Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Event Minang Geopark Run Tahun 2025 yang sedianya akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada Minggu, 30 November 2025, ditunda. Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Jumat (28/11). Penundaan acara dilakukan terkait dengan kondisi cuaca ekstrem yang melanda Sumatra Barat beberapa hari terakhir. 

Ramlan menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta, serta dampak bencana yang mengganggu infrastruktur dan kesiapan acara. Hal ini tentunya karena beberapa hari terakhir Sumatra Barat dilanda cuaca ekstrem yang  berdampak pada bencana alam di sejumlah wilayah. 

“Kami sangat memahami bahwa banyak pihak yang telah menantikan acara ini sebagai bagian dari promosi pariwisata dan olahraga di Sumatera Barat. Namun, keselamatan adalah prioritas utama bagi kami. Oleh karena itu, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari penundaan ini dan berharap masyarakat dapat memakluminya,” ungkapnya. 

Ia mengatakan, Pemko bersama penyelenggara akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan waktu yang tepat bagi penyelenggaraan Minang Geopark Run 2025. Terkait jadwal baru untuk pelaksanaan Minang Geopark Run 2025, akan diumumkan segera setelah memastikan kondisi cuaca dan infrastruktur di daerah ini kembali aman dan kondusif. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap acara ini dan kami berharap Minang Geopark Run dapat terlaksana dengan sukses pada waktu yang akan datang. Mari kita bersama-sama tetap menjaga kebersamaan, saling mendukung dan saling membantu dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat Sumatera Barat tetap diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana alam yang terjadi dan dapat pulih dengan lebih baik. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi meraih tiga piagam penghargaan pada kegiatan Launching Piagam Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025. Penghargaan  tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dalam acara yang digelar oleh KPP Pratama Bukittinggi di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis (27/11). 

Penghargaan diberikan kepada Dinas yang dinilai sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Rasio Pajak Terbesar Tahun 2025. Ketiga dinas penerima penghargaan yakni  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  

Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Rahmat Siswoyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, rumah sakit, dan pelaku usaha yang berkontribusi nyata dalam menjaga kepatuhan perpajakan. Ia menyebutkan,  Kinerja perpajakan yang baik bukan hanya mendukung regulasi, tetapi juga memperkuat pembangunan nasional dan daerah. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan,  penghargaan ini menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia mengapresiasi penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada KPP Pratama Bukittinggi atas sinergi yang terjalin. 

Ramlan menilai, pelayanan KPP Pratama Bukittinggi juga sangat baik melalui berbagai program edukasi seperti pengisian SPT Tahunan, layanan di MPP, Pojok Pajak, dan edukasi Coretax DJP.

“Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelayanan perpajakan telah terintegrasi penuh ke dalam sistem Coretax. Untuk itu, saya mengimbau seluruh Wajib Pajak, khususnya ASN, CPNS, prajurit TNI, Polri, serta masyarakat Kota Bukittinggi, agar segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum 31 Desember 2025, ujarnya. 

Ia menambahkan, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor 7 Tahun 2025, aktivasi akun Coretax sangat penting karena pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 wajib menggunakan sistem tersebut. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sekitar 3.581 KPM di Kota Bukittinggi menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahun 2025. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Sport Hall, Rabu (26/11).

BLTS kesra ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) pada desil 1 hingga 4. Bantuan yang  disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu diperuntukkan bagi 3.581 KPM di Kota Bukittinggi dengan nilai Rp3.222.900.000,- . Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. 

Ia menyebutkan, Program tersebut merupakan wujud kebijakan pemerintah pusat, di mana desil bawah dibela, desil tengah difasilitasi dan desil atas dijaga. Keadilan sosial bukan berarti semua diperlakukan sama, tetapi setiap masyarakat mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya.

Ramlan juga mengingatkan, bantuan yang diberikan tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, ataupun narkotika dan juga judi online. Penerima bantuan yang terlibat dalam perjudian online, dapat dinyatakan tidak layak untuk menerima bantuan. Ia berharap BLTS Kesra tersebut memberikan dorongan positif bagi keluarga penerima manfaat untuk keluar dari kemiskinan dan membawa keberkahan.

"Sudah ada ditemukan di Bukittinggi 60 orang penerima bantuan, diduga menggunakan bantuan ini untuk judi online. Akhirnya dicoret dari nama penerima bantuan. Kami harapkan agar tidak ada terjadi lagi kedepannya. Gunakan bantuan ini untuk hal hal positif, memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya," pesan Wali Kota tegas.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Johnni, menjelaskan, BLTS Kesra untuk periode Oktober hingga Desember 2025 diberikan sebesar Rp900.000 atau Rp300.000 per bulan. Kelompok penerima terdiri dari KPM PKH dan Program Sembako Reguler yang bantuannya langsung masuk melalui rekening Himbara.  Selain itu KPM non-PKH dan non-Sembako pada desil 1–4 yang telah diverifikasi kelurahan dan kecamatan, dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmefianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi pada ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Pada kesempatdn itu, Bukittinggi kembali berhasil meraih predikat Kota Informatif, dalam keterbukaan informasi publik.

Penghargaan diserahkan oleh Sekda Provinsi bersama Ketua dan Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat dan diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wali Kota Bukittinggi, Emil Achir, yang hadir mewakili Wali Kota Bukittinggi. Acara tersebut berlangsung di Gubernuran, Selasa (18/11). 

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang bertugas menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Lembaga ini memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dari badan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan demokratis. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Musfi Yendra. 

Ia menjelaskan bahwa proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025, dilakukan pada 427 Badan Publik se Sumbar. Dari jumlah itu terdapat 352 badan publik yang mengisi kusioner dan 128 diantaranya mendapat nilai di atas 70, sehingga mengikuti tahapan presentasi.

"Untuk tahun 2025 ini, terdapat 101 badan publik yang informatif. Ini bukti nyata badan publik meningkatan standar pelayanan informasi publik," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wali Kota Bukittinggi, Emil Achir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang kembali diberikan kepada Kota Bukittinggi. Ia menegaskan bahwa predikat ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menghadirkan transparansi, kemudahan akses informasi, serta pelayanan publik yang responsif bagi masyarakat. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, bersama Ketua TP PKK dan Ketua MUI Sumbar, membuka secara resmi launching Modul Sekolah Keluarga Gemilang.  Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Tri Arga, Senin (17/11). 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, sejak 2018 pembangunan keluarga menjadi agenda utama pemerintah, karena keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk SDM berkualitas.  Untuk itu, Pemko Bukittinggi meluncurkan Modul Sekolah Keluarga Gemilang sebagai Program Unggulan kota Bukittinggi. 

Program ini menegaskan komitmen mewujudkan Bukittinggi yang Gemilang, berkeadilan, dan Berbudaya. Selain itu juga untuk membentuk keluarga tangguh yang melahirkan generasi cerdas, sehat dan berdaya saing.

“Dengan keberadaan program ini, diharapkan tumbuh keluarga-keluarga tangguh yang mampu mencetak generasi cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Generasi penerus inilah yang akan menentukan wajah Kota Bukittinggi di masa depan, sehingga memperkuat ketahanan keluarga berarti memperkuat pondasi pembangunan daerah," ujarnya.

Ramlan juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi selaku inisiator program sekolah keluarga, Dinas P3APPKB sebagai leading sektor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Ia berharap Sekolah Keluarga Gemilang dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan cita-cita Kota Bukittinggi yang Maju, Berdaya Saing, dan Gemilang.

Sementara itu, Sekolah Keluarga Gemilang merupakan pengembangan dari program Sekolah Keluarga yang diinisiasi TP PKK Kota Bukittinggi sejak 2018 sebagai wadah edukasi bagi keluarga. Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Robby Novaldi. 

Ia mengatakan, peluncuran dan sosialisasi Modul Sekolah Keluarga Gemilang 2025 tahun ini disusun bersama akademisi, praktisi, tokoh agama dan tokoh adat melalui beberapa Forum Group Discussion (FGD). (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Masyarakat korban kebakaran di kelurahan Birugo menerima sertipikat tanah pengganti dari Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi. Sertipikat tersebut diserahkan  Wali Kota Bukittinggi diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Emil Achir, Jumat (14/11).

Rasa duka atas musibah kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga, disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri. BPN segera melakukan pendataan setelah menerima informasi adanya sertipikat tanah milik warga yang turut terbakar.

Menurut Isman Yandri, dari hasil verifikasi ditemukan dua sertipikat yang hangus dan satu sertipikat yang masih tersisa. Namun kedua sertipikat tersebut dapat langsung diterbitkan kembali sebagai pengganti, sedangkan satu sertipikat lainnya harus diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena dokumen pendukungnya tidak lengkap. 

Ia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada masyarakat korban bencana. 

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota, Emil Achir, sangat mengapresiasi langkah sigap BPN dalam membantu korban. Ia menyebutkan, kegiatan yang diprakarsai BPN ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang ditimpa musibah. Dijelaskannya bahwa, Pemko Bukittinggi bersama instansi terkait sudah turun ke lapangan sejak awal. Ia sangat bersyukur BPN bergerak cepat dalam menerbitkan sertipikat pengganti yang sangat dibutuhkan warga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN dan seluruh jajaran yang telah menunjukkan kepedulian dan respon cepat. Bantuan ini bukan hanya penting bagi korban yang kehilangan harta benda, tetapi juga memberikan ketenangan karena hak atas tanah mereka kembali mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Emil. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Usai melantik  tujuh pejabat pada Rabu (12/11) pagi, Wali Kota Bukittinggi kembali melakukan pelantikan empat pejabat eselon II pada Rabu malam (12/11). Acara tersebut dilaksanakan di Balairung rumah dinas wali Kota Bukittinggi. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Apalagi, beberapa minggu lalu telah dilaksanakan uji kompetensi dan telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Ia meminta setiap pegawai harus berinovasi agar ada perbaikan pada kondisi kota dan harapan masyarakat.

“Kuncinya disiplin. Semua pejabat harus siap ditempatkan di mana saja. Bekerja harus sesuai aturan. Saya ingin percepatan untuk merealisasikan visi misi dan program unggulan, seperti yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Ramlan.

Empat pejabat yang dirotasi Rabu malam yakni, Ade Mulyani, yang sebelumnya menjabat Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan, dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Selanjutnya Efryadi, dilantik menjadi Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Syanji Faredy, dilantik menjadi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bukittinggi. 

Sementara itu Joni Feri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Ramlan mengatakan, masih ada sejumlah posisi eselon dua yang masih kosong dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Dengan kondisi tersebut, tentu masih akan ada mutasi dan rotasi untuk pejabat eselon dua dan proses lelang pun menjadi salah satu tahapan yang akan dilakukan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Walikota Bukittinggi, Ibu Asis memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan itu berlangsung di Gedung rapat DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (07/11).

Dalam jawabannya, Ibnu Asis menegaskan, penyusunan APBD Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta mengacu pada RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025. Proses ini menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar program pembangunan berjalan efektif dan terukur. 

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan pertanyaan konstruktif terhadap dua ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna pada Kamis (06/11). 

Ia mengatakan, rangkaian rapat paripurna selama tiga hari ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, kedua ranperda tersebut akan dibahas secara mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Diketahui, dalam rapat sebelumnya kamis (06/11), Enam fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi.  

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai PKS, menyampaikan, terkait ranperda APBD 2026, Fraksi PKS menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja yang berorientasi hasil, optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta penerapan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat dan mendorong percepatan penerbitan Perwako tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur.

Terkait Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PKS menyambut baik langkah pembaruan regulasi aset daerah agar lebih profesional dan transparan. 

Yundri Refno Putra, mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan, perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD, keterkaitan dengan RKPD dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024, serta evaluasi SKPD yang belum menyeluruh. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan ranperda ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD, Namun Ia menyoroti masih adanya aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Minang Geopark Run 2025 menjadi momentum strategis untuk memajukan sektor pariwisata Sumatra Barat, khususnya Kota Bukittinggi. Ajang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat menghadiri rapat  persiapan pelaksanaan Minang Geopark Run 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Balaikota, Selasa ( 04/11). 

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari pengawasan kebersihan rute, penyediaan fasilitas pendukung, hingga penyiapan pos kesehatan di titik start dan finish. PMI serta tenaga medis akan disiagakan mengingat event ini merupakan agenda berskala nasional. Untuk itu, Ia meminta seluruh SKPD memberikan dukungan maksimal agar kegiatan ini berjalan sukses. 

“Kami berharap para peserta dapat menikmati kuliner khas serta berbagai destinasi unggulan Kota Bukittinggi, seperti Pasar Atas dan Los Lambuang. Event ini juga menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata, kuliner dan budaya kita, termasuk menggaungkan Bukittinggi Kota Perjuangan", ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan Event Organizer Minang Geopark Run 2025, Imam Nurul, menjelaskan, Minang Geopark Run Series kini memasuki tahun ketujuh, dan tahun ini Kota Bukittinggi dipercaya menjadi tuan rumah dengan tajuk Minang Geopark Run dan event ini akan digelar pada 30 November 2025. 

Diterangkannya bahwa Minang Geopark Run tidak sekadar lomba lari, tetapi juga bagian dari upaya mendorong Geopark Sianok–Maninjau meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.  Menurutnya, ajang tersebut mengusung konsep ramah lingkungan serta fasilitas bersih sebagai komitmen menghadirkan sport tourism berkualitas di Sumatra Barat.

Imam berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bukittinggi demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Hingga 3 November tercatat 3.325 peserta telah mendaftar, yang terbagi dalam lima kategori yakni, 5K Pelajar, 5K Umum, 10K Umum, 21K Umum, dan 21K Master. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD kota Bukittinggi Menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bukittinggi, Senin, (03/11)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan APBD. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, serta memperhatikan target kinerja makro dan program daerah, selaras dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 pada 8 September 2025.  Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan APBD dan dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Menurut Beny, proses pembahasan telah selesai dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi serta Paripurna Internal pada 31 Oktober 2025.

Sementara itu, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2026 disepakati sebesar Rp 558,4 miliar. Pendapatan itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 161,8 miliyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 396,6 miliyar. Hal itu disampaikan Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma.

Ia menjelaskan, untuk Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 734 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 669,9 miliar, Belanja Modal Rp 59,6 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026, dianggarkan sebesar Rp 3,50 miliar. (Sandra).

.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan, mutasi dan pergeseran jabatan perlu dilakukan secara berkala.  Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan hal itu dalam pelantikan 19 orang pejabat administrator, pengawas, serta pengangkatan melalui perpindahan ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Senin,  (27/10).  

Dalam pelantikan yang diselenggarakan pada apel gabungan di halaman Balai Kota itu, Ramlan mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah penyegaran dan percepatan pelaksanaan program pemerintahan daerah. 

“Pada akhir bulan Oktober ini kita melaksanakan pergeseran, mutasi dan penyegaran bagi ASN kita. Ada tujuh pejabat eselon III, delapan pejabat eselon IV dan empat pejabat fungsional yang dilantik. Ini kita lakukan untuk mempercepat kegiatan yang harus kita jalankan,” ujarnya.

Ramlan meyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang ketiga pada periode 2025-2030. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi.

Diingatkannya bahwa profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas adalah hal yang sangat penting. Ia menilai  tanpa disiplin, kinerja pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, Ia meminta agar seluruh SKPD tetap kompak dan tidak hanya sekadar melaksanakan tugas, tetapi benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Pejabat yang dilantik pada hari itu adalah Roza Wahyuni sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Makhda Yetri sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yudhi Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beny Yuneldi dilantik sebagai Kepala Bidang Olahraga Diaspora. 

Selanjutnya, Taufik Adi Putra dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Kinerja, dan Penghargaan BKPSDM, Bayu Suharko sebagai Kasubag Protokol Prokopim SetDako Bukittinggi, Siti Mariah sebagai Sekretaris Camat Guguak Panjang, Nugrahadi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fatma Idola selaku Kasubag Humas dan Hukum RSUD. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kawasan Ngarai Sianok Geopark telah menjadi bagian dari jaringan geopark dengan nilai internasional, di mana Geopark sendiri merupakan brand yang diakui oleh UNESCO. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat akan mendorong Ngarai Sianok Geopark untuk menjadi salah satu destinasi prioritas Provinsi Sumatera Barat. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar ketika menghadiri Ngarai Sianok Festival 2025. Ia sangat mengapresiasi pelaksanaan festival ini yang dinilainya sebagai langkah besar dalam pengembangan pariwisata daerah. 

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata  tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Jumat(24/10) malam di area parkiran Ngarai Sianok Janjang 1000. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, Ngarai Sianok merupakan anugerah alam terindah yang dimiliki oleh Bukittinggi bahkan Sumatera Barat. Pemko Bukittinggi terus berupaya menjaga kelestarian kawasan tersebut melalui berbagai program pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata berkelanjutan. Melalui Ngarai Sianok Festival diperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, seni pertunjukan, serta produk kreatif lokal kepada dunia sebagai wujud kolaborasi alam, budaya, dan kreativitas Bukittinggi.

Ramlan menyebutkan, Festival ini lahir dari semangat masyarakat Bukittinggi untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh masayarakat untuk menjadikan festival tersebut sebagai momentum untuk menjaga keindahan alam, bukan sekadar acara seremonial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofie Hendria, menjelaskan, Ngarai Sianok Festival 2025 merupakan bagian dari program unggulan 1001 Event Bukittinggi. Acara ini bertujuan memperkuat posisi Bukittinggi sebagai destinasi wisata budaya dan alam bertaraf internasional. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menjadi upaya untuk memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kreativitas masyarakat lokal. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai upaya pencegahan sejak dini terhadap dampak kenakalan remaja, terutama dikalangan pelajar, SMP Negeri 4 Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kota Bukittinggi menyelenggarakan sosialisasi Kedisiplinan pelajar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 

Acara tersebut diselenggarakan jumat (24/10) di  ruang Mushola Darul Hikmah SMPN 4 Bukittinggi, dihadiri Kepala SMPN 4 Bukittinggi, sejumlah guru, sekitar 270 siswa kelas 9 dan Tim dari Satpol PP Bukittinggi. 

Dalam kegiatan sekitar 1 jam, Kasat Pol PP Joni Feri yang langsung bertindak sebagai narasumber, memaparkan sejumlah materi terkait Perda kota Bukittinggi No 2 tahun 2024 tentang  kedisiplinan diri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sebagai kewajiban bagi pelajar. 

Joni menjelaskan sejumlah contoh kenakalan remaja dan prilaku menyimpang yang harus dihindari oleh para pelajar, seperti, tauran, tindakan bullying, pemerasan, LGBT, merokok dilingkungan sekolah, game online, dan sejumlah perilaku lainnya yang dapat menganggu ketertiban masyarakat. 

Menurutnya, pemberian sosialisasi dan informasi tentang kenakalan remaja maupun perilaku menyimpang kepada para pelajar guna mengantisipasi dan mencegah hal tersebut lebih dini di tingkat sekolah. Jika nantinya terjadi pelanggaran, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan sesuai aturan yang berlaku. 

"Kami meminta pihak sekolah dapat menjalin  komunikasi dengan pihak Satpol PP guna bagaimana kita membangun karakter pelajar ini, karena di usia SMP anak anak sedang membangun jati dirinya", Ungkap Joni. 

Dirinya tidak menampik bila pihaknya ada menangani beberapa pelajar SMP yang terlibat dalam kenakalan dan perilaku menyimpang di Bukittinggi, namun Ia memastikan volumenya sangat sedikit. 

Sunguhpun  demikian Ia menegaskan, harus  selalu diwaspadai karena sifat dari pergaulan anak-anak saat ini berbentuk komunitas dan berkumpul yang nantiknya bisa memberikan tularan-tularan persoalan  kenakalan remaja dan perilaku menyimpang dalam berbagai hal. 

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Drs. Edi Kosla mengatakan,  dengan adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Kenakalan remaja, dan siswa-siswa yang berkeliaran di jam belajar maupun perilaku menyimpang tersebut, diharapkan para siswa paham dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. 

"Untuk SMPN 4 saat ini, dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan diterapkan bersama-sama, pelanggaranpun sangat minim. Namun, kalaupun nantik ada anak satu atau dua orang yang betul-betul melakukan pelanggaran berat, itu dapat kita berikan sanksi mungkin bisa saja nantiknya dipindahkan dari SMPN 4", Ujar Edi Kosla. 

Ia menyampaikan, kerjasama SMPN 4 dengan Satpol PP sangat penting dan akan terus berlanjut. Bahkan pihaknya berencana membuat MOU dengan Satpol PP tentang aturan dan disiplin sekolah, termasuk mengundang Instansi penegak Perda tersebut untuk hadir sebagai pembina upacara yang nantinya dapat mensosialisasikan Perda - Perda terbaru. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kepala Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok  Medan, Huang He, beserta sekretaris berkunjung ke kota Bukittinggi. Kunjungan kehormatan tersebut diterima Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di ruang transit Balaikota Bukittinggi, selasa

Kepala Konsulat Jenderal Tiongkok Medan, Huang He, mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi wisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Selain membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di bidang ekonomi khususnya pengembangan sektor pariwisata, Kedatangan  Konsulat Jenderal Tiongkok sekaligus untuk menggali informasi terkait kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, serta keberadaan industri besar di wilayah Bukittinggi dan sekitarnya. 

“Bukittinggi memiliki keindahan alam, sejarah, dan budaya yang kuat. Kami melihat peluang besar untuk menjalin kerja sama di sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak,” Ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini menjadi awal dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan. 

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Bukittinggi sangat terbuka terhadap kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik wisata kota. "Kami berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan baik antara Bukittinggi dan Tiongkok,” ungkap Ramlan. 

Dikatakannya bahwa, Bukittinggi saat ini tercatat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dimana sektor pariwisata menjadi penopang utama perekonomian daerah. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Karena itu intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.  Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis ketika membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Balai Kota Bukittinggi Selasa, (21/10).

Ibnu Asis mengatakan, pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.  Dijelaskannya bahwa Pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Sementara itu, angka stunting di Bukittinggi menunjukkan tren positif. Terbukti pada tahun 2024 telah menurun menjadi 16,8%, atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting,” Ujar Ibnu.

Ia menegaskan, pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat dan produktif di masa depan. Untuk itu Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program, dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Persentase angka kemiskinan di Kota Bukittinggi berada pada 4,08 persen, dengan pendapatan per kapita sekitar Rp600 ribu per bulan. Sementara itu, sekitar 0,4 persen masyarakat Bukittinggi masih tergolong miskin ekstrem dengan pendapatan per kapita Rp300 ribu per bulan. Sungguhpun demikian Pemko Bukittinggi terus berkomitmen menekan angka kemiskinan ini hingga di bawah 4 persen

Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis ketika menghadiri  kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-57, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan  yang berlangsung di Aula Balai Kota Bukittinggi, Kamis, (16/10) tersebut, Ibnu Asis menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosial di Kota Bukittinggi oleh BKOW. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Sementara itu, Ketua Umum BKOW Sumatera Barat, Ny. Dianita Maulin Vasko, menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-57 BKOW tahun ini mengusung tema “BKOW Sumbar 57 Tahun dalam Karya dan Cinta.” 

Dalam Kegiatan bakti sosial kali ini BKOW menyalurkan bantuan secara simbolis kepada 50 keluarga penerima manfaat, terdiri atas 30 perempuan dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan 20 perempuan penyandang disabilitas. Bantuan berupa paket sembako dan bantuan uang tunai ini merupakan wujud nyata kasih dan kepedulian BKOW terhadap perempuan Sumatera Barat, terutama yang berada dalam kondisi rentan. 

“Bakti sosial ini bukan sekadar memberi, tetapi juga menyapa hati dan memperkuat satu sama lain." Ungkap Ny Dianita.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial serta Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia juga berharap BKOW terus menjadi wadah yang membina dan memberdayakan perempuan Sumatera Barat melalui program nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Syanji Faredy, menjelaskan,  kegiatan bakti sosial oleh BKOW  sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kegiatan ini, kata Syanji, menjadi bentuk nyata dukungan organisasi sosial terhadap kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias membacakan Pernyataan Sikap Aksi Bela Palestina. Dalam pernyataan itu masyarakat Bukittinggi mengecam keras kekejaman dan penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina, serta menyerukan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dengan ibu kotanya Al-Quds. 

Ia menegaskan bahwa Bukittinggi akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, menolak segala bentuk penindasan, dan siap mendukung upaya kemanusiaan melalui doa, aksi sosial, serta bantuan nyata bagi korban di Gaza. Hal itu disampaikan Walikota Bukittinggi usai Orasi kemanusian dalam Aksi Bela Palestina dan Konser Amal di Lapangan Kantin Bukittinggi, Sabtu, (18/10)

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis memimpin langsung Aksi Bela Palestina dan Konser Amal yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Qupro Indonesia dan Lembaga Aksi Kemanusiaan Indonesia (AKSI).

Kegiatan kemanusiaan ini mengusung tema “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina”.  Aksi tersebut mencerminkan semangat Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi Bela Palestina dan Konser amal yang menghadirkan Wali Band ini, merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Bukittinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. 

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, kegiatan ini adalah panggilan nurani untuk terus membela hak-hak kemanusiaan dan bukan sekadar ekspresi simpati belaka.  Ia sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Bukittinggi yang hadir dan menunjukkan kepeduliannya dalam aksi tersebut. Menurutnya, semangat “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina” sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina di berbagai forum internasional. 

“Bukittinggi ikut merasakan duka mendalam atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Melalui aksi ini kita tunjukkan bahwa Bukittinggi sebagai kota perjuangan tidak akan tinggal diam terhadap penindasan. Mari kita bantu dengan doa, dukungan moral, dan donasi terbaik. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden telah menyuarakan sikap tegas di PBB bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina hingga merdeka,” ujar Ramlan dalam orasinya.

Ia menegaskan, melalui acara tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi berharap semangat “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina” dapat terus menggelorakan kepedulian dan solidaritas masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam membela nilai-nilai kemanusiaan di tingkat lokal maupun global. 

Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat, disertai aksi penggalangan dana kemanusian dan orasi solidaritas hingga konser amal menampilkan grup musik Wali Band sebuah grup musik nasional yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa cinta dan kemanusiaan. Dalam lantunan musiknya Wali Band turut menyuarakan pesan perdamaian dan kemanusiaan dihadapan ribuan warga yang hadir menyemarakkan acara tersebut. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedisnews.com

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, 98 persen masyarakat Bukittinggi harus terjamin dalam BPJS Kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Peserta yang telah meninggal digantikan oleh warga yang belum terdaftar.

Hal itu disampaikannya pada acara penandatanganan adendum nota kesepakatan dan rencana kerja bersama tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Hall Balai Kota Bukittinggi, Kamis (16/10).

Ramlan menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya untuk mempertahankan status Bukittinggi sebagai Universal Health Coverage (UHC), tetapi juga untuk memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pendataan ulang peserta.

"Program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kami ingin memastikan masyarakat Bukittinggi tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan di rumah sakit karena sudah terjamin", ujar Ramlan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. Ia mengatakan,  penandatanganan adendum nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

“Tidak semua daerah di Sumatera Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun Bukittinggi mampu mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini. Per 1 Oktober 2025, Kota Bukittinggi masih berstatus UHC berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah",  terang Haris. 

Ia menyebutkan, Bukittinggi termasuk salah satu daerah yang akan diundang pada   acara pemberian UHC Award oleh Presiden bagi pemerintah daerah yang telah menjamin minimal 98 persen penduduknya dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen. Menurut Haris kegiatan itu direncanakan terlaksana pada Januari mendatang. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membuka secara resmi Minangkabau Travel Mart (MTM) ke-6 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Rabu, (08/10)

Kegiatan yang digagas oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pelaku industri pariwisata serta membangun citra positif pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi. 

Dalam sambutannya, Ramlan Nurmatias, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan MTM ke-6 . 

Ia mengatakan, bahwa Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang besar, sehingga pariwisata menjadi sektor utama penggerak ekonomi daerah.

Dijelaskannya, Bukittinggi dikenal sebagai kota yang memiliki nilai sejarah penting, dimana kota ini pernah menjadi ibu kota negara dan ibu kota Sumatera Barat. Saat ini, Pemko Bukittinggi terus memperjuangkan agar Bukittinggi dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa. 

Menurut Ramlan, Kegiatan MTM memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antar pelaku pariwisata di Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata melalui kolaborasi dan evaluasi bersama terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Ramlan berharap, MTM tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata ke depan

Senada dengan itu, Ketua DPD ASPPI Sumatera Barat, Hade Ranti Juma, menyampaikan, melalui pelaksanaan Minangkabau Travel Mart ke-6, diharapkan kemajuan pariwisata Sumatera Barat semakin terdorong dan promosi wisata daerah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun mancanegara.

MTM tahun ini mengangkat tema “Wellness West Sumatra: Your Gastronomy and Wellness Tourism Destination.” Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi serta membuka peluang baru untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya Minangkabau kepada wisatawan nasional maupun internasional. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, menghadiri Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( INKRACHT) oleh Kejaksaan Negri Bukittinggi.  Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Rabu, (08/10). 

Dalam kesempatan itu, Ibnu Asis sangat mengapresiasi  langkah Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam memusnahkan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran narkoba di Kota Bukittinggi.

“Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami sangat memberikan apresiasi yang positif. Ini adalah bentuk komitmen kita bersama, khususnya jajaran penegak hukum, untuk mengantisipasi terjadinya peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi sejak dua tahun lalu telah menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan peredaran narkoba.  saat ini pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan regulasi tersebut agar segera dapat diterapkan secara efektif.

Selain memperkuat upaya penegakan hukum, keberadaan Perda tersebut juga menjadi bagian dari perjuangan menjadikan Bukittinggi sebagai kota perjuangan yang bebas dari pengaruh negatif narkoba demi masa depan generasi muda. 

Sementara itu,  kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan kali kedua sepanjang 2025.  Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 239 gram, ganja 17,9 kilogram, serta barang bukti dari 8 perkara oharda dan 6 perkara kamnegtibum. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin.

Dikatakannya, jumlah total terdapat 44 perkara, dengan 30 di antaranya kasus narkotika, dimana barang bukti tersebut dikumpulkan sejak April hingga Oktober 2025. (Sandra)