Padang.Lintas Media News. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki keindahan wisata bahari yang mendunia, aman untuk dikunjungi. Rasanya keindahan alam pulau-pulau yang menawan dan masih alami yang tidak akan terlupakan untuk dikunjungi selalu.

Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet disela-sela kegiatan Rakor Persiapan Pilkada serentak di Pangeran Bach Hotel,  Padang,  Kamis (12/12/2019).

Bupati Mentawai, ini memang agak merasa risih dengan amat sering pemberitaan dari bmkg, yang berdampak pada keyakinan orang datang ke Mentawai.

" Mentawai merupakan daerah kepulauan yang indah, diakui hampir setiap hari ada gempa baik kecil yang merupakan kondisi alam kepulauan yang berada di antara lempeng. Namun itu hal biasa tidak menganggu kenyaman hidup masyarakat maupun orang yang datang ke Pulauan Mentawai", ungkapnya.

Yudas juga menambahkan, saat ini kemajuan pembangunan infrastruktur jalan dan lain-lain telah memberikan peningkatan yang senigfikan sudah ada jalan yang beberapa daerah telah terjangkau dengan jalan darat.

"Kepulauan Mentawai hari ini telah berbeda jauh dengan Mentawai masa lalu. Pembangunan infrastruktur sudah terbangun pesat, pelayanan dasar apakah dunia pendidikan,  kesehatan sudah berjalan baik. Anak-anak Mentawaipun sudah dapat bersekolah di daerahnya masing-masing, hampir setiap desa ada sekolah", katanya.

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan masyarakat baik yang telah juga berkembangan dengan baik. Bagi orang Mentawai, kerei adalah pengetahuan, keahlian, serta keterampilan akan pengobatan dan tanaman obat.

Ada 7 (tujuh) pesan SIKEREI, Pertama, SIKEREI sebagai iko masyarakat Mentawai. Dimana pesan kesehatan yang diambil dari Akronim SIKEREI yang berjumlah tujuh huruf sehingga menjadi Tujuh Pesan SIKEREI. Yakni, S: Stop buang air besar sembarangan, I: Istirahat yang cukup, K: Konsumsi garam beryodium, makanan yang beraneka ragam, makan sayur dan buah, E: Enyahkan asap rokok dan kasus gizi buruk, R: Rajinlah berolahraga secara teratur, jauhi narkoba dan hindari seks bebas, E: Eliminasi penyakit kaki gajah dan malaria serta temukan obat sampai sembuh penyakit TB dan I: Ingatkan keluarga untuk menimbang balita setiap bulan, beri ASI saja pada bayi sampai berusia 6 bulan dan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pengambilan akronim pesan kesehatan dari kata SIKEREI bermaksud agar masyarakat mudah memahami sekaligus mengimplementasikan dari pesan tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media News
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 yang lalu, maka tingkat partisipasi pemilih sebanyak 58,65 %. Hal ini menunjukan masih rendahnya tingkat partispasi pemilih. Sedangkan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Barat, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu sebesar 78,83 %.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada Acara pembukaan Rakor Persiapan Pilkada Serentak Sumbar tahun 2020, di Pangeran Beach Hotel Padang,  Kamis (12/12/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar sampaikan,hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran seluruh komponen, sehingga pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar. 

" Sementara untuk Pilkada serentak Sumbar perlu adanya usaha dan kerja keras seluruh komponen baik Penyelenggara maupun Pemerintah Daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan bagaimana tingkat partisipasi pemilih itu minimal sama sama dengan pemilu 2019, sehingga para pemimpin daerah yang terpilih nantinya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat", harapnya.

Nasrul Abit juga katakan, berdasarkan hasil evaluasi secara nasional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memang ditemukan berbagai ekses sebagai wujud ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan, seperti konflik horizontal maupun konflik vertikal, partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dalam menggunakan hak pilihnya, adanya pelanggaran kampanye, integritas penyelenggara dan sebagainya.

" Kita berharap kepada semua elemen baik Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama meminimalisir berbagai potensi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat didorong untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat. Perhatian khusus ini patut kita berikan mengingat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah", ujarnya

Wagub himbau pada kesempatan ini marilah kita berkomitmen dengan menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan, ciptakan rasa aman bagi masyarakat serta tingkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.

" Kita patut bersyukur selama ini penyelenggaraan pilkada serentak Sumbar berjalan dengan baik aman dan lancar. Tentu atas nama Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah  menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi di Sumatera Barat sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah, norma dan aturan yang berlaku", ungkapnya.

Nasrul Abit juga katakan, dalam rangka penguatan demokrasi serta menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diselenggarakan Rakor Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Sumatera Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus dalam rangka mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mencegah timbulnya potensi-potensi kerawanan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang saat ini sedang berlangsung.(rel)

Bukittinggi.Lintas Media News.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum menuntaskan seluruh tanggung jawab Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat jelang akhir jabatan.

Setelah kasus korban salah tembak di Polsek Kinali, Iwan Mulyadi, Irjen Pol Fakhrizal kembali menyerahkan ganti rugi sebesar Rp 100 juta pada keluarga Almarhum Erik Alamsyahfudin.

Diketahui, Erik Alamsyah meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh enam oknum polisi yang bertugas di Polres Bukittinggi pada tahun 2012 lalu.

Atas kasus tersebut, keluarga korban yang menempuh jalur hukum akhirnya memenangkan gugatan berupa ganti rugi sebesar Rp 100.700.000.

Di hadapan ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hapsoro Restu Widodo, Irjen Pol Fakhrizal menyerahkan seluruh ganti rugi berupa uang tunai sebesar yang dibebankan pada Polda Sumbar, Kamis (12/12).

"Ini adalah tanggung jawab kita dan harus kita tunaikan segera," kata Kapolda Sumbar di Polres Bukittinggi usai menyerahkan uang ganti rugi.

Dikatakan Kapolda, dirinya juga menyampaikan rasa prihatin terhadap keluarga korban almarhum Erik Alamsyah.

Jenderal bintang dua itu berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Seluruh oknum yang berbuat semena-mena akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan sampai terjadi lagi, kami akan berikan sanksi pada oknum yang berbuat demikian sesuai aturan yang berlaku,"  tegas Irjen Pol Fakhrizal.

Setelah ganti rugi pada keluarga korban Erik Alamsyah, Irjen Pol Fakhrizal berencana akan membayarkan ganti rugi pada keluarga almarhum dua orang kakak beradik di Sijunjung.

Keluarga korban kakak-beradik itu memenangkan gugatan pada tahun 2015 berupa ganti rugi sebesar Rp 500 juta.

Irjen Pol Fakhrizal memastikan, ganti rugi tersebut akan dibayarkan seluruhnya. "Jelang saya serah terima jabatan, semua tanggung jawab dituntaskan agar tidak ada lagi beban terhadap kasus seperti ini," jelasnya.

Kapolda juga sudah menugaskan pada Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Kombes Pol Nina Febrilinda, SH untuk membayarkan ganti rugi pada keluarga korban kakak-beradik di Polres Sijunjung.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Taman Kanak-kanak (TK) Yayasan Kartika Jaya Koordinator Cabang Rem 032 PD I/BB merupakan Hari Juang TNI AD 2019 dengan mengadakan kegiatan melukis serta mewarnai ceria tingkat pelajar TK dengan mengangkat tema “Pesta Ceria Penuh Warna”.Kamis (12/12).

Kegiatan yang digelar di aula Sapta Marga Makorem 032/Wbr jalan Jenderal Sudirman No.29 Padang Sumatera Barat ini diikuti oleh 125 peserta siswa siswi TK  di lingkungan Yayasan Kartika Jaya yaitu TK I-54 Kantor Pos, TK I-55 Simpang Haru, TK I-56 Siteba dan TK I-61 Kodim 0312/Padang.

Ketua Yayasan  Kartika Jaya Koorcab Rem 032 PD I/BB Ibu Mia Kunto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan momentum yang tepat dalam meningkatkan kreatifitas dan konsentrasi serta juga dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dalam mengembangkan intelektual dan keterampilan anak di usia dini.

Lebih lanjut disampaikan  bahwa momen ini juga  sangat penting dalam membentuk karakter anak yang kokoh, tegar dan mandiri dalam menghadapi tantangan  di jaman global sekarang ini. Karena di usia inilah masa berkembangnya anak-anak dalam menentukan arah karakter akan terbentuk.

Dalam sambutannya Ibu Mia Kunto juga tak lupa mengingatkan kepada orang tua siswa hendaknya bisa memberikan bimbingan, arahan, perlindungan dan dukungan yang positif untuk menjadikan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa yang berkembang dan tumbuh dengan baik.

Antusiasme peserta sangat terasa terlihat pada kegiatan tersebut dan anak-anak penasaran dengan lomba yang dilaksanakan. Seperti pengakuan dari beberapa orang tua siswa yang sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kartika ini.

“Melukis adalah suatu ekspresi seseorang yang dituangkan dalam bentuk lukisan untuk memberikan pesan moral yang disampaikan dan kegiatan ini sangat positif untuk mengajak anak-anak lebih berani, percaya diri serta mengasah kreatifitas dari anak anak. Dan ini tentu akan sangat baik bagi pembentukan karakter siswa dimasa mendatang.Saya berharap kegiatan seperti ini lebih sering lagi diadakan”, Ujar salah seorang orangtua siswa.

Tampak terlihat hadir pada kegiatan tersebut Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kasrem 032 Kolonel Inf Edi Nurhabad, Kasiops  Kolonel Inf Sugiyono, Kasipers Kolonel Inf Jajang Kurniawan, Ketua Yayasan Kartika Jaya Koorcab Rem 032 PD I/BB Ibu Mia Kunto, Pengurus Persit Koorcab Rem 032, Kepala Sekolah TK di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Koorcab Rem 032 PD I/BB serta para tamu undangan lainnya.(rel)

Oleh: Heldi Sabri

Mahasiswa Administrasi Keuangan dan Perbankan
Universitas Indonesia




            Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan pada daerah secara luas , nyata dan bertanggung jawab serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan di daerah. Pemberian wewenang tersebut secara proposional sesuai dengan aturan yang berlaku yang diwujudkan dengan pengaturan , pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara adil antara pusat dan daerah.

          Tujuan dari pemberian wewenang tersebut adalah untuk pembangunan di daerah. Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan secara luas yang meliputi aspek kehidupan seperti hal yang mencakup prinsip demokrasi , peran serta masyarakat , pemerataan keadilan , menggali potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahterajaan masyarakat di daerah tersebut.

        Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 dan UU No, 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara proposuonal yang diwujudkan dengan pengaturan , pembagian , dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis.

        Salah satu ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat sekecil mungkin dan menggunakan Pendapatan Asli Daerah menjadi mobilisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah . Pendapatan Asli Daerah adalah faktor penting dalam melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi yang nyata , luas dan bertanggung jawab.

        Pendapatan Asli daerah menjadi tolak ukur yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah , artinya semakin besar daerah menerima PAD makan akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraah pemerintahan.
Menurut  UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun2004 pasal 6 , serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No. 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci :
Pendapatan Asli Daerah

      Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
      Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Retribusi Daerah.

       Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

       Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset negara dan jasa giro.

b. Dana Perimbangan
     Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :
Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 pasal 1 ayat 2)
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23).

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk orgaisasi yang bersifat non-profit dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan , layanan , kesehatan , pendidikan , dan lain-lain.
Lembaga pemerintahan melakukan segala bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan diberbagai bidang , dan lembaga pun harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut.
Oleh karena itu , ada beberapa aspek yang memang harus disiapkan antara lain sumber daya manusia , sumber daya keuangan , sarana serta prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar dan aspek yang paling fital untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Kemampuan daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber keuangan yang ada pada daerah guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Batusangkar.Lintas Media News.
Kegiatan kepariwisataan pada dasar utama pengembangan perekonomian daerah karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika kita amati dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun untuk angka kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat mengalami peningkatan. Kita ambil contoh pada bulan September dan Oktober 2019. Dari September hingga Oktober berdasarkan perhitungan BPS, angka kunjungan wisatawan mancanegara dari Bulan September (4.435) hingga Oktober (6.276) mengalami kenaikan 18,96 %.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar H. Nasrul Abit pada penutup Festival Pesona Minangkabau tahun 2019 pada hari ini, Minggu, 8 Desember 2019

Wagub Sumbar katakan, kondisi ini tentu akan berbanding lurus dengan Tingkat Penghunian kamar (TPK) dan berpengaruh /pergerakan terhadap sektor lainnya. Peningkatan jumlah kunjungan tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah bersama pemangku kepentingan pariwisata lainnya untuk memperomo- sikan dan menjual paket wisata yang inovatif dan variatif.

"Sejumlah destinasi kreatif kita lihat sudah mulai bermunculan yang diirigi dengan destinasi digital yang diusung Generasi Pesona Indonesia (GenPI) serta  destinasi alam yang selalu mempesona. Begitu juga even-event budaya yang unik, spesifik dan khas Sumatera Barat yang tidak kalah menariknya. Sangat banyak warisan budaya (objek pemajuan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dilakukan perlindungan, pemanfaatan, pengem- bangan serta pembinaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Mari gali segala potensi budaya yang kita miliki. Khusunya untuk Kabupaten Tanah Datar sebagai Luak Nan Tuo di Minangkabau, kaya dengan peninggalan sejarah dan keragaman budaya", terang Nasrul Abit.


Nasrul Abit katakan,  atraksi seni budaya yang telah digelar selama kegiatan Festival Pesona Minangkabau 2019 tentu telah memberikan suguhan kepada masyarakat tidak saja yang berdomisili di Tanah Datar tetapi juga bagi pengunjung dari luar Sumatera Barat bahkan dari wisatawan Manca negara, baik yang sedang berwisata maupun  bagi tamu yang sengaja untuk menghadiri / melihat secara langsung event Budaya dan Pariwisata yang digelar setiap tahun.

"Pada tahun ini penyelenggaraan dada Festival Pesona Minangkabau telah memecahkan  rekor MURI: alat musik minang) : Talempong Pacik yang dimaiinkan 1.599 orang. Ini bukan sekedar mendapat pengakuan/ predikat, tetapi lebih jauh memberi arti yang sangat positif, terutama dalam upaya pelestarian budaya, dan memberikan spirit/motivasi kepada generasi muda untuk mencintai, menyenangi serta mewarisi nilai-nilai budaya yang kita miliki", ujarnya

Nasrul Abit juga mengungkapkan rasa bangga tentang Anugerah untuk Sumatera Barat, dengan ditetapkannya Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, pada tanggal 6 Juli 2019 yang lalu di Baku Azerbaijan. Ini akan menambah daya tarik/destinasi baru bagi Sumatera Barat dan tentunya Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu Wilayah yang dilaui jalur Kereta Api dari Tambang Batubara Sawahlunto ke Kota Padang.

" Mari bersama kita pelihara dan lestarikan budaya yang telah diwariskan dari pendahulu dan tanggungjawab bersama pula dalam  mewariskan kepada generasi muda.
Mari ciptakan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan setiap setiap orang berkunjung ke Sumatera Barat khusunya ke Tanah Datar sebagai Kota Budaya yang kaya dengan seni budaya yang mempesona", katanya

Wagub Sumbar atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selaku tuan rumah, dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kita juga sampaikan ucapan terima kasih kepada. Kementerian Pariwisata yang telah memberikan dukungan penuh dan menjadi kan Festival Pesona Minangkabau dalam 100 Calender Pariwisata Nasional.

Terima kasih kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) yang telah mencatat memen budaya yang dominasi dimainkan generasi muda, sebagai upaya pewarisan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Mudah-mudahan kedepan tetap memberikan perhatian dan dukungan pada even-event budaya dan pariwisata di Sumatera Barat.(rel)

Padang.Lintas Media.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dianugerahi OPD terbaik 3 keterbukaan informasi dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar),yang diterima langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar H.Raflis,SH.MM di Hotel Bumi Minang Padang.Jumat (6/12).

Dari banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) tekhnis pemprov Sumbar, ternyata  Sekretariat DPRD Sumatera Barat merupakan OPD tekhnis terbaik, meskipun menerima predikat menuju informatif.

Berkaitan dengan penerimaan anugrah keterbukaan informasi, Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis,SH,MM, mengatakan, semua ini karena kerja sama antara staf dan pimpinan, yang berlandas pada kejujuran untuk kepentingan publik.

Ditambahkannya, kalau saat ini baru sampai pada tahap menuju informasi, maka kedepan diyakini Sekretariat DPRD Sumbar akan menjadi lembaga yang informatif atau cukup informatif.

"Kita akan memerbaiki semua sistem informasi, sehingga lembaga ini menjadi jauh lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan, sehingga apa saja yang ingin diketahui masyarakat sekaitan informasi publik akan lebih mudah," terang Raflis.

Selain OPD, dua anggota DPRD Sumbar juga mendapat reward atau anugrah Achievement Motivation Person (AMP), yang merupakan penghargaan terhadap insan pemberi motivasi pada keterbukaan informasi.

Kedua orang anggota DPRD Sumbar penerima anugrah AMP tersebut H.M.Nurnas (sekretaris komisi 1) dan Afrizal (ketua komisi 3), dinilai KI Sumbar merupakan sosok yang selalu mendukung serta memberi motivasi pada lembaga ini.

Pernyataan Raflis tentang keterbukaan informasi ini juga dipertegas oleh HM. Nurnas yang mengatakan.Sebagai sebuah lembaga sudah semestinya terus berbenah, sehingga kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi.

'Saya berkeyakinan DPRD Sumbar merupakan lembaga yang bisa mencapai informatif atau cukup informatif, karena selama ini kita tidak pernah menutupi apapun, hanya sedikit merubah sistem informasi yang sudah baik kearah jauh lebih baik," terang Nurnas.

Penyerahan anugrah keterbukaan informasi juga diisi dengan deklarasi dan pengukuhan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi, guna mendukung kinerja KI Sumbar.(Sri)

Padang.Lintas Media News.

Peringatan Hari Bela Negara merupakan sebuah dedikasi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang nilai-nilai sejarahnya dari Berdiri Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi bersama Presiden PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Hal itu disampaikan Legiun Veteran Kolonel Purnawirawan Amir Syarifuddin dalam rapat panitia persiapan Peringatan HBN 2019 di ruang Rapat Kantor Gubernur,kemaren.

Lebih lanjut Amir Syarifuddin mengatakan, peringatan HBN walaupun tingkat Provinsi Sumatera Barat, acara mesti melibatkan generasi muda,  pelajar dan mahasiwa. Amir Syarifuddin mempertanyakan ketidak hadiran kelompok pemuda.

"Kok dalam rapat kali ini tidak ada yang hadir dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), apakah panitia tidak mengundang atau mereka yang tidak mau hadir. Disayangkan sekali jika peringatan HBN 2019 hanya dihadiri orang-orang seperti kita-kita ini", nada suaranya khas keras dan tegas.

Ia menambahkan, HBN ini bertitik tolak dari sejarah PDRI yang ada di Sumatera Barat. Ini satu-satunya peringatan hari bersejarah yang ada diluar pulau jawa, oleh karena itu hendak peringatan HBN setiap tahunnya mesti bagus di Sumatera Barat.

"Kita berharap penyelenggaraan peringatan HBN di Sumbar, baik di kabupaten kota mestinya terlaksana dengan baik. HBN lebih dititik beratkan pada rasa nilai-nilai kebangsaan,  patriotisme, cinta tanah air yang menjadi hak dan kewajban semua orang si republik ini", ajaknya.

Kedua DHD 45 Sumbar yang diwakili Kolonel Purnawirawan Syamsu juga menyampaikan, HBN ini mesti terua di sosialisasikan dengan baik,  mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Oleh karena itu,  mesti ada kegiatan yang banyak guna mendorong generasi muda, setiap orang tahu dan paham akan pentingnya rasa bela negara dalam berbagai profesi saat. Jika dahulu berjuang mengorban harta dan jiwa,  hendaknya saat ini bela negara itu ditunjukan dalam prestasi yang membawa kebaikan nama daerah dan Indonesia dimanapun berada", harapnya.

Syamsu meminta agar sosialisasi diperbanyak dan terus menerus, sehingga rasa bela negara itu jadi kewajiban dan kebanggan anak bangsa.

Biro Umum yang diwakili Kabag Protokol Rosail menjelaskan, kami sudah mengirimkan undangan kepada KNPI, namun mungkin ada kesibukan dan kegiatan mereka belum sempat hadir saat ini.

"Mudah-mudahan dirapat-rapat berikutnya mereka semua yang terlibat dalam panitia penyelenggaraan hari bela negara tahun 2019 dapat hadir berkontribusi menyukseskan peringatan HBN 2019 tingkat Sumbar nantinya", ungkapnya.

Kabag Analisa Biro Humas, Zardi Syahrir dalam kesempatan itu juga mengungkapkan biro humas siap menyukseskan kegiatan penyelenggaraan HBN 2019 di Sumbar.

" Biro Humas telah mengagendakan kegiatan dialog interaktif dan liputan di televisi lokal, RRI Padang liputan wartawan dan pengambilan dokumentasi acara oleh birohumas. Mohon nanti kesediaan sebagai nara sumber,  dari forum bela negara,  legiun veteran dan DHD 45 diluangkan waktu ikut dalam kegiatan tersebut", ujarnya.(rel)

DHARMASRAYA.Lintas Media News.
Meminimalisir serangan hama tikus, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kecamatan Sungai Dareh Nagari Singuntur Jorong Siguntur I, di Kabupaten Dharmasraya, Rabu (4/12/2019) mengadakan gerakan pengendalian (gerdal) hama tikus di wilayah tersebut.

Walaupun diguyur hujan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Dharmasraya beserta masyarakat setempat tetap berkeinginan melakukan pembasmian hama tikus tersebut.

Kegiatan ini didukung oleh anggota kelompok-kelompok tani dan juga penyuluh pertanian serta petugas pengamat hama wilayah Kecamatan Sungai Dareh.

Sebelumnya petani mengeluhkan banyak serangan tikus dilahan garapannya yang akibatnya petani mengalami kerugian hingga 50 persen, bahkan sampai gagal panen. Selajutnya oleh petugas untuk diadakan gerakan bersama memberatas hama tikus.

Untuk mendukung kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sumbar memberikan bantuan umpan pestisida dan alat emposan untuk membasmi hama tikus yang diserahkan langsung oleh Wagub Sumbar H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai kepada kelompok tani Bina Basamo.

Wagub Nasrul Abit mengatakan kegiatan ini suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

"Walaupun saat ini hujan, ini merupakan berkah dari Allah SWT, jangan sampai terhenti kegiatan ini, saya harap para penyuluh untuk mendampingi para petani agar mengetahui secara pasti penggunaan racun tikus," kata Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga meminta agar gerakan pengendalian hama tikus ini harus secara konsisten dengan melibatkan seluruh pihak, terutama kalangan petani dan kelompok tani Sumbar termasuk di Nagari Siguntur untuk mendorong peningkatan produksi padi dan bisa meningkatkan perekonomian daerah.

"Kabupaten Dharmasraya salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di Sumbar, karena masyarakatnya sangat produktif," ungkapnya.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, Dharmasraya termasuk penghasil padi, demi mencapai produktivitas yang tinggi, penggunaan pupuk juga harus diperhatikan Selain itu, benih berkualitas serta penerapan teknologi juga menjadi pendukung produktivitas.

“Tapi pengendalian hama juga harus jadi perhatian, dan dilakukan secara bersama sama, tidak bisa hanya di lakukan beberapa pihak atau petani saja," ucapnya

Kembali ia berharap, adanya gerakan ini bisa mendorong petani lainnya, dan dilakukan di desa-desa lainnya di wilayah pertanian Sumbar, karena Sumbar adalah termasuk penghasil beras terbesar di Indonesia.

Selain itu Nasrul Abit juga meminta masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut digunakan semaksimal mungkin.

Sementara itu, kegiatan gerakan pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) tikus pada tanaman padi yang dihadiri Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah Sumbar.

"Bantuan ini sangat berarti sekali bagi petani disini, sejak lama para petani mengeluhkan persoalan hama tikus sehingga penghasilan panen padi berkurang, Alhamdulillah .. mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi warga disini," tuturnya.

Menurut Bupati Dharmasraya, untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pertanian masyarakat, dilaksanakan pengendalian secara bersama-sama dan terus berkelanjutan.

"Para petani harus terus gencar lakukan pemberantasan hama tikus untuk menjaga produktivitas tanaman padi pada masa tanam tahun ini," himbaunya.

Salah satu dari kelompok tani Sudirman menjelaskan, serangan tikus meningkat memasuki musim penghujan. Bahkan populasinya meningkat hingga dua kali lipat sehingga diperlukan upaya pemberantasan tikus melalui gerakan pengendalian OPT secara massal.

"Kami sangat terbantu dengan bantuan ini. Segera akan kami lakukan pemberantasan hama tikus. Karena hama tikus mudah berkembang biak di saat musim penghujan seperti ini," jelasnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum mengatakan.Perayaan ulang tahun  merupakan momen yang tepat, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama ini, sebagai bahan pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan agar lebih baik lagi.

Fakhrizal mengatakan hal itu dalam sambutannya pada syukuran peringatan Hari ulang Tahun (HUT) Polisi Perairan dan Udara (Polairud) yang ke 69 tahun 2019, berlangsung di ballroom hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (4/12).

Pada kesempatan itu,Fakhrizal juga mengajak seluruh yang hadir untuk merenungkan serta meresapi makna yang terkandung pada setiap peringatan hari ulang tahun, yaitu dengan menyadari sepenuhnya, bahwa seluruh capaian yang telah diraih, merupakan anugerah dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus selalu kita syukuri.

Menurut Kapolda, Ditpolairud Polda Sumbar memiliki peran penting dalam pemberantasan berbagai kejahatan, seperti illegal fishing, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, serta kejahatan lainnya.

Selain itu, Ditpolairud Polda
sumbar juga berperan aktif dalam bidang kemanusiaan, seperti bakti sosial dan pengobatan gratis, menyambangi para nelayan pesisir pantai, menyambangi kelompok masyarakat di pulau terpencil, melakukan Search and Rescue (SAR) dalam berbagai bencana alam dan musibah kecelakaan, telah menjadikan Polri semakin dicintai masyarakat.Jelas Kapolda.

"Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi, kepada seluruh personel Ditpolairud Polda Sumbar, atas dedikasi dan pengorbanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Wilayah Sumatera Barat," ujarnya.

Dijelaskan Fakhrizal, diketahui bersama, bahwa pada tahun 2020 akan diselenggarakan agenda nasional Pilkada serentak, saya berharap, Ditpolairud Polda Sumbar dapat berperan lebih aktif lagi dalam mendukung pengamanan agenda nasional tersebut.

Optimalkan seluruh kekuatan yang ada, guna mendukung terciptanya stabilisasi kamtibmas, sebagaimana fungsi dan peran Ditpolairud, termasuk dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional fungsi kepolisian
lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Irjen Pol Fakhrizal menilai sangatlah tepat tema yang diangkat pada peringatan hari ulang tahun Polairud tahun ini, yaitu; “SDM Unggul Dengan Almatsus Modern, Korpolairud Baharkam Polri Siap Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri”.

Diakhir sambutannya, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi, kepada seluruh stakeholder dan instansi terkait, atas dukungannya selama ini, sehingga Ditpolairud Polda Sumbar dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas- tugas di lapangan.

"Semoga Ditpolairud Polda Sumbar semakin profesional, unggul, modern, serta senantiasa menjadi kebanggaan masyarakat, bangsa, dan negara," ucap Kapolda.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum, Wakapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM, Pejabat Utama Polda Sumbar, Danrem 032 / WBR (diwakili), Danlantamal II Padang (diwakili), Danlanud Sutan Sjahrir Padang (diwakili), dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar.

Selain itu, juga tampak hadir Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal beserta Pengurus Bhayangkari dan Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Kepala Imigrasi Klas I Padang, Kepala Bea Cukai Teluk Bayur, Kepala K.S.O.P. Teluk Bayur, Kepala Divisi Navigasi Teluk Bayur, GM. Pelindo II Teluk Bayur serta personel Ditpolairud Polda Sumbar.(ST)

Padang.Lintas Media News.
Saat ini kita sadar telah diserang oleh
penyakit sangat luar biasa dapat merusak generasi muda, kemajuan tehnologi dan globalisasi informasi bisa membuat penyakit itu semakin semakin berkembang.Jika kita tidak melakukan perubahaan besar maka diperkirakan 30 - 40 tahun kedepan bangsa ini tidak akan seperti ini lagi, karena generasi muda
tidak mampu menghadapi tantangan ini.

Hal ini disampaikan Ketua Kwarda Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam Acara Pembukaan Kegiatan Kursus Mahir
Tingkat Dasar (KMD) bagi Anggota Pramuka
Golongan Penegak dan Pandega se Sumatera Barat
Tahun 2019, di Kantor Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar, Selasa malam (3/12/2019).

Lebih Lanjut Nasrul Abit, mengatakan, penguat jatidiri anak bangsa, rasa imam dalam beragama dan mampu berpikiran luas dan menguasai teknologi, merupakan modal kuat generasi muda kita untuk bersaing unggul di era masa datang.

"Generasi muda kita mesti mempertahankan nilai-nilai budaya yang kita anut karena itu jatidiri kita, taat beragama dan menguasai teknologi. Jangan sampai kemajuan teknologi dan globalisasi ini terbawa arus, hendaknya generasi kita mengendalikan arus perobahan zaman itu", serunya.

Ketua Kwarda ini juga menyampaikan, menaruh harap penuh kepada
generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa, generasi calon pemimpin-pemimpin bangsa, yang merupakan tombak kemajuan suatu bangsa, karena generasi muda nanti yang meneruskan bangsa ini.

" Kita berharap kepada adik-adik Anggota
Pramuka Penegak dan Pandega Se Sumatera Barat untuk
tetap menggali pengetahuan yang mendidik karakter dan
pengetahuan umum, karena karakter generasi muda
mencerminkan karakter suatu bangsa.
Kenapa perperangan di Palestina yang paling banyak
korbannya anak muda hingga belita, itu merupakan strategi jahat untuk menghancurkan bangsa, karena generasi muda merupakan jantung dari suatu bangsa", ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  begitu juga dengan NAPZA
dan obat terlarang, penyimpangan prilaku sek, sek bebas dan aborsi, terjadinya pergaulan bebas, tawuran dan kekerasan, serta kriminalitas remaja.

 " Ini semua merupakan penyakit yang menyerang generasi
muda saat ini, dan kita Anggota Pramuka harus membrantas ini
semua, tidak hanya generasi muda namun juga semua
kalangan yang di Sumatera Barat, mari kita bersama-sama untuk Mendeklarasikan Menolak Serangan Penyakit
Generasi Muda saat sekarang ini", tegasnya.

Ketua Kwarda juga sampaikan,  pendidikan kepramukaan juga mempunyai
peran penting dalam pendidikan karakter bangsa dan pendidikan nasionalisme (patriotisme), serta
menumbuhkembang jadi diri bangsa Indonesia yang
berbudaya luhur harus kita bangkitkan kembali.

"Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal
akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh
Peserta didik dalam keluarga, dan pendidikan formal di
sekolah. Hal ini mengingat pendidikan formal saja tidaklah
cukup untuk menghasilkan kaum muda yang handal dan
berkarakter, Sebagai Anggota Pramuka yang terlatih, generasi punya potensi yang besar untuk dapat mengisi
kehidupan dengan cara
berbakti kepada orangtua, guru dan rajin belajar serta beribadah dengan baik.
Bahwa dalam dada setiap anggota
Pramuka, telah terpatri dengan utuh Tri Satya dan Darma
Pramuka", ujar Nasrul Abit bersemangat.(rel)

Padang ,Lintas Media.
Konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang telah menampakan titik terangnya,setelah Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan peninjauan ke areal penambangan tersebut beberapa waktu lalu.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman didampingi anggota komisi IV Rico Alviano pada wartawan di ruangan rapat komisi IV kemaren,terkait informasi masyarakat tentang aktifitas penambangan batu bara CV Tahiti Coal di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Menurut Lazuardi,yang diketahui terlebidahulu adalah, luas areal yang masuk dalam Izin Usaha Penambangan (IUP) CV Tahiti Coal. Kemudian mengenai dokumen lain yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas penambangan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepada wartawan Lazuardi menjelaskan.Untuk persoalan itu, Komisi IV telah meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti. Termasuk juga mengenai reklamasi pasca penambangan serta pengawasan aktifitas penambangan.

“Dalam menyikapi persoalan ini, kami juga baru mengetahui bahwa tenaga pengawas atau Inspektur Tambang di provinsi sangat minim. Dari keterangan dinas ESDM provinsi, hanya ada tujuh orang Inspektur Tambang,” tambah Lazuardi.

Pada kesempatannitu, anggota Komisi IV Riko Alviano menambahkan, dari hasil peninjauan, komisi IV merekomendasikan kepada instansi terkait untuk menutup empat dari enam lubang tambang. Hal itu menurut Riko karena diperkirakan, empat lubang tersebut berada di luar wilayah IUP CV Tahiti Coal.

“Kami menduga ada empat lubang penambangan aktif yang berada di luar wilayah IUP sehingga kami minta aktifitas penambangan dihentikan dan lubang ditutup,” kata Riko.

Untuk itu,selaku anggota dewan Rico Alviano meminta, Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran ulang terhadap wilayah yang masuk ke dalam IUP. Apabila ada aktifitas penambangan di luar IUP harus dihentikan dan lubangnya direklamasi.Tutup Rico.(Sri)