Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan banjir Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI dprd DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang karate Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur langsa lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak mandailing natal Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar polres Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Petani kelapa sawit Kabupaten Dharmasraya memperoleh dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan estimasi nilai mencapai Rp103,43 miliar untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) periode 2025–2026.


Dukungan tersebut mencakup luasan perkebunan sawit rakyat mencapai 1.723,7658 hektare, dengan besaran bantuan Rp60 juta per hektare yang diperuntukkan bagi peremajaan tanaman sawit pekebun.


Capaian tersebut merupakan buah komunikasi intensif Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, kepada BPDP selama dua tahun terakhir, dalam memperjuangkan dukungan pendanaan bagi petani kelapa sawit di daerah itu.


Berdasarkan data progres PSR Kabupaten Dharmasraya yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, luas pengusulan tahun 2025 tercatat 579,271 hektare, sedangkan pengusulan tahun 2026 mencapai 1.144,4948 hektare.


Secara keseluruhan, pengusulan tersebut melibatkan 17 kelompok dan kelembagaan pekebun, dengan total luas mencapai 1.723,76 hektare. Nilai dukungan pendanaan diperkirakan mencapai Rp103.425.948.000, berdasarkan perhitungan bantuan Rp60 juta per hektare.


Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Lasmiyati, S.Si., M.Si., di Pulau Punjung, Jum’at (6/11/2026), mengatakan proses pengusulan program PSR terbuka bagi seluruh pekebun di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP.


“Proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP. Tentu, pengusulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan,” ujar Lasmiyati.


Ia menjelaskan, keterbukaan proses pengusulan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh pekebun memiliki peluang yang sama dalam mengakses program PSR, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.


Program PSR merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.


Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mendorong percepatan proses administrasi dan teknis pengajuan PSR agar semakin banyak pekebun memperoleh manfaat program tersebut.


Dukungan BPDP yang diperjuangkan melalui komunikasi intensif Bupati Annisa diharapkan mampu memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat Dharmasraya.(el)


PADANG, Lintas Media News
Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan serius DPRD Sumbar. Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset menemukan sebanyak 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah, dengan total nilai tercatat mencapai Rp79,02 miliar. Temuan ini mengungkap persoalan aset daerah yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, penguasaan lahan, hingga potensi kerugian dan hilangnya peluang pendapatan daerah.

Temuan tersebut disampaikan Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar yang diketuai Doni Harsiva Yandra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026). Dari total nilai aset yang menjadi perhatian, sebesar Rp54,52 miliar masuk kategori aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar merupakan aset bermasalah. Berbagai persoalan ditemukan, mulai dari aset yang dibiarkan tidak produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, hingga bangunan rusak berat dan pembangunan yang belum diselesaikan.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH. Persoalan lainnya ditemukan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi, di mana sebanyak 25 rumah telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Tak hanya aset tanah dan bangunan, Pansus juga menyoroti belum tuntasnya likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ). Keduanya telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaian likuidasi belum juga rampung. Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga belum memiliki kejelasan menyangkut status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Atas berbagai temuan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset atau mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset. Selain itu, pemerintah provinsi diminta segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dengan langkah kerja yang terencana, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan. Khusus persoalan likuidasi ATS dan DSJ serta penyertaan modal ARP dan PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra, menyetujui rekomendasi Pansus tersebut untuk ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Sumbar. Keputusan itu diberi Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Muhidi menegaskan, pengelolaan aset bukan sekadar persoalan pencatatan inventaris, melainkan menyangkut kekayaan daerah yang harus diamankan, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi agar tidak berhenti sebatas laporan dan dokumen.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi ini dinilai penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan, dan penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana. Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.

Selain dua agenda utama tersebut, rapat paripurna juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar Masa Persidangan Pertama. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026 untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun. Dengan disetujuinya rekomendasi Pansus Aset, penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahan jadwal reses, DPRD Sumbar berharap pembenahan aset dan penguatan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan beriringan demi melindungi kekayaan daerah, meningkatkan PAD, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)

PASAMAN, Lintasmedia News –Polres Pasaman melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas), Jumat (6/11/2026). Kegiatan berlangsung khidmat di Ruang Kerja Kapolres Pasaman dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman, AKBP Adirawa Permana Anggawisastra, S.I.K.


Upacara sertijab tersebut turut dihadiri Wakapolres Pasaman dan Kabag SDM Polres Pasaman sebagai bagian dari dinamika penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja di lingkungan Polri.


Dalam prosesi tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Pasaman yang sebelumnya diemban IPTU Afrizal, S.H., M.H., secara resmi diserahterimakan kepada pejabat baru, IPTU Afrizal Sahar, S.H.


Pergantian jabatan tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumatera Barat Nomor: Kep/444/X/2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat.


Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pejabat lama dan pejabat baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan terhadap pejabat baru yang didampingi rohaniawan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah jabatan, serta pakta integritas.


Dalam amanatnya, Kapolres Pasaman AKBP Adirawa Permana Anggawisastra menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam institusi Polri. Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, pergantian jabatan juga menjadi bagian dari pembinaan karier serta upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Menurutnya, tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks sehingga setiap pejabat dituntut mampu beradaptasi, bekerja secara profesional, serta meningkatkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.


"Rotasi jabatan merupakan bentuk dinamisasi organisasi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Dengan adanya pergantian kepemimpinan ini, saya berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas, dapat semakin ditingkatkan," ujar Kapolres.


Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada IPTU Afrizal, S.H., M.H., atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Kasat Lantas Polres Pasaman.


Ia berharap berbagai capaian positif yang telah dilakukan pejabat lama dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kinerja Satuan Lalu Lintas ke depan.


Sementara kepada pejabat baru, IPTU Afrizal Sahar, S.H., Kapolres menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Polres Pasaman.


Kapolres berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah hukum Polres Pasaman, serta melanjutkan program-program positif yang telah berjalan. Bahkan, berbagai kekurangan yang masih ada diharapkan dapat dievaluasi dan ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


"Jabatan dan kewenangan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, jabatan juga merupakan bentuk pengabdian dan ibadah, karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah cerminan kepercayaan publik kepada Polri," tegasnya.


Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal, meningkatkan disiplin, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pasaman.


Usai prosesi serah terima jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit yang berlangsung di Aula Rupatama Polres Pasaman.


Acara tersebut dihadiri seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman, para perwira staf, personel Bintara, ASN Polri, serta Bhayangkari.


Melalui pergantian kepemimpinan ini, diharapkan Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman semakin optimal dalam menjalankan tugas, meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ( Abdi Novirta )


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias memimpin apel gabungan untuk menyampaikan program nasional Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan apel diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi di Halaman Balai Kota, Rabu (04/11/2026).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan sebuah sistem manajemen karier yang disebut Manajemen Talenta ASN. Sistem ini meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta berdasarkan potensi serta kinerja untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Selain itu, sistem tersebut mencakup pemetaan sembilan kategori (Nine Box Talent Management) yang menggambarkan kelompok ASN berdasarkan tingkat potensi dan kinerja, sebagai dasar pengembangan karier dan pengisian jabatan.

"Manajemen talenta bertujuan menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi strategis dan kepemimpinan masa depan. Selain itu, sistem ini mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi dan kinerja ASN, memberikan kejelasan serta kepastian karier, mewujudkan rencana suksesi yang objektif dan akuntabel, serta memastikan ASN yang tepat menduduki jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi," ungkapnya. 

Menurutnya, Dari total 3.721 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebanyak 739 orang telah mengikuti profiling. Jumlah tersebut terdiri dari 28 pejabat pimpinan tinggi pratama, 110 pejabat administrator, 228 pejabat pengawas, 109 pejabat fungsional dan 164 pelaksana. 

Pemerintah Kota Bukittinggi juga merencanakan penambahan sekitar 100 ASN untuk mengikuti profiling berikutnya. Kelompok ASN yang berada pada kotak 7, 8 dan 9 menjadi kelompok yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana suksesi sesuai rumpun jabatan dan melalui tahapan seleksi serta uji kompetensi teknis. 

Ramlan juga menyampaikan bahwa, penerapan manajemen talenta didukung Komite Talenta yang bertugas memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Tim tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III, Kepala BKPSDM dan Inspektorat. Hasil kajian dan rekomendasi tim nantinya menjadi bahan pertimbangan Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan maupun pemindahan ASN.

Ditegaskannya bahwa, setiap ASN diharapkan memiliki target kerja, bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, serta terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman jabatan. Hal itu karena manajemen talenta tidak hanya berkaitan dengan pendataan dan penggunaan aplikasi, tetapi harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas birokrasi. 

Ramlan meminta seluruh ASN tidak perlu ragu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seluruh proses penataan kepegawaian, termasuk penyesuaian jabatan seiring perubahan struktur organisasi perangkat daerah, akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. BKPSDM diharapkan dapat memastikan setiap pegawai memperoleh kejelasan mengenai posisi dan pengembangan kariernya.

"Melalui penerapan Manajemen Talenta ASN, Pemko Bukitttinggi berharap dapat membangun basis data talenta yang akurat, menyiapkan calon pemimpin masa depan, serta menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Upaya ini diharapkan mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Wali Kota. (*)


PADANG,Lintas Media News
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus memperkuat daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi perlindungan merek produk lokal.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Fasilitasi Pendaftaran Merek Industri Kecil dan Menengah (IKM) Angkatan I, yang berlangsung pada 4–5 November 2026 di Hotel Kawana Padang.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE., M.Ak.

Dalam kegiatan tersebut, Disperindag Sumbar menghadirkan H. Irwan Zuldani, SE., MM., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai narasumber dengan materi bertajuk “Peran Pemerintah dalam Penguatan Daya Saing Produk UKM.”

Dalam pemaparannya, Irwan Zuldani menekankan bahwa penguatan usaha kecil dan menengah tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi harus didukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha, pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitasi legalitas usaha, serta perluasan akses pemasaran.

Menurutnya, merek bukan sekadar nama atau tanda pengenal sebuah produk. Merek merupakan identitas sekaligus aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk di tengah persaingan pasar.

Karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk sekaligus meningkatkan nilai tambah dan profesionalitas pelaku IKM.

“Pelaku usaha harus mulai memahami bahwa merek merupakan aset penting. Produk yang berkualitas perlu didukung identitas yang kuat dan perlindungan hukum agar mampu berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas,” demikian substansi pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Irwan juga mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem industri kecil dan menengah yang tangguh, inovatif, dan kompetitif.

Melalui kegiatan ini, Disperindag Sumbar berharap para peserta semakin memahami pentingnya perlindungan merek, mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, serta memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha secara profesional.

Program Bimtek dilaksanakan dalam dua angkatan. Angkatan I berlangsung pada 4–5 November 2026, sedangkan Angkatan II dijadwalkan pada 6–7 November 2026. Seluruh kegiatan dipusatkan di Hotel Kawana Padang, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Program tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat struktur industri daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan daya saing produk unggulan Sumatera Barat.

Dengan perlindungan merek yang semakin baik, produk IKM lokal diharapkan tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional.(***)


LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA– Pelestarian bahasa Minangkabau harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama agar tetap hidup, digunakan, serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, S.Sos., M.Si., saat Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 di SDN 14 Pulau Punjung, Rabu (4/11/2026).

Menurut Medison, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya nyata untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah melalui dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Minangkabau.

“Kita ingin memastikan bahwa bahasa ibu tetap hidup, digunakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jangan sampai bahasa ibu hanya menjadi kenangan bagi generasi terdahulu, tetapi harus tetap hidup di tengah-tengah kehidupan generasi penerus kita,” ujarnya di hadapan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Naldi, S.STP, M.Si. 

Ia menyampaikan, FTBI bukan sekadar perlombaan untuk mencari juara, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengenal, mencintai, mempelajari, serta menggunakan bahasa dan sastra daerah dengan bangga.

Melalui lima cabang perlombaan, yakni manulih jo mambaco pantun, badendang, manulih carito, bacarito, dan bapidato, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, keterampilan berbahasa, serta kecintaan terhadap budaya Minangkabau.

Pada jenjang sekolah dasar (SD), Zakia Alina Zahra dari SDN 06 IX Koto meraih juara pertama cabang manulih jo mambaco pantun, Azzahra Rahmadani dari SDN 05 Padang Laweh pada cabang badendang, serta Rasyfa Eatina Azzahra dari SDN 05 Sungai Rumbai pada cabang manulih carito.

Selanjutnya, Rafa Faidhul Oktazora dari SDN 13 Sitiung berhasil meraih juara pertama cabang bacarito, sedangkan Sabil Alfath Eldinief dari SDIT Al-Bina Koto Baru menjadi juara pertama cabang bapidato.

Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), Mayfi dari SMPN 4 Timpeh meraih juara pertama cabang manulih jo mambaco pantun, Tazkira Apriliana dari SMPN 1 Koto Baru pada cabang badendang, serta Eveline Alini Putri dari SMPN 1 Pulau Punjung pada cabang manulih carito.

Juara pertama cabang bacarito jenjang SMP diraih Asbi Musli dari SMP Qur’an Miftahul Ulum, sedangkan Sekar Dwi Andini dari SMP IT Al-Munawaroh berhasil menjadi juara pertama cabang bapidato.

Medison menegaskan, generasi muda yang hebat adalah generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus tetap mengenal, menjaga, dan bangga terhadap identitas budayanya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, katanya, mendukung berbagai upaya pelestarian budaya daerah, termasuk penguatan pembelajaran bahasa dan sastra Minangkabau di satuan pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam memperkenalkan serta membiasakan penggunaan bahasa daerah kepada anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Kepada seluruh peserta festival, Medison berpesan agar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia mengingatkan agar peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi menjadikan festival sebagai pengalaman berharga untuk belajar, berkarya, dan mencintai budaya sendiri.

“Menjadi generasi yang maju dan mampu bersaing di era globalisasi tidak berarti harus meninggalkan bahasa dan budaya daerah. Justru generasi yang hebat adalah generasi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus tetap mengenal, menjaga, dan bangga terhadap identitas budayanya,” ungkapnya.

Medison berharap Festival Tunas Bahasa Ibu tidak berhenti pada pelaksanaan perlombaan semata, melainkan terus dikembangkan di sekolah dan lingkungan keluarga sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya daerah.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Minangkabau semakin tumbuh, sehingga bahasa ibu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dharmasraya dan diwariskan kepada generasi penerus.(el)


LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Rehabilitasi ruas jalan Sungai Limau–Batu Kangkung, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sepanjang 1.330 meter telah selesai dikerjakan. Pekerjaan dengan lebar penanganan 3,8 meter dan ketebalan aspal 5 sentimeter tersebut didanai melalui APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp1 miliar.

Pekerjaan rehabilitasi jalan ini dilaksanakan oleh penyedia jasa CV Pesona Riski, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas di wilayah terluar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya, Zakirman, melalui Kabid Bina Marga, Willy Kurniawan, mengatakan penyelesaian pekerjaan tersebut merupakan bentuk perhatian Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, terhadap kebutuhan masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan.

Menurut Willy, Bupati Annisa beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Asam Jujuhan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas warga dan aktivitas perekonomian.

“Peningkatan infrastruktur jalan di Asam Jujuhan menjadi salah satu perhatian Bupati. Aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kunjungan kerja menjadi masukan penting dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujar Willy.

Ia juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar pada Tahun Anggaran 2027 untuk menuntaskan konektivitas Nagari Sungai Limau-Nagari Sinamar.

“Pada tahun 2027, telah dianggarkan Rp8 miliar untuk menuntaskan konektivitas Nagari Sungai Limau dengan Sinamar. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar akses masyarakat semakin baik dan pembangunan dapat dirasakan secara merata,” katanya.

Selain rehabilitasi ruas Sungai Limau–Batu Kangkung, sejumlah kegiatan pembangunan fisik lainnya juga tengah dilaksanakan di Kecamatan Asam Jujuhan pada tahun ini.

Kegiatan tersebut meliputi pembangunan fasilitas umum berupa toilet dan tempat salat di Nagari Alahan Nan Tigo, Lubuk Malintang, dengan anggaran Rp92,7 juta serta pembangunan kantor dan ruangan tahanan Polsubsektor Asam Jujuhan senilai Rp1,7304 miliar.

Selanjutnya, peningkatan Jalan Alahan Nan Tigo–Lubuk Besar mendapat dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) TKA sebesar Rp2,6 miliar untuk pengerasan jalan sepanjang delapan kilometer dan pembangunan rigid beton sepanjang 500 meter.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp346 juta untuk pembangunan los pasar Nagari Alahan Nan Tigo.

Berbagai pembangunan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperkuat infrastruktur wilayah terluar, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke nagari-nagari.(el)

PADANG,Lintas Media News
Menambah pengetahuan dan mendapatkan dorongan untuk terus berkembang menjadi hal berharga bagi pelaku usaha. Hal itulah yang dirasakan Trisnawati, salah seorang peserta peningkatan kapasitas pengusaha dan UMKM Angkatan XIX yang digelar Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, di Aula Kantor Camat Bungus Teluk Kabung, Kamis (5/11/2026).

Trisnawati menyambut baik kegiatan tersebut. Baginya, pembekalan yang diberikan menjadi kesempatan untuk belajar lebih banyak, mengenali peluang usaha, sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa UMKM di Bungus Teluk Kabung memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

“Terima kasih kepada Bapak Muhidi yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui kegiatan ini. Kami mendapatkan banyak arahan dan motivasi untuk menuju kesuksesan. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa kami terapkan sehingga UMKM di Bungus Teluk Kabung semakin maju,” ungkap Trisnawati.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan karena pelaku UMKM membutuhkan ruang untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, setiap pengetahuan baru menjadi bekal penting untuk memperbaiki usaha, menghadirkan inovasi, dan mengikuti perkembangan kebutuhan pasar.

Trisnawati juga mengaku semakin termotivasi untuk tidak berhenti belajar. Ia berharap semangat yang tumbuh dari kegiatan tersebut dapat dirasakan seluruh peserta, sehingga usaha yang selama ini dirintis dengan penuh perjuangan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
“Kami ingin terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini membawa manfaat bagi usaha masing-masing, menambah penghasilan keluarga, dan membuat UMKM Bungus Teluk Kabung semakin dikenal,” tuturnya.

Harapan serupa disampaikan Camat Bungus Teluk Kabung, Afridon. Ia mengapresiasi perhatian Muhidi terhadap pengembangan UMKM di wilayahnya. Menurutnya, masyarakat Bungus Teluk Kabung memiliki beragam mata pencaharian, mulai dari bertani, menjadi buruh, nelayan hingga menjalankan usaha kecil.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menambah bekal bagi kita semua. Kami berharap ilmu yang diberikan kepada kelompok UMKM ini dapat membantu masyarakat Bungus Teluk Kabung mengembangkan usaha menjadi lebih maju dan sukses,” kata Afridon.

Afridon turut berharap pembangunan di Bungus Teluk Kabung mendapat perhatian secara berkelanjutan, baik pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan tersebut, ia optimistis potensi masyarakat dapat dikembangkan lebih baik.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penguatan UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tumbuhnya pengusaha baru juga perlu mendapat perhatian.

Menurut Muhidi, membangun infrastruktur dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Namun, menyiapkan seseorang menjadi pengusaha membutuhkan proses, kesabaran, pembelajaran, dan pendampingan secara berkelanjutan.

“Kalau infrastruktur sekali dibangun, manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Tetapi mencetak entrepreneur membutuhkan waktu dan proses. Kita berharap dari Bungus Teluk Kabung ada yang tumbuh menjadi pengusaha sukses dan nantinya bisa membagikan ilmu kepada masyarakat lainnya,” ujar Muhidi.

Ia juga mengajak peserta untuk tidak selalu mengukur peluang usaha dari besarnya modal yang dimiliki. Sebab, keberanian memulai, kreativitas, keterampilan, serta kemampuan membaca peluang merupakan bekal yang tidak kalah penting dalam membangun sebuah usaha.

“Jangan menunggu punya modal untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kita punya dan bangun modal dari apa yang kita lakukan. Terus tambah ilmu dan keterampilan, karena kesuksesan juga lahir dari kemauan untuk belajar dan keberanian mengambil peluang,” pesannya.

Muhidi menjelaskan, pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, di antaranya berguru kepada orang yang berpengalaman, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta membiasakan diri membaca untuk memperluas wawasan.

Ia berharap kegiatan peningkatan kapasitas tersebut menjadi salah satu pintu bagi lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari Bungus Teluk Kabung. Melalui program inkubasi, peserta yang memiliki potensi diharapkan dapat dibina lebih lanjut hingga mampu mengembangkan usaha sekaligus menginspirasi pelaku UMKM lainnya.

“Target kita bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi bagaimana melahirkan pengusaha. Mudah-mudahan ada perwakilan dari Bungus Teluk Kabung yang bisa mengikuti program inkubasi, kemudian berkembang dan ikut membina yang lain,” tutupnya.(*)


Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengunjungi Perpustakaan Umum Daerah Kota Bukittinggi, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Minggu (01/11). Ada dua hal yang ditetapkan langsung Wamendagri, khususnya untuk pengelolaan perpustakaan. 

Bima Arya menilai, perpustakaan merupakan salah satu indikator kemajuan peradaban sebuah kota. Tingginya minat baca masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas peradaban. Ia juga mengapresiasi kondisi gedung perpustakaan yang telah direnovasi serta koleksi buku yang tersedia.

"Ada dua hal yang saya titipkan. Pertama pengelolaannya harus berkolaborasi, tidak hanya dengan internal pemerintahan, tetapi juga merangkul komunitas-komunitas yang ada, agar aktif di perpustakaan. Kedua, perlu terus dibuat aktivasi berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi sekaligus memastikan pengelolaan ini terus berputar, bisa dimonetize, agar perpustakaan terus hidup dan makin berkembang," ungkapnya.

Bima berharap, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga berkembang melalui berbagai kegiatan kreatif dan kolaborasi dengan komunitas. Dengan demikian, fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan pengelolaannya terus berkelanjutan. (*)


LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dharmasraya, Indra Gunawan, S.H., M.H., meluncurkan inovasi PERISAI (Optimalisasi Pemetaan dan Deteksi Dini Risiko Hukum Berbasis Nagari Melalui Integrasi Data) di hadapan 52 wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya, Pulau Punjung, Rabu (4/11/2026).

Peluncuran inovasi yang merupakan bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pimpinan III) tersebut berlangsung di Auditorium Dharmasraya, dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Forkopimda.

Hadir Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Ketua DPRD Dharmasraya Jemmy Hendra, S.T., Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., serta Dandim 0310/SSD Letkol Inf. Dicky Sakti Maulana, S.Hub.

Turut hadir unsur Forkopimda lainnya, Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Bangun Sagita Rambey, S.H., Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I Sekretaris Daerah, Medison, S.Sos, M.Si bersama jajaran, Ketua LKAAM, H. Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, serta Ketua PWI Dharmasraya, Roni Aprianto. 

Dalam pemaparannya, Kajari Dharmasraya Indra Gunawan menjelaskan bahwa inovasi PERISAI dirancang sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemetaan dan deteksi dini potensi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari melalui integrasi data.

Inovasi tersebut diharapkan mampu membantu mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan hukum sejak dini, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran nagari, sehingga dapat dilakukan langkah mitigasi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Guna memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem tersebut, panitia menampilkan demonstrasi aplikasi PERISAI yang mencakup fitur Peta Risiko Nagari dan Pelaporan Dini. Para wali nagari juga diperkenalkan dengan mekanisme sistem melalui pemindaian barcode yang ditampilkan pada layar utama.

Dukungan terhadap penerapan inovasi PERISAI turut disampaikan unsur pimpinan daerah. Ketua DPRD Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya, serta Dandim 0310/SSD secara bergantian memberikan sambutan dan masukan konstruktif demi mendorong keberhasilan implementasi inovasi tersebut di lapangan.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kajari Dharmasraya dalam menghadirkan inovasi yang dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nagari.

Pemerintah daerah berharap PERISAI dapat menjadi instrumen preventif yang membantu aparatur nagari dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati juga berharap penerapan inovasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat komitmen seluruh wali nagari dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama terkait dukungan dan penerapan inovasi PERISAI pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya terhadap 52 nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan SK dukungan penerapan inovasi oleh Bupati Dharmasraya, Kajari Dharmasraya, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada perwakilan yang telah ditentukan.

Melalui inovasi PERISAI, Kejari Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap seluruh nagari dapat memperkuat upaya pencegahan risiko hukum sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. (el)

PADANG,Lintas Media News
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong para siswa mengenali potensi diri sejak dini. Langkah ini dinilai penting agar pilihan pendidikan yang ditempuh dapat selaras (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemahaman terhadap minat dan kemampuan pribadi dinilai sangat krusial untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi persaingan sekaligus menentukan masa depan.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka Pelatihan Literasi Tingkat SMA di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (3/11). Kegiatan tersebut diikuti hampir 100 peserta dari sejumlah SMA di Kota Padang.

Muhidi mengatakan, keberhasilan tidak terlepas dari kemampuan seseorang dalam mengenali potensi dirinya. Hal tersebut perlu dimulai sejak menentukan jenjang dan pilihan pendidikan agar kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun rencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menjelaskan, siswa yang memilih jalur pendidikan SMK harus mulai mengenali karakteristik dan kebutuhan dunia kerja. Dengan begitu, keterampilan yang dipelajari selama pendidikan bisa sejalan dengan bidang pekerjaan yang akan digeluti kelak.

Sementara itu, bagi siswa SMA, pemetaan pilihan setelah menyelesaikan pendidikan juga perlu dipersiapkan sejak awal, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun bersiap memasuki dunia kerja.

"Karena itu, penting bagi setiap siswa untuk mengenali potensi diri. Jangan sampai kita memilih sesuatu tanpa mengetahui kemampuan dan minat yang dimiliki. Kenali diri sendiri agar apa yang dipelajari sejalan dengan tujuan masa depan," ujar Muhidi.

Selain mengenali potensi diri, Muhidi juga mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan membaca. Menurutnya, budaya literasi harus ditumbuhkan sejak bangku sekolah karena membaca merupakan salah satu cara efektif untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan.

Ia mendorong para siswa membiasakan diri membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Kebiasaan sederhana tersebut, jika dilakukan secara konsisten, diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan kemampuan dan kualitas diri.

"Ingin sukses, tumbuhkan minat baca. Paksakan diri membaca minimal 15 menit setiap hari, terutama buku-buku yang bisa menambah ilmu dan wawasan. Jadikan membaca sebagai kebiasaan," pesannya.

Muhidi juga mengingatkan para siswa bahwa pendidikan merupakan salah satu jalur utama untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, ia mendorong siswa untuk terus menuntut ilmu dan tidak berhenti belajar hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurutnya, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kemauan keras untuk belajar, sikap menghargai guru, serta kepemilikan pengetahuan yang dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. (*)

SELATPANJANG, LINTASMEDIA NEWS– Dalam upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan QW 1 Giat 4 Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersame Kapolres Kep. Meranti) bersama Ketua dan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/11/2026) siang.


Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 WIB di Lapangan Gedung LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi tersebut dihadiri langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat utama Polres dan pengurus LAMR.


Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan tersebut. Tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ngopi bersama ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan aspirasi, bertukar gagasan, serta membahas berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi program Kapolri dalam mewujudkan ruang aman bagi masyarakat.


Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.


"Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin membangun kedekatan dengan masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi, menerima informasi, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," ungkap Kapolres.


Tidak hanya membahas persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres juga memaparkan sejumlah program kepedulian sosial yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Salah satunya adalah membantu pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), khususnya bagi warga yang berpotensi memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah tetapi belum terdata. Upaya ini diharapkan dapat mendukung proses verifikasi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.


Selain itu, Polres Kepulauan Meranti juga menggagas program Polisi Peduli Pengangguran. Program tersebut akan dikembangkan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait, antara lain dengan memberikan pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta membantu membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas.


Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kapolres juga menyampaikan rencana pemanfaatan ruang terbuka hijau melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.


Kapolres turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pengembangan Kepulauan Meranti sebagai daerah tujuan wisata.


Perhatian terhadap generasi muda juga menjadi salah satu pembahasan penting. Polres Kepulauan Meranti berencana mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bagi siswa-siswi SMA/SMK yang memiliki cita-cita menjadi anggota Polri.


Pembinaan tersebut meliputi latihan fisik, pembentukan mental dan kepribadian, peningkatan kedisiplinan, kemampuan akademik, serta pengenalan tahapan seleksi penerimaan anggota Polri sesuai ketentuan yang berlaku.


"Harapan kita, putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sejak dini, sehingga mampu bersaing secara sehat dan mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan baik," tambahnya.


Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kapolres.(Nina)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.