Menurut Medison, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya nyata untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah melalui dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Minangkabau.

“Kita ingin memastikan bahwa bahasa ibu tetap hidup, digunakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai bahasa ibu hanya menjadi kenangan bagi generasi terdahulu, tetapi harus tetap hidup di tengah-tengah kehidupan generasi penerus kita,” ujarnya di hadapan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Naldi, S.STP, M.Si. 

Ia menyampaikan, FTBI bukan sekadar perlombaan untuk mencari juara, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal, mencintai, mempelajari, serta menggunakan bahasa dan sastra daerah dengan bangga.

Melalui lima cabang perlombaan, yakni manulih jo mambaco pantun, badendang, manulih carito, bacarito, dan bapidato, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, keterampilan berbahasa, serta kecintaan terhadap budaya Minangkabau.

Pada jenjang sekolah dasar (SD), Zakia Alina Zahra dari SDN 06 IX Koto meraih juara pertama cabang manulih jo mambaco pantun, Azzahra Rahmadani dari SDN 05 Padang Laweh pada cabang badendang, serta Rasyfa Eatina Azzahra dari SDN 05 Sungai Rumbai pada cabang manulih carito.

Selanjutnya, Rafa Faidhul Oktazora dari SDN 13 Sitiung berhasil meraih juara pertama cabang bacarito, sedangkan Sabil Alfath Eldinief dari SDIT Al-Bina Koto Baru menjadi juara pertama cabang bapidato.

Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), Mayfi dari SMPN 4 Timpeh meraih juara pertama cabang manulih jo mambaco pantun, Tazkira Apriliana dari SMPN 1 Koto Baru pada cabang badendang, serta Eveline Alini Putri dari SMPN 1 Pulau Punjung pada cabang manulih carito.

Juara pertama cabang bacarito jenjang SMP diraih Asbi Musli dari SMP Qur’an Miftahul Ulum, sedangkan Sekar Dwi Andini dari SMP IT Al-Munawaroh berhasil menjadi juara pertama cabang bapidato.

Medison menegaskan, generasi muda yang hebat adalah generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus tetap mengenal, menjaga, dan bangga terhadap identitas budayanya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, katanya, mendukung berbagai upaya pelestarian budaya daerah, termasuk penguatan pembelajaran bahasa dan sastra Minangkabau di satuan pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam memperkenalkan serta membiasakan penggunaan bahasa daerah kepada anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Kepada seluruh peserta festival, Medison berpesan agar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia mengingatkan agar peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi menjadikan festival sebagai pengalaman berharga untuk belajar, berkarya, dan mencintai budaya sendiri.

“Menjadi generasi yang maju dan mampu bersaing di era globalisasi tidak berarti harus meninggalkan bahasa dan budaya daerah. Justru generasi yang hebat adalah generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus tetap mengenal, menjaga, dan bangga terhadap identitas budayanya,” ungkapnya.

Medison berharap Festival Tunas Bahasa Ibu tidak berhenti pada pelaksanaan perlombaan semata, melainkan terus dikembangkan di sekolah dan lingkungan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya daerah.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Minangkabau semakin tumbuh, sehingga bahasa ibu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dharmasraya dan diwariskan kepada generasi penerus.(el)

Pekerjaan rehabilitasi jalan ini dilaksanakan oleh penyedia jasa CV Pesona Riski, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas di wilayah terluar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya, Zakirman, melalui Kabid Bina Marga, Willy Kurniawan, mengatakan penyelesaian pekerjaan tersebut merupakan bentuk perhatian Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan.

Menurut Willy, Bupati Annisa beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Asam Jujuhan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas warga dan aktivitas perekonomian.

“Peningkatan infrastruktur jalan di Asam Jujuhan menjadi salah satu perhatian Bupati. Aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kunjungan kerja menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Willy.

Ia juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar pada Tahun Anggaran 2027 untuk menuntaskan konektivitas Nagari Sungai Limau-Nagari Sinamar.

“Pada tahun 2027, telah dianggarkan Rp8 miliar untuk menuntaskan konektivitas Nagari Sungai Limau dengan Sinamar. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar akses masyarakat semakin baik dan pembangunan dapat dirasakan secara merata,” katanya.

Selain rehabilitasi ruas Sungai Limau–Batu Kangkung, sejumlah kegiatan pembangunan fisik lainnya juga tengah dilaksanakan di Kecamatan Asam Jujuhan pada tahun ini.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan fasilitas umum berupa toilet dan tempat salat di Nagari Alahan Nan Tigo, Lubuk Malintang, dengan anggaran Rp92,7 juta serta pembangunan kantor dan ruangan tahanan Polsubsektor Asam Jujuhan senilai Rp1,7304 miliar.

Selanjutnya, peningkatan Jalan Alahan Nan Tigo–Lubuk Besar mendapat dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) TKA sebesar Rp2,6 miliar untuk pengerasan jalan sepanjang delapan kilometer dan pembangunan rigid beton sepanjang 500 meter.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp346 juta untuk pembangunan los pasar Nagari Alahan Nan Tigo.

Berbagai pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperkuat infrastruktur wilayah terluar, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke nagari-nagari.(el)

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengunjungi Perpustakaan Umum Daerah Kota Bukittinggi, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Minggu (01/11). Ada dua hal yang ditetapkan langsung Wamendagri, khususnya untuk pengelolaan perpustakaan. 

Bima Arya menilai, perpustakaan merupakan salah satu indikator kemajuan peradaban sebuah kota. Tingginya minat baca masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas peradaban. Ia juga mengapresiasi kondisi gedung perpustakaan yang telah direnovasi serta koleksi buku yang tersedia.

"Ada dua hal yang saya titipkan. Pertama pengelolaannya harus berkolaborasi, tidak hanya dengan internal pemerintahan, tetapi juga merangkul komunitas-komunitas yang ada, agar aktif di perpustakaan. Kedua, perlu terus dibuat aktivasi berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi sekaligus memastikan pengelolaan ini terus berputar, bisa dimonetize, agar perpustakaan terus hidup dan makin berkembang," ungkapnya.

Bima berharap, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga berkembang melalui berbagai kegiatan kreatif dan kolaborasi dengan komunitas. Dengan demikian, fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan pengelolaannya terus berkelanjutan. (*)

Peluncuran inovasi yang merupakan bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pimpinan III) tersebut berlangsung di Auditorium Dharmasraya, dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda.

Hadir Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Ketua DPRD Dharmasraya Jemmy Hendra, S.T., Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., serta Dandim 0310/SSD Letkol Inf. Dicky Sakti Maulana, S.Hub.

Turut hadir unsur Forkopimda lainnya, Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Bangun Sagita Rambey, S.H., Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I Sekretaris Daerah, Medison, S.Sos, M.Si bersama jajaran, Ketua LKAAM, H. Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, serta Ketua PWI Dharmasraya, Roni Aprianto. 

Dalam pemaparannya, Kajari Dharmasraya Indra Gunawan menjelaskan bahwa inovasi PERISAI dirancang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemetaan dan deteksi dini potensi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui integrasi data.

Inovasi tersebut diharapkan mampu membantu mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan hukum sejak dini, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran nagari, sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Guna memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem tersebut, panitia menampilkan demonstrasi aplikasi PERISAI yang mencakup fitur Peta Risiko Nagari dan Pelaporan Dini. Para wali nagari juga diperkenalkan dengan mekanisme sistem melalui pemindaian barcode yang ditampilkan pada layar utama.

Dukungan terhadap penerapan inovasi PERISAI turut disampaikan unsur pimpinan daerah. Ketua DPRD Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya, serta Dandim 0310/SSD secara bergantian memberikan sambutan dan masukan konstruktif demi mendorong keberhasilan implementasi inovasi tersebut di lapangan.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kajari Dharmasraya dalam menghadirkan inovasi yang dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari.

Pemerintah daerah berharap PERISAI dapat menjadi instrumen preventif yang membantu aparatur nagari dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati juga berharap penerapan inovasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat komitmen seluruh wali nagari dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama terkait dukungan dan penerapan inovasi PERISAI pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya terhadap 52 nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan SK dukungan penerapan inovasi oleh Bupati Dharmasraya, Kajari Dharmasraya, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perwakilan yang telah ditentukan.

Melalui inovasi PERISAI, Kejari Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap seluruh nagari dapat memperkuat upaya pencegahan risiko hukum sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. (el)

SELATPANJANG, LINTASMEDIA NEWS– Dalam upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan QW 1 Giat 4 Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersame Kapolres Kep. Meranti) bersama Ketua dan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/11/2026) siang.

Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 WIB di Lapangan Gedung LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi tersebut dihadiri langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat utama Polres dan pengurus LAMR.

Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut. Tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ngopi bersama ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan aspirasi, bertukar gagasan, serta membahas berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi program Kapolri dalam mewujudkan ruang aman bagi masyarakat.

Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin membangun kedekatan dengan masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi, menerima informasi, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," ungkap Kapolres.

Tidak hanya membahas persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres juga memaparkan sejumlah program kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satunya adalah membantu pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), khususnya bagi warga yang berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah tetapi belum terdata. Upaya ini diharapkan dapat mendukung proses verifikasi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Polres Kepulauan Meranti juga menggagas program Polisi Peduli Pengangguran. Program tersebut akan dikembangkan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait, antara lain dengan memberikan pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta membantu membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kapolres juga menyampaikan rencana pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Kapolres turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pengembangan Kepulauan Meranti sebagai daerah tujuan wisata.

Perhatian terhadap generasi muda juga menjadi salah satu pembahasan penting. Polres Kepulauan Meranti berencana mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bagi siswa-siswi SMA/SMK yang memiliki cita-cita menjadi anggota Polri.

Pembinaan tersebut meliputi latihan fisik, pembentukan mental dan kepribadian, peningkatan kedisiplinan, kemampuan akademik, serta pengenalan tahapan seleksi penerimaan anggota Polri sesuai ketentuan yang berlaku.

"Harapan kita, putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sejak dini, sehingga mampu bersaing secara sehat dan mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kapolres.(Nina)

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Pecinta olahraga bersepeda, saatnya bersiap! Kabupaten Dharmasraya akan menjadi titik kumpul para biker lintas provinsi dalam kegiatan Jelajah Ranah Cati Nan Tigo Tahun 2026 yang digelar Minggu, 8 November 2026. Mengusung tema Fun & Adventure, kegiatan ini mengajak masyarakat menikmati olahraga sekaligus menjelajahi keindahan alam Ranah Cati Nan Tigo.

Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Sepeda Rekreasi Indonesia (ASRI) Kabupaten Dharmasraya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) ini akan diikuti biker dari empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Tak hanya komunitas pesepeda, kegiatan ini juga dijadwalkan diikuti Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menjadikan kegiatan ini sebagai momentum kebersamaan antara pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.

Ketua Pelaksana, Eri Yusdi, di Koto Baru (4/11/2026), menyampaikan bahwa antusiasme peserta mulai terlihat. Hingga saat ini, lebih dari 1000 orang telah mendaftar, sementara panitia menargetkan sedikitnya 1.300 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh komunitas sepeda, pecinta olahraga, dan masyarakat untuk ikut meramaikan Jelajah Ranah Cati Nan Tigo 2026. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, olahraga, sekaligus menikmati keindahan Dharmasraya,” ujar Eri Yusdi.

Panitia menyediakan dua kategori yang dapat dipilih peserta sesuai minat dan kemampuan, yaitu Adventure dengan jarak tempuh 28 kilometer bagi biker yang menyukai tantangan, serta Fun Bike sejauh 13 kilometer bagi peserta yang ingin bersepeda santai dan menikmati suasana.

Dengan biaya pendaftaran hanya Rp25.000, peserta akan mendapatkan fasilitas snack, stiker, kupon, serta kesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik melalui doorprize.

Kegiatan akan dimulai pukul 07.00 WIB dengan titik start dan finish di Kantor Bupati Dharmasraya. Para peserta diajak hadir tepat waktu dan mempersiapkan kondisi fisik serta perlengkapan bersepeda.

Jangan lewatkan keseruannya! Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas sepeda untuk bersama-sama menjelajahi Ranah Cati Nan Tigo, menikmati pengalaman bersepeda lintas provinsi, dan merasakan semangat Fun & Adventure di Dharmasraya.(el)

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – PT Andalas Wahana Berjaya (PT AWB) memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya perusahaan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan hutan konservasi dan kelangsungan habitat satwa.

Sosialisasi berlangsung di Aula Nagari Koto Padang, Rabu (4/11/2026), dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, pemerintahan nagari, tokoh adat, serta masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Pimpinan Senior Plantation PT AWB, Soleh Mahmuddi, didampingi Humas PT AWB, Peri Satria, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menegaskan, menjaga kelestarian hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun perusahaan. Masyarakat juga memiliki peran penting karena dampak kebakaran hutan dapat dirasakan secara luas.

"Kami ingin membangun pemahaman bahwa menjaga hutan dan lingkungan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi kebiasaan dan komitmen bersama," ujar Soleh.

Menurutnya, kebakaran hutan tidak hanya mengakibatkan kerusakan vegetasi, tetapi juga mengancam kehidupan satwa liar, mengganggu kesehatan manusia, serta merusak keseimbangan ekosistem.

Selain itu, hutan konservasi memiliki fungsi penting dalam menjaga keberadaan flora dan fauna, ketersediaan air, serta kualitas lingkungan bagi masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, Soleh mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terlebih, ketika cuaca kering dan angin kencang, api berpotensi menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan.

"Satu titik api bisa menimbulkan dampak yang luas. Jangan sampai tindakan membakar lahan yang dianggap sederhana justru menyebabkan kebakaran besar dan merugikan banyak pihak," katanya.

PT AWB juga menilai komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting dalam mengantisipasi karhutla. Perusahaan berharap masyarakat, pemerintah nagari, aparat keamanan, dan instansi terkait dapat saling memberikan informasi apabila ditemukan potensi kebakaran.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Polsek Koto Baru, Camat Koto Baru, Wali Nagari Sikabau, Wali Nagari Tabing Tinggi, Wali Nagari Koto Padang, Wali Nagari Gunung Medan, Danramil Koto Baru, ninik mamak, kepala jorong, masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, serta unsur pemerintah daerah lainnya.

Melalui sosialisasi ini, PT AWB berharap kesadaran menjaga lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Bagi perusahaan, menjaga hutan bukan hanya persoalan melindungi lingkungan saat ini, tetapi juga merupakan upaya memastikan generasi mendatang tetap menikmati alam yang sehat dan lestari.(el)

PADANG, Lintasmedia News— Senyum bahagia terpancar dari wajah 70 anak dari keluarga rumah tangga miskin di sekitar wilayah operasional Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang. Bagi mereka, bantuan berupa seragam sekolah, tas, sepatu, buku, dan alat tulis bukan sekadar perlengkapan belajar, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program Kelompok Peduli Sosial (KPS) Saiyo Sakato Teluk Bayur yang didukung PT Semen Padang. Penyerahan berlangsung di Kantor Lurah Teluk Bayur, Jumat (30/10/2026), sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bantuan diserahkan oleh Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang Nurwan dan Firma Yudi, didampingi perwakilan Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang. Bantuan diterima Ketua KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur Eva Indra dan disaksikan Lurah Teluk Bayur Gusdi Arman, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Bayur Afriza Yanti, serta warga setempat.

Salah seorang warga, Yudarlis, mengaku bersyukur atas bantuan yang disalurkan melalui KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur. Ia hadir mendampingi cucunya untuk menerima perlengkapan sekolah tersebut.

“Saya hari ini menemani cucu untuk mengambil bantuan peralatan sekolah dari PT Semen Padang melalui KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur,” ujarnya.

Menurut Yudarlis, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Ia juga berharap kepedulian PT Semen Padang terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga yang merasakan manfaatnya.

Kegembiraan serupa dirasakan Putri Amelia, siswi kelas VI sekolah dasar yang menjadi salah seorang penerima bantuan. Ia mengaku senang mendapatkan perlengkapan sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajarnya.

“Terima kasih PT Semen Padang. Saya senang mendapat bantuan ini dan semakin semangat untuk bersekolah dan belajar,” ungkap Putri.

Muhammad Arka Putra, siswa kelas III sekolah dasar, juga mengaku senang menerima bantuan tersebut. Perlengkapan sekolah yang diperolehnya menjadi penyemangat untuk mengikuti kegiatan belajar.

Bagi Putri, Arka, dan anak-anak penerima lainnya, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus memberikan dorongan untuk terus belajar di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.

Ketua KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur Eva Indra mengatakan bahwa dukungan PT Semen Padang memungkinkan kelompok masyarakat menjalankan sejumlah program berdasarkan kebutuhan warga. Pada 2026, total bantuan yang diterima KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur dari PT Semen Padang mencapai Rp61.875.000.

Dari jumlah tersebut, Rp22.500.000 dialokasikan untuk perbaikan jalan dan riol di lingkungan masyarakat, sedangkan Rp39.375.000 digunakan untuk pengadaan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari rumah tangga miskin.

Menurut Eva, kolaborasi antara perusahaan dan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur menjadi bagian penting dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur lingkungan maupun dukungan pendidikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung kegiatan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin sejak lama ini dapat terus dipertahankan,” ujar Eva.

Ia berharap kemitraan tersebut juga dapat memperkuat peran kelompok masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan program yang mendukung kesejahteraan warga di sekitar Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang.

Apresiasi juga disampaikan Lurah Teluk Bayur Gusdi Arman. Menurutnya, keterlibatan PT Semen Padang dan kelompok masyarakat membantu pemerintah kelurahan dalam menjangkau sebagian kebutuhan warga, terutama keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Atas nama pemerintah, kami merasa sangat terbantu dengan dukungan PT Semen Padang. Pemerintah tidak bisa meng-cover seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga dukungan seperti ini sangat berarti bagi warga,” katanya.

Gusdi juga berpesan kepada anak-anak penerima bantuan agar memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan sebaik-baiknya, rajin belajar, dan tidak menyerah dalam mengejar cita-cita. Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu anak-anak terus mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa dukungan terhadap masyarakat di sekitar Packing Plant Teluk Bayur merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Win, kontribusi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan operasional dan bisnis, tetapi juga melalui dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

“Keberlanjutan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, PT Semen Padang terus berupaya membangun hubungan yang saling memberikan nilai dan manfaat,” ujar Win Bernadino.

Ia menambahkan, dukungan terhadap pendidikan anak-anak merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang diharapkan dapat membantu membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui sinergi dengan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur dan pemerintah kelurahan, PT Semen Padang berharap program sosial yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. (*)

SELATPANJANG, Lintasmedia News –Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD menggelar rapat koordinasi membahas inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta pemanfaatan aset kelistrikan desa berupa mesin genset, tiang, kabel, dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (4/11/2026), tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi keberadaan aset kelistrikan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat, sekaligus mencari solusi terhadap sejumlah persoalan jaringan listrik di berbagai kecamatan.

Rapat dipimpin Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Suardi, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Sekretaris Daerah.

Turut hadir Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, S.Pd., M.M., perwakilan DPPKAD, Dinas Perhubungan, manajemen PT PLN (Persero), serta para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Suardi menjelaskan bahwa aset daerah yang berada di bawah pengelolaan DPPKAD telah dilakukan pendataan. Ia mengungkapkan, sejak 2013 sejumlah kecamatan telah menerima bantuan mesin genset, baik dari PLN maupun pemerintah daerah.

Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian aset kelistrikan tersebut mulai mengalami kerusakan. Bahkan, sejumlah jaringan kabel, tiang, dan mesin penunjang lainnya sudah tidak layak digunakan.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji langkah terbaik terhadap aset-aset tersebut, mulai dari kemungkinan peremajaan, pemusnahan, hingga penghibahan kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Al Amin A, S.Pd., M.M., menyoroti persoalan keselamatan masyarakat akibat keberadaan kabel listrik yang sudah tidak aktif dan masih berserakan di sejumlah lokasi.

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat, kondisi tersebut ditemukan di jalanan, pekarangan rumah hingga kawasan perkebunan warga, khususnya di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

"Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Apalagi, masih terdapat jaringan listrik yang menggunakan tiang kayu sebagai penyangga. Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan solusi konkret. Kami juga ingin mendengar masukan dari kecamatan lainnya agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh," ungkap Al Amin.

Dalam rapat tersebut, sejumlah camat turut menyampaikan kondisi jaringan kelistrikan serta berbagai persoalan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Camat Rangsang Pesisir menjelaskan bahwa jaringan kabel dan tiang listrik di wilayahnya masih aktif digunakan. Namun, status kepemilikan aset, apakah milik pemerintah daerah atau PLN, masih perlu diperjelas.

Pihaknya berharap PLN dapat memberikan solusi, baik melalui penyediaan kabel baru maupun optimalisasi jaringan yang tersedia.

Camat Pulau Merbau menyampaikan bahwa satu unit transformator (trafo) saat ini melayani kebutuhan listrik untuk tiga dusun. Selain masih terdapat penggunaan tiang kayu, ia juga mengusulkan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di jalan poros kecamatan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sementara itu, Camat Tebing Tinggi menyoroti penataan kabel jaringan internet (WiFi) dan televisi kabel yang dinilai belum tertata dengan baik sehingga mengganggu keindahan dan kenyamanan lingkungan.

Camat Putri Puyu menyampaikan bahwa jaringan tiang dan kabel listrik di wilayahnya masih berfungsi dengan baik. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan berat.

Adapun Camat Merbau meminta PLN segera menindaklanjuti laporan kabel listrik terbakar sepanjang kurang lebih 60 meter di Desa Mayang Sari yang hingga kini belum mendapatkan penanganan. Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat Dusun Sambu-Sambu, Desa Lukit, yang sampai saat ini belum terjangkau jaringan listrik PLN.

Dari aspek pengelolaan aset daerah, Kepala DPPKAD menjelaskan bahwa proses hibah Barang Milik Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah aset tidak dapat dilakukan secara langsung kepada BUMN seperti PLN, melainkan harus melalui mekanisme dan pihak penerima yang diperbolehkan sesuai regulasi, termasuk pemerintah pusat atau pemerintah desa.

DPPKAD menyatakan siap mendukung proses penataan dan penghibahan aset-aset lama kepada masyarakat desa secara bertahap dan sesuai prosedur yang berlaku.

Menanggapi berbagai persoalan dan aspirasi tersebut, perwakilan PT PLN (Persero) menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat koordinasi. Pihak PLN menyatakan akan menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul untuk selanjutnya dilaporkan kepada manajemen guna mendapatkan arahan serta merumuskan langkah teknis penanganan di lapangan.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperjelas status kepemilikan aset, mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan jaringan kelistrikan di desa-desa.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, PLN, kecamatan, dan pemerintah desa diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kelistrikan yang lebih aman, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.(Nina)

TANAH DATAR, LINTASMEDIA NEWS –Majalah Instrust Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Barat, Zulnadi, SH bersama Sekretaris SMSI Guspen Khairul dijadwalkan akan melantik pengurus SMSI Kabupaten Tanah Datar periode 2026–2031 pada Kamis besok.

Prosesi pelantikan tersebut akan berlangsung di Gedung Promosi Dekranas Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di depan Lapangan Cindua Mato, Batusangkar.

Pelantikan ini direncanakan turut dihadiri Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, SE, MM, unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta para ketua organisasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Ketua Panitia Pelaksana, Maizerimal Sutan Sati, SH, didampingi Sekretaris Safrizal Putra dan Bendahara Maryati, menyebutkan bahwa seluruh persiapan pelantikan terus dimatangkan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pihak panitia bersama seluruh pengurus telah bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menyukseskan pelantikan pengurus SMSI Kabupaten Tanah Datar periode 2026–2031.

Ia berharap kegiatan pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan, membangun solidaritas, serta meningkatkan peran perusahaan media siber di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun kepengurusan SMSI Kabupaten Tanah Datar periode 2026–2031 dipimpin oleh Mustafa Akmal Datuk Sidi Ali, SH, MH, sebagai Ketua, Wirmas Darwis, SE, sebagai Wakil Ketua, Masriwal, STM, sebagai Sekretaris, dan Mailis sebagai Bendahara.

Sementara itu, Bidang Organisasi dipercayakan kepada Youri W. St. Rky Batuah, Bidang IT dan Verifikasi Media dijabat oleh Syafrizal Putra, Bidang Hukum dan Advokasi dipercayakan kepada Maizerimal Sutan Sati, SH, serta Bidang Sosial dijabat oleh Maryati.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi perusahaan media siber di Kabupaten Tanah Datar, sekaligus mendorong terwujudnya perusahaan pers yang profesional, mandiri, dan berintegritas.

Kepengurusan baru SMSI Tanah Datar diharapkan mampu membangun kebersamaan antarpengelola media siber, meningkatkan kualitas perusahaan pers, serta memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Masing-masing bidang diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Bidang Organisasi diharapkan memperkuat konsolidasi dan keanggotaan, Bidang IT dan Verifikasi Media mendorong peningkatan kualitas serta profesionalisme perusahaan media, Bidang Hukum dan Advokasi memberikan perhatian terhadap perlindungan serta pendampingan hukum insan pers, sementara Bidang Sosial diharapkan memperkuat kepedulian organisasi terhadap masyarakat.

Selain itu, SMSI Tanah Datar juga diharapkan dapat menjalin sinergi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat.

Namun, dalam menjalankan kemitraan tersebut, SMSI tetap berkomitmen menjaga independensi pers dan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Pers.

Ketua SMSI Tanah Datar, Mustafa Akmal Datuk Sidi Ali, SH, MH, bersama seluruh jajaran pengurus diharapkan mampu membawa organisasi ini menjadi wadah pemersatu perusahaan media siber sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pers dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Pelantikan pengurus periode 2026–2031 ini juga menjadi awal dari tanggung jawab dan pengabdian baru dalam membesarkan organisasi serta menjaga marwah pers di Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Bukittinggi menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Mutu Guru MDTA, TPQ, PQ, RTQ, Pondok Pesantren, serta Garin Masjid/Mushalla Tahun 2026. Kegiatan yang menghadirkan 16 orang narasumber tersebut,  berlangsung di Hotel Valmont Bukittinggi, dari 2 November hingga 6 November 2026.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Syukri Naldi, menjelaskan, terdapat dua kegiatan yang diselenggarakan dalam pertemuan kali ini, yakni Pelatihan peningkatan mutu bagi guru MDTA, TPQ, Pondok Al-Qur'an, Rumah Tahfiz dan Pondok Pesantren, serta penyerahan insentif Triwulan III tahun 2026 untuk periode Juli hingga September kepada guru keagamaan serta garin masjid dan mushalla.

Syukri menerangkan, insentif Triwulan III tahun 2026, diberikan kepada 840 penerima, terdiri dari 78 guru Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), 202 guru Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), 101 guru Forum Komunikasi Pondok Al-Qur'an (FKPA), 309 guru Badan Kerja Sama (BKS), serta 150 garin masjid dan mushalla. Secara keseluruhan, anggaran pemberian jasa guru dan garin tahun 2026 mencapai Rp7,782 miliar, dengan rincian Rp6,792 miliar untuk guru dan Rp990 juta untuk garin. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Bukittinggi atas perhatian terhadap pendidikan Al-Qur'an, baik melalui dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan kesejahteraan guru-guru. Dukungan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para pendidik untuk terus mengembangkan pendidikan Al-Qur'an dan membangun peradaban Qurani di Kota Bukittinggi.

"Kita ingin melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Kecintaan terhadap Al-Qur'an harus terus ditanamkan sejak dini agar lahir pemimpin-pemimpin hebat dari Bukittinggi yang memiliki intelektualitas tinggi, akhlak mulia, serta mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat," ungkapnya

Dalam kesempatan ysng sama, Staf Ahli Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, mengatakan, Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta berlandaskan agama dan budaya Minangkabau. Sekaitan dengan itu, peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur'an menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya. 

"Para guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai agama dan budaya. Diharapkan melalui pelatihan peningkatan mutu dan pemberian insentif ini, kompetensi serta kesejahteraan guru semakin meningkat. Dengan demikian, para pendidik dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran, menanamkan nilai-nilai agama, serta membentuk generasi muda Bukittinggi yang berilmu, berakhlak mulia, dan berbudaya," ujarnya. (*)

Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, menjadi program pemerintah dalam pendataan warga yang membutuhkan bantuan sosial. Sehingga, nantinya bansos yang diberikan dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menggenjot percepatan pendaftaran warga ke dalam Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hal itu dibahas dalam Rapat evaluasi di ruang rapat balai kota, Senin (02/11). 

Staf Ahli Wali Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, menyampaikan, masih ada waktu untuk pendataan dan mendaftarkan warga Bukittinggi ke dalam Perlinsos Digital, hingga 9 November 2026, terutama bagi warga yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Untuk itu Ia berharap sosialisasi terus gencar dilaksanakan. 

Menurutnya setiap warga dapat mendaftarkan diri ke dalam Perlinsos Digital, terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Meski beberapa kendala terjadi di lapangan, namun Ia optimis persoalan yang terjadi, bisa diselesaikan. 

"Hingga kini masih banyak warga yang termasuk desil 6 hingga 10, enggan untuk mendaftar. Untuk itu, Setiap agen diharapkan bisa lebih memaksimalkan sosialisasi dan mengajak seluruh warga dapat terdaftar Perlinsos Digital," ujarnya.

Sementara itu, Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, merupakan salah satu program pemerintah dalam memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Hingga 1 November 2026, sudah 14.579 KK di Bukittinggi terdaftar ke dalam Perlinsos Digital. Untuk data bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), batasnya hingga 9 November 2026. Untuk keseluruhan warga, masih dibuka kesempatan hingga akhir Desember 2026. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Sosial, Roza Wahyuni.

Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan setiap kelurahan agar mendata semua warga, terutama bagi mereka yang masuk KPM PKH. Diterangkannya bahwa, dari 14.579 KK yang terdaftar hingga 1 November 2026, diusulkan 14.287 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berpotensi layak 7.268, tidak layak 6.842 dan 177 masih proses verifikasi. Selanjutnya, 11.904 diusulkan sebagai penerima bantuan PKH, 5.437 berpotensi layak dan 6.327 tidak layak, 140 masih diversifikasi. (Sandra)