Upaya meningkatkan partisipasi pemilih terus dilakukan oleh KPU Tanah Datar melalui kelompok masyarakat, kampus, sekolah, serta kelompok profesi.

“Kita ingin partisipasi pemilih di Tanah Datar meningkat dari pemilu sebelumnya. Untuk itu, sosialisasi semakin gencar kita lakukan, baik melalui pertemuan langsung dengan berbagai kelompok masyarakat dan profesi serta media sosial,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Tanah Datar, Ikhwan Arif dalam pertemuan dengan wartawan di Molensky Cafe, Batusangkar, Minggu (24/12/2023) malam.

Pertemuan dengan wartawan di Luhak Nan Tuo ini, lanjut Ikhwan, bagian dari sosialisasi pemilu 2024. Dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran penting sebagai penyampai pesan kepada pemilih atau masyarakat.

“Apalagi belum semua lapisan masyarakat yang bisa kita capai untuk menyosialisasikan pemilu 2024 ini. Maka kemitraan kira dengan pers dan wartawan memungkinkan hal-hal terkait pemilu sampai ke masyarakat melalui kerja-kerja jurnalistik,” ungkap Ikhwan.

Sementara itu, Ketua KPU Tanah Datar, Dicky Andrika, mengharapkan, wartawan sebagai mitra KPU Tanah Datar bisa berkolaborasi dalam meyampaikan informasi terkait pemilu.

“Pertemuan ini sebagai wujud silaturahmi kita jelang tutup tahun. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kolaborasi dan komunikasi kita dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Tanah Datar semakin intensif,” tuturnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gusriyono, mengungkapkan, jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar 411 calon yang didaftarkan oleh 15 partai politik peserta pemilu 2024.

“Jadi, ada tiga parpol yang tidak mendaftarkan calonnya,” kata Gusriyono.

Selanjutnya, KPU Tanah Datar akan menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 7 Januari 2024 nanti. Kemudian, diberi waktu untuk memperbaiki hingga 12 Januari 2024.

“Konsekuensi dari tidak disampaikannya LADK ini adalah pembatalan parpol tersebut sebagai peserta pemilu sesuai tingkatannya. Sesuai PKPU Nomor 25 Tahun 2023, jika ada yang mencoblos, baik parpol atau calonnya, maka suaranya menjadi suara tidak sah,” ungkap Gusriyono.

Kegiatan teknis lainnya, ujar Gusriyono, yang sedang berlangsung bimtek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penggunaan aplikasi sirekap tingkat PPS.

“Setelah bimtek ini dilanjutkan dengan simulasi TPS riil di Tigo Batua, Sungai Tarab. Di sini akan diaplikasikan materi yang disampaikan selama bimtek tersebut,” pungkasnya.

Turut hadir juga, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Tomas Hendriko, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Nini Karlina, Kasubag Teknis dan Parmas, Fimawati, Kasubag Hukum dan SDM, Hendra, serta staf sekretariat KPU Tanah Datar. (Rilis)

Surat edaran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah terkait  Pembatasan operasional angkutan barang selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024, diduga dilanggar pelaku usaha pengguna jalan. 

Akibatnya, musim liburan di Sumbar jadi tak nyaman. Ini terpantau sejak Sabtu hingga Senin (25/12), kendaraan pengangkut CPO dan truk truk besar non sembako serta BBM masih bebas berkeliaran.

Sebelumnya, lewat surat bernomor:550/1002/SE/DISHUB-SB/XII/2023, Gubernur Mahyeldi meneken keputusan tentang Pembatasan operasional angkutan barang selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024. 

Kebijakan ini, memperkuat dasar surat edaran yaitu keputusan bersama Dirjen Perhubungan kementrian Perhubungan, kepala Korlantas Polri, Dirjend Bina Marga kementrian PU dan Perumahan Rakyat, KP-DRJD 8928 tahun 2023, nomor: SKB/218/XII/2023 dan nomor: 19/PKS/Db/2023, tertanggal 5 Desember 2023.

Oleh Forkompinda Sumbar  diturunkan kebijakan lewat keputusan rapat kordinasi Forum lalu lintas dan angkatan jalan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 7 Desember 2023. Maka dilakukan pembatasan operasional pengangkutan barang, agar Natal dan Tahun baru tidak mengalami kemacetan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. 

“Macet di sejumlah titik. Hari biasa saja (diluar liburan) jalan Payakumbuh-Bukittinggi ataupun Bukittinggi-Padang itu macet kalau sudah banyak truk. Apalagi sekarang,” sebut Bambang , pengendara asal Payakumbuh.

Keluhan ini juga disampaikan pengendara mobil pribadi di Padang Pariaman dan Padang Panjang. “Jika aturan hanya memperbolehkan truk sembako dan BBM serta energi, harusnya yang lain tidak. Ini malah bebas saja truck-truck tersebut berlalu lalang,” urai Jon dan Edlen.

Wartawan mendapat data, jadwal yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut, Libur Natal harus mudik 22-24 Desember, arus balik 26-27 Desember 2023, libur tahun baru, arus mudik 29-30 Desember 2023, arus balik 1-2 Januari 2024, operasional kendaraan barang 22.00 wib-05.00 wib. 

Sekalian dengan surat edaran tersebut, Kadishub Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan, agar semua pengusaha serta sopir bisa mematuhinya, demi kelancaran bersama. 

"Yang dimaksud beroperasi kendaraan tersebut membawa muatan dan berjalan diruas jalan yang ada pada SE tersebut, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada berbagai tempat," terang kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani, Senin (25/12/2023). 

Dikatakannya, dengan mengacu pada surat edaran, maka semestinya kendaraan barang non kebutuhan utama seperti sembako, pupuk, pakan ternak, BBM, baik tangki maupun truck sebaiknya jangan beroperasi baik mengangkut barang ataupun kosong, sehingga semua berjalan baik dan lancar.

Sekaitan dengan masih banyaknya truk dan tangki yang tidak mematuhi surat edaran tersebut, salah seorang masyarakat yang terjebak dalam antrian pengisian BBM, meminta agar aparat terkait memberikan tindakan tegas pada pelanggar tersebut. 

"Kami masyarakat meminta agar instansi seperti Polisi, Dishub, Pertamina dan lainnya yang berwenang dalam pengawasan Surat Edaran, bisa menindak tegas Tangki dan truck yang melanggar Surat Edaran, sehingga tidak menyebabkan antrian panjang, dan dapat menghalangi kecepatan pengangkutan sembako, "tegas salah seorang masyarakat Suherman, yang kesal melihat itu. 

Hal senada juga disampaikan pemudik asal jakarta Sugeng, sitinjau lauik cukup padat kemarin Pak, imbas truck CPO masih saja melintas, padahal seharusnya kan tidak boleh. 

"Sudah jelas, surat edaran mengatur jam pengangkutan, kenapa juga masih beroperasional diluar jam tersebut, namanya melecehkan Gubernur dan Dinas Perhubungan serta instansi terkait, kok tidak ditindak," tutur Sugeng.

"Kami sebagai masyarakat, meminta aparat terkait,khususnya Polisi agar segera berikan tindakan pada truk dan tangki yang membandel, demi marwah surat edaran dan daerah ini, sehingga semua patuh aturan, jangan dikasih hati mereka itu," tutupnya. (***)

Oleh: Cahyonoadi Raharyo Sukoco, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat

WAKTU dengan cepat  bergulir menuju tahun 2024. Banyak harapan dan sekaligus kecemasan. Cemas kalau keadilan dan demokrasi gagal. 

Pada tahun 2024 kurang lebih separuh penduduk bumi, yakni sekitar dua miliar orang di 70 negara akan mengikuti pemilihan umum, 

dari Inggris sampai Bangladesh, India,  Indonesia, dan negara-negara lainnya. 

Demikian Pemimpin Redaksi The Economist, Zanny Minton Beddoes dalam catatannya yang dimuat pada edisi akhir tahun di media yang ia pimpin bertajuk “The World Ahead 2024”. 

Harapan semua penduduk bumi yang ikut pemilihan umum 2024, pastilah perubahan kearah kebaikan. Demokrasi diharapkan tidak tergelincir pada demokrasi semu, illiberal. 

Dunia  menginginkan perubahan menjadi lebih baik: adil, tanpa diskriminatif, dan makmur bersama.

Ketidakadilan, baik yang sudah terjadi maupun yang masih dalam rancangan berbagai kelompok serakah tidak menjadi harapan. Bahkan menjadi musuh bersama, masyarakat luas, para pebisnis, dan termasuk para pengusaha pers rintisan (start up) yang tergabung dalam organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). 

Ketidakadilan dibungkus dalam berbagai kemasan yang sering kali terlihat dan terdengar indah. Masyarakat dituntut jeli melihatnya. Jangan terpedaya. 

Di Indonesia, Sepanjang tahun 2023, SMSI menolak rencana ketidakadilan yang digagas sekelompok insan pers yang membujuk Presiden Joko Widodo untuk menandangani draf hak penerbit (publisher right) dengan alasan yang terbungkus demi memajukan media pers berkualitas. 

Draf tersebut dirancang untuk menjadi peraturan presiden. Di dalamnya terdapat rancangan bagi-bagi kue iklan di antara media mainstream (arus utama) dan membatasi ruang gerak bisnis media rintisan yang sekarang berkembang pesat di seluruh wilayah Tanah Air. 

Di dalam draf yang dirancang sebagai peraturan presiden (perpres) RI ini diberi batasan pagar kuat bahwa media yang akan mendapat hak-haknya sebagai penerbit harus terverifikasi oleh Dewan Pers, meskipun media telah berbadan hukum pers. Di sinilah ketidakadilan mulai ditanamkan.

Posisi terakhir, Joko Widodo (Jokowi) menolak menandatangani rancangan peraturan presiden yang sudah terus disodor-sodorkan untuk diteken. 

Ketika didesak oleh sekelompok insan pers untuk menandatangani draf publisher right dengan alasan untuk menciptakan jurnalisme berkualitas, Jokowi tidak segera menekennya. 

Jokowi tampaknya tahu, draf itu masih disikapi pro kontra di kalangan pers. Insan pers yang kontra berjumlah lebih besar. Mereka adalah usaha media pers rintisan yang secara terang-terangan menolak. Belum lagi masyarakat pengelola media sosial yang secara diam-diam tidak sepakat terhadap rancangan perpres tersebut. 

Perusahaan pers besar akan diuntungkan, sedangkan pers start up akan tersingkir dari dunia bisnis pers jika perpres itu ditandatangani presiden, karena di dalamnya ada satu pasal yang mensyaratkan perusahaan pers “harus terverifikasi” oleh Dewan Pers untuk bisa mendapatkan kue iklan, termasuk iklan dari perusahaan platform digital global yang bernama Google. Sementara verifikasi perusahaan pers tidak dikenal dalam undang-undang pers nomor 40 Tahun 1999. 

Ketika Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2023  di Bandung yang dibuka dari Istana Negara Jakarta, Senin (25/09/2023), ia sempat memberi isyarat dengan mengadu dua kepalan tangannya, sebagai pertanda draf perpres masih diwarnai pro-kontra di kalangan pers. 

Tidak mungkin presiden menandatangani perpres yang akan digunakan untuk persaingan bisnis secara tidak sehat.  Apalagi akan berakibat buruk bagi perkembangan perusahaan media rintisan. 

“Kalau sampai draf itu ditandatangani pak presiden, sama saja pemerintah melakukan pembredelan secara sistematis. Ini melawan perkembangan demokrasi di Tanah Air,” tutur Ketua Umum SMSI Firdaus dalam berbagai kesempatan rapat SMSI yang beranggotakan 2000 perusahaan pers siber. 

SMSI melalui berbagai tulisan mengingatkan Jokowi akan janjinya ketika debat calon presiden pada pencalonan periode keduanya. Joko Widodo mengatakan pentingnya dukungan terhadap perusahaan rintisan (start-up). 

Yang dipahami sebagai perusahaan rintisan adalah termasuk perusahaan pers start up, media baru tumbuh yang sebagian besar dikelola oleh wartawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat diterpa badai distrupsi teknologi. 

 Jokowi ketika itu akhirnya terpilih untuk periode kedua dan berlangsung hingga sekarang. Perusahaan yang baru tumbuh bersemangat dan memegang janji Jokowi. 

Jokowi konsisten dengan janjinya, mendukung dan melindungi media-media kecil yang bertebaran di seluruh Indonesia. Jokowi masih berbuat adil. 

Google Mengingatkan

Peringatan juga datang dari 

Google Asia Pacific. Google mengingatkan Pemerintah Indonesia  mengenai masa depan media. 

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani  Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik lah mengingatkan Pemerintah Indonesia mengenai rencana penandatanganan draf perpres  tentang media massa tersebut. 

 Michaela Browning berpendapat rancangan peraturan presiden itu  berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia, serta kebebasan pers sendiri.  

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir jika disahkan tanpa perubahan, tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul di online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan,” tulis Michaela Browning, Selasa, July 25, 2023.

Menurut dia, Google membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika perpres disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan Google untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk Google di Indonesia. 

Menurut Browning, jika disahkan Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

• Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan Google untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.

• Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi. 

Meta Juga Menolak

Seperti diberitakan banyak media pada tahun ini, perusahaan platform digital Meta yang mengelola facebook dan instagram juga menolak rancangan Perpres Publisher Rights. 

Meta bahkan mengancam akan memblokir konten berita dari Indonesia di semua platform mereka, seperti Instagram dan Facebook.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara Rafael Frankel yang kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan regulasi publisher rights. 

Rafael mengatakan, Meta akan menerapkan kebijakan yang sama seperti di Kanada jika perpres tersebut disahkan. 

“Kami sudah berkali-kali berdiskusi dengan pemerintah dalam penyusunan draf perpres ini,” ujarnya, Kamis (10/8/2023). “Kami konsisten dengan pandangan kami bahwa kebijakan ini tidak bisa dijalankan.”

Seperti dikutip ERA.id, Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia Noudhy Valdryno juga meminta pemerintah transparan dalam proses pembentukan regulasi tersebut.

Peringatan untuk Presiden Jokowi, tentunya juga ditujukan untuk presiden terpilih Februari 2024. Rakyat Indonesia berharap siapapun presidennya, keadilan, termasuk berbisnis media, tetap tumbuh subur di negeri ini. (*)

Afriendi Sikumbang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sumatera Barat dalam Muswil ke-3 IKA PMII Sumbar, Ahad, 24 Desember 2023.

Afriendi Sikumbang terpilih menggantikan Prof. DR. H. Maidir Harun, Ketua IKA PMII sebelumnya. Afriendi Sikumbang terpilih untuk masa jabatan 2023-2028.

Sekreraris Panitia Pelaksana Defi Mulyadi mengatakan, pelaksanaan Muswil berlangsung dengan tertib dan lancar sesuai dengan aturan organisasi.

"Kita mempersiapkan acara ini selama satu tahun. Panitia dibentuk Januari 2023, dan baru hari ini Muswil dapat kita gelar," katanya.

Terpilihnya Afriendi Sikumbang secara aklamasi, jelas Defi, karena tidak ada calon lain yang berani maju. 

Selain itu, ujar Defi, Afriendi Sikumbang merupakan kader PMII Sumbar yang selama ini telah banyak berbuat untuk memajukan organisasi di Sumbar. 

"Sahabat Afriendi Sikumbang pernah menjadi Ketua PKC PMII Sumbar periode 2011-2013 dan Ketua KPID Sumbar periode 2018-2022," ujarnya.

Afriendi Sikumbang kepada awak media usai terpilih mengatakan, amanah yang diberikan alumni PMII se- Sumbar kepada dirinya merupakan tanggungjawab yang harus dituntaskan berdasarkan visi misi dan AD/ART organisasi.

"Insya Allah kita akan menggelar rapat dengan empat orang formatur pada minggu depan untuk penyusunan pengurus," ujarnya.

Afriendi Sikumbang mengajak semua kader dan alumni PMII untuk bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan atau kelompok di tubuh alumni PMII Sumbar.

"Kubu-kubuan akan menyebabkan perpecahan dan tentunya ini tidak baik bagi perkembangan organisasi," tukuknya.

Afriendi Sikumbang bertekad untuk mendistribusikan potensi kader di berbagai sektor dan ruang yang ada. 

"Kader dan alumni PMII memiliki potensi di berbagai bidang sesuai dengan sumber daya manusia yang mereka miliki. Dan ini menjadi tanggujawab kami mendistribusikannya," tukuknya. (*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi berharap, jurnalis Sumbar terus berkarya untuk kemajuan daerah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi,SH disela-sela dialog ringan bersama kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Sumbar, di Padang, Minggu (24/12/2023). 

Supardi mengatakan.Tidak akan ada apa-apanya kegiatan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat tanpa aktifitas para jurnalis yang hebat. Karena guna mengairahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam pembangunan butuh pemberitaan yang bernas, cerdas dan dipercaya sesuai profesional pers Indonesia.

Ketua DPRD Sumbar juga menyampaikan, kita amat menyadari peran pers dan media telah memberikan kontrribusi besar selama ini, banyak karya untuk kemajuan Sumatera Barat hingga saat ini. 

"Sejak dari meraih kemerdekaan Indonesia, pers dan media motor penggerak semangat perjuangan , dan saat ini motor penggerak informasi pembangunan, yang mencerdaskan, memajukan, menghibur dan memberikan informasi yang mendidik   dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jika tidak ada pers dan media entahlah," ujar Supardi.

Supardi katakan sudah seharusnya pemerintah daerah memperhatikan besar terhadap perkembangan pers dan media. Akan terasa hambar pelaksanaan pembangunan daerah tanpa karya pers dan media. 

"Apalagi ada undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana setiap badan publik wajib menyebarkan informasi atas apa-apa yang akan, sedang dan telah dilakukan dalam setiap program, kegiatan pembangunan mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat," katanya. 

Supardi juga katakan, kita merasakan ada yang kurang dalam pemberitaan pembangunan daerah Sumbar saat ini. Hampir tidak terdapat narasi-narasi cerdas, mengugah dari para jurnalis dalam pemberitaan medianya. Sehingga antusias masyarakat ikut serta majukan pembangunan Sumbar kurang terlihat nyata.

"Karena itu melalui PWI Sumbar kita berharap ada event skala provinsi yang dapat memberikan dorongan kemajuan profesi jurnalis tumbuh berkembang di Sumbar. Ajak masyarakat dan generasi muda ikut serta lahirkan karya  jurnalis hebat Sumbar," harapnya. 

Fidaus Arbi Sekretaris PWI cabang Sumbar dalam kesempatan itu menyampaikan pertemuan dengan ketua DPRD Sumbar dalam rangka silaturrahmi dan berbincang-bincang kondisi kepengurusan PWI dan aktifitas jurnalis Sumbar saat ini. 

"Kita senang dan bangga Ketua DPRD Sumbar pak Supardi, orangnya terbuka dan penuh perhatian kepada kegiatan jurnalis pers Sumbar. Beliau bisa ditemui dimana saja dan kapan saja jika ada di Padang," ungkapnya. (*)

Mengingkatkan penghasilan kelompok,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Golkar H. Afrizal, SH.MM memberikan bantuan kambing sebanyak 50 ekor untuk Kelompok Ternak Cahaya Baru, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.Sabtu (23/12/2023).

Afrizal mengatakan, tujuan dari bantuan kambing ini adalah untuk meningkatkan potensi penghasilan di tingkat kelompok serta membantu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar atau kelompok dan meningkatkan kemandirian finansial kelompok petani mereka melalui pemeliharaan kambing.

“Kambing bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi kelompok melalui penjualan kambing, susu dan dagingnya,” pungkasnya, 

Selain itu kata Afrizal, Kambing ini perawatannya relatif mudah sehingga memungkinkan pertanian yang lebih berkelanjutan di daerah-daerah yang sulit untuk jenis ternak lainnya serta tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras.

Selanjutnya kata Afrizal, kotorannya juga bisa digunakan sebagai pupuk organik yang baik untuk pertanian dimana bisa membantu meningkatkan kualitas tanah.

Untuk itu Afrizal berharap kesejahteraan anggota kelompok dapat meningkat. Serta dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman tentang keterampilan baru dalam manajemen ternak yang bisa membantu mereka secara jangka panjang, serta meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal pertanian yang berkelanjutan. (*)

Kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar),DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel) disambut oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Zardi Syahrir didampingi Kasubag Humas dan Protokol, Darul Idris di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Kamis (27/12/2023) 

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsultasi dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2024.

Dalam merespons kunjungan tersebut, Zardi menjelaskan pola penyusunan skema penganggaran penyusunan naskah akademik, yaitu skema belanja konsultan dan skema swakelola. Penjelasan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga atau institusi yang beroperasi di Provinsi Sumbar dan di luar Provinsi.

Zardi juga mengungkapkan bahwa paradigma lama yang melihat produktivitas dari jumlah Perda yang telah dibuat tidak lagi relevan di era saat ini. Saat ini, penilaian kinerja dan produktivitas tidak hanya berdasarkan jumlah Perda yang telah disusun, melainkan juga dari rekomendasi yang dibuat untuk pemerintah daerah.

“Menurut kami, hal tersebut tidak lagi menjadi indikator produktivitas yang relevan karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kebijakan pemerintah pusat terkait regulasi dan dinamika pembuatan Perda,” ungkapnya.

Zardi berharap bahwa hasil diskusi pada hari itu dapat memberikan bantuan bagi DPRD Solok Selatan dalam menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.

“Kami berharap bahwa hasil dari pertemuan dan diskusi ini akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi anggota Bapemperda DPRD Solok Selatan dalam penyusunan Program Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat,” tutup Zardi.(**)

Dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia yang digelar setiap 1 Desember, PT Semen Padang mengadakan kegiatan lomba senam bersama, sosialisasi HIV/AIDS dan berbagai kuis yang diikuti oleh karyawan dilingkungan Semen Padang Group, Jumat (22/12/2023) pagi. 

Lomba senam bersama yang digelar di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, diikuti oleh ratusan karyawan Semen Padang Group. Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri dan sejumlah staf pimpinan, turut hadir memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri berharap yang lomba senam bersama ini dapat menjadi sarana edukasi bagi karyawan. Karena, pada lomba senam bersama ini, juga ada pemaparan tentang penyakit HIV/AIDS oleh dokter perusahaan kepada peserta lomba senam. 

"Semoga kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi karyawan, dan kami juga berharap agar pengetahuan tentang HIV/AIDS yang didapat pada acara ini dapat ditularkan kepada lingkungan, terutama pada keluarga bahwa penyakit menular HIV/AIDS adalah penyakit berbahaya yang belum ada obatnya," kata Oktoweri. 

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati menambahkan bahwa pada momentum Hari HIV/AIDS Sedunia dengan tema "Let Communities Lead" sejumlah kegiatan digelar oleh PT Semen Padang. Selain lomba senam bersama, juga ada sosialisasi dan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS kepada siswa/wi SMA, lomba ranking 1 antar unit kerja serta lomba desain baliho Hari HIV/AIDS.  

"Berbagai kegiatan ini digelar, agar karyawan dapat memahami dampak penyakit menular tersebut, termasuk bagaimana cara mencegah penyebarannya," kata Anita. 

Dokter Perusahaan PT Semen Padang dr. Andy Riva Dana dalam pemaparannya saat lomba senam bersama itu menyampaikan bahwa masalah HIV/AIDS merupakan masalah yang serius. Human Immunodeficiency Virus (HIV), adalah penyakit lumpuhnya sistem pertahanan tubuh, sehingga orang yang terserang HIV mudah terpapar penyakit lainnya.

Sifat-sifat dari HIV sendiri diketahui hanya bisa bertahan dan mereplikasi diri dalam tubuh manusia dan tidak bisa hidup di luar tubuh manusia.  Sementara AIDS, atau dengan kepanjangan Acquired Immune, Defieciency Syndrome, adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh HIV.

HIV/AIDS, katanya melanjutkan, merupakan penyakit mematikan dan menular yang sampai saat ini belum ada obatnya. Dan, epidemi terkonsentrasi pada populasi tertentu dapat mengarah menjadi epidemi pada populasi umum. "Epidemi tersembunyi ini menimbulkan fenomena gunung es. Namun, perlu digarisbawahi bahwa HIV/AIDS tidak dapat menular melalui hubungan sosial," ujarnya.

dr. Andy Riva menambahkan,  HIV/AIDS dapat menular akibat beberapa hal, terutama penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan seks bebas. "Untuk itu, mari hindari potensi tersebut, sosialisasi ini diharapkan dapat menanamkan pemahaman kepada kita semua dan lingkungan sekitar kita," kata Andy Riva.

Salah seorang karyawan PT Semen Padang, M Andeka Frandala, mengucapkan terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah memfasilitasi karyawan untuk kegiatan lomba senam bersama. Menurutnya, kegiatan lomba senam bersama ini secara tidak langsung dapat menimbulkan budaya olahraga pagi bagi karyawan. 

Selain itu, lomba senam bersama ini tentunya juga menjadi ajang untuk meningkatkan silahturahmi karyawan PT Semen Padang, dan juga dapat meningkatkan kekompakan karyawan. Sebab, usai lomba senam bersama juga ada kuis Rangking I yang diikuti karyawan antar departemen. "lomba ranking 1 nya sangat seru, ternyata pertanyaan yang diberikan kebanyakan berasal dari paparan tentang HIV/AIDS yang disampaikan," kata Andeka.

Kemudian, manfaat lainnya dari senam bersama ini, tambah Andeka, adalah adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi dari dokter perusahaan tentang penyakit HIV/AIDS. "Bagi saya pribadi, edukasi dan sosialisasi tentang HIV/AIDS ini dapat menambah pemahaman saya tentang bahaya dari HIV/AIDS," pungkas Andeka.

Lomba senam bersama itu turut dimeriahkan dengan pembagian doorprize menarik dari sejumlah sponsor seperti Mandiri Inhealth, Semen Padang Hospital (SPH), dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina. Selain pembagian doorprize, juga ada pemeriksaan kesehatan gratis dari SPH.(*)

 Sejumlah pimpinan media berpengaruh di Sumatera Barat melakukan kunjungan ke PT Semen Padang pada Kamis (21/12/2023).  Mereka melihat lebih dekat upaya konservasi ikan bilih, budidaya tanaman kaliandra merah,  produk turunan Semen Padang, SEPABLOCK dan Pabrik Indarung I. Salah satu yang menarik dari kunjungan itu, para pimpinan media terkesan dengan produk interlock brick, produk turunan semen padang dengan nama brand, SEPABLOCK.

Hal itu terungkap saat rombongan pimpinan media meninjau area konservasi yang salah satu gazebo-nya dibangun menggunakan SEPABLOCK. Tampak hadir menyambut rombongan pimpinan media, Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, Komisaris, Khairul Jasmi, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis, Kepala Unit Sarana Umum, Deni Zen, Nurita Handayani dari tim Cagar Budaya Indarung I, dan Edi Fahrizal,  Staf CSR. (*)

"Saya salut dengan insan PT Semen Padang. Diversifikasi dan inovasi produk yang lahirkan layak mendapatkan perhatian dan dikembangkan karena saya meyakini akan memberikan nilai tambah untuk perusahaan," tutur Rakhmatul Akbar, Pemimpin Redaksi Infosumbar.net.

Ia berharap PT Semen Padang terus melakukan pengembangan, dan tidak berhenti di titik inovasi, karena dikhawatirkan menjadi ide bagi kompetitor untuk pengembangan bisnis mereka. "Hal ini jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, ya tinggal terus mengembangkan pasar. Selamat untuk tim inovasi PT Semen Padang," kata wartawan senior yang akrab dipanggil Camaik itu.

Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Sumbar Sukri Umar mengatakan SEPABLOCK merupakan sebuah inovasi yang luar biasa dari PT Semen Padang. "SEPABLOCK luar biasa, dan kami yakin produk ini akan banyak diminati masyarakat. Apalagi, paparan yang disampaikan oleh pihak Semen Padang sangat jelas, ramah lingkungan, ramah gempa, dan tentunya produk ini sangat cocok untuk bangunan rumah di Sumbar yang merupakan daerah rawan gempa," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Pemred media online Padang Kita, Montosori. Kata dia, secara pribadi dirinya menyambut baik produk turunan ini. Karena, ini sebuah terobosan bagi PT Semen Padang di tengah ketatnya persaingan industri semen saat ini, dan produk SEPABLOCK tentunya akan memberikan keuntungan bagi PT Semen Padang secara bisnis. 

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis menjelaskan, untuk pemasangan SEPABLOCK PT Semen Padang telah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang. "Kami pernah melakukan pelatihan tukang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang untuk pembangunan rumah korban gempa di Pasaman Barat tahun 2022 lalu," kata Iskandar.

 

Staf Bisnis Inkubasi Non Semen Yelmi Arya Putra menjelaskan berbagai keuntungan menggunakan SEPABLOCK dibandingkan material lain,  di antaranya, biaya pembangunan rumah tipe 36 subsidi lebih hemat 10 persen dibandingkan menggunakan material bata merah. Penghematan tersebut, karena kolom dan balok dinding SEPABLOCK dibangun bersamaan dengan dinding, tidak perlu di plester dan di aci, dan juga durasi pengerjaannya lebih cepat. 

Dinding rumah SEPABLOCK dapat langsung dicat atau di coating, sehingga hemat dan ekonomis. Kemudian, mengu nakan SEPABLOCKjuga membuat rumah menjadi jauh lebih estetik dan kekinian, atau enak dipandang. 

Menggunakan SEPABLOCK, akan membuat ruangan di dalam rumah atau bangunan menjadi lebih sejuk. Sebab, di SEPABLOCK memiliki lobang-lobang untuk melepaskan panas yang terisolasi di dalam ruangan. 

SEPABLOCK ramah gempa, karena pasangan SEPABLOCK saling mengikat, sehingga tetap kokoh selama terjadi gempa. Bahkan, dari pengujian siklik atau ujian literal dorong dan tarik di PUPR, dinyatakan bahwa produk SEPABLOCK sudah masuk ke kategori ramah gempa. SEPABLOCK ini juga ramah lingkungan, permukaan yang halus dan presisi. 

Yelmi mengatakan, SEPABLOCK telah digunakan di beberapa daerah di Sumbar, seperti Pasaman Barat, di Arosuka, Kabupaten Solok, di Payakumbuh, dan juga di kawasan Bandar Internasional Minangkabau (BIM). Di Pasaman Barat, ada 50 unit rumah subsidi yang dibangun menggunakan SEPABLOCK. (*)

Gedung baru kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Padang diresmikan pemakaiannya oleh Wali kota Padang Hendri Septa didampingi Wakil Wali kota Padang Ekos Albar. Jumat (22/12/2023).

Gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut terletak di pusat pemerintahan Kota (Pemko) Padang di jalan Bypass Aia Pacah, Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang yang pembangunannya dilaksanakan dengan APBD Kota Padang dengan nilai mencapai Rp129 miliar.

Wali kota Hendri Septa dalam sambutannya mengatakan, pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan adanya gedung baru yang lebih representatif, diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Hendri Septa.

Hendri Septa juga mengucapkan terima kasih kepada PT.Nindya Karya (Persero) sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT.Artefak Arkindo sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi, beserta semua pihak yang turut mendukung kelancaran dan keberhasilan pembangunan tersebut.

"Alhamdulillah, kerjasama yang solid dan dedikasi dari semua pihak telah memastikan penyelesaian proyek ini dengan hasil yang memuaskan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Padang tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergisitas antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Padang.

"Dengan berdampingannya gedung kantor DPRD Kota Padang dengan gedung kantor Walikota Padang, diharapkan akan lebih memperkuat sinergisitas dan koordinasi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di Kota Padang, dalam menciptakan masyakarat Kota Padang yang adil, makmur dan sejahtera," kata Syafrial Kani.

Usai peresmian gedung, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman pengusulan pemberhentian Wali kota dan Wakil Wali kota Padang, Hendri Septa dan Ekos Albar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, didampingi oleh Wakil Ketua Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar serta segenap anggota dewan.

Rapat paripurna dihadiri oleh Walikota Padang Hendri Septa dan Wakil Walikota Padang Elkos Albar. Selain itu juga hadir, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Tuanku Rajo Kaciak Rajo di Padang H Andree Algamar, unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

"Sesuai aturan perundang-undangan, maka DPRD mengumumkan pengusulan pemberhentian Wali kota Padang dan Wakil Walikota saudara Hendri Septa dan Ekos Albar yang akan berakhir masa jabatannya pada 13 Mei 2024," ungkap Syafrial Kani.

Baca Juga: MK Batalkan Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah, Hendri Septa-Ekos Lanjut hingga 2024

Yang dimaksud dengan "diumumkan oleh pimpinan DPRD", berdasarkan aturan yang ada, tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan, baik oleh pimpinan DPRD maupun oleh paripurna.(b)

Realisasi APBN Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp7,072 triliun atau 90,09 persen dari target APBN. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp27,966 triliun atau 87,82 persen dari pagu APBN. Sedangkan belanja modal paling rendah yaitu 67,06 persen karena banyak proyek fisik yang kontraknya berakhir di Bulan Desember 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Sumatera Barat Dr. Syukriah HG, SH, M.Hum kepada Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dalam kunjungan kerjanya sekaitan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.

Senator Leonardy mengatakan sangat menarik sekali ketika Kakanwil menyebutkan upaya yang dilakukan DJPb Sumbar dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumbar melalui sinergi SMV. Sangat bagus dan seperti yang dijelaskan oleh Kakanwil, ada 7 SMV yang siap bersinergi di Sumbar. 

Keberadaan Sinergi SMV ini perlu dikenal luas oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat Sumbar. Akan banyak pelaku usaha yang terbantu. 

“Tapi dari SMV yang ada itu, yang cukup menarik adalah SMV LPDP. Saya catat penjelasan dari DPJb tentang jumlah orang Sumbar yang telah memanfaatkannya. Baru 1.082 orang atau 2,6 persen. Saya yakin akan banyak lahir sarjana S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri serta dokter spesialis serta subspesialis baru di Sumbar dengan semakin banyak yang dapat memanfaatkan beasiswa dari LPDP ini,” ujar pria yang setiap tahun selama periode 2019-2024 selalu terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Jumat 22 Desember 2023..

Begitu juga SMV untuk membantu UMKM melalui pembiayaan UMI (SMV PIP) dan pemberdayaan UMKM siap Ekspor (SMV LPEI). Tadi saat memasuki Kantor DPJb terlihat dukungan DPJb terhadap UMKM Sumbar. Ada display produk Sumbar. Bahkan ada UMKM yang akan dibina hingga bisa ekspor. Diantaranya UMKM yang akan memproduksi bumbu rendang untuk diekspor ke Eropa karena tidak memungkinkan mengekspor daging rendang karena daging di luar negeri lebih murah. 

Menarik juga penjelasan Kakanwil dan jajarannya terkait surplus beras dan cabe di Sumbar. Komoditas ini penyumbang dominan inflasi. Namun Bulog Sumbar mengimpor beras hingga 43.000 ton. Karena daerah sekitar Sumbar minus maka beras Sumbar dikirim ke daerah tetangga sehingga akhirnya Sumbar menjadi kekurangan beras. Fakta ini perlu jadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. 

Leonardy mengapresiasi kajian-kajian yang dilakukan tim DPJb terhadap potensi dan kondisi Sumbar. Ekspose hasil kajian itu akan sangat bermanfaat. “Saya berharap DPJb Sumbar dan Kementerian/lembaga terus bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam mendukung percapatan Pembangunan di daerah ini. Kami sebagai representasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah Sumbar akan selalu mendukung dan akan turut memfasilitasinya,” pungkas pria yang kembali diminta banyak kelompok masyarakat menjadi calon Anggota DPD RI periode 2024-2029.

Dikatakan oleh Leonardy, kepadanya dalam kunjungan kerja pada Hari Selasa 19 Desember 2023 itu, Dr. Syukriah dan jajarannya menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasinya dari 10 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu terbesar. Juga dipaparkannya rencana belanja negara di Sumatera Barat pada tahun 2023 serta dukungan DJPb Sumbar terhadap kemajuan daerah ini. Dan upaya apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran telah mulai di triwulan I

“Total pagu anggaran dari 10 K/L tersebut adalah 86,23 persen dari seluruh anggaran. Jadi kita masih menunggu realisasi anggaran hingga akhir tahun karena di Kementerian PUPR terdapat kegiatan Pembangunan jalan yang porsi terbesarnya pada kegiatan terakhir yakni pengaspalan dan banyaknya proyek fisik K/L yang berakhir pada Desember sehingga membebani realisasi belanja pada Desember ini,” ungkapnya. 

Lebih jauh Syukriah memaparkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp19,399 triliun (72,25 persen dari target APBD). Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp19,861 triliun (69,44 persen dari target APBD) sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp461,88 miliar.

“Pendapatan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontribusi sebesar 75,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkontribusi 21,97 persen. Artinya dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk pendanaan Provinsi Sumbar,” katanya lagi.

Realisasi Dana TKD di kabupaten/kota juga dijelaskan Syukriah. Totalnya Rp17,90 triliun atau sebesar 88,80 persen. Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada pemprov (Rp2,927 triliun) dan terendah di Kota Padang Panjang (Rp406,45 miliar). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Padang Panjang dab terendah di Kabupaten Pasaman Barat (84,32 persen).

Adapun belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp32,530 triliun. Naik sebesar 2,28 persen dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp31,804 triliun. Belanja pemerintah pusat naik sebesar 0,67 persen dan belanja transfer ke daerah naik sebesar Rp3,22 persen.

Syukriah pun memaparkan dukungan Ditjen Perbendaharaan Sumatera barat terhadap kemajuan Sumbar. DPJb melaksanakan sinergi SMV di Sumatera Barat. Diantaranya SMV PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai bentuk dukungan bagi UMKM melalui alternatif pembiayaan UMI. SMV ini telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Lalu SMV LPDP yang focus pada peningkatan SDM Sumatera Barat. Ada juga SMV PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), SMV Sarana Multi Griya untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan, SMV Geo Dipa Energi untuk pembiayaan energi terbarukan dan SMV LPEI untuk pemberdayaan UMKM siap ekspor. (*)

Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO) DPD SUMBAR menggelar seminar nasional dengan mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Asosiasi Tenaga Kerja dalam Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi di Sumatera Barat”, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (20/12/2023), di Padang. 

Dikatakan oleh Ketua DPD PERTAHKINDO Sumbar Albert Anwar, sinergitas merupakan satu hal penting bagi PERTAHKINDO. 

"Bersinergi dan berkolaborasi adalah upaya PERTAHKINDO Sumatera Barat dalam menjawab tantangan pengembangan potensi tenaga kerja di Sumatera Barat," jelas Albert.

Sinergi dan kolaborasi ini, diakui Albert, akan jadi fokus proyeksi DPD PERTAHKINDO Sumbat ke depannya. Dijelaskan, DPD PERTAHKINDO Sumbar akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi badan usaha, asosiasi Profesi tenaga ahli jasa konstruksi, perguruan tinggi dan SMK, dan pemerintahan daerah di Sumbar.

"Tujuannya yaitu mewujudkan PERTAHKINDO menjadi lebih baik untuk ke depannya. Saat ini, kolaborasi dengan pemerintah daerah yang terjalin adalah dengan Dinas Sumber Daya Air dan bina konstruksi provinsi Sumatera Barat, Dinas PUTR Kabuparen Pesisir Selaran, dan Dinas PUPR Kota Solok," sebut Albert.

Diketahui, berdasarkan data terbaru, DPD PERTAHKINDO Sumbar saat ini beranggotakan sebanyak 256 orang anggota berstatus aktif atau memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

Sedangkan, diakui Albert, untuk saat ini, potensi pengembangan infrastruktur maupun konstruksi sumber daya manusia di Sumbar sudah bagus. Bahkan, Ketua Umum DPP Aries Wimaruta menyatakan bahwa potensi pengembangan PERTAHKINDO untuk Sumbar cukup baik. 

“Pembangunan sektor konstruksi dan potensi pengembangan yang tetap strategis ini luar biasa. Infrastruktur dan konstruksi itu berpotensi besar dan sumber daya manusianya juga bagus. Ya kooperatif, inovatif dan juga kolaboratif. Itu sebagai modal utama membangun masyarakat jasa konstruksi di Indonesia,” jelas Aries.

Rangkaian kegiatan Musda II PERTAHKINDO Sumbar sendiri, selain seminar nasional, juga diisi dengan agenda penyusunan rencana kerja strategis, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Banyak Organisasi (RAPBO), dan pemilihan Ketua DPD Sumbar 2024-2029. 

Melalui Musda yang dibuka resmi oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumbar Fathol Bari itu, akhirnya diputuskan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya tetap melanjutkan kepemimpinan terdahulu, dengan proyeksi jangka pendeknya peningkatan sinergitas organisasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan SMK se-Sumbar, serta organisasi badan usaha dan profesi di Sumbar.(***)