PARIWARA 

Lintasmedia News- Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., memimpin rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS tahun Anggaran 2026, Sabtu, 27 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Padang. 

Pada kesempatan itu, ia didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar serta dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna itu dihadiri langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan segenap Kepala OPD, Direktur RSUD Rasyidin, Direktur Perumda, Baznas, unsur Forkopinda dan tamu undangan lainnya.  

Menurut Mastilizal Aye, berdasarkan absensi, anggota DPRD Kota Padang yang tercatat menghadiri rapat adalah berjumlah 31 orang dari 45 orang dan selebihnya menyatakan izin, sehingga rapat memenuhi kuorum.

"Karena rapat paripurna sudah memenuhi kuorum, maka kita nyatakan dapat dibuka secara umum," kata Aye, dan meminta masing-masing fraksi menyapaikan pendapat akhirnya. 

Fraksi PAN Singgung Bertambahnya Belanja Modal

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi membacakan pendapat akhir fraksi PAN. Ia pun menyoroti kenaikan belanja modal. 

Fraksi PAN berharap dengan bertambahnya belanja modal sebesar Rp304,422 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp153,389 miliar dan belanja hibah sebesar Rp59,350 miliar dapat mendukung dan mempercepat akselari visi Smart City dan Kota Sehat, peningkatan daya tarik pariwisata dan peningkatan produktivitas industri kreatif. 

"Masih terkait dengan kenaikan belanja modal yang mencapai Rp306,422 miliar itu, Fraksi PAN berharap bisa dilaksanakan hingga tuntas, mengingat dari tahapan APBD-P 2026, diperkirakan bisa dieksekusi di tiga atau empat bulan terakhir tahun ini. Fraksi PAN tidak ingin, belanja modal yang tidak terlaksana dan tuntas itu menjadi Silpa," tegasnya.

Selain itu, dengan adanya penambahan anggaran Satpol PP ini, Fraksi PAN berharap dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP jangan tebang pilih. 

Sebab hingga saat ini, masih ada yang pedagang yang berjualan memanfaatkan fasilitas umum (fasum) maupun fasum dijadikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.  

Fraksi Partai Gerindra Singgung Inspektorat, Setuju Pemberdayaan UMKM

Melalui juru bicaranya, Dewi Susanti, Fraksi Partai Gerindra mendesak agar kegiatan pemantauan dan evaluasi Inspektorat tidak lagi sekadar formalitas, melainkan diintegrasikan sepenuhnya dengan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. 

Hal ini mencakup tiga langkah konkret: (1) Integrasi Sistem Digital: Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi harus terhubung dengan sistem e-government; (2) Mitigasi Risiko Berbasis Data dari indikator MCP untuk memprioritaskan audit terhadap OPD yang memiliki risiko tinggi; dan (3) Kolaborasi Penegakan Hukum: apabila ditemukan adanya pelanggaran. 

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra setuju agar anggaran pemberdayaan difokuskan pada UMKM produktif yang berpotensi menghasilkan PAD, yang disalurkan melalui Dinas teknis terkait (Koperasi dan UKM, Perdagangan, Ketenagakerjaan, serta Perindustrian). 

Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa syarat dengan menerapkan tiga langkah konkret: 

(1) Memberikan stimulus modal kerja dan bantuan restocking bagi UMKM yang terdampak banjir;  

(2) Memberikan pendampingan digitalisasi untuk memperluas pasar usaha; dan 

(3) Melakukan verifikasi ulang data secara akurat guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan produktif.

Fraksi PKS Berikan Apresiasi

Fraksi PKS mengapresiasi meningkatnya pendapatan daerah sebesar 1,03 Triliun rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 1,02 Triliun rupiah, khususnya bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,02 triliun sebelumnya APBD awal 2026 1,53 Triliun rupiah. 

Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah, bukan sekadar peningkatan nominal anggaran. 

Fraksi PKS mencermati bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp2,02 triliun atau sekitar 66% dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,06 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp1,04 triliun atau sekitar 34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padang masih perlu ditingkatkan.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius menggali potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa menambah beban masyarakat.

"Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat," katanya. 

Selain itu, Fraksi PKS melihat belanja pegawai masih dominan. Alasannya, dengan melihat struktur KUPA PPAS 2025.

"Kami mencermati komposisi belanja daerah, Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Pegawai mencapai Rp1,526 triliun, atau sekitar 47,6% dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun," jelasnya.

Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar Rp527,36 miliar atau sekitar 16,4% dari total belanja. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih relatif terbatas. 

Fraksi PKS berharap efisiensi belanja aparatur terus dilakukan sehingga porsi belanja pembangunan dapat ditingkatkan.

"Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif," cakapnya. 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban pegawai, termasuk perencanaan pegawai kedepan yang lebih realistis dan terukur, agar tidak menjadi beban jangka panjang yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan daerah. 

Fraksi Partai Demokrat Sorot SiLPA

Kenaikan penerimaan SiLPA sebesar Rp66,4 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu gambaran bahwa sebagian kemungkinan bersumber dari kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terlaksana dengan berbagai alasan. 

"Oleh karena itu, kami mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga tidak terjadi SiLPA yang terlalu besar pada Tahun 2026," ujar jubir Fraksi Partai Demokrat, Rusdi. (Adv)

Lintasmedia News- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Sidang Pleno untuk Mempresentasikan Opini Akhir Fraksi terkait Perubahan APBD KUA-PPAS TA 2026, Ruang Sidang DPRD Kota Padang, Sabtu, 27 Juni 2026.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Asisten Administrasi dan Keuangan Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Pimpinan OPD dan pemangku kepentingan terkait.

Penandatanganan perjanjian perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 ditandatangani langsung oleh Walikota Fadly Amran bersama dengan Wakil Kepala DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dan Osman Ayub.

Wako Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Amandemen KUA dan Amandemen PPAS APBD TA 2026 telah melalui semua tahapan sesuai dengan ketentuan. Proses dimulai dengan penyerahan dokumen ke DPRD pada tanggal 15 Juni 2026, diikuti oleh pertemuan kerja komisi dengan aparat daerah serta diskusi antara badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran APBD Kota Padang 2026, yaitu penandatanganan Perjanjian Bersama tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada TA APBD 2026," katanya. 

Fadly Amran menyampaikan gambaran umum mengenai posisi APBD Kota Padang pada tahap kesepakatan. Setelah diskusi bersama antara aparat daerah, komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan TAPD, total APBD Kota Padang untuk Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp3,21 triliun, meningkat sekitar 18,8 persen dibandingkan APBD awal sebesar Rp2,7 triliun.

 “Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mencapai target tahun ini, seperti pelaksanaan Porprov, penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025, perayaan ulang tahun Kota Padang, dan mewujudkan ambisi Kota Padang untuk menjadi Kota Gastronomi Dunia di bawah pengakuan UNESCO. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk mewujudkan visi kesuksesan Kota Padang,” ujarnya. 

Fadly Amran melanjutkan bahwa dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati, bersama dengan laporan akhir Badan Anggaran dan pandangan akhir dari berbagai faksi, akan menjadi pedoman bagi seluruh instansi daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA) sesuai dengan ketentuan hukum.

"Pemerintah Kota Padang akan melaksanakan forum diskusi RKA bersama seluruh instansi daerah sebagai bagian dari penyelesaian rencana perubahan APBD TA 2026. Rencana tersebut dijadwalkan akan diserahkan ke DPRD Padang pada 3 Juli 2026 untuk memasuki tahap diskusi selanjutnya," jelasnya. (Procompin)

SUMBAR, Lintasmedia News | Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1421 hingga ST/1427/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, sebanyak delapan jabatan Kapolres di wilayah hukum Polda Sumbar mengalami pergantian. Mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, sekaligus penguatan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Jumat (26/6/2026).

Rotasi kali ini mencakup delapan satuan kewilayahan, yakni Polres Pesisir Selatan, Payakumbuh, Agam, Pasaman, Solok Selatan, Pariaman, Solok, dan Tanah Datar. Selain pergantian Kapolres, mutasi juga mengakomodasi promosi sejumlah perwira ke jabatan strategis di tingkat Polda, Mabes Polri, maupun kepolisian daerah lain.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati menjelaskan bahwa mutasi merupakan mekanisme yang lazim dilakukan di lingkungan Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Menurutnya, rotasi menjadi sarana penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karier personel berdasarkan kebutuhan institusi dan evaluasi kinerja.

Ia menambahkan, pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) masih menunggu arahan dan jadwal dari Mabes Polri. Setelah jadwal ditetapkan, Polda Sumbar akan melaksanakan seluruh rangkaian proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangkaian mutasi tersebut, AKBP Derry Indra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pesisir Selatan, mendapat penugasan baru sebagai Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Wadirpamobvit) Polda Sumbar. Berdasarkan surat telegram Kapolri, jabatan Kapolres Pesisir Selatan selanjutnya ditetapkan untuk diisi oleh AKBP Ricky Ricardo, yang sebelumnya menjabat Kapolres Payakumbuh.

Seiring perpindahan AKBP Ricky Ricardo, jabatan Kapolres Payakumbuh dalam surat telegram Kapolri ditetapkan untuk diisi AKBP Irwan Andeta, yang sebelumnya bertugas sebagai perwira di Korlantas Polri.

Di jajaran Polres Agam, AKBP Muari dimutasi dengan penugasan baru sebagai Kasubbag Binkar Bag SDM Rorenminops Korbrimob Polri. Jabatan Kapolres Agam selanjutnya ditetapkan untuk diisi AKBP Masnoni, yang sebelumnya berdinas di Divisi Humas Polri.

Pergantian juga terjadi di Polres Pasaman. AKBP M. Agus Hidayat, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman, dipromosikan sebagai Wakil Direktur Samapta (Wadirsamapta) Polda Riau. Sementara jabatan Kapolres Pasaman ditetapkan untuk diisi AKBP Adirawa Permana Anggawistara, yang sebelumnya menjabat Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumbar.

Mutasi berikutnya menyentuh Polres Solok Selatan. AKBP M. Faisal Perdana mendapat penugasan baru sebagai Wakapolrestabes Semarang. Berdasarkan surat telegram Kapolri, jabatan Kapolres Solok Selatan ditetapkan untuk diisi AKBP Andreanaldo Ademi, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pariaman.

Perpindahan tersebut turut menyebabkan perubahan pada jabatan Kapolres Pariaman. Dalam surat telegram Kapolri, posisi tersebut ditetapkan untuk diisi AKBP Agung Pranajaya, yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok.

Selanjutnya, jabatan Kapolres Solok ditetapkan untuk diisi AKBP Rini Anggraini, perwira menengah yang sebelumnya bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pergantian terakhir terjadi di Polres Tanah Datar. AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto mendapat penugasan baru sebagai Kasubbagbinpuan Bagbin PPNS Rokorwas PPNS Bareskrim Polri, sedangkan berdasarkan surat telegram Kapolri, jabatan Kapolres Tanah Datar ditetapkan untuk diisi AKBP Marwan Fajrin, yang sebelumnya menjabat Kanit 5 Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Secara keseluruhan, mutasi ini menjadi bagian dari upaya Polri menjaga kesinambungan organisasi melalui regenerasi kepemimpinan. Pergeseran personel dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja institusi sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi perwira yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai kebutuhan organisasi.

Polda Sumbar berharap seluruh pejabat yang dimutasi dapat menjalankan amanah baru dengan baik setelah seluruh tahapan administrasi dan proses kedinasan selesai dilaksanakan sesuai ketentuan. Kehadiran para pejabat pada penugasan baru nantinya diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat.

Polisi hadir untuk masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang bekerja menjaga keamanan, menegakkan hukum dengan adil, serta membangun rasa aman melalui pendekatan humanis, profesional, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah terciptanya kepercayaan, ketertiban, dan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. (***)

PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kota Padang mengambil langkah serius membenahi pelayanan administrasi pertanahan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari lambatnya proses administrasi, perbedaan penafsiran aturan, hingga ketidakpastian dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Penyusunan SOP Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Jumat (26/6/2026).

Rapat strategis ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kanwil BPN Sumatera Barat Desrizal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif, Ketua Pengda IPPAT Kota Padang Jenita, Kepala OPD terkait, camat, serta lurah se-Kota Padang.

Menurut Fadly Amran, penyusunan SOP bukan sekadar menyusun pedoman administratif, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

"Penyusunan SOP ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat," tegas Fadly.

Pelayanan Cepat Harus Tetap Sesuai Aturan

Fadly mengakui masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan surat tanah maupun surat keterangan ahli waris. Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali dipengaruhi belum seragamnya pemahaman antarperangkat daerah mengenai mekanisme administrasi pertanahan.

Karena itu, SOP yang tengah disusun akan menjadi pedoman baku bagi seluruh perangkat daerah, terutama camat dan lurah, sehingga pelayanan tidak lagi bergantung pada perbedaan interpretasi di lapangan.

Ia menekankan bahwa percepatan pelayanan tidak boleh mengesampingkan ketelitian maupun kepatuhan terhadap regulasi.

"Kita tidak ingin percepatan pelayanan mengabaikan aturan. Karena itu, percepatan harus diimbangi dengan ketelitian, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan akses terhadap format surat dan persyaratan bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam SOP tersebut nantinya akan diatur secara rinci mengenai standar waktu penyelesaian setiap layanan, keseragaman format surat, mekanisme verifikasi administrasi, hingga penyediaan persyaratan yang dapat diakses masyarakat secara digital.

Pertanahan yang Tertib Dorong Investasi

Fadly juga menegaskan bahwa pelayanan pertanahan yang baik bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Menurutnya, kepastian administrasi pertanahan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah.

"Kalau pelayanan hak waris dan pertanahan cepat, saya yakin investasi dan pembangunan juga akan semakin mudah. Yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberi kemudahan kepada masyarakat," katanya.

Ia meminta seluruh camat dan lurah memberikan respons cepat terhadap setiap berkas masyarakat yang masuk, karena kualitas pelayanan publik merupakan wajah nyata reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang.

BPN Jelaskan Aturan Administrasi Pertanahan

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif memaparkan berbagai ketentuan administrasi pertanahan sesuai regulasi Kementerian ATR/BPN. Materi yang dibahas meliputi proses pendaftaran tanah ulayat, perubahan nama pemegang hak, hingga mekanisme peralihan hak akibat pewarisan.

Hanif menjelaskan bahwa masyarakat yang tunduk pada hukum adat tetap dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris sebagai dasar administrasi.

"Berdasarkan ketentuan ATR/BPN, masyarakat yang tunduk pada hukum adat dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris, disaksikan dua saksi, serta diketahui lurah dan camat sesuai domisili pewaris saat meninggal," jelasnya.

Penjelasan tersebut diberikan agar seluruh aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Samakan Persepsi Soal Harta Pusaka Tinggi dan Rendah

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus memaparkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional terkait penyamaan persepsi dalam penerbitan surat pernyataan ahli waris.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk menghindari perbedaan penafsiran yang selama ini kerap menimbulkan kendala dalam proses administrasi.

Melalui kesepakatan itu ditegaskan bahwa harta pusaka rendah akan diproses berdasarkan data administrasi kependudukan, sedangkan harta pusaka tinggi tetap mengacu pada ranji atau silsilah kaum sesuai ketentuan hukum adat Minangkabau.

Pembedaan mekanisme tersebut diharapkan mampu menghilangkan keraguan aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

"Hasil rapat ini akan dituangkan dalam SOP dan surat edaran sebagai pedoman resmi pelayanan pertanahan di Kota Padang. Kami berharap tidak ada lagi perbedaan persepsi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan berkepastian hukum," ujar Desmon.

Menuju Pelayanan yang Lebih Pasti

Penyusunan SOP ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan yang selama ini menjadi salah satu layanan dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Dengan adanya pedoman yang seragam, seluruh proses administrasi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Kantor Pertanahan diharapkan berjalan lebih sinkron, transparan, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.

Pemerintah Kota Padang berharap, melalui SOP yang segera diberlakukan, masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit, sementara kepastian hukum dalam pengurusan tanah dan ahli waris dapat terwujud sebagaimana fondasi penting bagi pelayanan publik yang modern serta mendukung percepatan investasi dan pembangunan daerah. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Dalam rangka pengamanan serta optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa kawasan Gedung Pasar Banto,

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memimpin gotong royong bersama jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dan mitra.  Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Gedung Pertokoan Pasar Banto, Kamis (25/06). 

Dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, kawasan Gedung Pasar Banto kini sepenuhnya kembali menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi. Gotong royong dilakukan sebagai langkah awal pengamanan aset daerah yang harus dijaga, ditata dan dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengakui, pemerintah saat ini telah menerima sejumlah penawaran dari investor untuk pengembangan kawasan Pasar Banto. Berbagai konsep telah diajukan, mulai dari pusat perbelanjaan hingga fasilitas hiburan. Namun sebelum proses pemanfaatan dilakukan, pemerintah perlu memastikan kondisi bangunan dalam keadaan baik dan siap digunakan kembali. 

Ramlan menyebutkan, berdasarkan kondisi yang dilihat langsung di lapangan, bagian dalam gedung dari lantai satu hingga lantai empat memerlukan penataan dan pembersihan secara menyeluruh. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah bersama mitra bergotong royong membersihkan kawasan tersebut agar aset daerah dapat segera dimanfaatkan kembali.

"Karena aset ini sudah kembali menjadi milik pemerintah, tentu harus  kita rapikan terlebih dahulu. Kondisi di dalam gedung saat ini cukup memprihatinkan dan perlu dibersihkan secara menyeluruh. Ke depan, kita berharap kawasan ini dapat kembali hidup dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bukittinggi," ujarnya. (*)

PADANG, Lintasmedia News— Solidaritas antardaerah kembali ditunjukkan Pemerintah Kota Padang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Pemko Padang menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus senilai total Rp5 miliar kepada tiga kabupaten terdampak.

Atas bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan resmi ke Balai Kota Padang, Kamis (25/6/2026), guna menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih secara langsung kepada Pemerintah Kota Padang.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh Timur, Adlinsyah. Kedatangan mereka disambut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Corri Saidan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Plt. Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang Devi Susanti Razif.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyampaikan penghargaan atas komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat Aceh yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.

Adlinsyah mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih masyarakat Aceh Timur kepada warga dan Pemerintah Kota Padang yang telah menunjukkan solidaritas nyata pada saat daerah mereka dilanda musibah.

"Kami Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan kepada Pemerintah Kota Padang dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Timur melalui bantuan yang telah diberikan," ujar Adlinsyah.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan Pemko Padang memiliki arti yang sangat besar bagi masyarakat Aceh Timur yang saat ini masih menjalani proses pemulihan pascabencana.

"Semoga bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Padang dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan memberikan manfaat bagi proses pemulihan daerah kami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Padang atas perhatian dan solidaritas yang diberikan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu dijelaskan, bantuan yang telah ditransfer pada 19 Juni 2026 tersebut disalurkan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Tamiang Rp2 miliar, dan Kabupaten Aceh Utara Rp1 miliar. Total bantuan yang digelontorkan Pemerintah Kota Padang mencapai Rp5 miliar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026 yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian Tambahan Kemampuan Daerah (TKD) guna membantu kabupaten dan kota yang terdampak langsung bencana alam.

Selain itu, proses pencairan bantuan juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2026 dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100.3.3.3/534/PDG/2026 tanggal 18 Juni 2026.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata semangat gotong royong dan solidaritas antardaerah yang selama ini menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai bencana.

Menurutnya, Kota Padang memahami betul bagaimana beratnya menghadapi dampak bencana karena pada tahun 2025 sejumlah daerah, termasuk Padang dan wilayah Aceh, sama-sama merasakan dampak banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

"Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Padang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp1 miliar, dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp2 miliar sebagai salah satu wujud solidaritas antar daerah. Kita sama-sama mengalami musibah banjir dan longsor pada tahun 2025," kata Corri.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu pemulihan jangka pendek, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas yang terdampak bencana.

"Semoga bantuan keuangan ini dapat membantu percepatan pemulihan daerah pascabencana, meringankan beban masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur dan hunian masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan antardaerah yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian bersama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah pascabencana, dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong tetap menjadi fondasi penting dalam membantu masyarakat bangkit dan pulih dari musibah.

Bantuan senilai Rp5 miliar yang disalurkan Pemko Padang juga menjadi bukti nyata bahwa solidaritas tidak mengenal batas wilayah administratif. Ketika satu daerah mengalami kesulitan, daerah lain hadir memberikan dukungan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut secara resmi kepulangan 252 Jemaah Haji Kota Bukittinggi Tahun 2026 yang tergabung dalam Kloter 7 dan Kloter 14. Kegiatan penyambutan berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (25/06)

 Rasa syukur atas kepulangan jemaah haji Kota Bukittinggi dalam keadaan selamat.l disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu membawa nilai-nilai ibadah haji ke dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Asis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 diharapkan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bukittinggi, Misra Elfi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Secara umum, seluruh rangkaian pelayanan jemaah haji Kota Bukittinggi berjalan dengan baik, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

Sekaitan dengan itu, haji tahun 2026, Kota Bukittinggi memperoleh kuota sebanyak 255 jemaah. Dari jumlah tersebut, 253 jemaah telah diberangkatkan, sementara dua orang batal berangkat karena alasan kesehatan. Jemaah yang berangkat terdiri dari 104 laki-laki dan 149 perempuan. Hal itu dikemukakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Syukri Naldi. 

Syukri menyebutkan, Jemaah haji Kota Bukittinggi tergabung dalam Kloter 7 sebanyak 251 jemaah bersama lima petugas haji dan Kloter 14 sebanyak dua jemaah bersama satu petugas. Seluruh jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat sesuai jadwal yang ditetapkan. 

Selanjutnya Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi menyerahkan Sertifikat Badal Haji kepada ahli waris almarhumah Yulinis Muin (73), jemaah haji asal Bukit Apit, Bukittinggi, yang wafat di Madinah pada Tanggal 2 Mei 2026. (Sandra)

Aceh Timur, Lintasmedia News– Sebagai bentuk kepedulian sosial,Menguatkan Ukhuwah ,meraih keberkahan dan indahnya berbagi di bulan Muharram dan komitmen perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Agoung Gedhe Pratama menyerahkan santunan Anak Yatim kepada masyarakat Desa Seuneubok Bayu dan Desa Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara, Agoung Gedhe Pratama,dan perwakilan perusahaan, Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan warga sekitar.

Agoung Gedhe Pratama Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan santunan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang secara rutin dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Agoung Gedhe Pratama manager 

"PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Melalui santunan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat serta memperkuat tali silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik," ujarnya.

Keuchik Desa Seuneubok Bayu dan Keuchik Desa Jambo Lubok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perusahaan PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat desa. Menurut mereka, bantuan tersebut sangat berarti dan menjadi wujud nyata sinergi antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

Masyarakat penerima santunan juga menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga dapat terus terjaga di masa mendatang.

Melalui kegiatan sosial ini, PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, sejalan dengan prinsip perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

(I)

Aceh Timur, Lintasmedia News– Gampong Paya Gaboh menggelar Pemilihan Keuchik yang berlangsung di meunasah setempat pada Kamis, 25 Juni 2026.

Pelaksanaan pemilihan berlangsung sukses, tertib, dan khidmat. Seluruh calon serta masyarakat menunjukkan sikap dewasa dalam mengikuti jalannya pesta demokrasi tingkat gampong dengan tetap menjaga ketertiban dan suasana kondusif.

Adapun calon yang bersaing dalam pemilihan keuchik tersebut yaitu:

Husaini Abdullah (Nomor Urut 1)

Husaini Mahsyah (Nomor Urut 2)

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Nomor Urut 2, Husaini mahsyah memperoleh 76 suara, unggul atas Nomor Urut 1, Husaini, yang memperoleh 59 suara.

Pada kesempatan tersebut, Camat Adnan, S.Ag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyukseskan jalannya pemilihan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Ia juga menyampaikan kepada keuchik terpilih agar mulai mempersiapkan diri menjelang proses pelantikan yang direncanakan akan dilakukan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juli mendatang.

Selain itu, Camat berharap kepada calon yang belum memperoleh amanah agar tetap semangat dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.

“Siapa pun yang terpilih hari ini, itulah keuchik yang akan memimpin desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua P2K. Azwar, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, tertib, dan aman tanpa kendala yang berarti.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi tingkat gampong tersebut.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar. Partisipasi masyarakat sangat baik dan situasi tetap kondusif hingga akhir kegiatan,” tutupnya.

(I)

Solok, Lintasmedia News– Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan publikasi di era digital, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sumatera Barat, Susmelawati Rosya, memimpin langsung kegiatan asistensi dan pelatihan pembuatan konten kreatif bagi personel Polres Solok Kota dan Polres Solok.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Solok Kota pada Selasa (23/6/2026) dan diikuti oleh personel yang mengemban fungsi kehumasan serta operator media sosial hingga tingkat Polsek jajaran.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Polda Sumatera Barat untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan pengelolaan media dan publikasi digital. Materi yang diberikan meliputi teknik fotografi, videografi, penulisan berita, desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga strategi penyajian informasi yang efektif dan menarik.

Selain menerima materi teori, peserta juga mengikuti sesi praktik langsung pembuatan konten kreatif yang dapat diaplikasikan dalam mendukung tugas-tugas kehumasan di lingkungan kepolisian.

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa perkembangan media digital saat ini menuntut personel Polri untuk mampu beradaptasi dan menguasai berbagai keterampilan komunikasi publik.

Menurutnya, kehadiran media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi antara Polri dan masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam mengelola informasi dan publikasi secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, kecepatan dan kualitas penyampaian informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, personel yang bertugas di bidang kehumasan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam memproduksi konten yang informatif, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menjelaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra positif institusi kepolisian sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Karena itu, kemampuan dalam menghasilkan konten yang berkualitas menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Kabidhumas menekankan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan harus mengedepankan prinsip akurasi, transparansi, dan edukasi. Konten yang diproduksi tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan kepolisian, tetapi juga menjadi media untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kepercayaan publik kepada institusi Polri.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Konten yang dibuat harus mampu memberikan edukasi, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menampilkan sisi humanis Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman,” tambahnya.

Menurutnya, pengelolaan media sosial yang baik juga dapat menjadi sarana efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar atau hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, personel kehumasan dituntut untuk aktif, responsif, dan mampu menyajikan informasi yang kredibel serta sesuai dengan fakta di lapangan.

Kombes Pol Susmelawati Rosya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan demikian, kualitas publikasi dan pelayanan informasi di lingkungan Polres Solok Kota maupun Polres Solok dapat semakin meningkat.

“Kami berharap para personel yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi motor penggerak dalam pengelolaan informasi dan media sosial di satuannya masing-masing. Manfaatkan kreativitas dan teknologi secara positif untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan komunikasi publik yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin kuat sehingga mendukung terwujudnya Polri yang Presisi dan semakin dekat dengan masyarakat,” tutupnya.

Melalui kegiatan asistensi dan pelatihan ini, Polda Sumatera Barat menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi personel di bidang kehumasan.

Diharapkan, seluruh jajaran mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan menghadirkan publikasi yang profesional, edukatif, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara efektif di era digital yang terus berkembang. (***)

Padang, Lintasmedia News- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumbar, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menggelar kegiatan sunat massal sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Polri yang berlangsung di Gedung Pusat Pemuda Padang. Kegiatan sosial masyarakat ini disaksikan oleh puluhan anak-anak dari Kota Padang dan sejumlah daerah sekitarnya.

Kegiatan sunat massal ini merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Melalui program ini, masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat kehadiran Kepolisian yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga aktif memberikan pelayanan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kepala Kepolisian Sumatera Barat, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi jajaran Kepolisian untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Menurutnya, kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara serentak ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan warga.

“Melalui kegiatan pelayanan kesehatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian bersama,” kata Kepala Kepolisian Sumatera.

Pelaksanaan sunat massal melibatkan tenaga medis profesional dari Satuan Medis dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Sumatera yang bekerja sama dengan sejumlah instansi kesehatan terkait. Seluruh peserta menerima pelayanan medis sesuai dengan standar kesehatan, mulai dari pemeriksaan awal, sunat, hingga pemberian obat-obatan dan paket bantuan pasca-prosedur.

Para orang tua peserta menyambut baik kegiatan tersebut. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program ini juga memberikan akses mudah ke layanan kesehatan bagi masyarakat.

Suasana kegiatan tersebut penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Personel kepolisian bersama dengan petugas kesehatan hadir untuk memberikan bantuan kepada para peserta agar tetap tenang selama proses sunat. Kehadiran keluarga pendamping juga menambah antusiasme anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain sunat massal, jaringan pelayanan kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sumatera juga mencakup berbagai pelayanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pelayanan kesehatan umum, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat.

Kepolisian Sumatera berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri. Melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan, Polri terus memperkuat perannya sebagai pelindung, penolong, dan pelayan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini membawa semangat pengabdian yang semakin dekat dengan masyarakat. Dengan memprioritaskan pelayanan humanis dan bermanfaat, Kepolisian Sumatera berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat sinergi dalam menciptakan Sumatera Barat yang aman, sehat, dan sejahtera. (***)