Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membuka secara resmi Minangkabau Travel Mart (MTM) ke-6 tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Rabu, (08/10)

Kegiatan yang digagas oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pelaku industri pariwisata serta membangun citra positif pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi. 

Dalam sambutannya, Ramlan Nurmatias, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan MTM ke-6 . 

Ia mengatakan, bahwa Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam berupa tambang besar, sehingga pariwisata menjadi sektor utama penggerak ekonomi daerah.

Dijelaskannya, Bukittinggi dikenal sebagai kota yang memiliki nilai sejarah penting, dimana kota ini pernah menjadi ibu kota negara dan ibu kota Sumatera Barat. Saat ini, Pemko Bukittinggi terus memperjuangkan agar Bukittinggi dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa. 

Menurut Ramlan, Kegiatan MTM memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antar pelaku pariwisata di Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata melalui kolaborasi dan evaluasi bersama terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Ramlan berharap, MTM tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata ke depan

Senada dengan itu, Ketua DPD ASPPI Sumatera Barat, Hade Ranti Juma, menyampaikan, melalui pelaksanaan Minangkabau Travel Mart ke-6, diharapkan kemajuan pariwisata Sumatera Barat semakin terdorong dan promosi wisata daerah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun mancanegara.

MTM tahun ini mengangkat tema “Wellness West Sumatra: Your Gastronomy and Wellness Tourism Destination.” Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi serta membuka peluang baru untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya Minangkabau kepada wisatawan nasional maupun internasional. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, menghadiri Pemusnahan Barang Bukti yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( INKRACHT) oleh Kejaksaan Negri Bukittinggi.  Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Rabu, (08/10). 

Dalam kesempatan itu, Ibnu Asis sangat mengapresiasi  langkah Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam memusnahkan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran narkoba di Kota Bukittinggi.

“Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami sangat memberikan apresiasi yang positif. Ini adalah bentuk komitmen kita bersama, khususnya jajaran penegak hukum, untuk mengantisipasi terjadinya peredaran gelap narkoba,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi sejak dua tahun lalu telah menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan peredaran narkoba.  saat ini pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan regulasi tersebut agar segera dapat diterapkan secara efektif.

Selain memperkuat upaya penegakan hukum, keberadaan Perda tersebut juga menjadi bagian dari perjuangan menjadikan Bukittinggi sebagai kota perjuangan yang bebas dari pengaruh negatif narkoba demi masa depan generasi muda. 

Sementara itu,  kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan kali kedua sepanjang 2025.  Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 239 gram, ganja 17,9 kilogram, serta barang bukti dari 8 perkara oharda dan 6 perkara kamnegtibum. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Djamaluddin.

Dikatakannya, jumlah total terdapat 44 perkara, dengan 30 di antaranya kasus narkotika, dimana barang bukti tersebut dikumpulkan sejak April hingga Oktober 2025. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengapresiasi kunjungan dan inisiatif Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sumatera Utara untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada generasi muda perantau di luar daerah. Hal itu disampaikannya ketika menerima audiensi dari IKM Sumatera Utara di ruang transit Balaikota Bukittinggi, Selasa (07/10).

Ramlan menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjadikan daerah ini sebagai kota wisata budaya dan pendidikan yang berdaya saing nasional. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait upaya mempererat hubungan antara daerah asal dan perantauan, khususnya dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau.

“Bukittinggi memiliki sejarah dan potensi besar di bidang budaya dan pariwisata. Sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa perjuangan, kami terus berupaya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya yang menjadi identitas Minangkabau. Karena itu, sinergi dengan IKM sangat penting untuk memperkuat promosi budaya Minang hingga ke luar daerah,” ujar Ramlan.

Sementara itu, Perwakilan DPW IKM Sumatera Utara, Efendi mengatakan tujuan kunjungan IKM Sumatera Utara adalah untuk mempererat kerja sama dalam pelestarian dan pengenalan budaya Minangkabau di Sumatera Utara, terutama bagi generasi muda perantau yang belum banyak mengenal adat dan tradisi Minang.

Ia menyebutkan, Inisiatif tersebut tidak hanya untuk para perantau, tetapi juga untuk membangun jembatan komunikasi antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Efendi berharap pemerintah daerah dapat mendukung program seperti pertukaran pelajar, agar anak-anak di kedua provinsi dapat belajar langsung tentang budaya Minangkabau, bukan hanya dari teori.

Ditambahkannya, IKM Sumatera Utara juga berencana mengadakan event budaya Minangkabau di Sumatera Utara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan adat dan seni Minang secara lebih luas. Organisasi ini menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan identitas budaya bagi generasi muda Minangkabau di perantauan. (Sandra)

Bukittinggi, LintasMedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti monitoring dan evaluasi (monev) keterbukan infomasi publik tahun2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Komisi Informasi Sumbar, Padang, Selasa (07/10).

Dalam presentasi yang disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis dijelaskan, Pemko Bukittinggi optimis kembali jadi badan publik yang informatif dan inovatif, dalam keterbukaan informasi publik 2025. Untuk itu Pemko Bukittinggi terus berkomitmen menjadi badan publik yang informatif. Menuruit Ibnu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun program Bukittinggi smart city yang didukung dengan berbagai inovasi dibidang digitalisasi.

"Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penyusunan program Bukittinggi Smart City yang didukung berbagai inovasi di bidang digitalisasi, termasuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) berbasis web yang terintegrasi dengan layanan publik dan media sosial resmi pemerintah. Aplikasi ini menghadirkan sejumlah fitur baru seperti informasi pariwisata, data UMKM, dan perpustakaan digital, untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan efisien," ungkapnya

Disamping itu, Pemko Bukittinggi juga memanfaatkan sistem SP4N LAPOR! untuk pengelolaan pengaduan masyarakat serta terus meningkatkan kapasitas SDM pengelola informasi agar pelayanan publik semakin profesional dan responsif. Upaya ini menjadi bagian dari strategi Pemko Bukittinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. (Sandra)

Bukittinggi, LintasMedianews.com

Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis mengungkapkan, Rekaman suara asli Bung Hatta akan menjadi media pembelajaran yang sangat berharga. Rekaman tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan bagi siapapun yang datang ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta  untuk belajar atau mendengarkan berbagai hal positif yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara penyerahan hibah tape real bersejarah Bung Hatta dari Radio Republik Indonesia (RRI) Bukittinggi kepada Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kamis (02/10).

Menurutnya hibah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Bung Hatta sebagai tokoh proklamator dan putra asli Bukittinggi. Barang bersejarah tersebut tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekaitan dengan itu, Ia menegaskan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan warisan sejarah.

Dalam kesempatan itu Ibnu Asis juga menyambut baik rencana RRI yang juga akan menyerahkan rekaman suara asli Buya Hamka kepada Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Ia menambahkan, keberadaan kedua rekaman tersebut akan memperkaya koleksi sejarah sekaligus memperkuat identitas Bukittinggi sebagai kota perjuangan kota wisata dan kota pendidikan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, Pemerintah telah menyiapkan perlindungan dan jaminan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dalam acara launching pendistribusian buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKH) dan Program Sembako tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanalan di Halaman Kantor Balaikota, Senin (06/10). 

Ramlan mengatakan, Saat ini program dari pusat tersebut semakin diperketat penggunaannya, seperti dengan penggunaan buku tabungan dan ATM, sehingga bisa bertransaksi secara non tunai. Menurutnya Pemko akan melakukan pengawasan dengan maksimal, sehingga program ini berjalan berkeadilan. 

Ia menegaskan hal itu harus dikroscek ke lapangan dan tidak ada titipan titipaan. Semua harus berkeadilan dan yang menerima adalah yang berhak karena itu semua harus diawasi di setiap tingkatannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Syanji Faredy, menjelaskan, jumlah penerima buku tabungan dan KKS, sebanyak 2.351 orang. Terdiri dari warga Kecamatan ABTB 499 orang, warga Kecamatan Guguak Panjang 786 orang dan warga Kecamatan MKS 1.066 orang. Jumlah KPM PKH se Kota Bukittinggi sebanyak 2.558 orang dengan total bantuan triwulan 3 sebesar Rp2 milyar lebih. 

Selanjutnya untuk program sembako, diberikan kepada 5.185 warga se-kota Bukittinggi, dengan total bantuan sebesar Rp3,1 milyar lebih. Dari data tersebut total bantuan yang dapat diserap selama tahun 2025 ini, berjumlah Rp15 milyar lebih.

Bantuan sembako merupakan bantuan sosial pangan berupa uang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 

Program tersebut sebelumnya dikenal dengan nama “bantuan pangan rastra” (raskin) dan kemudian diubah menjadi program sembako untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan memperluas akses kepada penerima manfaat. Bantuan sembako dan PKH merupakan bansos reguler dari Kementerian Sosial. Keluarga penerima manfaat bansos sembako dan PKH ini merupakan masyarakat miskin terdaftar DTSEN desil 1 (satu) sampai 5 (lima) melalui usulan pemerintah daerah.

Sementara itu, Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat. penerima PKH biasanya terdiri dari keluarga dengan anak-anak yang masih bersekolah, ibu hamil, lansia dan atau penyandang disabilitas. Nilai bantuan PKH ini bervariasi, tergantung komponen PKH yang ada dalam keluarga itu

Tterkait penyalahgunaan bansos untuk judol dalam satu KK dan pekerjaan yang tidak layak Kemensos telah bekerja sama dengan PPATK. Sehingga terdapat KPM yang telah dikeluarkan (exclude) sebagai penerima bansos

Diketahui, Program bantuan sosial ini, sesuai dengan visi Bukittinggi Gemilang, dengan program mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan, dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan dengan kesejahteraan keluarga dengan bantuan pangan dan dukungan finansial. (Sandra)

.

.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebanyak 47 orang rombongan Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KKSPN) Kota Bukittinggi melakukan Study Komparatif ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana di Pulau Bali. Kunjungan berlangsung selama 6 hari yakni 02 s/d 07 September 2025. 

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan KKSPN dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.  Kunjungan kali ini  terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota KKSPN yang tergabung dalam Koperasi yang berlokasi di Birugo Bukittinggi tersebut.  

Salah satu harapan dari kunjungan menjelang akhir tahun 2025 itu adalah selain untuk bersilaturahmi juga diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik antara KKSPN Dinas Pendidikan  kota Bukittinggi dengan KSP Guna Prima Dana, Sekaligus untuk bertukar informasi, menimba ilmu dan memperkenalkan KKSPN kota Bukittinggi kedaerah tujuan. 

Meski memakan waktu cukup lama diperjalanan yakni sekitar 2 hari, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua KKSPN kota Bukittinggi M. Aswir M.Pd dan Kepala Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Herriman, SH, M.hum yang bertolak dari Bukittinggi pada selasa pagi, akhirnya sampai di Bali pada Rabu siang. Kedatangan rombongan KKSPN Bukittinggi di Room Meeting KSP Guna Prima Dana pada Kamis (04/09) disambut hangat dan ramah oleh Pengurus KSP Guna Prima Dana I Ketut Maik APK beserta jajaranya. 

Ketua KKSPN Bukitinggi M. Aswir dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi Herriman. SH, M. hum mengucapkan terima kasih atas sambutan baik pihak KSP Guna Prima Dana.  Melalui kunjungan tersebut,  rombongan Bukittinggi berharap mendapat hal-hal baru yang dapat diimplementasikan dan diadaptasikan nantinya di Bukittinggi. Pertemuan singkat selama lebih kurang 2  jam membahas antara lain tentang realisasi pelayanan koperasi terhadap anggota dan sejumlah program yang ada di kedua daerah.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi, Herriman SH, M.hum menjelaskan, Kedatangan rombongan dari KKSPN tidak lain adalah untuk memperoleh informasi tentang operasional KSP Guna Prima Dana hingga mencapai kesuksesan luar biasa saat ini.  Dimana koperasi yang terletak di Kabupaten Badung Bali tersebut saat ini menjadi salah satu koperasi dari 4 koperasi terbesar di Indonesia yang memperoleh penghargaan dari Global TV atas prestasinya dibidang pelayanan dan kepemimpinan. Diketahui, skala ekonomi dan skala bisnis KSP Guna Prima Dana sangat luar biasa, dengan aset hampir mencapai 1 Triliun rupiah. Koperasi ini hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan murni memberi pinjaman hanya kepada anggotanya yang berasal dari masyarakat umum.

Hal ini tentu berbeda dengan KKSPN yang anggotanya terbatas dari kalangan PNS guru. Sungguhpun demikian Herriman menyebutkan, KKSPN kota Bukittinggi merupakan koperasi terbesar saat ini di daerahnya. Herriman berharap kunjungan tersebut dapat menambah wawasan bagi anggota dan pengurus KKSPN, sehingga lebih berkembang kedepannya. "Bagaimana koperasi guru di Bukittinggi nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya dimasa yang akan datang" ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KKSPN, M. Aswir M.Pd dalam sambutannya menyebutkan, KKSPN Bukitinggi yang berdiri sejak tahun 1976, hingga tahun 2025 baru memiliki 832 anggota dengan aset sebesar 80 M. Koperasi ini beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus guru yan terdiri dari guru TK, SD dan SLTP se kota Bukittinggi. Menurut M. Aswir, Study Tiru yang dilaksanakan saat ini merupakan agenda tahunan KKSPN kota Bukittinggi. KKSPN ditahun tahun sebelumnya telah melaksanakan kunjungan ke berbagai koperasi seperti ke Malaisya dan Ke bengkulu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi, pihaknya  sebelum itu juga telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi  para anggota. Kunjungan yang dilaksanakan, kata Aswir, sebagai silaturahmi dan kesempatan untuk belajar bagi pengurus dan anggota KKSPN. 

Sementara itu, Pengurus KSP Guna Prima Dana Iketut Maik APK memaparkan, KSP yang dipimpinnya didirikan dengan latar belakang krisis ekonomi pada tahun 1998 sehingga muncul gagasan membentuk koperasi guna mengatasi kesulitan ekonomi  masyarakat. Pada tahun 2002 KSP Guna Prima Dana resmi berdiri. Seiring berjalannya waktu, kini koperasi yang beranggotakan masyarakat umum tersebut telah memiliki 5 cabang di pulau Bali. Keanggotaan koperasi inipun berkembang pesat yakni mencapai 60 persen pertahun. Dimana pada tahun 2024 keanggotaannya yang  berjumlah 4369, pada juli 2025 menjadi 5408 anggota. Sementara itu jumlah pinjaman kepada anggota berkisar antara 20 juta sampai 18 Milyar. Ia menambahkan,  pelayanan yang diberikan kepada anggotanya adalah menyediakan modal bagi usaha-usaha anggota, menjadi partner UMKN dan menyediakan scan-scan produk yang bagus bagi anggotanya. Menutup diskusi, Iketut Maik menyatakan Pihaknya sangat terbuka menerima masukan dan saran ataupun pertanyaan pertanyaan dari anggota dan pengurus KKSPN kota Bukittinggi kapan saja. 

Temu ramah ditutup dengan penyerahan Cendramata dari KKSPN  kota Bukittinggi kepada KSP Guna Prima Dana dan sebaliknya, penyerahan plakat dari KSP Guna Prima Dana kepada KKSPN kota Bukittinggi. ( Sandra)

Bukittinggi. Lintasmedianews.com

Kunjungan Diskominfo dan Wartawan Bukittinggi Pelajari Kerjasama Media Pemko  BBasi.com.Dinas Kominfo serta puluhan wartawan Kota Bukittinggi, pada hari kedua studi pers melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persandian Kota Dumai.l Rombongan disambut Kadis Kominfo dan PWI Kota Dumai, Selasa (24/12/2024).

 Menurut Kepala Dinas Kominfop Bukittinggi, Suryadi, didampingi Kabid Statistik IKP, Ramon Arisa Putra,  menjelaskan, kunjungan ke Dinas Kominfo, Statisik dan Persadian Kota Dumai, dilakukan untuk bertukar dan menambah informasi terkait program kerjasama dengan media. Bagaimana inovasi di Dumai dapat dipelajari dan diadaptasi, untuk meningkatkan nilai dan bentuk kerjasama dengan media di Bukittinggi kedepannya.

"Pemko Bukittinggi tahun 2024 ini telah mendapat penghargaan sebagai kota informatif, bahkan menjadi yang terbaik di Sumatra Barat. Sejak tiga tahun terakhir, kami di Diskominfo Bukittinggi telah menjalin kerjasama dengan media, baik cetak, elektronik hingga media online. Bahkan, tahun ini, kita telah bekerjasama dengan 75 media," jelasnya.

 Menurut Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Dumai, Drs. H. Khairil Adli, M,Si, didampingi Kabid IKP, M. Sadam, menyampaikan, Kota Dumai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sejak 1999. Pada tahun 2024 ini, Pemko Dumai telah mendulang prestasi menjadi pemerintah yang informatif. 

“Ini kita upayakan agar pelayanan terhadap kebutuhan informasi diberikan dengan maksimal, sesuai dengan jenis informasi itu sendiri,” ungkapnya.

Kerjasama media, lanjut Khairil Adli, sejak 2023 lalu pengajuan kerjasama dilakukan tidak lagi secara manual, tapi menggunakan aplikasi khusus yang merupakan inovasi dari Diskominfo Dumai sendiri.

“Kita menjalin kerjasama media, dengan sejumlah persyaratan, seperti, terdaftar di dewan pers, wartawan yang telah UKW, dilihat juga jumlah kunjungan web atau traffic web-nya dan perusahaan medianya taat pajak. Persyaratan inilah yang nantinya menentukan besaran kontrak kerjasama yang dijalin dengan media bersangkutan. Semakin kompetitif media, tentu nilai kontrak lebih besar,” jelasnya.

Ketika ditanya reportaseinvestigasi.com tentang kota yang baru lepas dari kabupaten Bengkalis pada awal reformasi menjadi kota otonom, menurut Kadis Kominfo Dumai, mengalami kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan yang awalnya hanya sekitar Rp. 17 milliar kini sudah mencapai hampir Rp. 1 triliun/tahun.

 Menurut sumber PAD di kota yang memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan ini, memiliki PAD dari berbagai sektor mulai perkebunan pajak-pajak serta sebagian lagi dari sektor industri. 

"Dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan Pemko Dumai ternyata cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sini, " tegas Khairil. 

Rombongan Diskominfo serta wartawan Bukittinggi di Kota Dumai, juga disambut Ketua serta Anggota PWI Kota Dumai.beserta anggota.af.kot

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Digitalisasi informasi pariwisata akan mempermudah akses wisatawan untuk mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan terkait wisata, baik itu destinasinya, sejarahnya, peta lokasi, event, dan informasi lainnya dalam bentuk digital

Hal itu disampaikan Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam dalam rapat koordinasi perluasan informasi pariwisata dan UMKM secara digital. 

Rapat bersama Dinas Pariwisata dan Diskominfo Kota Bukittinggi itu berlangsung di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota, Jumat (15/11). 

Pjs Wali Kota H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, informasi pariwisata dapat diperluas dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hal ini akan mendorong peningkatan minat dan kunjungan wisatawan ke Kota Bukittinggi. 

"Dengan adanya informasi pariwisata digital ini, wisatawan akan lebih mudah mendapatkan informasi tempat wisata di Bukittinggi, dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah, sehingga memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan efisien," ungkapnya.

Sementara itu, Pada sesi pembahasan pembangunan Portal Toko UMKM Bukittinggi, Kadis Kominfo menyampaikan bahwa pembangunan portal sudah melampaui 50 persen.  Proses selanjutnya input data terkait UMKM yang saat ini disiapkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Ia optimis minggu depan akan rampung dan dapat dikonsolidasikan ke dalam website resmi Pemko Bukittinggi. 

Adapun Portal “tokoumkm” Bukittinggi yang  akan diluncurkan (launching)  pada 21 November 2024 tersebut digagas Pjs Wali Kota Bukittinggi.  Portal ini berupa situs web yang berisi informasi tentang UMKM serta produknya yang ditampilkan sedemikian rupa dalam satu antarmuka untuk memudahkan penggunanya.

Keberadaan portal “tokoumkm” Bukittinggi itu sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi dari Pemko dalam promosi produk serta pengembangan UMKM. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi bersama Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Bukittinggi akan menggelar event Jam Gadang Criterium tahun 2024. Hal itu dikemukakan pada pertemuan Pjs Wali Kota Bukittinggi dengan Pengurus ISSI Kota Bukittinggi, di Hotel Santika, Rabu (13/11).

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, mendukung penuh pelaksanaan Jam Gadang Criterium tahun 2024. Selain sebagai ajang olahraga sepeda, event ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan Bukittinggi sebagai destinasi wisata olahraga yang potensial di Indonesia.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional, memperkenalkan keindahan dan budaya kota Bukittinggi, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

"Event Jam Gadang Criterium ini diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Kota Bukittinggi, dan nantinya akan menjadi event tahunan, mengingat dampak positifnya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi. Pemerintah Kota Bukittinggi siap mendukung acara ini lebih baik lagi ke depannya, dengan harapan bisa menjadi daya tarik unggulan Kota Bukittinggi. Selain itu, dengan event ini tentu diharapkan lahir bibit unggul atlet sepeda Bukittinggi, karena juga ada klas pelajar yang diperlombakan," ujar Hani

Sementara itu, Jam Gadang Criterium tahun 2024 merupakan acara olahraga sepeda bergengsi yang akan diselenggarakan di Bukittinggi pada tangga 8 Desember 2024 mendatang. Acara ini akan menampilkan para atlet pesepeda profesional dan amatir dari berbagai daerah di Indonesia, yang akan berkompetisi di jalan raya Kota Bukittinggi. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Bukittinggi, Ardimansyah. 

Ardimansyah mengucapkan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan event Jam Gadang Criterium tahun 2024. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan calon-calon juara baru pada cabang olah raga balap sepeda di Kota Bukittinggi serta dapat mempromosikan Bukittinggi sebagai tujuan wisata olahraga. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk mengevaluasi dan membahas akselerasi penanganan Tubercolosis (TBC), Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, di BCC Balaikota, Rabu(13/11).

Dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi Linda Faroza, menyampaikan, hingga November 2024, terdapat 735 penderita positif TBC dari 3606 warga yang discreening. Dari jumlah itu, terdapat 588 yang telah terobati dan 147 yang belum memulai pengobatan.

Linda mengungkapkan, Puskesmas harus melakukan penjaringan terhadap kontak erat penderita TB 1 berbanding 20 artinya dengan 1 orang penderita harus di lakukan 20 orang yang perkontak dengan penderita TB. Mereka yang termasuk belum memulai pengobatan, segera dilakukan pengobatan. 

Menurutnya Dinkes telah memiliki tim pemantauan makan obat di puskesmas pada wilayah kerja masing masing. Hal ini Karena pasien TBC harus mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter dan makan makanan yang bergizi. 

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Intensitas penanggulangan TB harus ditingkatkan, termasuk sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, bagaimana bahaya TB dan penularannya.  Ia juga sangat mengapresiasi upaya penurunan TB di Kota Bukittinggi. 

“Harus ada aksi nyata kita, agar masyarakat tahu bahaya TB. Harus ada upaya nyata kita untuk penanggulaan dan pencegahan TB ini,” tegasnya.

DKK dan Puskesmas beserta jajarannya diajak untuk segera turun ke lapangan untuk memberikan layanan kesehatan door to door,  khususnya bagi penderita TB, untuk memastikan rutinitas minum obat. Hani menyebutkan, DKK berserta Puskesmas harus lakukan penyuluhan atau pemahaman kepada masyarakat yang kontak erat dengan penderita TB ini, untuk meminimalisir penyebarannya.

“Segera kita laksanakan turun ke lapangan layanan door to door, kita himbau mereka untuk rutin meminum obat agar lepas dari  penyakit TB. TB bukan lah penyakit yang menakutkan, TB dapat disembuhkan, kita rubah paradigma masyarakat kita tentang penyakit ini. Optimalisasi pemantauan pengobatan dan pencegahan penyebaran TBC ini harus dilakukan,” imbuhnya  (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianewa.com

Pjs Wali Kota, H. Hani Syopiar Rustam, menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Rakornas yang dibuka langsung Presiden Prabowo Subiatno ini, dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis, (07/11).

Pada kesempatan itu hadir bersama Pjs Wali Kota, Ketua DPRD, Syaiful Efendi, Kapolresta, Kombes Pol. Yesi Kurniati,  Dandim 0304 Agam, Letkol Arm. Bayu Ardhitya Nugrohro, dan Kepala Kejaksaan Negeri, Djamaluddin. Selain itu, hadir Pj Sekda Bukittinggi, Elqadri dan Ketua KPUD, Satria Putra.

Rakornas mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Rakornas tersebut penting dilakukan agar nantinya kebijakan di daerah bisa efektif dalam mendukung program prioritas sejalan dengan Misi Asta Cita dari Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menginisiasi penyelenggaraan forum pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah, Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu dan Kadis Penanaman Modal-PTSP se Indonesia, mulai tingkat pusat hingga daerah tersebut. 

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Rakornas diisi dengan pemaparan oleh seluruh Menteri Koordinator, beberapa Menteri, Ketua KPU-RI dan Bawaslu-RI.

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberantasan korupsi. Semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Sehingga misi Presiden Prabowo Subianto dalam 8 Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat atau quick win, dapat berjalan baik.

Dalam Rakornas itu juga dibahas tentang agenda besar yakni Pilkada Serentak dan penetapan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam, menyatakan komitmennya dan siap untuk melaksanakannya di Kota Bukittinggi. Rakornas ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, sekitar pukul 17.50 WIB. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menyambut kedatangan Anggota DPD RI, Senator Sumatera Barat, Irman Gusman. Kunjungan tersebut dalam rangka reses ke daerah pemilihan Sumatra Barat, Selasa siang (05/11).

Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan, kedatangan ke Bukittinggi merupakan reses perdananya setelah dilantik tanggal 1 Oktober 2024 lalu. Adapun tujuannya adalah untuk melihat perkembangan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN, serta menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

"Saya berharap ASN Kota Bukittinggi dapat memahami hak, kewajiban dan tugas mereka sebagai ASN, meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam bekerja, siap menghadapi perubahan yang akan terjadi dalam pengelolaan ASN, serta berkontribusi dalam mewujudkan ASN yang profesional, bersih dari praktik KKN, serta bebas dari intervensi politik," katanya.

Ia juga mendukung upaya peningkatan pariwisata Bukittinggi. Karena menurutnya, pariwisata di Kota Bukittinggi, berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Semenatara itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani S. Rustam, didampingi Kepala BKPSDM, Tedy Hermawan, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi didukung oleh 2.792 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 2.284 orang PNS dan 508 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bertugas pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. 

"Pemko Bukittinggi tahun ini, sudah membuka penerimaan CPNS untuk mengisi 50 formasi, 44 formasi tenaga teknis dan 6 formasi untuk tenaga kesehatan serta 150 formasi untuk PPPK," jelas Hani. 

Ia mengatakan, dalam rangka implementasi UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pengelolaan pemerintahan yang efektif, mewujudkan profesionalisme, yang merupakan pondasi tak tergantikan untuk mencapai pengelolaan kepegawaian.

Hani juga meminta perhatian khusus dari Irman Gusman selaku Anggota DPD RI dapil Sumbar, untuk peningkatan kunjungan wisata ke Bukittinggi. Salah satunya dengan mendorong kementerian.(*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Anggota Dewan Kota Bukittinggi terpilih periode 2024-2029 mengikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sosialisasi yang  diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih Jakarta tersebut dilaksanakan Kamis (24/10).

Pjs. Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menyampaikan pesan bijak, pencegahan tindak pidana korupsi butuh pemahaman dan komitmen bersama. Yakni, bagaimana titik rawan korupsi dapat diketahui dan bisa dicegah sebelum terjadi, khususnya di lingkungan Pemkot Bukittinggi, baik di eksekutif maupun legislatif. 

"Mari kita pahami, laksanakan dan konsisten untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Kita perlu pahami bersama, bagaimana prinsip pengelolaan keuangan pusat dan daerah dan kita juga butuh solusi untuk tidak terjebak dalam komponen korupsi,” ungkap Hani.

Hani mengatakan, Anggota DPRD berperan strategis dalam pemerintahan daerah. "Jadi logis melibatkan wakil rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Alasannya, anggota DPRD memiliki legitimasi dan dapat mempengaruhi kebijakan publik serta alokasi anggaran. Ini memungkinkan mereka untuk mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia menilai dengan mengajak anggota DPRD untuk terlibat, upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih menyeluruh dan terintegrasi, sehingga peluang suksesnya pun lebih besar.

Semenatara itu, Direktur Monitoring Korsup Wilayah I KPK, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menyampaikan, pemberantasan termasuk pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif memerlukan sinergi dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan bahkan seluruh komponen bangsa. 

Menurutnya Ada sejumlah titik rawan korupsi di pemerintah daerah, diantaranya; pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, proses penegakan hukum, perizinan dan pelayanan publik. Selanjutnya pokir yang tidak sah, dana aspirasi, meminta atau menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, pengaturan jatah proyek APBD, pelaksanaan PBJ mark up, penurunan spek, gratifikasi, suap dan pemerasan. (*).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Rencana Pemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan gedung perpustakaan, bak gayung bersambut. Hal ini terungkap dalam pertemuan Pjs. Wali Kota Bukitinggi, H. Hani Syopiar Rustam, dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar, Rabu (16/10).

Pada kesempatan itu, rencana Pjs Wali Kota untuk mewujudkan perpustakaan digital atau e-Library di Bukittinggi mendapat dukungan penuh dari Perpusnas. H. Hani Syopiar Rustam didampingi Pj. Sekda, Elqadri dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sustinna mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan Bukittinggi akan didukung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp10 miliar lebih. 

Diketahui, pemerintah pusat melalui Perpusnas juga akan bantu Rp1 miliar untuk mendukung perlengkapan gedung itu nantinya. Menurutnya Dana DAK nanti akan digunakan untuk pembangunan fisik perpustakaan Bukittinggi, sebesar Rp10 miliar lebih sedangkan ditambah Rp1 miliar  untuk penambahan buku dan perangkat pendukung lainnya. 

Demi terlaksananya rencana tersebut, Pjs. Wali Kota meminta support dari Perpusnas untuk percepatan hadirnya e-Library di Kota Bukittinggi. Ia menargetkan program ini dapat di-launching pertengahan November mendatang. Untuk itu Ia menginstruksikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berkolaborasi dengan Dinas Kominfo.

“Alhamdulillah kita akan di-support Perpusnas untuk penambahan buku digital atau e-book yang dapat diakses dan dibaca masyarakat secara elektronik. Tidak itu saja, Perpusnas akan turunkan tim percepatan untuk perpustakaan digital ini," Ujar Hani. 

Menurut Hani, pihak Perpusnas memasukkan Kota Bukittinggi  menjadi daerah prioritas untuk dibuatkan sejumlah titik baca di pusat keramaian di Bukittinggi. "Ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dengan membaca, tanpa harus membawa buku. Cukup scan barcode yang ada di titik baca nantinya,” ungkapnya optimis. 

Direncanakan e-Library dan gedung perpustakaan yang representatif berlokasi di samping SMP Negeri 4 Bukittinggi. Pemko Bukittinggi berharap kedua upaya meningkatkan literasi masyarakat di Kota Bukittinggi  itu dapat terealisasi dalam waktu dekat. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang menemui Dirjen Cipta Karya untuk membahas peluang Kota Bukittinggi mendapat bantuan dari pusat terkait program PDAM Tirta Jam Gadang, dalam perbaikan sejumlah kerusakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Dalam pertemuan kamis (17/10), Dirjen Cipta Karya diwakili oleh Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR, Ir. Anang Muchlis, Sp. PSDA. Diungkapkan Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam,  saat ini tingkat kebocoran pipa air untuk penyaluran air ke masyarakat mencapai 42 persen, karena memang usia rata rata pipa yang ada sudah 38 tahun. Kondisi itu cukup memprihatinkan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Bukittinggi.

Ia mengatakan, ada beberapa persoalan lagi termasuk sarana prasarana sumber air bersih di Bukittinggi yang kondisinya harus direvitalisasi, akibat bencana alam beberapa bulan lalu. Menurutnya sumber airnya di Agam, tapi aset sarana prasarana milik Pemko Bukittinggi. "Revitalisasi butuh dana besar dan tidak maksimal jika dikerjakan dengan APBD kita. Untuk itu, kita butuh support dari pusat agar perbaikan ini bisa lebih maksimal,” ungkapnya.

Hani meminta perhatian khusus dari Kemen PUPR, untuk persoalan Bukittinggi tersebut. Ia berharap, dana yang bisa digulirkan dari pusat tidak hanya untuk memperbaiki sebagian saja, tapi bagaimana air itu bisa dialirkan dengan lancar ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR, Anang Muchlis mengungkapkan, kondisi ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga untuk penanganannya akan diupayakan dengan dana penanggulangan bencana dari pusat.

“Kita sudah mengetahui, memang lokasi bencana berada di Kabupaten Agam. Tapi bencana ini dampaknya dirasakan warga Bukittinggi, khususnya ketersediaan air bersih. Dari laporan yang ada, status Bukittinggi untuk alokasi pendanaannya akan dipenuhi dalam proses revisi DIPA. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya, semoga bisa kita bantu semua,” ujarnya. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Selasa (15/10). Bantuan yang disalurkan melalui kelurahan tersebut merupakan bantuan tahap III tahun 2024. 

Beras CPP yang disalurkan pada bulan oktober ini diberikan pada 4876 KK di Bukittinggi, dimana satu KK mendapat 10 kg beras, sehingga total penyaluran bantuan beras untuk Bukittinggi sebanyak 48,76 ton.

Diketahui, bantuan beras CPP ini dilaksanakan satu kali dalam dua bulan. Penerima merupakan warga yang masuk data P2KE dari pemerintah pusat. Penyerahan dilakukan secara bertahap di kantor lurah masing masing kelurahan.  

Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Sehingga kebutuhan pokok warga yang masuk kategori membutuhkan itu dapat terpenuhi. Untuk itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam menginstruksikan, agar data penerima bantuan beras CPP dapat terus di update. 

Saat meninjau ruangan yang ada di kantor Kelurahan BCKR, Pjs Wali Kota memberikan   apresiasi sekaligus berpesan untuk memelihara kebersihan dan merawat aset kantor. 

Ia meminta pada petugas pelayanan di Kelurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta tanpa diskriminasi. "Terapkan budaya pelayanan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun, dalam melayani warga" ujar Hani menambahkan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pjs Wali Kota Bukittinggi selaku Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se Sumatra Barat untuk lebih tingkatkan kinerja dalam pelayanan perekaman data warga dan sosialisasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pendaftaran penduduk, yang dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Sumatra Barat, di Istana Bung Hatta, Jumat (11/10) 

Dalam kesempatan itu, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, Dukcapil memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Data yang dimiliki dukcapil menjadi basis hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini. Dengan lengkapnya data kependudukan, berpengaruh terhadap pelayanan publik, perencanana pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hani berharap setiap instansi dukcapil harus berupaya mensosialisasikan pentingnya data kependudukan. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ia  menghimbau, setiap Disdukcapil se Sumatra Barat, untuk melaksanakan berbagai program untuk percepat perekaman data KTP -el bagi pemula atau bagi pelajar yang berusia 17 tahun di tahun 2024 ini. Upaya tersebut dinilai efeknya cukup besar untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Selain itu juga diupayakan percepatan sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masyarakat. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Jalan Sudirman Kota Bukittinggi yang  sebelumnya merupakan kewenangan dan pengelolaannya berada pada pemerintah pusat kini diserahkan pengelolaanya ke pemerintah kota. Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2024 tersebut dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (10/10)

Mentri PUPR RI, Basuki Hadimuljono menjelaskan, kali ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga diserahkan alih status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga dengab total hibah BMN kali ini sebesar Rp19,26 triliun.

Sementara itu, Pjs. Wali Kota Bukittinggi H. Hani Syopiar Rustam, didampingi Kepala Dinas PUPR Rahmat AE menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi mengapresiasi Kementrian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, atas hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa jalan nasional pada Jalan Sudirman Kota Bukittinggi, untuk tahun perolehan 2009. Dimana nilai perolehan dari hibah BMN ini berjumlah Rp 93.933.167.628,-.

Dikatakannya bahwa Hibah BMN tersebut  tentu akan menunjang perkembangan Kota Bukittinggi sebagai pusat perdagangan dan destinasi wisata di Sumatra Barat. Menurutnya, serah terima aset merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam kesempatan yang sama, Mentri Keuangan RI, Sri Mulyani menerangkan, Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan terus bersinergi membangun Indonesia secara berkelanjutan secara transparan, akuntablel dan bersih. Hal itu untuk mendukung dan membantu pembangunan di Indonesia secara berkelanjutan. Ia menilai Kementrian PUPR merupakan salah satu kementrian yang baik dalam pengelolaan keuangan dan asetnya. Proses hibah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi terkait upaya penurunan angka stunting di Bukittinggi. Rapat yang dipimpin Pjs Wali Kota itu dilaksanakan di Bukittinggi Command Center, Jumat (11/10). 

Berdasarkan data dari elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) angka prevalensi stunting Bukittinggi per Agustus 2024 berada pada 10,3 persen. Angka tersebut sesuai dengan target RPJMN yaitu di bawah 14 persen.

Pjs Wali Kota Bukittinggi, H. Hani Syopiar Rustam mengatakan, harus ada data yang kongkrit terhadap persoalan stunting dan bagaimana upaya penurunan angka prevalensinya. Untuk itu Ia meminta dinas kesehatan untuk mendampingi pihak ketiga dalam setiap proses penimbangan anak, karena harus ada cross check ulang terkait data yang diambil dan diupload ke kementrian. 

Berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bukittinggi yang telah dilakukan diantaranya, pemberian imunisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu pada sasaran 1000 HPK.

Menurut Hani, untuk menyusun strategi yang bijak agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan maksimal, diperlukan koordinasi antara Dinkes, DP3APPKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (Sandra)