Kasus pengrusakan baliho Ismail Novendra Caleg DPRD Sumbar dapil 1 (Kota Padang) dari partai PKB nomor urut 7 (Tujuh) yang terjadi di sekitaran Simpang Gia hingga Jondul 1 Parupuk Tabing berlanjut ke Bawaslu Padang. Kamis (11/1) sekitar pukul 15.45 Wib, Ismail mendatangi kantor Bawaslu Padang yang terletak di Komplek Pondok Indah Pratama No. 9A Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Sampai dikantor Bawaslu, Ismail diterima oleh Edo Roberto salah seorang staf di Bawaslu Padang. Dalam laporannya, Ismail menceritakan kronologis kejadian dari awal beliau mengetahui pengrusakan sampai menemukan seseorang yang mengaku disuruh oknum caleg untuk merobek baliho tersebut. 

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.(*)

 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, merayakan HUT ke-11, Senin (8/1/2024). Dengan tema Strive The Exstra Miles, perayaan ulang tahun BUMN industri semen itu digelar secara sederhana di Kantor Pusat Lantai SIG Lantai 12, dan turut disaksikan  secara hybrid oleh anak usaha SIG, termasuk PT Semen Padang.

Acara HUT SIG ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Komut SIG, Budi Waseso, dan disaksikan oleh jajaran Komisaris dan Direksi SIG, termasuk sejumlah staf dan karyawan. Menariknya dalam acara HUT tersebut, komisaris dan direksi tampil mengenakan kostum pahlawan. Bahkan, ada juga sejumlah karyawan tampak mengenakan kostum superhero, dokter, perawat, pilot, dan lain sebagainya. 

Di PT Semen Padang, HUT ke-11  SIG dirayakan dengan parade Cosplay Pahlawan yang tentunya sebagai bentuk semangat insan perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut. Bahkan, Dirut Indrieffouny Indra pun menunjukan semangatnya dengan menggunakan baju khas Soekarno, dan Direktur Keuangan & Umum Oktoweri berseragam khas Bung Tomo, dan Direktur Operasi, Pri Gustari Akbar berseragam Bung Hatta. 

Selain itu, juga tampak Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Iskandar Z Lubis berseragam Pahlawan Nasional Jenderal Sudirman dan Kepala Unit Humas & Kesekretarian, Nur Anita Rahmawati tampil dengan busana khas pahlawan  Rohana Kudus. Begitu juga dengan sejumlah karyawan juga tampak mengenakan kostum pahlawan dari Ranah Minang. 

Dirut PT Semen Padang, Indrieffouny Indra merasa bangga karena SIG sebagai holding dari PT Semen Padang yang kini telah berusia 11 tahun, mampu survive dalam memenangkan persaingan pasar. Untuk itu diharapkan SIG akan menjadi lebih maju lagi yang tentunya didukung oleh kemajuan anak usahanya. 

"Memang tahun ini penuh tantangan, tapi kami optimis dengan pengalaman yang kita miliki bersama SIG, dan dengan sumber daya, serta dengan semua kekuatan, kita bisa memenangkan persaingan," katanya. 

Kemudian dengan tema HUT SIG Strive The Exstra Miles, tambahnya, PT Semen Padang dalam hal memenangi persaingan dan tantangan, akan terus mencoba melakukan identifikasi semua kelemahan-kekuatan, dan merumuskan menjadi strategi. "Selain itu, kami juga menekan harga pokok produksi atau COGM dan menjamin ketersediaan semen, serta memastikan pendistribusian semen sampai ke konsumen," ujarnya. (*)

 Pada Kamis (11/1/24) sekira Jam 09.00 Wib, Kapolda Riau Irjen Pol. Mohammad Iqbal bersama Dir Reskrimsus Kombes. Pol Nasriadi dan Kabid Humas Polda Riau Kombes. Pol. Hery Murwono mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bea Cukai. Konferensi ini membahas perkara perdagangan rokok ilegal, barang bekas dari luar negeri, dan kejahatan siber di Provinsi Riau.

Dir Krimsus Polda Riau, dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa hari ini mereka merilis tiga perkara besar. Pertama, kasus perdagangan rokok ilegal yang diungkap pada akhir tahun 2023 di Jalan Arjuna No. 21 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki. Sebanyak 40 ribu rokok ilegal dari berbagai daerah berhasil disita, melanggar Undang-Undang No 17 tahun 2023 Pasal 43, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah. Dengan pelaku berinisial JES

Perkara kedua menyangkut perdagangan barang bekas dari luar negeri, yang berhasil dihentikan di jalan Perawang-Siak Kilometer 11 pada awal Januari 2024. Sebanyak 52 karung pakaian bekas dan 146 sepatu bekas berhasil diamankan, melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Larangan Perdagangan Impor Barang-Barang Bekas, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 5 miliar Rupiah. Dua tersangka berhasil ditangkap berinisial DBS (45) berperan sebagai sopir dan SS (29)

Perkara ketiga adalah kejahatan siber yang melibatkan tersangka berinisial DA alias Donny (39 tahun). Tersangka menggunakan link palsu terkait dengan crypto untuk meretas akun korban, menyebabkan kerugian finansial bagi para korban.

Hasil kejahatan tersebut, berupa tiga mobil mewah, kendaraan roda dua, dan aset rumah, telah disita. Polda Riau mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber terkait crypto untuk segera melaporkan ke pihak berwajib.

Pelaku DA alias Donny (39 tahun) telah melancarkan aksinya semenjak tahun 2017 lalu. Dari DA, polisi menyita barang bukti bernilai fantastis mencapai Rp 5 miliar lebih.

“tersangka ditangkap di rumahnya Perum Damai Langgeng, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau pekan lalu. Dari tersangka polisi menyita aset sebesar Rp 5,1 miliar, rumah mewah pribadi, tiga mobil mewah dan sejumlah kendaraan roda dua dan sejumlah aset lainnya” Jelas Dir Reskrimsus Kombes. Pol Nasriadi.

"Modus tersangka menyebar link palsu ke seluruh pemilik akun akun Metamask (Dompet Digital Crypto) dan menyebarkannya ke media sosial Facebook dan Discord. Link palsu tersebut berisi pemberitahuan, peringatan penutupan akun Metamask sehingga korban segera mengganti username dan passwordnya. Ketika ada pemilik akun yang merespon, maka pelaku langsung mendapatkan identitas dan password pemilik akun. Lalu pelaku langsung mencuri seluruh koin crypto di akun tersebut," sebutnya

Kemudian, kumpulan ID dan  password Metamask (Dompet Digital Crypto) para korban akan tersimpan ke e-mail penampung milik tersangka. Selanjutnya, mengakses akun korban dengan ID yang telah tersimpan dan mengetahui isi saldo akun tersebut.

"Seluruh saldo tersebut di kirim ke akun Indodax milik tersangka untuk dilakukan pembelian koin Ethereum (ETH). Setelah berhasil mencuri seluruh uang digital dari walllet korbannya, pelaku langsung melakukan trading dan menarik seluruh uang hasil trading itu ke akun miliknya," bebernya.

Pelaku dijerat Ayat (1) jungcto Pasal 48 Ayat (1) dan/atau Pasal 30 Ayat (2) juncto Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

"Pelaku diancam hukuman 9 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar," pungkasnya.(Nina/rls).

Mantan anggota DPRD Agam, Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si menyebutkan bahwa performa Ibu Kota Kabupaten (IKK) Agam di Lubuk Basung perlu ditingkatkan lagi hingga benar-benar bisa mencerminkan pergerakan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

“Ibu Kota Kabupaten itu sebenarnya merupakan etalase dari pembangunan sebuah Kabupaten, orang akan lihat Kabupaten Agam itu dari ibu kota nya,” kata Suherman yang pernah menjadi menjadi anggota Fraksi ABRI di DPRD Agam semasa Bupati Aristo Munandar.

Suherman yang juga Wakil Ketua Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Sumbar itu menyebutkan Pemerintah Kabupaten Agam bersama DPRD mesti merumuskan lebih konkret lagi pembangunan Ibu Kota Kabupaten. Fasiltas umum sebagaimana layaknya sebuah kota, mesti semakin terlihat hendaknya di Lubuk Basung.

“Harapan yang terkandung dari para pemrakarsa dan pencetus Lubuk Basung sebagai ibu kota Kabupaten Agam adalah bagaimana menjadikan Lubuk Basung sebagai sebuah pusat pertumbuhan baru di Agam wilayah Barat. Karena itu para pendahulu berjuang keras ke tingkat pusat untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Agam dari Bukittinggi ke Lubuk Basung,” kata Suherman yang kini maju menjadi Caleg untuk DPRD Sumbar dari Partai Demokrat.

Kini, kata dia sudah berlalu 30 tahun sejak Lubuk Basung resmi menyandang fungsi sebagai Ibu Kabupoaten Agam sejak 19 Juli 1993, tidak terlihat signifikansi perubahan Lubuk Basung. “Ini memerlukan pemikiran bersama, perjuangan bersama bagaimana performa sebuah ibu kabupaten dapat menjadi etalase pembangunan keseluruhan wilayah Kabupaten Agam,” kata Suherman dalam percakapannya dengan wartawan di Padang.

Ia memahami bahwa percepatan pembangunan terutama melengkapi infrastruktur kota di Lubuk Basung tentu butuh anggaran yang besar di tengah keterbatasan anggaran yang ada dalam APBD Agam. Upaya yang mesti dilakukan menurutnya bagaimana Pemkab Agam merangkul para legislator dari Agam baik yang ada di tingkat Kabupaten,  di DPRD Provinsi sampai yang ada di DPR RI.

Suherman sendiri mengatakan seandainya ia nanti terpilih tentu upaya-upaya itu akan dia kerjakan. “Yang terpenting bagaimana semua tokoh Agam baik di DPRD maupun di DPR RI bersama-sama berjuang untuk Agam ini,” kata dia.(**)

Paska Peningkatan status Gunung Merapi dari level II (Waspada) ke Level III (Siaga), Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl meninjau langsung dan adakan rapat koordinasi lintas sektoral bertempat di Posko Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Marapi, Kantor Wali Nagari Batu Palano, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat, Rabu (10/1/2024).

Berdasarkan hasil rapat analisis dan evaluasi secara menyeluruh, aktivitas Gunung Marapi di naikan dari level II (Waspada) ke level III (Siaga) terhitung tanggal 9 januari 2024.

"Terkait aktivitas Gunung Merapi yang saat ini dalam level III (Siaga) untuk masyarakat dilarang melaksanakan aktivitas di sekitar Gunung Merapi di radius 4,5 Km dari pusat erupsi", ungkap Bapak Kristianto Kepala Tim Tanggap Darurat PVMBG.

Ditambahkan, Danrem 032/Wbr memberikan intruksi untuk melaksanakan simulasi, pembuatan posko, jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah Gunung Merapi.

"Saya perintahkan Dandim dan Intansi lain untuk membuat simulasi- simulasi sehingga diharapkan masyarakat tau dia mau lari kemana, lewatnya mana dan apa yang mau diperbuat", ungkap Danrem.

Hingga saat ini, TNI bersama instansi lain telah menyusun peta jalur evakuasi di wilayah rawan.

Peta tersebut mencakup sejumlah nagari terdekat dan rawan erupsi di Kabupaten Agam, seperti Nagari Bukik Batabuah, Nagari Batu Palano, Nagari Sungai Pua, Nagari Sariak, dan Nagari Lasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat   H. Mahyeldi Ansharullah, S.P, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Rudy Rinaldi, Kepala tim tanggap darurat PVMBG Bapak Kristianto, Dandim 0304/Agam, Kapolres Bukittinggi, Asisten 1 Kab. Agam, Camat Sungai Puar dan Walinagari Batu Palano.(rel)

Bersama mitra membahas Rancangan Peraturan Daerah  (Ranperda) pengolahan sampah,

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat kerja di ruangan komisi IV  DPRD Sumbar. Rabu (10/1/2024). 

Ketua komisi IV Zulkenedi Said saat memimpin rapat mengatakan, agenda ini sudah dilaksanakan beberapa kali, dan masih ada pertemuan berikut bersama dinas terkait atau belum finalisasi.

“Ranperda ini untuk masyarakat secara umum, ada juga aturan yang akan kami buat yaitu agar masyarakat tidak merusak fasilitas untuk menampung sampah agar sampah tidak berserakan,” ucapnya.

Kemudian lanjutnya, dalam rapat ini yang diatur adalah payung hukumnya, sedangkan soal retribusinya belum. Intinya mereka mengatur agar proses penanganan sampah ini sesuai dengan tupoksi masing-masing mulai dari masyarakat hingga sampah ke TPA.

“Kami juga mengatur siapa saja yang terlibat dalam proses penanganannya baik pemerintah, atau masyarakat secara mandiri. Intinya alur dari penanganan sampah ini yang kita atur agar sampah tidak terkesan dibiarkan,” tambahnya.

Ia berharap agar masyarakat umum bisa membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama.

“Saya berharap masyarakat sudah bisa memilih mana sampah yang bisa di daur ulang dan yang tidak bisa di daur ulang agar para pengangkut sampah tidak kesulitan dalam proses penjemputan sampah tersebut contohnya bila sampah yang tidak bisa di daur ulang kemas secara baik agar saat proses pengangkutannya mudah,” tandasnya.(*/st)

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menghadiri upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Lantamal (Danlantamal) II Padang dari Laksamana Pertama TNI Benny Febri kepada Laksamana Pertama TNI Syufenri.

Sertijab ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Achmad Wibisono, di lapangan Markas Komando (Mako) Lantamal II Padang, Senin (8/1/2024).

Sebelum menjabat sebagai Komandan Lantamal II Padang, Laksamana Pertama TNI Syufenri menjabat sebagai Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Bakamla. Sedangkan Laksamana Pertama TNI Benny Febri mendapat amanah baru menempati jabatan sebagai Pati Sahli Bidang Iptek Sahli Kasal.

Supardi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Laksamana Pertama TNI Benny Febri, selama menjabat sebagai Danlantamal II Padang selalu bersinergi dan mendukung program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Baca Juga:  Gowes 92 Alumni SMA 2 Padang, Bukti Persahabatan tak Bertepi

“Telah banyak kerjasama yang telah kita lakukan dengan Lantamal II Padang. Diantaranya, menjaga kondusifitas dan keamanan di Sumbar, bersinergi menjaga kebersihan Sungai Batang Arau, serta menyukseskan program-program strategis lainnya. Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Benny Febri, semoga sukses di tempat yang baru,” ucap Supardi.

Selanjutnya Supardi juga mengucapkan selamat datang kepada Laksamana Pertama TNI Syufenri di Sumbar. Supardi mengharapkan dukungan dari Lantamal II Padang untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami siap bersinergi dengan Lantamal II Padang untuk melaksanakan berbagai program yang akan dilaksanakan. Mari kita berkolaborasi dan membangun Sumbar lebih baik lagi” pungkas Supardi.

Upacara Sertijab ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap, Dandim 0312 Padang Letkol Kav Yudha Setiawan, dan tamu undangan lainnya.(*/st)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi memimpin rapat kerja gabungan Bersama TAPD dan OPD terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar, Senin (8/1/2024).

Supardi didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib dan Irsyad Syafar,Sekda Hansastri mengatakan.Alokasi anggaran untuk Pilkada Tahun 2024 serta adanya defisit anggaran pada RAPBD 2024 mendatang,menjadi perhatian dan mendapat tanggapan dari DPRD Sumbar 

“Oleh karena itu, Banggar diharapkan memberikan beberapa masukan untuk kemudian dilakukan komunikasi ke pimpinan dalam hal ini Ketua TAPD serta Gubernur sebagai pengambil kebijakan, agar anggaran belanja serta pendapatan di RAPBD 2024 bisa seimbang (balance) sehingga tidak terjadi defisit,” ucap Supardi.

Dalam kesempatan itu Supardi menjelaskan, terkait APBD Sumbar yang mencangkup Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, barang jasa, subsidi, hibah dan belanja bantuan sosial.Jelas Supardi.(*/St)

 

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, SH menghadiri kegiatan bersama Para Purnatugas se-Luak Nan tigo dalam Rangka HUT ke-5 Palanta Pensiunan Kota Payakumbuh di Agam jua art & culture cafe, Minggu (07/1/2024).

Dalam kesempatan itu Supardi membahas sejumlah isu-isu strategis dengan para purna tugas se luhak Limapuluh (Payakumbuh Limapuluh kota-red), baru-baru ini.

“Yang menjadi perhatian kita saat ini adalah persoalan kecerdasan generasi muda yang harus ditingkatkan. Oleh karena itu mari bersama bersinergi untuk mempersiapkan generasi muda yang mandiri,” ujar Supardi.

Supardi juga mengucapkan terima kasih untuk para purna tugas karena terus memberikan gagasan-gagasan strategis untuk pembangunan daerah, namun ada hal yang harus menjadi perhatian pada saat sekarang yaitu peningkatan kecerdasan

generasi muda.

“Beberapa waktu lalu kita memprogramkan untuk mengadakan tes intelijensi di seluruh SMA di Kota Payakumbuh, khusus anak kelas satu dan dua. Tes tersebut dilakukan oleh lembaga resmi dan hasilnya cukup mengejutkan. Artinya pemerintah perlu mengupayakan lagi untuk peningkatan kecerdasan generasi muda,” katanya.

Berangkat dari kondisi itu, tentu menjadi kekhawatiran semua pihak, dimana Sumbar yang terkenal

dengan gudang para pemikir, namun dalam tes intelijensi generasi mudanya tidak memuaskan secara hasil.Ucap Supardi.

“Disisi lain ada hal yang menggembirakan pada tes minat dan bakat, dimana anak-anak SD di kota Payakumbuh memiliki potensi yang bisa melampaui persentase nasional dalam bidang olahraga,” kata Supardi. (*/st)

Solok. Lintasmedianews.com. -  Dalam rangka melakasanakan tahapan dan mensukseskan Pemilu tahun 2024 , Bawaslu Kab.Solok gelar Rakor Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan TSM Pemilu ke Panwascam se Kab . Solok untuk Pemilu tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Koordinator Divisi sumber daya manusia organisasi dan diklat bapak Febrian Bartez, S.IP,  Kepala Bagian Administrasi Mafral, S.E., M.M, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Ir. Gadis M, M.Si (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggarana dan Penyelesaian sengketa,  Haferizon, S.HI (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat), Yoni Syah Putri, S.H (Plt. Koordinator Sekretariat),Perwakilan dari Dandim 0309, Perwakilan dari Polres Solok, Perwakilan dari Polres Solok Kota, Perwakilan dari kantor Kesbangpol kabupaten Solok, 

dan Panwascam seKabupaten Solok , Bertempat di D'Relazion Cafe Rabu 10/1 2024.

Febrian Bartez, dalam sambutan menghimbau kepada seluruh panwascam sekabupaten Solok untuk selalu mngedepankan pencegahan pelanggaran    tehadap Kandidat serta menyampaikan himbauan secara Humanis .

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh  Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Ir. Gadis M, M.Si .

Beliau juga menekan kan kepada para Panwascam  untuk selalu menjaga kesehatan karena Panwascam adalah ujung tombak dari Bawaslu untuk pengawasan Pemilu 2024 , dan juga Panwascam diminta untuk tetap selalu berhati hati dalam melaksanakan tugas.

Ketua Bawaslu juga mengngatkan kepada Panwascam sekabupaten Solok untuk selalu berkoordinasi dalam menangani masalah di lapangan kepada Bawaslu Kabupaten Solok.

Diakhir sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok mengharapkan kepada  seluruh Pengurus dan anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu tingkat kecamatan untuk selalu solid dalam mengawas dan mensukseskan Pemilu tahun 2024 ini.(karta)

Anggota Komite I DPD RI, Alirman Sori melakukan kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Senin (10/1/2024).

Kunjungan kerja disambut oleh Maigus Nasir Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didampingi Sekwan Raflis, Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumbar Desrio Putra. 

Dalam sambutannya, Maigus menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) ini penting artinya bagi Sumatera Barat. Banyak dari tokoh Sumatera Barat, kata Maigus, sudah memperjuangkan penyusunan RUU tentang Pemerintah Daerah di DPD RI.

"Tentu bagi Sumatera Barat ini sangat penting dan strategis, momen bersejarah juga bagi kita. Banyak tokoh-tokoh kita sebelumnya, yang telah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini tentunya," kata Maigus Nasir.

Alirman Sori mengatakan dalam kunjungan kerjanya, usulan, saran dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk dada dokumen RUU. Senator asal Pesisir Selatan itu menegaskan bahwa Sumatera Barat adalah provinsi yang sangat beragam, untuk itu persoalan yang terjadi di pemerintahan daerah sangat kompleks maka perlu ada aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak.

Mengawali pembuka diskusi RUU, Asisten I Setdaprov Devi Kurnia menyampaikan bahwa persoalan mendasar dalam RUU adalah berkaca dengan undang-undang sebelumnya, dengan melihat UU No.22 dan UU No.32 untuk menyusun poin-poin penting yang dicantumkan dalam RUU tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya meminta, ada ketegasan dalam Rancangan Undang-Undang ini agar diformalkan betul, supaya pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak ada lagi gubernur bisa menon-jobkan secara sembarang, dan persoalan lainnya yang bisa menghambat jalannya pemerintahan daerah secara efektif," paparnya.

Ia menambahkan juga pada tataran pelaksanaan yang tidak berjalan semestinya. Di kabupaten dan kota tentunya harus ada kejelasan yang mesti disentuh oleh RUU tentang Pemerintahan Daerah.

 

Desrio Putra, anggota Komisi I DPRD Sumbar meminta agar pemerintah pusat memberi keluasan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara baik. Ia berharap jangan ada intervensi dari pemerintahan pusat ke daerah dalam melaksanakan kebijakan yang strategis.

"Maka perlu juga mencantumkan persoalan pemekaran dan penggabungan daerah yang memiliki APBD kecil. Secara objektif, minta Desrio, berharap bahwa kabupaten dan kota di Sumatera Barat bisa memliki kesempatan luas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerahnya sendiri, " ungkap Desrio.

Selanjutnya, dari pihak akademisi pakar Hukum Unand, Hengky Andora mengatakan perlu adanya ada Grand Design untuk otonomi daerah, yang masuk ke dalam Tap MPR sehingga pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik. Definisi antara pemerintahan daerah dan pejabat daerah perlu dipertegas kembali sehingga informasi yang ditangkap jelas dan tidak membingungkan.

"Perlu ada grand design atau cetak biru terhadap otonomi daerah. Kalau bisa kita usulkan ada di Tap MPR, sehingga memiliki kekuatan hukum dan tidak diganggu oleh undang-undang lain," ungkapnya.(*)

.

 Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan perwakilan Rumah Sakit (RS) Syafira Pekanbaru, di rumah dinas Jalan Merdeka Selatpanjang, Rabu (10/1/3024).

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan penjajakan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Syafira Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat Meranti yang melakukan persalinan di RS tersebut.

"Kami menyambut baik penjajakan ini. Tentunya ini akan membantu masyarakat kami yang melakukan persalinan di RS Syafira dalam mendapatkan dokumen kependudukan," kata Asmar.

Adapun dokumen yang dimaksud berupa kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA). Asmar juga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

"Nanti akan dipelajari lagi dan akan ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Disdukcapil," ujarnya.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Humas RS Syafira Pekanbaru Fahrizal Bosma, PIC Rujukan Kecelakaan Kerja dan Perusahaan Satria dan Putra. Turut hadir mendampingi Plt Bupati Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti Agustia Widodo. (Nina/rls).