Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sekitar 847 pelajar di kota Bukittinggi menerima bantuan zakat dalam program Bukittinggi Cerdas. Bantuan tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Baznas Kota Bukittinggi. Penyerahan zakat dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Gor Bermawi, Kamis (13/08). 

Pada tahun 2026, Program Bukittinggi Cerdas menyediakan kuota untuk 931 penerima manfaat dengan realisasi sebanyak 847 orang. Masing-masing penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp400.000,- dengan total bantuan yang direalisasikan kali ini mencapai Rp338.800.000,-. Demikian disampaikan Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Yandri Gusdianto Dt. Alang Batuah. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kota Bukittinggi yang telah menyediakan wadah untuk menghimpun zakat, hingga dapat disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Apresiasi juga Ia tujukan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi penerima bantuan, di tingkat SD, SMP maupun MTsN yang merupakan anak-anak berprestasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama BAZNAS Kota Bukittinggi ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak yang terkendala atau putus sekolah hanya karena masalah biaya. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan hal itu dalam sambutannya. Ia mengatakan, melalui program tersebut, setiap anak di Kota Bukittinggi berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. 

Ramlan juga menyebutkan, Pemko Bukittinggi memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan siswa, termasuk penyediaan seragam gratis dan rencana pengoperasian angkutan gratis bagi pelajar. Ia berpesan agar para penerima bantuan dapat menjadikan bantuan tersebut sebagai penambah semangat untuk belajar lebih giat, berprestasi serta membanggakan orang tua.

"Ingatlah bahwa masa depan kota ini ada di tangan kalian. Belajarlah dengan tekun, gantungkan cita-citamu setinggi langit dan jagalah akhlak serta budi pekerti yang baik," Ujarnya dihadapan para pelajar Bukittinggi penerima manfaat. (Sandra)

pasamanbarat, Lintasmedia News– Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Polda Sumatera Barat, membagikan ribuan bendera Merah Putih kepada masyarakat dan para pengguna jalan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H yang berlangsung di depan Mako Polres Pasaman Barat hingga menyasar kawasan Bundaran Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Rabu (12/8/2026).

Pembagian bendera yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan momentum Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Ribuan bendera kita bagikan kepada masyarakat dan para pengendara di kawasan Pasaman Baru dan Bundaran Simpang Empat," ujar AKBP Agung Tribawanto di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, pembagian bendera Merah Putih tersebut tidak hanya dilaksanakan di pusat Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga secara serentak di seluruh wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

"Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan seluruh personel yang ada di Polsek jajaran," katanya.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat Nasionalisme di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026," ungkapnya.

Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, kreatif dan bermanfaat, terutama kegiatan yang dapat mempererat hubungan serta kebersamaan antara masyarakat.

Tidak hanya membagikan bendera, Polres Pasaman Barat juga turut mengambil peran dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan. Kapolres telah menginstruksikan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas di seluruh Polsek jajaran untuk melatih siswa dan siswi terbaik tingkat SMA sederajat sebagai calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Saat ini personel kami telah melatih ratusan siswa dan siswi terbaik SMA sederajat dalam baris-berbaris untuk menjadi pasukan Paskibraka di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat," tutur Kapolres.

Menurut AKBP Agung, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan peringatan kemerdekaan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan rasa bangga dan memupuk kecintaan terhadap Tanah Air sejak dini.

"Estafet kepemimpinan nantinya akan berada di pundak para siswa dan siswi ini. Karena itu, rasa kebanggaan berbangsa dan cinta Tanah Air perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa," jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Mari kita manfaatkan momentum Hari Kemerdekaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, silaturahmi antar sesama, serta menanamkan kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia," pungkasnya.

Kegiatan pembagian bendera tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, puluhan personel Polres Pasaman Barat, awak media, serta perwakilan mahasiswa dari Kampus ITS Khatulistiwa dan Akbid Pasaman Barat.

Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun terlihat dari antusiasme masyarakat dan para pengendara yang menerima bendera Merah Putih. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengajak masyarakat bersama-sama menyemarakkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. (***)

Bukti Nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan

Padang Pariaman, Lintas Media News.com – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kembali menorehkan prestasi yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan dengan diraihnya dua penghargaan Terbaik I pada ajang KPPN Padang Awards Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

Penghargaan tersebut, diserahkan kepada Kepala KPPN Padang Edwin Asrul, SE, MM. dalam rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik KPPN Padang Tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Padang, Rabu (12/8/2026).

Capaian ini, menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin tertib, transparan, akuntabel, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada Semester II Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, berhasil meraih Terbaik I dalam Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. Prestasi tersebut kembali dipertahankan dan bahkan semakin menguat pada Semester I Tahun 2026, dengan diraihnya Terbaik I dalam Pengelolaan Dana Desa.

Dua penghargaan, dalam dua periode penilaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai bukan sekedar pencapaian sesaat, melainkan buah dari konsistensi, koordinasi, pembinaan, serta komitmen bersama dalam memastikan setiap rupiah dana publik dikelola secara tepat dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Padang Pariaman, Herman, SE, beserta jajaran hadir mewakili Kepala BPKD untuk menerima penghargaan.

Herman menyampaikan, bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat nagari dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

“Penghargaan ini merupakan buah dari kerja sama, koordinasi, dan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan.

“Penghargaan ini merupakan buah dari kerja sama, koordinasi, dan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah nagari,” ujar Herman.

Menurutnya, penghargaan Terbaik I yang diraih secara berkelanjutan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

“Kami tidak ingin penghargaan ini hanya menjadi kemampuan administratif. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan tersebut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan pembinaan akan terus kami perkuat agar pengelolaan Dana Desa semakin efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat, antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, penghargaan ini bukan sekedar pengakuan atas keberhasilan administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat nagari dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Prestasi ini, sekaligus menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen menjadikan setiap penghargaan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran masyarakat, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi.

Dua penghargaan Terbaik I ini, menjadi bukti bahwa kerja bersama, integritas, dan konsistensi mampu melahirkan prestasi. Dari pengelolaan keuangan yang baik, lahir pembangunan yang berkualitas; dari tata kelola yang kuat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan Dana Desa, sehingga setiap sumber daya yang dikelola pemerintah dapat memberikan dampak yang semakin besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(rls/len)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat Bukittinggi pasca bencana akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif RI menggelar pelatihan dan pendampingan intensif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kegiatan yang diikuti oleh para penggiat UMKM di wilayah terdampak bencana tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi di Istana Bung Hatta, Rabu (12/08).

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan, meskipun Bukittinggi tidak mengalami dampak bencana secara langsung seperti daerah lain, namun dampak bencana tersebut telah mempengaruhi aktivitas ekonomi Bukittinggi yang bergantung pada sektor jasa, perdagangan dan pariwisata. 

Rismal Hadi menjelaskan, Banyak hal yang dapat dilakukan UMKM melalui TIK. Dengan pemahaman TIK, dapat membantu promosi dan proses jual beli setiap produk UMKM secara online. Selain itu keterampilan dalam TIK juga bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan, seperti aplikasi, website dan content creator. Oleh sebab itu Ia berharap para peserta dapat membentuk komunitas yang saling membantu dan berbagi. 

Sekaitan dengan itu, disampaikannya bahwa Pemko Bukittinggi terus melakukan penataan kota agar semakin indah, nyaman dan menarik bagi wisatawan. Hal ini penting karena perekonomian Bukittinggi sangat bergantung pada kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Semakin banyak pengunjung datang, maka semakin banyak pula aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak.

Sementara itu, Direktur Aplikasi sekaligus Plt. Direktur Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, menyampaikan, kegiatan ini merupakan tahap awal dalam program sinergi, inkubasi, akselerasi dan penguatan. Kehadiran Kemenekraf adalah untuk memberdayakan pelaku usaha melalui berbagai platform teknologi, termasuk mendorong pemanfaatan platform lokal agar semakin maju dan berkembang di Indonesia. Ia menilai, Bukittinggi memiliki potensi ekonomi kreatif, khususnya sektor fashion, kuliner dan kriya, yang perlu didorong untuk berkembang secara digital. (Sandra)

Padang, Lintasmedia News- Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026, sebuah ajang yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Penilaian nominasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (12/8/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kota Padang diwakili Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indra Noveri, serta Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri.

Masuknya Padang dalam enam besar bukanlah capaian yang berdiri sendiri. Kota Padang harus bersaing dengan lima daerah lainnya yang juga masuk nominasi, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

Di hadapan tim penilai, Pemerintah Kota Padang memaparkan berbagai kebijakan, program, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada sektor pemerintahan, tetapi juga menyentuh pelaku usaha, UMKM, lembaga pendidikan, masjid dan musala hingga optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari arah pembangunan Kota Padang.

Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang turut menjadi landasan dalam memperkuat karakter pembangunan daerah berbasis nilai-nilai masyarakat Sumatera Barat.

“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak,” ujar Maigus.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak ditempatkan sebagai program pelengkap. Sebaliknya, sektor tersebut tetap mendapat perhatian di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Dari Konsep Beranjak ke Aksi

Maigus menyebut, optimisme Kota Padang untuk meraih Anugerah Adinata Syariah 2026 cukup besar. Alasannya, program yang dijalankan pemerintah daerah tidak lagi berhenti pada tataran gagasan atau perencanaan.

“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut,” tegasnya.

Salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang adalah keberadaan KDEKS Kota Padang. Lembaga tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Penguatan juga dilakukan melalui sektor pendidikan serta masjid dan musala. Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari pendekatan tersebut adalah Smart Surau, yang diarahkan tidak hanya sebagai sarana penguatan kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak hanya berbicara tentang transaksi dan lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas masyarakat, literasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput.

Perhatian pada UMKM dan Produk Halal

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri memaparkan sejumlah bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk mempercepat proses sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta legalitas usaha bagi pelaku usaha.

Langkah ini dinilai penting karena legalitas dan sertifikasi menjadi salah satu fondasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya. Dengan sertifikasi dan legalitas yang lebih baik, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dukungan Pemko Padang juga diwujudkan melalui hibah sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM halal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, membangun konsep kota wakaf, serta mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah di Padang coba dibangun melalui pendekatan ekosistem. Pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga berupaya menghubungkan sektor tersebut dengan UMKM, produk halal, pendidikan, filantropi Islam, serta pemberdayaan masyarakat.

Enam Daerah Berebut Pengakuan

Anugerah Adinata Syariah 2026 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di Sumatera Barat mampu menerjemahkan potensi ekonomi syariah menjadi kebijakan dan program nyata.

Enam daerah yang masuk nominasi tahun ini memiliki karakter dan strategi masing-masing dalam mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah.

Kota Padang sendiri membawa sejumlah program dan kebijakan yang telah berjalan sebagai bahan penilaian. Kehadiran KDEKS, dukungan terhadap sertifikasi halal dan legalitas usaha, pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi keuangan syariah, program Smart Surau, hingga penguatan zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi bagian dari materi yang dipaparkan.

Proses penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejumlah unsur, yakni Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut membuat penilaian tidak hanya melihat keberadaan program di atas kertas, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Bagi Kota Padang, masuk enam besar menjadi bukti awal bahwa langkah yang selama ini dilakukan mulai mendapatkan perhatian. Namun, bagi Maigus Nasir, penghargaan bukanlah tujuan akhir.

Yang lebih penting adalah memastikan ekonomi dan keuangan syariah benar-benar tumbuh sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padang.

Sebab, ketika sertifikasi halal semakin mudah dijangkau pelaku UMKM, literasi keuangan syariah semakin meningkat, wakaf dapat dikelola secara produktif, zakat semakin optimal, dan masyarakat semakin memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah, maka penghargaan hanyalah konsekuensi dari sebuah proses pembangunan yang berjalan.

Kini, Padang tinggal menunggu hasil akhir penilaian. Namun satu hal telah ditunjukkan: ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang tidak lagi sebatas wacana, melainkan mulai diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan aksi nyata.

Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang memulai proses fisik perbaikan bendungan dan drainase terdampak bencana banjir, setelah tahapan perencanaan selesai.

Proses perbaikan ini menggunakan anggaran dari Dana TKD yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat ke Kota Padang. 

Sebelumnya Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses rehab-rekon Kota Padang Pasca Bencana, namun harus mengikuti prosedur tahapan dan aturan yang berlaku.

“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” katanya, Senin/10 Agustus 2026. 

“Mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang sudah menunggu," sambungnya. 

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan proses rehab fisik sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi terdampak bencana, dikarenakan proses perencanaan dan tendernya sudah selesai. 

“Saat ini 7 paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, Rehab Bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang," ungkapnya. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Menananggapi hantaran  Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan Pandangan Umum.  Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rapat DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/08).

Sebelumnya, pada hari Senin kemarin Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy. 

Beberapa pandangan umum dalam rapat tersebut diantaranya Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Hal ini terkait kenaikan PAD sebesar Rp356,25 juta, tambahan belanja modal sekitar Rp108,8 miliar, komposisi SiLPA sebesar Rp94,14 miliar, serta kebijakan transportasi, dampak investasi pariwisata terhadap UMKM, dan pelayanan digital termasuk Call Center 112.

"Kami melihat Pemerintah Kota telah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan tahun berjalan. Kami mengapresiasi perhatian terhadap pelayanan publik, belanja modal, infrastruktur, transportasi, pariwisata, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan teknologi" Ujarnya.

Menurut Nur Hasra, keberhasilan perubahan APBD terletak pada ketepatan anggaran dalam menjawab persoalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi. 

Sementara itu, mewakili Fraksi Gerindra, Shabirin Rahmat memandang bahwa setiap anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi. 

Diketahui, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp775,24 miliar, meningkat Rp131,28 miliar dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp643,96 miliar. Selanjutnya, belanja daerah meningkat menjadi Rp909,37 miliar, atau bertambah sekitar Rp199,05 miliar dari sebelumnya Rp710,32 miliar. (Sandra)

Pasbar,Lintas Media News Com.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penguatan peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya melalui Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Pasaman Barat yang mendorong pelaku UMKM perempuan naik kelas dan memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Upaya tersebut menjadi fokus Rapat Kerja Cabang I IWAPI Pasbar Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa 11/8

Rakercab dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Harlina Syahputri, mewakili Bupati Pasaman Barat. Turut hadir perwakilan DPD IWAPI Sumatera Barat Rilianti Basril, Dewan Pembina IWAPI DPC Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua DPC IWAPI Pasbar Mayyarti, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Harlina menekankan pentingnya sinergi IWAPI dengan Pemkab Pasaman Barat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Ia mendorong IWAPI aktif menggunakan dan mempromosikan produk lokal, seperti kerajinan rajutan, batik, makanan khas, dan aksesori.

Kita harus bangga menggunakan dan mempromosikan produk daerah. Persaingan tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga dengan produk dari luar. Karena itu, susun program kerja yang konkret, termasuk membangun galeri IWAPI dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran,ujar Harlina.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk pelaku usaha perempuan di Pasaman Barat.

Sementara itu, Perwakilan DPD IWAPI Sumatera Barat, Rilianti Basril, menilai Pasaman Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. IWAPI diharapkan mampu mendorong perempuan pengusaha dan pelaku UMKM agar semakin mandiri, berdaya saing, dan memiliki program kerja yang terarah.

Dewan Pembina IWAPI DPC Pasbar, Ny. Sifrowati Yulianto, mengapresiasi penyelenggaraan Rakercab. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat konsolidasi, dan merumuskan langkah strategis organisasi.

Perempuan bukan hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga merupakan kekuatan besar dalam menggerakkan perekonomian. Banyakg perempuan di Pasaman Barat yang telah menjadi pelaku usaha. Mereka harusg terus didorong agar tumbuh, berkembang, naik kelas, dang mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.

Ia menegaskan, IWAPI harus menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya melalui peningkatan kapasitas, perluasan jejaring usaha, penguatan kemitraan, serta pembukaan akses terhadap pasar, permodalan, teknologi, dan informasi.

Perempuan pengusaha harus berani berinovasi, mampu menciptakan lapangan kerja, dan membawa produk sertag potensi Pasaman Barat ke tingkat nasional bahkan global, ujarnya.

Ketua DPC IWAPI Pasbar, Mayyarti, menyampaikan bahwa Rakercab menjadi momentum evaluasi program sekaligus penyusunan agenda organisasi ke depan. Selama ini, IWAPI Pasbar telah melaksanakan pertemuan rutin bulanan, berkolaborasig dengan organisasi perangkatv daerah terkait, mengikuti rakerda, musda, dan rakernas, serta kegiatan sosial.

Sekretaris DPC IWAPI Pasbar, Mori Desi, dalam laporan panitia menyebutkan, Rakercab bertujuan mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan, menyusun program kerja baru, meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan pengusaha, mendorong inovasi usaha, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memperluas jejaring kemitraan antarpelaku usaha.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Bukittinggi memiliki kehormatan sebagai tanah kelahiran Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Mohammad Hatta, sekaligus pernah menjadi ibu kota negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis saat menghadiri Pekan Literasi Bung Hatta Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 124 tahun Bung Hatta tersebut digelar di Aula Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Senin (10/08).

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan peringatan 124 tahun Bung Hatta. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus mendukung penguatan budaya literasi melalui peningkatan layanan perpustakaan, kolaborasi dengan dunia pendidikan dan komunitas literasi, serta berbagai program yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Staff Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Jasman, mengemukakan, Bung Hatta merupakan teladan yang menjadi lubuk ilmu. Banyak hal yang masih perlu digali dari pemikiran Bung Hatta.

"Hari ini kita peringati hari lahir Bung Hatta. Selamat hari lahir Bung Hatta ke 124. Mari bersama kita bedah pemikiran Bung Hatta untuk menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan dan membangun Sumatra Barat yang maju, unggul dan berdaya saing," ujarnya.

Sementara itu, melalui daring, Putri Bung Hatta, Prof. Meutia Farida Hatta, menyampaikan, sekarang tidak hanya cukup dengan membaca, tapi harus ditambah dengan pemahaman melalui nalar yang baik dan positif. Salah satu kepribadian Bung Hatta yang bisa diteladani adalah bisa memikirkan upaya untuk kemajuan tanah air. 

Ia menyebutkan, Bung Hatta memiliki konsep tersendiri, agar tidak hanya mencontek yang sudah ada di negara lain, tapi dapat dikembangkan untuk diterapkan di negara Indonesia. Ia telah membuat pemikiran demokrasi menjadi luas. Meutia Farida Hatta berpesan, nalar kebangsaan untuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter agar dapat dihidupkan kembali. (Sandra)