Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

August 17, 2026

 

Padang, Lintasmedia News- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion terus memperhatikan daerah pemilihannya (Dapil) Padang I, yaitu Koto Tangah. Misalnya melalui kegiatan olahraga.


"Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan turnamen Bola Voli Antar Kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah melalui realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD," katanya pada acara pembukaan di Lapangan Bola Voli Jalan Heller RW 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (17/8/2026).


Politisi PKS ini, menegaskan dukungan terhadap pembinaan olahraga yang bermuara pada peningkatan prestasi, terutama dalam menghadapi Porprov Sumbar XVI 2026. 


DPRD Kota Padang, kata mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini, berkomitmen mendukung penguatan pembinaan atlet dan kebutuhan olahraga agar target mempertahankan gelar juara umum dapat diwujudkan.


Acara dibuka oleh Wali Kota Padang Fadly Amran. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan KONI Kota Padang, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, yang dinilai penting untuk memastikan pembinaan olahraga berjalan berkelanjutan.


Fadly Amran menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang serius dalam memajukan olahraga, termasuk menyiapkan anggaran sekitar Rp38 miliar untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (Porprov Sumbar) XVI pada Oktober 2026. 


Hadir pada kesempatan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muslim M. Yatim, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Kepala Dispora Kota Padang, Eka Putra Buhari, serta Ketua KONI Kota Padang, Erianto, dan Camat Koto Tangah, Rio Ebu Pratama, bersama Lurah se-Kecamatan Koto Tangah. (*)


Editor: Zamri Yahya, WU

Read more »

August 16, 2026

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 81 tahun, Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar pawai obor taptu. Para peserta dilepas langsung oleh Kapolresta Bukittinggi bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda Bukittinggi, bersama Asisten dan unsur Forkopimda, di depan Lapangan Wirabraja Bukittinggi, Minggu (16/08). 


Pawai obor diikuti Anggota TNI Polri dan pramuka serta perwakilan SKPD se Kota Bukittinggi. Kegiatan dimulai dari Lapangan Kantin, melawati Jalan Sudirman dan Jam Gadang. 


Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto selaku inspektur upacara taptu menyampaikan, kegiatan taptu dan pawai obor sebagai salah satu simbol dan motivasi mengobarkan semangat para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menerangkan, Kegiatan pawai obor bukan sekadar tradisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang semangat dan perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Pawai obor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 


"Sebagai generasi penerus, kita harus menghargai dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Pawai obor ini menjadi momentum mengenang perjuangan dan menumbuhkan semangat kebangsaan," ujarnya. (Sandra)

Read more »

August 16, 2026

Pasaman, Lintasmedia News –Menyikapi meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasaman, Dinas Kesehatan bersama jajaran Puskesmas terus melakukan berbagai langkah cepat untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, salah satunya melalui fogging fokus di kawasan yang terindikasi terdapat kasus DBD, sebagaimana terlihat pada kegiatan di lapangan.


Selain pengasapan (fogging), petugas kesehatan juga melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan jentik nyamuk, edukasi kepada masyarakat, serta mengimbau warga agar rutin melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan gerakan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta mencegah gigitan nyamuk.


Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Komisi II Fraksi Partai Gerindra, Khairuddin Simanjuntak, mengimbau masyarakat Kabupaten Pasaman agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD. Berdasarkan informasi yang diterima, tercatat 26 orang berstatus suspek DBD dan satu orang meninggal dunia.


Khairuddin mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan fogging, karena pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa. Menurutnya, keberhasilan pengendalian DBD sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.


“Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan yang turun langsung melakukan fogging dan upaya pencegahan. Namun yang paling penting adalah kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan agar kasus DBD tidak terus bertambah,” ujarnya.


Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, muncul bintik merah, atau tanda-tanda lain yang mengarah pada DBD. Penanganan sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. ( *** )

Read more »

August 15, 2026
PADANG,Lintas Media News
 DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sepanjang Jumat (14/8), mulai pagi hingga malam. Agenda tersebut yakni mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, penyampaian pendapat akhir fraksi, serta pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Rapat paripurna pertama digelar pada pagi hari dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI. Setelah itu, DPRD Sumbar melanjutkan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan hingga malam hari dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan, tiga agenda tersebut telah disepakati melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar pada 11 Juni 2026.

Menurut Maifrizon, agenda KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 sangat penting karena berkaitan dengan arah kebijakan dan anggaran daerah.

“Dua agenda tersebut penting sebagai landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027,” ujar Maifrizon.

Ia menjelaskan, proses pengambilan keputusan juga telah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD Sumbar. Salah satunya terkait jumlah anggota yang hadir atau kuorum.

Sesuai tata tertib, pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. “Pada saat pengambilan keputusan, jumlah anggota DPRD yang hadir telah melampaui jumlah kuorum yang dipersyaratkan,” katanya.

Dengan terpenuhinya kuorum, DPRD Sumbar dapat melanjutkan pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen ini selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah untuk mendukung program pembangunan Sumbar.(*)
Read more »

August 15, 2026
PADANG,Lintas Media News
 DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat malam (14/8/2026).

Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten mempedomani kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujar Muhidi.

DPRD juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal. Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat.

Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi PAD yang masih tersedia, termasuk sumber pendapatan lain yang sah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya.

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,03 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.

Dengan postur tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,23 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut diarahkan melalui tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”

Mahyeldi menyebut terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah. Prioritas tersebut mencakup pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, penguatan lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan, pengembangan nagari/desa sebagai basis kemajuan, serta penguatan posisi Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat.

Prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama serta kearifan lokal, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi kewajiban dan prioritas anggaran tahun 2027,” ujarnya.

Optimisme mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada 2027 didukung tren pemulihan ekonomi Sumbar. Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya mencapai 1,89 persen setelah terdampak bencana alam. Sejumlah sektor, seperti perdagangan, akomodasi dan makanan minuman, serta investasi mulai menunjukkan pemulihan.

Untuk 2026, pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan proyek strategis daerah.

Meski demikian, tekanan fiskal masih menjadi perhatian dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dan kebutuhan penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana yang ditentukan penggunaannya (earmark) dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155,66 miliar yang wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 miliar dari alokasi awal Rp6,40 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.

Setelah kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 ditetapkan, Pemprov Sumbar selanjutnya menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD.

Mahyeldi berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga sehingga pembahasan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar.(*)
Read more »

August 15, 2026


Oleh: *Evi Yandri rajo Budiman*

Saya menghargai dunia usaha kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat. Tetapi sebagai anggota DPRD, saya juga harus berdiri pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Karena itu, saya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tegas mengoptimalkan dan memungut Pajak Air Permukaan (PAP) sepanjang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita harus memahami bahwa pajak bukan sekadar angka yang masuk ke kas daerah. 
Pajak adalah uang masyarakat yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Jalan yang digunakan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan bencana, pelayanan pemerintahan, sampai pembangunan di daerah-daerah yang belum mampu membiayai dirinya sendiri, semuanya membutuhkan penerimaan daerah.

Jangan sampai ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, justru muncul kesan bahwa setiap upaya optimalisasi pajak adalah sesuatu yang harus dilawan.

Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, silakan lawan. Tetapi kalau dasar hukumnya ada, kewajibannya ada, dan objek pajaknya ada, maka kewajiban tersebut harus dibayar.

Saya kira prinsipnya sangat sederhana: dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, pemerintah juga membutuhkan kepastian penerimaan. Jangan hanya berbicara mengenai kepastian hukum ketika pajak hendak dipungut, tetapi lupa bahwa pemerintah daerah juga memiliki kepastian hukum untuk memungut penerimaan yang memang menjadi hak daerah.

Saya juga tidak setuju apabila persoalan PAP seolah-olah dipersempit hanya pada ada atau tidak adanya flowmeter. Yang harus dilihat adalah keseluruhan konstruksi hukumnya: apakah terdapat pengambilan atau pemanfaatan Air Permukaan, apakah kegiatan tersebut merupakan objek pajak, bagaimana dasar pengenaan ditentukan, bagaimana Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung, dan apakah seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kalau semua itu telah memiliki dasar hukum, maka pemerintah provinsi tidak boleh ragu.

Kita tidak boleh membangun Sumatera Barat dengan mentalitas *“kalau ada yang keberatan, pemerintah mundur.”* Pemerintah harus hadir dengan data, regulasi dan argumentasi hukum yang kuat.

Dan kalau ada perusahaan yang sedang menempuh upaya hukum, silakan. Itu adalah hak setiap wajib pajak. Tetapi proses sengketa hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap kewajiban pajak tersebut sejak awal tidak ada. Mari kita hormati proses hukumnya dan pada saat yang sama biarkan pemerintah mempertahankan kepentingan daerah melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Saya justru meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk jangan takut memungut pajak yang memang menjadi hak daerah. Tegakkan aturan secara profesional, transparan dan adil. Jangan tebang pilih. Jangan hanya tegas kepada pengusaha kecil, tetapi ragu kepada perusahaan besar.

Semua harus sama di hadapan hukum dan pajak.

Kita harus ingat, setiap rupiah PAD yang berhasil dihimpun bukan milik gubernur, bukan milik DPRD, dan bukan milik pemerintah provinsi.
Itu uang rakyat.

Dan ketika uang itu masuk ke APBD, uang tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.

Karena itu saya mendukung Pemprov Sumatera Barat untuk terus meningkatkan PAD, termasuk melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum.

Jangan sampai daerah kehilangan penerimaan yang sah hanya karena pemerintah takut mengambil sikap.

Dunia usaha silakan tumbuh. Investasi silakan berkembang. Tetapi ketika menggunakan sumber daya yang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan negara, maka kewajiban membayar pajak juga harus dihormati.

Sebab membayar pajak bukan berarti menghambat dunia usaha.

Membayar pajak adalah bagian dari kontribusi dunia usaha untuk membangun daerah tempat mereka berusaha.

Dan pada akhirnya, kita semua harus memiliki satu kesadaran:

Jangan hanya menikmati jalan yang dibangun pemerintah, menikmati pelayanan yang dibiayai APBD, dan menikmati sumber daya daerah, tetapi ketika diminta memberikan kontribusi melalui pajak, justru kita mencari alasan untuk menghindarinya.

Bangun Sumatera Barat bukan hanya dengan investasi. Bangun Sumatera Barat juga dengan kepatuhan. Karena pembangunan membutuhkan kontribusi semua pihak.(*)
Read more »

August 15, 2026

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengukuhkan 54 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kota Bukittinggi tahun 2026. Pengukuhan Paskibraka Bukittinggi disaksikan langsung Forkopimda, Sekda dan seluruh Kepala SKPD, di Balairung Rumah Dinas Wako, Sabtu (15/08).


Diiringi lagu Padamu Negeri, seluruh peserta Paskibraka mengucapkan ikrar Putra Indonesia dan prosesi memegang Sang Saka Merah Putih. Upacara pengukuhan tersebut berlangsung secara khidmat. 


Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias,

menegaskan, proses seleksi dilakukan tanpa intervensi melalui berbagai tahapan, mulai dari tes kesehatan, psikotes, kepribadian hingga wawancara. Ia berpesan agar seluruh anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan rasa bangga. 

"Ananda semua adalah contoh bagi teman-teman dan sekolah. Ikrar yang sudah dibacakan jangan ditinggalkan. Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga persatuan dan memberikan yang terbaik untuk bangsa". ungkapnya. 


Ia juga mengingatkan agar anggota paskibraka berhati-hati menggunakan media sosial, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. 


Pendidikan dan pelatihan Paskibraka membentuk kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan, karakter, disipli dan semangat persatuan. Ia berharap nilai-nilai tersebut terus diterapkan setelah masa tugas berakhir serta menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan dan menghadapi masa depan.


"Perjalanan Ananda masih panjang. Bangun terus komunikasi dan kekompakan. Tugas mengibarkan bendera bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari menjaga dan menghargai sejarah perjuangan bangsa. Terima kasih kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah mempersiapkan Ananda semua," pungkasnya. (Sandra)

Read more »

August 15, 2026

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Parenting siswa merupakan kegiatan menyamakan pemikiran antara sekolah dan orang tua bagaimana anak-anak bisa sukses dibidangnya masing-masing. Pihak sekolah  berfungsi memaksimalkan potensi yang ada pada anak dengan bantuan dan dukungan orang tua yang lebih mengetahui bakat dan minat masing-masing anak. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra I.B., A.Md, saat menghadiri kegiatan Parenting siswa di Aula SMP Negeri 4 Bukittinggi Sabtu (15/08).


Zulhamdi Nova Candra mengatakan, semua anak diciptakan luar biasa, memiliki potensi yang berbeda beda, potensi itulah yang perlu dikembangkan. Ia berharap orang tua dapat mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan. Ia optimis, anak anak yang memiliki potensi dan hobi di suatu bidang, kemudian mereka tekun dibidang tersebut, akan sukses dimasa depannya. 


Selanjutnya, Sekretaris Komite SMPN 4 Bukittinggi, Rahma Deni Yarti menyampaikan  apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberi kesempatan dan ruang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengatakan, orang tua diharapkan dapat melakukan pendidikan yang sejajar dengan sekolah, terutama dalam menghadapi masa-masa pada anak di tingkat SMP yang sedang menuju pubertas dan pengenalan diri. Rahma menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung kegiatan dan program sekolah yang diselenggarakan untuk kemajuan pendidikan murid-murid disekolah. 


Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Firman Adhani menjelaskan, Kegiatan parenting dilaksanakan agar orang tua bisa mengetahui arah kegiatan dan program sekolah yang telah disusun. Salah satunya tes diagnostik yang dilaksanakan untuk murid baru kelas 7 pada 18 Juli lalu. Tes tersebut dilakukan untuk mengukur kemampuang IQ, bakat minat, gaya belajar dan kepribadian anak.

Menurutnya, hasil tes diagnostik dapat digunakan sebagai pedoman bagi anak dan orang tua untuk memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Disamping itu  dengan mengetahui gaya belajar anak, guru juga dapat mengarahkan dan merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. 


"Untuk tahun ajaran 2026/2027 dari 288 murid baru kelas 7 di SMPN 4, hanya ditemui beberapa anak yang berada di posisi border line yakni murid-murid dengan kondisi lambat belajar. Angkanya hanya dibawah 20 persen, dan ini tergolong kecil dibanding biasanya." Ujarnya.


Selain tes diagnostik, Firman Adhani juga memaparkan sejumlah program pemerintah kota Bukittinggi untuk para pelajar dan dukungan kebutuhan pendidikan yakni, program Tabungan Haji Pelajar,  Bantuan seragam gratis untuk murid baru dan Rencana pengoperasian angkutan gratis bagi pelajar yang segera direalisasikan Pemko Bukittinggi. 


Kegiatan parenting juga menghadirkan narasumber Rahmawati, S.Pd, Kons yang menjelaskan materi bertajuk "Menemani Langkah Baru Anak Memasuki SMP". Tema ini mengupas tentang menyelaraskan pola pendidikan antara rumah dan sekolah serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mendukung tumbuh kembang serta karakter anak secara optimal. (Sandra)

Read more »

August 14, 2026

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Rapat paripurna istimewa digelar di Gedung DPRD Jumat (14/08). Pada rapat kali ini Pemerintah dan DPRD kota Bukittinggi mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Acara tersebut diikuti Unsur Forkopimda, Sekda dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintahan kota Bukittinggi. 


Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Effendi, menyampaikan, Peringatan HUT RI ke-81 menjadi momentum mengingatkan rakyat Indonesia kembali kepada semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Rapat paripurna mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI merupakan agenda rutin setiap tahunnya. 


Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraan, menyampaikan, selama 21 bulan memimpin pemerintahan, Presiden menegaskan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih, yaitu menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, serta selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, anak-anak dan generasi penerus.


"21 bulan fokus pemerintah telah menyelesaikan masalah bangsa, diantaranya 121 kebijakan transformatif, swasembada pangan tercapai dalam 1 tahun, 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan, swasembada energi mulai terwujud melalui diesel B50 serta program makan bergizi, bansos digital dan hilirisasi," ungkapnya.


Presiden juga menerangkan, di tengah gejolak global yang ditandai konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi, fundamental ekonomi Indonesia tetap aman. Hal ini dibuktikan sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan berhasil membuka 2,7 juta lapangan kerja baru. 


Sementara itu, pada periode Januari–Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi dan penciptaan lapangan kerja tetap bergerak positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)

Read more »

August 14, 2026

Sumbar, Lintasmedia News— Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menorehkan tinta emas di panggung internasional. Kali ini, Bripda Farhan Al Amin, seorang prajurit Satbrimob Polda Sumbar, sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship 2026 di Thailand, Jumat (14/8/2026).


Bertanding di kelas Kumite 67 Kg Senior Putra, Bripda Farhan menunjukkan performa impresif. Ia berhasil menaklukkan atlet-atlet tangguh dari berbagai negara berkat ketenangan, teknik tinggi, dan mental juang yang luar biasa di atas matras.

Keberhasilan gemilang ini mendapat apresiasi langsung dari jajaran pimpinan Polda Sumbar


Dansat Brimob Polda Sumbar, Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan serta latihan keras yang dilakoni Bripda Farhan selama ini.


"Prestasi yang diraih Bripda Farhan Al Amin adalah hasil dari semangat pantang menyerah, disiplin tinggi, dan dedikasi yang kuat... Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi personel lainnya," tegas Kombes Pol Lukman.


Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, turut menyampaikan rasa bangga atas pencapaian luar biasa tersebut. Ia menilai prestasi ini membuktikan sisi lain dari anggota Polri yang tidak hanya tangguh mengamankan negeri, tetapi juga berprestasi di kancah olahraga dunia.


"Keberhasilan ini membuktikan bahwa personel Polri tidak hanya mumpuni dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa," ujar Kombes Pol Susmelawati.


Kemenangan Bripda Farhan Al Amin di kancah internasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat sportivitas. Selain itu, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia serta seluruh anggota Polri untuk terus mengukir prestasi dan memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. (*)

Read more »

August 14, 2026



PADANG,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan idato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto,di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Jumat (14/8/2026),

Rapat tersebut langsung di pimpin oleh ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria dan Iqra Chissa.Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Wakil Gubernur Sumbar  Vasko Rusaimy dan jajaran, termasuk Forkopimda. 

Pada kesempatan itu,Muhidi menyampaikan."Kita sama-sama telah mendengarkan laporan atas  kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan pesan-pesan kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI,".

Menurut Muhidi, dari laporan kinerja Lembaga-lembaga Negara, sudah dapat diketahui sampai sejauhmana hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga- lembaga Negara serta dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Laporan kinerja Lembaga negara tersebut, tentu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh masyarakat terhadap akuntabilitas, efektivitas dan profesionalitas Lembaga Negara tersebut. Sebut Muhidi.

"Sedangkan dari Pidato Kenegaraan dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 81 Tahun 2026, banyak pesan-pesan kemerdekaan yang bisa diambil, sebagai bekal dan penyemangat bagi kita untuk terus berkarya dan membangun negeri dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia," jelasya. 

Sejalan dengan tema yaitu " Indonesia Berdaulat, adil dan Makmur ", Muhdi mengajak untuk meningkatkan kebersamaan, kekompakan dan terus berjuang untuk menjadikan negara dan daerah kita maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

"Kita bangun kebersamaan dan tingkatkan komitmen  kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan tersebut, kita lanjutkan pembangunan daerah yang telah dan sedang dikerjakan, untuk menjadikan Sumatera Barat lebih maju, dan lebih Sejahtera serta maju bersama sebagai daerah yang  beradab dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," urainya. (*/st) 

Read more »

August 14, 2026

PAYAKUMBUH, Lintasmedia News— Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif terus digencarkan Polres Payakumbuh. Salah satunya melalui forum Safari Kamtibmas yang digelar Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H. di Aula Kantor Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang, Jumat (14/8/2026).


Mengangkat tajuk “Mangumpua Nan Taserak”, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap berbagai informasi, aspirasi dan persoalan kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.


Kegiatan itu dihadiri Camat Payakumbuh, Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang beserta jajaran, para pejabat utama Polres Payakumbuh serta tokoh dan warga masyarakat setempat.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta menegaskan bahwa terciptanya harkamtibmas yang kondusif tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.


“Untuk menciptakan harkamtibmas yang kondusif, tentunya dibutuhkan sinergi antara Polri dengan seluruh unsur masyarakat. Karena itu, kami hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan mencari solusi bersama,” ujar Kapolres.


Ia menyampaikan, Polres Payakumbuh secara konsisten melakukan berbagai tindakan kepolisian sebagai langkah preventif maupun penanganan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Kehadiran personel di tengah masyarakat akan terus ditingkatkan, terutama pada lokasi dan waktu yang dinilai rawan.


“Polri akan terus menghadirkan personel di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya pencegahan, sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat kita antisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.


Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi lingkungan. Menurutnya, informasi sekecil apa pun yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan perlu segera disampaikan kepada Bhabinkamtibmas, personel Polsek maupun jajaran Polres Payakumbuh.


Melalui konsep “Mangumpua Nan Taserak”, Kapolres berharap hubungan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Berbagai persoalan yang sebelumnya mungkin berjalan sendiri-sendiri diharapkan dapat dihimpun, dibahas dan dicarikan jalan keluar secara bersama.


“Kalau komunikasi terbangun dengan baik, persoalan yang ada di masyarakat akan lebih cepat kita ketahui. Dengan begitu, langkah pencegahan dan penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.


Safari Kamtibmas tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polres Payakumbuh untuk membangun pola pemolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Bukan hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi hadir sejak potensi persoalan itu mulai muncul.


Di penghujung kegiatan, suasana dialog semakin hidup melalui sesi tanya jawab antara warga dengan Kapolres Payakumbuh. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun persoalan yang berkaitan dengan situasi kamtibmas di lingkungan mereka.


Kapolres pun merespons langsung berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan warga. Dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun kesamaan persepsi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.


Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, kegiatan kemudian dirangkai dengan pemberian bantuan sosial oleh Kapolres Payakumbuh kepada perwakilan warga. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung sebagai wujud perhatian dan kepedulian Polres Payakumbuh kepada masyarakat.


Kapolres berharap sinergitas antara Polri, pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan seluruh warga dapat terus diperkuat. Dengan kebersamaan tersebut, situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Payakumbuh dapat terus dipertahankan. (hms*)

Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.