Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

 

Pasbar, Lintas Media Com.


.H.Marwazi ,B.Sekretaris Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat jadi pembaca Proklamasi pada HUT RI ke 81,tepatnya di halaman Upacara MTS N 7 Sungai Aur, Nagari Seberang Kenaikan ,Kecamatan Gunung Tuleh,Senin,17/8.2026


Pada kegiatan Upacara tersebut dihadiri oleh para Undangan ,tampak :Riswan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari ,Zulpandri,S.Ag,M.Pd Kepsek MTS N 7 ,Ny.Haswinda Marwazi , Hartati Bundo Kandung,Ny.Gaparli Ketua PKK Nagari ,M.Ikhzan Sekna, para Jorong,Ikhwandri tokoh Agama,Safri tokoh Pendidikan,Sutan dan Elpin tokoh masyarakat, perangkat Bamus dan Nagari ,Kepsek ,TK/SD N,/SMP N/MTS N, para Majelis Guru,Pemuda serta masyarakat.

Marwazi usai acara berakhir saat di konfirmasi mengenai hari bersejarah bangsa Indonesia ini merupakan momentum yang harus kita ingat ,betapa pahit dan getirnya perjuangan yang dilakukan oleh para Tokoh bangsa ini untuk melawan sang penjajah dengan amengorbankan jiwa dan raga untuk diakui menjadi negara yang berdaulat tegasnya.


Untuk itu sebagai warga negara yang baik terus menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi ,memiliki ,rasa Nasionalisme dan harapan kepada para generasi Muda terus belajar dapat memberikan Inovasi-inovasi ,jangan pantang menyerah ,tapi berikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang kita Cintai ini, dengan mengucapkan Dirgahayu HUT RI ke 81 dengan Berdaulat Adil dan Makmur ,bersama Gerindra bergerak bersama Indonesia Raya pinta politikus Partai Gerindra ini.

Di tempat yang sama M.Syarif ketua PHBN menambahkan terkait Pelaksanaan Upacara 17 Agustus Tahun 2026 ini berjalan Tertib hikmat dan lancar, apalagi kekompakan berjalan baik antara Pemerintah Nagari dengan Bamus ,para tokoh masyarakat, Pemuda ,apalagi upacara HUt ke 81 ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan lomba, baik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah termasuk kegiatan acara carnaval, Gerak Jalan Santai dan Indah atau kegiatan lainnya ,di sana sininya tampak kemeriahan kemeriahan itu dengan berbagai kibaran Morawa ,penaikan Bendera dan antusias masyarakat tumpak ruah memeriahkannya cukup berperan aktif timpal M.Ikhsan Sekna Seberang Kenaikan dengan nada bangga.

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pada Peringatan HUT RI ke 81 tahun 2026, Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat satu sejarah, dengan menggelar prosesi penyerahan bendera pusaka langsung dari bawah Jam Gadang Senin, 17 Agustus 2026. Diketahui, Kota Bukittinggi menjadi satu dari tiga daerah di Indonesia yang melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi.


Prosesi ini tergolong menarik, karena pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan bendera pusaka merah putih kepada Paskibraka dilaksanakan di rumah dinas Wali Kota. Pada kesempatan ini, Wali Kota Bukittinggi menyerahkan duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi kepada Paskibraka disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota, Unsur Forkopimda, Sekda, serta seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi.


Penyerahan bendera pusaka dilaksanakan di bawah Jam Gadang, sebagai salah satu saksi kemerdekaan dan peninggalan sejarah yang menguatkan posisi Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan. Pemilihan lokasi ini juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat mengenal dan merasakan langsung nilai sejarah serta budaya yang melekat di Kota Bukittinggi. Momen ini bertepatan karena pada 2026 Jam Gadang genap berusia 100 tahun. Hal itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.

Ramlan Nurmatias, menjelaskan, penyerahan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih di bawah Jam Gadang merupakan bagian dari upaya pemerintah menghargai sejarah dan perjuangan para pendahulu. 


"Penyerahan bendera ini kita laksanakan di Jam Gadang karena tahun ini genap 100 tahun. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sejarah dan budaya bukan hanya dibaca, tetapi juga dirasakan. Ini salah satu bentuk penghargaan kita kepada para pejuang dan pendiri yang telah berjasa dalam pembangunan Bukittinggi," ujarnya.


Setelah diserahkan, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi di bawa oleh Paskibraka dan diarak menuju lokasi upacara lapangan Wira Braja Bukittinggi. Petugas membawa bendera dan teks proklamasi menggunakan mobil Maung milik Kodim 0304 Agam diiringi marching band dan dikawal oleh Polresta dan Dishub Bukittinggi. (Sandra)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, membawa harapan baru bagi 377 Warga Binaan Lapas kelas II A Bukittinggi. Mereka mendapat remisi umum dan remisi khusus dari pemerintah pusat. Remisi umum tersebut, disampaikan di Lapas kelas IIA Bukittinggi, Senin (17/08).


Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membacakan pidato Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Pidato itu berbunyi, bahwa hak remisi diberikan tanpa adanya diskriminasi kepada setiap warga binaan yang memenuhi ketentuan. Remisi harus dipandang sebagai bagian dari proses reintegrasi, yaitu mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, warga binaan diharapkan terus mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, serta membentuk pribadi yang lebih baik.


"Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Melalui pembinaan yang dijalani, diharapkan warga binaan dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu memberikan manfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat," ujarnya.

Wali Kota Ramlan Nurmatias, berharap, anak binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana, termasuk mereka yang mendapatkan remisi bebas, dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mereka diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang.


Sementara itu, Kepala Lapas Klas II A Bukittinggi, Nanang Rukmana, menjelaskan,

jumlah warga binaan saat ini sebanyak 518 orang, sebagian di antaranya mendapatkan remisi sebagai bentuk penghargaan atas perubahan perilaku dan pemenuhan ketentuan selama menjalani masa pidana. Ia memastikan, dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kondisi Lapas Kelas IIA Bukittinggi saat ini dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (Sandra)

Padang, Lintasmedia News- Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., mengikuti mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji, Senin dini hari (17/8/2026).


Kegiatan itu dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran. Selain Mastilizal Aye, hadir juga Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Perwakilan Kejaksaan Negeri Padang dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.


Mastilizal Aye menegaskan ketika diwawancarai awak media, Selasa, 18 Agustus 2026 mengharapkan, Apel Kehormatan dan Renungan Suci bukan sekedar sereminial belaka mengingat jasa-jasa pahlawan dan pejuang kemerdekaan.


"Bagi saya ini sekaligus ziarah, karena di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji ini juga dimakamkan ayah saya. Tapi ingin mendorong semua pihak, terutama Pemko Padang untuk memperhatikan anak-anak pahlawan dan penjuang kemerdekaan yang sedang mengalami kesusahan," kata politisi Partai Gerindra ini.


Dikatakannya, perhatian itu sebenarnya bukan saja bagi Pemko, tetapi semua pihak, termasuk para pengusaha dan anggota dewan itu sendiri.


"Kita merasa miris, masih ada anak kurang mampu yang tidak melanjutkan pendidikannya karena ketiadaan biaya. Ini masalah kita bersama yang harus kita pikirkan," cakapnya.


Semua pihak, kata pria yang akrab disapa Aye ini, juga harus mengisi kemerdekaan ini sesuai yang diperjuangkan para pahlawan dan para pejuang kemerdekaan.


"Jangan ada lagi pungli dan parkir liar, misalnya. Jangan ada lagi lalai dalam pelayanan. Kita harus bekerja maksimal sesuai profesi kita masing-masing untuk membangun Indonesia," cakap alumnus SMA Negeri 5 Padang ini


Bagi Aye, kemerdekaan itu harus di nikmati oleh semua anak bangsa, jangan ada lagi masyarakat miskin tidak bisa berobat, jangan ada lagi anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, jangan ada lagi orang tua tinggal digubuk yang tidak layak, jangan ada lagi atlet berprestasi yg tidak dihargai dan berhenti berprestasi karena tidak ada biaya.


"Jangan ada lagi warga yg tidak nyaman hidup di negri ini, karena dipalak ketika parkir, dipakuk katika bayar makanan, dijamret karena sedang berkendaraan, jangan ada lagi guru tidak nyaman ketika mau kesekolah, jangan ada lagi inrimidasi kepada kepala sekolah dan guru-guru oleh kepala dinas. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu, ketenangan katika beraktifitas," kata anak buah Prabowo ini. (*)


Editor: Zamri Yahya, WU

 

Padang, Lintasmedia News- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion terus memperhatikan daerah pemilihannya (Dapil) Padang I, yaitu Koto Tangah. Misalnya melalui kegiatan olahraga.


"Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan turnamen Bola Voli Antar Kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah melalui realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD," katanya pada acara pembukaan di Lapangan Bola Voli Jalan Heller RW 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Senin (17/8/2026).


Politisi PKS ini, menegaskan dukungan terhadap pembinaan olahraga yang bermuara pada peningkatan prestasi, terutama dalam menghadapi Porprov Sumbar XVI 2026. 


DPRD Kota Padang, kata mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini, berkomitmen mendukung penguatan pembinaan atlet dan kebutuhan olahraga agar target mempertahankan gelar juara umum dapat diwujudkan.


Acara dibuka oleh Wali Kota Padang Fadly Amran. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi dukungan KONI Kota Padang, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, yang dinilai penting untuk memastikan pembinaan olahraga berjalan berkelanjutan.


Fadly Amran menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang serius dalam memajukan olahraga, termasuk menyiapkan anggaran sekitar Rp38 miliar untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (Porprov Sumbar) XVI pada Oktober 2026. 


Hadir pada kesempatan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muslim M. Yatim, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Kepala Dispora Kota Padang, Eka Putra Buhari, serta Ketua KONI Kota Padang, Erianto, dan Camat Koto Tangah, Rio Ebu Pratama, bersama Lurah se-Kecamatan Koto Tangah. (*)


Editor: Zamri Yahya, WU

 

Padang, Lintasmedia News- Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Buya Iskandar membuktikan dirinya memberikan support bagi atlet penyandang disabilitas yang akan berlaga pada Pekan Special Olympics Nasional (Pesonas) II 2026.


Hal itu tampak di acara audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran dengan orang tua atlet penyandang disabilitas yang akan berlaga pada Pekan Special Olympics Nasional (Pesonas) II 2026 di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (17/8/2026).


Pada kesempatan itu mewakili rombongan, Buya Iskandar menyampaikan kontingen Sumbar dijadwalkan membawa 27 atlet ke Pesonas, dengan 10 atlet diantaranya berasal dari Kota Padang yang merupakan peraih medali emas dalam ajang Pekan Special Olympics Daerah (PeSODa) Sumbar 2024.


Ia menjelaskan, Pesonas merupakan ajang kompetisi bagi penyandang disabilitas intelektual yang diselenggarakan oleh Special Olympics Indonesia (SOIna).


“Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pesonas terdiri dari atletik, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, renang, bola basket, serta bocce, futsal, senam ritmik, bola tangan, hingga bola voli, dan tari daerah," katanya.


Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik Indonesia menuju Special Olympics World Games di Santiago, Chile, pada 2027.


Kompetisi ini juga dirangkai dengan Kongres Nasional Keluarga dan Pemuda SOIna, pelatihan kepemimpinan atlet, serta jaringan dukungan keluarga, seni budaya, dan gerakan revolusi inklusi," cakapnya. (*)


Editor: Zamri Yahya, WU

 

PADANG, Lintasmedia News– Semangat kebangsaan dan keberagaman budaya Nusantara mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di PT Semen Padang. Jajaran Direksi, Komisaris, dan pimpinan PT Semen Padang tampil mengenakan beragam pakaian adat Nusantara saat mengikuti upacara kemerdekaan di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Senin (17/8/2026).


Tidak sekadar memperkaya suasana peringatan kemerdekaan, keberagaman busana yang dikenakan para pimpinan perusahaan tersebut menjadi simbol persatuan dalam keberagaman, kebanggaan terhadap identitas bangsa, sekaligus penghormatan terhadap warisan budaya Indonesia.


Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, yang bertindak sebagai inspektur upacara, tampil dalam busana adat pria Minangkabau bernuansa merah. Ia mengenakan penutup kepala berhiasan warna kuning emas, baju merah dengan bordir dan ornamen emas, kain songket di bagian pinggang, serta celana merah pada bagian bawah.


Sementara itu, Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis tampil mengenakan pakaian adat Aceh yang terdiri atas Baje Meukasah, celana Sileuweu, kain sarung, dan Meukeutop. Busana tersebut dilengkapi perlengkapan berupa rencong atau siwah dengan sulaman emas.


Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa mengenakan busana adat laki-laki Minangkabau dari Solok. Busana tersebut ditandai dengan penutup kepala saluak berwarna putih dan keemasan, baju hitam bersulam, hiasan pada bagian dada, serta kain songket atau selendang yang dikenakan di bagian pinggang.

Nuansa adat Minangkabau juga terlihat pada busana Komisaris Utama PT Semen Padang Prof. Werry Darta Taifur. Ia mengenakan pakaian datuk Minangkabau yang terdiri atas baju hitam, saluak merah keemasan, sasampiang yang disilangkan dari bahu ke arah pinggang, sarawa hijau gelap, cawek, serta perlengkapan adat di bagian pinggang. Keris dan tongkat yang dikenakannya semakin memperkuat karakter busana yang merepresentasikan kedudukan adat tersebut.


Komisaris PT Semen Padang Resiya Syafri tampil dalam busana perempuan Minangkabau dengan karakter kuat Bundo Kanduang atau Limpapeh Rumah Nan Gadang. Ia mengenakan tingkuluak, baju batabue, salempang, lambak, serta sejumlah perhiasan tradisional.


Sementara itu, Komisaris PT Semen Padang Ilham Aldelano Azre mengenakan busana adat Minangkabau dengan dominasi warna hitam, lengkap dengan saluak dan perlengkapan busana adat lainnya.


Keberagaman busana juga terlihat dari jajaran pengurus Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) yang tampil mengenakan baju basiba. Sementara itu, staf pimpinan PT Semen Padang tampil lebih variatif dengan mengenakan busana Melayu, datuk, dan demang.


Kemerdekaan Dimaknai sebagai Semangat Perjuangan


Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengajak seluruh insan perusahaan menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk bangkit, memperkuat daya saing, dan merebut kembali kepercayaan pasar.


Pri menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat terhadap perjuangan, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia.


Menurutnya, 81 tahun lalu para pejuang bangsa disatukan oleh satu tekad: Indonesia harus merdeka. Semangat yang sama, kata dia, harus diteruskan oleh generasi saat ini melalui kerja keras, keberanian menghadapi tantangan, dan pengabdian terbaik sesuai bidang masing-masing.


“Bagi kita, insan PT Semen Padang, medan perjuangan itu adalah menjaga, mempertahankan, dan membesarkan perusahaan yang kita cintai. Kita bukan sekadar berbicara tentang pabrik, produksi, penjualan, atau target RKAP,” kata Pri.


Ia mengatakan, perjuangan insan PT Semen Padang saat ini adalah memastikan perusahaan tetap tumbuh, sehat, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat yang luas. Karena itu, setiap karyawan harus memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap keberlangsungan perusahaan.


PT Semen Padang, lanjut Pri, bukan sekadar entitas bisnis. Sebagai perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang berdiri sejak 1910, PT Semen Padang merupakan bagian dari aset bangsa sekaligus warisan industri nasional yang telah hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.


Lebih dari satu abad perjalanan telah membawa PT Semen Padang melewati berbagai perubahan zaman, dinamika ekonomi, krisis, pandemi, hingga proses transformasi perusahaan. Kemampuan bertahan dan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki fondasi, pengalaman, aset, serta sumber daya manusia yang kuat.


Karena itu, seluruh insan perusahaan diminta tidak takut menghadapi perubahan. Dinamika industri semen, persaingan pasar yang semakin ketat, perkembangan teknologi, serta perubahan kebutuhan konsumen harus dijawab dengan keberanian beradaptasi dan menghadirkan inovasi.


“Kita memiliki sejarah panjang, pengalaman, aset, dan sumber daya manusia yang kuat. Yang paling penting, kita memiliki semangat untuk terus berjuang, menghadapi tantangan, dan bangkit bersama,” ujarnya.


Drama Perjuangan Semarakkan Upacara


Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya terasa melalui upacara bendera. Peserta juga disuguhi pertunjukan drama teatrikal oleh Semen Padang School yang mengangkat kisah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.


Melalui gerak, dialog, dan adegan perjuangan, para pelajar mengajak peserta upacara kembali mengenang besarnya pengorbanan para pendahulu bangsa. Penampilan tersebut mendapat perhatian peserta karena tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan tentang patriotisme, keberanian, persatuan, dan kecintaan terhadap Tanah Air.


Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran anak-anak TK Semen Padang yang mengenakan pakaian adat Minangkabau. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri sekaligus menjadi bagian dari upaya mengenalkan budaya daerah dan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini.


SPORTALYMPIC 2026 Resmi Ditutup


Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di PT Semen Padang juga dirangkai dengan penutupan SPORTALYMPIC PT Semen Padang 2026, yang menjadi puncak kompetisi olahraga antarkontingen di lingkungan perusahaan.


Pri menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, pendukung, dan pihak yang telah berkontribusi menyukseskan SPORTALYMPIC 2026. Menurutnya, keberhasilan kegiatan tersebut tidak hanya diukur dari terselenggaranya pertandingan maupun lahirnya para juara, tetapi juga dari tumbuhnya kebersamaan, kekompakan, sportivitas, dan semangat gotong royong.


“Selamat kepada juara umum SPORTALYMPIC 2026. Kepada seluruh peserta, terima kasih atas semangat, kekompakan, dan sportivitas yang telah ditunjukkan,” katanya.


Pri berharap nilai-nilai positif yang tumbuh selama SPORTALYMPIC dapat terus dibawa ke lingkungan kerja. Kekompakan yang terbangun di lapangan olahraga, menurutnya, harus menjadi energi untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan dan menghadapi berbagai tantangan perusahaan.


Ia juga mengajak seluruh insan perusahaan menjaga persatuan dan semangat kebersamaan. Dengan kekuatan tersebut, PT Semen Padang diyakini mampu bergerak lebih cepat untuk menjadi perusahaan yang semakin kuat dan maju.


“Inilah saatnya kita berdiri tegak, bergerak serentak, dan bekerja tanpa ragu. Inilah saatnya kita menyatukan tekad dan mengatakan bersama-sama: Bangkitlah Semen Padang! Dirgahayu Republik Indonesia! Semen Padang bangkit, Semen Padang jaya, merdeka!” serunya.


Perlombaan Kemerdekaan, Kebersamaan, dan Solidaritas


Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI berlanjut setelah upacara dan penutupan SPORTALYMPIC 2026 melalui berbagai perlombaan khas kemerdekaan di Lapangan Cubadak, Indarung.


Sejumlah permainan seperti goyang bola, menyusun puzzle, dan lempar bola diikuti dengan penuh antusias oleh karyawan PT Semen Padang dan APLP serta anggota FKIKSP.


Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti momen mengheningkan cipta dan doa bersama sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia.(*)

 

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 81 tahun, Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar pawai obor taptu. Para peserta dilepas langsung oleh Kapolresta Bukittinggi bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda Bukittinggi, bersama Asisten dan unsur Forkopimda, di depan Lapangan Wirabraja Bukittinggi, Minggu (16/08). 


Pawai obor diikuti Anggota TNI Polri dan pramuka serta perwakilan SKPD se Kota Bukittinggi. Kegiatan dimulai dari Lapangan Kantin, melawati Jalan Sudirman dan Jam Gadang. 


Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto selaku inspektur upacara taptu menyampaikan, kegiatan taptu dan pawai obor sebagai salah satu simbol dan motivasi mengobarkan semangat para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. 

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menerangkan, Kegiatan pawai obor bukan sekadar tradisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang semangat dan perjuangan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Pawai obor merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 


"Sebagai generasi penerus, kita harus menghargai dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Pawai obor ini menjadi momentum mengenang perjuangan dan menumbuhkan semangat kebangsaan," ujarnya. (Sandra)

Pasaman, Lintasmedia News –Menyikapi meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasaman, Dinas Kesehatan bersama jajaran Puskesmas terus melakukan berbagai langkah cepat untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, salah satunya melalui fogging fokus di kawasan yang terindikasi terdapat kasus DBD, sebagaimana terlihat pada kegiatan di lapangan.


Selain pengasapan (fogging), petugas kesehatan juga melakukan penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan jentik nyamuk, edukasi kepada masyarakat, serta mengimbau warga agar rutin melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan gerakan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta mencegah gigitan nyamuk.


Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Komisi II Fraksi Partai Gerindra, Khairuddin Simanjuntak, mengimbau masyarakat Kabupaten Pasaman agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD. Berdasarkan informasi yang diterima, tercatat 26 orang berstatus suspek DBD dan satu orang meninggal dunia.


Khairuddin mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan fogging, karena pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa. Menurutnya, keberhasilan pengendalian DBD sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.


“Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Kesehatan yang turun langsung melakukan fogging dan upaya pencegahan. Namun yang paling penting adalah kesadaran bersama menjaga kebersihan lingkungan agar kasus DBD tidak terus bertambah,” ujarnya.


Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, muncul bintik merah, atau tanda-tanda lain yang mengarah pada DBD. Penanganan sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. ( *** )

PADANG,Lintas Media News
 DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sepanjang Jumat (14/8), mulai pagi hingga malam. Agenda tersebut yakni mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, penyampaian pendapat akhir fraksi, serta pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Rapat paripurna pertama digelar pada pagi hari dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI. Setelah itu, DPRD Sumbar melanjutkan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan hingga malam hari dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan, tiga agenda tersebut telah disepakati melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar pada 11 Juni 2026.

Menurut Maifrizon, agenda KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 sangat penting karena berkaitan dengan arah kebijakan dan anggaran daerah.

“Dua agenda tersebut penting sebagai landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027,” ujar Maifrizon.

Ia menjelaskan, proses pengambilan keputusan juga telah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD Sumbar. Salah satunya terkait jumlah anggota yang hadir atau kuorum.

Sesuai tata tertib, pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. “Pada saat pengambilan keputusan, jumlah anggota DPRD yang hadir telah melampaui jumlah kuorum yang dipersyaratkan,” katanya.

Dengan terpenuhinya kuorum, DPRD Sumbar dapat melanjutkan pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen ini selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah untuk mendukung program pembangunan Sumbar.(*)

PADANG,Lintas Media News
 DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat malam (14/8/2026).

Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten mempedomani kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujar Muhidi.

DPRD juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal. Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat.

Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi PAD yang masih tersedia, termasuk sumber pendapatan lain yang sah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya.

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,03 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.

Dengan postur tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,23 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut diarahkan melalui tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”

Mahyeldi menyebut terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah. Prioritas tersebut mencakup pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, penguatan lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan, pengembangan nagari/desa sebagai basis kemajuan, serta penguatan posisi Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat.

Prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama serta kearifan lokal, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi kewajiban dan prioritas anggaran tahun 2027,” ujarnya.

Optimisme mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada 2027 didukung tren pemulihan ekonomi Sumbar. Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya mencapai 1,89 persen setelah terdampak bencana alam. Sejumlah sektor, seperti perdagangan, akomodasi dan makanan minuman, serta investasi mulai menunjukkan pemulihan.

Untuk 2026, pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan proyek strategis daerah.

Meski demikian, tekanan fiskal masih menjadi perhatian dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dan kebutuhan penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana yang ditentukan penggunaannya (earmark) dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155,66 miliar yang wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 miliar dari alokasi awal Rp6,40 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.

Setelah kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 ditetapkan, Pemprov Sumbar selanjutnya menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD.

Mahyeldi berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga sehingga pembahasan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar.(*)



Oleh: *Evi Yandri rajo Budiman*

Saya menghargai dunia usaha kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat. Tetapi sebagai anggota DPRD, saya juga harus berdiri pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Karena itu, saya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tegas mengoptimalkan dan memungut Pajak Air Permukaan (PAP) sepanjang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kita harus memahami bahwa pajak bukan sekadar angka yang masuk ke kas daerah. 
Pajak adalah uang masyarakat yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Jalan yang digunakan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan bencana, pelayanan pemerintahan, sampai pembangunan di daerah-daerah yang belum mampu membiayai dirinya sendiri, semuanya membutuhkan penerimaan daerah.

Jangan sampai ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, justru muncul kesan bahwa setiap upaya optimalisasi pajak adalah sesuatu yang harus dilawan.

Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, silakan lawan. Tetapi kalau dasar hukumnya ada, kewajibannya ada, dan objek pajaknya ada, maka kewajiban tersebut harus dibayar.

Saya kira prinsipnya sangat sederhana: dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, pemerintah juga membutuhkan kepastian penerimaan. Jangan hanya berbicara mengenai kepastian hukum ketika pajak hendak dipungut, tetapi lupa bahwa pemerintah daerah juga memiliki kepastian hukum untuk memungut penerimaan yang memang menjadi hak daerah.

Saya juga tidak setuju apabila persoalan PAP seolah-olah dipersempit hanya pada ada atau tidak adanya flowmeter. Yang harus dilihat adalah keseluruhan konstruksi hukumnya: apakah terdapat pengambilan atau pemanfaatan Air Permukaan, apakah kegiatan tersebut merupakan objek pajak, bagaimana dasar pengenaan ditentukan, bagaimana Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung, dan apakah seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kalau semua itu telah memiliki dasar hukum, maka pemerintah provinsi tidak boleh ragu.

Kita tidak boleh membangun Sumatera Barat dengan mentalitas *“kalau ada yang keberatan, pemerintah mundur.”* Pemerintah harus hadir dengan data, regulasi dan argumentasi hukum yang kuat.

Dan kalau ada perusahaan yang sedang menempuh upaya hukum, silakan. Itu adalah hak setiap wajib pajak. Tetapi proses sengketa hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap kewajiban pajak tersebut sejak awal tidak ada. Mari kita hormati proses hukumnya dan pada saat yang sama biarkan pemerintah mempertahankan kepentingan daerah melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Saya justru meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk jangan takut memungut pajak yang memang menjadi hak daerah. Tegakkan aturan secara profesional, transparan dan adil. Jangan tebang pilih. Jangan hanya tegas kepada pengusaha kecil, tetapi ragu kepada perusahaan besar.

Semua harus sama di hadapan hukum dan pajak.

Kita harus ingat, setiap rupiah PAD yang berhasil dihimpun bukan milik gubernur, bukan milik DPRD, dan bukan milik pemerintah provinsi.
Itu uang rakyat.

Dan ketika uang itu masuk ke APBD, uang tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan.

Karena itu saya mendukung Pemprov Sumatera Barat untuk terus meningkatkan PAD, termasuk melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum.

Jangan sampai daerah kehilangan penerimaan yang sah hanya karena pemerintah takut mengambil sikap.

Dunia usaha silakan tumbuh. Investasi silakan berkembang. Tetapi ketika menggunakan sumber daya yang menjadi objek pajak berdasarkan ketentuan negara, maka kewajiban membayar pajak juga harus dihormati.

Sebab membayar pajak bukan berarti menghambat dunia usaha.

Membayar pajak adalah bagian dari kontribusi dunia usaha untuk membangun daerah tempat mereka berusaha.

Dan pada akhirnya, kita semua harus memiliki satu kesadaran:

Jangan hanya menikmati jalan yang dibangun pemerintah, menikmati pelayanan yang dibiayai APBD, dan menikmati sumber daya daerah, tetapi ketika diminta memberikan kontribusi melalui pajak, justru kita mencari alasan untuk menghindarinya.

Bangun Sumatera Barat bukan hanya dengan investasi. Bangun Sumatera Barat juga dengan kepatuhan. Karena pembangunan membutuhkan kontribusi semua pihak.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.