Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat Bukittinggi pasca bencana akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif RI menggelar pelatihan dan pendampingan intensif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kegiatan yang diikuti oleh para penggiat UMKM di wilayah terdampak bencana tersebut, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi di Istana Bung Hatta, Rabu (12/08).

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan, meskipun Bukittinggi tidak mengalami dampak bencana secara langsung seperti daerah lain, namun dampak bencana tersebut telah mempengaruhi aktivitas ekonomi Bukittinggi yang bergantung pada sektor jasa, perdagangan dan pariwisata. 

Rismal Hadi menjelaskan, Banyak hal yang dapat dilakukan UMKM melalui TIK. Dengan pemahaman TIK, dapat membantu promosi dan proses jual beli setiap produk UMKM secara online. Selain itu keterampilan dalam TIK juga bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan, seperti aplikasi, website dan content creator. Oleh sebab itu Ia berharap para peserta dapat membentuk komunitas yang saling membantu dan berbagi. 

Sekaitan dengan itu, disampaikannya bahwa Pemko Bukittinggi terus melakukan penataan kota agar semakin indah, nyaman dan menarik bagi wisatawan. Hal ini penting karena perekonomian Bukittinggi sangat bergantung pada kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Semakin banyak pengunjung datang, maka semakin banyak pula aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak.

Sementara itu, Direktur Aplikasi sekaligus Plt. Direktur Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, menyampaikan, kegiatan ini merupakan tahap awal dalam program sinergi, inkubasi, akselerasi dan penguatan. Kehadiran Kemenekraf adalah untuk memberdayakan pelaku usaha melalui berbagai platform teknologi, termasuk mendorong pemanfaatan platform lokal agar semakin maju dan berkembang di Indonesia. Ia menilai, Bukittinggi memiliki potensi ekonomi kreatif, khususnya sektor fashion, kuliner dan kriya, yang perlu didorong untuk berkembang secara digital. (Sandra)

Padang, Lintasmedia News- Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil. Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi Anugerah Adinata Syariah 2026, sebuah ajang yang menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Penilaian nominasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (12/8/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kota Padang diwakili Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Indra Noveri, serta Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kota Padang Muhammad Sobri.

Masuknya Padang dalam enam besar bukanlah capaian yang berdiri sendiri. Kota Padang harus bersaing dengan lima daerah lainnya yang juga masuk nominasi, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

Di hadapan tim penilai, Pemerintah Kota Padang memaparkan berbagai kebijakan, program, serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada sektor pemerintahan, tetapi juga menyentuh pelaku usaha, UMKM, lembaga pendidikan, masjid dan musala hingga optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari arah pembangunan Kota Padang.

Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang turut menjadi landasan dalam memperkuat karakter pembangunan daerah berbasis nilai-nilai masyarakat Sumatera Barat.

“Komitmen ini juga sudah tergambar dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang. Ketika ada efisiensi anggaran, dukungan terhadap program keagamaan dan keuangan syariah tidak,” ujar Maigus.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak ditempatkan sebagai program pelengkap. Sebaliknya, sektor tersebut tetap mendapat perhatian di tengah berbagai tantangan fiskal dan kebutuhan efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Dari Konsep Beranjak ke Aksi

Maigus menyebut, optimisme Kota Padang untuk meraih Anugerah Adinata Syariah 2026 cukup besar. Alasannya, program yang dijalankan pemerintah daerah tidak lagi berhenti pada tataran gagasan atau perencanaan.

“Kita sangat optimistis mendapatkan penghargaan ini, karena kita tidak lagi berada pada tataran konsep atau pemikiran, tetapi sudah masuk kepada action. Kita sudah memulai dengan langkah-langkah konkret dan sekaligus memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan tersebut,” tegasnya.

Salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang adalah keberadaan KDEKS Kota Padang. Lembaga tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

Penguatan juga dilakukan melalui sektor pendidikan serta masjid dan musala. Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari pendekatan tersebut adalah Smart Surau, yang diarahkan tidak hanya sebagai sarana penguatan kehidupan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan ekonomi syariah diharapkan tidak hanya berbicara tentang transaksi dan lembaga keuangan, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas masyarakat, literasi, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput.

Perhatian pada UMKM dan Produk Halal

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri memaparkan sejumlah bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk mempercepat proses sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta legalitas usaha bagi pelaku usaha.

Langkah ini dinilai penting karena legalitas dan sertifikasi menjadi salah satu fondasi bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya. Dengan sertifikasi dan legalitas yang lebih baik, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dukungan Pemko Padang juga diwujudkan melalui hibah sebidang tanah untuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM halal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, membangun konsep kota wakaf, serta mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah di Padang coba dibangun melalui pendekatan ekosistem. Pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga berupaya menghubungkan sektor tersebut dengan UMKM, produk halal, pendidikan, filantropi Islam, serta pemberdayaan masyarakat.

Enam Daerah Berebut Pengakuan

Anugerah Adinata Syariah 2026 menjadi momentum untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di Sumatera Barat mampu menerjemahkan potensi ekonomi syariah menjadi kebijakan dan program nyata.

Enam daerah yang masuk nominasi tahun ini memiliki karakter dan strategi masing-masing dalam mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah.

Kota Padang sendiri membawa sejumlah program dan kebijakan yang telah berjalan sebagai bahan penilaian. Kehadiran KDEKS, dukungan terhadap sertifikasi halal dan legalitas usaha, pengembangan UMKM halal, peningkatan literasi keuangan syariah, program Smart Surau, hingga penguatan zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadi bagian dari materi yang dipaparkan.

Proses penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari sejumlah unsur, yakni Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, serta Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut membuat penilaian tidak hanya melihat keberadaan program di atas kertas, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Bagi Kota Padang, masuk enam besar menjadi bukti awal bahwa langkah yang selama ini dilakukan mulai mendapatkan perhatian. Namun, bagi Maigus Nasir, penghargaan bukanlah tujuan akhir.

Yang lebih penting adalah memastikan ekonomi dan keuangan syariah benar-benar tumbuh sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padang.

Sebab, ketika sertifikasi halal semakin mudah dijangkau pelaku UMKM, literasi keuangan syariah semakin meningkat, wakaf dapat dikelola secara produktif, zakat semakin optimal, dan masyarakat semakin memiliki akses terhadap layanan keuangan syariah, maka penghargaan hanyalah konsekuensi dari sebuah proses pembangunan yang berjalan.

Kini, Padang tinggal menunggu hasil akhir penilaian. Namun satu hal telah ditunjukkan: ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang tidak lagi sebatas wacana, melainkan mulai diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, kelembagaan, dan aksi nyata.

Lintasmedia News- Pemerintah Kota Padang memulai proses fisik perbaikan bendungan dan drainase terdampak bencana banjir, setelah tahapan perencanaan selesai.

Proses perbaikan ini menggunakan anggaran dari Dana TKD yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat ke Kota Padang. 

Sebelumnya Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses rehab-rekon Kota Padang Pasca Bencana, namun harus mengikuti prosedur tahapan dan aturan yang berlaku.

“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” katanya, Senin/10 Agustus 2026. 

“Mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang sudah menunggu," sambungnya. 

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan proses rehab fisik sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi terdampak bencana, dikarenakan proses perencanaan dan tendernya sudah selesai. 

“Saat ini 7 paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, Rehab Bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang," ungkapnya. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Menananggapi hantaran  Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan Pandangan Umum.  Kegiatan ini berlangsung di Gedung Rapat DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/08).

Sebelumnya, pada hari Senin kemarin Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy. 

Beberapa pandangan umum dalam rapat tersebut diantaranya Nur Hasra, mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Hal ini terkait kenaikan PAD sebesar Rp356,25 juta, tambahan belanja modal sekitar Rp108,8 miliar, komposisi SiLPA sebesar Rp94,14 miliar, serta kebijakan transportasi, dampak investasi pariwisata terhadap UMKM, dan pelayanan digital termasuk Call Center 112.

"Kami melihat Pemerintah Kota telah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan tahun berjalan. Kami mengapresiasi perhatian terhadap pelayanan publik, belanja modal, infrastruktur, transportasi, pariwisata, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan teknologi" Ujarnya.

Menurut Nur Hasra, keberhasilan perubahan APBD terletak pada ketepatan anggaran dalam menjawab persoalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi. 

Sementara itu, mewakili Fraksi Gerindra, Shabirin Rahmat memandang bahwa setiap anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi. 

Diketahui, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp775,24 miliar, meningkat Rp131,28 miliar dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp643,96 miliar. Selanjutnya, belanja daerah meningkat menjadi Rp909,37 miliar, atau bertambah sekitar Rp199,05 miliar dari sebelumnya Rp710,32 miliar. (Sandra)

Pasbar,Lintas Media News Com.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penguatan peran perempuan dalam menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya melalui Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia DPC Pasaman Barat yang mendorong pelaku UMKM perempuan naik kelas dan memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Upaya tersebut menjadi fokus Rapat Kerja Cabang I IWAPI Pasbar Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa 11/8

Rakercab dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Harlina Syahputri, mewakili Bupati Pasaman Barat. Turut hadir perwakilan DPD IWAPI Sumatera Barat Rilianti Basril, Dewan Pembina IWAPI DPC Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua DPC IWAPI Pasbar Mayyarti, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Harlina menekankan pentingnya sinergi IWAPI dengan Pemkab Pasaman Barat dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Ia mendorong IWAPI aktif menggunakan dan mempromosikan produk lokal, seperti kerajinan rajutan, batik, makanan khas, dan aksesori.

Kita harus bangga menggunakan dan mempromosikan produk daerah. Persaingan tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga dengan produk dari luar. Karena itu, susun program kerja yang konkret, termasuk membangun galeri IWAPI dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran,ujar Harlina.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk pelaku usaha perempuan di Pasaman Barat.

Sementara itu, Perwakilan DPD IWAPI Sumatera Barat, Rilianti Basril, menilai Pasaman Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. IWAPI diharapkan mampu mendorong perempuan pengusaha dan pelaku UMKM agar semakin mandiri, berdaya saing, dan memiliki program kerja yang terarah.

Dewan Pembina IWAPI DPC Pasbar, Ny. Sifrowati Yulianto, mengapresiasi penyelenggaraan Rakercab. Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat konsolidasi, dan merumuskan langkah strategis organisasi.

Perempuan bukan hanya memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi juga merupakan kekuatan besar dalam menggerakkan perekonomian. Banyakg perempuan di Pasaman Barat yang telah menjadi pelaku usaha. Mereka harusg terus didorong agar tumbuh, berkembang, naik kelas, dang mampu bersaing di tingkat yang lebih luas.

Ia menegaskan, IWAPI harus menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya melalui peningkatan kapasitas, perluasan jejaring usaha, penguatan kemitraan, serta pembukaan akses terhadap pasar, permodalan, teknologi, dan informasi.

Perempuan pengusaha harus berani berinovasi, mampu menciptakan lapangan kerja, dan membawa produk sertag potensi Pasaman Barat ke tingkat nasional bahkan global, ujarnya.

Ketua DPC IWAPI Pasbar, Mayyarti, menyampaikan bahwa Rakercab menjadi momentum evaluasi program sekaligus penyusunan agenda organisasi ke depan. Selama ini, IWAPI Pasbar telah melaksanakan pertemuan rutin bulanan, berkolaborasig dengan organisasi perangkatv daerah terkait, mengikuti rakerda, musda, dan rakernas, serta kegiatan sosial.

Sekretaris DPC IWAPI Pasbar, Mori Desi, dalam laporan panitia menyebutkan, Rakercab bertujuan mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan, menyusun program kerja baru, meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan pengusaha, mendorong inovasi usaha, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memperluas jejaring kemitraan antarpelaku usaha.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Bukittinggi memiliki kehormatan sebagai tanah kelahiran Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Mohammad Hatta, sekaligus pernah menjadi ibu kota negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis saat menghadiri Pekan Literasi Bung Hatta Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 124 tahun Bung Hatta tersebut digelar di Aula Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Senin (10/08).

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan peringatan 124 tahun Bung Hatta. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus mendukung penguatan budaya literasi melalui peningkatan layanan perpustakaan, kolaborasi dengan dunia pendidikan dan komunitas literasi, serta berbagai program yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.

Staff Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Jasman, mengemukakan, Bung Hatta merupakan teladan yang menjadi lubuk ilmu. Banyak hal yang masih perlu digali dari pemikiran Bung Hatta.

"Hari ini kita peringati hari lahir Bung Hatta. Selamat hari lahir Bung Hatta ke 124. Mari bersama kita bedah pemikiran Bung Hatta untuk menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan dan membangun Sumatra Barat yang maju, unggul dan berdaya saing," ujarnya.

Sementara itu, melalui daring, Putri Bung Hatta, Prof. Meutia Farida Hatta, menyampaikan, sekarang tidak hanya cukup dengan membaca, tapi harus ditambah dengan pemahaman melalui nalar yang baik dan positif. Salah satu kepribadian Bung Hatta yang bisa diteladani adalah bisa memikirkan upaya untuk kemajuan tanah air. 

Ia menyebutkan, Bung Hatta memiliki konsep tersendiri, agar tidak hanya mencontek yang sudah ada di negara lain, tapi dapat dikembangkan untuk diterapkan di negara Indonesia. Ia telah membuat pemikiran demokrasi menjadi luas. Meutia Farida Hatta berpesan, nalar kebangsaan untuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter agar dapat dihidupkan kembali. (Sandra)

PADANG, Lintasmedia News— PT Semen Padang memberi pembekalan kepada sebanyak 40 peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Tahun 2026 sebelum menjalani magang selama enam bulan di berbagai unit kerja perusahaan. Program ini menjadi bagian dari komitmen PT Semen Padang dalam mendukung peningkatan kompetensi generasi muda sekaligus menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Pembekalan peserta digelar di Club House Semen Padang, Senin (10/8/2026), dan dibuka Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa. Kegiatan tersebut diikuti para peserta, mentor, serta jajaran Unit Learning & People Development PT Semen Padang.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan keikutsertaan perusahaan dalam Program MagangHub merupakan wujud dukungan terhadap pengembangan kompetensi generasi muda melalui pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri.

Menurut Win, program magang tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh sertifikat, tetapi harus dimanfaatkan peserta sebagai ruang belajar untuk memahami dinamika dunia kerja, termasuk pencapaian target, komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, disiplin, dan integritas.

"Selamat datang dan selamat kepada adik-adik yang telah terpilih mengikuti program magang ini. Jadikanlah masa enam bulan ini sebagai kesempatan yang sangat baik untuk benar-benar belajar dan memahami dunia kerja," ujar Win.

Ia mengatakan, pengalaman yang diperoleh di bangku kuliah memiliki karakter yang berbeda dengan praktik di dunia kerja. Karena itu, peserta diharapkan aktif menggali pengalaman dan pengetahuan selama menjalani program.

Win juga mendorong peserta untuk bersikap proaktif dengan tidak ragu bertanya kepada mentor, berani mencoba, memberikan solusi, serta memanfaatkan setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar.

"Jangan hanya menunggu diberikan perintah. Jadilah pribadi yang proaktif. Jemput setiap kesempatan, tugas, maupun pengalaman yang diberikan selama berada di lingkungan kerja," katanya.

Win berharap pengalaman selama mengikuti MagangHub di PT Semen Padang dapat menjadi bekal bagi peserta untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia profesional, maupun membangun karier di masa depan. Ia juga mengingatkan peserta untuk senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, almamater, dan perusahaan.

Sementara itu, Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, didampingi Kepala Unit Learning & People Development, Siska Ayu Soraya, mengatakan proses seleksi peserta MagangHub dilakukan secara ketat untuk memastikan kesesuaian kompetensi peserta dengan kebutuhan posisi yang tersedia.

"Tahun ini kami membuka 47 posisi magang dengan kebutuhan jurusan yang beragam. Dari posisi tersebut, kami menerima sekitar 600 pelamar dari berbagai perguruan tinggi," ujar Iskandar.

Dari sekitar 600 pelamar, sebanyak 500 orang mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), kemudian 125 peserta melanjutkan ke tahap wawancara. Dari keseluruhan proses seleksi tersebut, sebanyak 42 peserta dinyatakan lolos. Namun, dua peserta kemudian mengundurkan diri setelah memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan lain sehingga jumlah peserta yang mengikuti program menjadi 40 orang.

Menurut Iskandar, kondisi tersebut menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa peserta memiliki daya saing dan kesiapan untuk memasuki dunia profesional.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja dan mentor yang terlibat dalam program tersebut. Menurutnya, keberhasilan program magang tidak hanya ditentukan oleh proses seleksi dan penempatan peserta, tetapi juga kualitas pendampingan selama menjalani program.

"Para mentor memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada peserta selama enam bulan. Kami berharap seluruh mentor dapat mendampingi peserta dengan baik sehingga program ini memberikan manfaat yang optimal," katanya.

Perwakilan mentor, Andra Novendri, menyambut baik kehadiran peserta MagangHub Kemenaker 2026. Menurutnya, mentor tidak hanya bertugas memberikan arahan teknis terkait pekerjaan, tetapi juga membantu peserta mengenal budaya kerja industri, termasuk profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan berkolaborasi.

"Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar adik-adik dapat bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin selama menjalani program," ujar Andra.

Salah seorang peserta MagangHub, Zahra Mawadah Asri, mengaku senang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program magang di PT Semen Padang. Lulusan Program Studi Manajemen Universitas Andalas dengan konsentrasi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut ditempatkan di Unit Diklat PT Semen Padang.

"Saya sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung di PT Semen Padang melalui program MagangHub ini. Saya berharap selama enam bulan ke depan bisa mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang baik, khususnya terkait dunia kerja dan pengelolaan sumber daya manusia," ujar Zahra.

Program MagangHub Kemenaker 2026 merupakan batch pertama yang diikuti PT Semen Padang pada tahun ini. Sebelumnya, perusahaan juga telah berpartisipasi dalam program serupa bersama Kemenaker pada 2025 yang dilaksanakan dalam tiga batch. (*)

Sumbar, lintas– Kombes Pol. Teddy Fanani dan Bill Irzano secara resmi menandatangani kesepakatan damai untuk mengakhiri perselisihan yang sebelumnya terjadi. Penandatanganan surat perdamaian tersebut berlangsung pada Senin (10/8) pagi di Suasso Restaurant, Padang.

Kesepakatan damai itu ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak dan disaksikan sejumlah saksi. Penandatanganan menjadi bentuk komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi secara damai dan kekeluargaan.

Proses tersebut turut disaksikan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol. Riki Kurniawan, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya keluarga dari Bill Irzano, Kabid Kearsipan dan Perpustakaan Pemprov Sumbar, Ketua PWI Sumbar Widya Navis,serta awak media.

Setelah tanda tangan kedua belah pihak dibubuhkan, proses dilanjutkan dengan penandatanganan para saksi yang tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol. Susmelawati Rosya mengatakan, penandatanganan surat perdamaian ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibangun kedua belah pihak sebelumnya.

“Alhamdulillah, seluruhnya sudah ditandatangani. Kami berharap ini menjadi awal yang baik bagi kita semua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kesepakatan perdamaian tersebut lahir dari niat baik kedua belah pihak dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Atas terselesaikannya persoalan tersebut, Polda Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perdamaian, termasuk keluarga, para saksi, tokoh masyarakat, Ketua PWI Sumbar, serta awak media.

“Semoga langkah baik ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan semakin mempererat silaturahmi serta persaudaraan ke depannya,” tutup Kombes Pol. Susmelawati Rosya.