PADANG (17/9/2026), Lintasmedia News— Menunaikan ibadah haji kini tak lagi sekadar menjadi impian di usia pensiun bagi karyawan PT Semen Padang Group. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Literasi Keuangan Haji bertema “Membangun Kesiapan Finansial Menuju Ibadah Haji” yang digelar di Gedung Serba Guna Semen Padang, Kamis (17/9/2026), hampir seratusan insan perusahaan mendapatkan strategi praktis, edukasi terpadu, hingga kemudahan langsung untuk merencanakan perjalanan ke Tanah Suci sejak dini.

Pembekalan ini dihadirkan khusus untuk menjawab kebutuhan karyawan dalam menghadapi panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Sumatera Barat yang saat ini mencapai sekitar 26 tahun. Melalui pemahaman literasi keuangan yang tepat, karyawan dibekali kemampuan mengalokasikan pendapatan secara rutin dan terukur tanpa mengganggu stabilitas finansial keluarga. Tak hanya itu, peserta juga diajarkan memanfaatkan aplikasi digital BPKH Apps untuk memantau nilai manfaat, perkembangan dana, hingga estimasi keberangkatan secara transparan dan real-time.

Sosialisasi itu dihadiri Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat Muhammad Rifki, serta Direktur Utama PT Semen Padang yang diwakili Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan Idris. Kegiatan diikuti hampir seratusan insan PT Semen Padang Group.

Manfaat nyata dari kegiatan ini dirasakan langsung oleh Roni Putra, salah seorang karyawan PT Semen Padang. Ia mengaku sosialisasi tersebut menjawab berbagai keraguan yang selama ini menghambat langkahnya untuk mulai mendaftar tabungan haji. Menurutnya, peserta tak hanya mendapatkan penjelasan teoretis, tetapi juga langsung difasilitasi untuk membuka rekening haji di lokasi acara. Hal tersebut menjadi pemantik motivasi besar bagi dirinya dan keluarga untuk segera memulai langkah pasti menuju Baitullah.

Dukungan terhadap kesiapan finansial dan mental karyawan ini juga disampaikan oleh pimpinan dan perwakilan lembaga yang hadir. Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan bahwa kegiatan edukasi semacam ini memberikan ruang bagi karyawan untuk berkonsultasi secara langsung dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Senada dengan hal tersebut, Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan Idris yang hadir mewakili Direktur Utama PT Semen Padang menyambut positif sinergi ini demi kesiapan mental dan finansial para pekerja.

Dari sudut pandang perbankan, Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengimbau agar masyarakat dan insan perusahaan mengubah pola pikir dalam mempersiapkan haji. Ia menekankan bahwa perencanaan sebaiknya menjadi bagian dari manajemen keuangan keluarga sejak awal karier, bukan baru dimulai ketika mendekati usia purna bakti. Dengan memulai lebih awal, alokasi dana pendaftaran dan kebutuhan pendukung lainnya dapat disiapkan secara bertahap dan jauh lebih ringan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat Muhammad Rifki mengingatkan bahwa dengan lebih dari 107 ribu pendaftar haji di Sumatera Barat, masa tunggu yang panjang hendaknya dimaknai sebagai masa persiapan yang produktif. Persiapan tersebut mencakup aspek fisik, kesehatan, administrasi, hingga pemahaman tata cara ibadah. Ia juga berharap insan Semen Padang Group yang telah mendapatkan literasi ini dapat menjadi agen informasi bagi lingkungan sekitar.

Melengkapi aspek akuntabilitas dan pengelolaan dana, Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander menjelaskan bahwa melalui Safari Haji ‘Tahari: Langkah Pasti Menuju Baitullah’, BPKH bersama mitra berkomitmen mengelola dana haji secara aman, profesional, dan transparan. Pengelolaan yang optimal ini dilakukan agar dana yang disetorkan calon jemaah memberikan nilai manfaat maksimal selama masa tunggu, sekaligus mendorong pekerja mendaftar lebih awal agar dapat beribadah pada usia yang lebih prima.

Sesi pembekalan materi teknis dalam kegiatan ini diisi oleh Deputi Bidang Penghimpunan BPKH Juni Suprianto, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Sumbar Yudi Hidayat, serta Silvia Neli dari Grup Pemasaran Bank Nagari. Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, masa tunggu yang panjang diubah menjadi momentum persiapan yang terstruktur sehingga insan Semen Padang Group siap secara finansial, fisik, dan spiritual saat panggilan Tanah Suci tiba. (*)

‎PADANG (22/9/2026), Lintasmedia News— Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada Senin (21/9/2026) malam. Arus deras membawa material lumpur, batu, dan potongan kayu yang berdampak terhadap sejumlah titik di kawasan tersebut serta mengganggu akses jalan.

‎

‎Kondisi itu memicu penanganan di lapangan, mulai dari evakuasi warga, pencarian korban, hingga pembersihan material yang terbawa arus banjir bandang.

‎

‎Merespons kondisi tersebut, PT Semen Padang mengerahkan lima personel Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi bencana pada Selasa (22/9/2026) yang dilepas secara resmi oleh Kepala Unit CSR Hernes dan Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Idris.

‎

‎Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes dalam arahannya meminta seluruh personel TRC mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan kondisi di lapangan. Menurutnya, situasi pascabencana dapat berubah sewaktu-waktu sehingga personel perlu mengedepankan koordinasi dan keselamatan dalam setiap aktivitas.

‎

"Kita belum tahu situasi seperti apa tantangan yang akan dihadapi di lapangan. Kita berangkat ke sana untuk misi kemanusiaan. Setiap pundak Tim TRC membawa harapan bagi masyarakat yang terdampak," kata Hernes.

‎

‎Tugas awal Tim TRC adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan keluarga korban yang terdampak galodo. Identifikasi tersebut penting untuk memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.

‎

‎Tujuan utama pengiriman Tim TRC ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan selanjutnya melaporkannya kepada manajemen PT Semen Padang sebagai dasar bagi langkah dukungan berikutnya.

‎

‎Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Idris mengatakan, pengiriman Tim TRC merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Tim diterjunkan langsung ke lokasi untuk melakukan kegiatan sosial dan membantu penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

‎

‎“Tadi pagi Pak Dirut langsung memerintahkan kami untuk segera mengirimkan relawan TRC ke lokasi bencana galodo di Kabupaten Solok. Beliau juga menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi di Kayu Aro itu merupakan duka kita bersama," ujar Idris.

‎

‎Lima relawan TRC yang dikirim ke lokasi bencana itu, kata Idris melanjutkan, terdiri dari dari Komandan Regu Saparudin dan anggota Syafrizal, Kamaldi, M. Hosen, serta Indra YB. Selain dibekali alat pelindung diri (APD), relawan juga membawa sejumlah peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan dan pembersihan di lokasi terdampak.

‎

‎Iabl pun juga menyampaikan bahwa setiba di lokasi, relawan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait di daerah untuk mengetahui kondisi terkini sekaligus menentukan pembagian tugas.

‎

‎"Koordinasi tersebut dinilai penting agar dukungan yang diberikan dapat berjalan sejalan dengan penanganan yang dilakukan oleh unsur terkait di lokasi bencana. Dengan demikian, keberadaan personel TRC dapat diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan masyarakat," kata Idris.

‎

‎Berdasarkan informasi awal yang diterima, galodo terjadi pada Senin malam. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah warga terdampak. Empat orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian.

‎

‎Upaya pencarian korban menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan awal di lokasi. Tim TRC akan menyesuaikan perannya dengan hasil koordinasi bersama unsur terkait, termasuk dalam mendukung kebutuhan yang muncul selama proses penanganan berlangsung. (*)

‎

PADANG, Lintasmedia News- Dukungan terhadap program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus mengalir deras dari wilayah daerah, khususnya Kota Padang. 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Mastilizal Aye, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh tiga program unggulan pemerintah pusat: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Langkah ini dinilai sebagai angin segar yang akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam keterangannya pada Senin (21/9/2026), Mastilizal Aye menekankan bahwa ketiga program prioritas ini bukan sekadar janji politik atau kebijakan biasa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dirancang secara sistematis untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. 

Menurutnya, investasi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membawa Indonesia menuju era keemasan.

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menyoroti potensi besar dari penguatan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat lokal. 

Kehadiran Kopdes Merah Putih diyakini mampu menjadi benteng ekonomi rakyat, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Dengan melibatkan para petani, peternak, dan pedagang lokal sebagai penyedia bahan baku program makan gratis, roda perekonomian di tingkat akar rumput akan berputar lebih cepat dan merata.

"Program unggulan Pak Prabowo, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, hingga Sekolah Rakyat adalah program yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah momentum emas bagi daerah, dan mari kita dukung bersama-sama agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Mastilizal Aye dengan penuh optimisme.

Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program-program besar ini membawa domino effect atau dampak berantai yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat Padang. 

"Mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, peningkatkan pendapatan keluarga, hingga terciptanya ketahanan pangan daerah," katanya. 

Efek berganda inilah yang menjadikan integrasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sebagai strategi pembangunan yang paling komprehensif saat ini.

Kendati demikian, Mastilizal Aye mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar implementasi di lapangan berjalan mulus. 

Pihaknya menekankan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah maupun pusat.

Pengawasan yang matang akan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mencegah timbulnya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Sebagai penutup, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk siap bersinergi dengan Pemko Padang dan pemerintah pusat guna mengawal regulasi serta anggaran pendukung di daerah. 

Mastilizal Aye mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder terkait di Kota Padang untuk bersatu padu mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih demi terwujudnya Kota Padang yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa Kota Padang telah siap sepenuhnya menghadapi dan menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat, Senin, 21 September 2026.

Kesiapan tersebut, katannya, mencakup aspek anggaran, kesiapan atlet, hingga penyediaan fasilitas bagi 20 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Kota Padang sebagai tuan rumah.

Muharlion menjelaskan bahwa kesiapan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Sumatera Barat terkait percepatan Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang telah menyelesaikan pembahasan APBD-P pada minggu ketiga Juli.

"Sejak awal kita mengikuti arahan Surat Gubernur untuk percepatan APBD Perubahan 2026. Minggu ketiga Juli APBD Perubahan kita sudah selesai dibahas, dan awal Agustus evaluasi Gubernur sudah rampung. Anggaran sebesar Rp36,8 miliar juga telah dianggarkan untuk persiapan Porprov hingga kebutuhan bonus atlet," ujar Muharlion.

Tanggapan Terkait Usulan Penundaan Jadwal

Menanggapi adanya usulan dari beberapa daerah yang meminta pelaksanaan Porprov ditunda karena kendala pencairan anggaran, Muharlion mengingatkan bahwa jadwal yang disepakati (tanggal 2 hingga 14) merupakan komitmen bersama antara Gubernur dan para Kepala Daerah se-Sumatera Barat.

Ia menilai, penundaan pelaksanaan Porprov berisiko memicu pembatalan ajang olahraga bergengsi tersebut secara keseluruhan, yang tentunya akan berdampak besar bagi para atlet dan daerah.

"Kesepakatan jadwal ini dibuat oleh Gubernur dan para Kepala Daerah. Seharusnya hal tersebut ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh KONI masing-masing daerah. Kalau ditunda, khawatirnya malah bisa batal, dan dampaknya sangat besar," tegasnya.

Dorong Percepatan Evaluasi APBD Perubahan

Sebagai solusi bagi daerah yang masih terkendala pencairan dana, Muharlion mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat—khususnya BPKAD Provinsi—untuk melakukan percepatan proses evaluasi APBD Perubahan kabupaten/kota.

"Kalau persoalannya adalah dana yang belum cair, kunci solusinya ada pada percepatan evaluasi APBD oleh Gubernur. Jika tim kurang, percepat; jika perlu, lakukan kerja lembur di BPKAD Provinsi. Dengan begitu, APBD Perubahan daerah-daerah tersebut dapat segera dimanfaatkan tepat waktu," pungkas Muharlion.

Dengan kesiapan anggaran dan fasilitas yang matang, DPRD Kota Padang optimistis Kota Padang siap menyambut para kontingen dan sukses menyelenggarakan Porprov. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Pasaman,Lintas Media News Com

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, S.Pt, turun langsung meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Sabtu 19/09.

Dalam peninjauan tersebut, Ketua DPRD didampingi oleh dua anggota DPRD Dapil Pasaman 2 (Dua Koto - Panti), yakni Zulhadri,S.Pd Fraksi PKS dan Rona Rezki, S.H Fraksi NasDem

Rombongan DPRD melihat langsung dampak banjir bandang yang merusak pemukiman warga, lahan pertanian, dan akses jalan nagari. Ketua DPRD juga berdialog dengan warga terdampak di lokasi.

Selain meninjau lokasi, Ketua DPRD beserta anggota juga mengunjungi keluarga korban banjir bandang yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi,S.Pt menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pasaman, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami datang langsung untuk melihat kondisi warga dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Kami berharap korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan, ujar Nelfri Asfandi.

Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, BPBD, Dinas Sosial, dan OPD terkait untuk bergerak cepat dalam penanganan darurat, penyaluran logistik, serta pendataan kerusakan.

Kami di DPRD akan mendorong percepatan anggaran tanggap darurat dan memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk jangka panjang, perlu ada kajian mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di kawasan rawan Dua Koto ini," tambahnya.

Anggota DPRD Zulhadri dan Rona Rezki yang merupakan putra daerah Dua Koto juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan bersama TNI-Polri dan masyarakat masih melakukan upaya pencarian korban.

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang Muharlion meminta penanganan temuan kasus narkotika di tempat hiburan malam dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Ia mendorong Satpol PP Kota Padang memperkuat koordinasi dengan Polresta Padang serta pihak keamanan dalam menindaklanjuti temuan pengunjung yang dinyatakan positif narkotika.

Menurut Muharlion, koordinasi lintas aparat penting agar penanganan persoalan narkotika di tempat hiburan tidak berjalan sendiri-sendiri. Langkah bersama juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mengantisipasi terulangnya kasus serupa di kemudian hari.

Ia menilai tempat hiburan malam harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan izin operasional, tetapi juga memastikan aktivitas di dalam tempat usaha tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Muharlion menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako), pemerintah daerah memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. DPRD Kota Padang mendukung langkah penegakan aturan terhadap tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang ada tempat usaha yang melanggar Perda maupun Perwako, tentu harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Termasuk pencabutan izin usaha apabila memang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan,” ujar Muharlion kepada awak media, Senin, 21 September 2026.

Ia menyebut pencabutan izin usaha dapat menjadi salah satu opsi penegakan aturan, baik secara sementara maupun permanen, sepanjang proses dan mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan. Sikap tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Langkah ini sejalan dengan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam aturan tersebut, pengelola atau pemilik usaha hiburan malam, termasuk diskotek, yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga penghentian kegiatan dan denda administratif. Perda tersebut juga mengatur pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Regulasi tersebut mencakup upaya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, pendanaan, serta pengawasan dan pelaporan.

Muharlion berharap penanganan kasus narkotika di tempat hiburan malam menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola usaha, dan masyarakat agar tempat hiburan di Kota Padang tetap menjalankan kegiatan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU