PADANG, Lintasmedia News- Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang menyigi penambahan belanja daerah, dimana pada APBD awal ditargetkan sebesar Rp2,69 triliun, pada perubahan KUA PPAS menjadi Rp3,20 triliun rupiah bertambah sebesar Rp510 miliar atau Rp18,81 persen.

"Kebijakan belanja daerah haruslah diselaraskan dengan sumber - sumber penerimaan dan penggunaannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023," kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang, Defi Vebrida pada rapat paripurna, Sabtu, 27 Juni 2026.

Seperti, ungkapnya, penerimaan dana bagi hasil yang berasal dari pajak daerah dan non pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Uuntuk itu, ujarnya, Fraksi Partai Golkar merasa perlu mengingatkan bahwa, Pemerintah Daerah dalam menyusun belanja pada perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, selain memperhatikan prinsip, kebijakan umum dan pedoman teknis penyusunan APBD, juga sangat perlu memperhatikan kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, anggaran pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja pegawai.  

Berkaitan dengan belanja modal, jelasnya, bila dilihat nota pengantar Walikota terhadap perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2026, maka belanja modal yang semula sebesar Rp220.93 miliar mengalami kenaikan menjadi Rp.518,61 miliar atau naik sebesar Rp297,68 miliar atau 134,68 persen. 

"Harapan kami kepada Walikota dan Wakil Walikota Padang, kiranya belanja modal ini harus tetap ditingkatkan dari tahun - ketahun, sebab belanja modal ini merupakan belanja yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Padang," katanya.

Sedangkan terkait rekomendasi, saran dan catatan yang telah disampaikan Pansus I, II,III, dan IV DPRD kota Padang melalui laporan hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBF kota Padang tahun 2026, Fraksi Partai Golkar sangat memahami dan menyetujui untuk segera ditindak lanjuti oleh masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sehingga terjadi perbaikan dan perubahan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan lainnya di Pemerintahan Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padang Helmi Moesim atau yang akrab sapa da Ay mengingakan kepada setiap OPD dengan terjadinya peningkatan anggaran di KUA PPAS Perubahan tahun 2026, agar berhatihati dalam keterbatasan waktu dan cermat dalam mempedomani regulasi terbaru. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, SHI, WU

PADANG, Lintasmedia News- Fraksi PAN mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan sebesar-besarnya kepada Panitia Khusus (Pansus) 1, II, III dan IV DPRD Kota Padang bersama mitra kerja/ OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang telah merampungkan pembahasan Rancangan KUA dan P-PPAS Tahun 2026.  

"Kami mendoakan semoga kelelahan dan pikiran yang terkuras menjadi amal ibadah bagi bapak/ibu dan kita semua yang hadir pada rapat paripurna hari ini. Aamiin," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi pada rapat paripurna, Sabtu, 27 Juni 2026.

Rustam Effendi mengatakan, Fraksi PAN berharap kenaikan belanja modal lebih 50 persen ini, betul-betul berpedoman kepada Surat Edaran (SE) Walikota nomor 900.1/377/BPKAD-PDG/2025 tertanggal 23 Agustus 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.  

"Fraksi PAN berharap dengan bertambahnya belanja modal sebesar Rp304,422 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp153,389 miliar dan belanja hibah sebesar Rp59,350 miliar dapat mendukung dan mempercepat akselari visi Smart City dan Kota Sehat, peningkatan daya tarik pariwisata dan peningkatan produktivitas industri kreatif," tegasnya. 

Masih terkait dengan kenaikan belanja modal yang mencapai Rp306,422 miliar itu, Fraksi PAN berharap bisa dilaksanakan hingga tuntas, mengingat dari tahapan APBD-P 2026, diperkirakan bisa dieksekusi di tiga atau empat bulan terakhir tahun ini. Fraksi PAN tidak ingin, belanja modal yang tidak terlaksana dan tuntas itu menjadi Silpa.  

Secara umum, alokasi anggaran pada OPD Pemko yang menjadi mitra Komisi I DPRD Padang, dalam pembahasan dengan Pansus I dan disempurnakan dalam rancangan kesepakatan perubahan PPAS tahun 2026, terungkap terjadinya penambahan anggaran.  

"Misalnya pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mencapai Rp1,490 miliar lebih. Sedangkan penambahan sebesar Rp5,8 miliar untuk program dubalang dipending hingga ada kejelasan regulasi atau payung hukum yang sah," katanya. 

Dengan adanya penambahan anggaran Satpol PP ini, Fraksi PAN berharap dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP jangan tebang pilih. Sebab hingga saat ini, masih ada yang pedagang yang berjualan memanfaatkan fasilitas umum (fasum) maupun fasum dijadikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.  

Dalam matrik pembahasan P-KUA P-PPAS tahun 2026, yaitu pada OPD pemerintahan kecamatan, seluruh kecamatan alami penambahan anggaran. Ia menegaskan, Fraksi PAN setuju dengan penambahan anggaran ini, dengan catatan jajaran kecamatan bersama jajaran kelurahan, melakukan pendataan terhadap warganya bersama pendamping berbagai program pemerintah, baik menyangkut data kemiskinan, verifikasi guru TPA termasuk soal potensi PAD khususnya dalam sektor PBB-P2. 

"Fraksi PAN juga sependapat dengan rekomendasi pansus, terkait pokir dewan yang ada di kecamatan sebelum dieksekusi sebaiknya menghubungi anggota dewan bersangkutan," ungkapnya.  

Berdasarkan pembahasan Pansus II DPRD Padang bersama mitra kerja, terungkap target pendapatan pada perubahan APBD 2026 tetap sebesar Rp817,304 miliar lebih, dengan rincian target BPHTB dan PBJT meningkat sedang Pajak reklame, air tanah dan PBB-P2 menurun. 

"Fraksi PAN berharap Bapenda menggali potensi PAD lain yang belum tergarap untuk mendongkrak PAD. Fraksi PAN juga berharap OPD terkait merincikan dan menjelaskan kenaikan pada BPHTB dan PBJT sekaligus target pada sektor PBB-P2 dan Pajak Barang dan Jasa yang turun itu," pungkasnya.  

Fraksi PAN meminta Bapenda untuk mempercepat digitalisasi pelayanan perpajakan, memperkuat validitas basis data serta mengoptimalkan pencapaian target melalui intensifikasi dan ekstentifikasi pajak.  

"Fraksi PAN berharap dengan adanya Satgas Pajak Daerah, potensi PAD yang selama ini tak maksimal digarap seperti parkir, kehadiran kafe-kafe, PBB-P2 yang masih terpiutang, reklame dan lainnya, bisa dimaksimalkan," tukasnya.

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus III DPRD Padang bersama mitra kerja, terungkap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) terjadi penambahan anggaran cukup besar mencapai Rp133,105 miliar lebih.

"Fraksi PAN berharap penambahan anggaran ini perlu dikaji secara matang, apakah dimungkinkan tuntas hingga akhir tahun ini, sehingga tidak menjadi Silpa. Fraksi PAN juga berharap Dinas Perkim mencari alternatif program bagi korban bencana hidrometeorologi yang belum mendapatkan bantuan rumah," katanya.  

Masih dari hasil pembahasan Pansus III DPRD Padang bersama mitra, terungkap pula. Realisasi fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru mencapai 6,46 persen.  

"Fraksi PAN berharap OPD ini harus optimis dan melakukan percepatan kegiatan. Apalagi kegiatan dan program yang dilakukan dominan implementasi progul Walikota dan Wawako Padang khususnya perbaikan jalan, drainase yang menyangkut hajat orang banyak. Fraksi PAN berharap pula kondisi rill jalan yang menjadi kewenangan kota yang rusak berat, rusak sedang, termasuk kondisi drainase dan berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Fraksi PAN tidak ingin, karena diperbaiki dan dibenahi di beberapa titik, lantas sudah dianggap progul perbaikan jalan dan drainase berhasil," cakapnya. 

Dinas Lingkungan Hidup juga mendapat kenaikan anggaran yang luar biasa dari Rp133, 843 miliar menjadi Rp198,599 miliar. OPD paling banyak mendapat tambahan anggaran.

"Fraksi PAN berharap belanja yang besar ini dijelaskan secara detil dan sejauh mana korelasinya dalam mendukung progul Padang Rancak. Fraksi PAN tidak menginginkan penambahan belanja yang besar ini, azas manfaatnya tidak sebesar penambahan anggarannya," katanya.

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus IV DPRD Padang bersama mitra kerja, Fraksi PAN menyarankan Dinas Kesehatan untuk melakukan moratorium pegawai karena adanya pindahan dari Kota Pariaman dengan berkoordinasi Bersama BKPSDM.  

"Fraksi PAN juga menyarankan Dinas Sosial agar data detil (DTSN) masyarakat yang tereleminasi ditinjau kembal karena sebelumnya mereka merupakan penerima bantuan," urainya.  

Fraksi PAN juga sependapat dengan Komisi IV yang menjelaskan bantuan social perorangan melalui pokir diminta ditiadakan ke depannya dan penanganan terhadap anak jalanan lebih ditingkatkan. 

"Fraksi PAN meminta Pemko Padang agar alokasi anggaran pada KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2026 digunakan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu untuk menghindari kerugian belanja daerah tahun 2026 ini," cakapnya.

Dengan tepat sasaran, tepat waktu, maka outputnya akan memberikan dampak positif kepada pembangunan kota Padang dan masyarakat kota Padang. Ini adalah harapan dan cita-cita mulia kita bersama, Pemko Padang, DPRD Padang dan hadirin yang hadir dalam rapat paripurna ini. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, SH. I, WU

PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kota Padang mengambil langkah serius membenahi pelayanan administrasi pertanahan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, mulai dari lambatnya proses administrasi, perbedaan penafsiran aturan, hingga ketidakpastian dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat memimpin Rapat Penyusunan SOP Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Jumat (26/6/2026).

Rapat strategis ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kanwil BPN Sumatera Barat Desrizal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif, Ketua Pengda IPPAT Kota Padang Jenita, Kepala OPD terkait, camat, serta lurah se-Kota Padang.

Menurut Fadly Amran, penyusunan SOP bukan sekadar menyusun pedoman administratif, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

"Penyusunan SOP ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat," tegas Fadly.

Pelayanan Cepat Harus Tetap Sesuai Aturan

Fadly mengakui masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan surat tanah maupun surat keterangan ahli waris. Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali dipengaruhi belum seragamnya pemahaman antarperangkat daerah mengenai mekanisme administrasi pertanahan.

Karena itu, SOP yang tengah disusun akan menjadi pedoman baku bagi seluruh perangkat daerah, terutama camat dan lurah, sehingga pelayanan tidak lagi bergantung pada perbedaan interpretasi di lapangan.

Ia menekankan bahwa percepatan pelayanan tidak boleh mengesampingkan ketelitian maupun kepatuhan terhadap regulasi.

"Kita tidak ingin percepatan pelayanan mengabaikan aturan. Karena itu, percepatan harus diimbangi dengan ketelitian, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan akses terhadap format surat dan persyaratan bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam SOP tersebut nantinya akan diatur secara rinci mengenai standar waktu penyelesaian setiap layanan, keseragaman format surat, mekanisme verifikasi administrasi, hingga penyediaan persyaratan yang dapat diakses masyarakat secara digital.

Pertanahan yang Tertib Dorong Investasi

Fadly juga menegaskan bahwa pelayanan pertanahan yang baik bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Menurutnya, kepastian administrasi pertanahan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah.

"Kalau pelayanan hak waris dan pertanahan cepat, saya yakin investasi dan pembangunan juga akan semakin mudah. Yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberi kemudahan kepada masyarakat," katanya.

Ia meminta seluruh camat dan lurah memberikan respons cepat terhadap setiap berkas masyarakat yang masuk, karena kualitas pelayanan publik merupakan wajah nyata reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang.

BPN Jelaskan Aturan Administrasi Pertanahan

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hanif memaparkan berbagai ketentuan administrasi pertanahan sesuai regulasi Kementerian ATR/BPN. Materi yang dibahas meliputi proses pendaftaran tanah ulayat, perubahan nama pemegang hak, hingga mekanisme peralihan hak akibat pewarisan.

Hanif menjelaskan bahwa masyarakat yang tunduk pada hukum adat tetap dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris sebagai dasar administrasi.

"Berdasarkan ketentuan ATR/BPN, masyarakat yang tunduk pada hukum adat dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris, disaksikan dua saksi, serta diketahui lurah dan camat sesuai domisili pewaris saat meninggal," jelasnya.

Penjelasan tersebut diberikan agar seluruh aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Samakan Persepsi Soal Harta Pusaka Tinggi dan Rendah

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus memaparkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional terkait penyamaan persepsi dalam penerbitan surat pernyataan ahli waris.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk menghindari perbedaan penafsiran yang selama ini kerap menimbulkan kendala dalam proses administrasi.

Melalui kesepakatan itu ditegaskan bahwa harta pusaka rendah akan diproses berdasarkan data administrasi kependudukan, sedangkan harta pusaka tinggi tetap mengacu pada ranji atau silsilah kaum sesuai ketentuan hukum adat Minangkabau.

Pembedaan mekanisme tersebut diharapkan mampu menghilangkan keraguan aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

"Hasil rapat ini akan dituangkan dalam SOP dan surat edaran sebagai pedoman resmi pelayanan pertanahan di Kota Padang. Kami berharap tidak ada lagi perbedaan persepsi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan berkepastian hukum," ujar Desmon.

Menuju Pelayanan yang Lebih Pasti

Penyusunan SOP ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan yang selama ini menjadi salah satu layanan dengan tingkat kompleksitas tinggi.

Dengan adanya pedoman yang seragam, seluruh proses administrasi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Kantor Pertanahan diharapkan berjalan lebih sinkron, transparan, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.

Pemerintah Kota Padang berharap, melalui SOP yang segera diberlakukan, masyarakat tidak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit, sementara kepastian hukum dalam pengurusan tanah dan ahli waris dapat terwujud sebagaimana fondasi penting bagi pelayanan publik yang modern serta mendukung percepatan investasi dan pembangunan daerah. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Dalam rangka pengamanan serta optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa kawasan Gedung Pasar Banto,

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memimpin gotong royong bersama jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi dan mitra.  Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Gedung Pertokoan Pasar Banto, Kamis (25/06). 

Dengan berakhirnya perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, kawasan Gedung Pasar Banto kini sepenuhnya kembali menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi. Gotong royong dilakukan sebagai langkah awal pengamanan aset daerah yang harus dijaga, ditata dan dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengakui, pemerintah saat ini telah menerima sejumlah penawaran dari investor untuk pengembangan kawasan Pasar Banto. Berbagai konsep telah diajukan, mulai dari pusat perbelanjaan hingga fasilitas hiburan. Namun sebelum proses pemanfaatan dilakukan, pemerintah perlu memastikan kondisi bangunan dalam keadaan baik dan siap digunakan kembali. 

Ramlan menyebutkan, berdasarkan kondisi yang dilihat langsung di lapangan, bagian dalam gedung dari lantai satu hingga lantai empat memerlukan penataan dan pembersihan secara menyeluruh. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah bersama mitra bergotong royong membersihkan kawasan tersebut agar aset daerah dapat segera dimanfaatkan kembali.

"Karena aset ini sudah kembali menjadi milik pemerintah, tentu harus  kita rapikan terlebih dahulu. Kondisi di dalam gedung saat ini cukup memprihatinkan dan perlu dibersihkan secara menyeluruh. Ke depan, kita berharap kawasan ini dapat kembali hidup dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bukittinggi," ujarnya. (*)

PADANG, Lintasmedia News— Solidaritas antardaerah kembali ditunjukkan Pemerintah Kota Padang. Sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Pemko Padang menyalurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus senilai total Rp5 miliar kepada tiga kabupaten terdampak.

Atas bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan resmi ke Balai Kota Padang, Kamis (25/6/2026), guna menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih secara langsung kepada Pemerintah Kota Padang.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh Timur, Adlinsyah. Kedatangan mereka disambut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Corri Saidan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Plt. Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang Devi Susanti Razif.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyampaikan penghargaan atas komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat Aceh yang masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana.

Adlinsyah mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih masyarakat Aceh Timur kepada warga dan Pemerintah Kota Padang yang telah menunjukkan solidaritas nyata pada saat daerah mereka dilanda musibah.

"Kami Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan kunjungan kepada Pemerintah Kota Padang dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kota Padang terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Timur melalui bantuan yang telah diberikan," ujar Adlinsyah.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan Pemko Padang memiliki arti yang sangat besar bagi masyarakat Aceh Timur yang saat ini masih menjalani proses pemulihan pascabencana.

"Semoga bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Padang dapat meringankan beban masyarakat Kabupaten Aceh Timur dan memberikan manfaat bagi proses pemulihan daerah kami. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Padang atas perhatian dan solidaritas yang diberikan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu dijelaskan, bantuan yang telah ditransfer pada 19 Juni 2026 tersebut disalurkan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Tamiang Rp2 miliar, dan Kabupaten Aceh Utara Rp1 miliar. Total bantuan yang digelontorkan Pemerintah Kota Padang mencapai Rp5 miliar.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ tanggal 21 Mei 2026 yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian Tambahan Kemampuan Daerah (TKD) guna membantu kabupaten dan kota yang terdampak langsung bencana alam.

Selain itu, proses pencairan bantuan juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2026 dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100.3.3.3/534/PDG/2026 tanggal 18 Juni 2026.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata semangat gotong royong dan solidaritas antardaerah yang selama ini menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai bencana.

Menurutnya, Kota Padang memahami betul bagaimana beratnya menghadapi dampak bencana karena pada tahun 2025 sejumlah daerah, termasuk Padang dan wilayah Aceh, sama-sama merasakan dampak banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

"Bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Padang diberikan kepada Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp2 miliar, Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp1 miliar, dan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp2 miliar sebagai salah satu wujud solidaritas antar daerah. Kita sama-sama mengalami musibah banjir dan longsor pada tahun 2025," kata Corri.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu pemulihan jangka pendek, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan kembali berbagai fasilitas yang terdampak bencana.

"Semoga bantuan keuangan ini dapat membantu percepatan pemulihan daerah pascabencana, meringankan beban masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur dan hunian masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan antardaerah yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian bersama. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah pascabencana, dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan gotong royong tetap menjadi fondasi penting dalam membantu masyarakat bangkit dan pulih dari musibah.

Bantuan senilai Rp5 miliar yang disalurkan Pemko Padang juga menjadi bukti nyata bahwa solidaritas tidak mengenal batas wilayah administratif. Ketika satu daerah mengalami kesulitan, daerah lain hadir memberikan dukungan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut secara resmi kepulangan 252 Jemaah Haji Kota Bukittinggi Tahun 2026 yang tergabung dalam Kloter 7 dan Kloter 14. Kegiatan penyambutan berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (25/06)

 Rasa syukur atas kepulangan jemaah haji Kota Bukittinggi dalam keadaan selamat.l disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan mampu membawa nilai-nilai ibadah haji ke dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu Asis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 diharapkan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bukittinggi, Misra Elfi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Secara umum, seluruh rangkaian pelayanan jemaah haji Kota Bukittinggi berjalan dengan baik, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

Sekaitan dengan itu, haji tahun 2026, Kota Bukittinggi memperoleh kuota sebanyak 255 jemaah. Dari jumlah tersebut, 253 jemaah telah diberangkatkan, sementara dua orang batal berangkat karena alasan kesehatan. Jemaah yang berangkat terdiri dari 104 laki-laki dan 149 perempuan. Hal itu dikemukakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Syukri Naldi. 

Syukri menyebutkan, Jemaah haji Kota Bukittinggi tergabung dalam Kloter 7 sebanyak 251 jemaah bersama lima petugas haji dan Kloter 14 sebanyak dua jemaah bersama satu petugas. Seluruh jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat sesuai jadwal yang ditetapkan. 

Selanjutnya Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi menyerahkan Sertifikat Badal Haji kepada ahli waris almarhumah Yulinis Muin (73), jemaah haji asal Bukit Apit, Bukittinggi, yang wafat di Madinah pada Tanggal 2 Mei 2026. (Sandra)

Aceh Timur, Lintasmedia News– Sebagai bentuk kepedulian sosial,Menguatkan Ukhuwah ,meraih keberkahan dan indahnya berbagi di bulan Muharram dan komitmen perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Agoung Gedhe Pratama menyerahkan santunan Anak Yatim kepada masyarakat Desa Seuneubok Bayu dan Desa Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara, Agoung Gedhe Pratama,dan perwakilan perusahaan, Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan warga sekitar.

Agoung Gedhe Pratama Manager PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan santunan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang secara rutin dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Agoung Gedhe Pratama manager 

"PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Melalui santunan ini, kami berharap dapat membantu masyarakat serta memperkuat tali silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik," ujarnya.

Keuchik Desa Seuneubok Bayu dan Keuchik Desa Jambo Lubok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perusahaan PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat desa. Menurut mereka, bantuan tersebut sangat berarti dan menjadi wujud nyata sinergi antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

Masyarakat penerima santunan juga menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hubungan yang harmonis antara perusahaan dan warga dapat terus terjaga di masa mendatang.

Melalui kegiatan sosial ini, PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, sejalan dengan prinsip perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

(I)

PADANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang pada Kamis (25/6/2026) menyalurkan bantuan material bangunan kepada Andarizal, warga RT 03/RW 04, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang rumahnya terdampak kebakaran. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, khususnya warga di lingkungan sekitar perusahaan.

Bantuan yang diserahkan terdiri atas tiga batang kayu berukuran 5 x 10 sentimeter, empat lembar tripleks setebal 8 milimeter, serta satu unit meja kerja. Material tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah bagian rumah yang rusak akibat kebakaran yang terjadi pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan pihaknya turut prihatin atas musibah yang dialami keluarga Andarizal. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian perusahaan kepada warga Lambung Bukit yang merupakan bagian dari lingkungan sekitar perusahaan.

“Kami turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Lambung Bukit. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Terlebih, Lambung Bukit merupakan bagian dari lingkungan sekitar perusahaan,” kata Win, didampingi Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, Kamis (25/6/2026).

Ia berharap bantuan material yang diberikan perusahaan dapat membantu proses perbaikan rumah sekaligus meringankan beban pemiliknya. Meskipun nilainya tidak besar, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga yang terdampak.

“Memang nilainya tidak seberapa, tetapi kami berharap bantuan ini dapat membantu dan meringankan beban pemilik rumah dalam melakukan perbaikan,” ujarnya.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menambahkan bahwa bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan pemilik rumah. Penentuan jenis bantuan dilakukan setelah tim CSR PT Semen Padang meninjau langsung kondisi rumah pascakebakaran.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, api menyebabkan kerusakan pada bagian plafon dan kayu kuda-kuda rumah. Pemilik rumah kemudian menyampaikan kebutuhan material untuk memperbaiki bagian bangunan yang rusak.

“Saat kami melakukan survei, bagian yang hangus adalah plafon dan kayu kuda-kuda rumah. Pemilik rumah berharap perusahaan dapat membantu menyediakan material yang dibutuhkan. Karena itu, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan tersebut,” kata Hernes.

Pemilik rumah, Andarizal, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian PT Semen Padang. Menurutnya, bantuan material tersebut sangat berarti untuk mendukung proses perbaikan rumahnya.

“Alhamdulillah, kami merasa senang dan sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PT Semen Padang. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP KJI) itu.

Kebakaran yang melanda rumah Andarizal terjadi pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Berkat kesigapan warga, api dapat segera dikendalikan sehingga tidak merembet ke rumah-rumah di sekitarnya.

Proses pemadaman awal dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang kemudian mengerahkan dua unit mobil pemadam untuk membantu memadamkan api.

Hingga kini, penyebab kebakaran yang menimpa rumah wartawan senior tersebut masih belum diketahui. Namun, kerugian akibat peristiwa itu diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. (*)

Aceh Timur, Lintasmedia News– Gampong Paya Gaboh menggelar Pemilihan Keuchik yang berlangsung di meunasah setempat pada Kamis, 25 Juni 2026.

Pelaksanaan pemilihan berlangsung sukses, tertib, dan khidmat. Seluruh calon serta masyarakat menunjukkan sikap dewasa dalam mengikuti jalannya pesta demokrasi tingkat gampong dengan tetap menjaga ketertiban dan suasana kondusif.

Adapun calon yang bersaing dalam pemilihan keuchik tersebut yaitu:

Husaini Abdullah (Nomor Urut 1)

Husaini Mahsyah (Nomor Urut 2)

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Nomor Urut 2, Husaini mahsyah memperoleh 76 suara, unggul atas Nomor Urut 1, Husaini, yang memperoleh 59 suara.

Pada kesempatan tersebut, Camat Adnan, S.Ag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyukseskan jalannya pemilihan sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Ia juga menyampaikan kepada keuchik terpilih agar mulai mempersiapkan diri menjelang proses pelantikan yang direncanakan akan dilakukan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juli mendatang.

Selain itu, Camat berharap kepada calon yang belum memperoleh amanah agar tetap semangat dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada.

“Siapa pun yang terpilih hari ini, itulah keuchik yang akan memimpin desa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua P2K. Azwar, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, tertib, dan aman tanpa kendala yang berarti.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi tingkat gampong tersebut.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar. Partisipasi masyarakat sangat baik dan situasi tetap kondusif hingga akhir kegiatan,” tutupnya.

(I)

Solok, Lintasmedia News– Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan publikasi di era digital, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Sumatera Barat, Susmelawati Rosya, memimpin langsung kegiatan asistensi dan pelatihan pembuatan konten kreatif bagi personel Polres Solok Kota dan Polres Solok.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Solok Kota pada Selasa (23/6/2026) dan diikuti oleh personel yang mengemban fungsi kehumasan serta operator media sosial hingga tingkat Polsek jajaran.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Polda Sumatera Barat untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan pengelolaan media dan publikasi digital. Materi yang diberikan meliputi teknik fotografi, videografi, penulisan berita, desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga strategi penyajian informasi yang efektif dan menarik.

Selain menerima materi teori, peserta juga mengikuti sesi praktik langsung pembuatan konten kreatif yang dapat diaplikasikan dalam mendukung tugas-tugas kehumasan di lingkungan kepolisian.

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa perkembangan media digital saat ini menuntut personel Polri untuk mampu beradaptasi dan menguasai berbagai keterampilan komunikasi publik.

Menurutnya, kehadiran media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi antara Polri dan masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam mengelola informasi dan publikasi secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, kecepatan dan kualitas penyampaian informasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, personel yang bertugas di bidang kehumasan harus memiliki kemampuan yang memadai dalam memproduksi konten yang informatif, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menjelaskan bahwa fungsi kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra positif institusi kepolisian sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Karena itu, kemampuan dalam menghasilkan konten yang berkualitas menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus terus ditingkatkan.

Lebih lanjut, Kabidhumas menekankan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan harus mengedepankan prinsip akurasi, transparansi, dan edukasi. Konten yang diproduksi tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan kepolisian, tetapi juga menjadi media untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kepercayaan publik kepada institusi Polri.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap seluruh peserta dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Konten yang dibuat harus mampu memberikan edukasi, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menampilkan sisi humanis Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman,” tambahnya.

Menurutnya, pengelolaan media sosial yang baik juga dapat menjadi sarana efektif untuk menangkal informasi yang tidak benar atau hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, personel kehumasan dituntut untuk aktif, responsif, dan mampu menyajikan informasi yang kredibel serta sesuai dengan fakta di lapangan.

Kombes Pol Susmelawati Rosya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan demikian, kualitas publikasi dan pelayanan informasi di lingkungan Polres Solok Kota maupun Polres Solok dapat semakin meningkat.

“Kami berharap para personel yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi motor penggerak dalam pengelolaan informasi dan media sosial di satuannya masing-masing. Manfaatkan kreativitas dan teknologi secara positif untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan komunikasi publik yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin kuat sehingga mendukung terwujudnya Polri yang Presisi dan semakin dekat dengan masyarakat,” tutupnya.

Melalui kegiatan asistensi dan pelatihan ini, Polda Sumatera Barat menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi personel di bidang kehumasan.

Diharapkan, seluruh jajaran mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan menghadirkan publikasi yang profesional, edukatif, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara efektif di era digital yang terus berkembang. (***)

Padang, Lintasmedia News- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumbar, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, menggelar kegiatan sunat massal sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan Polri yang berlangsung di Gedung Pusat Pemuda Padang. Kegiatan sosial masyarakat ini disaksikan oleh puluhan anak-anak dari Kota Padang dan sejumlah daerah sekitarnya.

Kegiatan sunat massal ini merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Melalui program ini, masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat kehadiran Kepolisian yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga aktif memberikan pelayanan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kepala Kepolisian Sumatera Barat, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi jajaran Kepolisian untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Menurutnya, kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara serentak ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan warga.

“Melalui kegiatan pelayanan kesehatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian bersama,” kata Kepala Kepolisian Sumatera.

Pelaksanaan sunat massal melibatkan tenaga medis profesional dari Satuan Medis dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Sumatera yang bekerja sama dengan sejumlah instansi kesehatan terkait. Seluruh peserta menerima pelayanan medis sesuai dengan standar kesehatan, mulai dari pemeriksaan awal, sunat, hingga pemberian obat-obatan dan paket bantuan pasca-prosedur.

Para orang tua peserta menyambut baik kegiatan tersebut. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program ini juga memberikan akses mudah ke layanan kesehatan bagi masyarakat.

Suasana kegiatan tersebut penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Personel kepolisian bersama dengan petugas kesehatan hadir untuk memberikan bantuan kepada para peserta agar tetap tenang selama proses sunat. Kehadiran keluarga pendamping juga menambah antusiasme anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Selain sunat massal, jaringan pelayanan kesehatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sumatera juga mencakup berbagai pelayanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, pelayanan kesehatan umum, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat.

Kepolisian Sumatera berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Polri. Melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan, Polri terus memperkuat perannya sebagai pelindung, penolong, dan pelayan masyarakat.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini membawa semangat pengabdian yang semakin dekat dengan masyarakat. Dengan memprioritaskan pelayanan humanis dan bermanfaat, Kepolisian Sumatera berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat sinergi dalam menciptakan Sumatera Barat yang aman, sehat, dan sejahtera. (***)