PAYAKUMBUH, Lintasmedia News— Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif terus digencarkan Polres Payakumbuh. Salah satunya melalui forum Safari Kamtibmas yang digelar Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H. di Aula Kantor Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang, Jumat (14/8/2026).

Mengangkat tajuk “Mangumpua Nan Taserak”, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap berbagai informasi, aspirasi dan persoalan kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Camat Payakumbuh, Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang beserta jajaran, para pejabat utama Polres Payakumbuh serta tokoh dan warga masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta menegaskan bahwa terciptanya harkamtibmas yang kondusif tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Untuk menciptakan harkamtibmas yang kondusif, tentunya dibutuhkan sinergi antara Polri dengan seluruh unsur masyarakat. Karena itu, kami hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan mencari solusi bersama,” ujar Kapolres.

Ia menyampaikan, Polres Payakumbuh secara konsisten melakukan berbagai tindakan kepolisian sebagai langkah preventif maupun penanganan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran personel di tengah masyarakat akan terus ditingkatkan, terutama pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan.

“Polri akan terus menghadirkan personel di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat kita antisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi lingkungan. Menurutnya, informasi sekecil apa pun yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan perlu segera disampaikan kepada Bhabinkamtibmas, personel Polsek maupun jajaran Polres Payakumbuh.

Melalui konsep “Mangumpua Nan Taserak”, Kapolres berharap hubungan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Berbagai persoalan yang sebelumnya mungkin berjalan sendiri-sendiri diharapkan dapat dihimpun, dibahas dan dicarikan jalan keluar secara bersama.

“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, persoalan yang ada di masyarakat akan lebih cepat kita ketahui. Dengan begitu, langkah pencegahan dan penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.

Safari Kamtibmas tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polres Payakumbuh untuk membangun pola pemolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi hadir sejak potensi persoalan itu mulai muncul.

Di penghujung kegiatan, suasana dialog semakin hidup melalui sesi tanya jawab antara warga dengan Kapolres Payakumbuh. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun persoalan yang berkaitan dengan situasi kamtibmas di lingkungan mereka.

Kapolres pun merespons langsung berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan warga. Dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun kesamaan persepsi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, kegiatan kemudian dirangkai dengan pemberian bantuan sosial oleh Kapolres Payakumbuh kepada perwakilan warga. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung sebagai wujud perhatian dan kepedulian Polres Payakumbuh kepada masyarakat.

Kapolres berharap sinergitas antara Polri, pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan seluruh warga dapat terus diperkuat. Dengan kebersamaan tersebut, situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat terus dipertahankan. (hms*)

Padang, Lintasmedia News— Kota Padang kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Setelah melewati serangkaian tahapan penilaian, Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi terbaik nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah Tahun 2026.

Posisi tersebut kini memasuki tahapan penting. Tim uji petik dari pemerintah pusat turun langsung ke Kota Padang untuk memastikan bahwa berbagai inovasi, komitmen, serta capaian pelayanan perizinan dan investasi yang dipaparkan sebelumnya benar-benar berjalan dalam praktik.

Uji petik tersebut berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (13/8/2026).

Kedatangan tim uji petik disambut langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan pelaku usaha di Kota Padang.

Tim penilai terdiri atas Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eduardo Edwin Ramda dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.

Tahapan ini menjadi momentum penting bagi Pemko Padang. Sebab, masuknya Padang ke enam besar bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Sebelumnya, Kota Padang telah melewati proses penilaian mandiri, verifikasi, validasi lapangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai salah satu nomine terbaik nasional.

Eduardo Edwin Ramda menjelaskan, setelah tahapan uji pemaparan dilakukan pada pekan sebelumnya, tim kini melanjutkannya dengan uji petik di lapangan.

“Setelah uji pemaparan pekan lalu, hari ini kita lanjutkan dengan uji petik. Harapannya, kegiatan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” ujar Eduardo.

Menurutnya, keberhasilan Padang masuk enam besar dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun kualitas pelayanan perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Namun, bagi tim penilai, masuk nominasi bukanlah akhir dari proses. Justru, tahapan uji petik menjadi ruang untuk melihat secara langsung sejauh mana kebijakan dan inovasi yang disampaikan dalam pemaparan benar-benar diterapkan.

“Masuknya Kota Padang sebagai nomine menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Ia berharap Padang mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga tidak hanya berhenti sebagai nomine, tetapi mampu meraih predikat best of the best melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan mampu mendukung percepatan investasi.

Pelayanan Mudah Jadi Kunci

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemko Padang tidak ingin menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama.

Menurutnya, capaian enam besar nasional justru harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” tegas Maigus.

Ia menyebut, kemudahan berusaha dan investasi merupakan salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk ke Padang memperoleh kepastian pelayanan sejak tahap awal.

“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Padang Melayani Jadi Mesin Penggerak

Komitmen tersebut juga diarahkan melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.

Pemko Padang terus berupaya membangun sistem pelayanan yang semakin cepat, mudah dan responsif, sekaligus menyiapkan berbagai potensi daerah agar mampu menjadi daya tarik investasi.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan penguatan UMKM hingga optimalisasi potensi kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan juga terus didorong untuk memangkas hambatan birokrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Bagi dunia usaha, pelayanan yang cepat dan pasti bukan sekadar persoalan administratif. Kepastian proses perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keputusan investasi.

Karena itu, Pemko Padang berupaya memastikan pelayanan perizinan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang sederhana, transparan dan memiliki kepastian waktu.

Mengincar Posisi Nomor Satu

Dengan telah masuk enam besar nasional, persaingan Padang kini semakin ketat. Maigus pun mengungkapkan harapan agar Kota Padang mampu mengakhiri seluruh rangkaian penilaian dengan hasil terbaik.

Ia bahkan menyampaikan pesan Wali Kota Padang bahwa dalam sebuah kompetisi, target akhirnya bukan sekadar masuk nominasi.

“Kata Pak Wali, yang juara itu cuma satu yaitu nomor satu. Mudah-mudahan Padang mendapat hadiah menjadi kota terbaik di Indonesia dari segi pelayanan dan fasilitasi terhadap investasi,” kata Maigus.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemko Padang tidak ingin berpuas diri dengan status enam besar.

Capaian tersebut justru dipandang sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa reformasi pelayanan publik dan kemudahan investasi yang dibangun di Kota Padang mampu bersaing dengan daerah-daerah terbaik lainnya di Indonesia.

Dinilai Berdasarkan Regulasi dan Implementasi

Eduardo menjelaskan, proses penilaian kinerja PTSP dan PPB Daerah Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 serta petunjuk teknis dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Artinya, penilaian tidak semata-mata melihat dokumen maupun paparan pemerintah daerah, tetapi juga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.

Kehadiran perwakilan pelaku usaha dalam kegiatan uji petik menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima secara langsung.

Bagi Kota Padang, tahapan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa berbagai program, inovasi dan komitmen yang selama ini dibangun bukan sekadar konsep di atas kertas.

Dari Pelayanan ke Pertumbuhan Ekonomi

Masuknya Padang dalam enam besar nasional memiliki arti lebih luas daripada sekadar persaingan memperoleh penghargaan.

Kualitas PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha berkaitan erat dengan bagaimana sebuah daerah membangun ekosistem ekonomi yang sehat.

Ketika perizinan semakin sederhana, transparan dan pasti, hambatan bagi pelaku usaha dapat ditekan. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan mendorong semakin banyak aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, uji petik di Kota Padang menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Kini, setelah melewati berbagai tahapan penilaian dan berhasil menembus enam besar dari ratusan kabupaten/kota di Indonesia, Padang tinggal menunggu hasil akhir.

Targetnya jelas: bukan hanya mempertahankan posisi sebagai nomine, tetapi melangkah lebih jauh untuk merebut predikat terbaik nasional dalam pelayanan PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Jika target tersebut terwujud, prestasi itu bukan hanya menjadi kebanggaan Pemko Padang, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa Kota Padang siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (***)

Padang, Lintasmedia News — Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Padang kembali diuji untuk menunjukkan sejauh mana program-programnya benar-benar hidup dan berdampak pada masyarakat.

Bukan sekadar kompetisi administratif, Kompetisi Koordinator Dasawisma dan Eksposisi Gerakan PKK 2026, Kompetisi Dasawisma Terbaik, diarahkan sebagai wadah untuk mengukur kerja nyata para kader dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkualitas.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Tim Mobilisasi PKK (TP-PKK) Kota Padang, Dian Puspita, di Balai Kota Padang, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Lapangan I TP-PKK Kota Padang Sri Hayati, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Sekretaris TP-PKK Kota Padang Vanny Sri Rezki, serta kader dan peserta dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Sebanyak 11 desa yang mewakili 11 kecamatan ikut serta dalam tahap awal kompetisi ini.

Bagi Dian Puspita, kompetisi ini bukan hanya tentang siapa yang akan keluar sebagai juara. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk melihat secara objektif bagaimana sepuluh program dasar PKK diimplementasikan, dikembangkan, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kita melihat sejauh mana program PKK telah diimplementasikan secara nyata, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan masyarakat," kata Dian.

Bukan Hanya Administrasi

Dian menekankan bahwa evaluasi peserta tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen atau kemampuan peserta untuk mempresentasikan program di depan tim evaluasi.

Menurutnya, keberhasilan Gerakan PKK harus dilihat dari aktivitas nyata di lapangan.

Mulai dari keterlibatan masyarakat, inovasi yang dilakukan oleh kader, keberlanjutan program, hingga dampak pada kehidupan keluarga harus menjadi bagian penting dari evaluasi.

Oleh karena itu, Dian mengingatkan semua peserta untuk tidak menggunakan kompetisi ini sebagai alasan untuk melakukan berbagai persiapan secara instan.

Hal ini mensyaratkan bahwa program dan data yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Jangan biarkan hal itu direkayasa dan diangkat hanya selama perlombaan. Jika itu direkayasa, Ayah dan Ibu sendirilah yang akan mendapat masalah ketika tim turun ke lapangan," tegasnya.

Pesan yang disampaikan menekankan bahwa perlombaan PKK bukanlah ajang untuk menciptakan citra sesaat. Sebaliknya, kompetisi ini diharapkan menjadi cerminan dari proses pembangunan yang telah dilakukan di tengah masyarakat.

Anggota PKK harus hadir untuk menjawab pertanyaan keluarga.

Dian menjelaskan, Gerakan PKK memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam pengembangan keluarga.

Sepuluh program dasar PKK tidak bisa hanya menjadi program di atas kertas. Program tersebut harus diterjemahkan ke dalam kegiatan yang mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat.

Dimulai dari pendidikan keluarga, kesehatan, pola pengasuhan anak, keberlanjutan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, keberadaan kader PKK diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam membantu keluarga meningkatkan kualitas hidup.

"Gerakan PKK harus terus hadir sebagai solusi untuk berbagai masalah keluarga, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, keberlanjutan lingkungan, dan sektor ekonomi," katanya.

Menurut Dian, kader PKK merupakan salah satu kekuatan penting dalam membangun kesadaran masyarakat dari tingkat paling dasar, yaitu keluarga.

Ketika sebuah keluarga memiliki ketahanan yang baik, maka fondasi pembangunan masyarakat akan menjadi lebih kuat.

Dasawisma bukan hanya sekadar kantor catatan sipil keluarga.

Dian juga memberikan perhatian khusus pada kelompok Dasawisma.

Menurutnya, koordinator Dasawisma memiliki posisi strategis karena ia berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dasawisma tidak hanya menjalankan fungsi pengumpulan data keluarga. Lebih dari itu, kelompok ini menjadi salah satu penggerak utama di balik komunikasi, kerja sama timbal balik, penyampaian informasi pembangunan, serta pemantauan berbagai kondisi keluarga di lingkungannya.

Karena paling dekat dengan masyarakat, koordinator Dasawisma dinilai memiliki kemampuan untuk mengetahui masalah yang mungkin tidak selalu terlihat hanya dari data administratif saja.

"Kompetisi Koordinator Dasawisma Berprestasi ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka. Kami berharap dapat melahirkan koordinator yang inspiratif, inovatif, tertib secara administratif, komunikatif, dan menjadi panutan di masyarakat," kata Dian.

Ia berharap kompetisi ini tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga melahirkan kader-kader yang dapat menjadi teladan bagi lingkungan mereka masing-masing.

Tim Evaluasi diminta untuk bersikap objektif dan transparan.

Pada kesempatan itu, Dian juga menyampaikan pesan khusus kepada tim evaluasi.

Ia meminta agar seluruh proses evaluasi dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kualitas penilaian menentukan hasil akhir serta menentukan kualitas kader yang kelak akan dipercaya mewakili Kota Padang dalam kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, evaluasi harus benar-benar didasarkan pada fakta dan kondisi di lapangan.

Seharusnya tidak ada ruang untuk rekayasa data atau evaluasi yang hanya mempertimbangkan aspek tampilan.

"Yang kami cari bukanlah sekadar presentasi terbaik, tetapi presentasi yang benar-benar efektif dan memberikan dampak," menjadi semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

11 Desa yang Bersaing, Lima Besar Akan Turun ke Lapangan

Sekretaris TP-PKK Kota Padang, Vanny Sri Rezki, menjelaskan bahwa tahapan kompetisi dimulai dengan sebuah pameran yang diikuti oleh 11 perwakilan desa dari 11 kecamatan.

Proses evaluasi berlangsung selama dua hari dengan materi yang mencakup sesi pengenalan serta wawancara mendalam di berbagai bidang.

Namun, persaingan tidak berhenti pada level presentasi.

Setelah tahap pengenalan selesai, tim evaluasi akan melakukan penyaringan hingga diperoleh lima peserta terbaik.

Kelima peserta tersebut kemudian akan menjalani survei langsung di lapangan pada bulan September.

"Setelah tahap ekspo desa ini, kami akan melakukan penyaringan hingga lima besar terpilih untuk melakukan survei lapangan pada bulan September. Juara pertama nantinya akan mewakili Kota Padang di tingkat provinsi tahun depan," jelas Vanny.

Tahapan-tahapan tersebut membuat evaluasi menjadi lebih komprehensif. Peserta tidak hanya dituntut untuk dapat menjelaskan program tersebut, tetapi juga harus siap menunjukkan bukti implementasi dan dampaknya ketika tim evaluasi datang langsung ke lokasi.

Jangan Berhenti Setelah Balapan

Vanny berharap momentum dari perlombaan ini dapat menjadi pemicu agar pembangunan PKK dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Menurutnya, praktik baik dan inovasi yang muncul dari setiap desa tidak boleh berhenti setelah kompetisi berakhir.

Di sisi lain, setiap inovasi yang terbukti berhasil perlu didokumentasikan dan kemudian dapat diterapkan di wilayah lain.

Dengan cara itu, kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan satu juara, tetapi juga menghasilkan banyak praktik baik yang dapat memperkuat Gerakan PKK di seluruh Kota Padang.

Harapannya adalah semangat pembangunan tidak hanya muncul saat agenda kompetisi diadakan, tetapi menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari PKK.

Dari Kompetisi ke Gerakan Bersama

Dian mengajak seluruh jajaran TP-PKK di tingkat kecamatan dan desa untuk mengubah cara pandang mereka terhadap ras.

Konstruksi tidak bisa dilakukan secara musiman hanya karena ada penilaian.

Setiap inovasi, keberhasilan, dan masalah yang ditemukan di lapangan harus dievaluasi untuk meningkatkan gerakan PKK secara berkelanjutan.

"Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kualitas kader, dan menghidupkan kembali semangat kerja sama antar keluarga guna menciptakan keluarga Kota Padang yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas," ajaknya.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Kompetisi Gerakan PKK Tingkat Kota Padang 2026 dan Koordinator Dasawisma tidak akan berhenti sebagai agenda tahunan untuk mencari juara.

Lebih dari itu, kompetisi ini menjadi alat ukur sekaligus pendorong bagi gerakan pemberdayaan keluarga agar lebih dekat dengan masyarakat, lebih inovatif, dan lebih nyata manfaatnya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan PKK tidak ditentukan oleh jumlah penghargaan yang diterimanya, tetapi oleh seberapa besar perubahan positif yang dapat dibawanya bagi keluarga dan lingkungan di Kota Padang. (***)

PADANG, Lintasmedia News– Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan anggotanya agar mampu naik kelas dan bersaing di era digital. Setelah memperkuat aspek legalitas dan kualitas produk, FKIKSP kini membekali 30 pelaku UMKM dengan keterampilan pemasaran digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pembekalan yang digelar pada 5-6 Agustus 2026 dengan tema "Digital Marketing Training for UMKM: AI for Selling and TikTok Live Mastery" tersebut, menghadirkan praktisi digital marketing Arizi Utama sebagai narasumber itu diikuti pelaku usaha dari berbagai bidang, mulai dari kuliner, fesyen, hingga kerajinan tangan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penasihat FKIKSP, Nilda Pri Gustari Akbar. Kehadiran istri Direktur Utama PT Semen Padang tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM anggota FKIKSP dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang bisnis di era digital.

Dalam sambutannya, Nilda mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan bagi istri karyawan PT Semen Padang yang menjalankan usaha. Program itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku UMKM di tengah perkembangan teknologi serta perubahan perilaku konsumen.

Menurutnya, program pembinaan UMKM yang dijalankan FKIKSP disusun secara bertahap, mulai dari penguatan fondasi usaha hingga perluasan pasar. Pada tahun sebelumnya, FKIKSP telah memfasilitasi anggotanya dalam memenuhi berbagai aspek legalitas usaha, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan sertifikasi halal.

Selain itu, para pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan fotografi produk agar mampu menghasilkan materi visual yang lebih menarik untuk mendukung kegiatan promosi. “Pada tahun ini, pembinaan dilanjutkan dengan penguatan kemampuan pemasaran digital. Fokus pelatihan diarahkan pada pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten promosi serta optimalisasi TikTok Live sebagai sarana pemasaran dan penjualan secara langsung,” kata Nilda.

Nilda berharap kemampuan memanfaatkan teknologi dapat membantu UMKM anggota FKIKSP memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai produk, serta menciptakan usaha yang lebih berkelanjutan. Karena, kemampuan menggunakan media digital, khususnya teknologi berbasis AI, telah menjadi kebutuhan penting bagi pelaku UMKM. 

"Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat menuntut pelaku usaha untuk terus belajar, beradaptasi, dan menemukan cara baru dalam menjangkau konsumen. Sebab, pemasaran digital tidak hanya membuka peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas, tapi juga dapat membantu meningkatkan daya saing, memperkuat identitas merek, dan membangun kepercayaan konsumen," ujarnya.

Nilda juga menyampaikan bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Namun demikian, Nilda menegaskan strategi pemasaran luring dan daring harus berjalan secara beriringan. "Dengan strategi tersebut, pelaku UMKM dapat mempertahankan konsumen yang telah dimiliki sekaligus menjangkau pasar baru melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik," tuturnya.

Sementara itu, Arizi Utama menjelaskan bahwa identitas merek merupakan salah satu fondasi penting dalam pemasaran. Pelaku UMKM perlu memiliki karakter produk yang kuat dan jelas agar mudah dikenali serta dapat dibedakan dari produk sejenis di pasaran. Menurutnya, media sosial juga harus dikelola secara terencana dan konsisten, bukan sekadar menjadi tempat untuk mengunggah foto produk. 

Konten yang dipublikasikan harus mampu memberikan informasi, membangun kedekatan dengan audiens, serta mendorong calon konsumen mengambil keputusan pembelian. “Konten harus memiliki tujuan yang jelas. Selain memperkenalkan produk, konten juga perlu membangun hubungan dan kepercayaan dengan calon konsumen,” kata Arizi.

Dalam pelatihan tersebut, Arizi turut memperkenalkan pemanfaatan AI untuk mempercepat proses produksi konten pemasaran. Teknologi itu dapat digunakan untuk mencari ide, menyusun konsep promosi, membuat naskah, merancang kalender konten, hingga menyesuaikan pesan pemasaran dengan karakter target konsumen.

Meski demikian, Arizi mengingatkan bahwa penggunaan AI tetap harus disertai pemahaman terhadap karakter produk dan kebutuhan pelanggan. Pelaku usaha harus mampu mengolah hasil yang diberikan teknologi agar tetap akurat, memiliki sentuhan personal, dan sesuai dengan identitas merek.

Pelatihan berlangsung interaktif dan mendapatkan respons positif dari para peserta. Para peserta memperoleh berbagai materi, mulai dari penyusunan strategi digital marketing, penguatan branding, optimalisasi media sosial, hingga pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten promosi yang menarik dan relevan.

Selain itu, peserta dibekali pemahaman tentang cara membangun interaksi dan kepercayaan konsumen melalui komunikasi pemasaran digital. Mereka tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga mengikuti praktik penjualan langsung melalui platform e-commerce, khususnya TikTok Live.

Peserta juga diajak memahami perilaku konsumen di era digital sebagai dasar dalam menyusun strategi penjualan. Pemahaman tersebut diperlukan agar pesan promosi, pemilihan platform, dan cara berinteraksi dengan pelanggan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Salah seorang peserta yang menjalankan usaha kuliner mengaku pelatihan tersebut memberikan pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usahanya. “Pelatihan ini membuka wawasan kami tentang cara memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi dengan lebih cepat dan menarik. Kami juga menjadi lebih percaya diri untuk mulai berjualan melalui TikTok Live dan platform digital lainnya,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, FKIKSP berharap para istri karyawan yang menjalankan UMKM semakin siap menghadapi transformasi digital. Penguasaan teknologi diharapkan dapat membantu mereka memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat daya saing usaha di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha juga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian keluarga. Dengan pengelolaan yang baik, UMKM dapat berkembang menjadi sumber pendapatan berkelanjutan sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Dengan pembinaan yang konsisten, FKIKSP menargetkan UMKM anggotanya tidak hanya mampu naik kelas, tetapi juga tumbuh menjadi usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Dalam jangka panjang, UMKM binaan tersebut diharapkan mampu memperluas pasar dari tingkat lokal ke nasional, bahkan memiliki kesiapan untuk menembus pasar global.(*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sekitar 847 pelajar di kota Bukittinggi menerima bantuan zakat dalam program Bukittinggi Cerdas. Bantuan tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Baznas Kota Bukittinggi. Penyerahan zakat dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Gor Bermawi, Kamis (13/08). 

Pada tahun 2026, Program Bukittinggi Cerdas menyediakan kuota untuk 931 penerima manfaat dengan realisasi sebanyak 847 orang. Masing-masing penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp400.000,- dengan total bantuan yang direalisasikan kali ini mencapai Rp338.800.000,-. Demikian disampaikan Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Yandri Gusdianto Dt. Alang Batuah. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kota Bukittinggi yang telah menyediakan wadah untuk menghimpun zakat, hingga dapat disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Apresiasi juga Ia tujukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi penerima bantuan, di tingkat SD, SMP maupun MTsN yang merupakan anak-anak berprestasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama BAZNAS Kota Bukittinggi ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak yang terkendala atau putus sekolah hanya karena masalah biaya. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan hal itu dalam sambutannya. Ia mengatakan, melalui program tersebut, setiap anak di Kota Bukittinggi berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Ramlan juga menyebutkan, Pemko Bukittinggi memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan siswa, termasuk penyediaan seragam gratis dan rencana pengoperasian angkutan gratis bagi pelajar. Ia berpesan agar para penerima bantuan dapat menjadikan bantuan tersebut sebagai penambah semangat untuk belajar lebih giat, berprestasi serta membanggakan orang tua.

"Ingatlah bahwa masa depan kota ini ada di tangan kalian. Belajarlah dengan tekun, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan jagalah akhlak serta budi pekerti yang baik," Ujarnya dihadapan para pelajar Bukittinggi penerima manfaat. (Sandra)

pasamanbarat, Lintasmedia News– Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H yang berlangsung di depan Mako Polres Pasaman Barat hingga menyasar kawasan Bundaran Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Rabu (12/8/2026).

Pembagian bendera yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan momentum Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Ribuan bendera kita bagikan kepada masyarakat dan para pengendara di kawasan Pasaman Baru dan Bundaran Simpang Empat," ujar AKBP Agung Tribawanto di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, pembagian bendera Merah Putih tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan seluruh personel yang ada di Polsek jajaran," katanya.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026," ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, kreatif dan bermanfaat, terutama kegiatan yang dapat mempererat hubungan serta kebersamaan antara masyarakat.

Tidak hanya membagikan bendera, Polres Pasaman Barat juga turut mengambil peran dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan. Kapolres telah menginstruksikan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh Polsek jajaran untuk melatih siswa dan siswi terbaik tingkat SMA sederajat sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Saat ini personel kami telah melatih ratusan siswa dan siswi terbaik SMA sederajat dalam baris-berbaris untuk menjadi pasukan Paskibraka di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat," tutur Kapolres.

Menurut AKBP Agung, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan peringatan kemerdekaan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan rasa bangga dan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air sejak dini.

"Estafet kepemimpinan nantinya akan berada di pundak para siswa dan siswi ini. Karena itu, rasa kebanggaan berbangsa dan cinta Tanah Air perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa," jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Mari kita manfaatkan momentum Hari Kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, silaturahmi antar sesama, serta menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia," pungkasnya.

Kegiatan pembagian bendera tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, puluhan personel Polres Pasaman Barat, awak media, serta perwakilan mahasiswa dari Kampus ITS Khatulistiwa dan Akbid Pasaman Barat.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun terlihat dari antusiasme masyarakat dan para pengendara yang menerima bendera Merah Putih. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. (***)

Bukti Nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan

Padang Pariaman, Lintas Media News.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kembali menorehkan prestasi yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan dengan diraihnya dua penghargaan Terbaik I pada ajang KPPN Padang Awards Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

Penghargaan tersebut, diserahkan kepada Kepala KPPN Padang Edwin Asrul, SE, MM. dalam rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik KPPN Padang Tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Padang, Rabu (12/8/2026).

Capaian ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, berhasil meraih Terbaik I dalam Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. Prestasi tersebut kembali dipertahankan dan bahkan semakin menguat pada Semester I Tahun 2026, dengan diraihnya Terbaik I dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dua penghargaan, dalam dua periode penilaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai bukan sekedar pencapaian sesaat, melainkan buah dari konsistensi, koordinasi, pembinaan, serta komitmen bersama dalam memastikan setiap rupiah dana publik dikelola secara tepat dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Padang Pariaman, Herman, SE, beserta jajaran hadir mewakili Kepala BPKD untuk menerima penghargaan.

Herman menyampaikan, bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat nagari dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

“Penghargaan ini merupakan buah dari kerja sama, koordinasi, dan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan.

“Penghargaan ini merupakan buah dari kerja sama, koordinasi, dan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah nagari,” ujar Herman.

Menurutnya, penghargaan Terbaik I yang diraih secara berkelanjutan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

“Kami tidak ingin penghargaan ini hanya menjadi kemampuan administratif. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan pembinaan akan terus kami perkuat agar pengelolaan Dana Desa semakin efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat, antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penghargaan ini bukan sekedar pengakuan atas keberhasilan administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat nagari dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Prestasi ini, sekaligus menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen menjadikan setiap penghargaan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran masyarakat, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi.

Dua penghargaan Terbaik I ini, menjadi bukti bahwa kerja bersama, integritas, dan konsistensi mampu melahirkan prestasi. Dari pengelolaan keuangan yang baik, lahir pembangunan yang berkualitas; dari tata kelola yang kuat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Dana Desa, sehingga setiap sumber daya yang dikelola pemerintah dapat memberikan dampak yang semakin besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(rls/len)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat Bukittinggi pasca bencana akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif RI menggelar pelatihan dan pendampingan intensif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kegiatan yang diikuti oleh para penggiat UMKM di wilayah terdampak bencana tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi di Istana Bung Hatta, Rabu (12/08).

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan, meskipun Bukittinggi tidak mengalami dampak bencana secara langsung seperti daerah lain, namun dampak bencana tersebut telah mempengaruhi aktivitas ekonomi Bukittinggi yang bergantung pada sektor jasa, perdagangan dan pariwisata. 

Rismal Hadi menjelaskan, Banyak hal yang dapat dilakukan UMKM melalui TIK. Dengan pemahaman TIK, dapat membantu promosi dan proses jual beli setiap produk UMKM secara online. Selain itu keterampilan dalam TIK juga bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan, seperti aplikasi, website dan content creator. Oleh sebab itu Ia berharap para peserta dapat membentuk komunitas yang saling membantu dan berbagi. 

Sekaitan dengan itu, disampaikannya bahwa Pemko Bukittinggi terus melakukan penataan kota agar semakin indah, nyaman dan menarik bagi wisatawan. Hal ini penting karena perekonomian Bukittinggi sangat bergantung pada kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Semakin banyak pengunjung datang, maka semakin banyak pula aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak.

Sementara itu, Direktur Aplikasi sekaligus Plt. Direktur Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, menyampaikan, kegiatan ini merupakan tahap awal dalam program sinergi, inkubasi, akselerasi dan penguatan. Kehadiran Kemenekraf adalah untuk memberdayakan pelaku usaha melalui berbagai platform teknologi, termasuk mendorong pemanfaatan platform lokal agar semakin maju dan berkembang di Indonesia. Ia menilai, Bukittinggi memiliki potensi ekonomi kreatif, khususnya sektor fashion, kuliner dan kriya, yang perlu didorong untuk berkembang secara digital. (Sandra)

Padang, Lintasmedia News- Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026, sebuah ajang yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Penilaian nominasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (12/8/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kota Padang diwakili Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indra Noveri, serta Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri.

Masuknya Padang dalam enam besar bukanlah capaian yang berdiri sendiri. Kota Padang harus bersaing dengan lima daerah lainnya yang juga masuk nominasi, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

Di hadapan tim penilai, Pemerintah Kota Padang memaparkan berbagai kebijakan, program, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada sektor pemerintahan, tetapi juga menyentuh pelaku usaha, UMKM, lembaga pendidikan, masjid dan musala hingga optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari arah pembangunan Kota Padang.

Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang turut menjadi landasan dalam memperkuat karakter pembangunan daerah berbasis nilai-nilai masyarakat Sumatera Barat.

“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak,” ujar Maigus.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak ditempatkan sebagai program pelengkap. Sebaliknya, sektor tersebut tetap mendapat perhatian di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Dari Konsep Beranjak ke Aksi

Maigus menyebut, optimisme Kota Padang untuk meraih Anugerah Adinata Syariah 2026 cukup besar. Alasannya, program yang dijalankan pemerintah daerah tidak lagi berhenti pada tataran gagasan atau perencanaan.

“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut,” tegasnya.

Salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang adalah keberadaan KDEKS Kota Padang. Lembaga tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Penguatan juga dilakukan melalui sektor pendidikan serta masjid dan musala. Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari pendekatan tersebut adalah Smart Surau, yang diarahkan tidak hanya sebagai sarana penguatan kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak hanya berbicara tentang transaksi dan lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas masyarakat, literasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput.

Perhatian pada UMKM dan Produk Halal

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri memaparkan sejumlah bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk mempercepat proses sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta legalitas usaha bagi pelaku usaha.

Langkah ini dinilai penting karena legalitas dan sertifikasi menjadi salah satu fondasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya. Dengan sertifikasi dan legalitas yang lebih baik, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dukungan Pemko Padang juga diwujudkan melalui hibah sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM halal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, membangun konsep kota wakaf, serta mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah di Padang coba dibangun melalui pendekatan ekosistem. Pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga berupaya menghubungkan sektor tersebut dengan UMKM, produk halal, pendidikan, filantropi Islam, serta pemberdayaan masyarakat.

Enam Daerah Berebut Pengakuan

Anugerah Adinata Syariah 2026 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di Sumatera Barat mampu menerjemahkan potensi ekonomi syariah menjadi kebijakan dan program nyata.

Enam daerah yang masuk nominasi tahun ini memiliki karakter dan strategi masing-masing dalam mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah.

Kota Padang sendiri membawa sejumlah program dan kebijakan yang telah berjalan sebagai bahan penilaian. Kehadiran KDEKS, dukungan terhadap sertifikasi halal dan legalitas usaha, pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi keuangan syariah, program Smart Surau, hingga penguatan zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi bagian dari materi yang dipaparkan.

Proses penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejumlah unsur, yakni Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut membuat penilaian tidak hanya melihat keberadaan program di atas kertas, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Bagi Kota Padang, masuk enam besar menjadi bukti awal bahwa langkah yang selama ini dilakukan mulai mendapatkan perhatian. Namun, bagi Maigus Nasir, penghargaan bukanlah tujuan akhir.

Yang lebih penting adalah memastikan ekonomi dan keuangan syariah benar-benar tumbuh sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padang.

Sebab, ketika sertifikasi halal semakin mudah dijangkau pelaku UMKM, literasi keuangan syariah semakin meningkat, wakaf dapat dikelola secara produktif, zakat semakin optimal, dan masyarakat semakin memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah, maka penghargaan hanyalah konsekuensi dari sebuah proses pembangunan yang berjalan.

Kini, Padang tinggal menunggu hasil akhir penilaian. Namun satu hal telah ditunjukkan: ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang tidak lagi sebatas wacana, melainkan mulai diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan aksi nyata.

Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang memulai proses fisik perbaikan bendungan dan drainase terdampak bencana banjir, setelah tahapan perencanaan selesai.

Proses perbaikan ini menggunakan anggaran dari Dana TKD yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat ke Kota Padang. 

Sebelumnya Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses rehab-rekon Kota Padang Pasca Bencana, namun harus mengikuti prosedur tahapan dan aturan yang berlaku.

“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” katanya, Senin/10 Agustus 2026. 

“Mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang sudah menunggu," sambungnya. 

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan proses rehab fisik sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi terdampak bencana, dikarenakan proses perencanaan dan tendernya sudah selesai. 

“Saat ini 7 paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, Rehab Bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang," ungkapnya. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Menananggapi hantaran  Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan Pandangan Umum.  Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rapat DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/08).

Sebelumnya, pada hari Senin kemarin Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy. 

Beberapa pandangan umum dalam rapat tersebut diantaranya Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Hal ini terkait kenaikan PAD sebesar Rp356,25 juta, tambahan belanja modal sekitar Rp108,8 miliar, komposisi SiLPA sebesar Rp94,14 miliar, serta kebijakan transportasi, dampak investasi pariwisata terhadap UMKM, dan pelayanan digital termasuk Call Center 112.

"Kami melihat Pemerintah Kota telah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan tahun berjalan. Kami mengapresiasi perhatian terhadap pelayanan publik, belanja modal, infrastruktur, transportasi, pariwisata, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan teknologi" Ujarnya.

Menurut Nur Hasra, keberhasilan perubahan APBD terletak pada ketepatan anggaran dalam menjawab persoalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi. 

Sementara itu, mewakili Fraksi Gerindra, Shabirin Rahmat memandang bahwa setiap anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi. 

Diketahui, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp775,24 miliar, meningkat Rp131,28 miliar dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp643,96 miliar. Selanjutnya, belanja daerah meningkat menjadi Rp909,37 miliar, atau bertambah sekitar Rp199,05 miliar dari sebelumnya Rp710,32 miliar. (Sandra)