Pasaman, Lintasmedia News –Menyikapi meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasaman, Dinas Kesehatan bersama jajaran Puskesmas terus melakukan berbagai langkah cepat untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, salah satunya melalui fogging fokus di kawasan yang terindikasi terdapat kasus DBD, sebagaimana terlihat pada kegiatan di lapangan.

Selain pengasapan (fogging), petugas kesehatan juga melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan jentik nyamuk, edukasi kepada masyarakat, serta mengimbau warga agar rutin melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan gerakan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta mencegah gigitan nyamuk.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Komisi II Fraksi Partai Gerindra, Khairuddin Simanjuntak, mengimbau masyarakat Kabupaten Pasaman agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD. Berdasarkan informasi yang diterima, tercatat 26 orang berstatus suspek DBD dan satu orang meninggal dunia.

Khairuddin mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan fogging, karena pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa. Menurutnya, keberhasilan pengendalian DBD sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan yang turun langsung melakukan fogging dan upaya pencegahan. Namun yang paling penting adalah kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan agar kasus DBD tidak terus bertambah,” ujarnya.

Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, muncul bintik merah, atau tanda-tanda lain yang mengarah pada DBD. Penanganan sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. ( *** )

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Parenting siswa merupakan kegiatan menyamakan pemikiran antara sekolah dan orang tua bagaimana anak-anak bisa sukses dibidangnya masing-masing. Pihak sekolah  berfungsi memaksimalkan potensi yang ada pada anak dengan bantuan dan dukungan orang tua yang lebih mengetahui bakat dan minat masing-masing anak. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra I.B., A.Md, saat menghadiri kegiatan Parenting siswa di Aula SMP Negeri 4 Bukittinggi Sabtu (15/08).

Zulhamdi Nova Candra mengatakan, semua anak diciptakan luar biasa, memiliki potensi yang berbeda beda, potensi itulah yang perlu dikembangkan. Ia berharap orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan. Ia optimis, anak anak yang memiliki potensi dan hobi di suatu bidang, kemudian mereka tekun dibidang tersebut, akan sukses dimasa depannya. 

Selanjutnya, Sekretaris Komite SMPN 4 Bukittinggi, Rahma Deni Yarti menyampaikan  apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberi kesempatan dan ruang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan, orang tua diharapkan dapat melakukan pendidikan yang sejajar dengan sekolah, terutama dalam menghadapi masa-masa pada anak di tingkat SMP yang sedang menuju pubertas dan pengenalan diri. Rahma menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung kegiatan dan program sekolah yang diselenggarakan untuk kemajuan pendidikan murid-murid disekolah. 

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Firman Adhani menjelaskan, Kegiatan parenting dilaksanakan agar orang tua bisa mengetahui arah kegiatan dan program sekolah yang telah disusun. Salah satunya tes diagnostik yang dilaksanakan untuk murid baru kelas 7 pada 18 Juli lalu. Tes tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuang IQ, bakat minat, gaya belajar dan kepribadian anak.

Menurutnya, hasil tes diagnostik dapat digunakan sebagai pedoman bagi anak dan orang tua untuk memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Disamping itu  dengan mengetahui gaya belajar anak, guru juga dapat mengarahkan dan merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. 

"Untuk tahun ajaran 2026/2027 dari 288 murid baru kelas 7 di SMPN 4, hanya ditemui beberapa anak yang berada di posisi border line yakni murid-murid dengan kondisi lambat belajar. Angkanya hanya dibawah 20 persen, dan ini tergolong kecil dibanding biasanya." Ujarnya.

Selain tes diagnostik, Firman Adhani juga memaparkan sejumlah program pemerintah kota Bukittinggi untuk para pelajar dan dukungan kebutuhan pendidikan yakni, program Tabungan Haji Pelajar,  Bantuan seragam gratis untuk murid baru dan Rencana pengoperasian angkutan gratis bagi pelajar yang segera direalisasikan Pemko Bukittinggi. 

Kegiatan parenting juga menghadirkan narasumber Rahmawati, S.Pd, Kons yang menjelaskan materi bertajuk "Menemani Langkah Baru Anak Memasuki SMP". Tema ini mengupas tentang menyelaraskan pola pendidikan antara rumah dan sekolah serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mendukung tumbuh kembang serta karakter anak secara optimal. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Rapat paripurna istimewa digelar di Gedung DPRD Jumat (14/08). Pada rapat kali ini Pemerintah dan DPRD kota Bukittinggi mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Acara tersebut diikuti Unsur Forkopimda, Sekda dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintahan kota Bukittinggi. 

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi, menyampaikan, Peringatan HUT RI ke-81 menjadi momentum mengingatkan rakyat Indonesia kembali kepada semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Rapat paripurna mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI merupakan agenda rutin setiap tahunnya. 

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan, menyampaikan, selama 21 bulan memimpin pemerintahan, Presiden menegaskan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih, yaitu menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, serta selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, anak-anak dan generasi penerus.

"21 bulan fokus pemerintah telah menyelesaikan masalah bangsa, diantaranya 121 kebijakan transformatif, swasembada pangan tercapai dalam 1 tahun, 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan, swasembada energi mulai terwujud melalui diesel B50 serta program makan bergizi, bansos digital dan hilirisasi," ungkapnya.

Presiden juga menerangkan, di tengah gejolak global yang ditandai konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi, fundamental ekonomi Indonesia tetap aman. Hal ini dibuktikan sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan berhasil membuka 2,7 juta lapangan kerja baru. 

Sementara itu, pada periode Januari–Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi dan penciptaan lapangan kerja tetap bergerak positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)

Sumbar, Lintasmedia News— Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menorehkan tinta emas di panggung internasional. Kali ini, Bripda Farhan Al Amin, seorang prajurit Satbrimob Polda Sumbar, sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship 2026 di Thailand, Jumat (14/8/2026).

Bertanding di kelas Kumite 67 Kg Senior Putra, Bripda Farhan menunjukkan performa impresif. Ia berhasil menaklukkan atlet-atlet tangguh dari berbagai negara berkat ketenangan, teknik tinggi, dan mental juang yang luar biasa di atas matras.

Keberhasilan gemilang ini mendapat apresiasi langsung dari jajaran pimpinan Polda Sumbar

Dansat Brimob Polda Sumbar, Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan serta latihan keras yang dilakoni Bripda Farhan selama ini.

"Prestasi yang diraih Bripda Farhan Al Amin adalah hasil dari semangat pantang menyerah, disiplin tinggi, dan dedikasi yang kuat... Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi personel lainnya," tegas Kombes Pol Lukman.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, turut menyampaikan rasa bangga atas pencapaian luar biasa tersebut. Ia menilai prestasi ini membuktikan sisi lain dari anggota Polri yang tidak hanya tangguh mengamankan negeri, tetapi juga berprestasi di kancah olahraga dunia.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa personel Polri tidak hanya mumpuni dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa," ujar Kombes Pol Susmelawati.

Kemenangan Bripda Farhan Al Amin di kancah internasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat sportivitas. Selain itu, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia serta seluruh anggota Polri untuk terus mengukir prestasi dan memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. (*)

PAYAKUMBUH, Lintasmedia News— Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif terus digencarkan Polres Payakumbuh. Salah satunya melalui forum Safari Kamtibmas yang digelar Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H. di Aula Kantor Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang, Jumat (14/8/2026).

Mengangkat tajuk “Mangumpua Nan Taserak”, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap berbagai informasi, aspirasi dan persoalan kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Camat Payakumbuh, Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang beserta jajaran, para pejabat utama Polres Payakumbuh serta tokoh dan warga masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta menegaskan bahwa terciptanya harkamtibmas yang kondusif tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Untuk menciptakan harkamtibmas yang kondusif, tentunya dibutuhkan sinergi antara Polri dengan seluruh unsur masyarakat. Karena itu, kami hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan mencari solusi bersama,” ujar Kapolres.

Ia menyampaikan, Polres Payakumbuh secara konsisten melakukan berbagai tindakan kepolisian sebagai langkah preventif maupun penanganan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran personel di tengah masyarakat akan terus ditingkatkan, terutama pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan.

“Polri akan terus menghadirkan personel di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat kita antisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi lingkungan. Menurutnya, informasi sekecil apa pun yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan perlu segera disampaikan kepada Bhabinkamtibmas, personel Polsek maupun jajaran Polres Payakumbuh.

Melalui konsep “Mangumpua Nan Taserak”, Kapolres berharap hubungan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Berbagai persoalan yang sebelumnya mungkin berjalan sendiri-sendiri diharapkan dapat dihimpun, dibahas dan dicarikan jalan keluar secara bersama.

“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, persoalan yang ada di masyarakat akan lebih cepat kita ketahui. Dengan begitu, langkah pencegahan dan penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.

Safari Kamtibmas tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polres Payakumbuh untuk membangun pola pemolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi hadir sejak potensi persoalan itu mulai muncul.

Di penghujung kegiatan, suasana dialog semakin hidup melalui sesi tanya jawab antara warga dengan Kapolres Payakumbuh. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun persoalan yang berkaitan dengan situasi kamtibmas di lingkungan mereka.

Kapolres pun merespons langsung berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan warga. Dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun kesamaan persepsi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, kegiatan kemudian dirangkai dengan pemberian bantuan sosial oleh Kapolres Payakumbuh kepada perwakilan warga. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung sebagai wujud perhatian dan kepedulian Polres Payakumbuh kepada masyarakat.

Kapolres berharap sinergitas antara Polri, pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan seluruh warga dapat terus diperkuat. Dengan kebersamaan tersebut, situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat terus dipertahankan. (hms*)

PADANG, Lintasmedia News- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat atau PWI Sumbar, Widya Navies mendukung upaya PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar kasus kematian wartawan Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin dapat diungkap dan tuntas. 

“Kematian Udin yang sudah tiga dasawarsa berlalu, harus diusut tuntas, dan kami mendukung upaya yang dilakukan PWI DIY mendorong agar kasus kematian Udin diketahui secara jelas,” kata Ketua PWI Sumbar Widya Navies.

Pada Jumat (14/8/2026) PWI DIY memasang prasasti pahlawan pers di makam Udin sebagai bagian dari langkah mengusulkan Udin sebagai pahlawan nasional.

Sebelumnya, atas inisiatif PWI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai pahlawan nasional, karena perjuangannya menegakkan kebenaran pers. 

Usulan tersebut mengemuka pada momentum peringatan 30 tahun Udin yang digelar di Kantor PWI DIY, Jumat (14/8/2026).

Usulan tersebut mengemuka pada momentum peringatan 30 tahun Udin yang digelar di Kantor PWI DIY, Jumat (14/8/2026). Dinas Kominfo serta Dinas Sosial (Dinsos) DIY membuka dialog mengenai persyaratan seseorang layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan dari Dinas Kominfo serta Dinas Sosial (Dinsos) DIY untuk membuka dialog mengenai persyaratan seseorang layak mendapat gelar pahlawan nasional.

“Kami merespons PWI DIY dianugerahkan pahlawan nasional untuk Udin,” kata, Penyuluh Sosial, Dinsos DIY, Sapto Parjono dalam pemaparannya.

Aturan pemberian gelar pahlawan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Parjono mengatakan, usulan gelar pahlawan harus melalui berbagai kajian serta disepakati oleh pemerintah setempat. 

“Kalau Udin ini berarti ya oleh Pemkab Bantul, nanti beberapa syarat di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berjuang,” terang Hudono.

Ketua PWI DIY, Hudono, mengatakan, dokumen persyaratan pengajuan gelar pahlawan untuk Udin kini telah diupayakan PWI DIY. 

Menurutnya Udin layak mendapatkan gelar pahlawan karena kerja jurnalistik yang dilakukannya banyak berdampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Bahkan dari pikiran kritisnya, Udin harus disingkirkan ketika menulis pemberitaan yang kritis berkaitan dengan korupsi yang diungkap secara jelas.

“Udin perjuangkan kemerdekaan pers, Udin dikenal pemberani, ktitis menyoroti kebijakan pemerintah mulai korupsi terus bansos yang disunat pada saat itu. Tetapi inilah risikonya, dia mendapat penganiayaan bahkan saya sebut ini pembunuhan berencana,” tegas Hudono.

Menurutnya apa yang diperjuangkan Udin sama halnya dengan yang dilakukan oleh Marsinah, seorang buruh yang telah dianugerahi gelar pahlawan karena memperjuangkan hak buruh.

“Saya megacu pada pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah, dia itu simbol perlawanan buruh, dia gak punya penghargaan bersifat formal tapi aksinya sangat nyata dan dirasakan kalangan buruh, sama halnya apa yang dilakukan Udin untuk kalangan pers,” imbuh Hudono. *

Padang, Lintasmedia News— Kota Padang kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Setelah melewati serangkaian tahapan penilaian, Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi terbaik nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah Tahun 2026.

Posisi tersebut kini memasuki tahapan penting. Tim uji petik dari pemerintah pusat turun langsung ke Kota Padang untuk memastikan bahwa berbagai inovasi, komitmen, serta capaian pelayanan perizinan dan investasi yang dipaparkan sebelumnya benar-benar berjalan dalam praktik.

Uji petik tersebut berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (13/8/2026).

Kedatangan tim uji petik disambut langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan pelaku usaha di Kota Padang.

Tim penilai terdiri atas Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eduardo Edwin Ramda dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.

Tahapan ini menjadi momentum penting bagi Pemko Padang. Sebab, masuknya Padang ke enam besar bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Sebelumnya, Kota Padang telah melewati proses penilaian mandiri, verifikasi, validasi lapangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai salah satu nomine terbaik nasional.

Eduardo Edwin Ramda menjelaskan, setelah tahapan uji pemaparan dilakukan pada pekan sebelumnya, tim kini melanjutkannya dengan uji petik di lapangan.

“Setelah uji pemaparan pekan lalu, hari ini kita lanjutkan dengan uji petik. Harapannya, kegiatan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” ujar Eduardo.

Menurutnya, keberhasilan Padang masuk enam besar dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun kualitas pelayanan perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Namun, bagi tim penilai, masuk nominasi bukanlah akhir dari proses. Justru, tahapan uji petik menjadi ruang untuk melihat secara langsung sejauh mana kebijakan dan inovasi yang disampaikan dalam pemaparan benar-benar diterapkan.

“Masuknya Kota Padang sebagai nomine menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Ia berharap Padang mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga tidak hanya berhenti sebagai nomine, tetapi mampu meraih predikat best of the best melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan mampu mendukung percepatan investasi.

Pelayanan Mudah Jadi Kunci

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemko Padang tidak ingin menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama.

Menurutnya, capaian enam besar nasional justru harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” tegas Maigus.

Ia menyebut, kemudahan berusaha dan investasi merupakan salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk ke Padang memperoleh kepastian pelayanan sejak tahap awal.

“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Padang Melayani Jadi Mesin Penggerak

Komitmen tersebut juga diarahkan melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.

Pemko Padang terus berupaya membangun sistem pelayanan yang semakin cepat, mudah dan responsif, sekaligus menyiapkan berbagai potensi daerah agar mampu menjadi daya tarik investasi.

Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan penguatan UMKM hingga optimalisasi potensi kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan juga terus didorong untuk memangkas hambatan birokrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Bagi dunia usaha, pelayanan yang cepat dan pasti bukan sekadar persoalan administratif. Kepastian proses perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keputusan investasi.

Karena itu, Pemko Padang berupaya memastikan pelayanan perizinan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang sederhana, transparan dan memiliki kepastian waktu.

Mengincar Posisi Nomor Satu

Dengan telah masuk enam besar nasional, persaingan Padang kini semakin ketat. Maigus pun mengungkapkan harapan agar Kota Padang mampu mengakhiri seluruh rangkaian penilaian dengan hasil terbaik.

Ia bahkan menyampaikan pesan Wali Kota Padang bahwa dalam sebuah kompetisi, target akhirnya bukan sekadar masuk nominasi.

“Kata Pak Wali, yang juara itu cuma satu yaitu nomor satu. Mudah-mudahan Padang mendapat hadiah menjadi kota terbaik di Indonesia dari segi pelayanan dan fasilitasi terhadap investasi,” kata Maigus.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemko Padang tidak ingin berpuas diri dengan status enam besar.

Capaian tersebut justru dipandang sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa reformasi pelayanan publik dan kemudahan investasi yang dibangun di Kota Padang mampu bersaing dengan daerah-daerah terbaik lainnya di Indonesia.

Dinilai Berdasarkan Regulasi dan Implementasi

Eduardo menjelaskan, proses penilaian kinerja PTSP dan PPB Daerah Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 serta petunjuk teknis dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Artinya, penilaian tidak semata-mata melihat dokumen maupun paparan pemerintah daerah, tetapi juga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.

Kehadiran perwakilan pelaku usaha dalam kegiatan uji petik menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima secara langsung.

Bagi Kota Padang, tahapan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa berbagai program, inovasi dan komitmen yang selama ini dibangun bukan sekadar konsep di atas kertas.

Dari Pelayanan ke Pertumbuhan Ekonomi

Masuknya Padang dalam enam besar nasional memiliki arti lebih luas daripada sekadar persaingan memperoleh penghargaan.

Kualitas PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha berkaitan erat dengan bagaimana sebuah daerah membangun ekosistem ekonomi yang sehat.

Ketika perizinan semakin sederhana, transparan dan pasti, hambatan bagi pelaku usaha dapat ditekan. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan mendorong semakin banyak aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, uji petik di Kota Padang menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Kini, setelah melewati berbagai tahapan penilaian dan berhasil menembus enam besar dari ratusan kabupaten/kota di Indonesia, Padang tinggal menunggu hasil akhir.

Targetnya jelas: bukan hanya mempertahankan posisi sebagai nomine, tetapi melangkah lebih jauh untuk merebut predikat terbaik nasional dalam pelayanan PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Jika target tersebut terwujud, prestasi itu bukan hanya menjadi kebanggaan Pemko Padang, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa Kota Padang siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (***)

Padang, Lintasmedia News — Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Padang kembali diuji untuk menunjukkan sejauh mana program-programnya benar-benar hidup dan berdampak pada masyarakat.

Bukan sekadar kompetisi administratif, Kompetisi Koordinator Dasawisma dan Eksposisi Gerakan PKK 2026, Kompetisi Dasawisma Terbaik, diarahkan sebagai wadah untuk mengukur kerja nyata para kader dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkualitas.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Tim Mobilisasi PKK (TP-PKK) Kota Padang, Dian Puspita, di Balai Kota Padang, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Lapangan I TP-PKK Kota Padang Sri Hayati, Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Sekretaris TP-PKK Kota Padang Vanny Sri Rezki, serta kader dan peserta dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Sebanyak 11 desa yang mewakili 11 kecamatan ikut serta dalam tahap awal kompetisi ini.

Bagi Dian Puspita, kompetisi ini bukan hanya tentang siapa yang akan keluar sebagai juara. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk melihat secara objektif bagaimana sepuluh program dasar PKK diimplementasikan, dikembangkan, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kita melihat sejauh mana program PKK telah diimplementasikan secara nyata, terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan masyarakat," kata Dian.

Bukan Hanya Administrasi

Dian menekankan bahwa evaluasi peserta tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen atau kemampuan peserta untuk mempresentasikan program di depan tim evaluasi.

Menurutnya, keberhasilan Gerakan PKK harus dilihat dari aktivitas nyata di lapangan.

Mulai dari keterlibatan masyarakat, inovasi yang dilakukan oleh kader, keberlanjutan program, hingga dampak pada kehidupan keluarga harus menjadi bagian penting dari evaluasi.

Oleh karena itu, Dian mengingatkan semua peserta untuk tidak menggunakan kompetisi ini sebagai alasan untuk melakukan berbagai persiapan secara instan.

Hal ini mensyaratkan bahwa program dan data yang ditampilkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Jangan biarkan hal itu direkayasa dan diangkat hanya selama perlombaan. Jika itu direkayasa, Ayah dan Ibu sendirilah yang akan mendapat masalah ketika tim turun ke lapangan," tegasnya.

Pesan yang disampaikan menekankan bahwa perlombaan PKK bukanlah ajang untuk menciptakan citra sesaat. Sebaliknya, kompetisi ini diharapkan menjadi cerminan dari proses pembangunan yang telah dilakukan di tengah masyarakat.

Anggota PKK harus hadir untuk menjawab pertanyaan keluarga.

Dian menjelaskan, Gerakan PKK memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam pengembangan keluarga.

Sepuluh program dasar PKK tidak bisa hanya menjadi program di atas kertas. Program tersebut harus diterjemahkan ke dalam kegiatan yang mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat.

Dimulai dari pendidikan keluarga, kesehatan, pola pengasuhan anak, keberlanjutan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, keberadaan kader PKK diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam membantu keluarga meningkatkan kualitas hidup.

"Gerakan PKK harus terus hadir sebagai solusi untuk berbagai masalah keluarga, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, keberlanjutan lingkungan, dan sektor ekonomi," katanya.

Menurut Dian, kader PKK merupakan salah satu kekuatan penting dalam membangun kesadaran masyarakat dari tingkat paling dasar, yaitu keluarga.

Ketika sebuah keluarga memiliki ketahanan yang baik, maka fondasi pembangunan masyarakat akan menjadi lebih kuat.

Dasawisma bukan hanya sekadar kantor catatan sipil keluarga.

Dian juga memberikan perhatian khusus pada kelompok Dasawisma.

Menurutnya, koordinator Dasawisma memiliki posisi strategis karena ia berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dasawisma tidak hanya menjalankan fungsi pengumpulan data keluarga. Lebih dari itu, kelompok ini menjadi salah satu penggerak utama di balik komunikasi, kerja sama timbal balik, penyampaian informasi pembangunan, serta pemantauan berbagai kondisi keluarga di lingkungannya.

Karena paling dekat dengan masyarakat, koordinator Dasawisma dinilai memiliki kemampuan untuk mengetahui masalah yang mungkin tidak selalu terlihat hanya dari data administratif saja.

"Kompetisi Koordinator Dasawisma Berprestasi ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka. Kami berharap dapat melahirkan koordinator yang inspiratif, inovatif, tertib secara administratif, komunikatif, dan menjadi panutan di masyarakat," kata Dian.

Ia berharap kompetisi ini tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga melahirkan kader-kader yang dapat menjadi teladan bagi lingkungan mereka masing-masing.

Tim Evaluasi diminta untuk bersikap objektif dan transparan.

Pada kesempatan itu, Dian juga menyampaikan pesan khusus kepada tim evaluasi.

Ia meminta agar seluruh proses evaluasi dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kualitas penilaian menentukan hasil akhir serta menentukan kualitas kader yang kelak akan dipercaya mewakili Kota Padang dalam kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, evaluasi harus benar-benar didasarkan pada fakta dan kondisi di lapangan.

Seharusnya tidak ada ruang untuk rekayasa data atau evaluasi yang hanya mempertimbangkan aspek tampilan.

"Yang kami cari bukanlah sekadar presentasi terbaik, tetapi presentasi yang benar-benar efektif dan memberikan dampak," menjadi semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

11 Desa yang Bersaing, Lima Besar Akan Turun ke Lapangan

Sekretaris TP-PKK Kota Padang, Vanny Sri Rezki, menjelaskan bahwa tahapan kompetisi dimulai dengan sebuah pameran yang diikuti oleh 11 perwakilan desa dari 11 kecamatan.

Proses evaluasi berlangsung selama dua hari dengan materi yang mencakup sesi pengenalan serta wawancara mendalam di berbagai bidang.

Namun, persaingan tidak berhenti pada level presentasi.

Setelah tahap pengenalan selesai, tim evaluasi akan melakukan penyaringan hingga diperoleh lima peserta terbaik.

Kelima peserta tersebut kemudian akan menjalani survei langsung di lapangan pada bulan September.

"Setelah tahap ekspo desa ini, kami akan melakukan penyaringan hingga lima besar terpilih untuk melakukan survei lapangan pada bulan September. Juara pertama nantinya akan mewakili Kota Padang di tingkat provinsi tahun depan," jelas Vanny.

Tahapan-tahapan tersebut membuat evaluasi menjadi lebih komprehensif. Peserta tidak hanya dituntut untuk dapat menjelaskan program tersebut, tetapi juga harus siap menunjukkan bukti implementasi dan dampaknya ketika tim evaluasi datang langsung ke lokasi.

Jangan Berhenti Setelah Balapan

Vanny berharap momentum dari perlombaan ini dapat menjadi pemicu agar pembangunan PKK dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Menurutnya, praktik baik dan inovasi yang muncul dari setiap desa tidak boleh berhenti setelah kompetisi berakhir.

Di sisi lain, setiap inovasi yang terbukti berhasil perlu didokumentasikan dan kemudian dapat diterapkan di wilayah lain.

Dengan cara itu, kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan satu juara, tetapi juga menghasilkan banyak praktik baik yang dapat memperkuat Gerakan PKK di seluruh Kota Padang.

Harapannya adalah semangat pembangunan tidak hanya muncul saat agenda kompetisi diadakan, tetapi menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari PKK.

Dari Kompetisi ke Gerakan Bersama

Dian mengajak seluruh jajaran TP-PKK di tingkat kecamatan dan desa untuk mengubah cara pandang mereka terhadap ras.

Konstruksi tidak bisa dilakukan secara musiman hanya karena ada penilaian.

Setiap inovasi, keberhasilan, dan masalah yang ditemukan di lapangan harus dievaluasi untuk meningkatkan gerakan PKK secara berkelanjutan.

"Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kualitas kader, dan menghidupkan kembali semangat kerja sama antar keluarga guna menciptakan keluarga Kota Padang yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas," ajaknya.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Kompetisi Gerakan PKK Tingkat Kota Padang 2026 dan Koordinator Dasawisma tidak akan berhenti sebagai agenda tahunan untuk mencari juara.

Lebih dari itu, kompetisi ini menjadi alat ukur sekaligus pendorong bagi gerakan pemberdayaan keluarga agar lebih dekat dengan masyarakat, lebih inovatif, dan lebih nyata manfaatnya.

Karena pada akhirnya, keberhasilan PKK tidak ditentukan oleh jumlah penghargaan yang diterimanya, tetapi oleh seberapa besar perubahan positif yang dapat dibawanya bagi keluarga dan lingkungan di Kota Padang. (***)