Pasbar,Lintas Media News Com.

Dalam rangka memperingati Hari Anti korupsi Se -Dunia Tahun 2026 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, gelar Lomba Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi Tingkat SMA/SMK/MA Se- Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati,Selasa 10/112026.

Yulianto Bupati Mengatakan dengan mengawali pantun dengan mengajak pentingnya integritas yang kuat,agar Pasaman Barat bisa gemilang.Tak hanya itu yang dikatannya tapi kegiatan ini bukan serimonial ,tapi mengingat Korupsi itu musuh bersama ,Pemerintah Daerah berkomitmen membangun Tata Kelola yang bersih,transparan serta akuntabel tegasnya.

Ia merasa bangga hari ini Anak-anak kita bicara korupsi melalui kata-kata yang indah dengan Makna yang Tajam oleh para Generasi Muda Pasaman Barat.

Korupsi itu harus dimulai dari hal yang kecil,termasuk mencontek disaat Ujian itu korupsi katanya kepada para peserta,apalagi titip Absen itu juga korupsi ingatnya lagi.

Yang tak kalah pentingnya Ia katakan satu hal Jangan takut Jujur ,Orang jujur itu Hebat,Orang jujur itu Pemberani dengan mengakhiri pantun dengan makna,betapa pentingnya ditanamkan Kejujuran,baru disemai untuk masa depan Pasbar yang damai.

Sementara itu Emnita Nadirua SE,M.M Kepala Inspektorat menambahkan terkait pelaksanaan kegiatan melalui kordinasi dengan Cabdin Wilayah VI dan Kakan Menag Pasbar untuk kegiatan lomba baca Puisi ini.

Ia pun menegaskan tentang pentingnya penanaman bibit Anti korupsi,Stop Korupsi, tunjuki jalan yang lurus,menolak segala korupsi.

Selain itu dikatakannya Jujur itu hebat,Korupsi itu ,Integritas adalah Prestasi ,Cegah Korupsi sejak dini, Wujudkan Generasi Muda Kabupaten Pasaman Barat yang jujur dan bermartabat .

Lomba baca Puisi ini hampir sehari penuh di buka Yulianto Bupati Pasbar, dengan diikuti 24 Sekolah menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan, serta Madrasyah Aliyah dengan melibatkan para Kepala Sekolah,Pembimbing dan 3 orang dari setiap sekolah masing-masing.

Usai kegiatan lomba berakhir Dinda Alisya bersama Eksa Yulianti dari SMA N 1 Talamau tampil sebagai Pemenang dengan jumlah Nilai 291 oleh Tim juri, kepada Media ini mengatakan merasa terharu dan bangga ,namun ini bukan terakhir tapi,akan berusaha lebih maksimal lagi ke depan dan berharap kepada seluruh pemegang kebijakan Pasbar,senantiasa dapat tetap pada aturan -aturan yang berlaku pungkasnya.

Padang, Lintasmedia News– Polda Sumatera Barat bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 26 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) melalui kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Penegakan Hukum (Gakkum) Curanmor. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 30 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian.

Hasil pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumbar, Senin (9/11/2026).

Kegiatan dipimpin Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, didampingi Dirreskrimum Polda Sumbar AKBP Umar, serta dihadiri sejumlah Kasubdit dan Kasat Reskrim dari Polres jajaran.

Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam mendukung program prioritas Kapolri untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor, melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum.

Menurutnya, upaya pemberantasan curanmor tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkuat sinergi kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat.

“Melalui KRYD Gakkum Curanmor, kami mengoptimalkan langkah preventif, preemtif, dan represif untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Harapannya, masyarakat semakin merasa aman dan terlindungi dengan kehadiran Polri,” ungkap Susmelawati.

Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, Ditreskrimum Polda Sumbar telah dua kali menyampaikan hasil pengungkapan kasus curanmor kepada publik.

Pada pengungkapan pertama yang dilaksanakan 20 September 2026, kepolisian berhasil mengungkap lima perkara dengan enam orang tersangka serta mengamankan 14 unit kendaraan bermotor.

Sementara itu, dalam pengungkapan terbaru yang mencakup periode 27 Oktober hingga 7 November 2026, petugas berhasil menangani 26 laporan polisi dengan barang bukti sebanyak 30 unit kendaraan.

Jumlah tersebut terdiri atas 29 sepeda motor dan satu unit mobil.

Selain kendaraan bermotor, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aksi pencurian, di antaranya kunci palsu dan obeng.

Dirreskrimum Polda Sumbar AKBP Umar menerangkan, keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal di wilayah Sumatera Barat. Koordinasi dan operasi gabungan antarwilayah dilakukan untuk menelusuri serta mengungkap jaringan pelaku curanmor, termasuk pelaku yang diketahui merupakan residivis dan beraksi lintas wilayah.

“Kegiatan KRYD ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Kapolda Sumatera Barat untuk memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaksanaannya didukung oleh seluruh Satuan Reskrim jajaran sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara terkoordinasi,” jelas AKBP Umar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari 30 kendaraan yang berhasil diamankan, sebanyak 14 unit akan dikembalikan kepada pelapor atau pemilik sah setelah melalui proses verifikasi dan prosedur yang berlaku.

Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian penting dari penanganan perkara, sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak hanya mendapatkan kepastian proses hukum, tetapi juga dapat memperoleh kembali hak miliknya.

Polda Sumbar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana curanmor maupun memiliki informasi yang dapat membantu proses pengungkapan.

Melalui KRYD Gakkum Curanmor, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat.

Hasil pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumbar, Senin (9/11/2026).

Kegiatan dipimpin Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, didampingi Dirreskrimum Polda Sumbar AKBP Umar, serta dihadiri sejumlah Kasubdit dan Kasat Reskrim dari Polres jajaran.

Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sumbar dalam mendukung program prioritas Kapolri untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor, melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum.

Menurutnya, upaya pemberantasan curanmor tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memperkuat sinergi kepolisian dengan berbagai elemen masyarakat.

“Melalui KRYD Gakkum Curanmor, kami mengoptimalkan langkah preventif, preemtif, dan represif untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Harapannya, masyarakat semakin merasa aman dan terlindungi dengan kehadiran Polri,” ungkap Susmelawati.

Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, Ditreskrimum Polda Sumbar telah dua kali menyampaikan hasil pengungkapan kasus curanmor kepada publik.

Pada pengungkapan pertama yang dilaksanakan 20 September 2026, kepolisian berhasil mengungkap lima perkara dengan enam orang tersangka serta mengamankan 14 unit kendaraan bermotor.

Sementara itu, dalam pengungkapan terbaru yang mencakup periode 27 Oktober hingga 7 November 2026, petugas berhasil menangani 26 laporan polisi dengan barang bukti sebanyak 30 unit kendaraan.

Jumlah tersebut terdiri atas 29 sepeda motor dan satu unit mobil.

Selain kendaraan bermotor, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aksi pencurian, di antaranya kunci palsu dan obeng.

Dirreskrimum Polda Sumbar AKBP Umar menerangkan, keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal di wilayah Sumatera Barat. Koordinasi dan operasi gabungan antarwilayah dilakukan untuk menelusuri serta mengungkap jaringan pelaku curanmor, termasuk pelaku yang diketahui merupakan residivis dan beraksi lintas wilayah.

“Kegiatan KRYD ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Kapolda Sumatera Barat untuk memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaksanaannya didukung oleh seluruh Satuan Reskrim jajaran sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara terkoordinasi,” jelas AKBP Umar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dari 30 kendaraan yang berhasil diamankan, sebanyak 14 unit akan dikembalikan kepada pelapor atau pemilik sah setelah melalui proses verifikasi dan prosedur yang berlaku.

Pengembalian kendaraan tersebut menjadi bagian penting dari penanganan perkara, sehingga masyarakat yang menjadi korban tidak hanya mendapatkan kepastian proses hukum, tetapi juga dapat memperoleh kembali hak miliknya.

Polda Sumbar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman.

Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana curanmor maupun memiliki informasi yang dapat membantu proses pengungkapan.

Melalui KRYD Gakkum Curanmor, Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat.

Bupati Pasaman Barat Yulianto melantik dan mengukuhkan 90 wali nagari untuk masa jabatan 2026–2034 di Aula Kantor Bupati Pasbar (Senin 9/11/2026).

Pelantikan tersebut mendapat apresiasi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah karena Pasbar berhasil menerapkan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) 2026.

Dari 90 wali nagari tersebut, sebanyak 87 orang merupakan wali nagari terpilih hasil Pilwana 2026 yang dilaksanakan secara serentak di 87 nagari. Sementara tiga lainnya, yakni Wali Nagari Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, dikukuhkan berdasarkan perpanjangan masa jabatan dari periode 2023–2031.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Pemkab Pasbar menerapkan sistem e-voting. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam proses demokrasi merupakan terobosan positif yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Ia menyebutkan, Pasbar dan Kabupaten Agam merupakan daerah di Sumatera Barat yang telah menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan wali nagari. Ke depan, inovasi tersebut berpotensi dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda demokrasi.

Meski demikian, Mahyeldi mengingatkan bahwa penerapan teknologi harus didukung kesiapan penyelenggara, pemahaman regulasi, serta proses pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Kepada para wali nagari yang baru dilantik, ia berpesan agar memahami peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemerintahan nagari, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

“Pemerintah provinsi akan mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi wali nagari melalui pembekalan serta pemahaman regulasi. Jangan sampai ada wali nagari yang tersandung persoalan hukum karena tidak memahami aturan. Karena itu, setiap kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Mahyeldi juga mendorong para wali nagari memetakan dan mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Pasbar Yulianto menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan momentum penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ia mengucapkan selamat kepada seluruh wali nagari yang telah menerima amanah masyarakat.

Menurutnya, wali nagari memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemerintahan berjalan baik, pembangunan terlaksana secara merata, dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

Jabatan wali nagari bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi, tegasnya.

Yulianto juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penataan pemerintahan nagari sejak 2017 hingga pelaksanaan Pilwana 2026. Ia mengakui, pelaksanaan Pilwana berlangsung di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, komitmen pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait tetap memastikan masyarakat dapat memilih pemimpin nagarinya.

Kepada 90 wali nagari, Yulianto menitipkan enam pesan utama, yakni membangun pemerintahan yang berintegritas dan taat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga persatuan serta nilai adat dan budaya, mengoptimalkan potensi ekonomi nagari, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta menyiapkan pembangunan nagari yang berkelanjutan.

Ia secara khusus mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, dan pariwisata. Selain itu, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) diharapkan dikelola secara profesional agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Doddy San Ismail, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pilwana 2026 melibatkan 696 orang panitia pemilihan, 3.430 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara , serta 1.372 petugas ketertiban dan pengamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan di 87 nagari, panitia juga menyiapkan 686 tempat pemungutan suara (TPS). Seluruh tahapan dilaksanakan melalui persiapan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan dukungan teknologi informasi guna memastikan proses pemilihan berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

Doddy menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda, pemerintah daerah, camat, panitia teknis, aparat keamanan, media massa, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya Pilwana 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pasbar M. Ihpan, anggota DPRD Provinsi Sumbar Ade Putra dan Ali Muda, unsur Forkopimda, kepala OPD Provinsi Sumbar dan Pasbar, instansi vertikal, serta perwakilan perbankan. Hadir pula Ketua TP-PKK Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua GOW Ny. Gusmalini, dan Ketua DWP Ny. Erisa Doddy San Ismail.

Pada kesempatan itu, Pemkab Pasbar juga memberikan penghargaan kepada unsur Forkopimda dan pihak terkait, termasuk Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PLN, BNNK, Panitia dan sejumlah nagari atas dukungan dalam menyukseskan Pilwana 2026.

Pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) Kota Bukittinggi periode 2026–2030 resmi dilantik. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Balairung Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (08/11).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum KPSTI Sumatera Barat, Indrayuda, didampingi Penasihat KPSTI Sumbar. Dalam pelantikan tersebut, Zulhamdi Nova Candra IB Zoebir Dt. Nagari Labiah resmi dikukuhkan sebagai Ketua KPSTI Kota Bukittinggi periode 2026–2030 bersama pengurus lainnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, apresiasi atas pelantikan Pengurus Komite Pencak Silat Tradisi Indonesia (KPSTI) Kota Bukittinggi periode 2026–2030. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah dalam memperkuat pelestarian silek tradisi sebagai warisan budaya Minangkabau. KPSTI juga diharapkan dapat menjalankan amanah kepengurusan dengan penuh komitmen serta berperan dalam menjaga tradisi anak nagari.

"Silek bukan sekadar seni bela diri, tetapi juga pendidikan adab bagi anak nagari untuk belajar menahan diri, menghormati guru, dan menjaga marwah kaum. KPSTI bukan tandingan IPSI, melainkan berfokus pada silek tradisi dalam rangka pelestarian tradisi anak nagari," ungkapnya.

Wakil Wali Kota menyatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi siap memfasilitasi dan bersinergi mendukung kegiatan KPSTI sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Pengurus juga diharapkan melakukan pendataan perguruan, guru tuo dan sasaran silek, mendorong regenerasi serta mendokumentasikan gerak dan filosofi silek tradisi. Silek juga diharapkan dapat dikembangkan melalui kegiatan budaya dan pariwisata agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. (*)