Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

November 17, 2020

Semen Padang Hospital (SPH)


Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) berhasil raih penghargaan sebagai rumah sakit dengan pelaporan Tubercolosis ( TBC ) Terbaik Bulan Oktober 2020. Penghargaan itu diperoleh SPH dari DKK Kota Padang sebagai keberhasilan atas lengkapnya pelaporan SPH atas pasien TB yang datang ke runah sakit tersebut.

"Alhamdulillah, atas penghargaan yqng diberikan kepada SPH . Prestasi ini adalah berkat ketekunan dan keseriusan bersama dalam pencatatan dan pelaporan kasus TB yang menjadi program pemerintah dalam upaya pengendalian penyakit menular," ujar Direktur SPH , dr Selfi Farisha.

Pada pencatatan pelaporan pada tiap Faskes tersebut, SPH memiliki kasus manual 1 orang dan SITB 1 orang. Selanjutnya, untuk pelaporan suspek manual sebanyak 13 orang dan SITB 13 orang.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pencatatan pasien TB memang telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Hal itu dilakukan demi mewujudkan target Indonesia Bebas TB pada 2030.

Oleh karena itu, SPH mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yang direalisasikan melalui seriusnya SPH menangani pasien TB yang datang berobat. Bahkan SPH menyediakan tim khusus dan memberikan penanganan serius untuk penanganan pasien yang terindikasi TB melalui program TB DOTS. Tim ini bertugas untuk menangani pasien TB baik yang masih suspek atau pun telah didiagnosa terkena TB.

"Petugas medis di SPH selalu melakukan screening pada pasien yang datang ke SPH , terutama yang memiliki ciri penyakit TB. Bahkan pasien yang terindikasi tersebut diberi jalur penanganan khusus yakni Fast Track, yang bertujuan untuk memudahkan pasien TB untuk mendapatkan penanganan serta agar tidak menular pada orang lain yang datang berobat," kata Dirut yang akrab disapa Risha ini.

Ia menjelaskan adanya penanganan dan tim khusus di SPH telah ada sejak 2017 lalu. Menurutnya, tim khusus ini lah yang memiliki tanggungjawab untuk menangani pasien dan mengurus catatan pelaporannya melalui TB DOTS.

Di sisi lain, Tim TB DOTS SPH juga memberikan penanganan dan pelayanan yang maksimal kepada pasien TB, terutama jika pasien menemui kesulitan dalam melakukan pengobatan yang berkelanjutan ke RS. 

Ia menjelaskan bahwa pasien TB bisa saja merasa bosan saat menjalani pengobatan perawatan yang menurutnya memakan waktu cukup lama yakni mulai 6 hingga 12 bulan. Karena itu, SPH juga menjalin koordinasi dengan faskes lainnya seperti puskesmas sekitar agar pihak puskesmas pun dapat memastikan setiap pasien TB menjalani pengobatan sampai selesai.

Berkat adanya TB DOTS tersebut, SPH memiliki kelengkapan data mengenai pencatatan dan pelaporan pasien TB. Sehingga hal itu menjadi penilaian yang bagus oleh Kemenkes dan menetapkan SPH menjadi RS dengan Pelaporan Pencatatan Pasien TB Terbaik Bulan Oktober 2020. "Saya sangat berharap kami dapat terus mempertahankan prestasi ini. Tentunya dengan dukungan dan semangat Tim TB-DOTS dan para dokter spesialis Semen Padang Hospital ," tutur Risha. (*/b/hms)

Read more »

November 17, 2020
PADANG.Lintas Media News.
 Adanya laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berkaitan baliho dan spanduk yang dibuatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, seakan-akan ada keberpihakan, dibantah tegas Yanuk Sri Mulyani. 

Ketua KPU terpilih menggantikan Amnasmen tersebut mengatakan, pertimbangan untuk menggabungkan desain dan materi APK dari seluruh Paslon menjadi 1 dalam desain billboard, serta videotron adalah pertimbangan kesetaraan.

 Selain itu, juga atas pertimbangan keadilan bagi masing-masing Paslon. 

Ia juga mengatakan, jika desain tidak digabungkan atau dibuat secara terpisah, akan menimbulkan ketidakadilan bagi Paslon.

Itu dilakukan KPU Sumbar,   karena tidak ada satupun media pemasangan di satu tempat yang dapat mengakomodir 4 Paslon secara terpisah, karena keterbatasan tempat. 

Sebelum baliho atau lainnya dicetak, KPU Sumbar menanyakan kembali pada Paslon melalui LO, apakah masih ada perubahan atau koreksi lainnya, agar tidak terjadi polemik ketika baliho terpasang.

"Semua disign tanda gambar kampanye kita serahkan pada masing-masing pasangan calon, setelah itu kita berikan contoh disign yang telah disandingkan kepada masing-masing Paslon untuk dikoreksi kembali, setelah mereka setujui baru kami cetak, jadi bukan kami yang mendisign," ulas Yanuk.

Keterangan Yanuk juga dipertegas pula oleh komisioner lainnya Gebril Daulai, dimana masyarakat juga perlu tau, kalau KPU tidak pernah melakukan intervensi paslo manapun dalam mendisign tanda gambar kampanye mereka.

Kalau ada yang mengatakan KPU Sumbar ada keberpihakan pada pasangan calon tertentu, itu karena mereka tidak paham mekanisme pembuatan baliho dan spanduk pasangan calon.

"Sebelum kami cetak, kami tanya berulang-ulang pada Paslon, jadi gak ada tujuan untuk memenangkan atau mendiskreditkan calon tertentu, masyarakat harus tau sehingga masyarakat tidak menerima informasi salah tentang hal tersebut," ulas Gebril.

Ditambahkannya, sampai saat ini, tidak ada pasangan calon melakukan protes terhadap baliho yang sudah disepakati dan didisign oleh Paslon.

Berkaitan dengan laporan masyarakat yang melaporkan KPU Sumbar ke Bawaslu, Gebril mengatakan siap memberi keterangan jika diminta.

"Kita siap memberikan keterangan nantinya, jika diminta berkaitan dengan laporan tersebut," tutup Gebril. (mckpu/st)
Read more »

November 17, 2020





PADANG.Lintas Media News.
Pemaksaan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) melalui fraksi PKS di DPRD Sumbar, agar tahun ini dilaksanakan pengalihan status bank Nagari dari konvensional menjadi syariah, tanpa melalui kajian serta persetujuan nasabah, dinilai sekretaris fraksi Demokrat HM. Nurnas sangat tak terpuji.

Bahkan HM. Nurnas merasa bingung, apa tujuan memaksa pengalihan itu, atau fraksi PKS ingin Bank Nagari milik daerah Sumatera Barat ini kolap, ketika Gubernur berganti? Sehingga yang akan disalahkan gubernur berikutnya?

Pernyataan HM. Nurnas bukan tidak beralasan, karena ada 2 provinsi yang status bank daerahnya dialihkan dari konvensional ke Syariah gagal, namun tidak bisa dikembalikan lagi ke konvensional, akhirnya menjadi seperti bank perkreditan rakyat (BPR).

"Jangan paksakan pengalihan itu, lakukan kajian, minta izin nasabah, dan ikuti aturan OJK serta aturan lain berkaitan perusahaan milik daerah, apa PKS mau melihat bank Nagari Kolap?," tegas Nurnas, Selasa (17/11/2020)

Pernyataan Nurnas juga dipertegas ketua komisi 3 DPRD Sumbar Afrizal, dia meminta Gubernur Sumbar saat ini selesaikan saja tugasnya  sampai February mendatang, jangan paksakan untuk pengalihan status bank Nagari ke Syariah, karena kajian belum jelas.

"Kami dan kita semua tau apa itu syariah, tapi apa kita semua mau bank milik daerah ini kolap dan ditinggalkan nasabah? Selanjutnya gubernur terpilih mendatang disalahkan tidak bisa mempertahankan bank Nagari," tegas Afrizal.

Dia juga sangat menyayangkan fraksi PKS yang menjadikan pengalihan status bank Nagari menjadi dagangan politik dalam pilkada 2020, sementara ini badan usaha milik publik bukan milik partai.

Apa yang dikatakan Afrizal juga dipertegas ketua fraksi Gerindra Hidayat, kalau memang ingin memasukkan kader partainya jadi komisaris silahkan saja, tapi jangan paksakan bank milik daerah kolap, karena keinginan kelompok.

"Kita tidak pernah melarang dia memasukkan kader partai PKS menjadi komisaris seperti halnya memasukkan mantan caleg DPR-RI dari PKS  Zul Evi sebagai komisaris saat ini," tegas Hidayat.

Pernyataan PKS mengatakan seolah-olah 6 fraksi di DPRD Sumbar tidak paham Syariah, menunjukkan kalau keinginan kuat mereka untuk badan usaha milik daerah itu kolap, dan menjadikan orang lain kambing hitam.

Mereka juga meminta agar PKS yang pernah membidani Bapemperda, melalui Rafdinal juga harus bertanggung jawab, kenapa semasa mereka tidak bersuara, setelah fraksi lain sebagai ketua malah diributkan, ini menandakan komunikasi serta etika politik tidak ada.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumbar, selain Fraksi PKS menginginkan agar perusahaan daerah yakni bank Nagari tetap hidup dan berkembang, serta diminati masyarakat, maka perlu persetujuan nasabah agar tidak membabi buta, tidak memaksakan kehendak kelompok.

"Kalau PKS  ingin membunuh bank Nagari kami akan halangi, tapi kalau keinginan nasabah untuk beralih ke Syariah kami akan dukung, jadi sesuai aturan sajalah, jangan main-main dengan aturan," tegasnya mengakhiri.(rls/St)
Read more »

November 16, 2020



PADANG.Lintas Media News.
Adanya pemaksaan pengalihan status bank Nagari dari konvensional ke Syariah, dinilai fraksi-fraksi di DPRD Sumbar telah melanggar aturan dan terkesan dipaksakan.

Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat HM. Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni, dimana menegaskan kalau pada dasarnya sepakat pengalihan status bank nagari dengan melalui mekanisme yang jelas. 

Kalau ada fraksi lain di DPRD Sumbar mengatakan lembaga ini tidak setuju dengan pengalihan status, itu pernyataan hoax untuk mencari popularitas, apa lagi merendahkan lembaga dengan menyebutkan tidak profesional, merupakan penilaian politis untuk kepentingan pilkada semata.

Lintas fraksi juga mengatakan, sesuai dengan syarat OJK pada Pemilik Bank diantaranya, harus meminta persetujuan  pada minimal 65% menyetujui nasabah untuk pindah dari convensional ke syariah, sihingga tidak boleh serta merta pihak perbankan mengalihkannya.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negri sudah menyatakan melalui keputusan no. 10 tahun 2017, tentang perusahaan daerah.

Lintas fraksi dengan tegas mengatakan, DPRD Sumbar setuju pengalihan dari konvensi ke syariah, namun harus mekanisme dan kajian yang mendalam, karena saat ini tidak mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan kondusifitas pandemi.

Lintas fraksi juga menegaskan, ada beberapa daerah yang dipaksakan merubah status bank daerah dari konvensional ke Syariah, terjadi kolap atau penurunan pada tingkat nasabah dan lainnya.

DPRD Sumbar juga telah menyiapkan melalui Bapemperda untuk melakukan perubahan pada tahun 2021, sesuai dengan beberpa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak bank Nagari dan telah disampaikan pada DPRD Sumbar.

HM. Nurnas dari fraksi Demokrat juga menegaskan, apakah bank nagari sudah memiliki direksi atau komisaris yang memahami keuangan syariah, tentunya itu berdasarkan penilaian OJK, jadi harus mengacu pada syarat-syarat yang ada.

"Ini gedung DPRD merupakan rumah rakyat, jangan giring masyarakat untuk membenci lembaga ini dengan mengatakan kalau 6 fraksi tidak setuju bank Nagari  syariah,  pada dasarnya itu bohong, yang benar kita semua setuju tapi pakai meknisme yang benar, jangan dipoltisir, beri fakta benar dan tidak mengada-ada," tegas Nurnas.

Hal senada juga disampaikan Hidayat, Dody Delfi, Afrizal dan Leli, kalau ada yang mengatakan fraksi lain melakukan penolakan, itu bohong besar dan pembohongan publik.

"Ini bukan untuk kepentingan pilkada, jadi jangan paksakan untuk pengalihan hari ini, apa lagi melakukan kebohongan pada publik seolah-olah kami menolak," tegas Afrijal.

Disambut Dody dengan ketegasan, "Kami selalu mendukung kepentingan rakyat, kalau fraksi lain mengatakan berbeda itu bohong besar,".

Pada dasarnya semua fraksi di DPRD Sumbar setuju pengalihan, dan jangan mencoba-coba, karena kalau nanti gagal tidak bisa kembali kekonvensional.

Bahkan fraksi Gerindra melalui ketuanya Hidayat tegas mengatakan, jangan PKS menjadikan pengalihan bank nagari ini, menjadi dagangan politik.

"Rekan kami PKS jangan jadikan ini dagangan politik, seolah-olah kami tidak setuju, padahal propenperda sebelumnya  dari PKS, sudah kita desak kok gak juga selesai, saat ini tiba-tiba dikatakan kami menolak gak setuju syariah, bahkan kita minta pada PKS untuk ke bank Muamalat namun dia menolak, jika Rahmad Saleh meminta pertanggung jawaban, mana pertanggung jawaban gubernur yang jalan-jalan keluar negri," tegas Hidayat.

Sikap politik semua fraksi di DPRD Sumbar menyatakan tidak anti bank syariah, asal melalui kajian, jika nanti suatu saat gagal yang rugi adalah masyarakat dan pemprov Sunbar.

"Tidak ada satupun fraksi di DPRD Sumbar ini yang tidak setuju pengalihan ke syariah, jangan PKS melempar hoax seolah-olah hanya mereka yang setuju dan kami menolak, itu fitnah," tegas Hidayat.

Pengalihan PKS tersebut menyinggung 8 partai dari 6 fraksi, karena dianggap tidak mendukung, padahal sangat setuju asal melalui mekanisme.(ST/fwp-sb)

Read more »

November 16, 2020

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Wawako Hendri Septa menyerahkan penghargaan kepada Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Semen Padang Oktoweri, atas partisipasi aktif Semen Padang dalam penanganan Covid-19, 21 September 2020

PADANG – Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia,  termasuk Indonesia telah membawa implikasi yang besar tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga sosial ekonomi masyarakat.  Kondisi itu membutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa untuk melawan COVID-19 dan upaya pemulihan social ekonomi masyarakat yang terdampak.

Dalam kondisi itu, PT Semen Padang sejak Maret 2020, telah menunjukkan kiprah yang nyata dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan sasaran  lingkungan internal perusahaan,  dan masyarakat Sumatera Barat.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati
menyerahkan donasi sebesar Rp5 juta dari PT Semen Padang kepada Yuda,
dari Komunitas Berbagi Nasi Padang pada Webinar "Sumpah Pemuda Streaming Festival" 

Sejak Maret 2020 berbagai program sudah kita lakukan untuk memutus  rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan dan lingkungan masyarakat,” kata Ketua Tim COVID-19 PT Semen Padang Oktoweri yang didampingi Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, Rabu (11/11/2020).


Ia mengatakan,di awal pandemic COVID-19  di Sumatera Barat, PT Semen Padang telah melakukan pencegahan dini terhadap penularan COVID-19 melalui pemberian vaksin influenza kepada karyawan Semen Padang Group sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh. 

Kemudian, juga mensosialisasi tentang wabah COVID-19 kepada karyawan/ti Semen Padang Group melalui berbagai webinar dengan menghadirkan sejumlah pakar kesehatan. Salah satunya, Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Unand.

"Dokter Andani diundang dalam berbagai webinar yang kami gelar, karena kontribusinya yang begitu besar di masa pandemi COVID-19 di Sumatera Barat," kata Oktoweri.

PT Semen Padang juga telah melakukan berbagai kegiatan, seperti melakukan kampanye pengenalan, gejala, dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media digital, media luar ruang seperti spanduk, baliho dan media lainnya.  Tak hanya di lingkungan perusahaan, bekerjasama dengan Pemko spanduk dipasang di titik-titik strategis di Kota Padang.

Tandon air tempat cuci tangan, bantuan Semen Padang di Pasar Bandar Buat,
sebagai partisipasi aktif Semen Padang 
mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pasar

Kemudian, pembagian ribuan masker masyarakat, pemberian bantuan chamber disinfektan untuk beberapa rumah sakit di Sumatera Barat, dan juga pemberian bantuan alat cuci tangan untuk instansi pemerintahan dan  10 pasar di Kota Padang, serta menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Ring 1 perusahaan yang terdampak COVID-19.

"Kita juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 145 fasilitas umum yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan yang merupakan ring 1 perusahaan PT Semen Padang. Kemudian, juga penyemprotan Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung secara rutin, dua kali dalam seminggu, yaitu malam sebelum hari pasar," ujarnya.

Berbagai upaya yang dilakukan PT Semen Padang ini, mendapat  apresiasi oleh Pemko Padang. Apresiasi itu disampaikan Pemerintah Kota Padang melalui pemberian penghargaan kepada PT Semen Padang atas partisipasi/bantuan/sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Padang.

Bilik sterilisasi bantuan Semen Padang
   untuk sejumlah rumah sakit    


 "Penghargaan dari Pemko Padang itu, diserahkan oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah pada Malam Apresiasi Atas Partisipasi Aktif Penanganan Dampak COVID-19 di Kota Padang yang digelar di Grand Zuri Hotel pada 21 September kemarin," bebernya.

Kepala Unit Humas & Kesekrerariatan PT semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan,  PT Semen Padang  juga telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) bagi karyawan kantoran.

Kemudian, juga diterapkan protokol kesehatan kepada seluruh karyawan PT Semen Padang, seperti wajib pakai masker, cuci tangan sebelum masuk kantor, jaga jarak dan tidak boleh melakukan kerumunan lebih dari lima orang. "Aturan ini telah diikuti dan telah menjadi kebiasaan baru bagi seluruh karyawan dan stakeholders," katanya.

Guna mengedukasi keluarga besar Semen Padang dan masyarakat  tentang COVID-19, menurut Nur Anita, PT Semen Padang telah melakukan berbagai sosialisasi dalam bentuk penyelenggaran Webinar. Kegiatan itu di antaranya,  Webinar bertema Informasi terkini tentang Penyakit Corona Virus, Perkembangan dan Pencegahannya pada Kamis, 5 Maret 2020 dengan narasumber dr Gentina (Ka. Bid. P2P Dinkes Kota Padang). Kemudian, Webinar Kesiapsiagaan karyawan menghadapi virus corona Kamis, 5 Maret 2020  dengan narasumber Kol. CKM (purn) dr. Farhaan Abdullah, Sp THT-KL (Eks. Direktur Semen Padang Hospital).

Staf Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Raviko Maar (kanan) 
menyerahkan secara simbolis bantuan 1000 masker kepada 
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang N Sugana, Kamis (14/5/2020)

Selanjutnya, Webinar Tanya jawab seputar covid 19 pada Rabu, 22 April 2020 dengan narasumber dr. Selfi Farisha (Dokter Perusahaan PT Semen Padang/  sekarang Dirut Semen Padang Hospital)   . Kemudian Webinar Bincang-bincang Sehat pada Minggu, 5 Juli 2020        dengan narasumber dr. Dessy Meizarti, SpP (Anggota Gugus Covid 19 Sumbar).  Kemudian,  Webinar New Normal bukan back to normal "Covid 19 dan Pola Penyebarannya pada Rabu 19 Agustus 2020 dengan narasumber Dr. dr. Andani Eka Putra M.Sc (Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas). Selanjutnya, Webinar Mencegah Covid mulai dari lingkungan keluarga pada Sabtu, 19 September 2020 dengan narasumber dr. Selfi Farisha. 

Webinar Latihan Fisik di Era New Normal "Sehat dan Aman" pada Jumat, 9 Oktober 2020           dengan narasumber dr. Putra Rizki, Sp KO (Dokter spesialis kedokteran olahraga Semen Padang Hospital).

Kemudian, Webinar  Bekerja dan Bermuamalah Sebagai Ibadah dimasa Pandemi pada Rabu, 14 Oktober 2020 dengan narasumber Prof. KH. M. Cholil Nafis, LC,MA,Ph.D  (Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat) Karyawan PT Semen Padang

Selanjutnya, mengambil momentum Hari Sumpah Pemuda digelar Webinar Bincang Sehat Bersama dr.M.S Fernandy,  Talkshow Inspiratif  bersama komunitas Berbagi Nasi Padang dan Sosialisasi Core Value BUMN “AKHLAK”, pada Minggu 1 November 2020. (*)


TESTIMONI 

Pemko Padang Apresiasi PT Semen Padang

Pemko Padang memberikan penghargaan kepada PT Semen Padang karena telah ikut serta berpartisipasi aktif dalam membantu dan meringankan beban Pemko Padang dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Padang melalui berbagai bantuan. Di antaranya, pemberian bantuan sembako sebanyak 7.149 paket untuk masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan. Di mana, bantuan tersebut tentunya sangat meringankan beban masyarakat Kota Padang, khususnya Lubuk Kilangan pada saat pandemi COVID-19 ini. (Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Pada Malam Apresiasi di Grand Zuri Hotel, 21 September 2020) 

 

Terima Kasih Semen Padang

        

Keberadaan PT Semen Padang di Lubuk Kilangan sangat menguntungkan Puskesmas Lubuk Kilangan dalam melawan penularan wabah COVID-19. Contoh nyatanya, pembagian masker kepada masyarakat dan pedagang pasar, serta pemberian bantuan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat keramaian seperti Pasar Bandar Buat dan Pasar Indarung yang dilakukan PT Semen Padang. Untuk itu, saya selaku Kepala Puskesmas Lubuk Kilangan, sangat berterima kasih kepada PT Semen Padang atas perhatian dalam melawan COVID-19 di Lubuk Kilangan. (Kepala Puskesmas Lubuk Linda Hasmi Pada  Penyerahan 500 masker di Pasar Bandar Buat,2 Mei 2020)


PTSP Selalu Hadir Jawab Kebutuhan Masyarakat

Sebagai wakil Pemerintah Kota Padang di tingkat Kecamatan Lubuk Kilangan, saya berterimakasih dan bangga kepada PT Semen Padang yang telah melakukan berbagai kegiatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Lubuk Kilangan saat pandemi COVID-19 ini. Seperti pemberian bantuan sembako kepada masyarakat Lubuk Kilangan. Menurut saya, pemberian bantuan sembako ini membuktikan bahwa PT Semen Padang hadir menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. (Mantan Camat Lubuk Kilangan Yalmasril pada penyerahan sembako tahap II di Indarung, 31 Juli 2020)

 

 ============================

Ini Dia Kiprah Semen Padang 

1.  Mempersiapkan tempat dan faslitas peralatan pasien COVID-19 di Semen Padang Hospital, yakni 85 bed isolasi, 10 bed ICU, 4 unit ventilator,  dan 2 unit High Flow Humidified Oxygen. 

2. Pada masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di Kota Padang, PT Semen Padang menyerahkan bantuan 14 unit chamber disinfektan untuk Mapolrestas Padang, RSUP Dr M Djamil Padang, RS Achmad Muchtar, Semen Padang Hospital dan RSUD Padang.

 3. Pada masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) di Kota Padang, PT Semen Padang menyerahkan bantuan tempat cuci tangan sebanyak 54 unit yang disebar di 10 pasar di Kota Padang, Pos Cek Poin di perbatasan Kota Padang, Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Pauh, Puskesmas Lubuk Begalung, Mako Pol PP Padang dan Balai Kota Padang.

4. Tanggal 20 Mei 2020, PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako Tahap I sebanyak 5.205 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 2 kg minyak goreng, mie instan, gula dan telur. Tanggal 30 Juli 2020: PT Semen Padang menyalurkan bantuan sembako tahap II sebanyak 7.050 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 2 kg minyak goreng, mie instan dan gula. 

5. Tanggal 9 Oktober 2020, PT Semen padang menggelar webinar dengan tema Latihan Fisik di Era New Normal "Sehat dan Aman". Tema itu dihadiri oleh dr.Putra Rizki,Sp.KO, Spesialis Kedokteran Olahraga dari Semen Padang Hospital (SPH) sebagai pemateri webinar.

6. Tanggal 21 Oktober 2020, PT Semen Padang bekerjasama dengan Yayasan Igasar Semen Padang menggelar webinar dengan topik "New Normal Bukan Back To Normal, Covid-19 dan Pola Penyebarannya" yang dihadiri Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Unand, Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc sebagai pemateri webinar.

7. Tanggal 27 Oktober 2020, PT semen Padang bersama 41 BUMN di Sumatera Barat menyalurkan 10.000 masker untuk masyarakat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 selama masa adaptasi kebiasaan baru. (*/b)

  


Read more »

November 16, 2020
Pdg,Panjang.Lintas Media News.
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021 serta 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020 di Ruang Utama Kontor DPRD Kota Kampung Jambak Padang Panjang Timur, kota Padang Panjang, Minggu (15/11) siang hingga sore. 

Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut didengar langsung oleh Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Wakil Walikota Drs. Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Sonny Budaya Putra, AP, M.Si., Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Fraksi Nasdem Bulan Bintang, yang dibacakan Hendra Saputra, menyampaikan, bahwa terkait dengan Nota Keuangan APBD tahun 2021, pihaknya paham dengan kondisi yang tengah terjadi dimasa pandemi covid yang mengakibatkan penurunan dampak ekonomi sehingga membuat tekad untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tidak berjalan semestinya.

Pihaknya menyarankan untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan melalui pemberian stimulus, dukungan permodalan serta pengembangan kegiatan melalui padat karya sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Program subsidi bunga dan Penjaminan kredit super lunak perlu dilakukan dan ditingkatkan sasarannya bekerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Anggaran tahun 2021 wajib juga di arahkan untuk penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan serta untuk pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023. 

Sedangkan untuk tujuh ranperda, fraksi Nasdem Bulan Bintang lebih menonjolkan bagaimana pendidikan kedepan yang dilakukan.

Begitu juga dengan Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Zulfikri dimana untuk pendapatan daerah terjadinya penurunan pendapatan daerah yang berasal dari dana Alokasi Umum yang signifikan.

Fraksi Gerindra-PKS yang disampaikan Yudha Prasetya  memberikan apresiasi kepada pemerintah kota padang panjang yang telah menekan angka pengangguran, tetapi hal ini belum berimbas kepada pertumbuhan ekonomi yang masih menurun.  

Fraksi Demokrat dan Kebangkitan Bangsa oleh Nasrul Efendi menyebutkan, Tantangan kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Padang Panjang butuh tekad, kerja keras serta kepedulian kita bersama dengan kondisi Pandemi Covid 19, dapat di yakini kondisi bahwa angka kemiskinan di atas 6,17 % tentu akan pengganguran kita pun akan bertambah lebih dari 5,43%. 

Kemiskinan dan penganguran yang di alami masyarakat ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menuntaskan melalui program dan kegiatan yang di biayai oleh APBD

Sementara untuk Fraksi Golongan Karya yang dibacakan oleh, Yovan Fadayan Remindo, didalam struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan Daerah terlihat masih menanggung beban yang berat, dimana berkurangnya PAD dan terjadinya perlambatan ekonomi secara drastis akibat pandemi Covid 19, bahkan hampir masuk ke dalam resesi ekonomi menjadi persoalan serius yang perlu dengan cepat dicarikan solusinya . Pemerintah harus lebih kreatif dan berinovasi serta bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Untuk Ranperda Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya selain Fraksi Nasdem meminta agar ekonomi masyarakat ditingkatkan melalui sektor pariwisata, benahi tempat-tempat wisata semuanya jangan hanya beberapa tempat saja.Dengan pariwisata inilah ekonomi masyarakat akan terbantu lagi.

Sementara,  Pimpinan DPRD Mardiansyah, usai sidang pada LintasMediaNews, mengatakan, secara keseluruhan fraksi fraksi DPRD menyampaikan tanggapan Pandangan Umum Atas Ranperda  APBD 2021 dan Tujuh Ranperda 2020 akan kita bahas bersama untuk di paripurnakan,ujar Sang Ketua.( maisonpisano)
Read more »

November 15, 2020
Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Terkait, pertanyan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Padang Panjang, H.  Nasrulah Nukman, dalam rapat Paripurna  yang digelar di Gedung DPRD Kampung Jambak,  Padang Timur, Sabtu, tentang kapan akan dimulainya belajar tatap muka bagi seluruh sekolah mulai tingkat dasar(SD) hingga tingkat sekolah lanjutan pertama(SLTP) kota Padang Panjang, Pasca diberlakukanya Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) diterapkan beberapa bulan lalu. 

Sesuai, dengan kondisi daerah yang masih berstatus kuning, untuk melaksanakan belajar tatap muka belum bisa dilakukan, karena pemerintah daerah terikat  aturan dan UU yang berlaku. Sesuai, dengan Surat yang dikeluarkan Mentri Pendidikan, terkait larangan bagi daerah masih berstatus orange maupun merah untuk melakukan belajar tatap muka. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga kota Padang Panjang,  Drs.  Ali Tabrani menjawab LintasMediaNews di Kantor DPDR Minggu(15/11/2020) mengatakan, sebagaimana apa yang ditanyakan Wakil Ketua Komisi 1, H. Nasrulah Nukman, pemerintah sangat mengapresiasi akan kepedulian beliau tentang pendidikan kota Padang Panjang, terkait kapan akan diberlakukanya kembali belajar tatap muka untuk semua tingkat pendidikan kota Padang Panjang.

 Beberapa bulan lalu, pernah kita coba untuk menerapkan belajar tatap buka, pada semua tingkat pendidikan kota Padang Panjang. Belum, sampai satu minggu diterapkan belajar tatap muka untuk sekolah lanjutan pertama.  Namun, percobaan itu gagal, lantaran ada beberapa orang tenaga pendidik kita terpapar covid 19. Maka dari itu, pemerintah daerah belum berani membuka kembali untuk belajar tatap muka, pungkasnya. 

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Nuryanwar mengatakan, belum stabilnya angka penurunan dan penambahan covid 19 kota Padang Panjang. Masih sangat beresiko, pada kesehatan anak murid. Bila ingin, juga mepaksanakan belajar tatap muka. Tentu pemerintah daerah bersama tim penangulangan covid 19, harus mengkaji betul segala aspek yang akan terjadi, bila ingin kembali lmenerapkan belajar tatap muka pada semua jenjang pendidikan.  Artinya, kita tidak ingin murid sekolah terkena virus membahayakan itu, ujar Nuryanwar menambahkan. (maisonpisano)
Read more »

November 15, 2020

Padang Pariaman, Lintas Media News.
Fitri Reni Sari warga Kampuang Jambak Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Padang Pariaman sudah 3 th lebih mengarang kesakitan karena  mengidap sakit kanker otak yang di deritanya.

Anehnya selama 3 th Fitri menahan derita penyakitnya dan sudah 3 x dilakukan operasi ini belum ada perhatian dari pihak manapun di daerah ini jelas orang tua Fitri Ramalis kepada Team Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI ) Kabupaten Padang Pariaman bersama awak media ini menyambangi Rumah mereka di kampuang Jambak Koto Buruak Nagari Lubuk Alung Sabtu (14/11/2020 ).

Ketua LAMI Kabupaten Padang  Pariaman Risma H. Gani dengan mata berkaca kaca menahan sedih melihat penderitaan Fitri Anak bungsu dari Ramalis ini menyampaikan Kami dari LAMI baru saja dapat laporan dari salah seorang warga lansung di intruksikan kepada seluruh anggota lewat WA group dan telpon bagi punya waktu untuk bisa ikut datang kerumah ini alhamdulillah semua terlihat peduli buktinya dari 2 mobil yang disiapkan terisi penuh.

Kami dari LAMI memang ada program Bakti Sosial ini dan alhamdulillah sampai hari ini adalah orang yang ke 3 dengan penyakit yang sama kami lihat dan bantu pertama Razka di pasar usang dan Murni di Nagari Balah Ilia tugas kami disamping membantu secara lansung juga ikut menjembatani kepada pihak donator baik pemerintah, badan dan masyarakat umum yang mau peduli, jelas Risma.

 Dua orang pada bulan lalu Alhamdulillah berkat kegigihan dari semua anggota yang ada mencari celah dan mampu melibatkan pihak lain sudah terbantu seperti Razka di pasar usang banyak mau mengulurkan tangan untuk membantu seperti dari Baznas Kabupaten dan LAZ dan persatuan Suku tanjung dan banyak lagi perseorangan yang datang membantu dari informasi diterima, ungkap Risma.

Lebih Lanjut Risma ketua LAMI Kabupaten Padang Pariaman ini berharap kepada semua pihak yang menerima informasi ini juga dapat melakukan hal yang sama terhadap Fitri Reni Sari ini karena  saat ini butuh perhatian dan bantuan dari kita semua dan kami dari LAMI telah menghubungi pihak Baznas dan saat ini tinggal melengkapi persyaratan administrasinya, do'a kita semua agar penyakit Fitri ini cepat sembuh dan masyarakat semakin peduli terhadap sesama di daerah ini kendati dalam stuasi pandemi  covid 19 ini. 

Ramalis orang tua Fitri tidak bisa membendung air mata melihat kedatangan LAMI dan mengucapkan terima kasih atas perhatian semua bapak/ ibu LAMI yang telah datang sambil terisak menahan tangis dalam pelukan ketua LAMI Risma. (Ali ).
Read more »

November 15, 2020
Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Bertempat di Aula Utama, Gedung DPRD Kampung Jambak Padang Panjang Timur,  kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan nota Keuangan atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan,  Wakil Walikota Drs.  Asrul menyampaikan 7 buah Ranperda Tahun 2020, Sabtu siang (14/11).

Rapat dihafiri 14 orang Anggota dewan,  dibuka oleh Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, S.E., Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, dan Undangan lainnya.

Walikota dalam hantaranya menyampaikan, proses penyusunan Anggaran Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 ini sudah dilakukan menggunakan aplikasi Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terpusat secara Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. 

Sedangkan untuk 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah:
1. Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Ranperda tentang Penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan.
3. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2025, yang akan dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang (RIPPARKO)
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan  Pendidikan.
Ranperda ini mengatur pengawasan urusan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Padang Panjang, serta efektifitas pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang akuntabel, transparan dan pengendalian mutu, serta penerapan sanksi secara memadai dalam penyelenggaraan pendidikan.

5. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
Pendirian BUMD oleh Pemda Kota Padang Panjang, merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah dengan mendapatkan dukungan serta pengawasan yang optimal dari pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan atau penambahan penyertaan modal. Substansi dari pengajuan Ranperda Perumda Air Minum Kota Padang Panjang ini adalah merubah nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

6. Ranperda tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang.
"Peraturan daerah ini akan menjadi dasar dan landasan untuk bekerja oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, guna  mewujudkan cita-cita untuk mempertahankan dan memperkuat adat istiadat Minangkabau di Kota Padang Panjang serta mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari" ungkap Wakil Walikota dalam penyampaian nota penjelasan atas Ranperda tersebut.

7. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2020-2040. 
Tujuan dari Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun) sebagai pedoman dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, menata potensi sumber daya industri daerah serta mewujudkan industri daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Rapat akan dilanjutkan hari ini,  Minggu, 15/11/2020, dengan agenda pandangan Umum Fraksi - Fraksi, DPRD Kota Padang Panjang atas Nota Keuangan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 202, serta 7 (tujuh) buah Ranperda Kota Padang Panjang Tahun 2020.(maisonpisano)
Read more »

November 15, 2020
Pdg, Panjang. Lintas Media News. 
Anggota,  yang sekaligus wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang H.  Nasrulah Nukman berpendapat, rencana sekolah dengan tatap muka di tengah-tengah pandemi ini cukup baik. “Secara individu sebagai orang tua, saya setuju dengan rencana memperbolehkan sekolah dengan sistem tatap muka,” ujar Nasrulah saat rapat Paripurna  di gedung DPRD Kampung Jambak,  Padang Panjang Timur,  kota Padang Panjang. Sabtu(14/11/2020)

Terlebih, wilayah yang diper-bolehkan untuk melaksanakan sekolah tatap muka adalah sekolah yang berada di zona kuning sampai hijau.

Meski demikian,  Nasrulah-mengngingatkan, agar pemerintah bisa meyakinkan pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selama ini, pemerintah hanya memberikan surat edaran yang sifatnya kurang mengikat. Sehingga ada kemungkinan tidak ditaati penyelenggara pendidikan. “Jika perlu pemerintah membuat aturan yang ketat dan jelas agar penyelanggara pendidikan menaati protokol kesehatan ini,” ujarnya pada LintasMediaNews, usai rapat paripurna. 

Bahkan, Nasrulah menyarankan ada peraturan terpisah yang khusus untuk menangani pembelajaran tatap muka. Agar sekolah lebih serius dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Hal ini perlu dilakukan, agar tidak ingin sekolah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah harus punya ketegasan yang kuat dan menyampaikankepada orang tua dan pengelola pendidikan

Jika pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan, Nasrulah mengaku khawatir dengan perkembangan dunia pendidikan kira Padang Panjang. Dalam, beberapa hari belakangan ini, banyak keluhan orang tua yang masuk ke dewan maupun mempertanyakan langsung kepada anggota dewan yang lain, perihal kapan sekolah bisa dilakukan secara tatap muka. 

Pasalnya, berdasarkan pantauan,  Nasrulah menilai pemerintah tidak memiliki konsep dan kurikulum yang jelas untuk pelaksanaan pem belajaran jarak jauh (PJJ). Jadi, alangkah baiknya pemerintah menyelenggarakan belajar tatap muka, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. 

”Selama ini, saya menilai sekolah hanya menjalankan proses belajar seadanya saja,”. Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan kualitas proses pembelajaran tatap muka. Yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan PJJ. Selain itu, masih banyak kawasan yang sulit mendapatkan sinyal. Sehingga siswa kesulitan melaksanakan PJJ.

Dengan, diberlakukanya kembali belajar tatap muka,  orang tua siswa tidak lagi terbebani dengan pembelian kuota paket internet untuk belajar b\gi anaknya. Bisa kita bayangkan, nyaris tujuh bulan anak anak belajar dirumah, berapa biaya yang sudah dikeluarkan orang tua untuk membeli paket internet untuk anaknya, ujar Pentolan PKS ini mengatakan. 

Ditempat yang sama, Walikota Fadly Amran dihadapan puluhan Anggota Dewan dan Kepala OPD menjawab secara langsung apa yang ditanyakan Nasrulah Nukman,  dengan lugas Fadly Amran mengatakan, hal yang sama sudah lama ada dalam pikiranya. Tentu,  untuk melaksanakan belajar tatap muka akan kita bicarakan dengan Tim penangulangan Covid 19 kota Padang Panjang dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Padang Panjang, ujar Fadly Amran menjawab keresahan anggota dewan dan keresahan banyak orang tua.(maisonpisano)
Read more »

November 14, 2020
Pdg, Panjang, Lintas Media News. 
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau melakukan kunjungan studi banding Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perpustakaan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, Jum'at (13/11).

Rombongan yang terdiri dari Ketua Pansus, Zumrotun, S.Sos, Wakil Ketua, IIB Nursaleh, S.Kom beserta tujuh orang anggota pansus diterima langsung Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, Alvi Sena, ST. Dikantor megahnya, Kelurahan Balai Balai Padang Panjang Barat kota Padang Panjang. 

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Kampar, Zumrotun, S.Sos, mengatakan,  tujuan dari kunjungan ke Perpustakaan dan Arsip Padang Panjang, tidak lain adalah untuk mengetahui, serta belajar,  sejauh mana perkembangan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan dan beberapa inovasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pustaka dan Arsip Kota Padang Panjang,ujarnya.

"Kami adalah pansus, tentang penyelenggaraan perpustakaan yang mana, sedang melaksanakan kunjungan kerja atau referensi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang. Sebab di sini sudah ada perdanya, bagi pemerintahan daerah Kampar, baru rancangan dan kami ingin melihat dan mereferensi dari perda yang sudah ada, " terangnya. 

Lebih jauh, Zomrotun mengatakan, dipilihnya Kota Padang Panjang sebagai tempat kunjungan kerja kali ini, sudah melalui beberapa pertimbangan. Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah. Namun, Perpustakaan dan Arsip tapi Kota Padang Panjang  lah yang memenuho aspektasi dan memenuhi harapan untuk dijadikan referensi dalam menuangkanya untuk menjadi sebuah Perda, kelak. Artinya, komitmen Walikota bersama dengan Kepala Dinas nya, jelas dan terukur. 

Sebelum,  melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, kami mempelajari  terlebih dahulu Petpustakaan Dan Arsio Padang Panjang. Memang, berbagai prestasi dan penghargaan sudah banyak diraih. Sebagai, satu satunya kota literasi di Sumbar yang mendapat penghargaan dari pusat
Dengan, seabrek prestasi yang telah diraih, makanya kami belajar ke Padang Panjang. Belajar dari keberhasilan yang sudah didapat oleh Kota Padang Panjang, " urainya.

"Ke depan, tentunya kami akan menyampaikan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kampar, dalam hal ini Dinas Pustaka dan Arsip setidaknya dia bisa mengikuti jejak yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kota Padang Panjang, "pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pustaka dan Arsip Kota Padang Panjang, Alvi Sena, ST mengatakan kunjungan pansus DPRD kabupaten Kampar ini, dalam rangka persiapan pembuatan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Kampar, sekaligus studi banding tentang pembuatan gedung perpustakaan, karena pemetintah daerah Kampar akan membangun gedung  Perpustakaan yang respentatif, ujar Alvisena. 

Dihadapan rombongan Pansus DPRD Kampar, Alvi Sena nenyampai beberapa progres yang telah dilakukan oleh Dinas Pustaka dan Arsip sejak mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Salah satunya, tentang gerakan perpustakaan,  bagaimana cara kita memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca, memotivasi masyarakat untuk menggerakkan literasi, agar masyarakat bisa menjadi masyarakat yang literan. 

DPRD kabupaten Kampar, sangat apresiasi sekali dengan kondisi Perpustakaan dan Arsip Padang Panjang, sebagai kunjungan yang sangat tepat bagi mereka untuk bisa mengambil pengetahuan dalam pengembangan perpustakaan di Kampar kedepannya. Jadi, kami dari DPRD Kampar,  sangat mengapresiasi, sekali dengan apa yang telah dilakukan Perpustaan dan Arsip Padang Panjang.  Wajar,  Padang Panjang mendapat penghargaan sebagai kota Literasi dari pusat.(maisonpisano)
Read more »

November 14, 2020






PADANG.Lintas Media News.
Upaya memutus rantai penyebaran covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) tidak main-main,hingga 13 November 2020, Bawaslu se Sumbar telah membuarkan 85 pelanggaran kampanye,baik Pilgub, Pilbup dan Pilwako.

"Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur sedemikian ketat. Bahkan Pihak kepolisian juga keras terhadap kampanye dengan protokol kesehatan,tetap saja  Bawaslu menemukan pelanggaran terhadap protokol covid-19 maupun pelanggaran kampanye lainnya,"ujar
 Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner kemaren di kantor Bawaslu Dumbar.

Dijelaskan Vifner.Bawaslu bersama rakyat di semua tingkatan 
akan selalu mengawasi setiap tahapan Pilkada, Bawaslu akan bertindak tegas terhadap kampanye yang mengindahkan Protokol Kesehatan.

"Untuk kampanye dengan protokol kesehatan sudah menjadi ketetapan nasional semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan mengantisipasi kluster Pilkada,"ujar Vifner.

 Pada kesempatan itu,Vifner juga menyebutkan data kuantitatif pengawasan Pilkada se Sumbar yaitu.Surat Teguran Tertulis Pelanggaran Covid di Pilgub sebanyak 15,Pilwako Sebanyak 37 dan Pembubaran Kampanye Pilgub sebanyak 20.(rls/St)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.