Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Usai melantik  tujuh pejabat pada Rabu (12/11) pagi, Wali Kota Bukittinggi kembali melakukan pelantikan empat pejabat eselon II pada Rabu malam (12/11). Acara tersebut dilaksanakan di Balairung rumah dinas wali Kota Bukittinggi. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Apalagi, beberapa minggu lalu telah dilaksanakan uji kompetensi dan telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Ia meminta setiap pegawai harus berinovasi agar ada perbaikan pada kondisi kota dan harapan masyarakat.

“Kuncinya disiplin. Semua pejabat harus siap ditempatkan di mana saja. Bekerja harus sesuai aturan. Saya ingin percepatan untuk merealisasikan visi misi dan program unggulan, seperti yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Ramlan.

Empat pejabat yang dirotasi Rabu malam yakni, Ade Mulyani, yang sebelumnya menjabat Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan, dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Selanjutnya Efryadi, dilantik menjadi Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Syanji Faredy, dilantik menjadi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bukittinggi. 

Sementara itu Joni Feri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Ramlan mengatakan, masih ada sejumlah posisi eselon dua yang masih kosong dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Dengan kondisi tersebut, tentu masih akan ada mutasi dan rotasi untuk pejabat eselon dua dan proses lelang pun menjadi salah satu tahapan yang akan dilakukan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Walikota Bukittinggi, Ibu Asis memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan itu berlangsung di Gedung rapat DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (07/11).

Dalam jawabannya, Ibnu Asis menegaskan, penyusunan APBD Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta mengacu pada RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025. Proses ini menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar program pembangunan berjalan efektif dan terukur. 

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan pertanyaan konstruktif terhadap dua ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna pada Kamis (06/11). 

Ia mengatakan, rangkaian rapat paripurna selama tiga hari ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, kedua ranperda tersebut akan dibahas secara mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Diketahui, dalam rapat sebelumnya kamis (06/11), Enam fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi.  

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai PKS, menyampaikan, terkait ranperda APBD 2026, Fraksi PKS menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja yang berorientasi hasil, optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta penerapan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat dan mendorong percepatan penerbitan Perwako tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur.

Terkait Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PKS menyambut baik langkah pembaruan regulasi aset daerah agar lebih profesional dan transparan. 

Yundri Refno Putra, mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan, perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD, keterkaitan dengan RKPD dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024, serta evaluasi SKPD yang belum menyeluruh. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan ranperda ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD, Namun Ia menyoroti masih adanya aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Minang Geopark Run 2025 menjadi momentum strategis untuk memajukan sektor pariwisata Sumatra Barat, khususnya Kota Bukittinggi. Ajang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat menghadiri rapat  persiapan pelaksanaan Minang Geopark Run 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Balaikota, Selasa ( 04/11). 

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari pengawasan kebersihan rute, penyediaan fasilitas pendukung, hingga penyiapan pos kesehatan di titik start dan finish. PMI serta tenaga medis akan disiagakan mengingat event ini merupakan agenda berskala nasional. Untuk itu, Ia meminta seluruh SKPD memberikan dukungan maksimal agar kegiatan ini berjalan sukses. 

“Kami berharap para peserta dapat menikmati kuliner khas serta berbagai destinasi unggulan Kota Bukittinggi, seperti Pasar Atas dan Los Lambuang. Event ini juga menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata, kuliner dan budaya kita, termasuk menggaungkan Bukittinggi Kota Perjuangan", ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan Event Organizer Minang Geopark Run 2025, Imam Nurul, menjelaskan, Minang Geopark Run Series kini memasuki tahun ketujuh, dan tahun ini Kota Bukittinggi dipercaya menjadi tuan rumah dengan tajuk Minang Geopark Run dan event ini akan digelar pada 30 November 2025. 

Diterangkannya bahwa Minang Geopark Run tidak sekadar lomba lari, tetapi juga bagian dari upaya mendorong Geopark Sianok–Maninjau meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.  Menurutnya, ajang tersebut mengusung konsep ramah lingkungan serta fasilitas bersih sebagai komitmen menghadirkan sport tourism berkualitas di Sumatra Barat.

Imam berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bukittinggi demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Hingga 3 November tercatat 3.325 peserta telah mendaftar, yang terbagi dalam lima kategori yakni, 5K Pelajar, 5K Umum, 10K Umum, 21K Umum, dan 21K Master. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD kota Bukittinggi Menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bukittinggi, Senin, (03/11)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan APBD. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, serta memperhatikan target kinerja makro dan program daerah, selaras dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 pada 8 September 2025.  Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan APBD dan dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Menurut Beny, proses pembahasan telah selesai dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi serta Paripurna Internal pada 31 Oktober 2025.

Sementara itu, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2026 disepakati sebesar Rp 558,4 miliar. Pendapatan itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 161,8 miliyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 396,6 miliyar. Hal itu disampaikan Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma.

Ia menjelaskan, untuk Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 734 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 669,9 miliar, Belanja Modal Rp 59,6 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026, dianggarkan sebesar Rp 3,50 miliar. (Sandra).

.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan, mutasi dan pergeseran jabatan perlu dilakukan secara berkala.  Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan hal itu dalam pelantikan 19 orang pejabat administrator, pengawas, serta pengangkatan melalui perpindahan ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Senin,  (27/10).  

Dalam pelantikan yang diselenggarakan pada apel gabungan di halaman Balai Kota itu, Ramlan mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah penyegaran dan percepatan pelaksanaan program pemerintahan daerah. 

“Pada akhir bulan Oktober ini kita melaksanakan pergeseran, mutasi dan penyegaran bagi ASN kita. Ada tujuh pejabat eselon III, delapan pejabat eselon IV dan empat pejabat fungsional yang dilantik. Ini kita lakukan untuk mempercepat kegiatan yang harus kita jalankan,” ujarnya.

Ramlan meyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang ketiga pada periode 2025-2030. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi.

Diingatkannya bahwa profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas adalah hal yang sangat penting. Ia menilai  tanpa disiplin, kinerja pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, Ia meminta agar seluruh SKPD tetap kompak dan tidak hanya sekadar melaksanakan tugas, tetapi benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Pejabat yang dilantik pada hari itu adalah Roza Wahyuni sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Makhda Yetri sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yudhi Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beny Yuneldi dilantik sebagai Kepala Bidang Olahraga Diaspora. 

Selanjutnya, Taufik Adi Putra dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Kinerja, dan Penghargaan BKPSDM, Bayu Suharko sebagai Kasubag Protokol Prokopim SetDako Bukittinggi, Siti Mariah sebagai Sekretaris Camat Guguak Panjang, Nugrahadi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fatma Idola selaku Kasubag Humas dan Hukum RSUD. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kawasan Ngarai Sianok Geopark telah menjadi bagian dari jaringan geopark dengan nilai internasional, di mana Geopark sendiri merupakan brand yang diakui oleh UNESCO. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat akan mendorong Ngarai Sianok Geopark untuk menjadi salah satu destinasi prioritas Provinsi Sumatera Barat. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar ketika menghadiri Ngarai Sianok Festival 2025. Ia sangat mengapresiasi pelaksanaan festival ini yang dinilainya sebagai langkah besar dalam pengembangan pariwisata daerah. 

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata  tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Jumat(24/10) malam di area parkiran Ngarai Sianok Janjang 1000. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, Ngarai Sianok merupakan anugerah alam terindah yang dimiliki oleh Bukittinggi bahkan Sumatera Barat. Pemko Bukittinggi terus berupaya menjaga kelestarian kawasan tersebut melalui berbagai program pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata berkelanjutan. Melalui Ngarai Sianok Festival diperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, seni pertunjukan, serta produk kreatif lokal kepada dunia sebagai wujud kolaborasi alam, budaya, dan kreativitas Bukittinggi.

Ramlan menyebutkan, Festival ini lahir dari semangat masyarakat Bukittinggi untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh masayarakat untuk menjadikan festival tersebut sebagai momentum untuk menjaga keindahan alam, bukan sekadar acara seremonial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofie Hendria, menjelaskan, Ngarai Sianok Festival 2025 merupakan bagian dari program unggulan 1001 Event Bukittinggi. Acara ini bertujuan memperkuat posisi Bukittinggi sebagai destinasi wisata budaya dan alam bertaraf internasional. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menjadi upaya untuk memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kreativitas masyarakat lokal. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai upaya pencegahan sejak dini terhadap dampak kenakalan remaja, terutama dikalangan pelajar, SMP Negeri 4 Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kota Bukittinggi menyelenggarakan sosialisasi Kedisiplinan pelajar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 

Acara tersebut diselenggarakan jumat (24/10) di  ruang Mushola Darul Hikmah SMPN 4 Bukittinggi, dihadiri Kepala SMPN 4 Bukittinggi, sejumlah guru, sekitar 270 siswa kelas 9 dan Tim dari Satpol PP Bukittinggi. 

Dalam kegiatan sekitar 1 jam, Kasat Pol PP Joni Feri yang langsung bertindak sebagai narasumber, memaparkan sejumlah materi terkait Perda kota Bukittinggi No 2 tahun 2024 tentang  kedisiplinan diri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sebagai kewajiban bagi pelajar. 

Joni menjelaskan sejumlah contoh kenakalan remaja dan prilaku menyimpang yang harus dihindari oleh para pelajar, seperti, tauran, tindakan bullying, pemerasan, LGBT, merokok dilingkungan sekolah, game online, dan sejumlah perilaku lainnya yang dapat menganggu ketertiban masyarakat. 

Menurutnya, pemberian sosialisasi dan informasi tentang kenakalan remaja maupun perilaku menyimpang kepada para pelajar guna mengantisipasi dan mencegah hal tersebut lebih dini di tingkat sekolah. Jika nantinya terjadi pelanggaran, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan sesuai aturan yang berlaku. 

"Kami meminta pihak sekolah dapat menjalin  komunikasi dengan pihak Satpol PP guna bagaimana kita membangun karakter pelajar ini, karena di usia SMP anak anak sedang membangun jati dirinya", Ungkap Joni. 

Dirinya tidak menampik bila pihaknya ada menangani beberapa pelajar SMP yang terlibat dalam kenakalan dan perilaku menyimpang di Bukittinggi, namun Ia memastikan volumenya sangat sedikit. 

Sunguhpun  demikian Ia menegaskan, harus  selalu diwaspadai karena sifat dari pergaulan anak-anak saat ini berbentuk komunitas dan berkumpul yang nantiknya bisa memberikan tularan-tularan persoalan  kenakalan remaja dan perilaku menyimpang dalam berbagai hal. 

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Drs. Edi Kosla mengatakan,  dengan adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Kenakalan remaja, dan siswa-siswa yang berkeliaran di jam belajar maupun perilaku menyimpang tersebut, diharapkan para siswa paham dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. 

"Untuk SMPN 4 saat ini, dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan diterapkan bersama-sama, pelanggaranpun sangat minim. Namun, kalaupun nantik ada anak satu atau dua orang yang betul-betul melakukan pelanggaran berat, itu dapat kita berikan sanksi mungkin bisa saja nantiknya dipindahkan dari SMPN 4", Ujar Edi Kosla. 

Ia menyampaikan, kerjasama SMPN 4 dengan Satpol PP sangat penting dan akan terus berlanjut. Bahkan pihaknya berencana membuat MOU dengan Satpol PP tentang aturan dan disiplin sekolah, termasuk mengundang Instansi penegak Perda tersebut untuk hadir sebagai pembina upacara yang nantinya dapat mensosialisasikan Perda - Perda terbaru. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kepala Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok  Medan, Huang He, beserta sekretaris berkunjung ke kota Bukittinggi. Kunjungan kehormatan tersebut diterima Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di ruang transit Balaikota Bukittinggi, selasa

Kepala Konsulat Jenderal Tiongkok Medan, Huang He, mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi wisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Selain membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di bidang ekonomi khususnya pengembangan sektor pariwisata, Kedatangan  Konsulat Jenderal Tiongkok sekaligus untuk menggali informasi terkait kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, serta keberadaan industri besar di wilayah Bukittinggi dan sekitarnya. 

“Bukittinggi memiliki keindahan alam, sejarah, dan budaya yang kuat. Kami melihat peluang besar untuk menjalin kerja sama di sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak,” Ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini menjadi awal dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan. 

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Bukittinggi sangat terbuka terhadap kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik wisata kota. "Kami berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan baik antara Bukittinggi dan Tiongkok,” ungkap Ramlan. 

Dikatakannya bahwa, Bukittinggi saat ini tercatat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dimana sektor pariwisata menjadi penopang utama perekonomian daerah. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Karena itu intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.  Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis ketika membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Balai Kota Bukittinggi Selasa, (21/10).

Ibnu Asis mengatakan, pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.  Dijelaskannya bahwa Pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Sementara itu, angka stunting di Bukittinggi menunjukkan tren positif. Terbukti pada tahun 2024 telah menurun menjadi 16,8%, atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting,” Ujar Ibnu.

Ia menegaskan, pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat dan produktif di masa depan. Untuk itu Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program, dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Persentase angka kemiskinan di Kota Bukittinggi berada pada 4,08 persen, dengan pendapatan per kapita sekitar Rp600 ribu per bulan. Sementara itu, sekitar 0,4 persen masyarakat Bukittinggi masih tergolong miskin ekstrem dengan pendapatan per kapita Rp300 ribu per bulan. Sungguhpun demikian Pemko Bukittinggi terus berkomitmen menekan angka kemiskinan ini hingga di bawah 4 persen

Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis ketika menghadiri  kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-57, Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kegiatan  yang berlangsung di Aula Balai Kota Bukittinggi, Kamis, (16/10) tersebut, Ibnu Asis menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosial di Kota Bukittinggi oleh BKOW. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Sementara itu, Ketua Umum BKOW Sumatera Barat, Ny. Dianita Maulin Vasko, menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-57 BKOW tahun ini mengusung tema “BKOW Sumbar 57 Tahun dalam Karya dan Cinta.” 

Dalam Kegiatan bakti sosial kali ini BKOW menyalurkan bantuan secara simbolis kepada 50 keluarga penerima manfaat, terdiri atas 30 perempuan dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan 20 perempuan penyandang disabilitas. Bantuan berupa paket sembako dan bantuan uang tunai ini merupakan wujud nyata kasih dan kepedulian BKOW terhadap perempuan Sumatera Barat, terutama yang berada dalam kondisi rentan. 

“Bakti sosial ini bukan sekadar memberi, tetapi juga menyapa hati dan memperkuat satu sama lain." Ungkap Ny Dianita.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial serta Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia juga berharap BKOW terus menjadi wadah yang membina dan memberdayakan perempuan Sumatera Barat melalui program nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Syanji Faredy, menjelaskan,  kegiatan bakti sosial oleh BKOW  sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Kegiatan ini, kata Syanji, menjadi bentuk nyata dukungan organisasi sosial terhadap kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias membacakan Pernyataan Sikap Aksi Bela Palestina. Dalam pernyataan itu masyarakat Bukittinggi mengecam keras kekejaman dan penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina, serta menyerukan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dengan ibu kotanya Al-Quds. 

Ia menegaskan bahwa Bukittinggi akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, menolak segala bentuk penindasan, dan siap mendukung upaya kemanusiaan melalui doa, aksi sosial, serta bantuan nyata bagi korban di Gaza. Hal itu disampaikan Walikota Bukittinggi usai Orasi kemanusian dalam Aksi Bela Palestina dan Konser Amal di Lapangan Kantin Bukittinggi, Sabtu, (18/10)

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis memimpin langsung Aksi Bela Palestina dan Konser Amal yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Qupro Indonesia dan Lembaga Aksi Kemanusiaan Indonesia (AKSI).

Kegiatan kemanusiaan ini mengusung tema “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina”.  Aksi tersebut mencerminkan semangat Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi Bela Palestina dan Konser amal yang menghadirkan Wali Band ini, merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Bukittinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. 

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, kegiatan ini adalah panggilan nurani untuk terus membela hak-hak kemanusiaan dan bukan sekadar ekspresi simpati belaka.  Ia sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat Bukittinggi yang hadir dan menunjukkan kepeduliannya dalam aksi tersebut. Menurutnya, semangat “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina” sejalan dengan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina di berbagai forum internasional. 

“Bukittinggi ikut merasakan duka mendalam atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Melalui aksi ini kita tunjukkan bahwa Bukittinggi sebagai kota perjuangan tidak akan tinggal diam terhadap penindasan. Mari kita bantu dengan doa, dukungan moral, dan donasi terbaik. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden telah menyuarakan sikap tegas di PBB bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina hingga merdeka,” ujar Ramlan dalam orasinya.

Ia menegaskan, melalui acara tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi berharap semangat “Bukittinggi Bersuara untuk Palestina” dapat terus menggelorakan kepedulian dan solidaritas masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam membela nilai-nilai kemanusiaan di tingkat lokal maupun global. 

Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat, disertai aksi penggalangan dana kemanusian dan orasi solidaritas hingga konser amal menampilkan grup musik Wali Band sebuah grup musik nasional yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa cinta dan kemanusiaan. Dalam lantunan musiknya Wali Band turut menyuarakan pesan perdamaian dan kemanusiaan dihadapan ribuan warga yang hadir menyemarakkan acara tersebut. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedisnews.com

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan, 98 persen masyarakat Bukittinggi harus terjamin dalam BPJS Kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Peserta yang telah meninggal digantikan oleh warga yang belum terdaftar.

Hal itu disampaikannya pada acara penandatanganan adendum nota kesepakatan dan rencana kerja bersama tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi. Penandatanganan tersebut berlangsung di Hall Balai Kota Bukittinggi, Kamis (16/10).

Ramlan menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya untuk mempertahankan status Bukittinggi sebagai Universal Health Coverage (UHC), tetapi juga untuk memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pendataan ulang peserta.

"Program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kami ingin memastikan masyarakat Bukittinggi tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan di rumah sakit karena sudah terjamin", ujar Ramlan. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. Ia mengatakan,  penandatanganan adendum nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

“Tidak semua daerah di Sumatera Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun Bukittinggi mampu mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini. Per 1 Oktober 2025, Kota Bukittinggi masih berstatus UHC berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah",  terang Haris. 

Ia menyebutkan, Bukittinggi termasuk salah satu daerah yang akan diundang pada   acara pemberian UHC Award oleh Presiden bagi pemerintah daerah yang telah menjamin minimal 98 persen penduduknya dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen. Menurut Haris kegiatan itu direncanakan terlaksana pada Januari mendatang. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membuka secara resmi Minangkabau Travel Mart (MTM) ke-6 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Rabu, (08/10)

Kegiatan yang digagas oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pelaku industri pariwisata serta membangun citra positif pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi. 

Dalam sambutannya, Ramlan Nurmatias, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan MTM ke-6 . 

Ia mengatakan, bahwa Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang besar, sehingga pariwisata menjadi sektor utama penggerak ekonomi daerah.

Dijelaskannya, Bukittinggi dikenal sebagai kota yang memiliki nilai sejarah penting, dimana kota ini pernah menjadi ibu kota negara dan ibu kota Sumatera Barat. Saat ini, Pemko Bukittinggi terus memperjuangkan agar Bukittinggi dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa. 

Menurut Ramlan, Kegiatan MTM memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antar pelaku pariwisata di Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata melalui kolaborasi dan evaluasi bersama terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Ramlan berharap, MTM tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata ke depan

Senada dengan itu, Ketua DPD ASPPI Sumatera Barat, Hade Ranti Juma, menyampaikan, melalui pelaksanaan Minangkabau Travel Mart ke-6, diharapkan kemajuan pariwisata Sumatera Barat semakin terdorong dan promosi wisata daerah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun mancanegara.

MTM tahun ini mengangkat tema “Wellness West Sumatra: Your Gastronomy and Wellness Tourism Destination.” Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi serta membuka peluang baru untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya Minangkabau kepada wisatawan nasional maupun internasional. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, menghadiri Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( INKRACHT) oleh Kejaksaan Negri Bukittinggi.  Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Rabu, (08/10). 

Dalam kesempatan itu, Ibnu Asis sangat mengapresiasi  langkah Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam memusnahkan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran narkoba di Kota Bukittinggi.

“Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami sangat memberikan apresiasi yang positif. Ini adalah bentuk komitmen kita bersama, khususnya jajaran penegak hukum, untuk mengantisipasi terjadinya peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi sejak dua tahun lalu telah menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan peredaran narkoba.  saat ini pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan regulasi tersebut agar segera dapat diterapkan secara efektif.

Selain memperkuat upaya penegakan hukum, keberadaan Perda tersebut juga menjadi bagian dari perjuangan menjadikan Bukittinggi sebagai kota perjuangan yang bebas dari pengaruh negatif narkoba demi masa depan generasi muda. 

Sementara itu,  kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan kali kedua sepanjang 2025.  Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 239 gram, ganja 17,9 kilogram, serta barang bukti dari 8 perkara oharda dan 6 perkara kamnegtibum. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin.

Dikatakannya, jumlah total terdapat 44 perkara, dengan 30 di antaranya kasus narkotika, dimana barang bukti tersebut dikumpulkan sejak April hingga Oktober 2025. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengapresiasi kunjungan dan inisiatif Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sumatera Utara untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada generasi muda perantau di luar daerah. Hal itu disampaikannya ketika menerima audiensi dari IKM Sumatera Utara di ruang transit Balaikota Bukittinggi, Selasa (07/10).

Ramlan menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjadikan daerah ini sebagai kota wisata budaya dan pendidikan yang berdaya saing nasional. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait upaya mempererat hubungan antara daerah asal dan perantauan, khususnya dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau.

“Bukittinggi memiliki sejarah dan potensi besar di bidang budaya dan pariwisata. Sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa perjuangan, kami terus berupaya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas Minangkabau. Karena itu, sinergi dengan IKM sangat penting untuk memperkuat promosi budaya Minang hingga ke luar daerah,” ujar Ramlan.

Sementara itu, Perwakilan DPW IKM Sumatera Utara, Efendi mengatakan tujuan kunjungan IKM Sumatera Utara adalah untuk mempererat kerja sama dalam pelestarian dan pengenalan budaya Minangkabau di Sumatera Utara, terutama bagi generasi muda perantau yang belum banyak mengenal adat dan tradisi Minang.

Ia menyebutkan, Inisiatif tersebut tidak hanya untuk para perantau, tetapi juga untuk membangun jembatan komunikasi antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Efendi berharap pemerintah daerah dapat mendukung program seperti pertukaran pelajar, agar anak-anak di kedua provinsi dapat belajar langsung tentang budaya Minangkabau, bukan hanya dari teori.

Ditambahkannya, IKM Sumatera Utara juga berencana mengadakan event budaya Minangkabau di Sumatera Utara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan adat dan seni Minang secara lebih luas. Organisasi ini menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan identitas budaya bagi generasi muda Minangkabau di perantauan. (Sandra)

Bukittinggi, LintasMedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti monitoring dan evaluasi (monev) keterbukan infomasi publik tahun2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Komisi Informasi Sumbar, Padang, Selasa (07/10).

Dalam presentasi yang disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis dijelaskan, Pemko Bukittinggi optimis kembali jadi badan publik yang informatif dan inovatif, dalam keterbukaan informasi publik 2025. Untuk itu Pemko Bukittinggi terus berkomitmen menjadi badan publik yang informatif. Menuruit Ibnu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun program Bukittinggi smart city yang didukung dengan berbagai inovasi dibidang digitalisasi.

"Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penyusunan program Bukittinggi Smart City yang didukung berbagai inovasi di bidang digitalisasi, termasuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) berbasis web yang terintegrasi dengan layanan publik dan media sosial resmi pemerintah. Aplikasi ini menghadirkan sejumlah fitur baru seperti informasi pariwisata, data UMKM, dan perpustakaan digital, untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan efisien," ungkapnya

Disamping itu, Pemko Bukittinggi juga memanfaatkan sistem SP4N LAPOR! untuk pengelolaan pengaduan masyarakat serta terus meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi agar pelayanan publik semakin profesional dan responsif. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Pemko Bukittinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. (Sandra)

Bukittinggi, LintasMedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis mengungkapkan, Rekaman suara asli Bung Hatta akan menjadi media pembelajaran yang sangat berharga. Rekaman tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan bagi siapapun yang datang ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta  untuk belajar atau mendengarkan berbagai hal positif yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan hibah tape real bersejarah Bung Hatta dari Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi kepada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kamis (02/10).

Menurutnya hibah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Bung Hatta sebagai tokoh proklamator dan putra asli Bukittinggi. Barang bersejarah tersebut tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekaitan dengan itu, Ia menegaskan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan warisan sejarah.

Dalam kesempatan itu Ibnu Asis juga menyambut baik rencana RRI yang juga akan menyerahkan rekaman suara asli Buya Hamka kepada Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Ia menambahkan, keberadaan kedua rekaman tersebut akan memperkaya koleksi sejarah sekaligus memperkuat identitas Bukittinggi sebagai kota perjuangan kota wisata dan kota pendidikan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, Pemerintah telah menyiapkan perlindungan dan jaminan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dalam acara launching pendistribusian buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKH) dan Program Sembako tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanalan di Halaman Kantor Balaikota, Senin (06/10). 

Ramlan mengatakan, Saat ini program dari pusat tersebut semakin diperketat penggunaannya, seperti dengan penggunaan buku tabungan dan ATM, sehingga bisa bertransaksi secara non tunai. Menurutnya Pemko akan melakukan pengawasan dengan maksimal, sehingga program ini berjalan berkeadilan. 

Ia menegaskan hal itu harus dikroscek ke lapangan dan tidak ada titipan titipaan. Semua harus berkeadilan dan yang menerima adalah yang berhak karena itu semua harus diawasi di setiap tingkatannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Syanji Faredy, menjelaskan, jumlah penerima buku tabungan dan KKS, sebanyak 2.351 orang. Terdiri dari warga Kecamatan ABTB 499 orang, warga Kecamatan Guguak Panjang 786 orang dan warga Kecamatan MKS 1.066 orang. Jumlah KPM PKH se Kota Bukittinggi sebanyak 2.558 orang dengan total bantuan triwulan 3 sebesar Rp2 milyar lebih. 

Selanjutnya untuk program sembako, diberikan kepada 5.185 warga se-kota Bukittinggi, dengan total bantuan sebesar Rp3,1 milyar lebih. Dari data tersebut total bantuan yang dapat diserap selama tahun 2025 ini, berjumlah Rp15 milyar lebih.

Bantuan sembako merupakan bantuan sosial pangan berupa uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 

Program tersebut sebelumnya dikenal dengan nama “bantuan pangan rastra” (raskin) dan kemudian diubah menjadi program sembako untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan memperluas akses kepada penerima manfaat. Bantuan sembako dan PKH merupakan bansos reguler dari Kementerian Sosial. Keluarga penerima manfaat bansos sembako dan PKH ini merupakan masyarakat miskin terdaftar DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) melalui usulan pemerintah daerah.

Sementara itu, Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. penerima PKH biasanya terdiri dari keluarga dengan anak-anak yang masih bersekolah, ibu hamil, lansia dan atau penyandang disabilitas. Nilai bantuan PKH ini bervariasi, tergantung komponen PKH yang ada dalam keluarga itu

Tterkait penyalahgunaan bansos untuk judol dalam satu KK dan pekerjaan yang tidak layak Kemensos telah bekerja sama dengan PPATK. Sehingga terdapat KPM yang telah dikeluarkan (exclude) sebagai penerima bansos

Diketahui, Program bantuan sosial ini, sesuai dengan visi Bukittinggi Gemilang, dengan program mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan, dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan dengan kesejahteraan keluarga dengan bantuan pangan dan dukungan finansial. (Sandra)

.

.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebanyak 47 orang rombongan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KKSPN) Kota Bukittinggi melakukan Study Komparatif ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana di Pulau Bali. Kunjungan berlangsung selama 6 hari yakni 02 s/d 07 September 2025. 

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan KKSPN dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.  Kunjungan kali ini  terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota KKSPN yang tergabung dalam Koperasi yang berlokasi di Birugo Bukittinggi tersebut.  

Salah satu harapan dari kunjungan menjelang akhir tahun 2025 itu adalah selain untuk bersilaturahmi juga diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik antara KKSPN Dinas Pendidikan  kota Bukittinggi dengan KSP Guna Prima Dana, Sekaligus untuk bertukar informasi, menimba ilmu dan memperkenalkan KKSPN kota Bukittinggi kedaerah tujuan. 

Meski memakan waktu cukup lama diperjalanan yakni sekitar 2 hari, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua KKSPN kota Bukittinggi M. Aswir M.Pd dan Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Herriman, SH, M.hum yang bertolak dari Bukittinggi pada selasa pagi, akhirnya sampai di Bali pada Rabu siang. Kedatangan rombongan KKSPN Bukittinggi di Room Meeting KSP Guna Prima Dana pada Kamis (04/09) disambut hangat dan ramah oleh Pengurus KSP Guna Prima Dana I Ketut Maik APK beserta jajaranya. 

Ketua KKSPN Bukitinggi M. Aswir dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi Herriman. SH, M. hum mengucapkan terima kasih atas sambutan baik pihak KSP Guna Prima Dana.  Melalui kunjungan tersebut,  rombongan Bukittinggi berharap mendapat hal-hal baru yang dapat diimplementasikan dan diadaptasikan nantinya di Bukittinggi. Pertemuan singkat selama lebih kurang 2  jam membahas antara lain tentang realisasi pelayanan koperasi terhadap anggota dan sejumlah program yang ada di kedua daerah.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi, Herriman SH, M.hum menjelaskan, Kedatangan rombongan dari KKSPN tidak lain adalah untuk memperoleh informasi tentang operasional KSP Guna Prima Dana hingga mencapai kesuksesan luar biasa saat ini.  Dimana koperasi yang terletak di Kabupaten Badung Bali tersebut saat ini menjadi salah satu koperasi dari 4 koperasi terbesar di Indonesia yang memperoleh penghargaan dari Global TV atas prestasinya dibidang pelayanan dan kepemimpinan. Diketahui, skala ekonomi dan skala bisnis KSP Guna Prima Dana sangat luar biasa, dengan aset hampir mencapai 1 Triliun rupiah. Koperasi ini hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan murni memberi pinjaman hanya kepada anggotanya yang berasal dari masyarakat umum.

Hal ini tentu berbeda dengan KKSPN yang anggotanya terbatas dari kalangan PNS guru. Sungguhpun demikian Herriman menyebutkan, KKSPN kota Bukittinggi merupakan koperasi terbesar saat ini di daerahnya. Herriman berharap kunjungan tersebut dapat menambah wawasan bagi anggota dan pengurus KKSPN, sehingga lebih berkembang kedepannya. "Bagaimana koperasi guru di Bukittinggi nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya dimasa yang akan datang" ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KKSPN, M. Aswir M.Pd dalam sambutannya menyebutkan, KKSPN Bukitinggi yang berdiri sejak tahun 1976, hingga tahun 2025 baru memiliki 832 anggota dengan aset sebesar 80 M. Koperasi ini beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus guru yan terdiri dari guru TK, SD dan SLTP se kota Bukittinggi. Menurut M. Aswir, Study Tiru yang dilaksanakan saat ini merupakan agenda tahunan KKSPN kota Bukittinggi. KKSPN ditahun tahun sebelumnya telah melaksanakan kunjungan ke berbagai koperasi seperti ke Malaisya dan Ke bengkulu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi, pihaknya  sebelum itu juga telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi  para anggota. Kunjungan yang dilaksanakan, kata Aswir, sebagai silaturahmi dan kesempatan untuk belajar bagi pengurus dan anggota KKSPN. 

Sementara itu, Pengurus KSP Guna Prima Dana Iketut Maik APK memaparkan, KSP yang dipimpinnya didirikan dengan latar belakang krisis ekonomi pada tahun 1998 sehingga muncul gagasan membentuk koperasi guna mengatasi kesulitan ekonomi  masyarakat. Pada tahun 2002 KSP Guna Prima Dana resmi berdiri. Seiring berjalannya waktu, kini koperasi yang beranggotakan masyarakat umum tersebut telah memiliki 5 cabang di pulau Bali. Keanggotaan koperasi inipun berkembang pesat yakni mencapai 60 persen pertahun. Dimana pada tahun 2024 keanggotaannya yang  berjumlah 4369, pada juli 2025 menjadi 5408 anggota. Sementara itu jumlah pinjaman kepada anggota berkisar antara 20 juta sampai 18 Milyar. Ia menambahkan,  pelayanan yang diberikan kepada anggotanya adalah menyediakan modal bagi usaha-usaha anggota, menjadi partner UMKN dan menyediakan scan-scan produk yang bagus bagi anggotanya. Menutup diskusi, Iketut Maik menyatakan Pihaknya sangat terbuka menerima masukan dan saran ataupun pertanyaan pertanyaan dari anggota dan pengurus KKSPN kota Bukittinggi kapan saja. 

Temu ramah ditutup dengan penyerahan Cendramata dari KKSPN  kota Bukittinggi kepada KSP Guna Prima Dana dan sebaliknya, penyerahan plakat dari KSP Guna Prima Dana kepada KKSPN kota Bukittinggi. ( Sandra)

Bukittinggi. Lintasmedianews.com

Kunjungan Diskominfo dan Wartawan Bukittinggi Pelajari Kerjasama Media Pemko  BBasi.com.Dinas Kominfo serta puluhan wartawan Kota Bukittinggi, pada hari kedua studi pers melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persandian Kota Dumai.l Rombongan disambut Kadis Kominfo dan PWI Kota Dumai, Selasa (24/12/2024).

 Menurut Kepala Dinas Kominfop Bukittinggi, Suryadi, didampingi Kabid Statistik IKP, Ramon Arisa Putra,  menjelaskan, kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persadian Kota Dumai, dilakukan untuk bertukar dan menambah informasi terkait program kerjasama dengan media. Bagaimana inovasi di Dumai dapat dipelajari dan diadaptasi, untuk meningkatkan nilai dan bentuk kerjasama dengan media di Bukittinggi kedepannya.

"Pemko Bukittinggi tahun 2024 ini telah mendapat penghargaan sebagai kota informatif, bahkan menjadi yang terbaik di Sumatra Barat. Sejak tiga tahun terakhir, kami di Diskominfo Bukittinggi telah menjalin kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik hingga media online. Bahkan, tahun ini, kita telah bekerjasama dengan 75 media," jelasnya.

 Menurut Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Dumai, Drs. H. Khairil Adli, M,Si, didampingi Kabid IKP, M. Sadam, menyampaikan, Kota Dumai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sejak 1999. Pada tahun 2024 ini, Pemko Dumai telah mendulang prestasi menjadi pemerintah yang informatif. 

“Ini kita upayakan agar pelayanan terhadap kebutuhan informasi diberikan dengan maksimal, sesuai dengan jenis informasi itu sendiri,” ungkapnya.

Kerjasama media, lanjut Khairil Adli, sejak 2023 lalu pengajuan kerjasama dilakukan tidak lagi secara manual, tapi menggunakan aplikasi khusus yang merupakan inovasi dari Diskominfo Dumai sendiri.

“Kita menjalin kerjasama media, dengan sejumlah persyaratan, seperti, terdaftar di dewan pers, wartawan yang telah UKW, dilihat juga jumlah kunjungan web atau traffic web-nya dan perusahaan medianya taat pajak. Persyaratan inilah yang nantinya menentukan besaran kontrak kerjasama yang dijalin dengan media bersangkutan. Semakin kompetitif media, tentu nilai kontrak lebih besar,” jelasnya.

Ketika ditanya reportaseinvestigasi.com tentang kota yang baru lepas dari kabupaten Bengkalis pada awal reformasi menjadi kota otonom, menurut Kadis Kominfo Dumai, mengalami kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan yang awalnya hanya sekitar Rp. 17 milliar kini sudah mencapai hampir Rp. 1 triliun/tahun.

 Menurut sumber PAD di kota yang memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan ini, memiliki PAD dari berbagai sektor mulai perkebunan pajak-pajak serta sebagian lagi dari sektor industri. 

"Dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan Pemko Dumai ternyata cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sini, " tegas Khairil. 

Rombongan Diskominfo serta wartawan Bukittinggi di Kota Dumai, juga disambut Ketua serta Anggota PWI Kota Dumai.beserta anggota.af.kot