JAKARTA, lintasmedia News - Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang lindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum. 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta. 

Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993. 

PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991. 

Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. 

Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia. “Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambah Firdaus. 

Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kemerdekaan pers dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. 

Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. 

Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 

Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus. 

Aceh Timur – Lintasmedianews.com

 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Abdul Aziz Syah (SAAS) Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, resmi menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026, terhitung mulai 1 Mei 2026.

Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 7 berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Sementara itu, warga yang berada pada desil 8 hingga 10 disarankan untuk beralih ke skema pembiayaan melalui BPJS Mandiri.

Direktur RSUD SAAS, dr. Rita Rosti, M.Kep, menegaskan bahwa pihak rumah sakit tetap mengedepankan pelayanan medis sebagai prioritas utama, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.

“Pasien emergency pasti tetap dilayani seperti biasa. Namun untuk pembiayaan layanan, sebagai instansi yang patuh aturan, kami tetap menjalankan amanah dari Pergub Nomor 2 Tahun 2026,” ujarnya kepada theacehtimurpost, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mendorong kemandirian pembiayaan kesehatan bagi kelompok masyarakat mampu.

Pihak RSUD SAAS mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan yang berlaku serta memastikan status kepesertaan atau kategori desil masing-masing guna menghindari kendala dalam proses pelayanan.

(I)

Pasbar,Lintas Media News Com

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menegaskan pentingnya implementasi enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu guna memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat mengunjungi Posyandu Kuala Jorong Pasa Lamo dan TK Taman Firdaus di Jorong Sialang, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Rabu 29/4, bertepatan dengan peringatan Hari Posyandu Nasional.

Sifrowati menyebut transformasi Posyandu melalui penerapan enam SPM merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi. Layanan tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, sosial, sanitasi, hingga perlindungan masyarakat.

Posyandu kini bukan hanya tempat pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pusat layanan masyarakat. Berbagai persoalan di lingkungan, mulai dari kekerasan, anak yang belum mengikuti PAUD, hingga keluarga yang belum memiliki sanitasi layak, dapat dilaporkan melalui kader dan ditindaklanjuti secara berjenjang hingga tingkat daerah,” ujarnya.

Ia menilai penguatan Posyandu berbasis enam SPM sejalan dengan semangat Hari Posyandu Nasional serta menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lanjutnya, terus mendorong optimalisasi sekitar 400 Posyandu yang tersebar di 90 nagari agar aktif sebagai ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat.

“Posyandu harus menjadi ruang layanan yang hidup, aktif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Camat Sasak Ranah Pasisie, Haris Antoni, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan yang diberikan Tim Pembina Posyandu Pasaman Barat. Ia menegaskan implementasi enam SPM Posyandu merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah.

Menurutnya, Posyandu kini menjadi wadah strategis untuk menampung berbagai persoalan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelesaian masalah di tingkat nagari dan kecamatan.

Kegiatan pembinaan turut diisi dengan pemaparan dari narasumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial terkait implementasi enam SPM Posyandu. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke TK Taman Firdaus di Jorong Sialang sebagai bagian dari penguatan layanan dasar berbasis masyarakat.

ACEH TIMUR, Lintasmedia News - Ketua PMI dan Juga DPRK Aceh Timur, dari partai Aceh Fattah fikri mengatakan dalam beberapa pekan ini terlihat upaya menjatuhkan kinerja Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky gencar dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, rabu , 29 April 2026.

" Diduga ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah saat rehab-rekon berjalan di Aceh Timur, makanya mereka menfitnah dengan isu miring terhadap Bupati Al-Farlaky, " ujarnya. 

Menurut fattah fikri, isu ini sengaja dimainkan oleh pihak terkait untuk melemahkan semangat dan pembangunan di Aceh Timur dalam penangananan pasca banjir beberapa bulan lalu. 

Berdasarkan catatan kami Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky berhasil mendatangkan sejumlah menteri seperti; Mendagri, Menkes, Mensos dan kepala KSP di Aceh Timur untuk turun ke daerah yang kerusakan terparah di Aceh Timur 

Bahkan Bupati Al-Farlaky pernah diundang bertemu langsung Presiden Prabowo di Jakarta atas capaian dan keberhasilannya dalam penanggulangan bencana. 

Disisi lain sejumlah kebijakan pro rakyat yang dikeluarkan oleh Bupati Al-Farlaky saat penanganan pasca banjir membuat sekelompok orang merasa terganggu sehingga berupaya menjatuhkan citra positif dari Bupati.

" Prestasi tersebut membuat sekelompok orang tertentu menjadi terganggu sehingga berupaya melakukan fitnah untuk meruntuhkan semangat dan kepercayaan publik, namun upaya mereka gagal, " ungkapnya. 

Fattah fikri atau mantan ketua DPRK meminta masyarakat Aceh Timur untuk tidak terpengaruh dan tidak percaya dengan isu dan fitnah yang sedang digiring oleh pihak tertentu.

" Kita jangan sampai di adu domba dan dipengaruhi oleh sekelompok orang yang tidak ingin Aceh Timur bangkit dibawah kepemimpinan Bupati Al-Farlaky, ungkapnya.

Pasbar,Lintas Media News Com

Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata PT BPP dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mempercepat penanganan stunting.

Dalam sambutannya, Doddy menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan mendesak yang memerlukan penanganan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui pembangunan inklusif dan berkeadilan. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 angka kemiskinan di Pasaman Barat mengalami penurunan menjadi 6,3 persen dari sebelumnya 7,0 persen atau setara 31.680 jiwa. Namun demikian, jumlah masyarakat rentan miskin .

Anggota DPRD Pasaman Barat Hamidi turut mengapresiasi kepedulian PT BPP melalui program CSR yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah layak. Kehadiran perusahaan melalui CSR seperti ini sangat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Manager PT Bakrie Pasaman Plantation Ahmad Jari menegaskan bahwa partisipasi perusahaan dalam program tersebut dilandasi keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

“PT Bakrie Pasaman Plantation ikut serta karena kami melihat pemerintah memiliki visi, misi, dan program yang jelas. Dengan penyajian data yang akurat, verifikasi dan validasi terbuka di lapangan, serta keterbukaan dalam berbagi data, transparansi program dapat terjaga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan komitmen perusahaan untuk meningkatkan dukungan ke depan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi program yang telah berjalan.

“Ke depan kami berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran CSR, setelah dilakukan evaluasi agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat,” tambahnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga membawa kenyamanan dan semangat baru bagi para penerima manfaat.

“Kami berharap rumah ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan membawa keberkahan bagi keluarga penerima. Kami juga terbuka untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar program-program sosial ke depan semakin baik,” ujarnya.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada penerima manfaat, disertai doa bersama sebagai wujud syukur dan harapan agar bantuan tersebut memberi manfaat berkelanjutan.

Pasbar,Lintas Media News Com

Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing Marwazi B, Sulaiman dan Netra Ekawati, hari Minggu 26/4 kemarin, menghadiri wisuda Tahfiz Qur'an Pondok Tahfiz Babussalam Sungai Magelang, Nagari Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh.

Ketiga wakil rakyat ini, merupakan anggota dewan asal daerah pemilihan Dapil III, meliputi Kecamatan Gunung Tuleh, Sungai Aur dan Kecamatan Lembah Melintang. Dari tiga wakil rakyat itu, Marwazi berdomisili di Nagari Seberang Kenaikan, Sulaiman, Nagari Rabi Jonggor, dan Netra Ekawati asal Nagari Muaro Kiawai Barat. Ketiganya berada dalam Kecamatan Gunung Tuleh.

Selain tiga wakil rakyat Pasaman Barat, hadir pada wisuda Tahfiz Qur'an Pondok Tahfiz Babussalam itu, Camat Gunung Tuleh, diwakili Kasi Kesejahteraan Rakyat , Gaparli, Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA, diwakili Penyuluh Agama Fungsional, Edi Halomoan, pihak terkait dan orangtua ata wali dari wisudawan.

Kepala Pondok Tahfiz Qur'an Babussalam, Dewa Lubis, katakan, Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, kerjasama sekaligus dukungan semua pihak, wisuda tahfiz di komplek pondok Tahfiz Qur'an di Sungai Magelang, bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Atas nama keluarga besar Pondok Tahfiz Qur'an Babussalam, dia mengucapkan terima kasih kepada tiga wakil rakyat asal Kecamatan Gunung Tuleh, Camat yang diwakili Kasi Kesra, Kepala KUA, diwakili Edi Halomuan, bersama pihak terkait bersama undangan.

Anggota DPRD, Marwazi B, pada kesempatan itu mengakui, wisuda tahfiz ini merupakan moment penting untuk melihat putri-putrinya. Para wali murid, terus memanjatkan do’a berharap, agar mereka lancar dan lulus dalam tes hafalan yang terbuka di atas panggung.

Banyak manfaat dari kegiatan wisuda tahfidz ini. Hafalan al-qur’an mempengaruhi pada kecerdasan intelektual seorang murid. Terbukti dari murid yang unggul baik dalam bidang akademis maupun non akademis mayoritas adalah mereka yang telah menyelesaikan hafalannya. Inilah mengapa menghafal al-qur’an menjadi bagian penting dari kehidupan kita. 

Selain, ulasnya, menjaga kalamullah, menghafal al-qur’an juga memiliki pengaruh terhadap diri seseorang. Ketika Nilai -nilai al-qur’an ini dijadikan sebagai pedoman hidup dan dijunjung tinggi setiap langkah hidup akan membawa kita kearah yang lebih baik.

Kepala KUA, diwakili Edi Halomoan, sampaikan, yang harus diingat dari kegiatan ini adalah tidak terjadi secara instan dan cepat. Karena itu, butuh pengenalan pembiasaan dan keteladanan, sehingga mereka bisa mengikutinya dengan baik dan maksimal, sesuai kemampuan mereka.

Saat itu Al-Qur’an jadi penuntun mereka akan amanah yang mereka emban sehingga di genggaman para generasi qurani inilah keberkahan dan kemakmuran akan terealisasikan, tambah Edi Halomoan.