Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebanyak 30 peserta Bukittinggi Next Leader Angkatan I tahun 2026 mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pemuda selama empat hari, 14–17 September 2026, di Kampus IPDN Sumatera Barat, Baso. Apel pembukaan Bukittinggi Next Leader (BNL) Tahun 2026 tersebut dipimpin Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.


Kegiatan yang diikuti jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi, unsur pimpinan IPDN, ASN IPDN, peserta BNL 2026, serta praja muda tersebut berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatra Barat, Senin (14/09). Pelatihan dilaksanakan dengan metode retret untuk memperkuat karakter, wawasan, serta kemampuan kepemimpinan para peserta.


Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Bukittinggi Next Leader (BNL) 2026 dilaksanakan Pemko Bukittinggi dalam rangka menyiapkan calon pemimpin muda yang berintegritas, berpikir kritis, mampu bekerja sama serta melahirkan inovasi. Ia mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan generasi muda yang mampu memahami persoalan masyarakat, menawarkan gagasan, serta berani mengambil peran. Kepemimpinan tidak harus menunggu seseorang menjadi pejabat, namun kepemimpinan dimulai ketika seseorang berani mengambil tanggung jawab. 

"Program ini kita rancang bukan sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai proses pembelajaran, pembentukan karakter, pengenalan pemerintahan, penguatan kemampuan kepemimpinan, serta ruang bagi pemuda untuk melahirkan gagasan nyata bagi kemajuan Kota Bukittinggi", ujar Ramlan 


Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, Dr. Lalu Satria Utama, menyampaikan, IPDN Kampus Sumatera Barat menyambut baik program Pemerintah Kota Bukittinggi ini sebagai upaya membina generasi muda yang inovatif dan berintegritas. Bukittinggi Next Leader (BNL) Tahun 2026 merupakan wadah pembinaan kader kepemimpinan masa depan yang menjunjung tinggi integritas, disiplin dan jiwa pamong praja. (Sandra)

Pasbar,Lintas Media News Com.


Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Paraman Ampalu , nagari Rabi Jonggor Adi Harindra sangat mendukung dan antusias serta siap membantu segala sesuatunya dalam rangka persiapan proses pelaksanaan Sarana Prasarana Utilitas untuk pembangunan PagarTK Paud Muhammadiyah.


Ia lebih jauh mengatakan terkait Pembangunan Pagar ini merupakan hasil dari Pokok pikiran Sulaiman Anggota DPRD Pasbar dari Daerah Pemilihan III khusus untuk Paraman Ampalu kepada Media ini ,Senin. 14/9 saat berada dilapangan.


Dengan adanya bantuan ini selaku Ketua PCM dan masyarakat sangat berterima kasih ,demi keamanan ,kenyamanan Anak-anak kita dan kelancaran proses belajar mengajar di TK yang kita Cintai ini nantinya tegasnya lagi.


Ia pun berharap banyak nantinya setelah ditempati kepada Kepala Sekolah dan para Gurunya dapat menjaga,merawat fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah melalui anggaran Dana APBD dengan baik ,sambil mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga lagi, atas bantuan ini dalam rangka memajukan pendidikan yang lebih baik di Paraman Ampalu Selatan,Nagari Rabi Jonggor ini.


Saat dikonfirmasi Hikman Pelaksana pembangunan melalui CV. Berkah Mear Hanifa mengenai pembangunan TK Paud ini dengan Nilai Kontrak sejumlah 112 juta lebih dengan lama 60 hari kerja terangnya.

Padang, Lintasmedia News — Polresta Padang kembali memperketat pengamanan malam demi menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Langkah preventif ini diwujudkan melalui intensifikasi patroli rutin yang menyasar berbagai titik rawan di seluruh wilayah hukum Kota Padang. (13.09.26)


Operasi pengamanan tersebut dipimpin langsung oleh Dantimsus sekaligus Kepala Tim 1 Patroli Presisi, Ipda Ryan, bersama kekuatan Pleton 1. Kehadiran aparat di lapangan difokuskan untuk merespons keresahan publik terhadap aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong yang kerap mengganggu kenyamanan warga.


Kapolresta Padang, Kombes Pol. Apri Wibowo, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Upaya tersebut dirancang secara konsisten guna memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beristirahat maupun beraktivitas pada malam hari.


Aksi penertiban ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang proaktif memberikan informasi melalui layanan darurat Command Centre 110. Laporan cepat dari warga tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Tim 1 Patroli Presisi untuk bergerak sigap ke lokasi sasaran di berbagai ruas jalan protokol Kota Padang.


Dalam operasi penertiban yang digelar Pleton 1, petugas berhasil mengamankan sebanyak lima unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan tersebut kedapatan menggunakan spesifikasi tidak standar, termasuk knalpot brong yang memekakkan telinga, serta terindikasi kuat akan digunakan untuk aksi balap liar.


Seluruh barang bukti sepeda motor langsung digelandang ke Markas Komando (Mako) Polresta Padang untuk menjalani proses pendataan dan penilangan lebih lanjut. Langkah tegas ini diambil agar para pelanggar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lain.


Ipda Ryan menjelaskan bahwa kegiatan patroli presisi ini akan terus ditingkatkan intensitasnya dari waktu ke waktu. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi kelompok remaja atau pengendara yang nekat melakukan aksi balap liar dan merusak ketenangan malam di Kota Padang.


Keberhasilan penertiban ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para pemilik kendaraan agar senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Kesadaran berlalu lintas dinilai menjadi kunci utama dalam menekan angka kecelakaan sekaligus menjaga ketertiban umum di ruang publik.


Polresta Padang mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi pergaulan dan aktivitas anak remaja mereka, khususnya pada malam hari. Pengawasan keluarga sangat krusial untuk mencegah generasi muda terlibat dalam aksi kenalan jalanan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.


Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan keamanan melalui saluran resmi kepolisian yang tersedia. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan warga diyakini mampu menjadikan Kota Padang sebagai kawasan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua.

Pasbar Lintas Media News Com.


Pelantikan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat Masa Bakti 2025-2029 oleh Fadly Amran. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Bupati ,Minggu Sore 12/9, tampak Sukses dan Lancar ,demikian pantauan Media ini di lapangan.


Kegiatan pelantikan ini dihadiri Sindy Monica Salsabila Anggota Komisi I DPR RI , Fadly Amran Wali Kota Padang,Yulianto /M.Ihfan Bupati dan Wakil Bupati Pasbar ,Parulian Wakil Bupati Pasaman ,Anggota DPRD Nasdem Provinsi Sumatera Barat ,Anggota DPRD Fraksi Nasdem Kabupaten Pasaman Barat,Forkopimda, Ketua DPD ,para Pengurus ,Simpatisan Partai ,Perwakilan Partai ,tokoh Masyarakat .


Sindy Monica Salsabila mengatakan ucapan terima kasih banyak atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati serta undangan lainnya ,begitu juga atas fasilitas yang diberikan kepada Partai Nasdem.Ia pun meminta kepada DPD Nasdem yang baru dilantik mengingatkan kegiatan ini ,bukan momentum serimonial ,tapi harus ada program-program yang jelas dan baik ,ada perubahan untuk masyarakat Pasbar, bisa melakukan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harapnya.


Yulianto selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat mengatakan ucapan terima kasih yang sama ,atas bantuan Anggota DPR RI Sindy terkait bantuan-bantuan yang diberikan berupa peralatan Pertanian mau pun Bedah rumah untuk masyarakat Pasbar ,mengedepankan kerjasama dari seluruh Partai Politik, bisa melanjutkan estafet kepemimpinan bagi Generasi Muda Pasbar ke depan. 


Tak kalah pentingnya Ia sampaikan dengan ucapan Selamat atas Pelantikan Guntara sebagai Ketua DPD Nasdem bersama jajarannya .


Pada tempat yang sama Fadly Amran mengatakan ucapan terima kasih yang sama kepada Bupati dan Wakil Bupati,Forkopimda berserta undangan lainnya .kehadiran Bupati merupakan cerminan yang baik,tanda pentingnya kerjasama,mengakui banyak tantangan yang dihadapi saat ini.


Ia menekankan Restorasi atau perubahan dari Partai Nasdem harus hadir ditengah-tengah masyarakat,perlu Sinergitas,mengingatkan perlunya menyisir yang tertinggal,karena tujuan bisa partai menang ,bisa bersaing dengan baik untuk itu perlu kebaikan ,Partai Nasdem perlu dijaga ,perekrutan para kader harus baik ,apalagi masyarakat itu tahu perubahan ,namun yang terpenting tujuan untuk memakmurkan tegasnya lagi.


Ketua DPD Nasdem Pasbar Guntara menambahkan tentang Amanah yang diberikan akan memegang teguh dan siap mengibarbar Bendera Partai Nasdem keseluruh pelosok Pasbar ,merasa Optimis akan lebih banyak lagi meraih kursi untuk tahun 2029 tidak hanya 4 kursi ,tapi bisa meraih lebih lagi ,bahkan Posisi Eksekutif pun bisa diraih tegasnya.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan, Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) memberikan bantuan 50 tong sampah untuk Bukittinggi. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di pelataran pedestrian Jam Gadang, Jumat (11/09).;


Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang, Asri Afgani, menyampaikan, bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter tersebut merupakan bentuk kepedulian dan rasa persaudaraan. Selain bantuan tong sampah di Bukittinggi, Gebu Minang bersama Indo Jalito Peduli juga telah melaksanakan sunatan massal terhadap 1.000 anak di lima kabupaten/kota serta bedah rumah di dua rumah di Pariaman.


Asri Afgani mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar kegiatan sosial, namun ingin memberikan manfaat nyata serta sedikit kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung terwujudnya Jam Gadang yang indah dan sangat bersih. Ke depannya. 

Atas bantuan 50 tong sampah berkapasitas 200 liter tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi kepada Gebu Minang. Ramlan menyebutkan bantuan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap persoalan kebersihan sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Bukittinggi menjaga kebersihan kawasan wisata. 


"Bantuan ini nanti akan langsung kita sebarkan di kawasan objek wisata Jam Gadang. Kami juga berharap tong sampah ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya


Wali Kota mengatakan, kebersihan merupakan bagian penting dalam menciptakan kota pariwisata yang aman, nyaman dan tertata. Ia juga mengapresiasi kerja pasukan kebersihan yang terus menjaga kebersihan kota. (Sandra)


PADANG,Lintas Media News
Upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir terus dilakukan melalui penguatan sektor perikanan budidaya. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu (13/9/2026).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., hadir langsung dalam penyerahan bantuan tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pembudidaya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan benih dan pakan ikan kerapu tersebut merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Muhidi, dukungan terhadap pembudidaya ikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya operasional dalam kegiatan budidaya. Bantuan pakan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi, sementara benih ikan kerapu menjadi modal penting untuk meningkatkan hasil budidaya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi dalam jangka pendek, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Produktivitas budidaya yang meningkat diharapkan berdampak pada bertambahnya pendapatan pembudidaya dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Muhidi juga mengingatkan kelompok pembudidaya agar mengelola bantuan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Kekompakan antaranggota kelompok dinilai penting agar seluruh bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan hasil maksimal.

“Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” pesan Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan dinilai penting dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus mendorong kemandirian pangan bahari di Sumatera Barat.

Dengan adanya sinergi antara DPRD Sumbar, pemerintah daerah, DKP, dan kelompok pembudidaya, pengembangan budidaya ikan kerapu di Teluk Buo diharapkan dapat terus berkembang. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan potensi kelautan Sumatera Barat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (*)

 Sebanyak 25 Mahasiswa Baru PNP Program BANGSA foto bersama usai menerima arahan dari PT Semen Padang di GSG PT Semen Padang, Sabtu (12/9/2026).

PADANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang memberikan beasiswa pendidikan secara menyeluruh kepada 25 anak nagari untuk menempuh Program Diploma III (D3) di Politeknik Negeri Padang (PNP) melalui Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) 2026. Beasiswa tersebut mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang saku bulanan, serta berbagai biaya dan perlengkapan penunjang pendidikan.


Program yang telah memasuki angkatan III ini merupakan upaya PT Semen Padang untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda yang memiliki potensi akademik, tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Hal itu karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masa depan generasi muda.


Para penerima beasiswa merupakan pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di sekitar wilayah operasional PT Semen Padang. Mereka berasal dari seluruh kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan, empat kelurahan di Kecamatan Pauh, yaitu Limau Manih, Limau Manih Selatan, Koto Lua, dan Lambung Bukit, serta satu kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung, yaitu Pampangan.


Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan Program BANGSA merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasionalnya. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan PNP sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terkemuka di Sumatera Barat.


“Program BANGSA merupakan bentuk komitmen PT Semen Padang terhadap pendidikan anak nagari yang berada di lingkungan perusahaan. Program ini merupakan hasil kerja sama kami dengan Politeknik Negeri Padang dan program ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Semen Padang di bidang pendidikan,” kata Win, Sabtu (12/9/2026).


Keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui Program BANGSA, PT Semen Padang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak di sekitar perusahaan agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. “Kami berharap mereka dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan memiliki daya saing,” ujarnya.


Win juga mengingatkan para penerima beasiswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, ia berharap semua penerima beasiswa dapat mengikuti seluruh proses perkuliahan secara disiplin, menjaga semangat belajar, serta terus meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik selama menjalani pendidikan di PNP.


Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menambahkan bahwa pelaksanaan Program BANGSA 2026 memiliki perbedaan dibandingkan dua angkatan sebelumnya, terutama dalam pilihan program studi. Pada angkatan pertama, beasiswa hanya tersedia untuk Program Studi D3 Teknik Mesin. Cakupan tersebut kemudian diperluas pada angkatan kedua dan ketiga. Namun, kuota penerima beasiswa tetap dipertahankan sebanyak 25 mahasiswa.


Selain pembiayaan pendidikan dan perlengkapan perkuliahan, setiap penerima beasiswa juga diberikan uang saku hingga Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta per tahun. Bantuan uang saku itu diberikan dengan ketentuan mahasiswa mampu mempertahankan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00. Jika IPK mahasiswa berada di bawah 3,00, besaran uang saku yang diterima akan disesuaikan menjadi kurang dari Rp1 juta per bulan.


Ketentuan ini, tambah Hernes, bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar tetap disiplin dan berupaya mempertahankan prestasi akademiknya. “Uang saku ini diberikan agar mereka terpacu untuk meningkatkan prestasi. Selain itu, para penerima pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu atau rumah tangga miskin yang berada di sekitar lingkungan perusahaan,” kata Hernes.


Wakil Direktur PNP Bidang Kerja Sama Ihsan Lumasa mengatakan 25 penerima Program BANGSA diterima sebagai mahasiswa baru setelah dinyatakan lulus melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan jalur mandiri. Para penerima Program BANGSA dipilih berdasarkan hasil SNBP dan SNBT. Artinya, mereka telah melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jalur yang diikuti.


Ia mengapresiasi konsistensi PT Semen Padang dalam membantu generasi muda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik, tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi.


Ihsan juga menilai perluasan pilihan program studi pada angkatan ketiga sebagai perkembangan positif. Kebijakan tersebut memungkinkan penerima beasiswa memilih bidang pendidikan yang paling sesuai dengan minat dan kompetensinya.


Pada angkatan pertama, pilihan program studi hanya Teknik Mesin. Kemudian, pada angkatan kedua diperluas ke Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknologi Informasi. Pada angkatan ketiga, Program BANGSA telah menjangkau berbagai program studi D3 di PNP. (*)


Berikut 25 penerima Program BANGSA 2026:


Abdul Rahman – D3 Teknik Elektro

Haikal Razif – D3 Teknik Listrik

Rizky Pratama Putra – D3 Teknik Mesin

Adrian Syahroni – D3 Teknik Komputer

Revan Fahrezi – D3 Teknik Alat Berat

Arya Brawijaya – D3 Teknik Listrik

Muhammad Ahsan Faisal – D3 Teknik Mesin

Muhammad Fadhilah – D3 Teknik Elektro

Intan Mutia Rifda – D3 Manajemen Informatika

Hudaya Mufida – D3 Akuntansi

Fathir Alzuhri Azhari – D3 Teknik Elektro

Nurul Faszila Henel – D3 Akuntansi

Mutia Delfira – D3 Manajemen Informatika

Rabael Rewindha Farsya – D3 Teknik Sipil

Ayni Firdayani – D3 Administrasi Niaga

Muhammad Thoriq – D3 Teknik Mesin

Adinda Fitria Jhordi – D3 Teknik Listrik

Daffi Juliansyah – D3 Teknik Listrik

Dita Khairany Alfarisy – D3 Teknik Alat Berat

Adisa Afriselfa – D3 Administrasi Niaga

Muhammad Abdi – D3 Teknik Mesin

Fadhil Zaky Putra – D3 Teknik Sipil

Alzevino Maeza – D3 Teknik Mesin

Muthia Afra – D3 Administrasi Niaga

Rafly Hidayatullah – D3 Teknik Komputer

PADANG, Lintasmedia News-- Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat atau  DKP PWI Sumbar mendorong penguatan pembinaan wartawan. Utamanya, guna sosialisasi etika jurnalistik, serta pembenahan sistem pengaduan dan kearsipan organisasi. Langkah tersebut dinilai penting seiring bertambahnya jumlah anggota PWI Sumbar.


Hal itu mengemuka dalam rapat DKP PWI Sumbar yang digelar di ruang DKP PWI Sumbar, Jumat (11/9/2026). Rapat dihadiri Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi, Sekretaris Emil Mahmudsyah serta anggota masing-masing, Rusdi Bais dan Zamri Yahya.


Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi menegaskan, keberadaan DKP tidak semata-mata berorientasi pada penindakan atau pemberian sanksi terhadap wartawan. Menurutnya, fungsi edukasi dan pembinaan harus menjadi perhatian utama.


“Kita seharusnya mengedukasi wartawan, bukan bersifat menghukum,” ujar Zul dalam rapat tersebut.


Ia menilai, pembinaan perlu dilakukan secara sistematis bersama pengurus harian PWI Sumbar. Dengan langkah tersebut, diharapkan persoalan pelanggaran etika dapat diminimalkan sehingga DKP tidak dibanjiri laporan yang sebenarnya bisa dicegah melalui edukasi sejak awal.


Zul juga mengusulkan adanya format standar pengaduan yang masuk ke DKP PWI Sumbar. Pengaduan, kata dia, dapat dibuat dalam format tertentu, termasuk file PDF, dengan ketentuan batas maksimal isi serta kewajiban melampirkan bukti atau dokumen pendukung.


Selain format pengaduan, Zul menilai perlu dibuat standar format keputusan DKP. Hal ini termasuk mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis. Ia menegaskan, proses tersebut harus berjalan objektif dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh anggota majelis untuk menyampaikan pandangan.


“Saya sebagai ketua majelis tidak mau berada di depan dalam pengambilan keputusan. Saya lebih mendahulukan anggota majelis,” katanya.


Pembenahan kearsipan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat. Zul menyebut penataan dokumen, termasuk sistem penomoran surat, perlu diperbaiki agar tidak terjadi penomoran berulang. Menurutnya, DKP dapat memberikan contoh langsung mengenai tata kelola arsip yang baik.


Anggota DKP PWI Sumbar Rusdi Bais menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Ia menilai DKP harus memiliki sistem pengarsipan yang jelas dan tertata. Selain itu, sosialisasi juga perlu digencarkan mengingat jumlah anggota PWI Sumbar terus bertambah dengan latar belakang dan karakter yang beragam.


Pandangan serupa disampaikan anggota DKP PWI Sumbar Zamri Yahya. Ia menilai kearsipan sangat penting karena setiap keputusan yang diambil DKP berpotensi menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi kepengurusan DKP pada masa mendatang.


Sekretaris DKP PWI Sumbar Emil Mahmudsyah juga meminta dukungan seluruh anggota dalam pembenahan kearsipan. Ia mengakui selama ini lebih banyak berkutat pada bidang Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) dan Seksi Pendidikan. Karenanya, tertib administrasi dan kesekretariatan serta arsip butuh dukungan bersama lingkup jajaran DKP.


Pada kesempatan sama, ia mengusulkan pembentukan Divisi Sosialisasi yang memiliki program kerja konkret untuk memberikan pemahaman kepada anggota PWI mengenai etika dan aturan profesi wartawan. "Langkah sosialisasi lewat periodik yang ditangani Divisi terkait merupakan tahapan penting sebelum dilakukan Divisi penindakan, " tandas Emil. 


Menanggapi usulan tersebut, Zul Effendi kembali menekankan pentingnya kearsipan, termasuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi ketika dilakukan konvensi atau evaluasi organisasi. Ia juga membuka gagasan program dialog bulanan yang melibatkan seluruh pengurus PWI untuk memperkuat pemahaman anggota.


Menurut Zul, anggota PWI tidak cukup hanya mengetahui aturan, tetapi juga harus memahami dan menghayati etika profesi sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI, Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).


Sosialisasi, lanjutnya, juga perlu diperluas kepada pihak eksternal. DKP PWI Sumbar dapat melibatkan humas instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. Bahkan, kerja sama dengan Dewan Pers dapat dilakukan dengan PWI sebagai penyelenggara dan pihak terkait sebagai narasumber.


“Kami ingin anggota PWI harus tahu, lantas mengerti dan paham soal etika sebagai wartawan,” tegas Zul.


Terkait pembiayaan DKP, Zul menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Ketua PWI Sumbar Widya Navies. Ia menilai mekanisme pendanaan DKP harus jelas dan transparan agar pelaksanaan program, termasuk pembinaan, sosialisasi, pengaduan, dan kearsipan, dapat berjalan secara optimal.


Rapat tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya memperkuat DKP PWI Sumbar sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian pengaduan dan penegakan etika. Sejurus itu juga aktif melakukan edukasi, pembinaan, serta membangun tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. (*rel*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Bukittinggi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama pada kelompok yang rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan asma/PPOK, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya.


Himbauan tersebut dikeluarkan melalui Surat Edaran Waki Kota Bukittinggi Nomor 100.3.4.3/239/BPBD/IX-2026 tentang antisipasi dampak kabut asap dan pencegahan kebakaran lahan pada Rabu, 8 September 2026 . Surat edaran ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara serta mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kebijakan tersebut merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak penurunan kualitas udara.


Dalam edaran tersebut, Masyarakat diminta selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar, serta tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lainnya yang dapat memicu penurunan kualitas udara.


Selanjutnya, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih, tenggorokan terasa sakit, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya yang diduga akibat paparan kabut asap. 


Selain itu masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika menemukan adanya titik api atau kebakaran lahan kepada pihak pemerintah, baik itu kelurahan, kecamatan, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran, maupun melalui layanan 112 atau pihak lainnya. (Sandra/af)




PADANG,Lintas Media News
Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar) mendorong penguatan pembinaan wartawan. Utamanya, guna sosialisasi etika jurnalistik, serta pembenahan sistem pengaduan dan kearsipan organisasi. Langkah tersebut dinilai penting seiring bertambahnya jumlah anggota PWI Sumbar.

Hal itu mengemuka dalam rapat DKP PWI Sumbar yang digelar di ruang DKP PWI Sumbar, Jumat (11/9/2026). Rapat dihadiri Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi, Sekretaris Emil Mahmudsyah serta anggota masing-masing, Rusdi Bais dan Zamri Yahya.

Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi menegaskan, keberadaan DKP tidak semata-mata berorientasi pada penindakan atau pemberian sanksi terhadap wartawan. Menurutnya, fungsi edukasi dan pembinaan harus menjadi perhatian utama.

“Kita seharusnya mengedukasi wartawan, bukan bersifat menghukum,” ujar Zul dalam rapat tersebut.

Ia menilai, pembinaan perlu dilakukan secara sistematis bersama pengurus harian PWI Sumbar. Dengan langkah tersebut, diharapkan persoalan pelanggaran etika dapat diminimalkan sehingga DKP tidak dibanjiri laporan yang sebenarnya bisa dicegah melalui edukasi sejak awal.

Zul juga mengusulkan adanya format standar pengaduan yang masuk ke DKP PWI Sumbar. Pengaduan, kata dia, dapat dibuat dalam format tertentu, termasuk file PDF, dengan ketentuan batas maksimal isi serta kewajiban melampirkan bukti atau dokumen pendukung.

Selain format pengaduan, Zul menilai perlu dibuat standar format keputusan DKP. Hal ini termasuk mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis. Ia menegaskan, proses tersebut harus berjalan objektif dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh anggota majelis untuk menyampaikan pandangan.

“Saya sebagai ketua majelis tidak mau berada di depan dalam pengambilan keputusan. Saya lebih mendahulukan anggota majelis,” katanya.

Pembenahan kearsipan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat. Zul menyebut penataan dokumen, termasuk sistem penomoran surat, perlu diperbaiki agar tidak terjadi penomoran berulang. Menurutnya, DKP dapat memberikan contoh langsung mengenai tata kelola arsip yang baik.

Anggota DKP PWI Sumbar Rusdi Bais menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Ia menilai DKP harus memiliki sistem pengarsipan yang jelas dan tertata. Selain itu, sosialisasi juga perlu digencarkan mengingat jumlah anggota PWI Sumbar terus bertambah dengan latar belakang dan karakter yang beragam.

Pandangan serupa disampaikan anggota DKP PWI Sumbar Zamri Yahya. Ia menilai kearsipan sangat penting karena setiap keputusan yang diambil DKP berpotensi menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi kepengurusan DKP pada masa mendatang.

Sekretaris DKP PWI Sumbar Emil Mahmudsyah juga meminta dukungan seluruh anggota dalam pembenahan kearsipan. Ia mengakui selama ini lebih banyak berkutat pada bidang Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) dan Seksi Pendidikan. Karenanya, tertib administrasi dan kesekretariatan serta arsip butuh dukungan bersama lingkup jajaran DKP.

Pada kesempatan sama, ia mengusulkan pembentukan Divisi Sosialisasi yang memiliki program kerja konkret untuk memberikan pemahaman kepada anggota PWI mengenai etika dan aturan profesi wartawan. "Langkah sosialisasi lewat periodik yang ditangani Divisi terkait merupakan tahapan penting sebelum dilakukan Divisi penindakan, " tandas Emil. 

Menanggapi usulan tersebut, Zul Effendi kembali menekankan pentingnya kearsipan, termasuk sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi ketika dilakukan konvensi atau evaluasi organisasi. Ia juga membuka gagasan program dialog bulanan yang melibatkan seluruh pengurus PWI untuk memperkuat pemahaman anggota.

Menurut Zul, anggota PWI tidak cukup hanya mengetahui aturan, tetapi juga harus memahami dan menghayati etika profesi sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI, Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sosialisasi, lanjutnya, juga perlu diperluas kepada pihak eksternal. DKP PWI Sumbar dapat melibatkan humas instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. Bahkan, kerja sama dengan Dewan Pers dapat dilakukan dengan PWI sebagai penyelenggara dan pihak terkait sebagai narasumber.

“Kami ingin anggota PWI harus tahu, lantas mengerti dan paham soal etika sebagai wartawan,” tegas Zul.

Terkait pembiayaan DKP, Zul menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Ketua PWI Sumbar Widya Navies. Ia menilai mekanisme pendanaan DKP harus jelas dan transparan agar pelaksanaan program, termasuk pembinaan, sosialisasi, pengaduan, dan kearsipan, dapat berjalan secara optimal.

Rapat tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya memperkuat DKP PWI Sumbar sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian pengaduan dan penegakan etika. Sejurus itu juga aktif melakukan edukasi, pembinaan, serta membangun tata kelola administrasi yang tertib dan transparan. (*rel*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kepengurusan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Pelantikan dilakukan langsung Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, yang sekaligus melaunching Perlinsos Digital. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wako, Jumat (11/09).


Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, IPSM merupakan wadah berhimpunnya para pekerja sosial masyarakat yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, jembatan komunikasi, serta penggerak sosial dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Dengan berakhirnya Kepengurusan sebelumnya sejak tahun 2024, sehingga perlu dilakukan pemilihan dan pengukuhan kepengurusan baru berdasarkan Permensos Nomor 10 Tahun 2019. Pelantikan IPSM didasarkan pada hasil Musyawarah Daerah PSM Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada 29 Juli 2026. 

Terkait Perlinsos Digital, Roza Wahyuni, menjelaskan, Kota Bukittinggi menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pilot project dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Nomor B/1608/PD.02/2026 tanggal 4 Agustus 2026 perihal sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos ke 114 kabupaten/kota. 


Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, pengukuhan pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Bukittinggi masa bakti 2026–2031 merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam memberikan perhatian, pendampingan, perlindungan dan pelayanan sosial. IPSM memiliki posisi strategis karena para pekerja sosial masyarakat berada dekat dengan masyarakat serta memahami persoalan sosial secara langsung.


Selain itu, Wali Kota menyebutkan, Perlindungan Sosial Digital merupakan langkah penting dalam transformasi pelayanan sosial agar lebih cepat, tepat sasaran, terintegrasi, transparan dan berbasis data. Ia mengatakan, guna memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar terdata, teridentifikasi, serta mendapatkan intervensi yang sesuai, maka data yang akurat menjadi fondasinya. (Sandra).


Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, menggelar Workshop Peningkatan Pemanfaatan dan Optimalisasi Digitalisasi, dalam Mendukung Transformasi Pembelajaran dan Tata Kelola Sekolah SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi.  Acara berlangsung di Aula Balai Kota Bukittinggi, Selasa (08/09).

Workshop ini merupakan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),  Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Informatika, Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi.

Koordinator Pengawas (Korwas) Sekolah/Korwas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Aswardi, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia memberikan apresiasi atas pelaksanaan workshop tersebut. 

“Kegiatan Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, meng-update dan meng-upgrade kemampuan guru. Ini juga menjadi sebuah terobosan yang dilakukan MGMP,” ugkap Aswardi.
Ia menjelaskan, digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, aplikasi, maupun jaringan internet. Lebih jauh, teknologi harus mampu dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bukittinggi, Asrar Fernando  menerangkan, penguatan digitalisasi pendidikan membutuhkan dukungan infrastruktur sekaligus peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebutkan,  transformasi digital di bidang pendidikan juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, guru dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan digital di Kota Bukittinggi. (Sandra)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.