Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan dukungan penuh terhadap Kota Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan. Dukungan itu dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, dalam seminar nasional, Bukittinggi Kota Perjuangan, di Balairung rumah dinas wako, Kamis, (18/06)

Dalam tulisan itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan, satu abad Jam Gadang, satu abad ingatan. 100 tahun yang lalu sebuah menara jam dibangun di jantung kota ini. Ia bukan sekedar penanda waktu. Ia adalah saksi bisu yang tak pernah benar-benar bisu. Karena setiap detak jarumnya menyimpan memoria kolektiva, tentang bagaimana sebuah bangsa pernah hampir padam, lalu kembali menyala.

"Hari ini di hadapan saudara-saudara sekalian saya tidak ingin berbicara tentang Jam Gadang sebagai monumen wisata. Saya ingin mengajak kita semua kembali ke momen ketika jam itu berdetak di tengah kota yang terkepung dan pemerintahan sebuah Republik masih terus berdenyut, justru dari sini, dari Bukittinggi," ungkapnya.

Tema Seminar ini, ketika Republik tak boleh padam, adalah deskripsi faktual atas apa yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, nyala Republik tidak padam, ia dipindahkan di sini di Bukittinggi inilah yang menjaga tetap menyala.

"Dalam karyanya Imagine community, bangsa adalah komunitas yang dibayangkan bersama. Namun justru dalam krisis itulah, imajinasi kebangsaan itu diuji dan dikristalkan menjadi tindakan nyata. PDRI adalah bukti terkuat bahwa imajinasi kebangsaan Indonesia adalah kenyataan yang diperjuangkan dengan darah dan keberanian," papar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ketika Yogyakarta jatuh, Bukittinggi berdiri. Pukul 05.30 WIB pagi, 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta secara mendadak, diawali dengan pendudukan di bandara Maguwo. Pengumuman pembatalan sepihak atas Perjanjian Renville baru disampaikan pukul 23.30 WIB, sehari sebelumnya, hanya beberapa jam sebelum agresi dilancarkan. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kata "Kota Perjuangan" pasti benar untuk Bukittinggi dalam konteks waktu. Namun, harus ada kelanjutannya, agar Bukittinggi memiliki kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain, saat masa mempertahankan kemerdekaan.

Hal itu disampaikan sejarawan senior, Prof. Anhar Gonggong, dalam seminar nasional "Bukittinggi Kota Perjuangan", di Balairung rumah dinas wali kota, Kamis (18/06. Dalam paparannya, Prof. Anhar, mengingatkan kepada Pemko Bukittinggi dan seluruh sejarawan, agar dapat menambah kelanjutan dari kata "Kota Perjuangan" yang memberikan kekhasan terhadap Bukittinggi.

"Harus diingat kata perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan itu berada di semua kota. Nah persoalannya, apa khas nya Bukittinggi dibanding dengan kota-kota yang lain, sehingga dia mempunyai hak yang berbeda dengan harga dari kota-kota yang lain itu? Kalau saya ditanya, maka saya akan mengatakan, Kota Bukittinggi kota perjuangan dalam kenyataan kedaruratan Republik. Itu yang membedakannya dari daerah lain," ungkapnya.

Saat Belanda ingin melakukan agresi kedua, Amerika melalaui tiga petinggi negaranya, telah mengingatkan, bahwa posisi Indonesia itu sangat penting untuk waktu puluhan tahun yang akan datang. Namun, Belanda tidak mengindahkan hal itu dan tetap melakukan agresi kedua.

Ia meminta Pemko Bukittinggi mendiskusikan hal yang menunjukkan kekhasan kata perjuangan yang dikaitkan dengan Bukittinggi, untuk diminta kepada pemerintah. Karena Papua sudah diberikan istimewa apalagi Yogyakarta sebagai ibukota kedua.

"Sekali lagi saya katakan Bukittinggi adalah ibukota atau kota yang punya kekhasan. Dan saya mendukung anda (walikota -red) dalam memperjuangan kota istimewa. Saya tentu tidak mungkin menyalahi kenyataan sejarah, bahwa Bukittinggi, memiliki sikap, memiliki kenyataan yang berbeda dengan daerah-daerah lain, dengan kota-kota lain, dibanding dengan kota-kota di dalam periode kemerdekaan itu. Khasnya ada dan tidak akan pernah ada yang menyamainya," tutupnya tegas. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menggelar Seminar Nasional Bukittinggi Kota Perjuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati seratus tahun Jam Gadang tersebut berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis, (18/06).

Gubernur Sumatera Barat diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Jasman, mengatakan,  peringatan 100 Tahun Jam Gadang merupakan momentum penting untuk mengenang sejarah dan menghormati perjalanan panjang perjuangan bangsa. Sejak berdiri pada 20 Juni 1926, Jam Gadang telah berkembang menjadi identitas, kebanggaan, sekaligus simbol sejarah Kota Bukittinggi yang menjadi saksi berbagai fase perjalanan bangsa hingga era pembangunan saat ini.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, peringatan 100 Tahun Jam Gadang menjadi momentum untuk mengangkat kembali sejarah perjuangan bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari Bukittinggi. Ia menyebutkan, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan menjadi penyelamat eksistensi Republik Indonesia saat masa krisis. Karena itu, Bukittinggi sangat layak menyandang predikat Kota Perjuangan, bahkan menjadi daerah yang memiliki khusus berdasarkan nilai sejarah yang dimilikinya.

Sementara itu, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan, Agus Mulyana, memberikan apresiasi kepada Pemko Bukittinggi yang dinilai memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian sejarah. Menurutnya, tidak banyak daerah yang secara konsisten menggelar kegiatan untuk mengangkat kembali peran daerahnya dalam perjalanan sejarah bangsa. Ia menilai Bukittinggi memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia, baik sebagai kota yang berkembang pada masa kolonial maupun sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat masa revolusi kemerdekaan.

Demikian halnya, Tan Sri Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim, juga menyampaikan, Jam Gadang adalah simbol yang mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan warisan budaya Minangkabau. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Kota Bukittinggi. Pencanangan  sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dilaksanakan  di halaman Kantor BPS Kota Bukittinggi, Senin (15/06).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tepat sasaran. Masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang akurat kepada petugas sensus, karena kegiatan ini bukan pendataan pajak, melainkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, penyusunan program bantuan sosial, hingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan data yang benar kepada petugas," ujarnya.

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan mendukung penuh pelaksanaan sensus melalui sosialisasi kepada masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar. Ia berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga menghasilkan data berkualitas yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door dan dilengkapi dengan tanda pengenal resmi serta atribut Sensus Ekonomi 2026. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Keberhasilan Kota Bukittinggi sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, menjadi referensi penting bagi Pesisir Selatan yang akan menjadi tuan rumah MTQ tahun 2027. Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim saat mengunjungi kota Bukittinggi bersama jajarannya jumat (11/06).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di ruang rapat lantai 3 Kantor Balaikota. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka berbagi informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Barat, sebagai persiapan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi tahun 2027.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari persiapan yang matang sejak awal, koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta keterlibatan aktif seluruh unsur penyelenggara dalam setiap tahapan kegiatan.

Menurut Ibnu Kunci sukses pelaksanaan MTQ di Bukittinggi adalah persiapan yang dilakukan sejak dini dan koordinasi yang terus dibangun dengan Pemerintah Provinsi. Pihaknya juga mengoptimalkan jadwal kegiatan agar seluruh rangkaian acara berjalan efektif, produktif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kota Bukittinggi sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Ia mengatakan, Kesuksesan tersebut menjadi referensi penting bagi Pesisir Selatan yang akan menjadi tuan rumah MTQ tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mempersiapkan pelaksanaan MTQ secara matang melalui berbagai pembelajaran dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Kami akan terus belajar dan berkoordinasi dalam mempersiapkan MTQ 2027 agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Koordinasi yang jelas dan tuntas dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan," Ujarnya. 

Sebagai bekal bagi Pesisir Selatan dalam menyukseskan MTQ mendatang, Pemerintah Kota Bukittinggi bahkan diundang untuk berkunjung ke Daerah tersebut dan berbagi pengalaman (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengucapkan, selamat kepada seluruh jemaah haji Kota Bukittinggi yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji. Sebanyak 252 orang Jemaah Haji dari Kota Bukittinggi tahun 1447 Hijiriyah atau 2026 Masehi tiba di Kota Bukittinggi, Kamis (11/06).

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan rasa syukur karena sebagian besar jemaah kembali dalam kondisi sehat di kampung halaman. Pemerintah Kota Bukittinggi mendoakan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan.

"Atas nama Pemerintah Kota dan masyarakat Bukittinggi, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air. Alhamdulillah, jemaah kita dalam kondisi sehat. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur. Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji," ujarnya.

Ramlan menyebutkan, jemaah haji asal Kota Bukittinggi tahun 2026 tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter), salah satunya Kloter 7 Embarkasi Padang. Untuk Kloter 7 yang tiba kembali hari ini, jumlah jemaah yang diberangkatkan tercatat sebanyak 253 orang.

Dari 253 orang, satu orang jemaah atas nama Yunilis Muin (73 tahun) meninggal dunia di Tanah Suci. Dengan demikian, jumlah jemaah Kloter 7 asal Bukittinggi yang kembali ke tanah air sebanyak 252 orang. Wali Kota turut mendoakan semoga almarhumah husnul khatimah dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah SWT. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 42 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengikuti acara pelantikan selasa (09/06).  Pelantikan oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias tersebut berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi. 

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Proses pengisian jabatan telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari BKN. Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. 

"Pejabat yang dilantik memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, seluruh pejabat diharapkan dapat segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi diajak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ramlan menegaskan bahwa disiplin, kerja sama dan komitmen dalam melayani masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, terdiri dari 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni Dedi Syafrizal dari Kepala Bagian Administrasi Setdako Bukittinggi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Bukittinggi, Elza Aulia dari Sekretaris Badan Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Silvi Rawani Triaputri dari Kepala Bidang Daya Tarik Wisata dan Kawasan Konservasi Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.

Sementara itu, 42 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari 36 orang melalui pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional dan 6 orang melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (09/06).

Sebelumnya Fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Selasa (09/06), dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi di dewan sebelumnya. Demikian disampaikan Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sebelum memberikan jawaban, juga menjelaskan terkait informasi mengenai penggunaan dana Tranfsfer Keuangan Daerah (TKD). Ia mengatakan, dalam penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Kota Bukittinggi mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, khususnya angka 7 yang mengatur ketentuan bagi daerah yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi TKD digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta mendukung pelayanan dasar masyarakat.

"PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang telah diubah dengan PMK Nomor 29 Tahun 2026 merupakan peraturan yang mengatur kebijakan transfer ke daerah dalam rangka percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 51 daerah yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam daftar 51 daerah tersebut dan juga tidak menetapkan status tanggap darurat bencana, sehingga penganggaran TKD Kota Bukittinggi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ," jelas Ramlan.

Ia juga menegaskan dana TKD tidak digunakan untuk membayar gaji PPPK. Sementara penganggaran yang berkaitan dengan tenaga outsourcing merupakan bagian dari program pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi, termasuk mendukung program PKL Naik Kelas melalui penataan pedagang ke kawasan Pasar Atas guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*)

BUKITTINGGI, Lintasmedia News – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat bergerak cepat mengisi kekosongan roda organisasi PWI Kota Bukittinggi yang sempat vakum selama dua bulan. PWI Sumbar resmi menunjuk Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kota Bukittinggi, didampingi oleh Gusri Elfaishal sebagai Plt Sekretaris.

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, menekankan bahwa tugas utama dari Plt kepengurusan ini adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa (KLB) secepatnya, guna memilih ketua definitif PWI Kota Bukittinggi. 

Pada Sabtu (6/6) pengurus PWI Sumbar melakukan silaturahmi dengan anggota PWI Kota Bukittinggi di Hall Balai Kota Gulai Bancah. Pada silaturahmi tersebut sekaligus berhasil merumuskan dan menyusun struktur kepanitiaan yang akan bertanggung jawab penuh atas jalannya KLB dalam waktu dekat.

Berikut adalah susunan Kepanitiaan KLB PWI Kota Bukittinggi yang telah dibentuk:

Organizing Committee (OC) / Panitia Pelaksana:

Ketua: Januar Jamil

Sekretaris: Alfatah

Bendahara: Linda Sari

Steering Committee (SC) / Panitia Pengarah:

Ketua (Penanggung Jawab KLB): Mardi Wardi

Anggota: Peri Rahman & Edwarman

Susunan kepanitiaan yang telah disepakati ini akan segera diterbitkan Surat Keputusannya (SK) oleh Pelaksana tugas, lalu tim panitia akan langsung bekerja intensif untuk menyusun jadwal serta menetapkan lokasi pelaksanaan KLB.

Atas terbentuknya kepanitiaan ini, diharapkan restrukturisasi PWI Kota Bukittinggi dapat berjalan lancar demi kemajuan dunia pers di Kota Bukittinggi khususnya dan Provinsi Sumbar hingga nasional.

Sosialisasi OKK PWI

Seiring acara silaturahmi dan pembentukan panitia ini dihadiri langsung oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar Zul Effendi, SH dan Sekretarisnya, Emil Mahmudsyah serta Wakil Ketua Bidang Organisasi, Sawir Pribadi beserta Sekretaris PWI Sumbar Firdaus dan anggota DKP, Rusdi Bais berlangsung dalam suasana yang penuh dinamis. 

Momentum kali ini juga diisi dengan sosialisasi Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Sumbar yang bakal digelar di beberapa Kabupaten/Kota se-Sumbar nantinya. Adapun sosialisasikan rencana program kerja OKK kali ini dibawakan oleh Sekretaris Panitia yang juga Sekretaris DKPPWI Sumbar, Emil Mahmudsyah. 

Ia memaparkan latar belakang OKK merupakan implementasi dari Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres kerja nasional atau Kongkernas PWI Pusat pada 2026 di Serang, Banten yang telah dijadikan rujukan menjalankan roda Organisasi serta mekanisme operasional segenap bidang dalam jajaran kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Parade 1.700 Perempuan Berbusana Minang turut memeriahkan memeriahkan peringatan 100 Tahun Jam Gadang. 

Kegiatan Yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 Tahun 2026 tersebut, dilaksanakan di kawasan Pasar Ateh Bukittinggi, Sabtu (06/06).

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dalam kegiatan peragaan busana tradisional Minangkabau. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan keindahan pakaian adat, tetapi juga mengangkat nilai-nilai budaya, etika, dan warisan leluhur Minangkabau. Ramlan mengatakan, Bukittinggi adalah kota kecil yang memiliki sejarah besar, mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, hingga penyelamat Republik Indonesia melalui PDRI. Karena itu, budaya, sejarah, dan identitas daerah harus terus dilestarikan dan wariskan kepada generasi mendatang. 

"Kegiatan ini bukan sekadar menampilkan pakaian adat, tetapi juga mengingatkan kita pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini, kita ingin memperkenalkan Bukittinggi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kepada dunia internasional," ungkapnya

Ketua Koordinator Parade Perempuan Berbusana Minang, Suherni Syam, menjelaskan, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Awalnya panitia menargetkan 1.500 peserta, namun karena tingginya minat, jumlah peserta akhirnya mencapai 1.700 orang yang datang dari berbagai daerah seperti Batam, Palembang, Pekanbaru dan sejumlah wilayah lainnya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang dan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) 2026 yang mengukir sejarah baru di pelataran Jam Gadang.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi upaya untuk memperlihatkan kepada dunia keindahan dan kehormatan perempuan Minang melalui pakaian adat. Baju Basiba dan ragam pakaian adat salingka nagari mengandung nilai kehormatan, kesantunan serta peran perempuan Minang sebagai limpapeh rumah nan gadang. Melalui kegiatan ini, menunjukkan bahwa identitas budaya terus dijaga dan dilestarikan.(Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Welcome Dinner International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 Rabu (03/06). Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan 100 Tahun Jam Gadang tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Bukittinggi. 

Ketua International Minangkabau Literacy Festival (IMLF), Sastri Bakry, memberikan apresiasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya IMLF ke-4 dalam rangka peringatan 100 Tahun Jam Gadan. Menurutnya, Kesuksesan pelaksanaan IMLF merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pegiat literasi, media, relawan hingga delegasi dari berbagai negara.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam sambutannya menyatakan, Bukittinggi merupakan kota bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak ditetapkan hari lahirnya pada 22 Desember 1784, Bukittinggi berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, perjuangan dan peradaban di Minangkabau.

Ia mengungkapkan, peringatan 100 Tahun Jam Gadang bukan sekadar memperingati usia sebuah bangunan, tetapi menjadi momentum memperkuat diplomasi budaya, pelestarian sejarah, serta memperkenalkan Bukittinggi sebagai kota sejarah dan destinasi wisata dunia.

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan, penyelenggaraan International Minangkabau Literacy Festival tahun 2026 ini menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi literasi yang kuat melalui filosofi alam takambang jadi guru, yang melahirkan banyak tokoh nasional di bidang pendidikan, sastra dan kebangsaan.

Mahyeldi menegaskan, literasi merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. 

"IMLF menjadi wadah membangun jejaring global, memperkuat persahabatan antarbangsa, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau kepada dunia," ujarnya (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

TP PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, mewakili Kota Bukittinggi dalam penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Penilaian berlangsung di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Selasa (02/06).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP PKK Kota Bukittinggi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota yang telah mempersiapkan penilaian dengan baik sesuai indikator yang ditetapkan. Menurutnya, berbagai capaian tersebut merupakan hasil koordinasi, kolaborasi dan kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ibnu Asis mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui seluruh perangkat daerah siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program dan kegiatan PKK demi terwujudnya Bukittinggi yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias, menyebutkan, seluruh program PKK berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga serta pelestarian lingkungan. Gerakan PKK sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. 

Sementata itu, Ketua Bidang IV TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Ermawati, sangat mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan TP PKK Kelurahan Puhun Pintu Kabun, terutama dalam bidang pendidikan, literasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan stunting, pengendalian tuberkulosis (TBC), serta pengurangan paparan asap rokok di lingkungan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 Senin (01/06). Dalam upacara yang berlangsung di Halaman Balai Kota Bukittinggi itu, Walikota Bukittinggi langsung bertindak sebagai inspektur upacara. 

Adapun tema dari peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.Tema tersebut menegaskan peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman serta mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, serta berbagai ancaman terhadap persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global. 

"Selain menjadi perekat keberagaman bangsa, Pancasila juga menjadi landasan Indonesia dalam berperan aktif menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai relevan untuk menjembatani berbagai perbedaan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia," ungkapnya.

Seluruh elemen bangsa diajak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai ideologi yang hidup, serta memperkuat komitmen terhadap persatuan, toleransi dan keadilan sosial demi terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaya saing. Kegiatan Upacara berlangsung khidmat, diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, ASN dan perwakilan pelajar se Kota Bukittinggi. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Alumni SMAN 2 Bukittinggi menyatakan dukungan terhadap gagasan menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah khusus dalam Reuni Akbar memperingati hari jadi ke-170. Dukungan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Balai Sidang Bung Hatta, Sabtu (30/05).

Keberadaan SMAN 2 Bukittinggi, yang dahulu dikenal sebagai Sekolah Rajo, memiliki keterkaitan erat dengan perjalanan sejarah Kota Bukittinggi. Sekolah yang telah melahirkan banyak tokoh nasional ini menjadi salah satu institusi pendidikan bersejarah yang turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis.

"Atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, kami apresiasi atas terselenggaranya kegiatan reuni dan silaturahmi alumni SMAN 2 Bukittinggi. Kami berharap kebersamaan para alumni dapat terus terjalin serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bukittinggi di masa mendatang," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Kota Bukittinggi memiliki posisi penting dalam sejarah nasional karena pernah menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Melalui peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya memperkenalkan kembali nilai-nilai sejarah tersebut kepada masyarakat luas dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Forum Cendekia dan Akademisi Alumni SMAN 2 Bukittinggi, Prof. Dr. Rumainur, menjelaskan, salah satu gagasan yang mendapat perhatian besar dari para alumni adalah usulan menjadikan Bukittinggi sebagai daerah khusus. Menurutnya, usulan tersebut didasarkan pada posisi historis Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Bukittinggi memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Selain pernah menjadi pusat pemerintahan, kota ini juga telah memberikan kontribusi besar melalui tokoh-tokoh yang lahir dan berkembang dari Kota Bukittinggi,” ujarnya. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Profesi content creator saat ini semakin menjanjikan karena dapat menjadi peluang usaha dan sumber penghasilan melalui iklan, endorse maupun monetisasi platform digital. Hal itu dikemukakan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dewi Anggraini saat pelatihan konten kreator bagi remaja Kecamatan Guguak Panjang. 

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dewi Anggraini, Menggelar pelatihan konten kreator bagi remaja Kecamatan Guguak Panjang. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Bukittinggi pada 24 hingga 25 Mei 2026 lalu. 

Pada kesempatan itu, Dewi Anggraini, menyampaikan, perkembangan teknologi digital saat ini mendorong generasi muda untuk melek terhadap dunia digital dan mampu menciptakan konten yang kreatif serta bernilai positif.

"Dukungan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap pengembangan kapasitas anak muda Bukittinggi di era digital. Kami berharap pelatihan ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, namun menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kreator muda Bukittinggi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia berharap kesempatan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, memperluas jaringan, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan dunia digital secara profesional dan produktif. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, didampingi Kabid S-IKP, Ramon Arisa Putra, menjelaskan, pelatihan konten kreator ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas generasi muda di era digital. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dewi Anggraini, melalui dana Pokok Pikiran DPRD. Menurutnya, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan kreator muda yang kreatif, produktif dan mampu membawa dampak positif bagi Kota Bukittinggi.

Ditambahkannya bahwa, pelatihan ini penting bagi Bukittinggi karena dapat mendukung promosi pariwisata dan UMKM melalui konten kreatif anak muda di media sosial. Selain itu, skill konten kreator juga dapat menjadi peluang profesi dan sumber penghasilan bagi generasi muda. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama sejumlah mitra kerja pemerintah menyembelih 12 ekor hewan qurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Proses  penyembelihan hewan qurban disaksikan langsung Wali Kota Bukittinggi di kawasan Balai Kota Bukittinggi, Jumat, (29/05).

Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Efryadi, menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Bukittinggi, sebanyak 980 kupon telah didistribusikan kepada kaum dhuafa, kusir bendi, tukang angkat dan masyarakat yang membutuhkan lainnya. Sementara jumlah sapi qurban yang akan disembelih sebanyak 12 ekor.

Hewan qurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi qurban berasal dari peserta SKPD bersama Sekretariat Kota Bukittinggi, 2 ekor dari BPJS Ketenagakerjaan, 1 ekor dari BPRS Jam Gadang, 1 ekor dari PDAM, serta 2 ekor dari Bank Nagari. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyembelihan hewan qurban yang kembali digelar bersama jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi. Kegiatan qurban ini diikuti oleh SKPD, Sekretariat Kota, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Nagari, PDAM dan BPR Jam Gadang, dengan total 12 ekor sapi qurban yang disembelih pada hari ini.

“Ke depan, kami berharap pelaksanaan qurban ini dapat dikelola lebih baik lagi, termasuk dengan sistem tabungan rutin agar jumlah peserta semakin meningkat. InsyaAllah, target kita ke depan minimal bisa menyembelih 20 sampai 25 ekor sapi di tempat ini,” ujarnya.

Menurutnya, penyembelihan sengaja dilaksanakan pada hari jumat, agar distribusi daging qurban dapat lebih merata kepada masyarakat yang belum menerima. Ia berharap pembagian daging benar-benar tepat sasaran. Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan atau menikmati hewan qurban. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/05) di Lapangan Wirabraja. Pelaksanaan Shalat berlangsung khidmat, diikuti langsung oleh Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Wali Kota, serta unsur Forkopimda dan masyarakat Kota Bukittinggi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan, pada Hari Raya Idul Adha terdapat dua ibadah utama yang dilaksanakan umat Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah qurban. Ia mendoakan seluruh jemaah haji asal Bukittinggi, Sumatra Barat, maupun Indonesia agar diberikan keselamatan selama menjalankan ibadah dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Irwan mengatakan, dalam pelaksanaan Shalat Idul Adha tahun ini, bertindak sebagai imam Darul Asfani, S.Ag., M.H., yang merupakan Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Sumatra Barat asal Kota Bukittinggi. Khatib Shalat Idul Adha dipercayakan kepada Muchlis Bahar, Lc., M.Ag., Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan momentum bersejarah 100 tahun Jam Gadang. Dua momentum besar tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga nilai agama dan adat, serta membangun ketahanan keluarga di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks.

Diterangkannya bahwa ancaman penyakit masyarakat, narkoba, pergaulan bebas hingga perilaku menyimpang LGBT harus menjadi perhatian bersama. Keluarga harus menjadi benteng utama melalui penguatan pendidikan agama, kasih sayang dan pengawasan terhadap anak-anak

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama seluruh unsur masyarakat menolak segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan adat Minangkabau. Untuk itu Pemko terus berupaya mengantisipasi persoalan ini dengan menjalankan program Sekolah Keluarga Gemilang. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Menyambut Hari Raya Qurban atau Idul Adha, 10 Zulhijjah 1447 H, Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan malam takbiran. Kegiatan dilaksanakan di pelataran Jam Gadang Bukittinggi, Selasa (26/05).

Kakan Kemenag Bukittinggi, Irwan, menyampaikan, komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam kegiatan keagamaan patut diberi pujian. Komitmen positif yang merupakan bentuk penyatuan kegiatan keagamaan, kebudayaan dan nilai sejarah Kota Bukittinggi.

"Komitmen untuk keagamaan hari ini, tepat Di pelataran Jam Gadang, merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyatukan nilai-nilai historis dan nilai-nilai religius. Mudah-mudahan, komitmen ini berbuah positif untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah yang baldatun thoyyibatun Warabbun Ghofur," ujarnya.

Irwan mengatakan, Pada malam sebelum Idul Adha, seluruh penjuru dunia mengumandangkan suara Takbir Tahmid dan Tahlil. Kalimat Takbir yang dikumandangkan merupakan bukti pengakuan bahwa betapa besarnya Allah dan betapa kecilnya kita manusia. 

"Kalimat Tahmid yang kita kumandangkan merupakan pengakuan bahwa yang hanya pantas dipuji itu adalah Allah tidak ada selain dari Allah. Kalimat Tahlil yang kita kumandangkan, sebuah pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita minta tolong hanya kepada Allah kita mohon petunjuk dan tidak ada lagi bantuan selain dari bantuan Allah," ungkap Irwan.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, momen Idul Adha menjadi salah satu hari besar Islam yang sangat ditunggu masyarakat. Sejumlah warga melaksanakan ibadah haji di Arafah dan bagi yang belum berkesempatan, merayakan Idul Adha dengan berqurban.

Ia menghimbau agar momentum malam takbiran dapat dilaksanakan  dengan penuh rasa khusyuk, tertib dan menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan masing-masing. Termasuk yang di jalan raya agar tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memimpin apel gabungan Tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota) Bukittinggi di kawasan Pedestrian Jam Gadang, Kamis, (21/05). Apel ini, mengawali langkah penertiban dan pemindahan Pedagang Kaki Lima di kawasan Jam Gadang, ke dalam Pasar Atas.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan, mengatur, menata dan menegakkan aturan demi terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota adalah tugas Pemerintah. Untuk itu penegakan Peraturan Daerah secara tegas dan berkeadilan adalah hal yang penting, khususnya dalam penataan kawasan Pasar Atas dan lingkungan Pedestrian Jam Gadang sebagai kawasan cagar budaya nasional.

"Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi telah menetapkan perda sebagai aturan yang wajib ditegakkan demi menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Seluruh pedagang harus menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah dan tidak lagi berjualan di area terlarang, terutama di kawasan cagar budaya nasional Jam Gadang," ungkapnya.

Menyoroti kerusakan fasilitas umum, seperti paving block pedestrian yang dibongkar untuk kepentingan lapak pedagang, Ramlan meminta seluruh pihak dapat menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.

Penataan tersebut dilakukan bukan untuk merugikan pedagang, melainkan demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, kota sejarah dan pusat perdagangan.

"Kita bergerak dengan aturan. Perda kita sudah mengatur tidak boleh berjualan di fasilitas umum yang dilarang. Kita juga telah upayakan untuk menyediakan dan memfasilitasi PKL untuk berdagang di dalam Pasar Atas", ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penataan kawasan Pasar Atas dan Jam Gadang, termasuk para pedagang kaki lima yang bersedia mengikuti kebijakan pemerintah. Sehingga PKL tetap berjualan, pedagang bisa berusaha tanpa terhalang, pengunjung pun mendapat kenyamanan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedia News – Pemprov Sumbar menyambut baik, buah pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam yang merisaukan berbagai persoalan tanah ulayat. Ini merupakan persoalan yang mesti kita carikan solusi dan tindakkan minimal dalam sisi budaya adat yang menjadi norma-norma hukum adat. Hasil Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat harus kita bukukan sebagai referensi bersama menuntaskan persoalan tanah ulayat di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili kepada Dinas Kebudayaan Syaiful Bahri, SP, MM ketika membuka secara resmi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat di Bukittingg, Kamis (21 Mei 2024.)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sumbar H. Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, Marcos Sophan, S.Pt, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Solok diwakili kabid kebudayaan, Kabid Jarahnitra, Zardi Syahrir,SH.MM, Ketua LKAAM kabupaten dan Kota se Sumatera  Barat, Ninik mamak peserta bimtek peningkatan kapasitas lembaga Adat dengan tema “Alua samo dituruik, Limbago sama dituang”.

Kadis Kebudayaan Sumbar juga menambahkan, persoalan tanah ulayat mesti dituntaskan bagaimana baiknya untuk kepastian hukum dan kepastian norma-norma adat yang menjadi solusi dan penyelesaian masalah jika terjadi ditengah-tengah masyarakat kita.

“Adat salingka nagari merupakan paham dalam memajukan pembangunan nagari, begitu juga soal tanah ulayat perlu jadi pembahasan penting untuk menjaga adat dan keutuhannya agar tetap lestari dari generasi ke generasi,” ujar Syaiful Bahri.

Syaiful Bahri juga menyampaikan, jika saja persoalan tanah ulayat secara adat ini dapat diselesaikan oleh ninik mamak se Sumatera Barat tentunya menjadi hal yang baik. Dan saat ini juga persoalan penyakit masyarakat, LGBT dan sebagainya, tentu pula dapat kita selesaikan melalui norma-norma adat, “Adaik dipakai baru, pusako dipakai usang, warih bajawek ka nan mudo”.

“Hal ini sesuai dengan UU no 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat dan filofis hidup Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabulllah. Dan mempertegas bahwa adat dan agama merupakan kepribadiaan masyarakat Sumatera Barat serta menjadi norma-norma adat dan budaya serta pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, SE,MSI menyampaikan, dalam defenisi  Tanah Ulayat, tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada hukum adat setempat. Konsep ini telah diakui dalam literatur hukum Indonesia sebagai bentuk hak ulayat yang masih berlaku hingga saat ini, kata Daswipperta.

Kepemilikan materilinial ( garis keturuan ibu) tanah ulayat bersifat komunal, diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal), tidak dapat dijual atau digadai tanpa persetujuan seluruh anggota adat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Minangkabau,” jelasnya.

Daswippetra juga menambahkan, Tanah Ulayat, warisan komunal yang terancam, dimana wilayah adat Minangkabau mencakup area yang sangat luas dengan sistem kekerabatan yang kompleks. 

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi pondasi keberlangsungan budaya, identitas, dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau. ” Persoalannya Tanah Ulayat itu terjadi tumpang tindih klaim dan ini akar sengketa tanah ulayat. Peta yang tumpang tindih dengan berbagai warna dan simbol, menunjukkan potensi konflik batas wilayah yang memerlukan pemetaan yang jelas dan akurat,” serunya.

Daswippetra menambahkan, karena itu dalam bimtek dinas kebudayaan kali ini, kita menghadirkan berbagai narasumber yang kompoten dari berbagai lembaga teknis baik bidang hukum, agraria dan para akademisi.

“Amat berharap dalam bimtek yang berlasung selama 3 hari 2 malam ini akan memberikan dampak akan kebijakan para pemangku adat untuk dapat berperan menjaga warisan dan pemberlakukan norma-norma adat dapat dimplementasi dalam sanki-sanki sosial, sesuai adat dan agama dalam ABS-SBK,” harapnya.

Ketua Panitia penyelenggara Bimtek Kabid Jaranitra Zardi Syahrir, juga menyampaikan, tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah untuk, meningkatkan peran Ninik Mamak sebagai penjaga nilai adat dan budaya Minangkabau, memperkuat pemahaman terhadap falsafah ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mendorong pelestarian adat dan budaya secara berkelanjutan di nagari, membekali keterampilan dalam pembinaan generasi muda agar berakhlak dan beradat, menguatkan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam pembangunan berbasis budaya  dan menjadikan Ninik Mamak sebagai panutan  sosial dan budaya di tengah Masyarakat Sumbar,” ujarnya. (*)