Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Pasbar ,Lintas Media News Com


Bupati Pasaman Barat Yulianto meresmikan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Aur 2, Jorong Kasik Putih, Nagari Kasik Putih Sungai Tanang, Kecamatan Sungai Aur, Rabu 13/5.2026


Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas akses pangan sehat secara merata dan berkelanjutan. Sasaran tahap awal sebanyak 1.045 penerima manfaat yang meliputi siswa, guru, petugas keamanan sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.


Peresmian dihadiri Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, Kepala Dinas Kesehatan Gina Alecia, Camat Sungai Aur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.


Dalam sambutannya, Yulianto menyebut MBG merupakan langkah strategis menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.


Program ini diharapkan menjadi langkah awal memastikan akses makan sehat yang merata dan berkelanjutan. Dengan kebersamaan, kita ciptakan SDM yang tangguh dan bermoral,” ujar Yulianto.


Ia juga mengapresiasi relawan, tokoh masyarakat, dan pihak yang mendukung pelaksanaan program di Pasaman Barat.


Ketua Yayasan Toyoda Mahyu Jaya, Atika, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati dan rombongan dalam kegiatan syukuran dapur MBG SPPG Sungai Aur 2. 


Menurut Atika, keberadaan SPPG Sungai Aur 2 diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.


Kepala SPPG Sungai Aur 2, Umul Aini, melaporkan bahwa unitnya didukung 50 anggota yang terdiri atas relawan dan staf dalam lima divisi kerja. 


Pada pekan pertama, program menyasar tujuh sekolah di wilayah Ampar Putih hingga Trans Sakato Jawa.


Kegiatan ditutup dengan pemotongan pita dan peninjauan dapur MBG oleh Bupati bersama rombongan.

 


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi menyerahkan proposal untuk bantuan penunjang kesehatan senilai Rp44 miliar, kepada

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus. Momen itu terjadi saat Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus bersama Anggota DPR Ri Komisi IX, Ade Rezki Pratama dan dr. Suir Syam mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Rabu (13/05). 


Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, RSUD Bukittinggi yang diresmikan pada 18 Januari 2021, kini baru berusia lima tahun. Satu satunya rumah sakit milik Pemko Bukittinggi tersebut diakui masih banyak membutuhkan peralatan kesehatan untuk pelayanan yang lebih maksimal.




Ramlan menyebutkan, untuk pengembangan RSUD, Pemko Bukittinggi tentu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan juga Anggota DPR RI. Ia mengakui, tanpa bantuan pusat perkembangan rumah sakit ini tentu akan bergerak lambat. 

Menurutnya, saat ini, RSUD Bukittinggi tengah menyusun perencanaan pembangunan ruang CT scan ruang dan cathlab. Selain itu, sebagai penunjang rumah sakit dan keluarga pasien, juga tersedia supermarket, koperasi dan akan ada mushalla yang dibangun oleh pihak ketiga.


Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengapresiasi Wamenkes RI yang gencar mengunjungi seluruh rumah sakit di Indonesia. Ia mengatakan, setiap kunjungannya, Wamenkes “jemput bola”, kebutuhan dari setiap rumah sakit, baik fisik, sumber daya maupun alat penunjang kesehatan.


“Untuk itu, kami minta kepada Pak Wamen, agar kebutuhan Bukittinggi dapat dibantu secara maksimal, sehingga RSUD Buktitinggi menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Sumatra Barat,” Ujar politisi muda dari Gerindra itu. 


Menanggapi persoalan itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, yang akrab disapa dr. Benny, menyampaikan kekagumannya terhadap RSUD Bukittinggi yang dibangun dengan APBD. Ia menilai ini adalah bukti bahwa Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias merupakan seorang pemimpin yang peduli dengan kebutuhan primer masyarakat. (Sandra)

 

Pasbar,Lintas Media News Com


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan menggelar pembinaan statistik sektoral, standar pelayanan, serta keterbukaan informasi publik di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu (13/5).


Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto. Hadir pula Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, dan pemangku kepentingan lainnya.


Dalam acara tersebut, tiga nagari ditetapkan sebagai Desa Cantik, yaitu Nagari Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, dan Nagari Salido Saroha Ujung Gading.


Bupati Yulianto menyatakan, di era transformasi digital, data statistik berperan strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, evaluasi program, hingga pelayanan publik.


Data bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan," ujar Yulianto.


Ia menjelaskan, melalui Program Desa Cantik, BPS mendorong peningkatan literasi statistik di tingkat nagari agar aparatur pemerintahan mampu mengelola dan memanfaatkan data secara mandiri. Menurutnya, nagari tidak lagi hanya menjadi objek pendataan, melainkan harus menjadi subjek pembangunan berbasis data.


Ketiga nagari yang dicanangkan hari ini diharapkan menjadi percontohan bagi nagari lain dalam membangun tata kelola pembangunan berbasis data di Pasaman Barat," katanya.


Selain pencanangan Desa Cantik, kegiatan dirangkai dengan pembinaan statistik sektoral bagi perangkat daerah. Yulianto menilai statistik sektoral penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.


Ia menekankan, kebijakan pembangunan daerah harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkantanpa data berkualitas, arah pembangunan sulit tepat sasaran.


Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara terstandar dan terintegrasi," ujarnya.


Yulianto juga mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPS dalam memperkuat tata kelola data daerah. Ia meminta seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan data sektoral yang valid dan konsisten untuk mendukung pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.


Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik semakin tinggi seiring perkembangan teknologi dan era keterbukaan informasi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.


Pemerintah daerah harus terus memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana publikasi pembangunan," katanya.


Ia berharap BPS terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna data.


"Keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja di seluruh badan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.


PADANG,Lintas Media News
Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Sumatera Barat, Rabu (13/5/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Ketua Komisi V Lazuardi, anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.

Turut hadir perwakilan OPD dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pessel, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan di daerah harus tetap memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana, melalui dialog dan musyawarah bersama,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegasnya.(***)




PADANG,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan DPRD terhadap jawaban  gubernur terhadap Ranperda Pendidikan dan Perlindungan Petani,serta jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.Rabu (13/5/2026) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra saat memimpin rapat mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya pada 11 Mei 2026, saat gubernur menyampaikan pendapat, saran, dan tanggapan terhadap dua Ranperda usul prakarsa DPRD.

“Kedua Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” ujar Iqra.

Menurutnya, gubernur memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPRD dalam mengusulkan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dalam Ranperda pendidikan, pemerintah daerah menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, pengembangan pendidikan vokasi, pendidikan inklusif, perlindungan tenaga pendidik, hingga pendidikan aman bencana. Selain itu, aturan yang dibahas juga diminta tetap selaras dengan kewenangan daerah, kemampuan fiskal, dan kebijakan nasional agar implementasinya berjalan efektif tanpa tumpang tindih regulasi.

Sementara pada Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perhatian difokuskan pada kebutuhan riil daerah, mulai dari subsidi pertanian, irigasi, pemasaran hasil tani, penyuluhan, hingga penguatan kelembagaan petani. Pemerintah berharap regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implementasi di lapangan.

Iqra menegaskan, berbagai catatan dan masukan dari gubernur menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda.

“Masukan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang tepat sasaran bagi masyarakat,” katanya.
Sementara,Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjelaskan, bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi disusun dengan mengacu pada kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Vasko, Ranperda tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, keselamatan jalan, pengendalian kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pengembangan sistem transportasi, hingga penguatan tata kelola infrastruktur jalan yang berkelanjutan.

Selain itu, Ranperda juga akan disinkronkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), inovasi pembiayaan infrastruktur, serta perencanaan jaringan jalan nasional dan tata ruang wilayah nasional.

“Penyelenggaraan jalan provinsi diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah di Sumatera Barat,” jelas Vasko.(st)

 

MERANTI, Lintasmedia News – Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Rangsang Barat melaksanakan kegiatan gotong royong (goro) pembersihan dan penataan lahan untuk persiapan penanaman jagung pipil di Jalan Syarif, Desa Telaga Baru, Kecamatan Rangsang Barat.


Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif di wilayah setempat.


Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Telaga Baru Nuradi, Bhabinkamtibmas Desa Bokor Aipda Ashobirin, Bhabinkamtibmas Desa Sungai Cina Brigadir Harianto, anggota BPD Desa Telaga Baru, para kepala dusun, RT/RW, LPM, Linmas, perangkat desa, serta staf desa.


Dalam pelaksanaannya, peserta gotong royong melakukan pembersihan sekaligus penataan lahan yang nantinya akan digunakan untuk penanaman jagung pipil.


Adapun peralatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut antara lain satu unit mesin traktor HTR-855, satu unit mesin chainsaw, cangkul, parang, serta alat tradisional lainnya.

Lahan yang dipersiapkan memiliki luas sekitar 0,5 hektare atau 5.000 meter persegi.


Kegiatan ini bertujuan mendukung program ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan agar dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.


Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH melalui Kapolsek Rangsang Barat IPTU Ahmad Fauzi Menara, S.Pd, mengatakan kalau ini merupakan kolaborasi antara pemerintah desa, Polsek Rangsang Barat, dan masyarakat.


"Kita berharap hal ini bisa mempererat hubungan serta meningkatkan semangat kebersamaan dalam mendukung program pembangunan dan ketahanan pangan di daerah," kata Menara.(Nina).

 

Pasbar,Lintas Media News Com


Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) memberikan pembekalan kepada 50 peserta lomba video konten literasi di Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Pasaman Barat, Selasa 12/5 Kegiatan ini digelar selama dua hari, 12–13 Mei 2026, sebagai upaya mendorong kreativitas generasi muda dalam mengembangkan budaya baca dan literasi masyarakat melalui media digital.


Pembekalan menghadirkan dua narasumber, yakni Eko Darmawan dan Yudia Andika, yang membagikan materi tentang teknik penyusunan konten kreatif, penguatan ide, hingga strategi menyampaikan pesan literasi melalui video.


Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasaman Barat, Muharram, mengatakan perkembangan teknologi digital menuntut generasi muda tidak hanya mampu membaca dan menulis, tetapi juga cakap memahami informasi dan menyampaikan gagasan secara positif melalui media kreatif.


Di era digital saat ini, literasi tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, menyampaikan gagasan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Video konten menjadi media yang efektif untuk menyebarkan pesan literasi, khususnya kepada generasi muda," ujarnya.


Menurutnya, lomba video konten literasi menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghadirkan karya kreatif, inspiratif, dan edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya baca dalam kehidupan sehari-hari.


Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan pembekalan tersebut untuk memperdalam kemampuan produksi konten sekaligus memperkuat kreativitas masing-masing.


Jangan takut berinovasi dan tampilkan ciri khas daerah, budaya lokal, serta nilai-nilai positif dalam setiap karya yang dibuat," tegasnya.


Muharram juga mengajak seluruh peserta mengikuti lomba dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai sarana belajar, berkarya, serta berkontribusi dalam memajukan literasi di Pasaman Barat.


Sebelumnya, lomba video konten literasi yang dibuka untuk umum telah menyeleksi 50 peserta terbaik. Para peserta selanjutnya akan kembali mengirimkan karya video terbaik mereka untuk dinilai dewan juri. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 25 Juni 2026 nanti.

 

MERBAU, Lintasmedia News- Upaya mengantisipasi dan menimalisir penyalahgunaan Narkoba sejak dini, pengurus Ikatan Wartawan Kecamatan Merbau (IWKM) kembali menggelar sosialisasi bahaya Narkoba bagi generasi muda di Kecamatan Merbau. Program sosialisasi ke 2 kali ini mengambil tempat di ruang Teknik Instalasi Tenaga Listrik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Merbau pada Selasa (12/5/2026).


Kegiatan dimulai sejak pukul 08.30 WIB itu berlangsung semarak dengan melibatkan Polsek Merbau serta pihak Puskesmas Teluk Belitung sebagai nara sumber yang disambut antusias oleh 167 orang pelajar yakni siswa/siswi SMK Negeri 1 Merbau, kemudian SMA Negeri 1 Merbau, dan juga MTs Darul Ihsan Teluk Belitung Kacamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Kepala SMKN 1 Merbau, Tri Sofia Yanreta, S.Pd, MPd dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama panitia penyelenggara yang memilih SMKN 1 Merbau tahun ini menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba.


Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta memperkuat karakter anak-anak kita lebih baik lagi kedepannya. Juga terima kasih kami kepada UPIKA Merbau yang turut suport baik kegiatan kita serta dukungan positif dari PT. Imbang Tata Alam, pungkasnya.


Camat Merbau, Hj. Wan Jumiati SE MSi dalam arahannya mengatakan, kami dari pemerintah Kecamatan Merbau mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Ikatan Wartawan Kecamatan Merbau yang telah menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba sejak dini serta dukungan positif dari PT. ITA.


"Kepada siswa/siswi saya mengingatkan agar kalian jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba, nanti ketagihan dan bisa merusak masa depan kalian sendiri serta merusak generasi bangsa. Selain itu sebagai pelajar kalian janganlah merokok, fokuslah menuntut ilmu, wujudkan cita-cita kalian, harapan orang tua kalian sangat besar, hormati orang tua, guru, jaga sopan santun, Jaga nama baik sekolah, jaga diri, bangun etika kita dengan karakter yang baik," tegas Camat.


Dalam kesempatan itu juga Camat Hj. Wan Jumiati berpesan kepada seluruh siswa/i di Kecamatan Merbau untuk selalu sopan dan disiplin dalam berlalu lintas atau saat berkendara sepeda motor di jalan sebagai bentuk tanggung jawab anak kepada orang banyak, ikut peraturan berlalu lintas dan hormati orang yang lebih tua, ungkap Camat Merbau seraya membuka secara resmi Sosialisasi tersebut.


Kanit Reskrim Polsek Merbau IPDA Efrianto SH dalam paparannya sebagai narasumber menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga masa depan dan konsekuensi hukum yang berat.


“Pelajar harus memahami bahwa narkoba adalah ancaman nyata yang dapat merusak masa depan. Ditegaskannya, jangan pernah mencoba, apalagi terlibat dalam peredarannya,” imbuh Efrianto, seraya menjelaskan Undang-undang dan pasal bagi penyalahgunaan Narkoba dengan layar infokus.


Lebih lanjut mantan Kanit Bimas Polsek Merbau itu juga menyampaikan apresiasi kepada rekan Media yang peduli dengan bahaya narkoba sekaligus membangun sinergi yang baik dalam upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan pelajar, tutur Kanit Reskrim Polsek Merbau itu.


“Terima kasih atas kerjasama yang baik ini, semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sebagai langkah nyata dan aktif berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah kita ini” pungkasnya.


Indra Gunawan sebagai narasumber dari Puskesmas Teluk Belitung memaparkan dampak narkoba dapat berbeda pada setiap orang dan tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Untuk memahami risikonya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai efek narkoba dan jenis-jenis narkoba yang ada, ucap nya menjelaskan kepada ratusan peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut. 


Menurutnya, kecanduan narkoba adalah penyakit kronis pada otak. Kondisi ini menyebabkan seseorang terus menggunakan narkoba secara berulang meskipun sudah mengetahui dampak buruk yang ditimbulkannya. Penggunaan narkoba yang berulang dapat mengubah struktur dan fungsi otak sehingga memicu kecanduan, tutur Indra Gunawan mengingatkan. 


Perubahan pada otak akibat kecanduan bisa bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, kecanduan narkoba disebut sebagai penyakit yang dapat kambuh kembali (relapsing disease). Artinya, seseorang yang sedang dalam proses pemulihan tetap berisiko kembali menggunakan narkoba, bahkan setelah bertahun-tahun berhenti, ujar seraya mengakui kami sudah beberapa pasien mengantar ke rumah sakit jiwa di Pekanbaru, pungkasnya. 


Terlihat hadir dalam kegiatan kali ini Camat Merbau Hj. Wan Jumiati SE MSi didampingi Sekcam Merbau, Idrus SE, Kasi Trantib, Rino SE dan anggota satpol PP Merbau, Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre SH MH diwakili Kanit Reskrimnya beserta anggota polsek Merbau, Danramil 06/Merbau, Kapt. Arh Rickman Sinaga dan anggotanya, UPT Puskesmas Teluk Belitung, Lurah Teluk Belitung Mashuri ST, Comrel Assistant PT. ITA, Andi Saputra S Pd, Ketua LAMR Kecamatan Merbau, Syafruddin SHum, Ketua Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung, Syufri SE, perwakilan Korwil Pendidikan Kecamatan Merbau, Kepala SMAN 1 Merbau Solikin SPdi, Kepala MTs Darul Ihsan Teluk Belitung, Kepala SMKN 1 Merbau beserta seluruh Majelis gurunya, ratusan peserta dan komponen lainnya.


Terlihat dilapangan dipenghujung kegiatan juga dilaksanakan sesi tanya jawab serta pembagian doprice, dilanjutkan sesi foto bersama dan makan siang bersama yang membuat suasana kolaborasi berjalan harmonis.(Ali Sanip/Nina Chandra)

PADANG,Lintas Media News
 Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori City of Gastronomy tahun 2027. Menurutnya, upaya tersebut menjadi momentum strategis mengangkat budaya dan kuliner Minangkabau ke panggung internasional.

Nanda menilai, perjuangan Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia bukanlah sekadar agenda seremoni atau pencapaian administratif semata, melainkan bagian dari ikhtiar besar mengangkat marwah budaya Minangkabau melalui kekuatan kuliner yang telah lama mendunia.

“Ini bukan hanya tentang Kota Padang, tetapi tentang bagaimana Sumatera Barat memperlihatkan identitas dan kekuatan budayanya kepada dunia internasional. Kuliner Minangkabau memiliki sejarah panjang, filosofi, nilai sosial, hingga kekuatan ekonomi yang sangat besar. Karena itu, DPRD Sumbar memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemko Padang,” ujar Nanda Satria saat diwawancarai, Senin (11/5/2026). 

Disebut Nanda, pengakuan UNESCO nantinya akan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan wisata budaya dan gastronomi nasional. Dampaknya, ini  diyakini tidak hanya akan dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pelaku UMKM, industri kreatif, petani, hingga sektor jasa pendukung lainnya.

“Kita ingin kekayaan kuliner Minang tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena ekosistem budayanya yang kuat dan berkelanjutan. Tradisi seperti makan bajamba, nilai kebersamaan dalam budaya urang awak, hingga proses pengolahan makanan tradisional merupakan kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain,” katanya.

Nanda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, komunitas kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mengawal seluruh tahapan seleksi UCCN yang dikenal ketat dan kompetitif.

“Kita tentu berharap seluruh elemen bergerak bersama. Ini momentum besar bagi daerah. Ketika Padang berhasil masuk dalam jaringan kota kreatif dunia UNESCO, maka dampaknya akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang ekonomi yang sangat luas bagi Sumatera Barat,” tutupnya.

Sekaitan dengan ini, Pemko Padang terus mempercepat langkah untuk mewujudkan visi sebagai pusat kuliner nasional sekaligus kandidat kuat representasi Indonesia dalam jejaring kota kreatif dunia, UNESCO Creative Cities Network (UCCN), untuk kategori City of Gastronomy pada tahun 2027 mendatang. Keseriusan ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional akan semakin memperkuat jati diri daerah tersebut sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi yang kaya dan bernilai jual tinggi.

"Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan bahwa kekayaan gastronomi Minangkabau tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga mampu memenuhi standar global dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf dalam audiensi bersama jajaran Pemerintah Kota Padang di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Kamis (7/5/2026) lalu.

Kementerian Ekraf berkomitmen untuk turun tangan langsung mendampingi daerah dalam mengoptimalkan identitas kreatifnya, guna mendongkrak reputasi ekonomi kreatif nasional di kancah dunia.

"Sinergi ini adalah komitmen kita bersama untuk mengawal seleksi nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027. Kami akan mendampingi Pemerintah Kota Padang agar persiapan teknis serta dokumen yang disusun sesuai dengan standar internasional UNESCO," tegas Teuku Riefky Harsya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan serta kesediaan Kementerian Ekraf untuk mengawal tahapan seleksi tersebut.

Ia turut memaparkan kekuatan warisan budaya (cultural heritage) yang menjadi modal utama Kota Padang untuk bersaing di level global. Kekayaan tersebut tidak terbatas pada kelezatan hidangan ikonik seperti rendang, sate padang, gulai, dan sambal lado, tetapi juga mencakup tradisi sosial masyarakat seperti makan bajamba serta akulturasi budaya urang padang jalan barampek.

"Kementerian Ekraf memberikan dukungan yang sangat krusial bagi kami untuk meningkatkan standar ekosistem kuliner berkelanjutan, mengingat Padang memiliki kekayaan kuliner yang lengkap dan telah diakui oleh dunia," ungkap Fadly Amran.

Audiensi strategis ini merupakan tindak lanjut dari adendum Berita Acara Hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) Kota Padang pada Februari 2026 lalu. Adendum tersebut secara resmi memindahkan fokus pengembangan ekonomi kreatif Kota Padang dari subsektor seni pertunjukan ke subsektor kuliner. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang permohonan pendampingan dari daerah kepada pusat untuk menghadapi tahapan seleksi UCCN 2027, mulai dari tahapan sosialisasi, pengisian dossier, hingga seleksi administrasi dan substansi.

Langkah akselerasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dikawal oleh elemen kolaborasi yang solid. Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang dalam delegasi tersebut antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yeni Yuliza, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Padang Wirdanis, Dr. Haris Satria, serta Ramani yang hadir mewakili komunitas kuliner lokal.

Dukungan penuh juga mengalir dari unsur legislatif yang terjun langsung mengawal jalannya audiensi dan memastikan dukungan regulasi serta penganggaran. Tampak hadir dalam rombongan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra, serta Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo.

Jika berhasil menembus dan ditetapkan dalam jaringan UCCN kelak, Kota Padang akan menyusul jejak kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO.

Kota-kota tersebut antara lain Pekalongan, Surakarta, dan Ponorogo (kota kerajinan dan kesenian), Bandung (kota desain), Ambon (kota musik), Jakarta (kota literasi), serta Malang (kota kreatif seni media). (*/st)


BATAM,Lintas Media News
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Pasaman (IKAPAS) Kota Batam periode 2025-2030  serta Silaturahmi Akbar yang digelar di Convention Centre SMKN 1 Batam, Minggu (10/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Evi Yandri mengajak para perantau Pasaman yang ada di Batam untuk turut berkontribusi membangun kampung halaman.

“Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus IKAPAS pada hari ini. Dengan kepengurusan yang sekarang, besar harapan kami IKAPAS bisa ikut berkontribusi membangun kampung halaman. Suksesnya pembangunan daerah tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kepedulian para perantau,” ujar Evi Yandri.

Ia mengatakan, dengan kondisi APBD Pasaman yang terbatas, pemerintah daerah membutuhkan dukungan para perantau untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, ia berharap IKAPAS Kota Batam dapat mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah asal.

Lebih lanjut, Evi Yandri mengingatkan agar IKAPAS di bawah kepengurusan baru mampu menjadi rumah bersama bagi perantau Minang di Batam.

“Bagi orang Minang, organisasi di rantau ibarat rumah gadang, tempat mengadu dan bermusyawarah. Karena itu, kami berharap IKAPAS bisa menjalankan peran tersebut, menjadi rumah bagi saudara-saudara kita di perantauan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak mengapresiasi inisiatif dan konsistensi masyarakat Pasaman di Kota Batam dalam membangun wadah kebersamaan.
Menurutnya, organisasi perantau seperti IKAPAS memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial dan menjaga komunikasi antarwarga Pasaman di tanah rantau.

Ia menilai semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Pasaman di Batam menjadi contoh positif bagi komunitas perantau lainnya.

“Semangat persatuan yang ditunjukkan masyarakat Pasaman di Batam sangat luar biasa. Ini menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun solidaritas,” ujar dewan dari Dapil Pasaman-Pasaman Barat tersebut.

Khairuddin juga mengapresiasi pelantikan yang dirangkai dengan kegiatan silaturahmi akbar sehingga tidak hanya bersifat seremonial.
Ia berharap momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan komunikasi antaranggota sekaligus membuka ruang kolaborasi di berbagai bidang.

Menurutnya, organisasi perantau dapat menjadi jembatan antara masyarakat di daerah asal dan daerah perantauan, terutama dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, ia mendorong pengurus yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

“Organisasi ini harus menjadi rumah bersama, tempat berdiskusi, berbagi informasi, dan saling membantu antarperantau,” tambahnya.

Pelantikan IKAPAS Kota Batam juga diisi berbagai kegiatan pendukung, termasuk penampilan budaya dan ajang silaturahmi tokoh masyarakat.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mengenalkan nilai-nilai adat kepada generasi muda di perantauan.

Antusiasme masyarakat Pasaman di Batam terlihat tinggi menjelang pelaksanaan acara dengan dukungan berbagai elemen dan komunitas lokal.
Sejumlah warga menilai kehadiran IKAPAS dapat memperkokoh persatuan sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, pelantikan IKAPAS Kota Batam diharapkan menjadi langkah awal memperkuat organisasi agar lebih solid, berdaya guna, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Pasaman di Kepulauan Riau. (*/st)


Padang,Lintas Media News
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap penanganan pascabencana melalui APBD 2027.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V pada Senin (11/5/2026).

Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih sangat besar.

“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.

Ia menyebut total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi.

Doni mengatakan berbagai usulan penanganan infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, ia meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar lebih diintensifkan.

“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.

Menurut Doni, pemerintah provinsi juga harus aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah itu dinilai penting agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.

Ia menjelaskan sejumlah usulan penanganan infrastruktur nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor jalan, sungai, dan irigasi.

“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.

Selain itu, Doni juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Menurutnya, kesiapan dokumen teknis akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Karena itu, seluruh pihak diminta memperkuat sinergi dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni. (***)

PADANG,Lintas Media News
Libatkan Tim Ahli DPRD,Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mulai mengkaji gagasan pengajuan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Langkah awal tersebut ditandai dengan penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) DIM kepada tim ahli untuk dikaji dari berbagai aspek, mulai dari hukum, konstitusi, hingga sejarah, Senin (11/5/2026).

Naskah akademik dan draft RUU DIM tersebut sebelumnya diterima langsung oleh Muhidi dari Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) saat audiensi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar pada Jumat (8/5/2026) lalu.

“Kita menindaklanjuti wacana DIM yang terus diperjuangkan BP2DIM dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli,” ujar Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar ingin melihat secara komprehensif aspek hukum dan mekanisme pengajuan RUU tersebut, termasuk prosedur konstitusional yang harus ditempuh.
Menurut Muhidi, langkah itu merupakan bentuk komitmen DPRD Sumbar dalam menindaklanjuti setiap gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita ingin melihat secara utuh bagaimana peluang dan tantangan dari gagasan Daerah Istimewa Minangkabau ini, baik dari sisi regulasi maupun dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat Sumatera Barat,” katanya.

Muhidi juga menegaskan, DPRD Sumbar terbuka terhadap berbagai gagasan yang bertujuan memperkuat posisi dan kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah, sepanjang tetap sejalan dengan konstitusi dan regulasi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga ahli yang hadir di antaranya HM Nurnas, Kurnia Warman, Sayuti, dan Khairul Fahmi. Penyerahan draft turut didampingi Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

Sementara itu, BP2DIM berharap DPRD Sumbar dapat menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penguatan kekhususan Minangkabau melalui jalur konstitusional.
Sebelumnya, pengurus BP2DIM menggelar audiensi bersama Muhidi di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar untuk membahas dorongan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau.

BP2DIM menilai penguatan status tersebut penting untuk menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tetap menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau.
Audiensi itu turut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, di antaranya Muslim Tawakal, Zulkifli Datuak Rajo Mangkuto, Yulmiati, serta Sutan Roser Nuserwan, Dziqro Fernando, dan Mistarija.(*/st)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.