Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi berkolaborasi dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat, Yesi Endriani, BazNas Kota Bukittinggi, BPRS Jam Gadang, YPAM, serta para donatur, termasuk Hoki Store dan sejumlah pengusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Kamis (04/12). Untuk memastikan bantuan dapat sampai tepat waktu dan tepat sasaran, rombongan Pemko Bukittinggi menuju lokasi dengan melalui jalur Palupuah dan masuk dari arah Pasaman. 

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, mengucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap korban bencana di Sumatra Barat dan daerah lainnya. Salah satu daerah terparah terjadi di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Daerah tersebut diketahui luluh lantak dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Sebagai dukungan moral, Pemerintah Kota Bukittinggi membawa bantuan, beberapa ton beras senilai sekitar Rp450 juta,  perlengkapan bayi, handuk, tikar dan sembako. Ramlan mengatakan, masih ada bantuan tambahan dari Bukittinggi yang akan diantarkan nantinya, karena satu unit kendaraan yang belum dapat melanjutkan perjalanan karena mengalami kerusakan. 

Sementara itu, Baznas menyalurkan 251 paket bantuan berisi beras, minyak goreng, sarden dan mie instan, ditambah dukungan dari para donatur berupa berbagai kebutuhan pokok lainnya.

“Semua bantuan ini kami tujukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Bukittinggi akan selalu hadir dan berupaya memberikan solusi atas bencana di Sumatra Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyalurkan bantuan melalui pemerintah daerah. Atas nama Pemerintah Bukittinggi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan berharap kondisi segera pulih" ujarnya. (Sandra)

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama TP PKK Kota Bukittinggi menggelar Lomba pengolahan pangan lokal Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Lomba Tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2025 itu diselenggarakan di Balairung Rumah Dinas Wako, Rabu (03/12).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Hendry, menjelaskan,  Lomba Pengolahan Pangan Lokal B2SA Tahun 2025 diikuti TP PKK kelurahan se-Kota Bukittinggi, mengusung tema Wujudkan Generasi Sehat, Aktif dan Berprestasi. Kegiatan tersebut dibagi kedalam dua kategori, yakni Menu Isi Piringku untuk bekal makan siang serta camilan atau kudapan dan minuman sehat untuk remaja.

Menurut Hendry,  Lomba tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Selain itu juga untuk mendorong kreativitas dalam mengolah pangan lokal.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias, menyampaikan, lomba pengolahan pangan lokal B2SA merupakan kegiatan rutin sebagai wujud kepedulian Pemko Bukittinggi terhadap pentingnya konsumsi makanan sehat. Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan pangan lokal secara sehat dan variatif serta menerapkan pola konsumsi B2SA.

"Dengan lomba yang diikuti kader PKK ini, kami berharap upaya edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan potensi pangan lokal semakin meningkat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang B2SA, mendorong kreativitas dalam menyajikan menu sehat", ujarnya. 

Ny. Yesi Ramlan Nurmatias juga berharap kegiatan itu dapat  berkontribusi pada penurunan angka stunting di Bukittinggi dan mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan gemilang. 

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Bukittinggi, diwakili Staf Ahli bidang Perekonomian dan Pembangunan, Efryadi. Ia menyebutkan, Lomba Pengolahan Pangan Lokal B2SA merupakan salah satu upaya Pemko Bukittinggi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias meresmikan  program service dan ganti oli gratis untuk kota Bukittinggi. Acara yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) tersebut dilaksanakan di halaman balaikota, Selasa (02/12).

Menurut Pimpinan BazNas Bukittinggi, Y.G. DT. Alang Batuah, service dan ganti oli gratis untuk ojek online ini merupakan program dari BazNas pusat. Program tersebut ditujukan untuk 5000 ojek online se Indonesia, dan Bukittinggi mendapat bagian untuk 200 ojek online. 

"Hari ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Kita di Bukittinggi bekerjasama dengan mekanik Z-Auto yang merupakan binaan dari Baznas Bukittinggi. Ada 15 titik pelaksanaan service seluruh Bukittinggi. Target kita, 200 ojek online di Bukittinggi mendapat bantuan servoce dan ganti oli gratis ini," ungkapnya. 

Atas inisiasi tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memberikan apresiasi pada BazNas pusat dan Bukittinggi yang telah melaksanakan program service dan ganti oli gratis di kota Bukittinggi. Ia berharap program ini dapat membantu kenyamanan bagi masyarakat untuk menikmati jasa dan fasilitas dari ojek online di Bukittinggi.

"Ojek online ini, menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Jasa angkutan ojek online ini menjadi ujung tombak transportasi warga, sehingga kendaraan yang digunakan harus aman dan nyaman untuk digunakan serta dimanfaakan oleh masyarakat," ujar Ramlan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menitipkan pesan kepada driver ojek online, agar membantu mensosialisasikan program pemerintah. Terbaru, bagaimana memberikan informasi pada warga terkait penumpukan sampah, karena akses menuju Padang terputus. 

Warga diminta bersabar dan berupaya untuk sementara dapat mengolah sampah sendiri, hingga keputusan untuk kembali mengirim sampah ke TPA regional Payakumbuh dapat disetujui Pemprov Sumbar dan Pemko Payakumbuh. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana. Penandatanganan dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Bukittinggi Command Center (BCC), Senin (01/11). 

MoU tersebut bertujuan memperkuat penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis, efektif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari penandatanganan MoU Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin. 

"Dengan adanya kerja sama ini, pelaksanaan pidana kerja sosial diharapkan dapat memberikan dampak positif baik bagi pelaku, masyarakat, maupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengungkapkan,  penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kejaksaan. Ia mengatakan, Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan mekanisme yang lebih humanis serta berkeadilan di Sumatera Barat.

“Pidana kerja sosial bukanlah hal baru dalam sistem hukum nasional, namun penerapannya membutuhkan keseriusan, kesiapan, dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui sinergi ini, kita berharap mekanisme pemidanaan yang lebih humanis dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi siap berkolaborasi untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan Tinggi Sumbar dalam memperluas penerapan pidana kerja sosial. 

Ramlan menyebutkan, Pidana kerja sosial menjadi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Ia menyatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi siap mendukung penuh implementasinya di lapangan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pada penghujung tahun 2025 Kota Bukittinggi kembali meraih penghargaan nasional Swasti Saba Wiwerda. Penghargaan di bidang kesehatan itu diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, melalui Zoom Meeting kepada Wali Kota Bukittinggi yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Ramli Andrian, bersama Forum Kota Sehat. Acara berlangsung di Balai Kota Bukittinggi Command Center (BCC), Jumat (28/11).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Andrian, didampingi Ketua FKS Bukittinggi, Y.G. DT. Alang Batuah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah serta Forum Kota Sehat (FKS) yang telah berperan aktif dalam pencapaian Swasti Saba Wiwerda 2025. Bersama jajaran FKS dan SKPD terkait yang terus berkomitmen mewujudkan kota yang bersih, aman, nyaman,  dan sehat, Bukittinggi kembali meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Ia juga mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan tersebut. 

“Alhamdulillah, Swasti Saba Wiwerda kembali dapat kita raih pada tahun 2025 ini. Penghargaan ini sangat penting bagi kota yang berkomitmen mewujudkan kota sehat. Terima kasih kepada seluruh SKPD dan Forum Kota Sehat atas kerja keras dan kolaborasinya", ucapnya.

Ramli menyebutkan, keberhasilan itu adalah hasil kerja lintas sektor. Menurutnya, program kesehatan bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi tanggung jawab semua pihak. Ia optimis, dengan penghargaan yang diperoleh, Bukittinggi akan terus meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih baik. 

Ditegaskannya bahwa, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi program kesehatan dan pembinaan kawasan sehat di Bukittinggi. Ia juga berharap, kedepannya kolaborasi lintas sektor dapat semakin diperkuat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

Dengan keberhasilan ini, posisi Kota Bukittinggi sebagai destinasi yang sehat bagi masyarakat maupun wisatawan, semakin diperkuat. Diketahui, Penghargaan Swasti Saba Wiwerda tahun 2025 ini menambah deretan prestasi Bukittinggi sebagai Kota Sehat.  Sebelumnya Bukittinggi telah meraih Swasti Saba Padapa pada 2015, Swasti Saba Wiwerda pada 2017, Swasti Saba Wistara pada 2019 dan Swasti Saba Wiwerda pada 2023.  (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Event Minang Geopark Run Tahun 2025 yang sedianya akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada Minggu, 30 November 2025, ditunda. Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Jumat (28/11). Penundaan acara dilakukan terkait dengan kondisi cuaca ekstrem yang melanda Sumatra Barat beberapa hari terakhir. 

Ramlan menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta, serta dampak bencana yang mengganggu infrastruktur dan kesiapan acara. Hal ini tentunya karena beberapa hari terakhir Sumatra Barat dilanda cuaca ekstrem yang  berdampak pada bencana alam di sejumlah wilayah. 

“Kami sangat memahami bahwa banyak pihak yang telah menantikan acara ini sebagai bagian dari promosi pariwisata dan olahraga di Sumatera Barat. Namun, keselamatan adalah prioritas utama bagi kami. Oleh karena itu, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari penundaan ini dan berharap masyarakat dapat memakluminya,” ungkapnya. 

Ia mengatakan, Pemko bersama penyelenggara akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan waktu yang tepat bagi penyelenggaraan Minang Geopark Run 2025. Terkait jadwal baru untuk pelaksanaan Minang Geopark Run 2025, akan diumumkan segera setelah memastikan kondisi cuaca dan infrastruktur di daerah ini kembali aman dan kondusif. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap acara ini dan kami berharap Minang Geopark Run dapat terlaksana dengan sukses pada waktu yang akan datang. Mari kita bersama-sama tetap menjaga kebersamaan, saling mendukung dan saling membantu dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat Sumatera Barat tetap diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana alam yang terjadi dan dapat pulih dengan lebih baik. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi meraih tiga piagam penghargaan pada kegiatan Launching Piagam Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025. Penghargaan  tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dalam acara yang digelar oleh KPP Pratama Bukittinggi di Balai Sidang Bung Hatta, Kamis (27/11). 

Penghargaan diberikan kepada Dinas yang dinilai sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah dengan Rasio Pajak Terbesar Tahun 2025. Ketiga dinas penerima penghargaan yakni  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  

Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Rahmat Siswoyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah, rumah sakit, dan pelaku usaha yang berkontribusi nyata dalam menjaga kepatuhan perpajakan. Ia menyebutkan,  Kinerja perpajakan yang baik bukan hanya mendukung regulasi, tetapi juga memperkuat pembangunan nasional dan daerah. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan,  penghargaan ini menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia mengapresiasi penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada KPP Pratama Bukittinggi atas sinergi yang terjalin. 

Ramlan menilai, pelayanan KPP Pratama Bukittinggi juga sangat baik melalui berbagai program edukasi seperti pengisian SPT Tahunan, layanan di MPP, Pojok Pajak, dan edukasi Coretax DJP.

“Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelayanan perpajakan telah terintegrasi penuh ke dalam sistem Coretax. Untuk itu, saya mengimbau seluruh Wajib Pajak, khususnya ASN, CPNS, prajurit TNI, Polri, serta masyarakat Kota Bukittinggi, agar segera melakukan aktivasi akun Coretax sebelum 31 Desember 2025, ujarnya. 

Ia menambahkan, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran MenPANRB Nomor 7 Tahun 2025, aktivasi akun Coretax sangat penting karena pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026 wajib menggunakan sistem tersebut. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sekitar 3.581 KPM di Kota Bukittinggi menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahun 2025. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Sport Hall, Rabu (26/11).

BLTS kesra ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) pada desil 1 hingga 4. Bantuan yang  disalurkan melalui PT Pos Indonesia itu diperuntukkan bagi 3.581 KPM di Kota Bukittinggi dengan nilai Rp3.222.900.000,- . Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. 

Ia menyebutkan, Program tersebut merupakan wujud kebijakan pemerintah pusat, di mana desil bawah dibela, desil tengah difasilitasi dan desil atas dijaga. Keadilan sosial bukan berarti semua diperlakukan sama, tetapi setiap masyarakat mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya.

Ramlan juga mengingatkan, bantuan yang diberikan tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, ataupun narkotika dan juga judi online. Penerima bantuan yang terlibat dalam perjudian online, dapat dinyatakan tidak layak untuk menerima bantuan. Ia berharap BLTS Kesra tersebut memberikan dorongan positif bagi keluarga penerima manfaat untuk keluar dari kemiskinan dan membawa keberkahan.

"Sudah ada ditemukan di Bukittinggi 60 orang penerima bantuan, diduga menggunakan bantuan ini untuk judi online. Akhirnya dicoret dari nama penerima bantuan. Kami harapkan agar tidak ada terjadi lagi kedepannya. Gunakan bantuan ini untuk hal hal positif, memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya," pesan Wali Kota tegas.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Johnni, menjelaskan, BLTS Kesra untuk periode Oktober hingga Desember 2025 diberikan sebesar Rp900.000 atau Rp300.000 per bulan. Kelompok penerima terdiri dari KPM PKH dan Program Sembako Reguler yang bantuannya langsung masuk melalui rekening Himbara.  Selain itu KPM non-PKH dan non-Sembako pada desil 1–4 yang telah diverifikasi kelurahan dan kecamatan, dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmefianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi pada ajang Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievement Motivation Person tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Pada kesempatdn itu, Bukittinggi kembali berhasil meraih predikat Kota Informatif, dalam keterbukaan informasi publik.

Penghargaan diserahkan oleh Sekda Provinsi bersama Ketua dan Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat dan diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wali Kota Bukittinggi, Emil Achir, yang hadir mewakili Wali Kota Bukittinggi. Acara tersebut berlangsung di Gubernuran, Selasa (18/11). 

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang bertugas menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Lembaga ini memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan dari badan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan demokratis. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Musfi Yendra. 

Ia menjelaskan bahwa proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025, dilakukan pada 427 Badan Publik se Sumbar. Dari jumlah itu terdapat 352 badan publik yang mengisi kusioner dan 128 diantaranya mendapat nilai di atas 70, sehingga mengikuti tahapan presentasi.

"Untuk tahun 2025 ini, terdapat 101 badan publik yang informatif. Ini bukti nyata badan publik meningkatan standar pelayanan informasi publik," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Wali Kota Bukittinggi, Emil Achir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang kembali diberikan kepada Kota Bukittinggi. Ia menegaskan bahwa predikat ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menghadirkan transparansi, kemudahan akses informasi, serta pelayanan publik yang responsif bagi masyarakat. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, bersama Ketua TP PKK dan Ketua MUI Sumbar, membuka secara resmi launching Modul Sekolah Keluarga Gemilang.  Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Tri Arga, Senin (17/11). 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, sejak 2018 pembangunan keluarga menjadi agenda utama pemerintah, karena keluarga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk SDM berkualitas.  Untuk itu, Pemko Bukittinggi meluncurkan Modul Sekolah Keluarga Gemilang sebagai Program Unggulan kota Bukittinggi. 

Program ini menegaskan komitmen mewujudkan Bukittinggi yang Gemilang, berkeadilan, dan Berbudaya. Selain itu juga untuk membentuk keluarga tangguh yang melahirkan generasi cerdas, sehat dan berdaya saing.

“Dengan keberadaan program ini, diharapkan tumbuh keluarga-keluarga tangguh yang mampu mencetak generasi cerdas, sehat, berakhlak mulia dan berdaya saing. Generasi penerus inilah yang akan menentukan wajah Kota Bukittinggi di masa depan, sehingga memperkuat ketahanan keluarga berarti memperkuat pondasi pembangunan daerah," ujarnya.

Ramlan juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi selaku inisiator program sekolah keluarga, Dinas P3APPKB sebagai leading sektor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Ia berharap Sekolah Keluarga Gemilang dapat menjadi gerakan bersama dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan cita-cita Kota Bukittinggi yang Maju, Berdaya Saing, dan Gemilang.

Sementara itu, Sekolah Keluarga Gemilang merupakan pengembangan dari program Sekolah Keluarga yang diinisiasi TP PKK Kota Bukittinggi sejak 2018 sebagai wadah edukasi bagi keluarga. Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Robby Novaldi. 

Ia mengatakan, peluncuran dan sosialisasi Modul Sekolah Keluarga Gemilang 2025 tahun ini disusun bersama akademisi, praktisi, tokoh agama dan tokoh adat melalui beberapa Forum Group Discussion (FGD). (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Masyarakat korban kebakaran di kelurahan Birugo menerima sertipikat tanah pengganti dari Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi. Sertipikat tersebut diserahkan  Wali Kota Bukittinggi diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Emil Achir, Jumat (14/11).

Rasa duka atas musibah kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga, disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Isman Yandri. BPN segera melakukan pendataan setelah menerima informasi adanya sertipikat tanah milik warga yang turut terbakar.

Menurut Isman Yandri, dari hasil verifikasi ditemukan dua sertipikat yang hangus dan satu sertipikat yang masih tersisa. Namun kedua sertipikat tersebut dapat langsung diterbitkan kembali sebagai pengganti, sedangkan satu sertipikat lainnya harus diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena dokumen pendukungnya tidak lengkap. 

Ia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada masyarakat korban bencana. 

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota, Emil Achir, sangat mengapresiasi langkah sigap BPN dalam membantu korban. Ia menyebutkan, kegiatan yang diprakarsai BPN ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang ditimpa musibah. Dijelaskannya bahwa, Pemko Bukittinggi bersama instansi terkait sudah turun ke lapangan sejak awal. Ia sangat bersyukur BPN bergerak cepat dalam menerbitkan sertipikat pengganti yang sangat dibutuhkan warga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPN dan seluruh jajaran yang telah menunjukkan kepedulian dan respon cepat. Bantuan ini bukan hanya penting bagi korban yang kehilangan harta benda, tetapi juga memberikan ketenangan karena hak atas tanah mereka kembali mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Emil. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Usai melantik  tujuh pejabat pada Rabu (12/11) pagi, Wali Kota Bukittinggi kembali melakukan pelantikan empat pejabat eselon II pada Rabu malam (12/11). Acara tersebut dilaksanakan di Balairung rumah dinas wali Kota Bukittinggi. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, mutasi dan rotasi merupakan hal biasa dalam pemerintahan. Apalagi, beberapa minggu lalu telah dilaksanakan uji kompetensi dan telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Ia meminta setiap pegawai harus berinovasi agar ada perbaikan pada kondisi kota dan harapan masyarakat.

“Kuncinya disiplin. Semua pejabat harus siap ditempatkan di mana saja. Bekerja harus sesuai aturan. Saya ingin percepatan untuk merealisasikan visi misi dan program unggulan, seperti yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Ramlan.

Empat pejabat yang dirotasi Rabu malam yakni, Ade Mulyani, yang sebelumnya menjabat Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan, dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Selanjutnya Efryadi, dilantik menjadi Staff Ahli Wali Kota bidang Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Syanji Faredy, dilantik menjadi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bukittinggi. 

Sementara itu Joni Feri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dilantik sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Ramlan mengatakan, masih ada sejumlah posisi eselon dua yang masih kosong dan saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Dengan kondisi tersebut, tentu masih akan ada mutasi dan rotasi untuk pejabat eselon dua dan proses lelang pun menjadi salah satu tahapan yang akan dilakukan. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wakil Walikota Bukittinggi, Ibu Asis memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan itu berlangsung di Gedung rapat DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (07/11).

Dalam jawabannya, Ibnu Asis menegaskan, penyusunan APBD Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta mengacu pada RKPD Tahun 2026 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025. Proses ini menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar program pembangunan berjalan efektif dan terukur. 

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan pertanyaan konstruktif terhadap dua ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rapat paripurna pada Kamis (06/11). 

Ia mengatakan, rangkaian rapat paripurna selama tiga hari ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, kedua ranperda tersebut akan dibahas secara mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Diketahui, dalam rapat sebelumnya kamis (06/11), Enam fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi.  

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai PKS, menyampaikan, terkait ranperda APBD 2026, Fraksi PKS menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas belanja yang berorientasi hasil, optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta penerapan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat dan mendorong percepatan penerbitan Perwako tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur.

Terkait Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fraksi PKS menyambut baik langkah pembaruan regulasi aset daerah agar lebih profesional dan transparan. 

Yundri Refno Putra, mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan, perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD, keterkaitan dengan RKPD dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024, serta evaluasi SKPD yang belum menyeluruh. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan ranperda ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama DPRD, Namun Ia menyoroti masih adanya aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset. (Sandra).

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Minang Geopark Run 2025 menjadi momentum strategis untuk memajukan sektor pariwisata Sumatra Barat, khususnya Kota Bukittinggi. Ajang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. 

Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat menghadiri rapat  persiapan pelaksanaan Minang Geopark Run 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Balaikota, Selasa ( 04/11). 

Ramlan menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari pengawasan kebersihan rute, penyediaan fasilitas pendukung, hingga penyiapan pos kesehatan di titik start dan finish. PMI serta tenaga medis akan disiagakan mengingat event ini merupakan agenda berskala nasional. Untuk itu, Ia meminta seluruh SKPD memberikan dukungan maksimal agar kegiatan ini berjalan sukses. 

“Kami berharap para peserta dapat menikmati kuliner khas serta berbagai destinasi unggulan Kota Bukittinggi, seperti Pasar Atas dan Los Lambuang. Event ini juga menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata, kuliner dan budaya kita, termasuk menggaungkan Bukittinggi Kota Perjuangan", ungkapnya. 

Sementara itu, perwakilan Event Organizer Minang Geopark Run 2025, Imam Nurul, menjelaskan, Minang Geopark Run Series kini memasuki tahun ketujuh, dan tahun ini Kota Bukittinggi dipercaya menjadi tuan rumah dengan tajuk Minang Geopark Run dan event ini akan digelar pada 30 November 2025. 

Diterangkannya bahwa Minang Geopark Run tidak sekadar lomba lari, tetapi juga bagian dari upaya mendorong Geopark Sianok–Maninjau meraih pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.  Menurutnya, ajang tersebut mengusung konsep ramah lingkungan serta fasilitas bersih sebagai komitmen menghadirkan sport tourism berkualitas di Sumatra Barat.

Imam berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bukittinggi demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya. Hingga 3 November tercatat 3.325 peserta telah mendaftar, yang terbagi dalam lima kategori yakni, 5K Pelajar, 5K Umum, 10K Umum, 21K Umum, dan 21K Master. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD kota Bukittinggi Menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bukittinggi, Senin, (03/11)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan APBD. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, serta memperhatikan target kinerja makro dan program daerah, selaras dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 pada 8 September 2025.  Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan APBD dan dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Menurut Beny, proses pembahasan telah selesai dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi serta Paripurna Internal pada 31 Oktober 2025.

Sementara itu, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2026 disepakati sebesar Rp 558,4 miliar. Pendapatan itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 161,8 miliyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 396,6 miliyar. Hal itu disampaikan Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma.

Ia menjelaskan, untuk Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 734 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 669,9 miliar, Belanja Modal Rp 59,6 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026, dianggarkan sebesar Rp 3,50 miliar. (Sandra).

.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan, mutasi dan pergeseran jabatan perlu dilakukan secara berkala.  Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan hal itu dalam pelantikan 19 orang pejabat administrator, pengawas, serta pengangkatan melalui perpindahan ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Senin,  (27/10).  

Dalam pelantikan yang diselenggarakan pada apel gabungan di halaman Balai Kota itu, Ramlan mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah penyegaran dan percepatan pelaksanaan program pemerintahan daerah. 

“Pada akhir bulan Oktober ini kita melaksanakan pergeseran, mutasi dan penyegaran bagi ASN kita. Ada tujuh pejabat eselon III, delapan pejabat eselon IV dan empat pejabat fungsional yang dilantik. Ini kita lakukan untuk mempercepat kegiatan yang harus kita jalankan,” ujarnya.

Ramlan meyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang ketiga pada periode 2025-2030. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan semangat baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi.

Diingatkannya bahwa profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas adalah hal yang sangat penting. Ia menilai  tanpa disiplin, kinerja pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, Ia meminta agar seluruh SKPD tetap kompak dan tidak hanya sekadar melaksanakan tugas, tetapi benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Pejabat yang dilantik pada hari itu adalah Roza Wahyuni sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Makhda Yetri sebagai Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yudhi Hidayat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beny Yuneldi dilantik sebagai Kepala Bidang Olahraga Diaspora. 

Selanjutnya, Taufik Adi Putra dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan Potensi, Kinerja, dan Penghargaan BKPSDM, Bayu Suharko sebagai Kasubag Protokol Prokopim SetDako Bukittinggi, Siti Mariah sebagai Sekretaris Camat Guguak Panjang, Nugrahadi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fatma Idola selaku Kasubag Humas dan Hukum RSUD. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kawasan Ngarai Sianok Geopark telah menjadi bagian dari jaringan geopark dengan nilai internasional, di mana Geopark sendiri merupakan brand yang diakui oleh UNESCO. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat akan mendorong Ngarai Sianok Geopark untuk menjadi salah satu destinasi prioritas Provinsi Sumatera Barat. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar ketika menghadiri Ngarai Sianok Festival 2025. Ia sangat mengapresiasi pelaksanaan festival ini yang dinilainya sebagai langkah besar dalam pengembangan pariwisata daerah. 

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pariwisata  tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Jumat(24/10) malam di area parkiran Ngarai Sianok Janjang 1000. 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, Ngarai Sianok merupakan anugerah alam terindah yang dimiliki oleh Bukittinggi bahkan Sumatera Barat. Pemko Bukittinggi terus berupaya menjaga kelestarian kawasan tersebut melalui berbagai program pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata berkelanjutan. Melalui Ngarai Sianok Festival diperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, seni pertunjukan, serta produk kreatif lokal kepada dunia sebagai wujud kolaborasi alam, budaya, dan kreativitas Bukittinggi.

Ramlan menyebutkan, Festival ini lahir dari semangat masyarakat Bukittinggi untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh masayarakat untuk menjadikan festival tersebut sebagai momentum untuk menjaga keindahan alam, bukan sekadar acara seremonial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofie Hendria, menjelaskan, Ngarai Sianok Festival 2025 merupakan bagian dari program unggulan 1001 Event Bukittinggi. Acara ini bertujuan memperkuat posisi Bukittinggi sebagai destinasi wisata budaya dan alam bertaraf internasional. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang berkesinambungan serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menjadi upaya untuk memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan kreativitas masyarakat lokal. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai upaya pencegahan sejak dini terhadap dampak kenakalan remaja, terutama dikalangan pelajar, SMP Negeri 4 Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kota Bukittinggi menyelenggarakan sosialisasi Kedisiplinan pelajar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 

Acara tersebut diselenggarakan jumat (24/10) di  ruang Mushola Darul Hikmah SMPN 4 Bukittinggi, dihadiri Kepala SMPN 4 Bukittinggi, sejumlah guru, sekitar 270 siswa kelas 9 dan Tim dari Satpol PP Bukittinggi. 

Dalam kegiatan sekitar 1 jam, Kasat Pol PP Joni Feri yang langsung bertindak sebagai narasumber, memaparkan sejumlah materi terkait Perda kota Bukittinggi No 2 tahun 2024 tentang  kedisiplinan diri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sebagai kewajiban bagi pelajar. 

Joni menjelaskan sejumlah contoh kenakalan remaja dan prilaku menyimpang yang harus dihindari oleh para pelajar, seperti, tauran, tindakan bullying, pemerasan, LGBT, merokok dilingkungan sekolah, game online, dan sejumlah perilaku lainnya yang dapat menganggu ketertiban masyarakat. 

Menurutnya, pemberian sosialisasi dan informasi tentang kenakalan remaja maupun perilaku menyimpang kepada para pelajar guna mengantisipasi dan mencegah hal tersebut lebih dini di tingkat sekolah. Jika nantinya terjadi pelanggaran, maka akan dilakukan penertiban dan penindakan sesuai aturan yang berlaku. 

"Kami meminta pihak sekolah dapat menjalin  komunikasi dengan pihak Satpol PP guna bagaimana kita membangun karakter pelajar ini, karena di usia SMP anak anak sedang membangun jati dirinya", Ungkap Joni. 

Dirinya tidak menampik bila pihaknya ada menangani beberapa pelajar SMP yang terlibat dalam kenakalan dan perilaku menyimpang di Bukittinggi, namun Ia memastikan volumenya sangat sedikit. 

Sunguhpun  demikian Ia menegaskan, harus  selalu diwaspadai karena sifat dari pergaulan anak-anak saat ini berbentuk komunitas dan berkumpul yang nantiknya bisa memberikan tularan-tularan persoalan  kenakalan remaja dan perilaku menyimpang dalam berbagai hal. 

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Drs. Edi Kosla mengatakan,  dengan adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Kenakalan remaja, dan siswa-siswa yang berkeliaran di jam belajar maupun perilaku menyimpang tersebut, diharapkan para siswa paham dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. 

"Untuk SMPN 4 saat ini, dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan diterapkan bersama-sama, pelanggaranpun sangat minim. Namun, kalaupun nantik ada anak satu atau dua orang yang betul-betul melakukan pelanggaran berat, itu dapat kita berikan sanksi mungkin bisa saja nantiknya dipindahkan dari SMPN 4", Ujar Edi Kosla. 

Ia menyampaikan, kerjasama SMPN 4 dengan Satpol PP sangat penting dan akan terus berlanjut. Bahkan pihaknya berencana membuat MOU dengan Satpol PP tentang aturan dan disiplin sekolah, termasuk mengundang Instansi penegak Perda tersebut untuk hadir sebagai pembina upacara yang nantinya dapat mensosialisasikan Perda - Perda terbaru. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Kepala Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok  Medan, Huang He, beserta sekretaris berkunjung ke kota Bukittinggi. Kunjungan kehormatan tersebut diterima Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di ruang transit Balaikota Bukittinggi, selasa

Kepala Konsulat Jenderal Tiongkok Medan, Huang He, mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi wisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi. Selain membahas peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di bidang ekonomi khususnya pengembangan sektor pariwisata, Kedatangan  Konsulat Jenderal Tiongkok sekaligus untuk menggali informasi terkait kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, serta keberadaan industri besar di wilayah Bukittinggi dan sekitarnya. 

“Bukittinggi memiliki keindahan alam, sejarah, dan budaya yang kuat. Kami melihat peluang besar untuk menjalin kerja sama di sektor pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak,” Ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan ini menjadi awal dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Konsulat Jenderal Tiongkok di Medan. 

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Bukittinggi sangat terbuka terhadap kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik wisata kota. "Kami berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan baik antara Bukittinggi dan Tiongkok,” ungkap Ramlan. 

Dikatakannya bahwa, Bukittinggi saat ini tercatat dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dimana sektor pariwisata menjadi penopang utama perekonomian daerah. (Sandra)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa. Karena itu intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.  Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis ketika membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Balai Kota Bukittinggi Selasa, (21/10).

Ibnu Asis mengatakan, pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan.  Dijelaskannya bahwa Pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Sementara itu, angka stunting di Bukittinggi menunjukkan tren positif. Terbukti pada tahun 2024 telah menurun menjadi 16,8%, atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.

“Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting,” Ujar Ibnu.

Ia menegaskan, pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat dan produktif di masa depan. Untuk itu Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program, dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting. (Sandra)