, Lahan yang dilakukan pemasanhan plang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibeli melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 36/MKS-2007. Pemasangan plang dilakukan sebagai bentuk pengamanan aset daerah sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Menurutnya Sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi bernomor 655, sedangkan sertifikat yang dimiliki pihak Universitas Fort de Kock bernomor 654. Lahan seluas 5.528 meter persegi itu berada di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. 

Dalam pengukuran ulang yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditemukan sekitar 1.700 meter persegi pada lahan itu, telah berdiri bangunan yang diketahui tanpa izin pemerintah. Berdasarkan temuan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi, akhirnya menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1, SP2 dan SP3.

"Lahan yang dipasangi plang merupakan aset Pemko Bukittinggi. Sampai hari ini sertifikat tanah masih berada di pemerintah dan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dasar pembelian tanah juga tidak pernah dibatalkan. Tidak ada putusan yang memerintahkan pemko untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada pihak lain. Namun, jika ada perintah itu dalam putusan MA, pasti kita sudah serahkan. Oleh karena itu, kami mengamankan aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Ramlan.

Ia menambahkan, sebelumnya lahan tersebut disiapkan untuk pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan anggaran sekitar Rp78 miliar. Namun, sesuai Instruksi Presiden, rencana itu dibatalkan karena adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. (Sandra/Af)

Lintasmedia News- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Pelantikan Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di The Axana Hotel Padang, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen PMI Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat selama lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z.

Latif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang Erianto, para Ketua PMI kabupaten/kota se-Sumatera Barat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang, mitra kerja PMI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar. Dalam kesempatan tersebut, Zulhardi Z. Latif kembali dipercaya memimpin PMI Kota Padang untuk periode kedua. Selain pelantikan ketua, turut dikukuhkan jajaran Dewan Kehormatan, para Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta para Kepala Bidang yang akan mengemban amanah organisasi hingga tahun 2031.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kota Padang yang baru dilantik. Sebagai Pelindung PMI Kota Padang, ia berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan dan meningkatkan berbagai program kemanusiaan yang telah berjalan serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fadly menegaskan bahwa keberadaan PMI memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, serta berbagai aksi sosial kemanusiaan di Kota Padang. 

Menurutnya, peran tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kota yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi berbagai situasi darurat.

"Peran PMI selaras dengan visi Pemerintah Kota Padang mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan kota pintar melalui pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan yang berkualitas. Kesiapsiagaan PMI juga menjadi bagian penting dalam mendukung Program Unggulan Padang Sigap melalui respons cepat terhadap bencana dan keadaan darurat," ujar Fadly Amran.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus memberikan dukungan terhadap setiap program dan kegiatan kemanusiaan yang dijalankan PMI.

"Semoga PMI Kota Padang terus konsisten dan menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya dan aksi kemanusiaan yang dijalankan PMI Kota Padang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PMI Kota Padang yang selama ini dinilai aktif dalam melaksanakan berbagai misi kemanusiaan. 

Ia berharap kepengurusan yang baru semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, dunia usaha, dan seluruh mitra kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

"Kepengurusan yang baru diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, serta seluruh mitra kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati untuk kemanusiaan," katanya.

Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk memimpin PMI Kota Padang. Ia berkomitmen memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat tetap terjaga.

Menurut Zulhardi, kebutuhan darah di Kota Padang saat ini mencapai sekitar 200 kantong darah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 30 rumah sakit yang menjadi mitra Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Padang. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI secara berkelanjutan menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, hingga perguruan tinggi.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Padang terhadap kelancaran aktivitas PMI, termasuk program umrah gratis bagi para pendonor darah. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kemanusiaan serta memastikan kebutuhan darah masyarakat di Kota Padang terpenuhi dengan baik," ujar Zulhardi.

Sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang kemanusiaan, pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Padang bersama PMI Kota Padang juga menyerahkan penghargaan berupa bantuan ibadah umrah kepada 17 pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya lebih dari 138 kali.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa melalui aksi donor darah secara rutin.

Melalui pelantikan kepengurusan baru ini, diharapkan PMI Kota Padang semakin mampu memperkuat perannya sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional, responsif, dan terpercaya. 

Sinergi antara PMI, Pemerintah Kota Padang, rumah sakit, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus terjalin guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bencana, serta memperluas gerakan kemanusiaan demi mewujudkan masyarakat Kota Padang yang sehat, tangguh, dan peduli terhadap sesama. (***)

PADANG,Lintasmedia News

Pemerintah Kota Padang menjamu para delegasi The 6th Annual International Communication Conference (AICCON) 2026 dan Kongres VIII Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Indonesia dalam Gala Dinner di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (22/7/2026).

Jamuan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi ilmu komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padang sebagai tuan rumah konferensi internasional tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan AICCON 2026 dan Kongres VIII Aspikom Indonesia juga momentum strategis untuk memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, dan kuliner Kota Padang kepada dunia. (***)

Sumbar, Lintasmedia News— Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., melaksanakan kegiatan Safari Subuh melalui program Gerakan Subuh Berjamaah di Masjid Muhsinin, Selasa (21/7/2026). 

Kegiatan ibadah pagi ini dilanjutkan dengan agenda "Ngopi Subuh" bersama Sahabat-Sahabat Kapolda dari jamaah mesjid setempat dalam suasana penuh keakraban.

Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polda Sumbar tersebut disambut hangat oleh pengurus masjid serta jemaah yang hadir sejak dini hari. 

Pelaksanaan shalat subuh berjamaah ini menjadi momentum strategis bagi kepolisian untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendengar langsung aspirasi warga seputar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr.A.P., menyampaikan bahwa program gerakan subuh berjamaah dan ngopi subuh merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat di Ranah Minang.

"Kegiatan ini bukan sekadar sarana peningkatan iman dan takwa melalui ibadah berjamaah, melainkan bentuk cooling system serta wadah komunikasi langsung antara pimpinan kepolisian dengan masyarakat," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Menurutnya, melalui program "Ngopi Subuh", Kapolda Sumbar ingin meruntuhkan sekat formal antara aparat penegak hukum dan warga. Diskusi santai yang dibalut dengan secangkir kopi hangat dinilai sangat efektif untuk menyerap masukan, kritik, serta saran demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Sumatera Barat.

"Melalui silaturahmi yang terbangun lewat Ngopi Subuh ini, Bapak Kapolda berharap sinergi dan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan aktif serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat," tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan dialog antara Kapolda Sumbar dan para jemaah serta warga sekitar. Suasana kebersamaan terlihat kental tatkala Kapolda berbaur duduk bersama jamaah, mencerminkan kedekatan Polri yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.