Kegiatan yang dipusatkan di Taman Cikpuan, Selatpanjang, sekitar pukul 07.30 WIB tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, petugas kebersihan hingga masyarakat. Sedikitnya 150 peserta turut ambil bagian dalam aksi peduli lingkungan tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, S.E., Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, diwakili Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., unsur TNI, Kejaksaan, jajaran OPD serta tim perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin dalam arahannya mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Menurutnya, persoalan kebersihan dan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah maupun petugas kebersihan, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

"Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan sinergi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar budaya hidup bersih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan gotong royong tersebut tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Kebiasaan menjaga kebersihan harus terus dibangun sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan permukiman dan kawasan perkotaan yang sehat serta nyaman.

Sementara itu, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan Polres Meranti dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan tertata.

"Polri mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong ini, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan yang bersih harus dimulai dari diri sendiri," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, arahan Wakil Bupati, serta foto bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon udara sebagai simbol dimulainya Gerakan Indonesia ASRI dan penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Usai kegiatan pembukaan, seluruh peserta dibagi ke sejumlah lokasi untuk melaksanakan aksi bersih-bersih. Titik kegiatan meliputi Pantai Dorak, Pasar Modern dan Jalan Nelayan, Jalan Tanjung Harapan dan Jalan Perikanan, Pasar Sandang Pangan, Jalan Merdeka, serta Jalan Tebing Tinggi.

Personel Polres Kepulauan Meranti bersama unsur TNI, pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membersihkan kawasan yang menjadi sasaran kegiatan. Aksi tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dan kebersamaan lintas instansi dalam menjaga kebersihan fasilitas umum dan ruang publik.

Melalui Gerakan Indonesia ASRI, Polres Kepulauan Meranti berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan semakin meningkat. Semangat gotong royong juga diharapkan terus tumbuh sehingga tercipta lingkungan yang tidak hanya bersih dan indah, tetapi juga sehat serta nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. (Nina).

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XIII Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 1448 Hijriah/2026 Masehi, pada 24–27 November 2026 di Kecamatan Koto Salak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Natra Hendri, di Pulau Punjung, Jum’at (13/11/2026) mengatakan bahwa pelaksanaan MTQ XIII merupakan salah satu upaya Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni dalam meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an sekaligus membangun generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia.

MTQ tahun ini doperkirakan akan diikuti sekitar 1.000 anggota kafilah dari 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah tersebut mencakup para musabiq dan musabiqah, pelatih, pendamping, serta ofisial yang akan mewakili kecamatan masing-masing.

Para peserta akan berkompetisi dalam 10 cabang dengan 16 golongan yang diperlombakan untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam berbagai bidang seni baca dan pemahaman Al-Qur'an.

Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan untuk mencari qari dan qariah terbaik, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendorong lahirnya generasi muda yang mencintai dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pembukaan MTQ XIII dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapangan Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak.

Selain rangkaian perlombaan keagamaan, pelaksanaan MTQ XIII juga akan diramaikan dengan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat dan promosi produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak seluruh masyarakat untuk turut meramaikan dan menyaksikan secara langsung penampilan para musabiq dan musabiqah terbaik dari masing-masing kecamatan yang akan berkompetisi membawa nama dan mengharumkan kecamatan masing-masing.

Masyarakat juga diajak mengajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat untuk bersama-sama hadir menyaksikan rangkaian perlombaan MTQ. Kehadiran masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi bentuk dukungan dan apresiasi kepada para peserta, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui syiar dan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap MTQ XIII dapat menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat kehidupan keagamaan, serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an.

MTQ XIII Kabupaten Dharmasraya mengusung tema "Kalam Ilahi Membangun Generasi Qur'ani yang Cerdas dan Berakhlak Mulia.(el)

Lintasmedia News –Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, mengajak seluruh elemen bangsa menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan Wakil Presiden pengganti, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

"Konstitusi kita sangat jelas. Ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari calon yang diajukan oleh Presiden. Secara formil, Presiden memang mengajukan dua nama. Namun secara substansi, konstitusi menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun," ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11)

Menurutnya, rancangan ini bukan tanpa alasan. Dalam sistem presidensial, Presiden adalah pemegang tanggung jawab tertinggi pemerintahan di hadapan rakyat. Seluruh keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 akan dipertanggungjawabkan oleh Presiden, bukan oleh pihak yang mengusulkan nama.

"Maka wajar dan sah jika Presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola. Tidak ada pemimpin yang bisa bekerja efektif dengan wakil yang tidak ia percayai sepenuhnya," ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta mantan Duta Besar RI untuk Ukraina tersebut.

Yuddy menegaskan, usulan nama boleh datang dari mana saja, dari partai, tokoh, maupun masyarakat, dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. "Namun pada akhirnya, kita semua perlu memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun yang menjadi pilihan Presiden," katanya.

Ia menambahkan, MPR sebagai pemegang hak suara dalam memilih Wakil Presiden nantinya perlu memahami suara hati dan kebatinan Presiden Prabowo. "Para anggota MPR yang mulia harus mengetahui siapa yang diinginkan Presiden sebagai pendamping pemerintahannya hingga tahun 2029. Dengan memahami kehendak itu, MPR dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan," tuturnya.

Dari kacamata ekonomi politik, Yuddy menilai Presiden membutuhkan wakil yang mampu meringankan beban pemerintahan, bukan menambah kerumitan baru. Sosok itu idealnya adalah orang yang sudah lama dipercaya Presiden dan teruji kesetiaannya pada visi pemerintahan, baik dalam situasi sulit maupun mudah. "Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Ia lahir dari perjalanan panjang bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan agenda pembangunan yang begitu besar, Presiden juga membutuhkan wakil yang piawai menjaga komunikasi dengan parlemen dan seluruh kekuatan politik, termasuk yang berada di luar koalisi. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat berjalan tanpa hambatan politik yang tidak perlu.

Di tengah tekanan ekonomi global, menurut Yuddy, Wakil Presiden juga perlu memahami betul seluk-beluk kebijakan ekonomi dan anggaran negara. "Pasar dan dunia usaha membaca setiap sinyal politik. Wakil Presiden yang terbiasa mengawal kebijakan ekonomi dan keuangan negara akan memperkuat kepercayaan investor, sekaligus memastikan program-program Presiden mendapat dukungan anggaran yang tepat," katanya.

"Indonesia juga membutuhkan wakil yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan dialog, mampu menjembatani kelompok yang berbeda pendapat, dan mau mendengar aspirasi rakyat dari berbagai lapisan. Dalam bahasa ekonomi politik, figur seperti ini menurunkan biaya transaksi politik. Pemerintahan menjadi lebih efisien karena energi tidak habis untuk mengelola konflik, melainkan untuk bekerja," jelasnya.

Tak kalah penting, Yuddy menilai seorang Wakil Presiden dalam sistem presidensial harus hadir untuk menguatkan Presiden, bukan menjadi pusat kekuasaan kedua. "Yang dibutuhkan adalah sosok yang terbiasa bekerja tanpa membangun panggung sendiri, yang lebih memilih menyelesaikan persoalan di balik layar daripada mencari sorotan. Wakil seperti itulah yang benar-benar meringankan beban Presiden," katanya.

Yuddy juga mengingatkan bahwa proses pengisian kursi Wakil Presiden perlu berlangsung tenang dan cepat. Ketidakpastian politik yang berlarut-larut, menurutnya, akan berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.

"Semakin cepat semua pihak menghormati pilihan Presiden, semakin cepat pemerintahan kembali utuh dan fokus bekerja untuk rakyat. Mari kita hormati suara hati Presiden, dan percayakan kepada para anggota MPR yang mulia untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Kajari Ricky Makado, S.H., M.H., Ketua LAMR Datuk Afrizal Cik, serta para pejabat OPD, tokoh masyarakat, aktivis, insan pers, pelaku UMKM, dan berbagai komunitas masyarakat.

Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Kapolres Kepulauan Meranti menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Kapolres juga memperkenalkan layanan Call Center Polri 110 serta program “Hallo Pak Kapolres” melalui WhatsApp 081170739110 sebagai sarana komunikasi dan pengaduan langsung masyarakat kepada kepolisian.

Selain itu, Polres Kepulauan Meranti membuka program pembinaan gratis bagi generasi muda yang ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri, khususnya pelatihan jasmani serta bantuan meringankan biaya persiapan akademik dan psikologi.

Kapolres juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual, pemberdayaan tenaga ahli IT lokal untuk mendukung Command Center, serta kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Saat ini telah dibentuk 101 posko Karhutla dan direncanakan peningkatan sarana prasarana serta pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengajak seluruh unsur Forkopimda, OPD, dan masyarakat untuk terus bersinergi serta memberikan kritik dan masukan yang membangun demi kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan rencana pengembangan tambak ikan di Pulau Merbau yang diperkirakan mampu menyerap hingga 3.000 tenaga kerja.

Wakil Ketua DPRD Ardiansyah turut mengajak seluruh pihak menjaga semangat pembangunan, khususnya peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung perekonomian masyarakat. Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H. juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap meningkatnya perkara narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi masyarakat turut disampaikan, mulai dari pengembangan UMKM, pemerataan akses internet hingga desa terpencil, pelestarian lingkungan dan penanaman 36.000 pohon oleh LSM EKA, pengembangan wisata Telaga Air Merah, serta perlindungan dan sosialisasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati bersama OPD terkait menyampaikan sejumlah arahan dan rencana tindak lanjut, di antaranya penyelenggaraan Expo UMKM, evaluasi internet gratis, peningkatan akses jalan menuju objek wisata Telaga Air Merah untuk persiapan kegiatan Mei 2027, serta pengkajian kebijakan perlindungan PMI.

Kegiatan Ngopi Bersama Forkopimda ini menjadi wadah komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyatukan gagasan serta mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.

Melalui kebersamaan dan komunikasi yang terbuka, diharapkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya Meranti yang maju, aman, dan sejahtera.(Nina)

PASAMAN, Lintasmedia News –Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasaman kembali mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja di Jorong Katimahar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Pengungkapan kasus tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pasaman AKP Fahrul Roji, SH, bersama Tim Opsnal Elang Timur.

Kapolres Pasaman AKBP Adirawa Permana Anggawisastra, SIK, membenarkan penangkapan dua pria tersebut. Keduanya masing-masing berinisial PD alias Sipon dan Ilcan Prayono alias Teil (38), yang diketahui merupakan warga Jorong Katimahar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Nagari Panti Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Pasaman melakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan. Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa PD alias Sipon diduga berperan sebagai penjual narkotika jenis ganja.

Untuk mengungkap aktivitas tersebut, petugas kemudian melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dengan menyamar sebagai calon pembeli.

Dalam prosesnya, PD alias Sipon bersedia bertemu dengan petugas yang menyamar di sebuah warung kopi di Jorong Kuamang. Namun, setelah bertemu, PD mengarahkan petugas untuk berpindah lokasi menuju Jorong Katimahar.

Pertemuan akhirnya berlangsung di teras samping rumah seorang warga bernama Lela.

Tidak lama berselang, seorang pria yang kemudian diketahui berinisial Ilcan Prayono alias Teil datang menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam tanpa nomor polisi.

Pria tersebut kemudian mengambil satu paket besar yang diduga berisi ganja dari dalam bagasi sepeda motornya. Paket yang dibungkus lakban cokelat itu selanjutnya diserahkan kepada PD alias Sipon.

Saat transaksi hendak berlangsung, petugas yang menyamar meminta agar paket tersebut disimpan terlebih dahulu. Mengingat petugas yang menyamar hanya seorang diri, sementara terdapat dua orang yang diduga terlibat, petugas kemudian meminta bantuan personel lain yang telah bersiaga tidak jauh dari lokasi.

Setelah mendapatkan dukungan personel, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap kedua pria tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, Ilcan Prayono alias Teil mengaku masih menyimpan sejumlah paket ganja di rumahnya. Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke kediaman yang bersangkutan.

Dari hasil pengembangan itu, petugas menemukan dan menyita enam paket besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus lakban cokelat dan diberi tanda angka 1 hingga 6.

Selain itu, petugas juga mengamankan dua paket sedang yang diduga berisi ganja, masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan merah.

Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni:

1. Satu paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban cokelat dari PD alias Sipon.

2. Enam paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban cokelat dari Ilcan Prayono alias Teil.

3. Dua paket sedang diduga narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan merah.

4. Satu unit telepon genggam merek Realme warna biru.

5. Satu unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam tanpa nomor polisi.

Dengan demikian, total barang bukti narkotika yang diamankan sebanyak tujuh paket besar dan dua paket sedang yang diduga berisi ganja.

Dijerat Undang-Undang Narkotika

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku diproses terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasaman guna menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi bukti pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum memberantas peredaran narkotika yang dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa.

( **** )

Pasbar,Lintas Media News Com.

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-55, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada Pondok Pesantren sekaligus Panti Asuhan Ma’had Al Ikhlash di Jalan Gardu Induk PLN, Simpang Empat, Rabu 11/11.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Korpri Pasbar yang juga Sekretaris Daerah (Sekda), Doddy San Ismail, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yandra Hanafi serta sejumlah anggota Korpri Pasbar.

Sekda Doddy San Ismail mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah dari keluarga besar Korpri untuk anak-anak yang berada di bawah naungan Ma’had Al Ikhlas. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial Korpri kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Menurutnya, peringatan HUT Korpri tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga meningkatkan kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

Ia berharap bantuan uang tunai dan sembako tersebut dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi sebagian kebutuhan pondok pesantren dan anak-anak panti asuhan. Ia juga berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk nyata kehadiran Korpri di tengah masyarakat.

Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Ma’had Al Ikhlash yang juga menaungi Madrasah Aliyah Swasta saat ini membina sekitar 60 anak panti melalui pendidikan dan pembinaan keagamaan sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ketua Yayasan Ma’had Al Ikhlash, Suharman Lubis, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korpri Pasbar atas perhatian serta bantuan yang diberikan kepada yayasan dan anak-anak panti asuhan.

Ia berharap bantuan tersebut menjadi amal kebaikan bagi seluruh keluarga besar Korpri Pasbar serta mendapat ridha Allah SWT dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap akun media sosial maupun nomor WhatsApp yang digunakan pihak tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani diduga dalam rangka upaya penipuan.

Modus tersebut terungkap setelah Herman, wartawan sekaligus Pimpinan Manajemen Media GoParlement.com yang berada di Kabupaten Sijunjung, menerima pesan melalui akun Facebook yang menggunakan nama dan identitas Annisa Suci Ramadhani.

Awalnya, akun tersebut mengirimkan permintaan pertemanan dan menyampaikan keinginan untuk berkenalan. Herman sempat merasa kurang yakin terhadap akun tersebut, namun kemudian menerima permintaan pertemanan dan memperkenalkan dirinya.

Setelah Herman memperkenalkan diri dan menyampaikan doa serta harapan agar Bupati sukses memimpin Dharmasraya, akun tersebut membalas dengan ucapan amin.

Komunikasi kemudian berlanjut. Akun tersebut meminta bantuan Herman untuk mencarikan informasi mengenai masjid, musala, maupun pondok pesantren di wilayah yang membutuhkan bantuan.

Herman kemudian membalas akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai masjid atau pondok pesantren yang sangat membutuhkan bantuan dana.

Merasa perlu memastikan kebenaran komunikasi tersebut, Herman kemudian melaporkan kejadian itu kepada salah seorang kenalannya yang merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan oleh ASN bersangkutan kepada Bupati Dharmasraya.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Martin Efendi, di Pulau Punjung (11/11/2026), meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun media sosial, WhatsApp maupun media komunikasi lain yang mengatasnamakan Bupati Annisa Suci Ramadhani atau pejabat lain di lingkungan Pemkab Dharmasraya. 

Martin menegaskan bahwa Bupati Dharmasraya tidak menghubungi masyarakat melalui akun media sosial untuk meminta bantuan, menawarkan sumbangan, maupun menjanjikan sesuatu dengan mengatasnamakan kepala daerah maupun pribadi. 

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang, data pribadi, nomor telepon, informasi rekening bank, kode OTP, maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang belum dapat dipastikan identitasnya.

"Jangan mudah percaya. Apabila ada akun media sosial atau nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Ibu Bupati, Ibu Wabup atau pejabat lain di lingkungan Pemkab Dharmasraya dan menghubungi masyarakat dengan berbagai alasan, masyarakat harus tetap waspada," imbaunya.

Martin juga meminta masyarakat yang menerima pesan mencurigakan melalui WhatsApp atau platform lainnya agar segera melakukan konfirmasi kepada Dinas Kominfo Dharmasraya.

Masyarakat diharapkan turut menyebarluaskan informasi ini agar tidak ada warga yang menjadi korban penyalahgunaan identitas kepala daerah untuk kepentingan penipuan maupun tindakan yang merugikan lainnya.(el)

Pemerintah Kota Bukittinggi menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Bantuan tersebut diserahkan kepada 530 keluarga secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Halaman Balai Kota, Selasa (10/11). 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, diperlukan kepedulian serta koordinasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kota, kecamatan hingga kelurahan, dalam memastikan keakuratan data penerima dan kelancaran penyaluran bantuan, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan berhak menerimanya. 

"Bantuan BPNT atau sembako diberikan kepada 530 keluarga penerima manfaat dengan besaran Rp200 ribu per KPM per bulan atau Rp600 ribu untuk pembayaran tiga bulan. Proses penyaluran difasilitasi melalui pembukaan rekening kolektif (Burekol) oleh Bank BRI. Selanjutnya, PKH diberikan kepada delapan penerima manfaat yang juga difasilitasi melalui Burekol oleh Bank BRI," jelasnya.

Selain bantuan reguler tersebut, untuk meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi keluarga prasejahtera, terutama dalam mendukung pengembangan usaha dan kemandirian ekonomi, sebanyak 45 keluarga penerima manfaat juga dapat diproses untuk menerima bantuan sebesar Rp5 juta per KPM melalui Bank Mandiri. Bantuan ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). 

Ramlan berharap, seluruh pihak terus mendukung proses pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala. Dengan data yang valid dan terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi. (Sandra)

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-80 dan Hari Kesehatan Nasional ke-62 tahun 2026, Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar upacara bendera . Upacara dilaksanakan di halaman Balai Kota Bukittinggi, Selasa (10/11/2026).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengingatkan kembali pentingnya menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan serta melanjutkan perjuangan melalui berbagai bentuk pengabdian di masa kini. Semangat kepahlawanan dapat diwujudkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, menjaga persatuan, serta kepedulian terhadap sesama demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

"Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.

Terkait peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, tema "Sehat untuk Semua" menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Kesehatan merupakan hak setiap orang sekaligus fondasi penting dalam mewujudkan generasi yang produktif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Upaya peningkatan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, mulai dari menjaga kesehatan, pencegahan, deteksi dini hingga pemanfaatan layanan kesehatan.

"Kota Bukittinggi memiliki peran strategis sebagai pusat perlintasan sekaligus daerah rujukan pelayanan kesehatan bagi wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Saat ini, program Cek Kesehatan Gratis di Bukittinggi telah mencapai 38 % dari target 46% yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 98,6 % warga telah memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN). Pada 2026, Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Rp12,9 miliar untuk pemenuhan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, upaya pemberantasan tuberkulosis terus diperkuat melalui pelaksanaan tracing TB berbasis masyarakat untuk menemukan kasus lebih dini dan memutus mata rantai penularan," ungkapnya.

Wako menambahkan Pemko Bukittinggi telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan fasilitas dan peralatan rumah sakit. Dari usulan tersebut, Bukittinggi direncanakan mendapatkan dukungan penyediaan lahan sekitar 6.000 meter persegi serta bantuan alat kesehatan senilai lebih kurang Rp20 miliar. Ia juga meminta seluruh rumah sakit mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya tenaga dokter dan tenaga medis profesional, agar fasilitas serta peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, klinik, serta institusi pendidikan kesehatan yang telah berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kami berharap kolaborasi seluruh pihak terus diperkuat sehingga pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi semakin berkualitas," ujarnya.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026, dilanjutkan dengan upacara ziarah nasional dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, oleh Wali Kota bersama Forkopimda Bukittinggi. (*)

MEDAN, Lintasmedia News– Upaya mendorong penggunaan transportasi umum di Kota Medan terus membutuhkan perhatian berbagai pihak. Salah satunya melalui keterlibatan anak muda dalam memberikan edukasi dan menyuarakan pentingnya sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Hal tersebut menjadi perhatian Muaz Alfattah Fadhani, mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara (USU), yang mendirikan komunitas Transgo Medan pada 2026. Komunitas ini berfokus pada edukasi publik, advokasi, serta kampanye mobilitas berkelanjutan.

Muaz menilai, persoalan transportasi publik di Medan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan, tetapi juga integrasi antara moda transportasi yang belum berjalan dengan baik. “Di Medan masih masing-masing: bus dan angkot belum terintegrasi,” ujar Muaz.

Menurutnya, angkutan kota (angkot) masih dapat berperan dalam mendukung layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. Angkot dapat diarahkan sebagai transportasi pengumpan atau feeder yang menjangkau kawasan permukiman dan jalan yang tidak dilalui bus utama. “Angkotnya tetap beroperasi, tetapi masuk ke jalan-jalan yang tidak bisa dilalui BRT Mebidang,” jelasnya.

Selain integrasi antarmoda, Muaz juga menyoroti fasilitas pendukung yang perlu diperhatikan. Menurutnya, keberadaan halte harus didukung akses pejalan kaki yang nyaman, seperti trotoar yang layak dan fasilitas peneduh. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat lebih mudah menjangkau transportasi umum.

Ia juga melihat sistem transportasi di Jakarta, khususnya integrasi angkot melalui JakLingko, sebagai salah satu contoh yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Medan.

Dalam kegiatan bersama Transgo Medan, Muaz mengaku pernah menemukan wisatawan yang kesulitan memahami rute bus, menentukan tujuan perjalanan, hingga mencari akses kembali ke tempat penginapan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai transportasi umum masih perlu disampaikan secara lebih mudah dan luas.

Muaz menilai, ketersediaan informasi rute dan jangkauan layanan dapat membantu masyarakat maupun wisatawan dalam memanfaatkan transportasi publik. Sementara itu, pengembangan BRT Mebidang masih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membenahi layanan transportasi di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Berdasarkan keterangan pemerintah pada September 2026, layanan tersebut masih dalam tahap uji coba dan direncanakan beroperasi penuh mulai 8 Desember 2026.

Melalui Transgo Medan, Muaz berharap semakin banyak anak muda yang terlibat dalam membahas persoalan transportasi perkotaan. Keterlibatan komunitas dan masyarakat diharapkan dapat mendukung pengembangan transportasi publik yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.

MEDAN, Lintasmedia News- Salman Al Farici merupakan seorang pemuda asal Rantau Parapat, yang kini usai menimba ilmu pada tahap perguruan tinggi lewat Program Studi Antropologi Sosial di Universitas Sumatera Utara (USU). Selama masa studinya, ia tidak hanya bersinar di ruang-ruang kelas, tetapi juga keluar dan berkecimpung di banyak hal, termasuk kegiatan sukarelawan.

Jika ditanya Salman ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa, ia dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan masih menjadi nilai teguh yang dibawanya ke ruang mana pun dalam hidupnya. Dari pendidikan pula, ia berangkat menjadi relawan di komunitas Kawan Bestari. Merupakan pengalaman yang paling berkesan dalam hidupnya, karena dari sinilah pandangannya terbuka lebih luas.

Sebagai Staf Desainer Kurikulum di Kawan Bestari, ia bertugas untuk merancang semua kurikulum yang akan diimplementasikan dengan pendekatan anak-anak di tempat realisasi. Lewat masa kecilnya di pre-school, ia mengadaptasi dan memodifikasi bentuk kurikulum dari sekolah tersebut, lalu mengaitkannya dengan antropobiologi— bagian yang ia pernah pelajari dari keilmuan Antropologi Sosial. Setelah proses desain yang panjang dan sarat diskusi, Salman dan tim membawa kurikulum tersebut untuk diterapkan selama lima hari di Muara Angke.

Kawan Bestari membawa Salman menyusuri Muara Angke, suatu daerah di tepi Jakarta yang jauh dari megahnya kota. Kehadiran Salman dan Kawan Bestari disambut hangat, terkhususnya saat dikatakan bahwa asal Salman dan rekannya dari Medan. Seperti biasa, siapa pun yang dari Medan dianggap pribadi yang “galak”—tentu anak-anak hanya bercanda. Namun, candaan itu tidak seceria realitas pendidikan yang terlihat. Anak-anak masih jauh dari pendidikan, ada yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung), bahkan juga tidak mengenal huruf sama sekali.

Dalam lima hari yang singkat, anak-anak diajarkan calistung, diajak menjadi kreatif lewat mewarnai dan bernyanyi, dan dilatih kemampuan sensoriknya. Selain itu, Salman dan tim juga berbaur serta tinggal bersama warga setempat selama kegiatan sukarelawan berlangsung.

Tak berhenti di Muara Angke, Salman sempat mengikuti kegiatan sukarelawan di salah satu panti asuhan sekaligus rumah belajar di Kota Medan. Masalah pendidikan terlihat dengan gamblang: anak-anak bahkan belum bisa mengunyah. Anak-anak yang sudah berumur 6-8 tahun di tempat tersebut pun terbiasa mengonsumsi makanan yang dicampur dengan air, sebab kemampuan sensoriknya tidak lagi terlatih sejak bayi. 

Salman menyadari bahwa pendidikan masih membutuhkan atensi besar, bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di Medan, tempat ia beraktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, ia memiliki satu alasan besar untuk terus terjun menjadi sukarelawan.

“Alasannya adalah karena aku ingin melihat dunia yang lebih luas,” tutupnya.

Penulis: Siti Farrah Aini

Padang, Lintasmedia News– Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Smart Surau melalui pemanfaatan teknologi digital di lingkungan masjid dan musala. Salah satu langkah konkretnya adalah mendistribusikan perangkat Face Recognition untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Subuh Mubarakah bagi siswa-siswi di Kota Padang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Tommy TRD, menargetkan pendistribusian perangkat tersebut dapat dituntaskan dalam pekan ini. Untuk memastikan penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemko Padang melibatkan seluruh camat sebagai penghubung distribusi ke masjid dan musala penerima.

Langkah tersebut dibahas dalam sosialisasi mekanisme pendistribusian alat Face Recognition yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Padang, Zul Asfi Lubis, serta camat se-Kota Padang.

Tommy TRD menjelaskan, pelibatan kecamatan merupakan strategi untuk mempermudah proses penyaluran sekaligus memastikan setiap perangkat sampai kepada masjid dan musala yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Subuh Mubarakah.

“Untuk pendistribusian alat Face Recognition ini, kita melibatkan kecamatan agar penyalurannya lebih efektif. Di setiap alat juga sudah tertulis nama masjid/musala pelaksana program Subuh Mubarakah, sehingga pendistribusian dari kecamatan bisa lebih mudah,” ujar Tommy.

Menurutnya, pencantuman nama masjid dan musala pada setiap perangkat menjadi salah satu upaya untuk memastikan distribusi berlangsung tertib dan tidak salah sasaran.

Melalui mekanisme tersebut, perangkat akan disalurkan terlebih dahulu kepada masing-masing kecamatan. Selanjutnya, pihak kecamatan meneruskan dan menyerahkan alat kepada masjid dan musala penerima sesuai daftar serta ketentuan yang telah disosialisasikan.

Tommy berharap seluruh perangkat dapat segera diterima sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas siswa-siswi yang mengikuti Subuh Mubarakah sebagai bagian dari Progul Smart Surau.

Baca Juga : Adrian "Toaik" Tuswandi Diangkat jadi Dewan Pengawas Perum LKBN Antara

“Kita berharap proses penyalurannya bisa tuntas dalam minggu ini, bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi yang mengikuti Subuh Mubarakah dalam Progul Smart Surau. Kita juga meminta peran serta pengurus masjid/musala dalam menjaga alat Face Recognition ini dengan baik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pengurus masjid dan musala dalam menjaga serta merawat perangkat tersebut. Sebab, keberadaan teknologi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sementara itu, melalui sosialisasi tersebut, para camat mendapatkan penjelasan mengenai alur pendistribusian, mekanisme penyerahan, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan di wilayah masing-masing berjalan terkoordinasi.

Keterlibatan kecamatan diharapkan memperkuat sinergi antara Pemko Padang dengan pengurus masjid dan musala, sekaligus memudahkan pengawasan terhadap penyaluran perangkat.

Lebih dari sekadar menghadirkan teknologi pengenalan wajah, pendistribusian Face Recognition menjadi bagian dari upaya Pemko Padang membangun ekosistem Smart Surau yang memadukan aktivitas keagamaan, pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dengan percepatan distribusi yang ditargetkan selesai pekan ini, Pemko Padang berharap fasilitas tersebut segera berfungsi mendukung Program Subuh Mubarakah dan memperluas penerapan Smart Surau di seluruh wilayah Kota Padang.(**)