PASAMAN BARAT, Lintasmedia News– Komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat kembali ditegaskan oleh Kapolsek Ranah Batahan menyikapi berbagai informasi yang berkembang terkait aktivitas pertambangan emas menggunakan mesin dompeng di wilayah hukum Polsek Ranah Batahan.

Sebagai institusi penegak hukum yang mengedepankan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), Polri memastikan setiap informasi yang diterima diproses secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh informasi yang berkembang saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan guna memperoleh fakta yang utuh sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat.

"Kami tidak pernah melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum. Saat ini seluruh informasi masih kami dalami agar setiap tindakan yang dilakukan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan," tegas Kapolsek Ranah Batahan.

Kapolsek menjelaskan bahwa aktivitas yang menjadi perhatian publik tersebut terjadi ketika sebagian personel Polsek Ranah Batahan mengikuti kegiatan olahraga bersama di Kepolisian Resor Pasaman Barat. Namun demikian, kegiatan tersebut bukan berarti Markas Polsek dalam keadaan kosong.

Menurutnya, sesuai prosedur kedinasan, anggota yang mengikuti kegiatan olahraga merupakan personel yang tidak sedang melaksanakan tugas piket. Sementara itu, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan pengamanan Markas Polsek tetap berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat personel yang melaksanakan piket di mako.

"Perlu kami tegaskan bahwa saat kegiatan olahraga berlangsung, Markas Polsek tidak kosong. Tetap ada personel yang melaksanakan tugas piket, sekitar tiga orang, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelas Kapolsek.

Ia juga meluruskan informasi yang beredar bahwa aktivitas pertambangan tersebut berada tepat di belakang Mapolsek Ranah Batahan. Menurutnya, lokasi yang dimaksud bukan merupakan bagian dari lahan milik Polsek, melainkan berada di wilayah yang berbatasan dengan aset Polsek.

"Informasi yang menyebutkan lokasi tersebut berada tepat di belakang Mapolsek perlu diluruskan. Faktanya, lokasi itu bukan berada di dalam area milik Polsek, tetapi berada di kawasan yang berbatasan dengan tanah Polsek," ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolsek mengungkapkan bahwa kawasan tersebut merupakan lingkungan permukiman masyarakat yang cukup padat. Sebagian warga telah lama menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas pertambangan rakyat secara tradisional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, aktivitas tersebut diketahui mendapat dukungan dari sebagian tokoh masyarakat dan ninik mamak setempat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Di satu sisi kami memiliki kewajiban menegakkan hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, ketika dilakukan penertiban, sebagian masyarakat menghadang karena menganggap aktivitas tersebut merupakan sumber mata pencaharian mereka. Sebaliknya, apabila belum dilakukan tindakan, muncul anggapan bahwa Polri melakukan pembiaran. Inilah tantangan yang kami hadapi di lapangan," ungkap Kapolsek.

Meski demikian, Kapolsek menegaskan bahwa Polri tidak akan pernah mengabaikan tugas penegakan hukum. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan diproses secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai implementasi semangat Polri Presisi, Polsek Ranah Batahan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, ninik mamak, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada aspek penindakan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

"Kami bukan membiarkan, tetapi sedang mencari solusi yang humanis dan berkeadilan. Penegakan hukum tetap menjadi komitmen kami, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tercipta penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Kapolsek mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Ia berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk bekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

"Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun. Namun kami berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada Polri untuk bekerja secara profesional, transparan, dan objektif. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutup Kapolsek.

Melalui semangat Polri Presisi, Polsek Ranah Batahan terus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, transparansi, serta pendekatan yang humanis. Penegakan hukum akan tetap dilaksanakan secara tegas, namun dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. (Redaksi)

Aceh Timur , Lintasmedia News 

Di tengah tuntutan publik terhadap institusi penegak hukum yang semakin tinggi, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Aceh Timur menjadi momentum refleksi bahwa kekuatan Kepolisian tidak semata diukur dari kewenangannya menegakkan hukum, melainkan dari kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Apel Sarja Arya Racana Polres Aceh Timur, Rabu (01/07/2026), mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri Untuk Masyarakat." Upacara dipimpin Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, wartawan, hingga para purnawirawan Polri.

Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan Kapolres Aceh Timur, disebutkan bahwa perjalanan panjang Polri selama delapan dekade harus terus bermuara pada pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Di tengah dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun legitimasi melalui pelayanan yang humanis, responsif, dan adaptif.

"Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kewajiban institusional, tetapi merupakan komitmen moral Polri untuk selalu hadir memberikan pelayanan terbaik serta membangun kedekatan dengan masyarakat," ujar AKBP Irwan saat membacakan amanat Presiden.

Ia menegaskan, tugas pokok Polri pada hakikatnya bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Lebih dari itu, Polri memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik sebagai modal utama keberlangsungan institusi.

"Kepercayaan masyarakat adalah fondasi yang tidak bisa dibangun melalui slogan atau retorika. Kepercayaan hanya lahir dari kerja nyata, pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang adil, serta sikap yang profesional dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas," katanya.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan lima arah kebijakan yang harus menjadi pedoman seluruh jajaran Polri, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun organisasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta memperkuat legitimasi institusi di tengah masyarakat.

Disamping itu, disahkannya Undang-Undang Polri yang baru menjadi momentum penting sekaligus tantangan besar bagi seluruh personel. Regulasi tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas sehingga ekspektasi masyarakat terhadap Polri yang semakin modern dapat diwujudkan.

"Jadikan setiap tugas sebagai ibadah, setiap pelayanan sebagai kehormatan, dan setiap kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama mengenakan seragam Bhayangkara. Institusi ini hanya akan kuat apabila terus mendapatkan kepercayaan rakyat." Tegas Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K. mengakhiri amanatnya.

Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke – 80 Tahun 2026 Polres Aceh Timur berlangsung khidmat dengan diikuti personel TNI, Polri, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, satuan pengamanan, serta Brigade Pangan Kabupaten Aceh Timur. Setelah rangkaian upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan defile pasukan yang mendapat penghormatan dari Kapolres bersama Bupati Aceh Timur dan unsur Forkopimda.

Defile menampilkan berbagai unsur pasukan, mulai dari Brimob Polda Aceh, Satpolairud, Satsamapta, hingga gabungan satuan fungsi dan polsek jajaran Polres Aceh Timur. Peragaan kemampuan beladiri personel Satsamapta serta demonstrasi safety riding oleh Satlantas Polres Aceh Timur turut menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Peringatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga penegasan kembali bahwa di usia ke-80, Polri dihadapkan pada tantangan untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga integritas, dan merawat kepercayaan publik sebagai fondasi utama pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(I)

JAKARTA, Lintasmedia News— Dewan Pertimbangan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Taufiequrachman Ruki, menerima anugerah Bintang Kehormatan dari Prabowo Subianto dalam rangkaian upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Penganugerahan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian panjang Irjen Pol (Purn.) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. kepada bangsa dan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas penghargaan yang diterima salah satu Dewan Pertimbangan SMSI tersebut.

Firdaus menilai penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bentuk pengakuan negara terhadap dedikasi, integritas, dan pengabdian panjang Taufiequrachman Ruki selama menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat.

"Atas nama keluarga besar SMSI, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Taufiequrachman Ruki atas anugerah Bintang Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa dedikasi, integritas, dan pengabdian beliau kepada bangsa telah mendapatkan pengakuan dari negara," ujar Firdaus.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya, mengabdi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Semoga penghargaan ini menjadi teladan dan motivasi bagi putra-putri Indonesia agar terus menjunjung tinggi integritas serta memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan bangsa," tambahnya.

Taufiequrachman Ruki dikenal sebagai salah satu tokoh kepolisian nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam penegakan hukum. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi salah satu figur yang berperan penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan KPK pada masa awal pembentukannya.

Selama memimpin KPK, ia dikenal luas sebagai sosok yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, independensi, serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Taufiequrachman Ruki menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah, pimpinan lembaga negara, serta unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di luar kiprahnya sebagai aparatur negara, Taufiequrachman Ruki juga aktif berkontribusi dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, salah satunya melalui Perkumpulan Urang Banten (PUB). Organisasi tersebut menjadi wadah silaturahmi, kolaborasi, dan pengabdian masyarakat Banten dari berbagai latar belakang.

PUB mengusung semangat persaudaraan dengan merangkul masyarakat yang memiliki keterikatan dengan Banten, baik yang lahir dan mengabdi di Banten, keturunan Banten yang berkarya di berbagai daerah, maupun masyarakat yang tinggal dan berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Banten.

Dengan mengusung motto "Kabula, Kabule, Kabalandongan", organisasi tersebut terus mendorong semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun masyarakat.

Penghargaan Bintang Kehormatan yang diterima Taufiequrachman Ruki menjadi pengakuan atas perjalanan panjang pengabdian seorang tokoh bangsa yang konsisten menjaga nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta dedikasi kepada negara, baik saat menjalankan tugas di institusi kepolisian, lembaga negara, maupun melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan hingga saat ini. 

*Penghargaan Negara untuk Keteladanan Pengabdian*

Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Irjen Pol (Purn.) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. dinilai tidak hanya menjadi bentuk penghormatan atas jasa pribadi, tetapi juga menjadi simbol penghargaan negara kepada aparatur yang sepanjang kariernya menunjukkan integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam mengemban amanah publik.

Sebagai salah satu tokoh yang pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki dikenal memiliki komitmen kuat dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang berintegritas. Pengalamannya di institusi Kepolisian Republik Indonesia maupun di berbagai lembaga negara menjadikan dirinya sebagai salah satu figur yang disegani di tingkat nasional.

Bagi keluarga besar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sosok Taufiequrachman Ruki juga memiliki kedekatan tersendiri. Selain aktif sebagai Dewan Pertimbangan SMSI Pusat, berbagai pandangan, pemikiran, dan nasihatnya kerap menjadi referensi dalam memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pilar demokrasi melalui pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, berharap penghargaan tersebut semakin memotivasi seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan profesinya.

"Semoga penghargaan yang diterima Bapak Taufiequrachman Ruki menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa setiap bentuk pengabdian yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan tanggung jawab pada akhirnya akan mendapat penghargaan dari bangsa dan negara," ujar Firdaus.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan kebanggaan bagi keluarga besar SMSI karena salah satu Dewan Pertimbangan organisasi memperoleh pengakuan langsung dari negara atas jasa dan pengabdiannya.

"Beliau adalah teladan dalam menjaga integritas dan pengabdian. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMSI sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota SMSI di Indonesia untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui karya jurnalistik yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik," kata Makali Kumar.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 pun menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, baik di institusi negara, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia pers. Penganugerahan Bintang Kehormatan kepada Taufiequrachman Ruki menjadi bukti bahwa dedikasi, integritas, dan pengabdian yang konsisten akan selalu mendapat tempat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMSI. Kami berharap semangat pengabdian, integritas, dan keteladanan yang beliau tunjukkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pengurus dan anggota SMSI di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik yang beretika, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Makali Kumar.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi pengingat bahwa dedikasi, loyalitas, dan integritas merupakan nilai-nilai yang akan selalu mendapat tempat dalam perjalanan bangsa. Penganugerahan kepada Taufiequrachman Ruki bukan sekadar penghormatan atas perjalanan karier seorang purnawirawan Polri dan mantan Ketua KPK, tetapi juga penegasan bahwa pengabdian yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan menjadi warisan keteladanan bagi generasi Indonesia di masa depan. (***)

Sumbar, Lintasmedia News— Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (1/7/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", yang menegaskan kembali komitmen kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Barat Komjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa momentum Hari Bhayangkara merupakan waktu yang sangat penting bagi seluruh insan kepolisian untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah diemban.

"Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah dan kebijakan Polri harus senada serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta di hadapan para peserta upacara dan tamu undangan.

Komjen Pol Gatot mengakui bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin rumit dan dinamis. Mulai dari perkembangan teknologi informasi, maraknya kejahatan siber, peredaran gelap narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan transnasional, hingga potensi bencana alam dan dinamika sosial.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang solid dengan berbagai pihak.

"Kami menyadari tantangan tugas kepolisian semakin kompleks. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sinergi yang solid bersama TNI, pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan media, dan seluruh komponen bangsa adalah kunci utama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri. Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada seluruh personel Polda Sumbar dan jajaran, serta pengurus Bhayangkari atas loyalitas dan dukungannya.

Di akhir sambutannya, Jenderal bintang tiga tersebut mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sebagai pemacu semangat dalam memperbaiki diri dan menghindari segala bentuk penyimpangan.

"Mari kita bersama-sama memperkokoh semangat pengabdian, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami memohon doa, dukungan, kritik yang membangun, serta partisipasi aktif dari masyarakat Sumatera Barat. Dengan semangat kebersamaan, kami meyakini Polri akan senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, dan terpercaya. Salam presisi!" pungkas Komjen Pol Gatot Tri Suryanta. (***)

Aceh Timur , Lintasmedia News 

Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 menjadi momentum penghargaan bagi 62 personel Polres Aceh Timur yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi institusi atas dedikasi, integritas, dan kinerja personel dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2026 dipimpin langsung Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., di Lapangan Apel Sarja Arya Racana Polres Aceh Timur, Selasa (30/06/2026) sore.

Turut hadir Wakapolres Aceh Timur Kompol Abdul Muin, S.H., M.M., Ketua Bhayangkari Cabang Aceh Timur Ny. Zilka Irwan Kurniadi beserta pengurus, para pejabat utama, perwira staf, kapolsek jajaran, serta keluarga personel yang menerima kenaikan pangkat.

Sebanyak 62 personel memperoleh kenaikan pangkat yang terdiri atas satu personel dari IPTU menjadi AKP, 13 personel dari Aipda menjadi Aiptu, 37 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigpol menjadi Bripka, lima personel dari Briptu menjadi Brigpol, serta lima personel dari Bripda menjadi Briptu.

Dalam amanatnya, Kapolres Aceh Timur menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan hasil dari proses penilaian yang objektif terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, disiplin, serta rekam jejak personel selama menjalankan tugas.

"Kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan sekaligus penghargaan institusi atas kinerja yang telah ditunjukkan. Karena itu, setiap pangkat yang disandang harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Kapolres.

Ia menambahkan, kenaikan pangkat juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu, setiap personel diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, wawasan, etos kerja, serta kemampuan dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

"Pangkat yang lebih tinggi harus diiringi dengan integritas yang semakin kuat, pelayanan yang semakin baik, dan semangat pengabdian yang semakin tinggi. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan institusi," ujar AKBP Irwan.

Menurutnya, momentum Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga pengingat bahwa setiap penghargaan yang diterima personel harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kenaikan pangkat yang diterima para personel Polres Aceh Timur.(i)

Sumbar, Lintasmedia News— Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Polda Sumbar) mencatat total 705 kasus tindak pidana (crime total) yang berhasil diungkap oleh jajaran Polda dan Polres se-Sumatra Barat sepanjang semester pertama tahun 2026 (Januari–Juni). Dari ratusan kasus tersebut, total 916 orang tersangka berhasil diamankan. Hal ini disampaikan dalam acara press release yang digelar pada Selasa, 30 Juni 2026, di Lantai 4 Mapolda Sumbar.

Dari total 705 perkara yang ditangani, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumbar menyumbang sebanyak 128 perkara. Sementara itu, selebihnya merupakan akumulasi kasus yang ditangani oleh 19 Polres/Polresta di wilayah kota dan kabupaten di Sumatra Barat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol. Wedy Mahadi, menjelaskan bahwa dari keseluruhan tersangka yang diringkus, sebagian besar saat ini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Tersangka keseluruhan berjumlah 916 orang. Sudah dilakukan tindak lanjut penyidikan dan upaya pemberkasan. Di mana rincian tersangka di Direktorat Narkoba itu ada sebanyak 177 orang, dan lebihnya adalah dari Polres dan jajaran," ujar Kombes Pol. Wedy Mahadi di hadapan awak media.

Selain mengamankan hampir seribu tersangka, aparat kepolisian juga menyita barang bukti narkotika dalam jumlah yang sangat signifikan selama satu semester ini, meliputi:

• Sabu-sabu: 41,66 kilogram (akumulasi Polda dan jajaran).

• Ganja: 586,3 kilogram.

• Ekstasi: 593 butir.

Kombes Pol. Wedy Mahadi menambahkan, barang-barang bukti yang dihadirkan dalam rilis kali ini merupakan materi perkara yang statusnya masih menunggu penetapan pemusnahan resmi. Pihaknya merencanakan pemusnahan massal secara berkala dalam waktu dekat.

"Yang di sini adalah barang bukti yang belum mendapatkan penetapan musnah. Nanti insyaallah di bulan Januari kita akan lakukan pemusnahan kembali selama 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, terkait masalah penanganan perkara," jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Kombes Pol. Wedy Mahadi juga membeberkan salah satu capaian menonjol, yakni keberhasilan timnya menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 8 kilogram dalam sekali penangkapan di area bandara.

Keberhasilan ini diakui berkat sinergi yang kuat antara kepolisian dengan otoritas penerbangan sipil setempat.

"Ada beberapa tangkapan di bandara. Komunikasi kita dengan pihak otoritas bandara, kita bisa mengamankan sebelum mereka terbang kemarin, sebanyak 8 kilo. Dan beberapa lain lagi masih ada," pungkas Wedy menutup keterangannya. (***)

Bukittingi, lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, mengukuhkan kepengurusan baru Himpunan Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi untuk masa bakti 2026–2030. Prosesi pengukuhan ini berlangsung dengan khidmat di Aula Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Selasa (30/06)

Khairunnas Tuanku Saleh resmi dikukuhkan sebagai Ketua Himpunan Da'i dan Muballigh (HDM) Kota Bukittinggi Periode 2026–2030. Dalam kepengurusan tersebut, Muhammad Taufiq dipercaya sebagai Wakil Ketua I, Syamsul Bahri sebagai Sekretaris Umum, dan Edi Salman sebagai Bendahara Umum.

.Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus lengkap Himpunan Dai dan Muballigh Kota Bukittinggi Periode 2026–2030 yang telah dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memperkuat syiar Islam, pembinaan umat serta mewujudkan masyarakat yang religius dan sejahtera.

"Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus Himpunan Da'i dan Mubaligh Kota Bukittinggi Periode 2026–2030. Kami berharap para dai, muballigh dan ulama terus menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan dan mencerahkan umat. Kota Bukittinggi siap berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan Bukittinggi yang lebih baik," ungkapnya. (*)

Lintasmedia News- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Mapolda Sumbar, Senin (29/6/2026). Kegiatan bertema "Polri untuk Masyarakat" itu menjadi momentum memperkuat kerukunan antarumat beragama sekaligus memohon agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Barat tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polda Sumbar, organisasi kepemudaan (OKP) se-Sumatera Barat, serta tokoh lintas agama.

Hadir sebagai pemimpin doa secara bergantian, yakni perwakilan agama Islam Drs. H. Nurman Agus, perwakilan Hindu Pinandita Made Sumbawa, perwakilan Buddha Pandita Yassavadhano Jumadi, perwakilan Kristen Protestan Pdt. Imma Nuel C. Nugroho, dan perwakilan Katolik Pastor RD Abel Maia.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan doa bersama lintas agama merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus simbol kuatnya persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Barat.

"Melalui doa bersama lintas agama ini, kita memohon agar Sumbar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Pada 1 Juli nanti kita akan memperingati Hari Bhayangkara ke-80, dan Polri terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Gatot.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ikhtiar spiritual untuk mempererat kerukunan antarumat beragama, menjaga persatuan bangsa, serta memohon kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Doa bersama lintas agama ini menjadi wujud rasa syukur kita atas pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80. Melalui momentum ini, kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, tema "Polri untuk Masyarakat" bukan sekadar slogan, melainkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat kerukunan antarumat beragama, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat," ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat toleransi, Kapolda Sumbar menyerahkan cendera mata kepada masing-masing perwakilan agama yang hadir.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polda Sumbar juga menyerahkan santunan dan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Budi Mulia Kota Padang. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kapolda Sumbar didampingi Wakapolda Sumbar sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus memperkuat semangat berbagi dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-80.

Kapolda turut menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi bersama Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

Melalui kegiatan bertajuk "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Polda Sumbar berharap semangat toleransi, persatuan, dan kebersamaan terus terjaga sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat tetap aman, damai, dan kondusif. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Senin (29/06) di halaman Balai Kota Bukittinggi. Upacara yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi.

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang jatuh pada 29 Juni 2026, mengusung tema "Ayah Wajib Hadir". Tema ini diusung oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk menekankan pentingnya peran serta keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak dan perencanaan keluarga.

Hari Keluarga Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam mencetak generasi yang tangguh dan berkualitas. Bonus demografi Indonesia hanya akan menjadi kekuatan apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi. 

Ia mengatakan, Hari Keluarga Nasional bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali apakah keluarga kita telah menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh dan mampu melahirkan generasi pemenang. Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia hanya akan menjadi kekuatan apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari keluarga. 

Syaiful Efendi juga menyebutkan, peran ayah dalam pengasuhan anak sangat penting, karena kehadiran fisik dan kedekatan emosional ayah menjadi fondasi bagi tumbuhnya generasi yang tangguh, berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Sandra)

PADANG, Lintasmedia News– Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Semen Padang menyalurkan dana zakat sebesar Rp2,74 miliar kepada ribuan mustahik sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari berbagai program yang dijalankan, bantuan untuk kelompok fakir dan miskin menjadi porsi penyaluran terbesar karena menjangkau ratusan penerima manfaat, mulai dari lansia, janda, penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu, hingga korban musibah.

Total dana yang disalurkan mencapai Rp2.739.145.559, terdiri atas Rp439.785.786 pada Januari, Rp439.015.625 pada Februari, Rp1.002.599.522 pada Maret, Rp450.005.399 pada April, dan Rp407.739.227 pada Mei 2026. Dana zakat tersebut disalurkan kepada berbagai kategori asnaf, seperti fakir, miskin, mualaf, dan fisabilillah, serta melalui sejumlah program pemberdayaan masyarakat.

Manajer UPZ BAZNAS Semen Padang, Akmal, mengatakan bahwa dana zakat yang dipercayakan para muzaki dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, zakat juga diarahkan untuk mendorong kemandirian melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan penguatan dakwah.

“UPZ BAZNAS Semen Padang berupaya memastikan setiap dana zakat yang dihimpun dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Karena itu, selain bantuan sosial rutin, kami juga memperkuat program pemberdayaan agar mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya secara berkelanjutan,” ujar Akmal.

Pada bidang pendidikan, UPZ BAZNAS Semen Padang menyalurkan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, baik di dalam maupun luar negeri. Dukungan juga diberikan kepada berbagai lembaga pendidikan dan sosial untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pembinaan masyarakat. Sementara itu, di sektor kesehatan, bantuan disalurkan dalam bentuk pembiayaan pengobatan, pembelian obat-obatan, hingga pembayaran iuran dan tunggakan BPJS bagi keluarga kurang mampu di kawasan Ring 1 perusahaan dan Kota Padang.

Program ekonomi produktif turut diperkuat melalui bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan. Para penerima manfaat dibekali kemampuan pemasaran, pengelolaan usaha, serta akuntansi sederhana agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga. Di bidang dakwah, zakat juga disalurkan kepada berbagai lembaga dakwah, guru TPQ dan TQA, serta untuk mendukung aktivitas para dai yang bertugas di sejumlah wilayah Kepulauan Mentawai.

Selain itu, UPZ BAZNAS Semen Padang saat ini tengah menjalankan Program Ceria Bisa Sekolah (CBS) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu memasuki tahun ajaran baru. Program tersebut telah memasuki tahap wawancara calon penerima manfaat dengan melibatkan sekolah-sekolah di kawasan Ring 1 perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengapresiasi konsistensi UPZ BAZNAS Semen Padang dalam menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Dana zakat yang dikelola UPZ BAZNAS Semen Padang telah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian, memperkuat pendidikan, meningkatkan akses kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Win.

Dengan total penyaluran hampir Rp2,74 miliar hingga Mei 2026, UPZ BAZNAS Semen Padang berharap kepercayaan para muzaki terus meningkat sehingga manfaat zakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

UPZ BAZNAS Semen Padang merupakan lembaga amil zakat yang berada di bawah naungan PT Semen Padang dan bertugas melayani masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain melalui pemberian bantuan beasiswa pendidikan, biaya pengobatan, serta modal usaha.

Fungsi dan tugas UPZ BAZNAS Semen Padang adalah membantu mengatasi permasalahan ekonomi umat yang dapat menyebabkan mereka jauh dari nilai-nilai agama, mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, menghimpun zakat, serta menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dana zakat UPZ BAZNAS Semen Padang dihimpun dari zakat gaji karyawan dan Direksi PT Semen Padang, karyawan APLP dan perusahaan afiliasi, karyawan PT Semen Padang yang ditugaskan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, serta sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat. (*)

PARIWARA 

Lintasmedia News- Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., memimpin rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS tahun Anggaran 2026, Sabtu, 27 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Padang. 

Pada kesempatan itu, ia didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar serta dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna itu dihadiri langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan segenap Kepala OPD, Direktur RSUD Rasyidin, Direktur Perumda, Baznas, unsur Forkopinda dan tamu undangan lainnya.  

Menurut Mastilizal Aye, berdasarkan absensi, anggota DPRD Kota Padang yang tercatat menghadiri rapat adalah berjumlah 31 orang dari 45 orang dan selebihnya menyatakan izin, sehingga rapat memenuhi kuorum.

"Karena rapat paripurna sudah memenuhi kuorum, maka kita nyatakan dapat dibuka secara umum," kata Aye, dan meminta masing-masing fraksi menyapaikan pendapat akhirnya. 

Fraksi PAN Singgung Bertambahnya Belanja Modal

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi membacakan pendapat akhir fraksi PAN. Ia pun menyoroti kenaikan belanja modal. 

Fraksi PAN berharap dengan bertambahnya belanja modal sebesar Rp304,422 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp153,389 miliar dan belanja hibah sebesar Rp59,350 miliar dapat mendukung dan mempercepat akselari visi Smart City dan Kota Sehat, peningkatan daya tarik pariwisata dan peningkatan produktivitas industri kreatif. 

"Masih terkait dengan kenaikan belanja modal yang mencapai Rp306,422 miliar itu, Fraksi PAN berharap bisa dilaksanakan hingga tuntas, mengingat dari tahapan APBD-P 2026, diperkirakan bisa dieksekusi di tiga atau empat bulan terakhir tahun ini. Fraksi PAN tidak ingin, belanja modal yang tidak terlaksana dan tuntas itu menjadi Silpa," tegasnya.

Selain itu, dengan adanya penambahan anggaran Satpol PP ini, Fraksi PAN berharap dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP jangan tebang pilih. 

Sebab hingga saat ini, masih ada yang pedagang yang berjualan memanfaatkan fasilitas umum (fasum) maupun fasum dijadikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.  

Fraksi Partai Gerindra Singgung Inspektorat, Setuju Pemberdayaan UMKM

Melalui juru bicaranya, Dewi Susanti, Fraksi Partai Gerindra mendesak agar kegiatan pemantauan dan evaluasi Inspektorat tidak lagi sekadar formalitas, melainkan diintegrasikan sepenuhnya dengan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. 

Hal ini mencakup tiga langkah konkret: (1) Integrasi Sistem Digital: Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi harus terhubung dengan sistem e-government; (2) Mitigasi Risiko Berbasis Data dari indikator MCP untuk memprioritaskan audit terhadap OPD yang memiliki risiko tinggi; dan (3) Kolaborasi Penegakan Hukum: apabila ditemukan adanya pelanggaran. 

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra setuju agar anggaran pemberdayaan difokuskan pada UMKM produktif yang berpotensi menghasilkan PAD, yang disalurkan melalui Dinas teknis terkait (Koperasi dan UKM, Perdagangan, Ketenagakerjaan, serta Perindustrian). 

Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa syarat dengan menerapkan tiga langkah konkret: 

(1) Memberikan stimulus modal kerja dan bantuan restocking bagi UMKM yang terdampak banjir;  

(2) Memberikan pendampingan digitalisasi untuk memperluas pasar usaha; dan 

(3) Melakukan verifikasi ulang data secara akurat guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan produktif.

Fraksi PKS Berikan Apresiasi

Fraksi PKS mengapresiasi meningkatnya pendapatan daerah sebesar 1,03 Triliun rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 1,02 Triliun rupiah, khususnya bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,02 triliun sebelumnya APBD awal 2026 1,53 Triliun rupiah. 

Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah, bukan sekadar peningkatan nominal anggaran. 

Fraksi PKS mencermati bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp2,02 triliun atau sekitar 66% dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,06 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp1,04 triliun atau sekitar 34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padang masih perlu ditingkatkan.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius menggali potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa menambah beban masyarakat.

"Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat," katanya. 

Selain itu, Fraksi PKS melihat belanja pegawai masih dominan. Alasannya, dengan melihat struktur KUPA PPAS 2025.

"Kami mencermati komposisi belanja daerah, Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Pegawai mencapai Rp1,526 triliun, atau sekitar 47,6% dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun," jelasnya.

Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar Rp527,36 miliar atau sekitar 16,4% dari total belanja. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih relatif terbatas. 

Fraksi PKS berharap efisiensi belanja aparatur terus dilakukan sehingga porsi belanja pembangunan dapat ditingkatkan.

"Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif," cakapnya. 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban pegawai, termasuk perencanaan pegawai kedepan yang lebih realistis dan terukur, agar tidak menjadi beban jangka panjang yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan daerah. 

Fraksi Partai Demokrat Sorot SiLPA

Kenaikan penerimaan SiLPA sebesar Rp66,4 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu gambaran bahwa sebagian kemungkinan bersumber dari kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terlaksana dengan berbagai alasan. 

"Oleh karena itu, kami mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga tidak terjadi SiLPA yang terlalu besar pada Tahun 2026," ujar jubir Fraksi Partai Demokrat, Rusdi. (Adv)

Lintasmedia News- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Sidang Pleno untuk Mempresentasikan Opini Akhir Fraksi terkait Perubahan APBD KUA-PPAS TA 2026, Ruang Sidang DPRD Kota Padang, Sabtu, 27 Juni 2026.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Asisten Administrasi dan Keuangan Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Pimpinan OPD dan pemangku kepentingan terkait.

Penandatanganan perjanjian perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 ditandatangani langsung oleh Walikota Fadly Amran bersama dengan Wakil Kepala DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dan Osman Ayub.

Wako Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Amandemen KUA dan Amandemen PPAS APBD TA 2026 telah melalui semua tahapan sesuai dengan ketentuan. Proses dimulai dengan penyerahan dokumen ke DPRD pada tanggal 15 Juni 2026, diikuti oleh pertemuan kerja komisi dengan aparat daerah serta diskusi antara badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran APBD Kota Padang 2026, yaitu penandatanganan Perjanjian Bersama tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada TA APBD 2026," katanya. 

Fadly Amran menyampaikan gambaran umum mengenai posisi APBD Kota Padang pada tahap kesepakatan. Setelah diskusi bersama antara aparat daerah, komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan TAPD, total APBD Kota Padang untuk Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp3,21 triliun, meningkat sekitar 18,8 persen dibandingkan APBD awal sebesar Rp2,7 triliun.

 “Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mencapai target tahun ini, seperti pelaksanaan Porprov, penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025, perayaan ulang tahun Kota Padang, dan mewujudkan ambisi Kota Padang untuk menjadi Kota Gastronomi Dunia di bawah pengakuan UNESCO. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk mewujudkan visi kesuksesan Kota Padang,” ujarnya. 

Fadly Amran melanjutkan bahwa dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati, bersama dengan laporan akhir Badan Anggaran dan pandangan akhir dari berbagai faksi, akan menjadi pedoman bagi seluruh instansi daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA) sesuai dengan ketentuan hukum.

"Pemerintah Kota Padang akan melaksanakan forum diskusi RKA bersama seluruh instansi daerah sebagai bagian dari penyelesaian rencana perubahan APBD TA 2026. Rencana tersebut dijadwalkan akan diserahkan ke DPRD Padang pada 3 Juli 2026 untuk memasuki tahap diskusi selanjutnya," jelasnya. (Procompin)