Melalui Forum Nagari dan Kelompok Pengelola Sumber Daya (KPS) Saiyo Sakato, masyarakat berperan dalam merencanakan dan mengelola program berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing. Pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up) ini diterapkan untuk mendukung penguatan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, perbaikan infrastruktur, pendidikan, serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

Pada bidang penguatan ekonomi produktif, sejumlah program diarahkan untuk mengembangkan usaha masyarakat, mulai dari sektor UMKM hingga pertanian, perikanan, dan peternakan.

Di Kelurahan Batu Gadang, alokasi Rp112,1 juta antara lain diperuntukkan bagi penguatan UMKM “Kampung Seribu Keripik”, bantuan operasional MIS Nurul Hidayah, serta pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Sementara itu, Forum Nagari Banda Buek mengelola alokasi Rp111,93 juta untuk mendukung berbagai usaha produktif, seperti pengadaan bibit dan pakan ikan lele serta nila, budi daya ikan hias, penetasan telur ayam kampung, dan penguatan UMKM lokal.

Pengembangan usaha peternakan juga menjadi salah satu pilihan pemberdayaan di sejumlah wilayah. Forum Nagari Koto Lalang memperoleh alokasi Rp84,37 juta untuk mendukung budi daya itik petelur, pembangunan gudang inventaris, fasilitas WC kantor forum, serta kegiatan perlombaan PKK tingkat kota.

Di Lambung Bukit, alokasi Rp104,36 juta diarahkan untuk program pemberdayaan ayam kampung petelur dan pelatihan sertifikasi satuan pengamanan (satpam) bagi pemuda setempat. Sementara itu, Forum Nagari Limau Manis mengelola Rp87,75 juta untuk pengembangan usaha penggemukan sapi kurban, pengadaan perlengkapan kesenian randai, serta pembuatan kincir air.

Program ekonomi produktif juga dikembangkan Forum Nagari Limau Manis Selatan melalui alokasi Rp104,62 juta. Anggaran tersebut mencakup pengembangan unit usaha “Forum Minum Kopi”, kelanjutan pembangunan gudang sampah, serta pelatihan satpam.

Adapun Forum Nagari Padang Besi mengelola Rp112,22 juta untuk mendukung usaha peternakan ayam petelur, penataan Semarak Pasar Pagi, pengadaan peralatan kongsi kematian RW II, serta pengecatan kantor LPM, Forum Nagari, dan PKK.

Selain pengembangan usaha, sejumlah program BMN diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan membuka peluang ekonomi bagi pemuda.

Di Kelurahan Koto Lua, alokasi Rp87,52 juta digunakan untuk mendukung pelatihan satpam bagi pemuda produktif serta pengadaan perlengkapan drum band MTSS Limau Manis. Program pelatihan satpam juga menjadi salah satu kegiatan Forum Nagari Pampangan Nan XX, yang memperoleh alokasi Rp94,5 juta. Selain pelatihan tersebut, anggaran di Pampangan juga diperuntukkan bagi penyediaan sarana olahraga bola voli untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya kalangan remaja.

Pada bidang infrastruktur, program pemberdayaan diarahkan untuk mendukung perbaikan sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di Kelurahan Baringin, alokasi Rp112,5 juta diperuntukkan bagi pembangunan turap penahan tanah untuk mendukung penataan drainase irigasi dan mengurangi risiko erosi.

Forum Nagari Tarantang juga mengelola alokasi Rp112,5 juta untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur pertanian dan permukiman, meliputi pembangunan bak penampungan, pemasangan pipa irigasi sawah, perbaikan sarana air bersih PAMSIMAS, serta renovasi kantor Forum Nagari.

Sementara itu, di Kelurahan Indarung, alokasi Rp112,5 juta diarahkan untuk pembangunan aula pertemuan warga dan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sepanjang jalur belt conveyor.

Dukungan terhadap infrastruktur dan pendidikan juga dilaksanakan melalui KPS Saiyo Sakato di kawasan Teluk Bayur. Dengan alokasi Rp61,87 juta, program yang dikelola mencakup perbaikan jalan dan riol permukiman serta bantuan paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa dukungan pendanaan melalui Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi dan menjawab kebutuhan wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola program dan menjaga keberlanjutan manfaatnya.

“Keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu mengelola, menjaga keberlanjutan, dan merasakan manfaatnya secara mandiri. Forum Nagari menjadi wadah agar warga sendiri yang menentukan potensi dan solusi atas kebutuhan mereka,” ujar Win.

Ia menambahkan, pelaksanaan program BMN diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kegiatan. Dengan demikian, dukungan perusahaan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Forum Nagari sendiri merupakan wadah yang mempertemukan lembaga sosial ekonomi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukannya diprakarsai PT Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukittinggi pada 31 Januari 2015.

Melalui Forum Nagari, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta mengelola kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini juga berperan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan potensi lokal dalam pelaksanaan Program BMN secara berkelanjutan. (*)

MERANTI, Lintasmedia News– Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar melantik dan mengambil sumpah/janji 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Jumat (30/10/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selatpanjang. Sebanyak 29 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.

Dari jumlah tersebut, lima pejabat menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sementara 12 pejabat lainnya merupakan pejabat administrator atau eselon III dan 12 pejabat merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.

Lima pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mereka yakni Susanti, S.H., M.Si., yang menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya, Sukri, S.E., yang menjabat Kepala Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Kepulauan 

Meranti

Kemudian Muhammad Sakinulwadi, S.Hi., menjabat Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Penelitian 

dan Pengembangan Kabupaten 

Kepulauan Meranti

Berikutnya, R. Yusran, S.Pd., menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kepulauan Meranti

Dan Eko Priyono, SE., M.Si, menjabat sebagi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia meminta para pejabat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab baru yang diemban.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 29 orang pejabat yang telah dilantik hari ini,” ujar Asmar.

Menurut Asmar, jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

Ia meminta para pejabat baru mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada hasil.

“Saya berharap saudara-saudara segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang baru, membangun kerja sama yang baik, serta menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil,” katanya.

Asmar menjelaskan, proses pelantikan telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing pejabat. Penataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pelantikan ini telah melalui pertimbangan yang matang, berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Menurutnya, pengambilan sumpah dan janji jabatan juga menjadi bagian dari penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penataan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong seiring dengan adanya perubahan dan penambahan nomenklatur, penyegaran organisasi perangkat daerah, sekaligus sebagai bagian dari pembinaan aparatur sipil negara (ASN).

“Pengambilan sumpah dan janji pejabat struktural bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan pada perubahan dan penambahan nomenklatur baru, penyegaran terhadap organisasi perangkat daerah, dan merupakan bagian dari pembinaan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkap Asmar.

Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarpejabat maupun antarorganisasi perangkat daerah. Menurutnya, soliditas internal menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif.

Para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Asmar berharap momentum pelantikan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Para pejabat diminta segera bekerja dan menunjukkan perubahan positif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jabatan ini adalah amanah. Karena itu, saya berharap dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin dan dedikasi untuk kepentingan masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Wakil Kapolres Kepulauan Meranti, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Dandim 0303/Bengkalis, Danramil 02 Tebing Tinggi, Dan Pos TNI AL Selatpanjang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, para Staf Ahli Bupati, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan adanya penataan jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap roda pemerintahan semakin efektif, koordinasi antar-OPD semakin kuat, dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pelantikan 29 pejabat ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Kepulauan Meranti memperkuat struktur organisasi dan memastikan setiap perangkat daerah dipimpin serta dijalankan oleh aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.(Nina)

PASAMAN BARAT, LINTASMEDIA NEWS| Komitmen menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan humanis terus diperkuat Kepolisian Resor Pasaman Barat (Polres Pasbar), Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan hak korban, tanggung jawab pihak terkait, serta terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subarata, S.Tr.K., menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, selama periode 1 hingga 29 Oktober 2026 tercatat sebanyak 30 laporan polisi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif di lingkungan Polres Pasbar dan jajaran Polsek. Data tersebut mencerminkan upaya Satreskrim bersama jajaran dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari data tersebut, tujuh perkara tercatat ditangani pada tingkat Polres Pasaman Barat, sementara 22 perkara lainnya disebut berada di tingkat Polsek jajaran. Kasat Reskrim menjelaskan bahwa perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut antara lain pencurian biasa dan penggelapan. Seluruh proses tetap harus memperhatikan persyaratan hukum, kesepakatan sukarela para pihak, serta kepentingan dan pemulihan hak korban.

Sementara itu, berdasarkan rincian jenis perkara yang disampaikan untuk tingkat Polsek jajaran, terdapat delapan perkara penganiayaan, enam perkara pencurian biasa, dan dua perkara pengancaman. Satreskrim Polres Pasbar menempatkan penyelesaian perkara tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mempertimbangkan dampak konflik terhadap korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial. Rincian angka tersebut masih memerlukan pencocokan dengan total 22 perkara yang disebutkan sebelumnya agar data publikasi benar-benar akurat.

Kapolres AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim menegaskan bahwa Restorative Justice bukan sekadar upaya mempercepat penyelesaian administrasi perkara. Lebih dari itu, pendekatan ini mengutamakan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta membangun kesadaran agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari proses hukum, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam penerapannya, Satreskrim Polres Pasbar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ karena harus melalui penilaian terhadap jenis tindak pidana, ketentuan hukum, fakta peristiwa, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan. Prinsip kehati-hatian menjadi penting agar pendekatan keadilan restoratif tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.

Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subarata juga menekankan bahwa proses perdamaian harus berlangsung secara sukarela, tanpa intimidasi, ancaman, ataupun tekanan terhadap korban maupun pihak lainnya. Apabila terdapat kerugian yang harus dipulihkan, bentuk pertanggungjawabannya wajib disesuaikan dengan kesepakatan yang sah serta kondisi perkara. Perlindungan terhadap korban tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penyelesaian.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto juga melalui Satreskrim memastikan bahwa penerapan Restorative Justice bukan berarti mengabaikan hak korban atau memberikan kebebasan kepada pelaku tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, mekanisme tersebut harus mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesionalisme penyidik dalam menilai kelayakan perkara menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain menjalankan penegakan hukum, Polres Pasbar terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengawasan keadilan restoratif. Masyarakat perlu mengetahui bahwa perdamaian tidak otomatis menghentikan seluruh proses hukum, sebab penyelesaian melalui RJ hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Melalui edukasi dan pelayanan yang terbuka, Satreskrim diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu mencegah berkembangnya konflik menjadi persoalan hukum yang lebih luas.

Komitmen Kapolres AKBP Agung Tribawanto bersama Satreskrim Polres Pasaman Barat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dengan mengutamakan profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab, Polres Pasbar diharapkan terus memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT.

TIM RMO

PASAMAN, LINTASMEDIA NEWS| Langkah tegas jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menindak aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Rao, Kabupaten Pasaman, mendapat apresiasi dari masyarakat. Respons cepat kepolisian tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut dua kepentingan mendasar, yakni tegaknya supremasi hukum dan keselamatan lingkungan. Di bawah kepemimpinan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., penanganan PETI menjadi cerminan komitmen kepolisian dalam menghadapi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat serta merusak kekayaan alam Sumatera Barat.

Ketegasan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari patut mendapat apresiasi karena penindakan terhadap PETI bukan sekadar persoalan menangkap pelaku, melainkan menyangkut keberanian negara menghadapi aktivitas ilegal yang dapat melibatkan kepentingan ekonomi berbagai pihak. Kepemimpinan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi harapan besar agar penegakan hukum tidak berhenti pada tindakan sesaat. Pesan yang harus diwujudkan sangat jelas: siapa pun yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa pengecualian, tanpa perlindungan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Gerak cepat Kapolres Pasaman bersama jajaran dalam merespons persoalan PETI di wilayah Rao juga layak memperoleh penghargaan. Kecepatan aparat kewilayahan menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat merupakan bagian penting dari pelayanan kepolisian yang profesional. Sinergi kepemimpinan Kapolda Sumbar dengan jajaran Polres Pasaman diharapkan mampu memperkuat pengawasan lapangan, mempercepat penanganan dugaan tindak pidana, sekaligus memberikan rasa aman kepada warga yang selama ini mengkhawatirkan dampak aktivitas pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.

Namun, pemberantasan PETI tidak boleh berhenti hanya pada pekerja atau operator mesin yang ditemukan di lokasi. Penegakan hukum harus mampu menelusuri seluruh mata rantai kegiatan, termasuk kemungkinan keterlibatan pemodal, pemilik alat berat, penyedia bahan bakar, pengangkut hasil tambang, hingga pihak yang diduga mengendalikan operasional dari belakang layar. Apabila ditemukan bukti keterlibatan, seluruh pihak tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum. Langkah menyeluruh diperlukan agar penindakan tidak sekadar menghentikan aktivitas sementara, sementara jaringan yang membiayai dan memperoleh keuntungan tetap leluasa beroperasi.

Dari sisi hukum, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar terhadap pelaku penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Apabila aktivitas pertambangan juga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, perlu dikaji berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian. Dengan demikian, pemberantasan PETI memiliki landasan hukum yang kuat dan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta akuntabel.

Ancaman kerusakan lingkungan akibat PETI tidak dapat dipandang sebelah mata. Penggalian tanpa pengendalian berpotensi memicu sedimentasi sungai, mempercepat erosi, merusak lahan, dan mengganggu kualitas sumber air masyarakat. Apabila penggunaan bahan berbahaya ditemukan, risiko pencemaran dapat semakin serius. Karena itu, penindakan kepolisian perlu diikuti pemeriksaan dampak lingkungan oleh instansi berwenang, pengawasan terhadap lokasi rawan, serta langkah pencegahan agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi tempat aktivitas pertambangan ilegal. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus ditempatkan di atas kepentingan keuntungan kelompok tertentu.

Apresiasi terhadap Kapolda Sumbar Irjen Pol. Jawari dan Kapolres Pasaman sekaligus membawa harapan agar ketegasan tersebut terus dijaga secara konsisten. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa penindakan PETI dilakukan tanpa tebang pilih, tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum, serta tidak berhenti setelah perhatian publik mereda. Di sisi lain, warga yang memiliki informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal perlu memperoleh ruang pelaporan yang aman dan responsif. Inilah wujud nyata semangat POLRI BERSAMA MASYARAKAT, ketika kepolisian dan rakyat saling mendukung dalam menjaga keamanan, melindungi lingkungan, serta mencegah kejahatan yang merugikan kepentingan bersama.

Penindakan PETI di Rao menjadi momentum penting bagi Polda Sumbar dan Polres Pasaman untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui hasil kerja yang nyata dan berkelanjutan. Ketegasan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., yang didukung respons cepat Kapolres Pasaman beserta jajaran, diharapkan menjadi fondasi pemberantasan pertambangan ilegal secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat. Publik kini menantikan keberlanjutan proses hukum, pengungkapan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab, dan pengawasan agar aktivitas serupa tidak terulang. Hukum harus berdiri tegak, lingkungan wajib diselamatkan, dan kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh praktik ilegal.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT, HADIR MELINDUNGI RAKYAT DAN MENJAGA SUMATERA BARAT.

Katim RMO Group | Wyndoee

PADANG, Lintasmedia News— Sebanyak 35 program pemberdayaan berbasis komunitas di 12 kelurahan dan kawasan Teluk Bayur digulirkan melalui dukungan pendanaan tahap awal senilai Rp1,29 miliar dari PT Semen Padang.

Melalui Forum Nagari dan Kelompok Pengelola Sumber Daya (KPS) Saiyo Sakato, masyarakat berperan dalam merencanakan dan mengelola program berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing. Pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up) ini diterapkan untuk mendukung penguatan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, perbaikan infrastruktur, pendidikan, serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

Pada bidang penguatan ekonomi produktif, sejumlah program diarahkan untuk mengembangkan usaha masyarakat, mulai dari sektor UMKM hingga pertanian, perikanan, dan peternakan.

Di Kelurahan Batu Gadang, alokasi Rp112,1 juta antara lain diperuntukkan bagi penguatan UMKM “Kampung Seribu Keripik”, bantuan operasional MIS Nurul Hidayah, serta pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Sementara itu, Forum Nagari Banda Buek mengelola alokasi Rp111,93 juta untuk mendukung berbagai usaha produktif, seperti pengadaan bibit dan pakan ikan lele serta nila, budi daya ikan hias, penetasan telur ayam kampung, dan penguatan UMKM lokal.

Pengembangan usaha peternakan juga menjadi salah satu pilihan pemberdayaan di sejumlah wilayah. Forum Nagari Koto Lalang memperoleh alokasi Rp84,37 juta untuk mendukung budi daya itik petelur, pembangunan gudang inventaris, fasilitas WC kantor forum, serta kegiatan perlombaan PKK tingkat kota.

Di Lambung Bukit, alokasi Rp104,36 juta diarahkan untuk program pemberdayaan ayam kampung petelur dan pelatihan sertifikasi satuan pengamanan (satpam) bagi pemuda setempat. Sementara itu, Forum Nagari Limau Manis mengelola Rp87,75 juta untuk pengembangan usaha penggemukan sapi kurban, pengadaan perlengkapan kesenian randai, serta pembuatan kincir air.

Program ekonomi produktif juga dikembangkan Forum Nagari Limau Manis Selatan melalui alokasi Rp104,62 juta. Anggaran tersebut mencakup pengembangan unit usaha “Forum Minum Kopi”, kelanjutan pembangunan gudang sampah, serta pelatihan satpam.

Adapun Forum Nagari Padang Besi mengelola Rp112,22 juta untuk mendukung usaha peternakan ayam petelur, penataan Semarak Pasar Pagi, pengadaan peralatan kongsi kematian RW II, serta pengecatan kantor LPM, Forum Nagari, dan PKK.

Selain pengembangan usaha, sejumlah program BMN diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan membuka peluang ekonomi bagi pemuda.

Di Kelurahan Koto Lua, alokasi Rp87,52 juta digunakan untuk mendukung pelatihan satpam bagi pemuda produktif serta pengadaan perlengkapan drum band MTSS Limau Manis. Program pelatihan satpam juga menjadi salah satu kegiatan Forum Nagari Pampangan Nan XX, yang memperoleh alokasi Rp94,5 juta. Selain pelatihan tersebut, anggaran di Pampangan juga diperuntukkan bagi penyediaan sarana olahraga bola voli untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya kalangan remaja.

Pada bidang infrastruktur, program pemberdayaan diarahkan untuk mendukung perbaikan sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di Kelurahan Baringin, alokasi Rp112,5 juta diperuntukkan bagi pembangunan turap penahan tanah untuk mendukung penataan drainase irigasi dan mengurangi risiko erosi.

Forum Nagari Tarantang juga mengelola alokasi Rp112,5 juta untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur pertanian dan permukiman, meliputi pembangunan bak penampungan, pemasangan pipa irigasi sawah, perbaikan sarana air bersih PAMSIMAS, serta renovasi kantor Forum Nagari.

Sementara itu, di Kelurahan Indarung, alokasi Rp112,5 juta diarahkan untuk pembangunan aula pertemuan warga dan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sepanjang jalur belt conveyor.

Dukungan terhadap infrastruktur dan pendidikan juga dilaksanakan melalui KPS Saiyo Sakato di kawasan Teluk Bayur. Dengan alokasi Rp61,87 juta, program yang dikelola mencakup perbaikan jalan dan riol permukiman serta bantuan paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa dukungan pendanaan melalui Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi dan menjawab kebutuhan wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola program dan menjaga keberlanjutan manfaatnya.

“Keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu mengelola, menjaga keberlanjutan, dan merasakan manfaatnya secara mandiri. Forum Nagari menjadi wadah agar warga sendiri yang menentukan potensi dan solusi atas kebutuhan mereka,” ujar Win.

Ia menambahkan, pelaksanaan program BMN diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kegiatan. Dengan demikian, dukungan perusahaan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Forum Nagari sendiri merupakan wadah yang mempertemukan lembaga sosial ekonomi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukannya diprakarsai PT Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukittinggi pada 31 Januari 2015.

Melalui Forum Nagari, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta mengelola kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini juga berperan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan potensi lokal dalam pelaksanaan Program BMN secara berkelanjutan. (*)

Didukung PT Imbang Tata Alam (ITA), kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama delapan hari. Selain menjadi ruang bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi, turnamen ini juga mempertemukan komunitas gasing dan silat pengantin dari berbagai daerah di Riau.

Ketua panitia sekaligus Ketua Komunitas Gasing (Komgas) Teluk Belitung, Andi Saputra menyampaikan apresiasi kepada PT ITA atas dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh hadirin membaca Surah Al-Fatihah untuk mengenang Almarhum H. Yahya, tokoh yang membuka Kampung Hulu Asam.

Nama H. Yahya juga diabadikan sebagai nama gelanggang gasing yang berada di Kampung Hulu Asam. Gelanggang Gasing H. Yahya dibangun dengan dukungan masyarakat setempat melalui semangat gotong royong, sebagai bentuk penghormatan masyarakat yang merupakan keturunan H. Yahya kepada tokoh yang membuka kampung tersebut.

Andi mengatakan, Komgas Teluk Belitung telah mengikuti sejumlah turnamen gasing tingkat nasional, di antaranya di Dumai dan Siak. Dalam tradisi permainan gasing Melayu, terdapat beberapa jenis gasing, seperti gasing lonjong, gasing berembang, dan gasing kreasi yang turut dipertandingkan dalam turnamen tersebut.

Camat Merbau, Hj. Wan Jumiati SE MSi menilai gasing bukan sekadar permainan, melainkan bagian dari identitas masyarakat Melayu. Sementara itu, silat pengantin mengandung nilai adat dan tradisi yang perlu terus dijaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

Selain itu Koordinator CSR EMP, Arip Hidayatullah berharap kegiatan tersebut dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui kolaborasi antara komunitas, pemerintah daerah, dan perusahaan. Menurut dia, keunikan budaya lokal perlu terus diperkenalkan agar mendapat tempat di tingkat nasional.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti, Saipul Bahri turut mengapresiasi panitia dan berharap kegiatan ini menjsdi ajang mempererat silaturahmi antarkomunitas budaya. Mewakili Bupati Kepulauan Meranti ia secara resmi membuka turnamen yang turut dihadiri anggota Koramil Merbau, Kanit Intel Polsek Merbau Padhli, Ketua GenPI Riau Dodi Rasid Amin, Plt. Lurah Teluk Belitung Islawadi Ulung, Ketua KJUMS Samaun, serta Ketua Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung Syufri.

Hadir pula Kabid Kebudayaan Izam, Ketua LAMR Kecamatan Merbau Syafrudin, Ketua Umum OPP Teluk Belitung Yoldi Asadi, dan Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Merbau Ali Indra. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya Melayu di Teluk Belitung.

Di luar pelestarian budaya, penyelenggaraan kegiatan ini dinilai turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan asumsi sedikitnya 10 pedagang berjualan dan masing-masing mencatat omzet rata-rata Rp.250.000 per hari selama delapan hari, potensi perputaran uang dari aktivitas perdagangan diperkirakan mencapai Rp.20 jutaan.

Kebutuhan konsumsi peserta juga berpotensi memberikan dampak bagi usaha masyarakat. Dengan asumsi 320 orang membelanjakan Rp.20.000 untuk setiap kali makan, tiga kali sehari selama lima hari, maka nilai kebutuhan konsumsi diperkirakan mencapai Rp.96 jutaan.(Ali Sanip/Nina Chandra)

muara enim. Lintas Media-

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)  Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026,Plt.Bupati Muara Enim, Ir. Hj.Sumarni, M. Si., melepas lomba gerak jalan indah tingkat SMA/SMK/MA dan Umum yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Muara Enim Pada Sabtu (15/8/2026). 

Proses pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Plt. Bupati yang  turut didampingi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto, S. Pd., serta Plt. Ketua TP. PKK Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani., M.M.

Sebanyak 56 kelompok peserta tercatat antusias mengikuti ajang tahunan ini dengan menyusuri rute yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Masing-masing regu tampil memukau dengan mengenakan kostum unik yang penuh warna-warni khas semangat kemerdekaan, dipadukan dengan variasi gerak jalan indah serta atraksi yel-yel kreatif yang berhasil menghibur puluhan ribu warga masyarakat yang memadati sepanjang lajan Protokol Kecamatan Muara Enim. 

Usai melepas para peserta di titik awal, Plt. Bupati beserta rombongan berpindah menuju panggung kehormatan di persimpangan tugu pahlawan untuk memberikan dukungan serta semangat secara langsung. Dari atas panggung kehormatan, Plt. Bupati memberikan apresiasi dan lambaian tangan hangat kepada seriap regu perserta yang melintas dan menampilkan perfoma terbaik mereka di hadapan para pejabat daerah dan masyarakat. 

Plt. Bupati menyampaikan penyelenggaraan lomba gerak jalan indah ini merupakan bentuk kolaborasi sinergis antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Muara Enim. Beliau menjelaskan kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang perlombaan, melainkan juga wadah positif untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan ditengah-tengah Masyarakat. 

Disamping menyaksikan paragaan gerak jalan Plt. Bupati juga menyerahkan secara sembolis bantuan bendera Merah Putih gratis kepada perwakilan masyarakat yang hadir di lokasi acara. Melalui aksi pembagian bendera tersebut, beliau berharap seluruh warga dapat mengibarkan Sang Saka Merah Putih di depan rumah masing-masing selama bulan kemerdekaan sebagai simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. 

Plt. Bupati menegaskan keinginan agar seluruh rangkaian kemeriahan peringatan HUT Ke-81 RI ini dapat membawa dampak luas yang positif, tidak hanya dalam membakar semangat gotong royong dan jiwa nasionalisme, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Beliau optimistis perputaran ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil,  dan menengah (UMKM) selama momentum perayaan kemerdekaan ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Muara Enim. 

Dilanjut kegiatan Pengukuhan paskibra di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) dan Renungan Suci di Makam pahlawan Muara Enim. (Adv/Noza) 

Pasbar,Lintas Media News Com.

Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kabupaten Pasaman Barat dihadiri: H.Beni Utama Anggota Komisi III DPR-RI ,Ali Muda Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ,Yulianto,Bupati Pasaman Barat,Najjar Lubis,Pridon Siap Maju,Forkopimda,OPD, Ketua KPU,Kamenag para Awak Media,demikian pantauan Media ini usai acara berakhir, Kamis 29/10 di Aula Kantor Bupati Pasbar.

Kegiatan ini tampak berjejer karangan bunga ,Baliho,kibaran bendera dan iklan ucapan selamat dari Instansi Pemerintah ,Polri,TNI ,Forkopimda, OPD, Camat,Wali Nagari Swasta,lembaga kemasyarakatan,kepemudaan dan para undangan lainnya.

Beni Utama dalam sambutannya mengatakan bagaimana sejarah pemekaran Pasaman Barat dari Kabupaten Induk ,karena jauhnya pelayanan masyarakat pada waktu itu yang akhirnya harus direkomendasikan untuk menjadi mekar.

Ia juga menceritakan tentang potensi Kabupaten Pasaman Barat termasuk Perusahaan Kelapa Sawit dan memiliki laut yang begitu luas, panjang ,jelas menjadi lebih maju. pelabuhan Teluk Tapang tersebut masih menjadi pantauannya supaya siap..

Tentu nantinya dengan siapnya pelabuhan tersebut ,Teluk Tapang bisa dimanfaatkan pengiriman CPO Sawit, Mobil-mobilnya tidak lagi melewati jalan Nasional ke Padang ,karena hari ini mulai banyak yang miring tegasnya, begitu juga masalah pembangunan atau bantuan tetap menjadi perhatian untuk Pasaman ,Pasaman Barat dan Sumatera Barat .

Bupati Yulianto dalam sambutannya mengatakan kepada pengurus ,agar berkomitmen membangun Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa sendiri, bersama ke depan ,ke arah yang lebih baik untuk maju pintanya.

Ia pun mengatakan tentang bantuan Pemerintah Pusat terkait pembangunan Sekolah Intekrasi Nasional dan Sekolah Rakyat yang segera akan dibangun.

Widia Navis Ketua PWI Sumatera arat mengatakan keadaan PWI Pasbar selama ini vakum hampir 14 tahun tidak berkibrah ,hanya sementara ,mengucapkan terima kasih ,menceritakan terpilih ya Ketua dan Pengurus baru melalui Konperlub dan merasa Optimis kepengurusan yang dilantik ini akan memberikan kontribusi untuk pembangunan Pasbar terangnya lagi.

SedangkanJunir Ketua dan Altas selaku Panitia Pelaksana mengatakan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah memberikan dukungan sepenuhnya terutama kepada Bupati Pasbar yang telah mendukung kegiatan ini ,sehingga bisa sukses dan lancar dan PWI dengan Motto membangun Sinergi,Mengedepankn Pers ,Berintegritas , dengan menutup Pantun demi kemajuan Pasbar tambahn