Aceh timur, Lintasmedia News 

Kejuaraan Tenis Kapolda Cup dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas di pertandinagn yang berlangsung di Lapangan Tenis Trengginas Polda Aceh ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas. 

Sebanyak 170 petenis berasal dari Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh serta sejumlah Polres jajaran Polda Aceh tersebut mempertemukan sejumlah tim terbaik hingga babak final. 

Pada kategori beregu, Tim Tenis Polres Aceh Timur harus mengakui keunggulan Tim Tenis Polres Langsa dengan skor 2 – 1 sehingga menempatkan Tim Tenis Polres Aceh Timur sebagai juara 3.

Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. melalui Kasat Intelkam Iptu Jolly Ronny Mamarimbing, S.H. selaku Official menyampaikan bahwa pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan sinergitas lintas sektor.

“Pelaksanaan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan hari jadi Polri, namun juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan seluruh elemen masyarakat.” terang Iptu Ronny.

(I)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Parade 1.700 Perempuan Berbusana Minang turut memeriahkan memeriahkan peringatan 100 Tahun Jam Gadang. 

Kegiatan Yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 Tahun 2026 tersebut, dilaksanakan di kawasan Pasar Ateh Bukittinggi, Sabtu (06/06).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam kegiatan peragaan busana tradisional Minangkabau. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan pakaian adat, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya, etika, dan warisan leluhur Minangkabau. Ramlan mengatakan, Bukittinggi adalah kota kecil yang memiliki sejarah besar, mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, hingga penyelamat Republik Indonesia melalui PDRI. Karena itu, budaya, sejarah, dan identitas daerah harus terus dilestarikan dan wariskan kepada generasi mendatang. 

"Kegiatan ini bukan sekadar menampilkan pakaian adat, tetapi juga mengingatkan kita pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini, kita ingin memperkenalkan Bukittinggi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kepada dunia internasional," ungkapnya

Ketua Koordinator Parade Perempuan Berbusana Minang, Suherni Syam, menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Awalnya panitia menargetkan 1.500 peserta, namun karena tingginya minat, jumlah peserta akhirnya mencapai 1.700 orang yang datang dari berbagai daerah seperti Batam, Palembang, Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang dan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) 2026 yang mengukir sejarah baru di pelataran Jam Gadang.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi upaya untuk memperlihatkan kepada dunia keindahan dan kehormatan perempuan Minang melalui pakaian adat. Baju Basiba dan ragam pakaian adat salingka nagari mengandung nilai kehormatan, kesantunan serta peran perempuan Minang sebagai limpapeh rumah nan gadang. Melalui kegiatan ini, menunjukkan bahwa identitas budaya terus dijaga dan dilestarikan.(Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) menggelar kegiatan penutupan dengan Parade 100 Penyair, dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang. Kegiatan ini berlangsung di Pedestrian Jam Gadang, Sabtu (06/06). 

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, Jam Gadang telah menjadi icon yang tidak hanya dikenal secara nasional tapi juga internasional. Keberadaannya mirip simbol persatuan sejarah perjuangan serta penggerak pariwisata dan perekonomian masyarakat.

"Semoga dengan peringatan 100 Tahun Jam Gadang diharapkan memberikan motivasi yang kuat bagi pemerintah untuk terus membangun Kota Bukittinggi, meningkatkan pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IMLF ke-4, Sastri Bakry, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan IMLF ke-4 berlangsung meriah dan sukses.

"Terima kasih kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas dukungan yang luar biasa, sehingga pelaksanaan IMLF ke-4 dapat berlangsung dengan meriah dan sukses, serta menjadi bagian dari peringatan 100 tahun Jam Gadang," ungkapnya. (*)

PARIWARA 

Lintasmedia News - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion didampingi para Para Wakil Ketua DPRD Kota Padang dan dihadiri segenap Anggota DPRD Kota Padang. 

Sedangkan Wali Kota Padang, Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir kompak hadir, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Hadir juga unsur Forkopimda Kota Padang dan Perwakilan Tokoh Adat, Ninik Mamak dan Bundo Kanduang di Kota Padang.

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim mengatakan, kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau oleh Pansus III DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang secara efektif. 

"Adapun waktu pelaksanaan pembahasan dari tanggal 09 s/d 12 Desember 2025 di Gedung DPRD Kota Padang dan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 April 2026 dengan mekanisme pembahasan melalui rapat internal, rapat kerja bersama pimpinan OPD terkait dan Ketua-Ketua KAN Se-Kota Padang untuk memantapkan hasil kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dimaksud," jelasnya. 

Semua fraksi DPRD Kota Padang memberikan pendapat akhirnya terkait betapa pentingnya ranperda ini disahkan menjadi perda. Misalnya saja fraksi PKS DPRD Kota Padang yang diketaui Rafdi. 

Fraksi PKS menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Pemerintah daerah perlu mendorong program-program edukatif seperti sekolah adat, festival budaya, pelatihan seni tradisional, serta penguatan muatan lokal budaya Minangkabau di lingkungan pendidikan. 

"Jangan sampai generasi muda hanya mengenal budaya luar, namun semakin jauh dari identitas budayanya sendiri.

Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi gerakan sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat," tegasnya.

Nilai budaya Minangkabau harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, degradasi moral, konflik sosial, hingga melemahnya solidaritas masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PKS berpendapat, pemerintah daerah harus memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi program penguatan lembaga adat dan pelestarian budaya. 

Fraksi PKS menilai bahwa peran pemerintah sangat penting dan strategis untuk melibatkan secara aktif lembaga – lembaga adat sebagai bagian dari pembangunan Kota Padang.

"Maka diperlukan optimalisasi dan peran serta Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, serta unsur adat lainnya dalam membina kehidupan masyarakat, menjaga norma sosial, menyelesaikan persoalan kemasyarakatan secara musyawarah, dan menjadi benteng moral bagi generasi muda untuk kemajuan serta kejayaan Kota Padang," kata Rafdi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), ninik mamak, dan bundo kanduang.

"Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang," tegasnya. 

Wako Fadly Amran menyebut Perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

"Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan," katanya. 

Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

"Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi," ujarnya. 

Fadly Amran berharap keberadaan Perda tersebut semakin mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat, termasuk dalam menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi.

Fadly Amran juga mendorong penguatan nilai-nilai adat untuk membantu mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sengketa sosial, hingga berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan budaya Minangkabau.

Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Diantaranya mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

"Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat," tukuknya. 

Tokoh adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, mengapresiasi pengesahan Perda tersebut. Menurutnya, regulasi ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat lembaga adat dan mengakomodasi kepentingan nagari adat di Kota Padang.

Dasman Boy berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan.

Kita berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan. (adv)

PARIWARA

Lintasmedia News- DPRD Kota menggelar rapat paripurna dengan agenda oleh Wali Kota Padang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LKPD) 2025, rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan penandatanganan MoU antara DPRD Kota Padang dengan Kejari Kota Padang, Sabtu pagi, 6 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, dan Osman Ayub serta Sekwan DPRD Kota Padang dan segenap anggota dewan. 

Sedangkan dipihak Pemerintah Kota Padang hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minrofa, Kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengapresiasi penyampaian Ranperda tersebut dan menyatakan siap untuk langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan," cakapnya.

Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

"Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerjasama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," katanya. 

Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. 

Keberhasilan itu disebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemko Padang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah”.

Dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target Rp2,88 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Sekdako Padang Raju Minrofa dan unsur Forkopimda. 

Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu. (adv)

PADANG (6/6/2026), Lintasmedia News– Tim Humas FC Semen Padang tampil impresif dan keluar sebagai juara Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Doni Sports Hub Padang, Sabtu (6/6/2026), Humas FC Semen Padang menaklukkan Bawaslu Sumbar dengan skor meyakinkan 5-2.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan gemilang tim asuhan pelatih Buyung Ismu. Sejak fase penyisihan hingga final, Humas FC Semen Padang menunjukkan dominasi permainan dan produktivitas gol yang tinggi.

Pada laga pembuka, Humas FC Semen Padang membungkam Soccer Jurnalis Biru dengan skor telak 6-0. Oktarizalni Putra menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol cepat pada menit pertama dan ketiga. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Haris, Zikra, serta dua gol dari Rian.

Langkah tim berjuluk Humas FC itu berlanjut ke semifinal menghadapi Bank Nagari. Pertandingan berlangsung lebih ketat, namun dua gol yang dicetak Riko memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan Humas FC Semen Padang ke partai puncak.

Pada final, semangat juang dan kekompakan tim kembali menjadi pembeda. Menghadapi Bawaslu Sumbar yang juga tampil solid sepanjang turnamen, Humas FC Semen Padang berhasil mengunci kemenangan 5-2 melalui gol yang dicetak oleh Oktarizalni Putra, Budi Kurnia, Hendra Rais, Razi, dan Rian.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, Humas FC Semen Padang juga memborong penghargaan individu. Buyung Ismu dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik turnamen, sementara gelar top skor diraih bersama oleh Oktarizalni Putra dan Rian yang tampil tajam sepanjang kompetisi.

Manajer Humas FC Semen Padang, Idris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama dan kekompakan seluruh pemain, ofisial, serta pelatih.

"Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana turnamen ini menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik antarinstansi dan antarlembaga," ujar Idris yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam JPS Cup sejak awal bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Semangat utama yang dibawa tim adalah memperkuat silaturahmi melalui olahraga.

"Pada dasarnya, bukan kemenangan yang menjadi tujuan utama kami, melainkan silaturahmi. Alhamdulillah, selain dapat mempererat hubungan dengan berbagai pihak, kami juga berhasil meraih hasil terbaik," katanya.

Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, didampingi Ketua Panitia Fardianto, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi kampiun.

"Selamat kepada Tim Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi juara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Semoga silaturahmi yang terjalin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya.

Adrian yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menegaskan bahwa JPS Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarwartawan, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai lembaga lainnya.

"Kami berencana mengadakan turnamen ini minimal sekali dalam dua tahun. Bahkan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan menjadi agenda tahunan. Yang paling utama bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana turnamen ini mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan," kata Adrian.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Andre Rosiade yang membuka JPS Cup 2026. Menurutnya, JPS Cup memiliki potensi menjadi agenda olahraga yang lebih besar dan mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

"Kalau perlu, JPS Cup dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga menjadi perhatian banyak pihak dan mampu menciptakan rekor tersendiri. Ke depan, peserta juga diharapkan semakin banyak agar silaturahmi yang terbangun semakin luas," ujar Andre.

Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 diikuti delapan tim dari berbagai kalangan, yakni Soccer Jurnalis A, Soccer Jurnalis B, Bank Nagari, Pertamina, Semen Padang, Angkasa Pura InJourney BIM, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar.

Keberhasilan Humas FC Semen Padang menjadi juara sekaligus menegaskan bahwa tim yang dihuni para insan komunikasi perusahaan tersebut tidak hanya piawai membangun citra dan komunikasi korporasi, tetapi juga mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Dengan torehan gelar juara, penghargaan pelatih terbaik, serta gelar top skor, Humas FC Semen Padang menjadi tim paling bersinar dalam gelaran JPS Cup 2026.

Susunan Tim Humas FC Semen Padang

Manajer:

Idris

Ofisial:

- Oktaveri

- Fadhlan Maulana

- Ari Surya Cipta

- Andi Nafani

Pelatih

- Buyung Ismu

Pemain:

- Ricky Adek (Kiper)

- Andika Putra

- Riko

- Razi

- Arris Andra

- Oktarizalni Putra

- Rezy Melano Adam

- M. Zikra

- Harya Fahero (Kapten)

- Budi Kurnia

- Nanda Eka Putra

- Hendra Rais

- Suyitno

- Deri Putra

- Novrian

Aceh Timur,Lintasmedia News 

Aceh timur Menindaklanjuti berbagai laporan dan keluhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPD GWI Kalimantan Selatan bersama tim melakukan investigasi kontrol sosial pada Jumat (23/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali langsung berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi hingga rumitnya pengurusan dokumen kapal.

Kedatangan awak media disambut baik oleh para nelayan yang selama ini merasa suaranya kurang mendapat perhatian. Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah lama berharap ada pihak yang datang mendengarkan keluhan mereka. Menurutnya, harga BBM yang tinggi dan sulitnya mengakses BBM subsidi menjadi persoalan utama yang mengancam keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

Dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah nelayan mengaku enggan berbicara secara terbuka karena khawatir mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan saat investigasi berlangsung, awak media memperoleh keterangan adanya dugaan intimidasi terhadap nelayan yang memberikan informasi kepada wartawan. Salah seorang nelayan mengaku pernah diperingatkan oleh oknum yang disebut berasal dari unsur pengelola kesyahbandaran karena dianggap terlalu banyak memberikan keterangan kepada media.

Persoalan lain yang dikeluhkan adalah sulitnya mengurus dokumen kapal yang menjadi syarat memperoleh BBM subsidi. Beberapa nelayan mengaku proses pengurusan dapat berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan. Akibatnya, banyak nelayan tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal.

Investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kuota BBM yang tercantum dalam rekomendasi dengan jumlah BBM yang diterima nelayan. Dalam salah satu dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, terdapat kuota hingga 774 liter per bulan, namun nelayan mengaku hanya menerima sekitar 200 liter. Selain itu, sebagian besar nelayan mengaku tidak mengetahui keberadaan barcode maupun log book yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan distribusi BBM subsidi.

Kejanggalan lain ditemukan pada dokumen kapal nelayan. Seorang pemilik kapal menunjukkan dokumen yang mencantumkan ukuran kapal GT 3, sementara menurut pengakuannya kapal tersebut berukuran GT 13. Ia juga mempertanyakan adanya foto kapal servis yang tercantum dalam dokumen, bukan foto kapal penangkap ikan yang sebenarnya digunakan untuk melaut.

Keluhan serupa disampaikan nelayan kecil yang hanya memperoleh jatah sekitar 30 liter BBM per bulan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui proses penggunaan barcode maupun pencatatan log book. Dengan keterbatasan kuota tersebut, para nelayan terpaksa membeli solar di luar jalur subsidi dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter agar tetap dapat melaut dan menghidupi keluarga mereka.

Saat dikonfirmasi, pihak DKPP Kabupaten Tanah Laut menyampaikan bahwa pengelolaan penyaluran BBM nelayan di Muara Kintap berada di bawah kewenangan instansi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun para nelayan mempertanyakan minimnya transparansi dan koordinasi, mengingat Muara Kintap merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut.

Keluhan juga datang dari nelayan yang mengaku pernah menyerahkan dokumen kapal dengan harapan memperoleh BBM subsidi, namun hingga kini tidak lagi menerima jatah sebagaimana dijanjikan. Bahkan, menurut pengakuannya, dokumen kapal yang pernah diserahkan baru dikembalikan setelah adanya kedatangan wartawan yang melakukan investigasi di lokasi.

Para nelayan berharap Presiden Prabowo Subianto, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi di Muara Kintap. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kesyahbandaran yang disebut menangani rekomendasi dan distribusi BBM belum memberikan data maupun keterangan resmi terkait daftar penerima BBM subsidi, sehingga tuntutan nelayan terhadap transparansi dan keadilan distribusi BBM masih terus bergema dari pesisir Muara Kintap.

(I)

Pasbar,Lintas Media News Com

Festival budaya dan UMKM Sumarak Pasa Ekonomi Kreatif Kabupaten Pasaman Barat 2026 resmi dibuka di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Jumat 5/6. Kegiatan yang berlangsung pada 5–7 Juni 2026 itu menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku UMKM di daerah.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar. Turut hadir Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri mewakili Bupati Pasaman Barat, unsur Forkopimda, kepala OPD, Ketua KPU Pasbar, Direktur Utama Bank Nagari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Arry Yuswandi menyebut Sumarak Pasa Ekraf menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat karena menghadirkan ruang promosi bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif lokal.

Ia mengapresiasi Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said yang menginisiasi kegiatan melalui dana pokok pikiran Kegiatan terlaksana atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman Barat, Bank Nagari, dan berbagai pihak lainnya.

Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor ekonomi, kelautan, dan pariwisata. Sinergi seluruh pihak melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah serta Sumatera Barat secara keseluruhan," ujar Arry.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri yang membacakan sambutan Bupati Yulianto menegaskan, Sumarak Pasa Ekraf merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kami berharap produk-produk unggulan Pasaman Barat semakin dikenal luas. Tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah," kata Harlina.

Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said menambahkan, pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan program pembangunan nasional dan visi Pemerintah Provinsi Sumbar. Subsektor seperti kuliner, fotografi, seni pertunjukan, dan musik dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam mendorong kreativitas generasi muda.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar menjelaskan, Sumarak Pasa Ekraf bertujuan meningkatkan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta UMKM lokal Pasaman Barat. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan ekraf berbasis budaya dan kearifan lokal.

Selama tiga hari, masyarakat akan disuguhi berbagai agenda, antara lain talkshow, business matching, pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lomba memasak ikan salai, senam massal, serta aktivitas kreatif lain yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Peserta terdiri atas pelaku ekraf dan UMKM sektor kuliner, kriya, fesyen, produk lokal unggulan, komunitas kreatif, generasi muda, pelajar, hingga masyarakat umum.

Lila mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat.

Aceh Timur , Lintasmedia News 

kebakaran di Gampong Beusa sebrang Kecamatan Peureulak Barat , Aceh Timur pada kamis 4 Juni 2026, yang menghanguskan rumah berkonstruksi kayu akibat Korsleting listrik milik orang tua dari Talitha kamila, siswa kelas 3a MIN 19 Aceh Timur, bantuan langsung disalurkan oleh kepala sekolah Min 19 Aceh Timur. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala MIN 19 Husaini,S.Pd.I,saat dikonfirmasi oleh media ini mengatakan beliau bersama dewan guru dan komite telah menyerahkan bantuan tanggap darurat berupa Sembako,Alat tulis,seragam Madrasah dan Uang Tunai sebesar 2.345000 kepada Talihta kamila pada jum,at (05/06/2026).

Lebih lanjut Husaini berharap Talitha kamila dapat sekolah kembali seperti biasa dengan bantuan tersebut, karena informasi yang diterima pihaknya, seragam sekolah juga ikut terbakar dalam kejadian itu,dan Alhamdulillah pihak sekolah juga memberikan seragam baru untuk Talitha kamila mengingat pada hari Senin ini ujian. 

“Bantuan yang disalurkan jangan dilihat dari nilainya dan nominalnya namun keikhlasan para siswa dan guru, untuk dapat sedikit meringankan beban hidup untuk keluarga korban dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi Talithakamila,” ungkap Husaini.S.Pd.I

(I)