Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebanyak 30 peserta Bukittinggi Next Leader Angkatan I tahun 2026 mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pemuda selama empat hari, 14–17 September 2026, di Kampus IPDN Sumatera Barat, Baso. Apel pembukaan Bukittinggi Next Leader (BNL) Tahun 2026 tersebut dipimpin Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Kegiatan yang diikuti jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi, unsur pimpinan IPDN, ASN IPDN, peserta BNL 2026, serta praja muda tersebut berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatra Barat, Senin (14/09). Pelatihan dilaksanakan dengan metode retret untuk memperkuat karakter, wawasan, serta kemampuan kepemimpinan para peserta.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Bukittinggi Next Leader (BNL) 2026 dilaksanakan Pemko Bukittinggi dalam rangka menyiapkan calon pemimpin muda yang berintegritas, berpikir kritis, mampu bekerja sama serta melahirkan inovasi. Ia mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan generasi muda yang mampu memahami persoalan masyarakat, menawarkan gagasan, serta berani mengambil peran. Kepemimpinan tidak harus menunggu seseorang menjadi pejabat, namun kepemimpinan dimulai ketika seseorang berani mengambil tanggung jawab. 

"Program ini kita rancang bukan sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai proses pembelajaran, pembentukan karakter, pengenalan pemerintahan, penguatan kemampuan kepemimpinan, serta ruang bagi pemuda untuk melahirkan gagasan nyata bagi kemajuan Kota Bukittinggi", ujar Ramlan 

Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, Dr. Lalu Satria Utama, menyampaikan, IPDN Kampus Sumatera Barat menyambut baik program Pemerintah Kota Bukittinggi ini sebagai upaya membina generasi muda yang inovatif dan berintegritas. Bukittinggi Next Leader (BNL) Tahun 2026 merupakan wadah pembinaan kader kepemimpinan masa depan yang menjunjung tinggi integritas, disiplin dan jiwa pamong praja. (Sandra)

Pasbar,Lintas Media News Com.

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Paraman Ampalu , nagari Rabi Jonggor Adi Harindra sangat mendukung dan antusias serta siap membantu segala sesuatunya dalam rangka persiapan proses pelaksanaan Sarana Prasarana Utilitas untuk pembangunan PagarTK Paud Muhammadiyah.

Ia lebih jauh mengatakan terkait Pembangunan Pagar ini merupakan hasil dari Pokok pikiran Sulaiman Anggota DPRD Pasbar dari Daerah Pemilihan III khusus untuk Paraman Ampalu kepada Media ini ,Senin. 14/9 saat berada dilapangan.

Dengan adanya bantuan ini selaku Ketua PCM dan masyarakat sangat berterima kasih ,demi keamanan ,kenyamanan Anak-anak kita dan kelancaran proses belajar mengajar di TK yang kita Cintai ini nantinya tegasnya lagi.

Ia pun berharap banyak nantinya setelah ditempati kepada Kepala Sekolah dan para Gurunya dapat menjaga,merawat fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah melalui anggaran Dana APBD dengan baik ,sambil mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga lagi, atas bantuan ini dalam rangka memajukan pendidikan yang lebih baik di Paraman Ampalu Selatan,Nagari Rabi Jonggor ini.

Saat dikonfirmasi Hikman Pelaksana pembangunan melalui CV. Berkah Mear Hanifa mengenai pembangunan TK Paud ini dengan Nilai Kontrak sejumlah 112 juta lebih dengan lama 60 hari kerja terangnya.

LINTASMEDIA NEWS– Pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-42 tingkat Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 3–7 Oktober 2026 mendatang.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Kamis (10/9/2026).

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang juga Ketua Umum LPTQ Kota Padang mengatakan, Rakor digelar untuk memastikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam menyukseskan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang.

“Tujuan utama Rakor ini adalah untuk merampungkan persiapan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan kecamatan dalam menyukseskan MTQ yang akan dilaksanakan ini. Kita ingin seluruh unsur yang terlibat dapat mempersiapkan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya,” ujar Maigus.

Menurutnya, MTQ tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur’an. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana menjaring, membina, serta mengembangkan potensi generasi muda di bidang Al-Qur’an sekaligus menjadi bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an di Kota Padang.

Maigus menambahkan, MTQN ke-42 tingkat Kota Padang juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Program Unggulan Smart Surau, khususnya gerakan 3T, yakni Tahsin, Tafsir, dan Tahfiz Al-Qur’an.

“MTQ tingkat Kota Padang ini dapat menjadi salah satu upaya untuk melihat sejauh mana keberhasilan program unggulan Smart Surau di masjid dan musala yang dilakukan di Kota Padang,” katanya.

Selain itu, pelaksanaan MTQN ke-42 diharapkan mampu melahirkan qari dan qariah serta talenta terbaik yang nantinya dapat mewakili Kota Padang pada MTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat.

“Dengan adanya MTQ tingkat Kota Padang diharapkan dapat mencari talenta yang dapat mewakili Kota Padang pada MTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada 2027 mendatang,” tutur Maigus.

Kabag Kesra Kota Padang Zul Asfi Lubis menyampaikan, MTQN ke-42 tingkat Kota Padang akan dilaksanakan dengan Kecamatan Koto Tangah sebagai tuan rumah. Sementara itu, pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Apeksi, Balai Kota Padang, Aie Pacah.

Zul Asfi meminta para camat dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Padang turut berperan aktif memastikan keterwakilan peserta dari masing-masing kecamatan.

“Peran tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan MTQ dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, para camat dan Kepala KUA se-Kota Padang, serta jajaran terkait lainnya. (***)

LINTASMEDIA NEWS– Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 resmi masuk ke meja DPRD Kota Padang. Pemerintah Kota Padang menyampaikan Ranperda tentang APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026). 

Penyampaian Ranperda APBD 2027 tersebut menjadi tahapan penting sebelum arah kebijakan anggaran Kota Padang untuk tahun mendatang dibahas lebih mendalam antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Sedangkan dari Pemko hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekda, Asisten I, Kepala Inspektorat, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan BUMD, BUMN, perbankan, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta wartawan.

"Agenda ini digelar menindaklanjuti surat Wali Kota Padang Nomor 900.1/641/BPKAD-PDG/2026 tentang penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD Kota Padang kemudian menindaklanjutinya sesuai jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah pada 31 Agustus 2026," kata Muharlion. 

Dalam rapat tersebut, setelah agenda dibuka secara resmi oleh Muharlion, DPRD Kota Padang memberikan kesempatan kepada Wali Kota Padang untuk menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2027. Penyampaian itu menjadi pintu masuk pembahasan anggaran daerah untuk tahun berikutnya.

Belanja Operasi Rp2,64 Triliun 

Dalam RAPBD 2027 yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran, Pemko Padang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,57 triliun, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,45 triliun dan transfer antar daerah Rp116,1 miliar. Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa selain menggenjot PAD, Kota Padang masih sangat bergantung pada dukungan transfer dalam membiayai pembangunan daerah.

Di sisi belanja, angka yang disiapkan mencapai Rp2,81 triliun. Namun, komposisinya menjadi perhatian karena Rp2,64 triliun atau sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasi. Sementara belanja modal hanya Rp168,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp7 miliar. Besarnya dominasi belanja operasi membuat efektivitas penggunaan anggaran dan manfaat langsungnya bagi masyarakat menjadi salah satu hal yang layak dikawal dalam pembahasan DPRD.

RAPBD 2027 juga mencatat defisit Rp90,38 miliar. Pemko Padang merencanakan defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp90,38 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp94,02 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3,63 miliar. Dengan skema tersebut, postur RAPBD 2027 dinyatakan berimbang.

Fadly menyebut penyusunan APBD 2027 mengedepankan prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil (outcome-oriented budgeting). Setiap alokasi anggaran dituntut memiliki tolok ukur dampak yang jelas serta diarahkan untuk memenuhi hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja juga memperhatikan mandatory spending, antara lain untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik.

Arah pembangunan Kota Padang 2027 mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi sebagai Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Fokusnya meliputi peningkatan daya tarik pariwisata, produktivitas industri kreatif, akselerasi Smart City dan Kota Sehat, serta penyelarasan dengan RPJMD 2025–2029. RAPBD tersebut disusun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS 2027 yang telah disepakati bersama pada 31 Agustus 2026.

Setelah disampaikan secara resmi oleh Wali Kota, RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan bersama DPRD Kota Padang sesuai tahapan yang berlaku. Dengan nilai belanja mencapai Rp2,81 triliun, pertaruhannya kini bukan sekadar bagaimana anggaran disahkan, tetapi seberapa jauh uang rakyat tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Kota Padang.

Dikatakan Muharlion, penyampaian Ranperda baru merupakan awal dari proses. Setelah pemerintah daerah menyerahkan rancangan anggaran, DPRD memiliki tahapan lanjutan untuk membahas substansi APBD 2027 sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Artinya, ujarnya lagi, sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ke mana uang daerah akan diarahkan. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi dan berbagai kebutuhan strategis Kota Padang tentu akan menjadi bagian penting yang patut dikawal dalam pembahasan APBD 2027. (***)

Padang, Lintasmedia News — Polresta Padang kembali memperketat pengamanan malam demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Langkah preventif ini diwujudkan melalui intensifikasi patroli rutin yang menyasar berbagai titik rawan di seluruh wilayah hukum Kota Padang. (13.09.26)

Operasi pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Dantimsus sekaligus Kepala Tim 1 Patroli Presisi, Ipda Ryan, bersama kekuatan Pleton 1. Kehadiran aparat di lapangan difokuskan untuk merespons keresahan publik terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong yang kerap mengganggu kenyamanan warga.

Kapolresta Padang, Kombes Pol. Apri Wibowo, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Upaya tersebut dirancang secara konsisten guna memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beristirahat maupun beraktivitas pada malam hari.

Aksi penertiban ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang proaktif memberikan informasi melalui layanan darurat Command Centre 110. Laporan cepat dari warga tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Tim 1 Patroli Presisi untuk bergerak sigap ke lokasi sasaran di berbagai ruas jalan protokol Kota Padang.

Dalam operasi penertiban yang digelar Pleton 1, petugas berhasil mengamankan sebanyak lima unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan tersebut kedapatan menggunakan spesifikasi tidak standar, termasuk knalpot brong yang memekakkan telinga, serta terindikasi kuat akan digunakan untuk aksi balap liar.

Seluruh barang bukti sepeda motor langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polresta Padang untuk menjalani proses pendataan dan penilangan lebih lanjut. Langkah tegas ini diambil agar para pelanggar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.

Ipda Ryan menjelaskan bahwa kegiatan patroli presisi ini akan terus ditingkatkan intensitasnya dari waktu ke waktu. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok remaja atau pengendara yang nekat melakukan aksi balap liar dan merusak ketenangan malam di Kota Padang.

Keberhasilan penertiban ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pemilik kendaraan agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Kesadaran berlalu lintas dinilai menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan sekaligus menjaga ketertiban umum di ruang publik.

Polresta Padang mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi pergaulan dan aktivitas anak remaja mereka, khususnya pada malam hari. Pengawasan keluarga sangat krusial untuk mencegah generasi muda terlibat dalam aksi kenalan jalanan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan keamanan melalui saluran resmi kepolisian yang tersedia. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan warga diyakini mampu menjadikan Kota Padang sebagai kawasan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua.

Pasbar Lintas Media News Com.

Pelantikan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat Masa Bakti 2025-2029 oleh Fadly Amran. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Bupati ,Minggu Sore 12/9, tampak Sukses dan Lancar ,demikian pantauan Media ini di lapangan.

Kegiatan pelantikan ini dihadiri Sindy Monica Salsabila Anggota Komisi I DPR RI , Fadly Amran Wali Kota Padang,Yulianto /M.Ihfan Bupati dan Wakil Bupati Pasbar ,Parulian Wakil Bupati Pasaman ,Anggota DPRD Nasdem Provinsi Sumatera Barat ,Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Pasaman Barat,Forkopimda, Ketua DPD ,para Pengurus ,Simpatisan Partai ,Perwakilan Partai ,tokoh Masyarakat .

Sindy Monica Salsabila mengatakan ucapan terima kasih banyak atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati serta undangan lainnya ,begitu juga atas fasilitas yang diberikan kepada Partai Nasdem.Ia pun meminta kepada DPD Nasdem yang baru dilantik mengingatkan kegiatan ini ,bukan momentum serimonial ,tapi harus ada program-program yang jelas dan baik ,ada perubahan untuk masyarakat Pasbar, bisa melakukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harapnya.

Yulianto selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat mengatakan ucapan terima kasih yang sama ,atas bantuan Anggota DPR RI Sindy terkait bantuan-bantuan yang diberikan berupa peralatan Pertanian mau pun Bedah rumah untuk masyarakat Pasbar ,mengedepankan kerjasama dari seluruh Partai Politik, bisa melanjutkan estafet kepemimpinan bagi Generasi Muda Pasbar ke depan. 

Tak kalah pentingnya Ia sampaikan dengan ucapan Selamat atas Pelantikan Guntara sebagai Ketua DPD Nasdem bersama jajarannya .

Pada tempat yang sama Fadly Amran mengatakan ucapan terima kasih yang sama kepada Bupati dan Wakil Bupati,Forkopimda berserta undangan lainnya .kehadiran Bupati merupakan cerminan yang baik,tanda pentingnya kerjasama,mengakui banyak tantangan yang dihadapi saat ini.

Ia menekankan Restorasi atau perubahan dari Partai Nasdem harus hadir ditengah-tengah masyarakat,perlu Sinergitas,mengingatkan perlunya menyisir yang tertinggal,karena tujuan bisa partai menang ,bisa bersaing dengan baik untuk itu perlu kebaikan ,Partai Nasdem perlu dijaga ,perekrutan para kader harus baik ,apalagi masyarakat itu tahu perubahan ,namun yang terpenting tujuan untuk memakmurkan tegasnya lagi.

Ketua DPD Nasdem Pasbar Guntara menambahkan tentang Amanah yang diberikan akan memegang teguh dan siap mengibarbar Bendera Partai Nasdem keseluruh pelosok Pasbar ,merasa Optimis akan lebih banyak lagi meraih kursi untuk tahun 2029 tidak hanya 4 kursi ,tapi bisa meraih lebih lagi ,bahkan Posisi Eksekutif pun bisa diraih tegasnya.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) memberikan bantuan 50 tong sampah untuk Bukittinggi. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di pelataran pedestrian Jam Gadang, Jumat (11/09).;

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang, Asri Afgani, menyampaikan, bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter tersebut merupakan bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan. Selain bantuan tong sampah di Bukittinggi, Gebu Minang bersama Indo Jalito Peduli juga telah melaksanakan sunatan massal terhadap 1.000 anak di lima kabupaten/kota serta bedah rumah di dua rumah di Pariaman.

Asri Afgani mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar kegiatan sosial, namun ingin memberikan manfaat nyata serta sedikit kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung terwujudnya Jam Gadang yang indah dan sangat bersih. Ke depannya. 

Atas bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi kepada Gebu Minang. Ramlan menyebutkan bantuan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kebersihan sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Bukittinggi menjaga kebersihan kawasan wisata. 

"Bantuan ini nanti akan langsung kita sebarkan di kawasan objek wisata Jam Gadang. Kami juga berharap tong sampah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya

Wali Kota mengatakan, kebersihan merupakan bagian penting dalam menciptakan kota pariwisata yang aman, nyaman dan tertata. Ia juga mengapresiasi kerja pasukan kebersihan yang terus menjaga kebersihan kota. (Sandra)

Sebanyak 25 Mahasiswa Baru PNP Program BANGSA foto bersama usai menerima arahan dari PT Semen Padang di GSG PT Semen Padang, Sabtu (12/9/2026).

PADANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang memberikan beasiswa pendidikan secara menyeluruh kepada 25 anak nagari untuk menempuh Program Diploma III (D3) di Politeknik Negeri Padang (PNP) melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) 2026. Beasiswa tersebut mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang saku bulanan, serta berbagai biaya dan perlengkapan penunjang pendidikan.

Program yang telah memasuki angkatan III ini merupakan upaya PT Semen Padang untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda yang memiliki potensi akademik, tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Hal itu karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masa depan generasi muda.

Para penerima beasiswa merupakan pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di sekitar wilayah operasional PT Semen Padang. Mereka berasal dari seluruh kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, empat kelurahan di Kecamatan Pauh, yaitu Limau Manih, Limau Manih Selatan, Koto Lua, dan Lambung Bukit, serta satu kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung, yaitu Pampangan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan Program BANGSA merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasionalnya. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan PNP sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terkemuka di Sumatera Barat.

“Program BANGSA merupakan bentuk komitmen PT Semen Padang terhadap pendidikan anak nagari yang berada di lingkungan perusahaan. Program ini merupakan hasil kerja sama kami dengan Politeknik Negeri Padang dan program ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Padang di bidang pendidikan,” kata Win, Sabtu (12/9/2026).

Keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui Program BANGSA, PT Semen Padang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak di sekitar perusahaan agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. “Kami berharap mereka dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan memiliki daya saing,” ujarnya.

Win juga mengingatkan para penerima beasiswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, ia berharap semua penerima beasiswa dapat mengikuti seluruh proses perkuliahan secara disiplin, menjaga semangat belajar, serta terus meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik selama menjalani pendidikan di PNP.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menambahkan bahwa pelaksanaan Program BANGSA 2026 memiliki perbedaan dibandingkan dua angkatan sebelumnya, terutama dalam pilihan program studi. Pada angkatan pertama, beasiswa hanya tersedia untuk Program Studi D3 Teknik Mesin. Cakupan tersebut kemudian diperluas pada angkatan kedua dan ketiga. Namun, kuota penerima beasiswa tetap dipertahankan sebanyak 25 mahasiswa.

Selain pembiayaan pendidikan dan perlengkapan perkuliahan, setiap penerima beasiswa juga diberikan uang saku hingga Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta per tahun. Bantuan uang saku itu diberikan dengan ketentuan mahasiswa mampu mempertahankan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00. Jika IPK mahasiswa berada di bawah 3,00, besaran uang saku yang diterima akan disesuaikan menjadi kurang dari Rp1 juta per bulan.

Ketentuan ini, tambah Hernes, bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tetap disiplin dan berupaya mempertahankan prestasi akademiknya. “Uang saku ini diberikan agar mereka terpacu untuk meningkatkan prestasi. Selain itu, para penerima pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu atau rumah tangga miskin yang berada di sekitar lingkungan perusahaan,” kata Hernes.

Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa mengatakan 25 penerima Program BANGSA diterima sebagai mahasiswa baru setelah dinyatakan lulus melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur mandiri. Para penerima Program BANGSA dipilih berdasarkan hasil SNBP dan SNBT. Artinya, mereka telah melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jalur yang diikuti.

Ia mengapresiasi konsistensi PT Semen Padang dalam membantu generasi muda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.

Ihsan juga menilai perluasan pilihan program studi pada angkatan ketiga sebagai perkembangan positif. Kebijakan tersebut memungkinkan penerima beasiswa memilih bidang pendidikan yang paling sesuai dengan minat dan kompetensinya.

Pada angkatan pertama, pilihan program studi hanya Teknik Mesin. Kemudian, pada angkatan kedua diperluas ke Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknologi Informasi. Pada angkatan ketiga, Program BANGSA telah menjangkau berbagai program studi D3 di PNP. (*)

Berikut 25 penerima Program BANGSA 2026:

Abdul Rahman – D3 Teknik Elektro

Haikal Razif – D3 Teknik Listrik

Rizky Pratama Putra – D3 Teknik Mesin

Adrian Syahroni – D3 Teknik Komputer

Revan Fahrezi – D3 Teknik Alat Berat

Arya Brawijaya – D3 Teknik Listrik

Muhammad Ahsan Faisal – D3 Teknik Mesin

Muhammad Fadhilah – D3 Teknik Elektro

Intan Mutia Rifda – D3 Manajemen Informatika

Hudaya Mufida – D3 Akuntansi

Fathir Alzuhri Azhari – D3 Teknik Elektro

Nurul Faszila Henel – D3 Akuntansi

Mutia Delfira – D3 Manajemen Informatika

Rabael Rewindha Farsya – D3 Teknik Sipil

Ayni Firdayani – D3 Administrasi Niaga

Muhammad Thoriq – D3 Teknik Mesin

Adinda Fitria Jhordi – D3 Teknik Listrik

Daffi Juliansyah – D3 Teknik Listrik

Dita Khairany Alfarisy – D3 Teknik Alat Berat

Adisa Afriselfa – D3 Administrasi Niaga

Muhammad Abdi – D3 Teknik Mesin

Fadhil Zaky Putra – D3 Teknik Sipil

Alzevino Maeza – D3 Teknik Mesin

Muthia Afra – D3 Administrasi Niaga

Rafly Hidayatullah – D3 Teknik Komputer

Padang, Lintasmedia News– Kepedulian terhadap kebutuhan pangan masyarakat kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan beras oleh Perum BULOG Wilayah Sumatera Barat. Di Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, sebanyak 629 Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan bantuan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Lurah Koto Baru Nan XX, Minggu (13/9/2026). Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir hadir mendampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, sekaligus memastikan program bantuan pangan pemerintah tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk Kelurahan Koto Baru Nan XX, total beras yang disalurkan mencapai 18,870 ton. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan alokasi tiga bulan sekaligus, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.

Bagi masyarakat penerima, bantuan tersebut bukan sekadar beras yang dibawa pulang, tetapi menjadi salah satu penopang kebutuhan pokok keluarga di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada Perum BULOG dan Alex Indra Lukman yang terus menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat Kota Padang.

“Semoga bantuan yang diterima masyarakat ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kami juga berharap dukungan dan pengawasan dari Perum BULOG bersama DPR RI agar program ini dapat terus berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Maigus.

Menurut Maigus, ketahanan pangan masyarakat tidak hanya dapat dibangun melalui bantuan pemerintah. Masyarakat juga perlu didorong agar mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri.

Karena itu, Pemko Padang terus mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah melalui program urban farming.

Masyarakat dapat menanam berbagai kebutuhan pangan sederhana, seperti cabai, sayuran, maupun tanaman pangan lainnya. Pemko Padang juga telah menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam penyediaan bantuan bibit.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah untuk menanam kebutuhan pangan, seperti cabai, sayuran, dan tanaman pangan lainnya. Dengan begitu, sebagian kebutuhan pangan rumah tangga dapat dipenuhi secara mandiri,” katanya.

DPR RI Kawal Penyaluran di Lapangan

Sementara itu, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kehadirannya bersama Maigus Nasir merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar bantuan pangan tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.

“Kita terus melakukan pengawasan agar bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Alex.

Ia juga mendorong agar penyaluran bantuan untuk periode berikutnya dapat dilakukan lebih cepat.

“Kita juga mendorong Perum BULOG agar alokasi bantuan untuk Oktober, November, dan Desember dapat dipercepat penyalurannya,” ujarnya.

Dukungan terhadap percepatan penyaluran tersebut dinilai penting untuk memastikan kesinambungan bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

74.716 PBP di Kota Padang

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sumatera Barat R. Darma Wijaya menjelaskan, bantuan pangan yang disalurkan merupakan bagian dari program pemerintah yang dilaksanakan melalui BULOG.

Khusus untuk Kota Padang, program tersebut mencakup 74.716 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan pagu beras mencapai 2.241,480 ton.

Darma Wijaya berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima.

“Bantuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah bersama DPR sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden. Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu dan meringankan beban masyarakat serta memudahkan urusan perekonomian Bapak dan Ibu semua,” tuturnya.

Penyaluran bantuan pangan di Koto Baru Nan XX pun menjadi gambaran bagaimana program pemerintah, pengawasan legislatif, dan pelaksanaan di lapangan dipertemukan untuk menjangkau masyarakat.

Di sisi lain, ajakan Maigus Nasir untuk mengembangkan urban farming menjadi pelengkap dari upaya menjaga ketahanan pangan. Bantuan beras memenuhi kebutuhan saat ini, sementara pemanfaatan lahan rumah diharapkan menjadi langkah masyarakat untuk membangun kemandirian pangan secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani, Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(***)

PADANG, Lintasmedia News-- Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat atau  DKP PWI Sumbar mendorong penguatan pembinaan wartawan. Utamanya, guna sosialisasi etika jurnalistik, serta pembenahan sistem pengaduan dan kearsipan organisasi. Langkah tersebut dinilai penting seiring bertambahnya jumlah anggota PWI Sumbar.

Hal itu mengemuka dalam rapat DKP PWI Sumbar yang digelar di ruang DKP PWI Sumbar, Jumat (11/9/2026). Rapat dihadiri Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi, Sekretaris Emil Mahmudsyah serta anggota masing-masing, Rusdi Bais dan Zamri Yahya.

Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi menegaskan, keberadaan DKP tidak semata-mata berorientasi pada penindakan atau pemberian sanksi terhadap wartawan. Menurutnya, fungsi edukasi dan pembinaan harus menjadi perhatian utama.

“Kita seharusnya mengedukasi wartawan, bukan bersifat menghukum,” ujar Zul dalam rapat tersebut.

Ia menilai, pembinaan perlu dilakukan secara sistematis bersama pengurus harian PWI Sumbar. Dengan langkah tersebut, diharapkan persoalan pelanggaran etika dapat diminimalkan sehingga DKP tidak dibanjiri laporan yang sebenarnya bisa dicegah melalui edukasi sejak awal.

Zul juga mengusulkan adanya format standar pengaduan yang masuk ke DKP PWI Sumbar. Pengaduan, kata dia, dapat dibuat dalam format tertentu, termasuk file PDF, dengan ketentuan batas maksimal isi serta kewajiban melampirkan bukti atau dokumen pendukung.

Selain format pengaduan, Zul menilai perlu dibuat standar format keputusan DKP. Hal ini termasuk mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis. Ia menegaskan, proses tersebut harus berjalan objektif dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh anggota majelis untuk menyampaikan pandangan.

“Saya sebagai ketua majelis tidak mau berada di depan dalam pengambilan keputusan. Saya lebih mendahulukan anggota majelis,” katanya.

Pembenahan kearsipan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat. Zul menyebut penataan dokumen, termasuk sistem penomoran surat, perlu diperbaiki agar tidak terjadi penomoran berulang. Menurutnya, DKP dapat memberikan contoh langsung mengenai tata kelola arsip yang baik.

Anggota DKP PWI Sumbar Rusdi Bais menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Ia menilai DKP harus memiliki sistem pengarsipan yang jelas dan tertata. Selain itu, sosialisasi juga perlu digencarkan mengingat jumlah anggota PWI Sumbar terus bertambah dengan latar belakang dan karakter yang beragam.

Pandangan serupa disampaikan anggota DKP PWI Sumbar Zamri Yahya. Ia menilai kearsipan sangat penting karena setiap keputusan yang diambil DKP berpotensi menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi kepengurusan DKP pada masa mendatang.

Sekretaris DKP PWI Sumbar Emil Mahmudsyah juga meminta dukungan seluruh anggota dalam pembenahan kearsipan. Ia mengakui selama ini lebih banyak berkutat pada bidang Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) dan Seksi Pendidikan. Karenanya, tertib administrasi dan kesekretariatan serta arsip butuh dukungan bersama lingkup jajaran DKP.

Pada kesempatan sama, ia mengusulkan pembentukan Divisi Sosialisasi yang memiliki program kerja konkret untuk memberikan pemahaman kepada anggota PWI mengenai etika dan aturan profesi wartawan. "Langkah sosialisasi lewat periodik yang ditangani Divisi terkait merupakan tahapan penting sebelum dilakukan Divisi penindakan, " tandas Emil. 

Menanggapi usulan tersebut, Zul Effendi kembali menekankan pentingnya kearsipan, termasuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi ketika dilakukan konvensi atau evaluasi organisasi. Ia juga membuka gagasan program dialog bulanan yang melibatkan seluruh pengurus PWI untuk memperkuat pemahaman anggota.

Menurut Zul, anggota PWI tidak cukup hanya mengetahui aturan, tetapi juga harus memahami dan menghayati etika profesi sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI, Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sosialisasi, lanjutnya, juga perlu diperluas kepada pihak eksternal. DKP PWI Sumbar dapat melibatkan humas instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. Bahkan, kerja sama dengan Dewan Pers dapat dilakukan dengan PWI sebagai penyelenggara dan pihak terkait sebagai narasumber.

“Kami ingin anggota PWI harus tahu, lantas mengerti dan paham soal etika sebagai wartawan,” tegas Zul.

Terkait pembiayaan DKP, Zul menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Ketua PWI Sumbar Widya Navies. Ia menilai mekanisme pendanaan DKP harus jelas dan transparan agar pelaksanaan program, termasuk pembinaan, sosialisasi, pengaduan, dan kearsipan, dapat berjalan secara optimal.

Rapat tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya memperkuat DKP PWI Sumbar sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian pengaduan dan penegakan etika. Sejurus itu juga aktif melakukan edukasi, pembinaan, serta membangun tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. (*rel*)