Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang,Lintas Media News
 Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang melaksanakan Kegiatan Audiensi dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera di Kantor BBPPKS Padang yang berlokasi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (06/04/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers dan lembaga pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas program kesejahteraan sosial.

Rombongan PJKIP Kota Padang disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Padang, Wildan Humaedi, yang dalam kesempatan tersebut memaparkan profil kelembagaan serta peran strategis BBPPKS dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. 

Ia menjelaskan bahwa BBPPKS berperan sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, serta turut mendukung pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial melalui penguatan kompetensi dan penyusunan program yang relevan.
Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah rencana kegiatan organisasi, di antaranya permohonan kepada Kepala BBPPKS Padang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Kepala BBPPKS Padang". Podcast ini dirancang sebagai sarana komunikasi publik yang edukatif dan informatif terkait keterbukaan informasi serta program kesejahteraan sosial.

Selain itu Arif juga meminta saran dan masukan terkait rencana kegiatan Studi Tiru PJKIP Padang ke Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Kota Padang dalam menyukseskan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Dipilihnya Banyuwangi untuk daerah tujuan Studi Tiru karena daerah tersebut menjadi daerah  percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk tingkat nasional.

Arif menambahkan, "Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu PJKIP Padang sudah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar Bapak Evi Yandri Rajo Budiman dan menyampaikan permohonan untuk difasilitasi melaksanakan Kegiatan Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut melalui Program Pokir beliau". Arif menjelaskan, selain kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, PJKIP Padang juga sudah menyurati Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kota Padang yang lainnya untuk maksud yang sama, sehingga bisa mengajak lebih banyak aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik dan aktifis sosial seperti Pendamping Program PKH, PSM, TKSK, Karang Taruna dan Tagana di Kota Padang untuk membersamai Program Studi Tiru ke Banyuwangi.

"Target Program Studi Tiru ke Banyuwangi tersebut adalah membantu Pemko Padang mensukseskan Program Digitalisasi Bansos dimana Kota Padang adalah daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai percontohan pelaksanaan Program Digitalisasi Bansos untuk Provinsi Sumatera Barat", pungkas Arif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPPKS Padang memberikan sejumlah masukan strategis terkait fokus pembahasan Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). 

Kepala BBPPKS Padang Wildan Humaedi memberikan dukungan terhadap rencana PJKIP Kota Padang yang akan melaksanakan Studi Tiru ke Kabupaten Banyuwangi. 

Wildan merekomendasikan agar pembahasan yang lebih mendalam mengenai Program Digitalisasi Bansos dilakukan langsung dengan Direktorat Jaminan Sosial di Jakarta, mengingat direktorat tersebut memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan dan pengelolaan sistem jaminan sosial secara nasional.

Dalam kesempatan itu, Wildan Humaedi juga menambahkan bahwa saat ini BBPPKS Padang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. 

Digitalisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung transparansi dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran utama BBPPKS Padang adalah sebagai pelaksana pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial, termasuk bagi ASN dan non-ASN, serta mendukung pengembangan berbagai program kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pemerintah.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antara PJKIP Kota Padang dan BBPPKS Padang dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi terkait program-program sosial kepada masyarakat. Sinergi yang terbangun juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem pelayanan sosial yang lebih transparan, modern, dan berbasis digital di Kota Padang.(*)


 

Padang, Lintasmedianews.com

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMAN 5 (Ikasmanli) Padang, berbagai komentar dari segenap alumni terus berdatangan.

Kali ini, giliran Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye yang juga alumni angkatan 1989 yang memberikan masukan demi kebaikan organisasi Ikasmanli Padang ke depan. "Kalau menurut saya, ketua Ikasmanli itu harus berdomisili di Padang, minimal di Sumatera Barat," ungkapnya ketika dihubungi Minggu (5/4/2026).

Alasannya, kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang itu supaya segala aktifitas kegiatan organisasi bisa dipimpin langsung oleh ketua. Kemudian, menyangkut masalah administrasi juga jadi mudah.

"Kalau ketuanya tidak berdomisili di Padang kan jadi repot? Sementara kita sama-sama tahu jika suatu organisasi ketuanya selalu tidak hadir saat rapat dan kegiatan lainnya maka semangat anggotanya pasti akan turun. Nah, kita tidak ingin itu terjadi di Ikasmanli," saran Ketua Alumni SMPN 18 Padang itu mengingatkan.

Sebagai alumni SMAN 5 Padang, Aye sapaan akrab putra Cubadak Aie Kelurahan Lubuk Lintah tersebut mengaku siap mensupport kegiatan Ikasmanli kapan saja. "Kalau untuk maju jadi calon ketua Ikasmanli tak usahlah, masih banyak yang lain. Tapi kalau untuk mensupport kegiatan, Insya Allah saya siap," ucapnya mantap.

Terkait pelaksanaan Mubes Ikasmanli yang sudah di depan mata, Aye berpendapat sebaiknya tongkat kepemimpinan periode mendatang diberikan kepada yang muda-muda. "Saya setuju dengan saran pendapat uda Iswandi Muchtar yang mengusulkan agar yang muda-muda lagi memimpin Ikasmanli. Yang tua-tua istirahat saja lagi karena masanya sudah lewat," tuturnya.

Meski tidak mau menyebutkan sosok anak muda yang dinilai layak memimpin Ikasmanli periode 2026-2030, namun Ketua Askot PSSI Kota Padang tersebut tetap memberikan beberapa kriteria yang mesti dimiliki sosok ketua Ikasmanli ke depan.

Diantaranya, wajib berdomisili di Padang (Sumbar), memiliki kemauan mengurus organisasi dan punya kepedulian, mampu merangkul semua pihak (punya jaringan) serta memiliki program kerja yang bermanfaat untuk kesejahteraan anggota. "Saya lihat, dari sejumlah kandidat yang muncul saat ini semuanya punya potensi untuk itu. Mudah-mudahan ke depan Ikasmanli bisa lebih baik lagi," tukasnya mengakhiri. 

Laporan: Noa

Editor: Zamri Yahya, SH. I, WU


PALEMBAYAN,Lintas Media News
Menyikapi tren peningkatan angka kriminalitas serta maraknya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat, Ikatan Keluarga Salareh Aia Nusantara (IKSA Nusantara) mengambil langkah tegas. Organisasi perantau ini menginisiasi Musyawarah Lintas Sektoral yang dipusatkan di Kantor Wali Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, pada Sabtu (4/4/2026).

Pertemuan besar ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., beserta tokoh-tokoh penting daerah, di antaranya Camat Palembayan Endrisasman, S.E., Wakapolsek Iptu Dedi Efendi, serta perwakilan Danramil/Babinsa. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Agam, Jondra Marjaya (Partai Demokrat) dan Zulpardi, S.Ag. (Partai PAN).

Musyawarah ini menunjukkan soliditas yang kuat dengan kehadiran seluruh Wali Nagari dari empat nagari hasil pemekaran, para Wali Jorong, Ketua Pemuda, unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, hingga perwakilan perantau.

*Lima Kesepakatan Strategis*
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun tegas tersebut, para peserta musyawarah menyepakati lima poin utama sebagai garda pertahanan nagari:
-Komitmen Bersama: Seluruh elemen masyarakat berjanji untuk memberantas peredaran narkoba dan praktik judi online di wilayah Salareh Aia Raya tanpa pandang bulu.
-Payung Hukum: Pihak Nagari segera menyiapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Ketertiban dan Keamanan Umum sebagai landasan legalitas tindakan di lapangan.
-Revitalisasi Kearifan Lokal: Mengaktifkan kembali peran Parik Paga Nagari dan Dubalang di setiap kaum. Personel ini sekaligus akan mengemban tugas sebagai Duta Anti Narkoba.
-Patroli Gabungan: Pembentukan tim khusus patroli yang melibatkan sinergi dari Polsek, perangkat Nagari, Ninik Mamak, unsur pemuda, dan tokoh masyarakat.
-Pemberdayaan Pemuda: Mengalihkan energi negatif dengan mengaktifkan kembali kegiatan kepemudaan yang positif, baik di bidang olahraga maupun keagamaan.

*Membentengi Generasi Muda*
Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., yang juga merupakan tokoh masyarakat Palembayan, menegaskan bahwa musyawarah ini adalah solusi konkret untuk memutus rantai penyakit masyarakat.

"Dengan diadakannya musyawarah ini, tentunya kita berharap mampu membentengi generasi muda di Salareh Aia Raya khususnya, dan Kecamatan Palembayan umumnya, dari pengaruh negatif narkoba, judi online, dan penyakit masyarakat lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Pak Anto tersebut.

Langkah ini diharapkan menjadi pilot project bagi wilayah lain di Kabupaten Agam dalam mengintegrasikan peran perantau dan masyarakat lokal guna menciptakan lingkungan nagari yang aman, tertib, dan religius._(*)_

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Komitmen dan kontribusi nyata dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 lalu mengantarkan PT Semen Padang meraih penghargaan Medal of Honor (Bakti untuk Negeri) dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara pengukuhan pengurus JPS periode 2026–2028 yang digelar di Padang, Kamis (2/4/2026). Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Prosesi penyerahan penghargaan itu turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, serta Tenaga Ahli Kepala Badan Pengatur BUMN Bidang Komunikasi Publik, Khairul Jasmi, yang menambah khidmat suasana acara.

Tidak hanya PT Semen Padang, sejumlah institusi strategis dan tokoh masyarakat juga menerima penghargaan serupa dari JPS. Di antaranya PT Hutama Karya, Bank Nagari, PT Nindya Karya, Kodam XX Tuanku Imam Bonjol, dan Polda Sumbar.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar, seperti Doni Oskaria, Andre Rosiade, Zigo Rolanda, Sonny Affandi, Rahmad Saleh, serta Harneli Bahar.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi kepada JPS yang telah menginisiasi penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepedulian dan aksi nyata berbagai pihak di tengah situasi bencana. Ia menyebut, musibah yang melanda Sumbar kala itu memang membawa dampak besar. “Kata banyak orang, bencana tersebut membuat semuanya tertimbun, kecuali yang tetap tumbuh dan kokoh adalah solidaritas,” katanya.

Menurutnya, pemberian penghargaan tidak dilakukan secara sembarangan. JPS terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dengan mengumpulkan sejumlah nama, baik dari kalangan lembaga maupun individu. Proses seleksi dilakukan melalui berbagai metode, termasuk menguji konsistensi kepedulian serta bagaimana aksi nyata yang dilakukan saat bencana terjadi.

Dari hasil seleksi tersebut, terkumpul 24 kandidat yang kemudian mengerucut menjadi 12 penerima penghargaan yang terdiri dari enam lembaga dan enam tokoh.

Terpilihnya PT Semen Padang, kata dia, bukan tanpa alasan. Perusahaan semen kebanggaan masyarakat Sumbar ini dinilai menunjukkan respons cepat dan kontribusi signifikan sejak awal terjadinya bencana.

“Bagi masyarakat Sumbar, kepedulian Semen Padang bukan hanya saat bencana saja, itu sudah menjadi hal yang diketahui luas. Saat bencana kemarin, Semen Padang langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat pada hari pertama, kemudian juga membuka dapur umum, serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membantu pemulihan di daerah terdampak,” jelasnya.

Ia menegaskan, peran aktif PT Semen Padang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian JPS. Bahkan, menurutnya, tanpa keterlibatan perusahaan tersebut, proses pemulihan pascabencana berpotensi berjalan lebih lambat. “Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus menumbuhkan kepedulian dan memperkuat solidaritas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan Medal of Honor (Bakti untuk Negeri) yang diberikan. Ia pun menegaskan bahwa perusahaan selalu berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan oleh PT Semen Padang selama masa tanggap darurat hingga pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Sumbar, mulai dari penyaluran bantuan logistik, dukungan material, hingga bantuan nonmaterial bagi masyarakat terdampak, termasuk mengirimkan tim medis.



“Sebagai perusahaan semen kebanggaan masyarakat Sumbar, Semen Padang berkomitmen untuk memberikan bantuan secara maksimal. Alhamdulillah, kontribusi yang diberikan perusahaan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Win usai acara penyerahan penghargaan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak berhenti pada masa tanggap darurat saja. Sebagai bagian dari SIG, PT Semen Padang menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Win menyebutkan, perusahaan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat diandalkan dalam mendukung pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan produk inovatif Sepablock, yang dinilai efektif untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

“Insya Allah, kami siap 100 persen untuk mendukung program pemerintah. Kami berharap kemampuan yang dimiliki Semen Padang dapat menjadi solusi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, tidak hanya di Sumbar, tetapi juga untuk seluruh daerah yang terdampak,” tuturnya.

 


Lintasmedianews.com

Kondisi Jembatan Kalawi di Jalan Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang yang kondisinya memprihatinkan. Hampir seluruh lantai jembatan yang terbuat dari plat besi sudah banyak yang terlepas, sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas.

Jembatan yang berada di RW 7 Kelurahan Limau Manis ini merupakan akses vital bagi masyarakat. Selain sebagai jalur alternatif menuju Kampus Universitas Andalas (Unand) dan pusat kota, jembatan juga digunakan untuk distribusi hasil pertanian, akses ke rumah sakit, serta jalur penghubung antara Kenagarian Pauh dengan Limau Manis.

Anggota DPRD Kota Padang Rafdi,ST.,menyampaikan beberapa waktu lalu, kami bersama PUPR Kota Padang, berkoordinasi terkait kendala lapangan untuk design rencana peningkatan pembangunan kembali jembatan Kalawi Limau Manis 

Kami secara pribadi sangat berterima kasih kepada Pak Zigo Rolanda anggota DPR RI yang sudah memperjuangkan jembatan ini. Terima kasih juga supportnya Pak Iqra Chissa Wakil Ketua DPRD Sumbar dan Uda Helmi Musim anggota DPRD Kota Padang dari Partai Golkar. Kami sudah melakukan pertemuan bersama pada tanggal 3 Maret 2026 kemarin.

"Sekali lagi, kita berterima kasih kepada Bapak Zigo Rolando yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan Kalawi Kurahan Limau Manis Kecamatan Pauh. Saat ini sedang dalam tahap design.InsyaAllah kita akan segera berkoordinasi dengan BPJN, "ungkap Rafdi Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang, anggota dewan dari dari pemilihan (Dapil) III Pauh Lubuk Kilangan ini, Sabtu (4/4/2026) saat  dihubungi media ini melalui via WhatsApp.

"Pada tahap ini, tentu design harus tepat agar secara konstruksi bisa tepat dan masyarakat bisa menerima terkait pemanfaatan lahan.Kami membantu mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder.Termasuk dengan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional).Sesuai kordinasi dengan Pak Zigo, Pak Iqra dan Pak Helmi Musim," ujarnya.

Sebelumnya tanggal 9 Oktober 2025, Pak Zigo dan pak wali sudah melaunching rencana pembangunan jembatan Kalawi ini.Jembatan ini menghubungkan masyarakat Limau Manis dengan kampus Unand Limau Manis."Kita berharap bisa terealisasi karena akan meluaskan akses masyarakat dengan pusat- pusat ekonomi,"pungkasnya. 

Sebelumnya, baru - baru ini Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, meninjau langsung kondisi jembatan tersebut. Ia menegaskan, pembangunan ulang jembatan sangat mendesak mengingat fungsinya yang strategis bagi warga sekitar.

“Untuk merevitalisasi jembatan ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Melihat keterbatasan APBD provinsi dan kota, jumlah itu memang cukup besar. Karena itu, kami akan mengupayakan agar pembangunan jembatan ini bisa dibiayai melalui APBN. Kita berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada 2026 atau 2027, " pungkasnya. (bim).

Agam,Lintas Media News
Gabungan Tim Intel Korem 032/Wbr, Kodim 0304/Agam dan Sat Narkoba Polresta Bukittinggi berhasil menggagalkan peredaran Narkotika jenis Sabu-Sabu, Ektasi, Ganja serta barang bukti lainnya berikut menangkap 2 orang pengedar ditempat berbeda pada 4/4/2026.

Pelaku berinisial DK  seorang Pedagang dengan alamat Sawah Paduan Kelurahan Pekan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan SY seorang Wiraswasta asal Jorong Kampeh, Nagari Simarosok Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. 

Penangkapan saudara DK dilakukan di Pasar Baso, kemudian dilakukan pengembangan dengan ditangkapnya saudara SY di Jorong Kampeh Nagari Simarosok Kecamatan Baso Kabupatan Agam.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain barang bukti DK 8 paket Sabu-Sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 5 paket Sabu-Sabu dalam bungkusan makanan ringan Go Potato hijau, 7 paket Sabu-Sabu dalam plastik bening, 1 paket Sabu-Sabu dalam bungkusan makanan ringan Saltchess, 21 paket Sabu-Sabu terbungkus plastik makanan ringan Gerry Salut Biru, 4 paket Sabu-Sabu yang terletak di lantai kamar, 1 kantong plastik pipet potongan diduga alat untuk hisap Sabu-Sabu, 63 diduga paket Sabu-Sabu di dalam pipet siap edar, 5 paket diduga paket Sabu-Sabu di dalam bungkus plastik makanan ringan Oreo, 47 butir diduga pil Ekstasi warna coklat dalam plastik bening, 91 butir diduga pil Ekstasi merek Granat terbungkus dalam plastik bening, 46 Butir di duga pil Ekstasi merek Heneken terbungkus dalam plastik bening, 1 buah piret kaca dan alat bong, 1 toples ganja kering, 1 bungkus plastik terbungkus diduga sabu, 4 paket diduga Sabu-Sabu terbungkus (3 klip dan 1 klip), 1 bungkusan berisi 3 kantong diduga Sabu-Sabu, 1 botol berisi Ganja kering, 4 paket terbungkus plastik permen Kopiko diduga Sabu-Sabu, 4 paket diduga Sabu-Sabu terbungkus plastik dalam lemari, 12 paket diduga Ganja terbungkus plastik warna coklat, 1 gelas diduga Ganja diatas lemari, 1 alat pres plastik, Uang sebesar Rp. 1.400.000,-, 1 tumpuk plastik bening dalam lemari, 1 Buah dompet berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,1 buah HP Samsung A16 warna biru, 1 buah HP Iphone 16 warna biru, 1 buah ATM BRI dan buku rekening BRI dan 2 buah timbangan digital.

Barang bukti SY antaralain 1 paket Ganja seberat 11 gram, uang Rp. 400.000, 2 buah Handphone merk Redmi warna hitam dan merk Vivo warna putih, Plastik klip satu kotak, 2 buah timbangan digital dan 1 buah kaca pirex.

Barang bukti yang diamankan dari saudara DK dengan jumlah total keseluruhan adalah Sabu-Sabu seberat 927,27 gram (1 Kg kurang),  184 butir pil Ekstasi, Ganja 1,939 Kg dan Sabu-Sabu diduga palsu 1,180 Kg. 

DK mengaku menjual Narkoba di wilayah Agam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan berperan sebagai pengedar di wilayah tersebut. Sedangkan Saudara SY mengaku barang bukti tersebut memang miliknya dan untuk dipakai pribadi.

Dantim Intel Korem 032/Wbr Mayor Cba Mavio menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Namun, setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI akan diselidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Di tempat terpisah Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si, menegaskan komitmen TNI dalam pemberantasan narkoba. "TNI tidak akan memberikan toleransi terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kejahatan ini. Jika terbukti, tindakan tegas sesuai prosedur hukum akan diambil." tegasnya

TNI terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Korem 032/Wbr serta memerangi peredaran Narkoba untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari bahaya Narkotika.(rls)





PADANG,Lintas Media News
Direktur Operasi II  PT Hutama Karya Persero Mardiansyah tercatat sebagai pendaftar pertama Bakal calon (Bacalon) Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta periode 2026–2030, dari  4 kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran, Sabtu (4/4/2026) di Sekretariat Panitia di Wisma Indah I Padang. 

Musyawarah Besar (Mubes) sendiri rencananya akan digelar pada 10–12 April 2026 mendatang di Kampus I UBH, Padang akan memperebutkan 35 suara pemilih dari berbagai Komisariat. 

Mardiansyah yang didampingi timnya Sonny Affandi dan Rio Agusti Firnando dan lainnya menyerahkan berkas dan formulir pendaftaran kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TOP) Victor Siagian didampingi Ketua OC,  Adrian Luthan.

Kepada media Usai mendaftar Mardiansyah mengatakan motivasinya maju sebagai calon ketua umum untuk memajukan organisasi alumni universitas Bung Hatta Sekaligus membuka jalan bagi alumni-alumni UBH khususnya dalam meningkatkan daya saing dari alumni itu sendiri yang diharapkan nanti berdampak pada peringkat dan prestasi dari kampus UBY sendiri. 

"Saya lihat sejauh ini banyak alumni UBH yang berprestasi di luaran sana tapi sayangnya belum terkonsolidasi dan terkumpulkan sehingga dampaknya terhadap Kampus belum signifikan," jelasnyanya. 

Karena itu jika dipercaya menjadi Ketua Umum Alumni UBH Mardiansyah yang akrab disapa Dian bertekad akan mengumpulkan potensi-potensi alumni sehingga bisa solid agar  bisa berdampak nyata pada peningkatan akreditasi kampus," ungkap Dian yang mengaku sudah mempersiapkan Tim untuk melakukan konsolidasi pada alumni khusus para pemilik suara untuk bisa memenangkan alek. Mubes 2026 ini. 

Mardiansyah alumni fakultas teknik UBH Lulusan 2002 dinilai  memiliki segudang pengalaman dibidang Infrastruktur. Sebelumnya menjabat sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (Persero). 

Ketua TPP Victor Siagian menegaskan bahwa setelah penyerahan berkas pendaftaran selanjutnya TPP 

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Mubes Alumni UBH, Victor Siagian, mengatakan pendaftaran akan berakhir hari ini pukul 17.00 WIB. Selanjutnya pada 6-7 April dilakukan verifikasi berkas dan 8 April TPP dan OC akan mengumumkan Calon yang lolos verifikasi. 

Ia menegaskan seluruh proses pencalonan dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan sesuai aturan yang telah ditetapkan panitia. Setiap bakal calon, kata dia, wajib memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebelum ditetapkan sebagai calon resmi.

Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi antara lain mendapatkan dukungan minimal dari tujuh pemilik suara sah, memiliki pengalaman organisasi, serta tidak berstatus sebagai dosen di UBH.

Ketua Pelaksana Mubes, Henddy Adrian Luthan, menyebut aturan pencalonan dirancang untuk memastikan kualitas kepemimpinan organisasi alumni ke depan

“Persyaratan ini penting agar kandidat memiliki legitimasi kuat dan kapasitas dalam memimpin organisasi secara profesional,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen panitia untuk menjaga netralitas selama seluruh tahapan berlangsung.

Mubes Alumni UBH akan diikuti sekitar 37 pemilik h4ak suara yang berasal dari unsur Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta komisariat fakultas.

Secara keseluruhan, jumlah alumni UBH diperkirakan mencapai sekitar 70.000 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Terakhir Dian berharap Mubes Alumni &BH 2026 ini berlangsung sukses dan lancar sehingga mendapatkan alumni-alumni terbaik serta berkomitmen kuat memajukan kampus UBH ke depan. (*)



JAKARTA,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.

Ia menegaskan, penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.

DPRD turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.

Selain itu, tekanan fiskal daerah juga meningkat akibat kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.

Meski demikian, DPRD mencatat adanya capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.

Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.

Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.(*/st)

 

Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (1/4) 2026. di ruang sidang utama DPRD. setempat.

Ketua DPRD Anton Yondra pimpin sidang paripurna didampingi Wakil DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta dihadiri Bupati Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly dan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari . Serta ikut Media ini.

Jawaban dan tanggapan Bupati terhadap pandangan delapan Fraksi terhadap Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam 44 halaman yang disampaikan Bupati Eka Putra dan Wabup Ahmad Fadly.

Bupati Eka Putra menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar.

“Kami menyampaikan Ucapan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan juga kami seluruh fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tanggapan, apresiasi dan saran terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah dua hari kemaren,” ujarnya.

Eka Putra menambahkan sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tanggapan, apresiasi dan saran sangat penting artinya sehingga produk hukum yang akan dilahirkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya Bupati Eka Putra menyampaikan jawaban sesuai urutan penyampainan pandangan 8 Fraksi Senin kemaren, dan bergantian dengan Wabup Ahmad Fadly.   ( ERM  )



Padang,Lintas Media News
Audiensi dengan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang berkomitmen untuk mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang.

Sekretaris PJKIP Kota Padang Arif Budiman Effendi selaku pimpinan rombongan menyampaikan,PJKIP Kota Padang hadir sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya di Kota Padang. 

Menurut Arif,transparansi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

“Kami mengajak anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan Kota Padang, untuk lebih aktif menyampaikan program dan capaian kerja kepada masyarakat. Salah satu langkah yang kami tawarkan adalah melalui podcast PJKIP sebagai media komunikasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses,” ujarnya.

Selain mendorong publikasi kinerja legislatif, PJKIP juga mengangkat isu strategis terkait kebutuhan pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang. Arif menjelaskan, keberadaan KI di tingkat kota dinilai penting untuk menangani sengketa informasi secara lebih cepat dan spesifik.Tambah Arif.
Ia mencontohkan keberhasilan Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki Komisi Informasi tingkat kota. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi rujukan bagi Padang dalam memperkuat tata kelola informasi publik.

“Kami berharap Kota Padang dapat mengikuti langkah tersebut, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang lebih efektif di tingkat lokal,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu,Arif juga menyampaikan sejumlah program yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus untuk tahun 2026.Program tersebut antara lain rencana pelaksanaan podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S. IP".

Menanggapi aspirasi tersebut, Evi Yandri Rajo Budiman yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif PJKIP. Ia menilai kolaborasi antara jurnalis, masyarakat sipil, dan legislatif merupakan kunci dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Kami di DPRD tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk memastikan informasi yang menjadi hak publik dapat tersampaikan secara baik, akurat, dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia juga membuka peluang untuk menindaklanjuti wacana pembentukan Komisi Informasi Kota Padang melalui pembahasan bersama lintas pihak, termasuk pemerintah daerah.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara PJKIP dan DPRD Sumbar, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Padang.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Sumbar tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan akses informasi publik, sekaligus mendorong pembentukan Komisi Informasi (KI) di tingkat Kota Padang.

Hadir sejumlah pengurus PJKIP kota Padang di antaranya Ayu, Nurfandri, Silvi, serta Insan Kamil Dakoga. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Evi Yandri dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif.(*)



Padang,Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyerahkan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam penanganan bencana serta pengabdian kepada masyarakat Sumbar.

Penyerahan penghargaan tersebut dirangkai dengan pelantikan Pengurus Jaringan Pemred Sumbar (JPS) periode 2025–2028 di Padang, Kamis (2/4/2026). Dalam kesempatan itu, Vasko menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana hingga kini masih menjadi pekerjaan berat yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

Menurutnya, fase awal hingga tahap pemulihan ekonomi masyarakat terdampak merupakan bagian yang paling menantang.

“Yang paling berat saat ini adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa kembali hidup layak, tenang, dan memiliki penghasilan seperti sedia kala,” ujar Vasko saat menghadiri pelantikan dan penyerahan penghargaan tersebut. 

Penghargaan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” diberikan kepada tokoh dan lembaga yang dinilai konsisten menunjukkan kepedulian sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.

Untuk kategori tokoh, penghargaan diberikan kepada:

• Dony Oskaria
• Andre Rosiade
• Zigo Rolanda
• Sonny Affandi
• Ummi Harneli
• Rahmat Saleh

Sementara untuk kategori lembaga, penghargaan diberikan kepada:

• Hutama Karya
• Nindya Karya
• Bank Nagari
• Polda Sumbar
• Kodam I/Bukit Barisan
• Semen Padang

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menyebut penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran nyata para tokoh dan institusi yang telah membantu masyarakat, terutama saat Sumbar menghadapi masa-masa sulit akibat bencana.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas aksi nyata dan kepedulian yang telah dirasakan langsung masyarakat.

Pelantikan pengurus baru JPS periode 2025–2028 juga diharapkan memperkuat sinergi media dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pemulihan Sumbar. (***)




PADANG,Lintas Media News
Jaringan Pemred Sumbar (JPS) resmi melantik susunan pengurus baru untuk masa bakti 2025-2028 dalam sebuah acara yang digelar di Suasso Restorant di Kawasan Gor H. Agus Salim Padang, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Medal of Honor bertajuk Bakti untuk Negeri. 

Dalam pelantikan tersebut, Adrian Tuswandi kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum JPS. Terpilihnya Adrian menandai kelanjutan kepemimpinannya setelah sebelumnya menjabat pada periode 2023–2025.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Dewan Pembina JPS, H. Leonardy Harmainy. Dalam kesempatan itu, Leonardy menegaskan pentingnya peran strategis para pemimpin redaksi dalam menjaga kualitas informasi dan kontribusi media terhadap pembangunan daerah.

“JPS diharapkan terus menjadi wadah profesional yang mampu memperkuat peran media dalam pembangunan serta menjaga independensi dan integritas jurnalistik,” ujarnya.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pembina JPS, susunan pengurus periode 2025–2028 terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasihat, serta Dewan Pengurus dan sejumlah bidang strategis.

Di jajaran Dewan Pengurus, selain Adrian Tuswandi sebagai Ketua Umum, terdapat Ikhwan sebagai Ketua Harian, Almudazir sebagai Wakil Ketua I, Zondra Volta sebagai Wakil Ketua II, serta Gilang Guardiola Gusvero sebagai Sekretaris,Wakil Sekretaris diisi Fardianto dan Bendahara dijabat Mona Sisca.

Sementara itu, sejumlah bidang juga dibentuk untuk memperkuat program kerja organisasi, di antaranya Bidang Advokasi dan Kode Etik Wartawan, Bidang Peningkatan Kapasitas Anggota, Bidang Sosial Masyarakat, serta Bidang Kemitraan dan Usaha.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan penyerahan Medal of Honor kepada sejumlah tokoh sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepengurusan baru ini, JPS diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi yang menaungi para pemimpin redaksi di Sumbar, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.