Pemprov Sumbar
[Pemprov Sumbar][column2]
Pasbar,Lintas Media News Com.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Doddy San Ismail meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program dan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Dengan waktu efektif sekitar 50 hari tersisa, setiap OPD diminta memaksimalkan kinerja, menuntaskan pekerjaan fisik, serta memastikan kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga.
Penegasan tersebut disampaikan Doddy San Ismail saat memimpin apel gabungan rutin di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin 2/11
Dalam arahannya, Sekda meminta OPD segera mengejar ketertinggalan realisasi pekerjaan fisik sekaligus memperhatikan mutu dan kualitas pengerjaan. Ia juga mengingatkan agar administrasi pertanggungjawaban keuangan, seperti surat pertanggungjawaban (SPJ), surat permintaan pembayaran (SPP), dan surat perintah membayar , tidak menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran.
Berdasarkan data per 31 Oktober, masih terdapat beberapa OPD yang realisasi pekerjaan fisiknya berada di angka 50 persen. Karena itu, percepatan harus dilakukan, tetapi kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian, mengingat hasilnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
Selain percepatan realisasi program, Doddy juga meminta OPD terkait mempersiapkan sejumlah agenda penting menjelang akhir tahun, di antaranya peringatan Hari Pahlawan, HUT Korps Pegawai Republik Indonesia, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru.
Ia turut mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam bekerja, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial.
Tetap tegakkan disiplin, integritas kerja, dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan bantuan purna tugas ASN sebesar Rp2.500.000 kepada Ir. Evalinda yang memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 November 2026. Selain itu, diserahkan bantuan siswa berprestasi anak ASN sebesar Rp1.500.000 atas nama Armawati untuk anaknya, Azizah Taqiya Pendri.
Pasbar,Lintas Media News Com
Bupati Pasaman Barat Yulianto meninjau progres pembangunan Jalan Wonosari–Mandiangin Lubuk Puta, Kecamatan Kinali, Minggu 1/11 Pembangunan ruas jalan yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat tersebut didanai melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp12,8 miliar.
Pembangunan jalan dengan nilai kontrak Rp12.808.163.639 itu memiliki masa pengerjaan selama 130 hari kalender, terhitung sejak 24 Agustus hingga Desember 2026. Jalan tersebut dibangun sepanjang 5,3 kilometer dengan spesifikasi lebar 3,5 meter serta bahu jalan masing-masing 0,75 meter di sisi kiri dan kanan.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Yulianto menyampaikan rasa syukur atas progres pekerjaan yang berjalan lancar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di kawasan Nagari Bancah Kariang hingga Mandiangin.
Alhamdulillah, dari Nagari Bancah Kariang sampai dengan Mandiangin progresnya berjalan baik. Ini merupakan akses yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, infrastruktur jalan ini menjadi salah satu yang kita prioritaskan untuk dibangun," ujar Yulianto.
Ia berharap, setelah pembangunan selesai, masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan memelihara jalan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Yulianto juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalan sesuai kapasitas dan peruntukannya, terutama terkait batas tonase kendaraan, sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Jalan ini harus kita jaga bersama. Penggunaan kendaraan, termasuk tonasenya, harus disesuaikan dengan kekuatan jalan. Sebab, yang akan memanfaatkan infrastruktur ini adalah kita sendiri, masyarakat kita. Dengan selesainya pembangunan jalan ini, kita berharap roda perekonomian masyarakat semakin meningkat," tegasnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur, baik oleh pemerintah daerah, camat, maupun tokoh masyarakat setempat.
Berdasarkan hasil peninjauan, Yulianto optimistis pengerjaan jalan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari masa kontrak, dengan perkiraan rampung pada November 2026.
Alhamdulillah, meskipun saya bukan ahlinya, melihat progres pekerjaan saat ini, mudah-mudahan November sudah selesai," ungkapnya.
Turut mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut, Kepala Dinas PUPR Bambang Sumarsono, Plt. Staf Ahli Bidang Keagamaan dan Kesra Getri Ardenis, Anggota DPRD Pasaman Barat Eko Supriyono, Camat Kinali Jon Helmat Joni, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
pasamanbarat.lintasmedia news — Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat mengamankan seorang pria berinisial AB beserta satu unit alat berat jenis ekskavator dalam operasi penindakan kasus dugaan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Operasi penegakan hukum ini dilaksanakan di kawasan Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, pada Jumat (30/10/2026).
Hingga saat ini, penyidik Kepolisian masih intensif mendalami peran dan keterlibatan AB serta memburu pihak-pihak lain yang diduga menjadi dalang di balik aktivitas eksploitasi sumber daya alam ilegal tersebut.
Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H melalui Kasat Reskrim, Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K mengungkapkan bahwa Korps Bhayangkara bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas pertambangan liar yang merusak ekosistem lingkungan.
"Peran AB masih kami dalami secara mendalam, termasuk sejauh mana keterlibatannya dalam operasional penambangan tanpa izin ini," ujar Iptu Agung saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2026).
Berdasarkan hasil investigasi awal di lapangan, modus operandi yang digunakan dalam praktik pertambangan ilegal ini tergolong masif karena memanfaatkan alat berat jenis ekskavator, mesin pengolah material atau yang lazim disebut dompeng, serta unit pompa air berkapasitas tinggi.
Kendati demikian, petugas dilapangan mendapati kondisi tempat kejadian perkara (TKP) dalam keadaan kosong saat petugas tiba untuk mengamankan barang bukti.
"Saat terakhir kami turun ke lokasi untuk mengamankan barang bukti, tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan yang sedang berlangsung," jelasnya.
Selain mengamankan satu unit ekskavator dan memintai keterangan dari AB, penyidik Satreskrim Polres Pasaman Barat juga memperluas cakupan penyelidikan guna menelusuri status kepemilikan lahan yang dijadikan lokasi pertambangan emas liar tersebut.
Kepolisian belum dapat memastikan siapa pihak yang memegang alas hak atas tanah di kawasan itu, sehingga koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah nagari setempat terus dilakukan.
Dari keterangan sementara yang dihimpun penyidik, aktivitas ilegal ini disinyalir telah beroperasi kurang lebih selama satu bulan terakhir. Meski demikian, aparat penegak hukum tidak langsung mempercayai informasi tersebut dan memilih untuk melakukan verifikasi faktual melalui uji petik data serta pemeriksaan saksi-saksi guna memastikan validitas durasi operasional tambang.
Penyelidikan kini juga difokuskan pada skema kerja dan aliran dana yang melibatkan operator alat berat. Berdasarkan temuan awal di lapangan, operator ekskavator diduga hanya berstatus sebagai pekerja harian atau buruh yang menerima upah dari pihak tertentu.
Hingga kini, nominal upah, sistem pembayaran, serta identitas pemodal atau pihak yang bertindak sebagai aktor intelektual dan penanggung jawab finansial (cukong) di balik aktivitas PETI ini masih dalam tahap pengembangan penyidikan.
"Penyidik masih bekerja secara maraton untuk melakukan pemeriksaan intensif guna mengungkap secara tuntas jaringan di balik dugaan tambang emas ilegal ini. Perkembangan lebih lanjut penanganan perkara ini akan kami sampaikan secara berkala kepada publik berdasarkan hasil temuan pemeriksaan," pungkas Kasat.
(HumasResPasbar)
Tanah Datar, Lintasmedianews
Kejuaraan balap motor bergengsi Batusangkar Cup yang memperebutkan Piala Bupati Tanah Datar sukses digelar di Sirkuit NP Lapangan Cindua Mato Batudangkar Kabupaten Tanah Datar Minggu ( 01/11 ) 2026.
Event yang diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai Daerah di Sumatera Barat ,l Damasrayadan sekitar nya ini menjadi ajang pembuktian bagi pembalap muda berbakat.
Kegiatan balap Motor kali ini di hadiri oleh
Bupati Tanah Datar Rka Putera SE. MM. Wakil Bupati Ahmad Fadly. S. Spi. Ketua DPRD Anton Yondra, Sekda Abdurrahman Hadi. Kodim 0307 Letkol ARM Hendryana. S. Sos. M. M. Kapolres Tanah Datar. Marwan Fajrin SIK. MIK. Kepala OPD. Forkopimda.Ketua TP. PKK Tanah Datar,Ketua GOW. Pimpinan Devisi Human Pusat Bank Nagari. Oktra Firdaus. Dan Pinca Bank Nagari Tanah Datar. Ketua KONI Novitra Kemala Ketua Pelaksana Ary Andre. Ir. SH. MH. Dan tamu Undangan lainnya.
Ketua Pelaksana Ary Andre menyampaikan " Terima kasih kepada Bupati beserta jajaran nya,Forkopimds dan seluruh pihak yang ikut mendukung seluruh Sponsor Dan elemen Masyarakat yang telah mendukung terlaksana nya terkhusus Bank Nagari Batusangkar yang telah menjadi sponsor utama sebanyak Rp. 50 juta dengan kegiatan Balap Motor ini Ada 17 kelas yg ikut 325 pembalap . Dengan hadiah utama Satu Unit Sepeda Motor, serta digemari oleh para kawula Muda. Kegiatan ini mencegah terjadinya balap liar dan juga untuk mberikan kesempatan kepada Anak - anak muda dalam menyalurkan hobbynya. "
" Kami atas nama Panitia mengucapkan Terima kasih yg tak terhingga kepada Bupati Rka Putra. Pinca Bank Nagari yg sudah mensuport dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan di sirkuit legenda ini. Yang bertujuan membangkitkan kembali semangat Anak- anak muda dalam menyalurkan hobby. ' katanya.
Andre berpesan kepada peserta kejuaraan, agar bertandinglah dengan penuh semangat, junjung sportifitas dan utamakan keselamatan.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan ' Selamat datang kepada para peserta yang akan ikut pertandingan pada Batusangkar Cup Race 2026. Juga ucapkan selamat kepada INI dan Bank Nagari yang sudah menjadi sponsor dan mensuport ajang Balap motor ini. "
"Sirkuit Non Permanen ( NP) Sebagaimana disampaikan panitia sangat diminati oleh pembalap-pembalap, baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari luar Daerah " Katanya.
Bupati Eka Putera menambahkan juga mengingatkan " Kepada penonton agar tidak melewat pembatas selama balapan berlansung until menghindari terjadinya hal - hal yang bisa membahayakan diri Kita."
"Saya ingatkan event ini memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Untuk itu jangan ada yang melewati pembatas atau menyeberang. Lintasan terutama saat race sedang berlangsung. '
" Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini selain menjauhkan Anak muda dari bslsp liat. Event ini juga menggerakkan Pariwisata Tanah Datar, " Ujar nya.
Kejuaraan berlangsung meriah dengan pengamanan ketat dari Polres Tanah Datar dan dukungan penuh dari Ikatan Motor Indonesia. ( IMI ) . -( ERM)
Sumbar, Lintasmedia News– Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di tiga lokasi berbeda di Kota Padang, Sabtu (31/10/2026). Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang pria berinisial H (35) dan J (38), serta menyita puluhan paket sabu berikut sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika.
Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan oleh H di kawasan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim operasional Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dan menerapkan teknik penyamaran atau undercover buy.
Dalam proses tersebut, petugas kemudian bertemu dengan H di lokasi yang telah disepakati, yakni di depan sebuah rumah di Jalan Dr. M. Hatta, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh. Saat transaksi berlangsung, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap H.
Dari hasil penggeledahan yang disaksikan pemilik rumah dan masyarakat setempat, petugas menemukan satu paket sedang sabu yang disimpan dalam kotak rokok serta satu unit telepon genggam milik H.
Berdasarkan hasil interogasi awal, H mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seorang pria berinisial J (38). Berbekal keterangan itu, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah di kawasan Koto Tingga, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji.
Petugas berhasil mengamankan J yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Dari penggeledahan yang disaksikan Ketua RT dan masyarakat setempat, ditemukan satu paket sedang sabu yang disimpan dalam kotak rokok merek Slava warna merah di dalam sebuah tas merek All Star warna cokelat, serta satu unit telepon genggam.
Tidak berhenti sampai di situ, petugas kembali melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah H di kawasan Alai Pauh V, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dua paket sedang dan 40 paket kecil sabu yang disimpan dalam sebuah kantong plastik hitam.
Selain narkotika, turut diamankan satu unit timbangan digital, dua pak plastik klip bening, serta dua buah sedotan yang ujungnya diruncingkan. Barang-barang tersebut ditemukan di atas lemari dalam kamar H dan diduga berkaitan dengan aktivitas pengemasan narkotika.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol. Wedy Mahadi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas informasi masyarakat yang dikembangkan melalui serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku di lokasi berbeda.
“Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang kami tindak lanjuti melalui penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu. Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui lebih jauh asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat,” tegas Wedy Mahadi.
Ia menambahkan, Ditresnarkoba Polda Sumbar berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Pengembangan kasus juga akan dilakukan untuk mengungkap sumber pasokan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran tersebut.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengapresiasi langkah Ditresnarkoba Polda Sumbar dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba, tidak terlibat dalam penyalahgunaannya, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika,” ungkap Susmelawati.
Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, penimbangan dan pengujian barang bukti, serta melengkapi administrasi penyidikan guna mendalami kasus tersebut.
Polda Sumbar mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari peredaran gelap narkotika. (***)
PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turut mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui organisasi profesi rumah sakit. Hal itu disampaikan dalam momentum pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Seluruh Indonesia (MAKERSI) Wilayah Sumatera Barat dan Riau periode 2026–2030.
Mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos., menghadiri kegiatan pelantikan yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera Barat, Sabtu (31/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan organisasi PERSI dan MAKERSI di tingkat wilayah, sekaligus memperkuat koordinasi antarrumah sakit dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit.
Dalam kesempatan tersebut, Tengku Arifin menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap keberadaan organisasi yang menjadi wadah rumah sakit tersebut. Menurutnya, keberadaan PERSI dan MAKERSI memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan, profesionalisme pengelolaan rumah sakit, serta penerapan etika dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan sumber daya manusia, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta kepatuhan terhadap standar dan etika pelayanan.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus PERSI dan MAKERSI yang dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan terus memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan," demikian pesan yang disampaikan Tengku Arifin.
Menurutnya, rumah sakit memiliki posisi penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Tengku Arifin juga berharap kepengurusan PERSI dan MAKERSI periode 2026–2030 dapat menjalankan program organisasi secara konsisten serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
"Harapannya, sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan rumah sakit serta organisasi terkait dapat terus terjalin. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin berkualitas, profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.
PERSI merupakan organisasi yang menghimpun rumah sakit di Indonesia dan memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga wilayah provinsi. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi rumah sakit untuk berkoordinasi serta memperjuangkan kepentingan rumah sakit secara kolektif.
Sementara itu, MAKERSI memiliki peran dalam aspek kehormatan dan etika rumah sakit. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan turut memperkuat penerapan prinsip etika dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pelantikan kepengurusan periode 2026–2030 tersebut sekaligus menjadi momentum regenerasi organisasi dan penguatan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola rumah sakit yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap berbagai program dan agenda PERSI maupun MAKERSI ke depan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarrumah sakit di wilayah Sumatera Barat dan Riau.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut juga menjadi bentuk komitmen daerah untuk terus membangun komunikasi dan jejaring dengan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.(Nina)
Melalui Forum Nagari dan Kelompok Pengelola Sumber Daya (KPS) Saiyo Sakato, masyarakat berperan dalam merencanakan dan mengelola program berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing. Pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up) ini diterapkan untuk mendukung penguatan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, perbaikan infrastruktur, pendidikan, serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
Pada bidang penguatan ekonomi produktif, sejumlah program diarahkan untuk mengembangkan usaha masyarakat, mulai dari sektor UMKM hingga pertanian, perikanan, dan peternakan.
Di Kelurahan Batu Gadang, alokasi Rp112,1 juta antara lain diperuntukkan bagi penguatan UMKM “Kampung Seribu Keripik”, bantuan operasional MIS Nurul Hidayah, serta pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Sementara itu, Forum Nagari Banda Buek mengelola alokasi Rp111,93 juta untuk mendukung berbagai usaha produktif, seperti pengadaan bibit dan pakan ikan lele serta nila, budi daya ikan hias, penetasan telur ayam kampung, dan penguatan UMKM lokal.
Pengembangan usaha peternakan juga menjadi salah satu pilihan pemberdayaan di sejumlah wilayah. Forum Nagari Koto Lalang memperoleh alokasi Rp84,37 juta untuk mendukung budi daya itik petelur, pembangunan gudang inventaris, fasilitas WC kantor forum, serta kegiatan perlombaan PKK tingkat kota.
Di Lambung Bukit, alokasi Rp104,36 juta diarahkan untuk program pemberdayaan ayam kampung petelur dan pelatihan sertifikasi satuan pengamanan (satpam) bagi pemuda setempat. Sementara itu, Forum Nagari Limau Manis mengelola Rp87,75 juta untuk pengembangan usaha penggemukan sapi kurban, pengadaan perlengkapan kesenian randai, serta pembuatan kincir air.
Program ekonomi produktif juga dikembangkan Forum Nagari Limau Manis Selatan melalui alokasi Rp104,62 juta. Anggaran tersebut mencakup pengembangan unit usaha “Forum Minum Kopi”, kelanjutan pembangunan gudang sampah, serta pelatihan satpam.
Adapun Forum Nagari Padang Besi mengelola Rp112,22 juta untuk mendukung usaha peternakan ayam petelur, penataan Semarak Pasar Pagi, pengadaan peralatan kongsi kematian RW II, serta pengecatan kantor LPM, Forum Nagari, dan PKK.
Selain pengembangan usaha, sejumlah program BMN diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan membuka peluang ekonomi bagi pemuda.
Di Kelurahan Koto Lua, alokasi Rp87,52 juta digunakan untuk mendukung pelatihan satpam bagi pemuda produktif serta pengadaan perlengkapan drum band MTSS Limau Manis. Program pelatihan satpam juga menjadi salah satu kegiatan Forum Nagari Pampangan Nan XX, yang memperoleh alokasi Rp94,5 juta. Selain pelatihan tersebut, anggaran di Pampangan juga diperuntukkan bagi penyediaan sarana olahraga bola voli untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya kalangan remaja.
Pada bidang infrastruktur, program pemberdayaan diarahkan untuk mendukung perbaikan sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di Kelurahan Baringin, alokasi Rp112,5 juta diperuntukkan bagi pembangunan turap penahan tanah untuk mendukung penataan drainase irigasi dan mengurangi risiko erosi.
Forum Nagari Tarantang juga mengelola alokasi Rp112,5 juta untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur pertanian dan permukiman, meliputi pembangunan bak penampungan, pemasangan pipa irigasi sawah, perbaikan sarana air bersih PAMSIMAS, serta renovasi kantor Forum Nagari.
Sementara itu, di Kelurahan Indarung, alokasi Rp112,5 juta diarahkan untuk pembangunan aula pertemuan warga dan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di sepanjang jalur belt conveyor.
Dukungan terhadap infrastruktur dan pendidikan juga dilaksanakan melalui KPS Saiyo Sakato di kawasan Teluk Bayur. Dengan alokasi Rp61,87 juta, program yang dikelola mencakup perbaikan jalan dan riol permukiman serta bantuan paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa dukungan pendanaan melalui Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi dan menjawab kebutuhan wilayahnya masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola program dan menjaga keberlanjutan manfaatnya.
“Keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat mampu mengelola, menjaga keberlanjutan, dan merasakan manfaatnya secara mandiri. Forum Nagari menjadi wadah agar warga sendiri yang menentukan potensi dan solusi atas kebutuhan mereka,” ujar Win.
Ia menambahkan, pelaksanaan program BMN diarahkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kegiatan. Dengan demikian, dukungan perusahaan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Forum Nagari sendiri merupakan wadah yang mempertemukan lembaga sosial ekonomi masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukannya diprakarsai PT Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukittinggi pada 31 Januari 2015.
Melalui Forum Nagari, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, serta mengelola kegiatan pemberdayaan dengan melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini juga berperan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pemanfaatan potensi lokal dalam pelaksanaan Program BMN secara berkelanjutan. (*)