50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan

Komisi IV Minta: UKUR ULANG WILAYAH YANG MASUK DALAM IUP



Padang ,Lintas Media.
Konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan tambang telah menampakan titik terangnya,setelah Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar melakukan peninjauan ke areal penambangan tersebut beberapa waktu lalu.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman didampingi anggota komisi IV Rico Alviano pada wartawan di ruangan rapat komisi IV kemaren,terkait informasi masyarakat tentang aktifitas penambangan batu bara CV Tahiti Coal di Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Menurut Lazuardi,yang diketahui terlebidahulu adalah, luas areal yang masuk dalam Izin Usaha Penambangan (IUP) CV Tahiti Coal. Kemudian mengenai dokumen lain yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas penambangan seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepada wartawan Lazuardi menjelaskan.Untuk persoalan itu, Komisi IV telah meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti. Termasuk juga mengenai reklamasi pasca penambangan serta pengawasan aktifitas penambangan.

“Dalam menyikapi persoalan ini, kami juga baru mengetahui bahwa tenaga pengawas atau Inspektur Tambang di provinsi sangat minim. Dari keterangan dinas ESDM provinsi, hanya ada tujuh orang Inspektur Tambang,” tambah Lazuardi.

Pada kesempatannitu, anggota Komisi IV Riko Alviano menambahkan, dari hasil peninjauan, komisi IV merekomendasikan kepada instansi terkait untuk menutup empat dari enam lubang tambang. Hal itu menurut Riko karena diperkirakan, empat lubang tersebut berada di luar wilayah IUP CV Tahiti Coal.

“Kami menduga ada empat lubang penambangan aktif yang berada di luar wilayah IUP sehingga kami minta aktifitas penambangan dihentikan dan lubang ditutup,” kata Riko.

Untuk itu,selaku anggota dewan Rico Alviano meminta, Dinas ESDM provinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran ulang terhadap wilayah yang masuk ke dalam IUP. Apabila ada aktifitas penambangan di luar IUP harus dihentikan dan lubangnya direklamasi.Tutup Rico.(Sri)


[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.