Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Padang,Lintas Media News
Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) diwakili Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menerima Silahturahmi anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar di Padang.Selasa (23/2/2024).

Kombes Pol Dwi Sulistyawan  didampingi jajarannya mengatakan.
Meskipun belum ada riak dan kelombang masyarakat yang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) artinya keadaan masih kondusif dan stabil,jurnalis diharapkan dapat menangkal berita hoax.

"Kepada para jurnalis terutama yang tergabung dalam FJPI Sumbar kita harapkan berharap terlibat aktif dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres),yang paling utama itu sesuai tugas pokok dan fungsinya menangkal berita hoak, karena media punya peran penting dalam hal itu",harap Dwi.

Menurut Dwi,Kesibukan para kostentan jelang pesta demokrasi Pemilu 2024 ini makin meningkat.Namun demikian, kondisi keamanan dan masyarakat (kamtibmas) di Sumbar relatif stabil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Menyingung tentang calon anggota legislatif (caleg) yang terlibat kasus dugaan tindak pidana Dwi menjelaskan, untuk sementara  ditunda dulu penanganan perkaranya hingga selesai Pemilu. Jika usai pesta demokrasi, meski caleg tersebut lolos menjadi anggota dewan atau tidak lolos maka penanganan kasusnya akan dilanjutkan.

Ditahun politik ini, segala kemungkinan dapat merembet ke pemberitaan yang tidak berimbang, menjatuhkan dan berbau suku, agama dan ras (SARA). Polisi sendiri juga memantau pemberitaan-pemberitaan tersebut lewat petugas patroli cyber yang ada di Bidang Humas, Dit Intel juga Dit Krimsus.Ujar Dwi Sulistyawan.

Sementara,Ketua FJPI Sumbar Nita Indrawati Arifin memaparkan, serangkaian program kegiatan yang telah dilaksanakan FJPI Sumbar selama 2023. Di antaranya, pelatihan menulis untuk pelajar SMA di Kota Padang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Rohanna Koeddoes itu, dapat terlaksana pada 3 sekolah masing-masing SMA 1 Padang, SMA Adabiah 2 Padang dan SMA Don Bosko Padang.

“Kegiatan tersebut terlaksana secara swadaya. Para pelajar sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan menulis ini. Ke depan, kita berharap dukungan dari pihak-pihak lainnya,” katanya. 

Pengurus dan anggota FJPI Sumbar yang ikut hadir pada kesempatan itu adalah, Nita Indrawati Arifin dari media www.padangmedia.com, Devi Diany dari Harian Khazanah, Yeyen dari www.sumbarfokus.com, Dewi Simpatik dari www.relasipublik.com, Sri Taufik dari www.lintasmedia.com, Mona Sisca dari www.tribunsumbar.com, Yuke dari Harian SInggalang, Melba dari www.binnews.com, dan Silfiana dari www.kitapunya.id.(St)



Padang,Lintas Media News
Terkait tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi belajar ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).Selasa (23/1/2024).

Kedatangan anggota DPRD Jambi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar Budiman,Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis,Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir dan Kasubag Humas dan Protokoler Dahrul Idris di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

wakil ketua DPRD Jambi Pinto Jayanegara mengatakan.Dipilihnya Sumbar Untuk belajar tentang pemanfaatan potensi daerah dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke DPRD Sumbar karena,Sumbar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan daerah dari pihak ketiga, sementara di Jambi belum.

"Tentunya produk hukum tentang Pendapatan Daerah ini,kami dari Jambi ingin memilikinya juga",sebut Pinto. 

Menurut Pinto,Sumbar memiliki industri yang cukup terkenal yaitu Semen Padang sementara, di Jambi banyak menjamur industri pertambangan batu bara.Kontribusi perusahaan yang bergerak pada bidang  industri tersebut tidak signifikan kepada daerah. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan. APBD Sumbar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pusat  seiring dengan percepatan transformasi ekonomi, diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam.

Menurut Irsyad Syafar, pendapatan daerah Sumbar yang terdapat dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp6,46 triliun masih bersifat tentatif dan untuk target penerimaan pendapatan transfer masih mempedomani alokasi tahun 2023, belum berdasarkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Sedangkan dari sisi belanja terdapat permasalahan utama yaitu masih belum terpenuhinya alokasi belanja mandatory spending dan alokasi belanja masih lebih besar dari target pendapatan daerah,”jelas Irsyad.

Irsyad Safar menambahkan,penyusunan pembahasan APBD 2024 yang telah lakukan dimaksudkan untuk mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik. Dari berbagai tahapan pembahasan yang sudah dilalui, secara umum postur APBD Sumbar Tahun 2024 yang telah disepakati bersamabpemerintah daerah adalah sebesar Rp6,7 triliun lebih.

Pada kesempatan itu,Irsyad Syafar berharap kepada anggota DPRD Jambi,disamping menjalankan tugas ke Sumbar,juga dapat hendaknya menikmati keindahan alam objek- objek wisata dan kuliner- kuliner yang ada di Sumbar.
(St)

MERANTI,Lintas Media News
 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melakukan Pra Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Selatpanjang.

Kegiatan yang dipimpin oleh Staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph WH secara virtual itu berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selasa (23/01/2024).

Dijelaskan Randolph, tahapan pra validasi RTDR merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan.

“Hal itu sebagai materi untuk tahap selanjutnya dalam penyelesaian dan penetapan RDTR kita,” kata Randolph.

Dia juga menyebutkan arahan dari DLHK Provinsi Riau menjadi hal yang signifikan dan perlu ditanggapi secara serius.

“Untuk itu harus dilakukan harmonisasi di tingkat Pokja maupun konsultan yang melakukan penyusunan dalam konteks untuk mempercepat perbaikan dokumen,” ujarnya.

Randolph meminta instansi terkait di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti untuk menjadikan masukan dalam pra validasi tersebut, sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas KLHS.

“Pokja harus secara serius menanggapi ini untuk memperbaiki dokumen sesuai waktu yang telah ditentukan dengan berita acara,” tegasnya.

Kepala Bidang Penataan dan Penataan LHK Provinsi Riau Embiyarman menyebutkan, Kepulauan Meranti memiliki lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan malaysia, sehingga RDTR sangat perlu diperbaiki.

“Semoga pengembangan wilayah Meranti dapat lebih tertata dan lebih baik, sehingga menghasilkan kemajuan daerah yang berkelanjutan,” sebut Embiyarman.

Dia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah serius dalam menyusun RDTR.

“Kami berharap penyusunan KLHS selalu mengacu pada aturan yang ada,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti Dewi Atmi Dilla, menyampaikan KLHS RDTR itu sudah melewati beberapa tahapan dan melibatkan beberapa OPD.

“Semoga berjalan dengan lancar sampai ke tahap validasi," katanya.

Lebih jauh dikatakan Dewi, penetapan RDTR kawasan perkotaan Selatpanjang harus segera terlaksana mengingat RDTR menjadi dasar dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang lebih rinci.

"Juga sebagai acuan penerbitan izin pemanfaatan ruang sehingga bisa diterapkan untuk kebaikan kedepan,” ungkapnya. (Nina/rls).

Padang,Lintas Media News
Calon Anggota DPR RI H. Rahmat Saleh blusukan mengunjungi pasar-pasar yang ada di Dharmasraya. Salah satu pasar yang dikunjunginya adalah pasar Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya, Senin (22/01/2024). 

H. Rahmat Saleh turut serta mengkampanyekan gagasan yang disampaikan PKS pada Pemilu 2024. Pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. 

Kunjungan yang dilakukan H. Rahmat Saleh meninjau secara langsung harga pangan yang ada di Pasar Koto Tinggi. Sembari meninjau pasar, H. Rahmat Saleh diteriaki oleh para pedagang, “Rahmat Saleh DPR RI”. Disamping itu, H. Rahmat Saleh juga menerima laporan kesulitan pedagang mengurus legalitas UMKM dalam pendaftaran BPOM.

“Kita menerima laporan para pedagang yang sulit dalam pengurusan legalitas UMKM, kita akan bantu pendaftaran dan legalitas UMKM demi meningkatkan kesejahteraan pedagang,” tegas H. Rahmat Saleh

Selain itu, PKS juga akan memberdayakan emak-emak pelaku UMKM. Modal usaha untuk pelaku UMKM, 1 rumah 1 usaha dari program Usaha Milik Ibu (UMI), kemudahan usaha untuk ibu rumah tangga.

Pada kunjungan ke pasar dan UMKM H. Rahmat Saleh menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus korupsi dana koperasi yang merugikan setidaknya 1.500 nasabah. Bahkan total kerugian yang dialami masyarakat disebut mencapai Rp 20 Miliar. Satu korban menderita kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Atas aduan masyarakat tersebut, H. Rahamt Saleh diteriaki oleh para pedagang pasar.
“Rahmat Saleh DPR RI! Kami ingin pangan murah, koperasi tidak bermasalah, cari kerja mudah,” Teriak salah satu pedagang pasar

H. Rahmat Saleh merespon teriakan para pedagang pasar dengan komitmen pangan murah yang selaras dengan program PKS. 

“Program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Salah satunya dengan membuat lumbung pangan di setiap desa,” ucap H. Rahmad Saleh.(rel)



Lintasmedianews.com, Dharmasraya—Dalam rangka pembuatan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Dharmasraya adakan perjanjian kerjasama bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor Wilayah Sumatera Barat. Perjanjian kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya Imam Mahfuri,S.E,M.M dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto, AKS, S.H. Senin, 22/01/2024.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini disaksikan serta disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H. yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Ade Sudarman,S.Pd, Ketua Bapemperda Defrino Anwar,S.H,M.Pd., acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, P3APPKB, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Kepala Bidang serta bagian hukum Sekretariat Daerah Dharmasraya. 

Kerjasama antara DPRD Kabupaten Dharmasraya bersama Kemenkumham Sumbar ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Raperda Inisiatif DPRD tahun 2024 yang terdiri dari Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani kemudian Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. (elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA -  Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Dharmasraya hasil Pansel, di Pulau Punjung, Senin (22/01/2024).

Tiga orang dilantik itu adalah Muhammad Syukri menjadi Pj. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris pada dinas yang sama. Kedua, Irwan Zambrud sebagai Pj. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, sebelumnya Kabag Hukum dan Perundang-ungangan Setda. Dan ketiga, Sasrawati, sebagai Pj. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

 “Saya ucapkan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik pada hari ini. Dan saya berharap agar dapat bekerja dengan bersemangat dan bertanggung jawab. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah untuk mengisi kekosongan JPT Pratama  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang selama ini mengalami kekosongan,” ungkap Sutan Riska.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Sutan Riska mengingatkan agar jangan terlalu berbangga diri, agar tidak terjebak pada euforia kegembiraan karena sudah dipromosikan. Namun hendaknya segera menyesuaikan irama mekanisme kerja yang ada selama ini.

"Lakukan  adaptasi secepatnya di tempat yang baru dan membaca tupoksi yang ada. Dan segera menyusun program kerja, terapkan fungsi manejemen dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi," lanjutnya

Ketua Umum Apkasi itu berharap agar pejabat setara eselon II.b yang dilantik itu melahirkan terobosan-terobosan baru di lingkungan kerjanya masing-masing, namun tetap taat pada norma dan aturan yang berlaku, serta mampu meneningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan semua instansi dan stakeholder.

"Bekerjalah sesuai dengan kewenangan saudara, tidak memutuskan masalah yang bukan kewenangannya, pergunakan fasilitas sesuai dengan pangkat dan jabatan. Karena zaman sekarang ini, dengan pola pemeriksaan yang ketat,  administrasi pertanggung-jawaban kegiatan baik fisik dan keuangan agar betul-betul dibuat sesuai aturan,” pungkas Bupati.(elda)




PADANG,Lintas Media News
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumbar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Supardi, SH bersama Gubernur Mahyeldi Ansyarullah. Selasa (16 /1/2024).

LHP tersebut diserahkan Kepada kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus yang diikuti penandatangan berita acara serah terima LHP efektivitas upaya pemerintah daerah untuk pemajuan kebudayaan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah.

Pada kesempatan itu Supardi mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumbar yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

“Kita berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan BPK dapat terus ditingkatkan agar mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel,” ucap Supardi. (Rilis)

SOLOKKOTA Lintasmedianews.com  - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menjadi pembina apel pagi lingkup Pemerintah Kota Solok Di Halaman Bappeda Kota Solok, Senin (22/01/24)

Turut hadir, Asisten II Sekda Kota Solok, Jefrizal, Kepala OPD lingkup Balaikota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Zaini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok, Maulana Anshari Siregar, ASN lingkup Balaikota Solok.

Wako dalam arahannya mengajak seluruh peserta apel untuk senantiasa bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Allah SWT.

Ucapan terimakasih atas kehadiran semua dalam Apel Pagi. Ini menunjukkan kedisiplinan yang harus kita jaga terus menerus.

Selanjutnya, ucapan selamat kepada Baznas Kota Solok yang telah berhasil meraih penghargaan dalam kategori Indeks Kepatuhan Syariah dan Transparansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

" Kami juga apresiasi dan terimakasih kepada seluruh ASN di setiap OPD yang telah menyisihkan uang untuk program gebuk sakuku (gerakan seribu koin untuk saudaraku yang kurang mampu)," ujar wako.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan juga akan menyalurkan klaim kematian kepada ahli waris, untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Pemko Solok harus hadir dalam setiap kehidupan masyarakat, semua aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

" Kita harus bekerja ikhlas karena Allah, semoga dibalas pahala oleh Allah SWT. Mari kita bekerja dengan semangat, mulai perbaiki diri dari sekarang," tutup wako.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan Penghargaan dari Wali Kota Solok, Zul  Elfian Umar kepada Ketua Baznas Kota Solok, Zaini.

Seterusnya, penyerahan simbolis santunan program BPJS Ketenagakerjaan. Nama penerima Metriwandi pekerjaan Tukang Bangunan, nama ahli waris Fitri Linda santunan sebesar Rp 214 Juta dengan rincian Santunan JKK Meninggal Dunia Rp 48 Juta, Santunan Biaya Pemakaman Rp 10 Juta, Santunan berkala dibayarkan sekaligus Rp 12 Juta serta Beasiswa Pendidikan Anak (2 Orang) sebesar Rp 144 Juta. Mengikuti progran JKK dan JKM sejak 29 Maret 2023 sebagai pekerja rentan Kota Solok dari pembiayaan Baznas Kota Solok. Santunan telah ditransfer ke rekening ahli waris Tanggal 11 Januari 2024.

Selanjutnya, Nama Penerima Kasman Rezeki, perangkat RT/RW Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Nama ahli waris Nani Rohayani dengan santunan sebesar Rp 42 Juta. Mengikuti program JKK dan JKM sejak 1 September 2022 sebagai pekerja non ASN pembiayaan APBD Kota Solok. Santunan telah ditransfer ke rekening ahli waris tanggal 4 Desember 2023.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan pembayaran jaminan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Solok periode Januari 2023 Sampai Desember 2023 Sejumlah Rp 7.262.094.915.(T/K)


Solok. Lintasmedianews.com. -Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Apel Pagi, Dalam Apel tersebut pembina menekankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Hal itu dikatakan oleh pembina apel Kennedy Hamzah, pada Senin,( 22/1/2024) di Lapangan Kantor Bupati Solok, yang juga dihadiri,  Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, kemudian Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Safrudin, S.Sos, M.Si, Asisten III  Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pertanian drh. Kennedy Hamzah, Kepala OPD, ASN dan THL Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

" Kepada seluruh ASN kita kembali mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam kehadiran melaksanakan tupoksinya masing-masing", ungkapnya.

Dirinya juga mengajak Kepada seluruh pengelola keuangan agar dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan, diharapkan pada tanggal 31 Januari semua sudah disampaikan ke BPK.

Masih kata dia, Perencanaan  DAK masing-masing OPD agar disegerakan pada awal tahun ini karena pada Maret nanti kita telah memasuki bulan Ramadhan.

Setiap Jumat pagi kita akan melaksanakan giat pasar tani untuk menjaga kestabilan harga di tingkat petani dan mempermudah pemasaran bagi para konsumen, pungkasnya.(karta)


SOLOKKOTA  Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kepada Kalapas Kelas II B Solok, Rio Mulyadi Sitorus dan Kepala Disdukcapil Kota Solok, Ratnawati terkait percepatan perekaman KTP Elektronik bagi warga binaan Lapas, Di Ruang Kerja Wako Solok, Rabu (17/01/24).

Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan KTP elektronik oleh Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar kepada Kalapas Kelas II B Solok, Rio Mulyadi Sitorus. 

Turut hadir,  Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Staf Ahli Wako, Zulfadli, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Solok, Yance Gaffar, Ketua Bawaslu Kota Solok, Rafiqul Amin, Camat Lubuk Sikarah, dan Sekcam Tanjung Harapan.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebuah langkah maju yang dilakukan Lapas Kelas II B Solok serta Disdukcapil Kota Solok bekerjasama dengan bawaslu dan KPU Kota Solok dalam memberikan kebebasan menyalurkan hak suara bagi warga binaan Lapas II B Solok dalam pemilu 2024.

Pemilu ini merupakan pesta rakyat, dan seluruh masyarakat agar meramaikannya, tidak terkecuali warga binaan lapas.

" Semoga kegiatan ini berjalan baik dan lancar sampai akhir nanti," harap wako.

Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas II B Solok, Rio Mulyadi Sitorus mengatakan, pihaknya berusaha menjalankan amanat UU dimana hak pilih setiap warga negara dijamin karena satu suara sangat berarti.

Adapun syarat memilih harus mempunyai KTP Elektronik. Jadi pihak Lapas berusaha memberikan yang terbaik untuk memilih dan ikut serta dalam pemilu bagi warga binaan lapas.

" Intinya Di Lapas hanya menghilangkan hak kebebasan saja. Namun hak lainnya tetap kami penuhi, termasuk salah satunya menyalurkan hak suaranya. Kami telah bekerjasama dengan disdukcapil Kota Solok. Untuk itu kami ucapkan terimakasih," ujarnya.

Kalapas juga mengapresiasi kesigapan dari Disdukcapil Kota Solok, serta akan terus berkoordinasi dengan segala pihak termasuk KPU Kota Solok dan Bawaslu Kota Solok.(Karta)


Solok. Lintasmedianews.com. - Serius jadi tuan rumah Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, PKK Kabupaten Solok laksanakan Rakor bersama OPD terkait dan jajaran, Kamis (18/1/2024), bertempat di Sanggar TP PKK Kabupaten Solok.

 

Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Solok diwakili Asisten I Drs. Syahrial, MM, Ketua TP PKK Kabupaten Solok Hj. Emiko Epyardi Asda, seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Solok, serta seluruh Kader TP PKK Kabupaten Solok.

Ketua TP PKK Kabupaten Solok Hj. Emiko Epyardi Asda dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada bapak/ibu atau yang mewakili telah bersedia hadir pada kegiatan Rakor ini.

Tahun 2024 ini Kabupaten Solok terpilih menjadi tuan rumah Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan di Convention Hall Danau di Atas, Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti pada bulan Juli nanti.

Lebih lanjut dikatakannya, Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat provinsi sumatera barat ini bukan saja acara PKK, melainkan juga acara Pemerintah Kabupaten solok. Ketua penggerak PKK Kabupaten Solok mengharapkan agar acara tersebut dapat dipersiapkan semaksimal mungkin. Kabupaten Solok, dimana kita pada tahun lalu juga Juara umum lomba Jambore PKK tahun 2023

Dikatakannya, kita akan melaksanakan Jambore TP PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok dengan semarak serta meriah, dan bukan yang biasa- biasa saja.

“Meskipun pelaksanaanya masih 5 bulan lagi kami harapkan kita bekerja dengan maksimal jangan pas di akhir nanti kita akan keteteran. Agar lebih terarahnya persiapan selanjutnya juga telah disusun SK Kepanitiaan,” ucap Emyko.

Setiap kegiatan yang telah di amanahkan kepada OPD akan kita evaluasi melalui bapak Sekda nanti nya. Dengan semangat kerja Solok Super team kita yakin kegiatan ini akan terlaksana dengan maksimal,” tutup Emyko.

Sementara itu, Bupati Solok yang diwakili oleh Asisten 1 Drs. Syahrial menyampaikan permintaan maaf bapak bupati tidak bisa hadir karena padatnya kegiatan dareah. Meskipun tidak bisa hadir secara langsung bapak bupati, semoga tidak mengurangi semangat kita karena beliau mendukung penuh kegiatan ini.

“Kami meminta semua OPD yang terlibat agar bekerja dengan maksimal demi menjaga nama baik Kabupaten Solok, karena ini merupakan kegiatan besar skala provinsi. Kami berharap juara umum Jambore PKK tingkat Provisi Sumatera Barat bisa kembali kita pertahankan pada tahun 2024 ini,” harapnya.

Ia mengajak, mari kita buktikan bahwa kita Kabupaten Solok siap menjadi tuan rumah terbaik, sekaligus kembali menjadi terbaik dalam mempertahankan gelar juara umum di Sumatera barat. Selanjutnya diharapkan kepada OPD dan panitia yang telah dibentuk dapat menindaklanjuti dengan survey ke lokasi maupun melakukan rapat-rapat persiapan ditingkat OPD maupun seksinya masing-masing(Karta)


SOLOK KOTA Lintasmedianews.com. - Wakil Walikota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra pimpin kegiatan apel pada senin pagi, Tampak hadir Kepala Dinas PUPR, Sekretaris, dan diikuti seluruh pegawai staff dinas PUPR kota Solok di halaman kantor dinas PUPR.Senin (22/01/2024) 

Wawako dalam amanatnya mengucapkan terimakasih kepada seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok yang telah mengabdikan diri Kepada Kota Solok terutama dalam bidang pembangunan. 

"Kita Bekerja pakai target, agar setiap harinya selalu produktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai Insan yang telah membangun serta memajukan kota Solok kami ucapkan terimakasih",ucap wawako. 

Wawako juga menyampaikan bekerja di dinas PUPR Kota Solok harus semangat kompak dan bersinergi agar selalu bisa Kerjasama dalam sistem yang baik.

“Kita yang bekerja sebagai tim harus kompak dan bersinergi, saling mendukung dalam pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan baik,hal ini membutuhkan kolaborasi dalam dinamika organisasi yang sehat agar kita dapat memberikan motivasi serta semangat dalam menjalankan tugas bersama",ajak Wawako. 

"Sebagai garda infrastruktur terdepan Kota Solok, Wawako berpesan agar Dinas PUPR dan Perkim untuk bisa merubah Kota Solok agar menjadi Kota Lebih Maju, karena semua itu tergantung dari progress yang ada di dinas PUPR ",Tutupnya.( T/K)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.