Bukittinggi. Lintasmedianews.com

Kunjungan Diskominfo dan Wartawan Bukittinggi Pelajari Kerjasama Media Pemko  BBasi.com.Dinas Kominfo serta puluhan wartawan Kota Bukittinggi, pada hari kedua studi pers melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persandian Kota Dumai.l Rombongan disambut Kadis Kominfo dan PWI Kota Dumai, Selasa (24/12/2024).

 Menurut Kepala Dinas Kominfop Bukittinggi, Suryadi, didampingi Kabid Statistik IKP, Ramon Arisa Putra,  menjelaskan, kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persadian Kota Dumai, dilakukan untuk bertukar dan menambah informasi terkait program kerjasama dengan media. Bagaimana inovasi di Dumai dapat dipelajari dan diadaptasi, untuk meningkatkan nilai dan bentuk kerjasama dengan media di Bukittinggi kedepannya.

"Pemko Bukittinggi tahun 2024 ini telah mendapat penghargaan sebagai kota informatif, bahkan menjadi yang terbaik di Sumatra Barat. Sejak tiga tahun terakhir, kami di Diskominfo Bukittinggi telah menjalin kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik hingga media online. Bahkan, tahun ini, kita telah bekerjasama dengan 75 media," jelasnya.

 Menurut Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Dumai, Drs. H. Khairil Adli, M,Si, didampingi Kabid IKP, M. Sadam, menyampaikan, Kota Dumai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sejak 1999. Pada tahun 2024 ini, Pemko Dumai telah mendulang prestasi menjadi pemerintah yang informatif. 

“Ini kita upayakan agar pelayanan terhadap kebutuhan informasi diberikan dengan maksimal, sesuai dengan jenis informasi itu sendiri,” ungkapnya.

Kerjasama media, lanjut Khairil Adli, sejak 2023 lalu pengajuan kerjasama dilakukan tidak lagi secara manual, tapi menggunakan aplikasi khusus yang merupakan inovasi dari Diskominfo Dumai sendiri.

“Kita menjalin kerjasama media, dengan sejumlah persyaratan, seperti, terdaftar di dewan pers, wartawan yang telah UKW, dilihat juga jumlah kunjungan web atau traffic web-nya dan perusahaan medianya taat pajak. Persyaratan inilah yang nantinya menentukan besaran kontrak kerjasama yang dijalin dengan media bersangkutan. Semakin kompetitif media, tentu nilai kontrak lebih besar,” jelasnya.

Ketika ditanya reportaseinvestigasi.com tentang kota yang baru lepas dari kabupaten Bengkalis pada awal reformasi menjadi kota otonom, menurut Kadis Kominfo Dumai, mengalami kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan yang awalnya hanya sekitar Rp. 17 milliar kini sudah mencapai hampir Rp. 1 triliun/tahun.

 Menurut sumber PAD di kota yang memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan ini, memiliki PAD dari berbagai sektor mulai perkebunan pajak-pajak serta sebagian lagi dari sektor industri. 

"Dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan Pemko Dumai ternyata cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sini, " tegas Khairil. 

Rombongan Diskominfo serta wartawan Bukittinggi di Kota Dumai, juga disambut Ketua serta Anggota PWI Kota Dumai.beserta anggota.af.kot

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Digitalisasi informasi pariwisata akan mempermudah akses wisatawan untuk mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan terkait wisata, baik itu destinasinya, sejarahnya, peta lokasi, event, dan informasi lainnya dalam bentuk digital

Hal itu disampaikan Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam dalam rapat koordinasi perluasan informasi pariwisata dan UMKM secara digital. 

Rapat bersama Dinas Pariwisata dan Diskominfo Kota Bukittinggi itu berlangsung di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota, Jumat (15/11). 

Pjs Wali Kota H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, informasi pariwisata dapat diperluas dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan mendorong peningkatan minat dan kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi. 

"Dengan adanya informasi pariwisata digital ini, wisatawan akan lebih mudah mendapatkan informasi tempat wisata di Bukittinggi, dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah, sehingga memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien," ungkapnya.

Sementara itu, Pada sesi pembahasan pembangunan Portal Toko UMKM Bukittinggi, Kadis Kominfo menyampaikan bahwa pembangunan portal sudah melampaui 50 persen.  Proses selanjutnya input data terkait UMKM yang saat ini disiapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Ia optimis minggu depan akan rampung dan dapat dikonsolidasikan ke dalam website resmi Pemko Bukittinggi. 

Adapun Portal “tokoumkm” Bukittinggi yang  akan diluncurkan (launching)  pada 21 November 2024 tersebut digagas Pjs Wali Kota Bukittinggi.  Portal ini berupa situs web yang berisi informasi tentang UMKM serta produknya yang ditampilkan sedemikian rupa dalam satu antarmuka untuk memudahkan penggunanya.

Keberadaan portal “tokoumkm” Bukittinggi itu sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi dari Pemko dalam promosi produk serta pengembangan UMKM. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi bersama Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Bukittinggi akan menggelar event Jam Gadang Criterium tahun 2024. Hal itu dikemukakan pada pertemuan Pjs Wali Kota Bukittinggi dengan Pengurus ISSI Kota Bukittinggi, di Hotel Santika, Rabu (13/11).

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, mendukung penuh pelaksanaan Jam Gadang Criterium tahun 2024. Selain sebagai ajang olahraga sepeda, event ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan Bukittinggi sebagai destinasi wisata olahraga yang potensial di Indonesia.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional, memperkenalkan keindahan dan budaya kota Bukittinggi, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

"Event Jam Gadang Criterium ini diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Kota Bukittinggi, dan nantinya akan menjadi event tahunan, mengingat dampak positifnya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi. Pemerintah Kota Bukittinggi siap mendukung acara ini lebih baik lagi ke depannya, dengan harapan bisa menjadi daya tarik unggulan Kota Bukittinggi. Selain itu, dengan event ini tentu diharapkan lahir bibit unggul atlet sepeda Bukittinggi, karena juga ada klas pelajar yang diperlombakan," ujar Hani

Sementara itu, Jam Gadang Criterium tahun 2024 merupakan acara olahraga sepeda bergengsi yang akan diselenggarakan di Bukittinggi pada tangga 8 Desember 2024 mendatang. Acara ini akan menampilkan para atlet pesepeda profesional dan amatir dari berbagai daerah di Indonesia, yang akan berkompetisi di jalan raya Kota Bukittinggi. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Bukittinggi, Ardimansyah. 

Ardimansyah mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan event Jam Gadang Criterium tahun 2024. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan calon-calon juara baru pada cabang olah raga balap sepeda di Kota Bukittinggi serta dapat mempromosikan Bukittinggi sebagai tujuan wisata olahraga. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk mengevaluasi dan membahas akselerasi penanganan Tubercolosis (TBC), Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, di BCC Balaikota, Rabu(13/11).

Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi Linda Faroza, menyampaikan, hingga November 2024, terdapat 735 penderita positif TBC dari 3606 warga yang discreening. Dari jumlah itu, terdapat 588 yang telah terobati dan 147 yang belum memulai pengobatan.

Linda mengungkapkan, Puskesmas harus melakukan penjaringan terhadap kontak erat penderita TB 1 berbanding 20 artinya dengan 1 orang penderita harus di lakukan 20 orang yang perkontak dengan penderita TB. Mereka yang termasuk belum memulai pengobatan, segera dilakukan pengobatan. 

Menurutnya Dinkes telah memiliki tim pemantauan makan obat di puskesmas pada wilayah kerja masing masing. Hal ini Karena pasien TBC harus mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter dan makan makanan yang bergizi. 

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Intensitas penanggulangan TB harus ditingkatkan, termasuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana bahaya TB dan penularannya.  Ia juga sangat mengapresiasi upaya penurunan TB di Kota Bukittinggi. 

“Harus ada aksi nyata kita, agar masyarakat tahu bahaya TB. Harus ada upaya nyata kita untuk penanggulaan dan pencegahan TB ini,” tegasnya.

DKK dan Puskesmas beserta jajarannya diajak untuk segera turun ke lapangan untuk memberikan layanan kesehatan door to door,  khususnya bagi penderita TB, untuk memastikan rutinitas minum obat. Hani menyebutkan, DKK berserta Puskesmas harus lakukan penyuluhan atau pemahaman kepada masyarakat yang kontak erat dengan penderita TB ini, untuk meminimalisir penyebarannya.

“Segera kita laksanakan turun ke lapangan layanan door to door, kita himbau mereka untuk rutin meminum obat agar lepas dari  penyakit TB. TB bukan lah penyakit yang menakutkan, TB dapat disembuhkan, kita rubah paradigma masyarakat kita tentang penyakit ini. Optimalisasi pemantauan pengobatan dan pencegahan penyebaran TBC ini harus dilakukan,” imbuhnya  (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianewa.com

Pjs Wali Kota, H. Hani Syopiar Rustam, menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Rakornas yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subiatno ini, dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis, (07/11).

Pada kesempatan itu hadir bersama Pjs Wali Kota, Ketua DPRD, Syaiful Efendi, Kapolresta, Kombes Pol. Yesi Kurniati,  Dandim 0304 Agam, Letkol Arm. Bayu Ardhitya Nugrohro, dan Kepala Kejaksaan Negeri, Djamaluddin. Selain itu, hadir Pj Sekda Bukittinggi, Elqadri dan Ketua KPUD, Satria Putra.

Rakornas mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Rakornas tersebut penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif dalam mendukung program prioritas sejalan dengan Misi Asta Cita dari Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menginisiasi penyelenggaraan forum pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah, Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu dan Kadis Penanaman Modal-PTSP se Indonesia, mulai tingkat pusat hingga daerah tersebut. 

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Rakornas diisi dengan pemaparan oleh seluruh Menteri Koordinator, beberapa Menteri, Ketua KPU-RI dan Bawaslu-RI.

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberantasan korupsi. Semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Sehingga misi Presiden Prabowo Subianto dalam 8 Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat atau quick win, dapat berjalan baik.

Dalam Rakornas itu juga dibahas tentang agenda besar yakni Pilkada Serentak dan penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyatakan komitmennya dan siap untuk melaksanakannya di Kota Bukittinggi. Rakornas ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sekitar pukul 17.50 WIB. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menyambut kedatangan Anggota DPD RI, Senator Sumatera Barat, Irman Gusman. Kunjungan tersebut dalam rangka reses ke daerah pemilihan Sumatra Barat, Selasa siang (05/11).

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan, kedatangan ke Bukittinggi merupakan reses perdananya setelah dilantik tanggal 1 Oktober 2024 lalu. Adapun tujuannya adalah untuk melihat perkembangan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN, serta menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Saya berharap ASN Kota Bukittinggi dapat memahami hak, kewajiban dan tugas mereka sebagai ASN, meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam bekerja, siap menghadapi perubahan yang akan terjadi dalam pengelolaan ASN, serta berkontribusi dalam mewujudkan ASN yang profesional, bersih dari praktik KKN, serta bebas dari intervensi politik," katanya.

Ia juga mendukung upaya peningkatan pariwisata Bukittinggi. Karena menurutnya, pariwisata di Kota Bukittinggi, berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Semenatara itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani S. Rustam, didampingi Kepala BKPSDM, Tedy Hermawan, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi didukung oleh 2.792 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 2.284 orang PNS dan 508 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bertugas pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. 

"Pemko Bukittinggi tahun ini, sudah membuka penerimaan CPNS untuk mengisi 50 formasi, 44 formasi tenaga teknis dan 6 formasi untuk tenaga kesehatan serta 150 formasi untuk PPPK," jelas Hani. 

Ia mengatakan, dalam rangka implementasi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pengelolaan pemerintahan yang efektif, mewujudkan profesionalisme, yang merupakan pondasi tak tergantikan untuk mencapai pengelolaan kepegawaian.

Hani juga meminta perhatian khusus dari Irman Gusman selaku Anggota DPD RI dapil Sumbar, untuk peningkatan kunjungan wisata ke Bukittinggi. Salah satunya dengan mendorong kementerian.(*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Anggota Dewan Kota Bukittinggi terpilih periode 2024-2029 mengikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sosialisasi yang  diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih Jakarta tersebut dilaksanakan Kamis (24/10).

Pjs. Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menyampaikan pesan bijak, pencegahan tindak pidana korupsi butuh pemahaman dan komitmen bersama. Yakni, bagaimana titik rawan korupsi dapat diketahui dan bisa dicegah sebelum terjadi, khususnya di lingkungan Pemkot Bukittinggi, baik di eksekutif maupun legislatif. 

"Mari kita pahami, laksanakan dan konsisten untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Kita perlu pahami bersama, bagaimana prinsip pengelolaan keuangan pusat dan daerah dan kita juga butuh solusi untuk tidak terjebak dalam komponen korupsi,” ungkap Hani.

Hani mengatakan, Anggota DPRD berperan strategis dalam pemerintahan daerah. "Jadi logis melibatkan wakil rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Alasannya, anggota DPRD memiliki legitimasi dan dapat mempengaruhi kebijakan publik serta alokasi anggaran. Ini memungkinkan mereka untuk mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia menilai dengan mengajak anggota DPRD untuk terlibat, upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih menyeluruh dan terintegrasi, sehingga peluang suksesnya pun lebih besar.

Semenatara itu, Direktur Monitoring Korsup Wilayah I KPK, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menyampaikan, pemberantasan termasuk pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif memerlukan sinergi dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan bahkan seluruh komponen bangsa. 

Menurutnya Ada sejumlah titik rawan korupsi di pemerintah daerah, diantaranya; pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, proses penegakan hukum, perizinan dan pelayanan publik. Selanjutnya pokir yang tidak sah, dana aspirasi, meminta atau menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, pengaturan jatah proyek APBD, pelaksanaan PBJ mark up, penurunan spek, gratifikasi, suap dan pemerasan. (*).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Rencana Pemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan gedung perpustakaan, bak gayung bersambut. Hal ini terungkap dalam pertemuan Pjs. Wali Kota Bukitinggi, H. Hani Syopiar Rustam, dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar, Rabu (16/10).

Pada kesempatan itu, rencana Pjs Wali Kota untuk mewujudkan perpustakaan digital atau e-Library di Bukittinggi mendapat dukungan penuh dari Perpusnas. H. Hani Syopiar Rustam didampingi Pj. Sekda, Elqadri dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sustinna mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan Bukittinggi akan didukung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 miliar lebih. 

Diketahui, pemerintah pusat melalui Perpusnas juga akan bantu Rp1 miliar untuk mendukung perlengkapan gedung itu nantinya. Menurutnya Dana DAK nanti akan digunakan untuk pembangunan fisik perpustakaan Bukittinggi, sebesar Rp10 miliar lebih sedangkan ditambah Rp1 miliar  untuk penambahan buku dan perangkat pendukung lainnya. 

Demi terlaksananya rencana tersebut, Pjs. Wali Kota meminta support dari Perpusnas untuk percepatan hadirnya e-Library di Kota Bukittinggi. Ia menargetkan program ini dapat di-launching pertengahan November mendatang. Untuk itu Ia menginstruksikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berkolaborasi dengan Dinas Kominfo.

“Alhamdulillah kita akan di-support Perpusnas untuk penambahan buku digital atau e-book yang dapat diakses dan dibaca masyarakat secara elektronik. Tidak itu saja, Perpusnas akan turunkan tim percepatan untuk perpustakaan digital ini," Ujar Hani. 

Menurut Hani, pihak Perpusnas memasukkan Kota Bukittinggi  menjadi daerah prioritas untuk dibuatkan sejumlah titik baca di pusat keramaian di Bukittinggi. "Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dengan membaca, tanpa harus membawa buku. Cukup scan barcode yang ada di titik baca nantinya,” ungkapnya optimis. 

Direncanakan e-Library dan gedung perpustakaan yang representatif berlokasi di samping SMP Negeri 4 Bukittinggi. Pemko Bukittinggi berharap kedua upaya meningkatkan literasi masyarakat di Kota Bukittinggi  itu dapat terealisasi dalam waktu dekat. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang menemui Dirjen Cipta Karya untuk membahas peluang Kota Bukittinggi mendapat bantuan dari pusat terkait program PDAM Tirta Jam Gadang, dalam perbaikan sejumlah kerusakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Dalam pertemuan kamis (17/10), Dirjen Cipta Karya diwakili oleh Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR, Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA. Diungkapkan Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam,  saat ini tingkat kebocoran pipa air untuk penyaluran air ke masyarakat mencapai 42 persen, karena memang usia rata rata pipa yang ada sudah 38 tahun. Kondisi itu cukup memprihatinkan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Bukittinggi.

Ia mengatakan, ada beberapa persoalan lagi termasuk sarana prasarana sumber air bersih di Bukittinggi yang kondisinya harus direvitalisasi, akibat bencana alam beberapa bulan lalu. Menurutnya sumber airnya di Agam, tapi aset sarana prasarana milik Pemko Bukittinggi. "Revitalisasi butuh dana besar dan tidak maksimal jika dikerjakan dengan APBD kita. Untuk itu, kita butuh support dari pusat agar perbaikan ini bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Hani meminta perhatian khusus dari Kemen PUPR, untuk persoalan Bukittinggi tersebut. Ia berharap, dana yang bisa digulirkan dari pusat tidak hanya untuk memperbaiki sebagian saja, tapi bagaimana air itu bisa dialirkan dengan lancar ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR, Anang Muchlis mengungkapkan, kondisi ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga untuk penanganannya akan diupayakan dengan dana penanggulangan bencana dari pusat.

“Kita sudah mengetahui, memang lokasi bencana berada di Kabupaten Agam. Tapi bencana ini dampaknya dirasakan warga Bukittinggi, khususnya ketersediaan air bersih. Dari laporan yang ada, status Bukittinggi untuk alokasi pendanaannya akan dipenuhi dalam proses revisi DIPA. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya, semoga bisa kita bantu semua,” ujarnya. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Selasa (15/10). Bantuan yang disalurkan melalui kelurahan tersebut merupakan bantuan tahap III tahun 2024. 

Beras CPP yang disalurkan pada bulan oktober ini diberikan pada 4876 KK di Bukittinggi, dimana satu KK mendapat 10 kg beras, sehingga total penyaluran bantuan beras untuk Bukittinggi sebanyak 48,76 ton.

Diketahui, bantuan beras CPP ini dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Penerima merupakan warga yang masuk data P2KE dari pemerintah pusat. Penyerahan dilakukan secara bertahap di kantor lurah masing masing kelurahan.  

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Sehingga kebutuhan pokok warga yang masuk kategori membutuhkan itu dapat terpenuhi. Untuk itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menginstruksikan, agar data penerima bantuan beras CPP dapat terus di update. 

Saat meninjau ruangan yang ada di kantor Kelurahan BCKR, Pjs Wali Kota memberikan   apresiasi sekaligus berpesan untuk memelihara kebersihan dan merawat aset kantor. 

Ia meminta pada petugas pelayanan di Kelurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta tanpa diskriminasi. "Terapkan budaya pelayanan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dalam melayani warga" ujar Hani menambahkan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pjs Wali Kota Bukittinggi selaku Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Sumatra Barat untuk lebih tingkatkan kinerja dalam pelayanan perekaman data warga dan sosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pendaftaran penduduk, yang dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Sumatra Barat, di Istana Bung Hatta, Jumat (11/10) 

Dalam kesempatan itu, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Dukcapil memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Data yang dimiliki dukcapil menjadi basis hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Dengan lengkapnya data kependudukan, berpengaruh terhadap pelayanan publik, perencanana pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hani berharap setiap instansi dukcapil harus berupaya mensosialisasikan pentingnya data kependudukan. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ia  menghimbau, setiap Disdukcapil se Sumatra Barat, untuk melaksanakan berbagai program untuk percepat perekaman data KTP -el bagi pemula atau bagi pelajar yang berusia 17 tahun di tahun 2024 ini. Upaya tersebut dinilai efeknya cukup besar untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Selain itu juga diupayakan percepatan sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masyarakat. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Jalan Sudirman Kota Bukittinggi yang  sebelumnya merupakan kewenangan dan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat kini diserahkan pengelolaanya ke pemerintah kota. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2024 tersebut dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (10/10)

Mentri PUPR RI, Basuki Hadimuljono menjelaskan, kali ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga diserahkan alih status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga dengab total hibah BMN kali ini sebesar Rp19,26 triliun.

Sementara itu, Pjs. Wali Kota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam, didampingi Kepala Dinas PUPR Rahmat AE menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengapresiasi Kementrian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, atas hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa jalan nasional pada Jalan Sudirman Kota Bukittinggi, untuk tahun perolehan 2009. Dimana nilai perolehan dari hibah BMN ini berjumlah Rp 93.933.167.628,-.

Dikatakannya bahwa Hibah BMN tersebut  tentu akan menunjang perkembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan destinasi wisata di Sumatra Barat. Menurutnya, serah terima aset merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam kesempatan yang sama, Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani menerangkan, Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan terus bersinergi membangun Indonesia secara berkelanjutan secara transparan, akuntablel dan bersih. Hal itu untuk mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan. Ia menilai Kementrian PUPR merupakan salah satu kementrian yang baik dalam pengelolaan keuangan dan asetnya. Proses hibah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi terkait upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Rapat yang dipimpin Pjs Wali Kota itu dilaksanakan di Bukittinggi Command Center, Jumat (11/10). 

Berdasarkan data dari elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) angka prevalensi stunting Bukittinggi per Agustus 2024 berada pada 10,3 persen. Angka tersebut sesuai dengan target RPJMN yaitu di bawah 14 persen.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, harus ada data yang kongkrit terhadap persoalan stunting dan bagaimana upaya penurunan angka prevalensinya. Untuk itu Ia meminta dinas kesehatan untuk mendampingi pihak ketiga dalam setiap proses penimbangan anak, karena harus ada cross check ulang terkait data yang diambil dan diupload ke kementrian. 

Berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bukittinggi yang telah dilakukan diantaranya, pemberian imunisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu pada sasaran 1000 HPK.

Menurut Hani, untuk menyusun strategi yang bijak agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan maksimal, diperlukan koordinasi antara Dinkes, DP3APPKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk memastikan seluruh petugas di disdukcapil melayani masyarakat dengan mudah, cepat dan gratis, Pjs Wali Kota Bukittinggi  meninjau langsung pelayanan di Kantor Disdukcapil Rabu ( 9/10). 

Kunjungan tersebut, sekaligus memantau perkembangan program rekam KTP-el bagi pemula dan penambahan hari layanan Dukcapil. Diketahui sejak awal menjabat sebagai Pjs Wali Kota, Hani Syopiar Rustam meminta layanan dukcapil dibuka hingga hari Sabtu dan menargetkan penuntasan rekam KTP-el bagi pemula untuk mendukung Pemilukada 2024. 

Program layanan hari Sabtu ternyata mendapat respon positif yang ditunjukkan dari masyarakat yang datang ke Disdukcapil pada hari Sabtu terus meningkat. Upaya Pemko Bukittinggi untuk meningkatkan layanan pada masyarakat itu mulai menampakkan hasil. 

Data 10 hari terakhir, terdapat 308 warga melakukan rekam data KTP -el pemula. Sebanyak 294 warga merupakan pelajar yang sekolah di Bukittinggi dan 14 warga, pelajar dari sekolah luar Bukittinggi. 

"Alhamdulillah Ini sudah berjalan baik. Program pelayanan dukcapil maksimal 1 jam juga sudah berjalan dengan baik. Layanan yang dilakukan dengan maksimal pasti akan membahagiakan masyarakat. Namun demikian ada beberapa sarpras penunjang pelayanan, seperti UPS, perlu segera diperbaharui agar tidak mengganggu kinerja layanan Disdukcapil,” ujar Hani.  

Pada kesempatan tersebut Pjs. Wali Kota juga mengingatkan para petugas agar mengarahkan setiap warga yang berurusan ke Disdukcapil untuk juga melakukan Aktivasi IKD (Indentitas Kependudukan Digital) atau KTP Digital. Menurutnya, ke depan semua layanan publik di Indonesia akan dapat diakses secara digital. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pjs Wali Kota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam menyampaikan, situasi dan kondisi Bukittinggi terkait dimulainya kampanye pemilu kada 2024 berjalan kondusif, aman dan terkendali. Hal itu dikemukakannya pada Focus Group Discussion (FGD) persiapan pelaksanaan tahapan pilkada 2024, Senin (07/10) di Aula Balaikota Bukittinggi. 

Acara tersebut dihadiri Forkopimda, KPU, Bawaslu dan SKPD se Kota Bukittinggi. Hani mengatakan 

mendekati proses pemungutan suara, perlu dilaksanakan pertemuan dengan Forkopimda, pelaksana pemilu dan pihak terkait lainnya. “Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua kami Forkopimda sejak saya diberikan amanah menjadi Pjs Wali Kota Bukittinggi. Hingga kini per tanggal 6 Oktober 2024, kondisi politik, sosial dan budaya Kota Bukittinggi masih tergolong aman, stabil, normal dan kondusif,” ungkapnya. 

Hani menegaskan kembali kepada seluruh pimpinan dan jajaran Pemko Bukittinggi, untuk tetap menjaga netralitas. Dimana semua ASN telah menyatakan sikap netral dengan penandatanganan pakta integritas terkait netralitas selama pelaksanaan pilkada. 

“ASN harus netral, jangan ada yang ikuti politik praktis. Ini tegas dan tidak ada pengecualian. ASN juga wajib netral untuk memberikan pelayanan publik karena ini menjadi kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya. 

Terkait partisipasi pemilih pada Pilpres 2024 lalu yang baru mencapai angka 74 persen, Hani menyebutkan hal itu masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Ia meminta agar

seluruh SKPD ikut menghimbau dan mengajak warga untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November mendatang. Namun Ia juga mengingatkan himbauan tersebut bukan untuk mengarahkan warga memilih salah satu paslon, tetapi untuk memberikan hak pilihnya supaya partisipasi pemilih meningkat. 

Disamping itu, Pjs Wako juga menghimbau kepada warga Bukittinggi untuk tidak terpancing isu negatif, hindari permusuhan, tidak menyebarkan hoax, tetap menjaga keamanan, kesejukan, kedamaian, selama proses pilkada hingga ditetapkannya pemenang pilkada. 

Masyarakat juga diharapkan dapat menggunakan hak pilih dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November. 

"Coblos paslon sesuai pilihan masing masing dengan prinsip LUBER, langsung Umum Bebas Rahasia. Suara anda turut menentukan masa depan Kota Bukittinggi yang kita cintai ini,” pesannya.

“Saya berharap kepada Forkopimda dan jajaran Pemko untuk semakin kompak dan sinergi dalam memonitor dan memitigasi serta mengambil langkah strategis, agar seluruh tahapan pilkada berjalan lancar, aman, kondusif dan tentunya target partisipasi pemilih naik dan zero konflik hingga ini selesai,” pungkasnya.

Sementata itu, KPU Bukittinggi telah merilis hasil pemutakhiran data pemilih pada pilkada 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditetapkan sebanyak 97.517 pemilih, dengan 206 TPS. Pilkada Bukittinggi akan diikuti oleh empat pasangan calon.

Tahapan kampanye dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. 24 hingga 26 November merupakan masa tenang. Saat ini proses pencetakan 102.602 surat suara sedang berlangsung. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi gelar jalan santai dalam rangka World Walking Day Tahun 2024. Kegiatan dimulai dari gapura Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Minggu (06/10)

Kegiatan ini buka oleh Pjs Walikota Bukittinggi, H. Hani S Rustam, yang diikuti oleh Pjs TP PKK Bukittinggi, Ny. Hj. Merry Hani Rustam, unsur Forkopimda, instasi vertikal, ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi serta masyarakat Kota Bukittinggi. Pelaksanaan kegiatan world Walking day tahun 2024 ini terlaksana berkat kolaborasi SKPD dan BUMD, serta perbankan se Kota Bukittinggi.

"Program World Walking Day diluncurkan secara global oleh The Association For Internasional Sport For All (TAFISA). Ini menjadi satu gerakan bersama untuk mengajak semua orang berjalan kaki sebagai bagian dari olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Dengan diperingati World Walking Day tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat berjalan kaki", kata Hani S. Rustam. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nenta Oktavia menjelaskan, kegiatan  ini dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal World Walking Day Tahun 2024 dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional VIII Tahun 2025. Menurutnya, secara Historikal, adanya hari jalan kaki sedunia ini sudah digaungkan sejak tahun 1991 lebih kurang 33 tahun lalu. "Dan untuk peringatan  World Walking Day Tahun 2024 ini pertama kali dilaksanakan di Bukittinggi", ungkap Nenta. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Usai sidak harga pasar, Pjs. Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam langsung pimpin High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi. Kegiatan ini berlangsung di BCC Bukittinggi, Jumat (04/10). 

High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Nimas Dwi Kurniawati, melalui zoom meeting. HLM diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu, Pjs. Wali Kota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam mengatakan bahwa, menjaga pergerakan inflasi menjadi tugas bersama. Pemerintah daerah mempunyai peran sangat strategis dalam melihat dan menjaga stabilitas.

Ia menjelaskan, pengendalian Inflasi harus dilakukan melalui konsolidasi dengan stakeholder terkait, untuk menjaga stabilitas harga dan dapat meningkatkan kinerja laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi. Kegiatan ini tentunya dengan melibatkan semua OPD yang tergabung dalam tim pengendalian Inflasi. 

Menurutnya, pengendalian tidak hanya turun ke pasar, tetapi juga ada tindakan lain seperti gerakan menanam sayur di tengah masyarakat. Dan ini akan menjadi kegiatan rutin sebagai wujud pelaksanaan gerakan pro aktif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah. 

"Peran TPID Kota Bukittinggi menjadi semakin penting dalam pengendalian pergerakan inflasi ini. Kita harus tingkatkan sinergitas pengendalian inflasi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi," tegas Hani. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Guna mengatasi permasalahan sampah dikota Bukittinggi, Pjs. Wali Kota Bukittinggi upayakan dana pusat untuk bantu pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). 

Untuk itu Pjs Wali Kota H. Hani Syopiar Rustam nengadakan pertemuan dengan Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Bob R. F. Sagala, di kantor Bina Bangda Kemendagri, Jakarta Senin (30/09).

Menurut Bob Sagala, permohonan kota Bukittinggi terkait bantuan untuk pembangunan TPST akan lebih prioritas diupayakan untuk terealisasi, mengingat Kota Bukittinggi sudah pernah mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan TPST.

Sungguhpun demikian  Bob mengatakan,  Teknologi nya tidak disiapkan dari pusat tetapi berdasarkan hasil kajian analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing. 

Dijelaskannya, enam persiapan daerah yang harus dipenuhi adalah penyediaan lahan, pematangan lahan, penyusunan FS dan DED, Penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan, penyediaan dana operasional prasarana pengelolaan sampah, penganggaran dan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sementara itu,  persoalan sampah di Bukittinggi secara bertahap harus diselesaikan. Saat ini Bukittinggi tengah membangun TPST termal dengan sistem pirolisis. Demikian dikatakan Pjs. Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam 

Ia menjelaskan, TPST tersebut harus segera diselesaikan, sehingga Bukittinggi memiliki TPST yang baik dengan teknologi mumpuni. Hani optimis  hal ini bisa diupayakan dengan dana pusat. "Kita akan kirim surat untuk kedua kalinya, sebagai bentuk komitmen kita untuk  menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bukittinggi", Ungkapnya. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

"Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas.” inilah tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024.

Tema ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 yakni visi tentang Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pemerintah Kota Bukittinggi gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 di halaman Balaikota, Selasa (01/10). Dalam kesempatan itu bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Arm Bayu Ardhitya Nugroho, S.H., M.Han. 

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini diikuti oleh Forkopimda, ASN, TNI-POLRI  Kota Bukittinggi. Dalam suasana penuh khidmat, juga dibacakan naskah Ikrar Kesaktian Pancasila oleh Arif Defri Pratama yang merupakan Guru Olahraga SDN 10 ATTS. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota (pemko) Bukittinggi terus menunggu pencairan dana bagi hasil yang telah tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024. Sesuai kesepakatan tersebut masih terdapat kurang salur bagian Kota Bukittinggi sebesar Rp8.824.214.888,- dari Pemerintah provinsi tahun 2023. 

Hal itu disampaikan Pjs Walikota Bukittinggi Hani Syopiar Rustam  ketika bertemu dengan Plt Gubernur Sumbar Jumat (27/09) di kediaman Plt Gubernur. 

Momen itu dimanfaatkan Pjs Walikota Bukittinggi untuk mengkomunikasikan dana bagi hasil dari Pemprov Sumbar tersebut. Menurutnya, pada APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 diasumsikan Pendapatan Transfer Antar Daerah dari DBH Pajak Provinsi Bagian Kota Bukittinggi sebesar Rp33.032.827.967,-. 

Sampai kondisi saat ini penyaluran dana Pendapatan Transfer Antar Daerah dari DBH Pajak Propinsi Bagian Kota Bukittinggi tersebut telah disalurkan ke RKUD hingga Triwulan II sebesar Rp17.189.996.323,-. 

Namun sampai saat ini kekurangan salur DBH Pajak Provinsi Bagian Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 belum diterima di RKUD. (Sandra)