Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA 

Ketua Tim Safari Ramadhan malam kedua, TSR III Pemkab Dharmasraya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, Adi Gunawan mengunjungi Masjid Nurul Hidayah, Jorong Saiyo Beringin Sakti II, Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kamis (21/3/2024).

 Jarak tempuh yang dilalui oleh TSR III untuk sampai ke lokasi acara lumayan jauh, lebih kurang 1,5 jam perjalanan. Lelah sudah pasti, apalagi disaat perut kosong lantaran menjalani ibadah puasa. Namun rasa lelah ini terobati oleh sambutan ramah masyarakat setempat.

Rombongan TSR III yang dipimpin Bupati Dharmasraya, Periode 2010- 2016, H. Adi Gunawan, antara lain, Kepala BPBD, Eldison, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Afdal Saputra, Ustadz Sya’ban Lubis, MA, Koordinator Tim, Ahmad Diono, dan sejumlah PNS lainnya.

Usai berbuka puasa, salat magrib, salat isya, salat tarawih dan salat witir, acara kunjungan safari ramadhan dimulai dengan pembacaan ayat- ayat suci alquran yang dibawakan oleh salah seorang warga setempat.

Walinagari Taratak Tinggi, Debita Darni Sumarta mengucapkan selamat datang dan terimakasih atas kedatangan Tim Safari Ramadhan di wilayah timpeh. Katanya, suatu kehormatan bagi masyarakat kedatangan tamu dari pemerintahan kabupaten. Melalui kegiatan ini masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasi.

” Di wilayah kami ini masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan dari pengerasan ke aspal hotmix. Kemudian juga sejumlah prasarana lainnya. Kami berharap aspirasi kami ini menjadi bahan pembahasan nantinya bagi pemerintah kabupaten,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TSR III, H.Adi Gunawan mengatakan, urusan pembangunan memang sudah menjadi tanggungjawab pemerintah kepada masyarakatnya bedasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tidak dipungkiri selama kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, sudah banyak pembangunan yang digelontorkan ke wilayah timpeh ini. Dulu untuk sampai ke wilayah ini butuh waktu tempuh berjam- jam karena beratnya medan jalan yang dilalui. Kini hampir seluruh jalan di wilayah timpeh sudah di aspal hotmix.

“Aspirasi masyarakat sudah kami himpun. Namun yang tak kalah pentingnya, masyarakat harus rajin membayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan masyarakat, akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” terang Pimpinan DPRD Dharmasraya ini.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar selalu menjaga kekompakan, kerukunan dan silaturahmi agar tercipta lingkungan aman tenteram.

“Jika lingkungan aman tenteram, dengan sendirinya pembangunan akan terwujud,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan pembangunan masjid senilai Rp 10 juta, tikar salat, alquran lengkap dengan rekalnya dan kajian agama yang disampikan Ustadz Sya’ban Lubis.(elda)

LINTASMEDIANEWS.COM, DHARMASRAYA 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Adi Gunawan sekaligus Ketua TSR III dalam kegiatan safari ramadhan mengunjungi Mushalla Darul Falah, Jorong Batu Takau, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Jumat (22/3/2024).

Menurut Adi Gunawan, bahwa perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus bergulir menuntut masyarakat untuk mengenal dan beradaptasi dengan perkembangannya. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat karena perubahan zaman berpengaruh besar bagi proses kehidupan. Bisa berpengaruh baik bisa juga berpengaruh buruk.

Dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu besar masyarakat harus membentengi anak- anak dengan Imtaq dan Iptek. Imtaq adalah pemahaman, prilaku, sikap yang berpedoman kepada alquran dan hadis. Sedangkan Iptek adalah, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

“Anak- anak kita harus memiliki Imtaq dan Iptek yang seimbang. Sehingga bisa menghadapi perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus berkembang. Ini adalah pesan Bupati Sutan Riska Tuanku kerajaan kepada kita semua,” ungkap Ketua TSR III Dharmasraya, Adi Gunawan dalam kegiatan safari ramadhan di Mushalla Darul Falah.

Pimpinan DPRD Dharmasraya asal Partai Golkar ini menambahkan, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan akan terus memperjuangkan exit tol Dharmasraya. Salah satu wilayah yang bakal dilewati adalah Kecamatan Padang Laweh, ini.

Jika terwujud, Kecamatan Padang Laweh akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan dan kemajuan akan bergulir seriring berjalannya waktu.

“Untuk itu kita harus mempersiapkan diri dan anak- anak untuk menyonsong hal tersebut. Salah satunya, sesuai dengan pesan bupati. Bentengi anak – anak kita dengan Imtaq dan Iptek, agar nantinya kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” terangnya. (elda)

MERANTI,Lintas Media News
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2024 yang turun drastis. Jika tahun lalu DBH Migas sebesar Rp 115 miliar, di tahun ini Meranti hanya mendapat Rp 59 miliar saja.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto saat menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau, di Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (26/3/2024).

"Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, di mana DBH yang bakal diterima hanya Rp 59 miliar saja, sedangkan tahun sebelumnya dari Rp115 miliar," ujar Bambang.

Angka tersebut kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah listing migas Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika di tahun 2023 lifting Migas Meranti sebesar 1,9 juta barel, di tahun 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel. 

"Tapi jumlah DBH yang diterima Meranti malah turun hampir 50 persen. Inilah yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil Migas," tukasnya. 

Tidak hanya itu, Sekda Meranti itu juga menjelaskan daerahnya tidak menerima bagi hasil dari kelapa sawit. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat menilai Meranti tidak berbatasan langsung dengan dengan kabupaten penghasil sawit.

"Kita sudah bicarakan, Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, karena dulunya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis," terang Bambang.

Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, untuk menyurati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI," tegasnya.  

Sementara itu, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.

"Dari data pemerintah provinsi Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti Provinsi Riau," katanya.

Sebagaimana diketahui, kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.

Ikut mendampingi Sekda Bambang, Sekretaris DPMPTSP Kepulauan Meranti Afrinal Yusran, dan Kepala Bagian Umum Sekda Kepulauan Meranti Tarmizi. (Nina/rls).



Parit Melintang,Lintas Media News
Tahun 2021-2025 merupakan periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-empat atau periode terakhir RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur saat membuka kegiatan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2045 pada Selasa, (26/3/ 2024 di Hall IKK Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat.

Bupati Suhatri Bur dalam sambutannya, mengatakan, Musrembang merupakan salah satu tahapan dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD sebagai pedoman pemerintah daerah dalam jangka 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, akademisi, dan masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, upaya pembangunan harus dirancang sedemikian rupa secara bersama, dilaksanakan secara profesional, transparan dan sinergisitas oleh seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Padang Pariaman.

“Hal ini kita lakukan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu bisa digunakan secara maksimal, tepat sasaran, dan tepat anggaran,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama Ia menuturkan, arah kebijakan penyusunan RPJPD diharapkan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, evaluasi hasil capaian indikator kinerja RPJPD Kabupaten Padang Pariaman perlu menjadi acuan dalam menyusun rancangan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2045.

“Diakhir periode RPJPD ini kami kembali mengingatkan kepada kita semua agar betul-betul serius mempedomani hasil RPJPD ini dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kita,” katanya.

Adapun visi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2045 yang saat ini sedang disusun adalah Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Merata.

Musrembang yang dimoderatori oleh Asisten Administrasi Umum Fakhriati ini menghadirkan Narasumber Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Harif Amali Rifai, dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda sumbar Yudha Prima.

Disamping itu, turut hadir sebagai peserta Musrembang segenap Unsur Forkopimca, Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kemenag, Ketua Baznas, dan Camat se-Kabupaten Padang Pariaman, serta turut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat.(*/Len).


Pdg.Pariaman, Lintas Media News 
Bupati Suhatri Bur membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 pada Selasa (26/3/2024) di Hall IKK Paritmalintang. 

Periode ini merupakan bagian terakhir dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) keempat Kabupaten Padang Pariaman yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2025.

Musrembang menjadi tahap penting dalam penyusunan dokumen RPJPD yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintahan, akademisi, dan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan harus direncanakan bersama, dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati menegaskan pentingnya penggunaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, tepat sasaran, dan tepat anggaran.

Arah kebijakan penyusunan RPJPD diharapkan memihak pada kesejahteraan masyarakat, dengan evaluasi hasil capaian indikator kinerja RPJPD menjadi acuan dalam menyusun rancangan RPJPD pemda tahun 2025-2045.

Visi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2045 yang sedang disusun adalah "Padang Pariaman Maju, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Merata". (*/Len)





Tujuh ASN dalam polling pejabat eselon Padang Pariaman. Yakni Anwar, Aspinuddin, El Abdes Marsyam, Hendri Satria, Rudy Repenaldi Rilis, Zahirman, dan Zainil. (Gambar: Tim DatiakFoto)

Padang Pariaman,Lintas Media News
 Polling pejabat eselon Padang Pariaman ini hadir untuk mengetahui potensi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Padang Pariaman 2024. Nama-nama yang dirangkum Datiak.com, adalah ASN yang dianggap paling potensial mendapat dorongan mendampingi Suhatri Bur di periode kedua.

Untuk pemetaan ketertarikan publik, polling pejabat eselon Padang Pariaman ini dihadirkan. Selain itu, guna mengetahui seberapa kenal publik dengan para ASN dalam polling tersebut.

Polling pejabat eselon Padang Pariaman mungkin juga secara tidak langsung diikuti oleh kalangan ASN Padang Pariaman nantinya. Sebab, polling bakal disebar di berbagai platform media sosial. Misalnya Facebook, WhatsApp, media X (Twitter), dan Instagram.

Untuk mengenal sepintas tentang ASN yang masuk dalam polling pejabat eselon Padang Pariaman, berikut rinciannya:

1. Anwar


Saat ini, Anwar menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Padang Pariaman. Ia sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Pariaman. Dengan menempati dua posisi itu, besar kemungkinan publik sudah banyak yang mengenalnya.

2. Aspinuddin

Aspinuddin sekarang menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Padang Pariaman. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Padang Pariaman. Dengan begitu, tidak tertutup juga kemungkinan banyak yang mengenal sosoknya.

3. El Abdes Marsyam

El Abdes Marsyam saat ini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Pariaman. Sebelumnya, ia menjadi Kepala Bidang di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Padang Pariaman.

4. Hendri Satria

Hendri Satria saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Padang Pariaman. Sebelumnya ia menempati posisi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Kadisarpus) Padang Pariaman. Dengan jabatannya sekarang, Hendri dipastikan telah memiliki koneksi kuat dengan nagari.

5. Rudy Repenaldi Rilis

Rudy Repenaldi Rilis, tidak saja termuda, tetapi juga paling tinggi pangkatnya dibandingkan 6 ASN lainnya yang masuk daftar polling pejabat eselon Padang Pariaman ini. Yakni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya, Rudy menjabat Kepala DPMPTP Padang Pariaman.

6. Zahirman

Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Padang Pariaman. Sebelumnya, Zahirman menempati posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Padang Pariaman. Selain sebagai corong komunikasi, Zahirman juga aktif di organisasi. Jadi, jaringannya tentu juga luas.

7. Zainil

Sekarang menjabat Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya, Zainil adalah Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman. Selain paling matang secara usia, Zaini juga dikenal sebagai keponakan dari mantan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni. Jadi, kansnya bisa saja besar diusung dari Kampung Dalam.

Laporan Harta Kekayaan

polling pejabat eselon padang pariaman 2

Politik tidak terlepas dari kekuatan finansial. Jadi, bagaimana kesejahteraan ketujuh pada ASN yang masuk dalam polling pejabat eselon Padang Pariaman tersebut? Berikut datanya dirangkum dari LHKPN masing-masing nama tersebut:

Jika dilihat dari LHKPN, El Abdes Marsyam, Hendri Satria, Rudy Repenaldi Rilis dan Zahirman yang paling matang secara finansial. Khusus Hendri Satria, Rudy dan Zahirman, sebelumnya memang juga berkompetisi dalam perebutan kursi Sekda Padang Pariaman. Namun, akhirnya dimenangkan oleh Rudy.

Hanya saja, hal itu tentunya belum dapat dijadikan tolok ukur. Sebab, sang petahana Suhatri Bur ataupun masyarakat dan pendukungnya mungkin saja memiliki padangan berbeda. Dan tidak tertutup kemungkinan ada sosok ASN di luar dugaan yang bakal diambil mendampingi Suhatri Bur di periode kedua nantinya.

Jadi, polling pejabat eselon Padang Pariaman hadir murni sebagai pemeta untuk memperkuat analisa yang diperoleh Datiak.com tentang sosok ASN yang berpotensi dijadikan Cawabup di 2024 ini. Artinya, apabila masyarakat memiliki nama lain, silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah.

Nantinya, redaksi akan menyertakan nama terbanyak dalam kolom komentar, sebagai kandidat polling pejabat eselon Padang Pariaman putaran kedua. Redaksi juga menerima saran via kolom komentara. Terima kasih. (*/Len)




Padang,Lintas Media News
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sololok Selatan (Solsel) berkunjung ke DPRD Sumbar terkait pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.

Rombongan tersebut disambut 
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Raflis di ruangan khusus I DPRD Sumbar .Senin (25/3/2024).

Dalam sambutannya Raflis menyampaikan rasa terimakasih 
telah menjadikan DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan kerja dari DPRD daerah manapun.

Untuk itu,"kami siap berbagi pengalaman dan informasi yang dibutuhkan," ungkap Raflis.

Dikatakan Raflis, pertemuan tersebut merupakan ajang sinergi untuk kemajuan daerah, dalam semangat kalaborasi dan pertukaran pengetahuan.

Menurut Raflis,Kunjungan yang dilakukankan ini bukan hanya tentang konsultasi, tapi juga tentang berbagi inspirasi dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023.

Langkah ini, kata Raflis, menegaskan kembali pentingnya kerjasama antar daerah dalam memajukan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

"Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk terus berinovasi dan bertumbuh bersama," cakapnya.

Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Solok Selatan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi disamping itu, juga untuk menggali informasi mendalam terkait pembahasan LKPJ," katanya. 

Sementara,Ketua rombongan pansus DPRD kabupaten Solok Selatan Marwan mengatakan,dari kunjungan ini, kami mendapat pemahaman mendalam terkait LKPJ.kepala daerah tahun 2023. (*)


Lintasmrdianews.com,DHARMASRAYA – Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor, yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) pada hari Kamis 7 Maret 2024 lalu. Pemkab Dharmasraya yang dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyalurkan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan padaa hari ini, Selasa, (26/03/24).

Turut serta dalam rombongan antara lain, Kadis Sosial, Martin Efendi, Kadis Kumperda, Roni Pusaka, Kadis Perkimtan, Silaturahim, Kadis Kominfo, Rovanly Abdams, Staf Ahli Bidang Hukum, Irwan Zamrud, Kadis Perhubungan, Catureby Plt. Kasat Pol PP, Yunisman, Kepala BKPSDM Yusrizal dan Ketua Baznas Kab Dharmasraya, Z Lubis.

Bupati beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar yang diwakili oleh Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska.

Bupati Dharmasraya sekaligus Ketua Apkasi menyampaikan rasa keprihatinannya kepada masyarakat Pessel yang menjadi korban dan terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.
“Saya secara pribadi turut prihatin atas musibah yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Pesisir Selatan, yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Saya yakin aka nada hikmah dibalik semua musibah ini. Dan saya berharap, semoga seluruh masyarakat yang terdampak bencana dapat ikhlas dan tabah menerima semua kehendak Allah,” kata Bupati.

Bantuan yang diserahkan berupa baju layak pakai sebanyak 166 karung, mie instan sebanyak 269 dus, pop mie sebanyak 7 dus, sarden sebanyak 3 dus, minyak goring sebanyak 40 dus, gula pasir sebanyak 2 karung atau 100 kg, beras sebanyak 1 ton.

Susu sebanyak 3 dus, garam sebanyak 1 pak, roti dan snack sebanyak 14 dus, the botol sebanyak 1 dus, the serbuk sebanyak 30 bungkus, sabun dan perlengkapan mandi sebanyak 4 dus, tissue sebanyak 1 pak, tempat minum sebanyak 12 buah, dan sirup marjan sebanyak 2 botol.

Selain itu, Sutan Riska atas nama Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp50 juta.

“Bantuan yang kami salurkan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Apkasi, Pemkab dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya terhadap warga yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerah ini. Sebab peristiwa itu tidak saja menimbulkan kerugian harta dan benda. Serta kerusakan berbagai infrastruktur dasar milik masyarakat. Tapi juga menimbulkan puluhan korban meninggal dunia," jelas Bupati.

Bupati Dharmasraya juga berharap bantuan yang tidak begitu besar itu bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

"Apa lagi saat ini masyarakat juga tengah menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi juga akan menghadapi lebaran. Semoga bantuan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Pessir Selatan. " pungkasnya.(elda)


ADVERTORIAL

Meranti Lintasmediabews.com

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar membuka Lomba Pacu Sampan ke-4 dan Kemah Budaya di Telaga Air Merah Desa Tanjung Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu (2/3/2024). Menghimbau masyarakar untuk mengikuti program ini.

Event rutin tahunan itu diikuti 60 peserta dewasa dan 22 klub peserta tingkat SMP dan SMA. Para peserta itu terdiri dari perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Siak, Kota Dumai, perwakilan Pokdarwis Langgam Kabupaten Pelalawan, serta dari Kepulauan Meranti.

H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik panitia pelaksana maupun sponsor yang telah menggagas serta menyukseskan event tersebut.

"Tentunya selain menjadi objek wisata daerah, event ini juga dapat dijadikan ajang mempererat tali silaturahmi kita bersama dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," katanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Pemkab Meranti itu menyebutkan, kegiatan itu merupakan salah satu bentuk usaha dalam menjaga khasanah budaya daerah. Sekaligus sebagai upaya bersama guna menarik minat generasi muda dalam melestarikan budaya dan olahraga di Kepulauan Meranti.

"Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memeriahkan event ini. Kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat datang dan selamat bertanding," ujar Asmar.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada manajemen PT Imbang Tata Alam (ITA) yang dinilai telah konsisten membantu kegiatan pacu sampan Telaga Air Merah setiap tahunnya. 

"Semoga operasional PT ITA semakin berkembang dan maju sehingga semakin banyak manfaat bagi masyarakat ke depan," harap Plt. Bupati Meranti itu.

Sebelumnya, Kepala Desa Tanjung Muhammad Anas menyampaikan ucapan terima kasih ke Plt Bupati yang telah hadir. Dia menjelaskan event itu merupakan event tahunan yang diselenggarakan Bumdes Desa Tanjung yang bekerjasama dengan PT ITA yang menjadi sponsor utama.

"Alhamdulillah tahun ini kita bisa membuat dua kategori lomba, yakni tingkat anak-anak SMP sampai SMA, dan tingkat dewasa," jelasnya.

Terlihat hadir dalam pembukaan tersebut para kepala OPD, Area Manager PT ITA, Haryo Suryo Nugroho, Upika Tebingtinggi Barat, dan pejabat serta tamu undangan lainnya. (Prokopim)


ADVERTORIAL

MERANTI  Lintasmedianews.com

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengingatkan bahaya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) kepada masyarakat. Untuk itu ia mengajak agar berhati-hati dan menghindari segala bentuk potensi yang dapat menyebabkan karlahut. 

H. Asmar menyampaikan itu saat melakukan safari ramadan 1455 H di Masjid Al Jihad Desa Bungur Kecamatan Rangsang Pesisir, Minggu (24/3/2024).

"Kami mengajak masyarakat untuk mencegah dan mengurangi risiko kebakaran, apalagi saat ini dalam musim kemarau sangat rawan terjadinya kebakaran," kata Asmar.

Dia mengimbau dan meminta masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Terutama di wilayah-wilayah tanah gambut yang sangat mudah terbakar dan menjadi bencana karlahut. 

"Jangan lagi membersihkan lahan dengan cara membakar. Mari bersama kita jaga," ajaknya.

Dalam momen safari ramadan itu, Asmar turut mengajak masyarakat meningkatkan amal ibadah serta mendoakan roda pemerintahan di Kepulauan Meranti berjalan dengan baik.  

"Kegiatan itu bertujuan untuk kita saling bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat," ujar Asmar.

Sebelumnya, Plt Camat Rangsang Pesisir Safrizal Ahmadi menyampaikan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala desa untuk disampaikan kepada masyarakat.

"Kita minta agar tidak membersihkan sampah dan lahan dengan cara dibakar dan harus waspada terhadap hal-hal yang akan menyebabkan kebakaran," sebutnya. 

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Asmar menyerahkan santunan bagi kaum duafa dan memberikan bantuan pembangunan untuk Masjid Al Jihad. (Nina/rls).


Padang,Lintas Media News
InJourney BUMN yang bergerak di aviasi dan wisata, Selasa 26/3-2024 mendatangi Taman Hutan Raya Bung Hatta di Ladang Padi Sitinjau Lauik, Selasa 26/3-2024.

"Kita ingin menyaksikan langsung spot destinasi like turis asing, yang ingin leasure alami di Kota Padang. Satu dari banyak spot di Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta,"ujar Dirut InJourney Dony Oskaria saat mendarat di BIM Senin pagi didampingi Mas Yudis dari legal dan cooporate secretary InJourney. 

InJourney tertarik ikut ambil bagian di Tahura Bung Hatta tidak lepas dari ekspos dan ngototnya Pemko Padang melalui Wakil Walikota Padang H Ekos Albar.

"Banyak perilaku turis manca negara untuk mendatangi sebuah destinasi, nah di Tahura Bung Hatta kita punya, apa yang diinginkan turis AS atau Eropah  menengah ke atas dalam memenuhi kebutuhan vacancy atau enjoy nya yaitu alamiah, asri dan ada suara binatang yang tak terdengar lagi di negara mereka,"ujar H Ekos Albar beberapa waktu lalu.
Yudis yang meninjau langsung Tahura Bung Hatta disambut Asisten II Didi, Kadis Pariwisata Yudi Indra sani, UPTD Tahura Edi.

"Potensi Tahura Bung Hatta, uih alam nya orisinil banget,  bagus, cuman perlu pengembangan dan perawatan yang standar destinasi kelas dunia,"ujar Yudis.

Sedangkan Dony Oskaria menyaksikan video kondisi Tahura Bung Hatta kini, untuk lebih berkelas dunia harus ada kolaborasi dan sinergitas termasuk injeksi buat rehabilitasi destinasi itu.

"Spot destinasi hari ini dipentingkan itu akses, Tahura Bung Hatta punya, terletak dipinggir Jalinsum ruas Padang-Solok. Lalu, alam dan hutan nya masih orisinil, yang perlu itu perawatan dan pembangunan areal publik di kawasan itu,"ujar Dony Oskaria.

Tahura Bung Hatta ini diresmikan oleh Wapres RI Umar Wirahadikusumah 15 Agustus 1986. Saat ini Tahura Bung Hatta dikelola oleh UPT Dinas Pertanian Kota Padang.
Menurut Ketua Jaringan Pemred Sumbar Adrian Tuswandi ada dua lebihnya sopir Tahura  Bung Hatta.

"Satu turis ke sini yang punya minat khusus, karena banyak flora dan fauna di hutan sekitar Tahura Bung Hatta. kedua healthy forest. Masuk kesini ukur tensi keluar ukur tensi pasti berubah,"ujar Toaik biasa Ketua JPS dan owner banyak media online level start up itu biasa di sapa. (***)

Solok Lintasmedianews.

Berdasarkan Release yang dimuat pada beberapa Media Online terkait Pemerintah Propinsi Sumatera 

Barat yang membantah kabar Gubernur Mahyeldi telah melaporkan Bupati Solok ke Kementerian 

Dalam Negeri atas sejumlah pelanggaran, melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Mursalim.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Safriwal, S.Si, M.CIO 

menyatakan bahwa Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/035/Pem-Otda/2024 tanggal 17 

Januari 2024 kepada Menteri Dalam Negeri secara jelas meminta Kementerian Dalam Negeri untuk 

melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Kabupaten Solok. 

Seharusnya Pemerintah Propinsi terlebih dahulu menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh 

Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan cara membentuk Tim melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa monitoring, pemantauan atau bentuk 

pembinaan dan pengawasan lainnya untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, dikarenakan 

berdasarkan surat pengaduan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Solok menyampaikan surat Cq/melalui 

Gubernur Sumbar sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Solok Nomor : 000.1.5/KAB/DPRD 2024 tanggal 

09 Januari 2024. (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Jika dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi memang ditemukan 

indikasi terhadap point pengaduan atau terjadi kendala/halangan oleh Pemerintah Kabupaten Solok, 

barulah Pemerintah Provinsi menyampaikan Laporan hasil pembinaan dan pengawasan secara resmi 

kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal Pasal 3, Pasal 10 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Dari hasil Laporan Pembinaan/Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi tersebut barulah 

Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengambil 

Langkah selanjutnya (Pasal 3, Pasal 10, pasal 24 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

Namun kondisi yang terjadi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur 

dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara langsung, tetapi justru menyurati kementeriaan 

Dalam Negeri untuk bisa memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Pemeritah Daerah Kabupaten 

Solok sesuai Surat Gubernur Sumbar kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor : 120/035/Pem-

Otda/2024 tanggal 17 Januari 2024

Pasal 10 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pembinaan Umum 

dan Teknis”

Pasal 10 ayat (7) point a yang berbunyi “Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat: a. belum mampu melakukan pembinaan 

umum dan teknis, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan 

masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau”

Penjelasan Pasal 10 ayat (7) Yang dimaksud dengan "belum mampu melakukan pcngawasan umum dan 

teknis" dibuktikan dengan surat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat no kepada Menteri. Yang 

dimaksud dengan "tidak melakukan pengawasan umum dan teknis" dibuktikan dengan laporan hasil 

pemantauan dan/ atau evaluasi dari Kementerian.

Dalam surat tersebut juga tersirat seolah-olah roda Pemerintahan di Bawah Kepemimpinan Bupati 

Epyardi Asda, M.Mar tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi yang 

semestinya. Justru selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.mar Pemerintah Kabupaten Solok 

sudah berada pada kondisi yang jauh lebih baik, bahkan terbaik di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari 

Sudah banyaknya penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Solok baik di 

Tingkat Propinsi maupun Nasional.

Berikut beberapa penghargaan yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar :

1. Sektor pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Solok saat ini menjadi yang terbaik di Sumatera 

Barat hal ini dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Barat sebagai Predikat Tertinggi Tingkat Kabupaten di Sumatera Barat tentang 

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 (27/01/23)

2. Sektor kesehatan Kabupaten Solok memperoleh penghargaan dari BKKBN RI Perwakilan Provinsi 

Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), Penghargaan TOP 

INOVASI WISI Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 (9/11/21), Penghargaan Bebas Frambusia 

Tingkat Nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat (31/05/2022), penghargaan dari BKKBN RI 

perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas pencapaian penurunan angka stunting (17/02/23), 

Penghargaan Bupati Solok dan Ketua TP-PKK Kab. Solok Jadi Duta Orang Tua Hebat dari BKKBN RI 

(12/12/23)

3. Sektor Pariwisata Kabupaten Solok meraih Penghargaan Best Tourism National dari ASITA 

(30/09/21), Peringkat pertama kategori Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) tahun 2021, untuk 

Kawasan Geopark Singkarak-Danau Kembar (17/11/21)

4. Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023 dengan kategori baik dalam penerapan 

Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dari Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN) (07/12/2023)

5. Sektor Pendidikan : kabupaten yang dipimpin Bupati Epyardi Asda mendapat rapor pendidikan 

tertinggi se-Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset 

dan Teknologi (30/10/2023)

6. Penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repubik 

Indonesia (01/02/23)

7. Memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 (19/12/23)

8. Penghargaan Smart Living dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (14/12/21)

9. Pemerintah Kabupaten Solok mendapat Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut (27/05/22), 

Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Pendukung UMKM terkolaboratif 

Wilayah Sumatera Barat Tahun 2022 (30/11/2022), Pemerintah Kabupaten Solok Mendapatkan 

Opini WTP atas LKPD Tahun 2022 dari BPK RI (12/05/2023), dan Penghargaan Terbaik 3 dalam Tim 

Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (29 Oktober 2023).

10. Penghargaan Piagam Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Kategori 

Kota Kecil (05/03/24).

11. Peningkatan nilai RB dari Tahun 2021 sampai dengan 2023, dimana Tahun 2021 bernilai C. Untuk 

Tahun 2022 bernilai B dan Tahun 2023 bernilai BB.

Semasa kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap 

perolehan DAK. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana DAK dari tahun ke Tahun yakni pada tahun 

2020 hanya 53 miliar dan Ketika tahun pertama Bupati Epyardi Asda yaitu tahun 2021 DAK Kab Solok

meningkat menjadi sebesar 99 M, tahun 2022 sebesar 109 M, 2023 sebesar 87 M, dan tahun 2024 

sebesar 107 Miliyar.

Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur Kabupaten Solok Seperti :

Telah diaspalnya ruas jalan :

✓ Rangkiang Luluih - Sumiso dengan anggaran 1, 8 M

✓ Muaro Sabiak Aia - Garabak Data dengan anggaran 1, 2 M

✓ Talang Babungo - Sungai Abu dengan anggaran 2,2 M

✓ Bukit Cambai dengan anggaran 1,5 M

✓ Simpang Tanjuang Nan IV- Kp. Bt. Dalam dengan anggaran 8, 9 M

✓ Batas Kota Muaro Paneh- Bukit Sileh dengan anggaran 3 M

Dan juga telah dibangunnya : 

✓ Gedung Tourist Information Center di Koto Baru dengan anggaran 2, 9 M

✓ Gedung Perpustakaan baru Daerah di Koto Baru dengan anggaran 10 M

✓ Pasar Agropolitan Sungai Nanam dengan anggaran 2,8 M . (Karta)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.