PADANG (6/6/2026), Lintasmedia News– Tim Humas FC Semen Padang tampil impresif dan keluar sebagai juara Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Doni Sports Hub Padang, Sabtu (6/6/2026), Humas FC Semen Padang menaklukkan Bawaslu Sumbar dengan skor meyakinkan 5-2.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan gemilang tim asuhan pelatih Buyung Ismu. Sejak fase penyisihan hingga final, Humas FC Semen Padang menunjukkan dominasi permainan dan produktivitas gol yang tinggi.

Pada laga pembuka, Humas FC Semen Padang membungkam Soccer Jurnalis Biru dengan skor telak 6-0. Oktarizalni Putra menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol cepat pada menit pertama dan ketiga. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Haris, Zikra, serta dua gol dari Rian.

Langkah tim berjuluk Humas FC itu berlanjut ke semifinal menghadapi Bank Nagari. Pertandingan berlangsung lebih ketat, namun dua gol yang dicetak Riko memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan Humas FC Semen Padang ke partai puncak.

Pada final, semangat juang dan kekompakan tim kembali menjadi pembeda. Menghadapi Bawaslu Sumbar yang juga tampil solid sepanjang turnamen, Humas FC Semen Padang berhasil mengunci kemenangan 5-2 melalui gol yang dicetak oleh Oktarizalni Putra, Budi Kurnia, Hendra Rais, Razi, dan Rian.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, Humas FC Semen Padang juga memborong penghargaan individu. Buyung Ismu dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik turnamen, sementara gelar top skor diraih bersama oleh Oktarizalni Putra dan Rian yang tampil tajam sepanjang kompetisi.

Manajer Humas FC Semen Padang, Idris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama dan kekompakan seluruh pemain, ofisial, serta pelatih.

"Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana turnamen ini menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik antarinstansi dan antarlembaga," ujar Idris yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam JPS Cup sejak awal bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Semangat utama yang dibawa tim adalah memperkuat silaturahmi melalui olahraga.

"Pada dasarnya, bukan kemenangan yang menjadi tujuan utama kami, melainkan silaturahmi. Alhamdulillah, selain dapat mempererat hubungan dengan berbagai pihak, kami juga berhasil meraih hasil terbaik," katanya.

Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, didampingi Ketua Panitia Fardianto, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi kampiun.

"Selamat kepada Tim Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi juara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Semoga silaturahmi yang terjalin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya.

Adrian yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menegaskan bahwa JPS Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarwartawan, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai lembaga lainnya.

"Kami berencana mengadakan turnamen ini minimal sekali dalam dua tahun. Bahkan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan menjadi agenda tahunan. Yang paling utama bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana turnamen ini mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan," kata Adrian.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Andre Rosiade yang membuka JPS Cup 2026. Menurutnya, JPS Cup memiliki potensi menjadi agenda olahraga yang lebih besar dan mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

"Kalau perlu, JPS Cup dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga menjadi perhatian banyak pihak dan mampu menciptakan rekor tersendiri. Ke depan, peserta juga diharapkan semakin banyak agar silaturahmi yang terbangun semakin luas," ujar Andre.

Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 diikuti delapan tim dari berbagai kalangan, yakni Soccer Jurnalis A, Soccer Jurnalis B, Bank Nagari, Pertamina, Semen Padang, Angkasa Pura InJourney BIM, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar.

Keberhasilan Humas FC Semen Padang menjadi juara sekaligus menegaskan bahwa tim yang dihuni para insan komunikasi perusahaan tersebut tidak hanya piawai membangun citra dan komunikasi korporasi, tetapi juga mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Dengan torehan gelar juara, penghargaan pelatih terbaik, serta gelar top skor, Humas FC Semen Padang menjadi tim paling bersinar dalam gelaran JPS Cup 2026.

Susunan Tim Humas FC Semen Padang

Manajer:

Idris

Ofisial:

- Oktaveri

- Fadhlan Maulana

- Ari Surya Cipta

- Andi Nafani

Pelatih

- Buyung Ismu

Pemain:

- Ricky Adek (Kiper)

- Andika Putra

- Riko

- Razi

- Arris Andra

- Oktarizalni Putra

- Rezy Melano Adam

- M. Zikra

- Harya Fahero (Kapten)

- Budi Kurnia

- Nanda Eka Putra

- Hendra Rais

- Suyitno

- Deri Putra

- Novrian

Aceh Timur,Lintasmedia News 

Aceh timur Menindaklanjuti berbagai laporan dan keluhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPD GWI Kalimantan Selatan bersama tim melakukan investigasi kontrol sosial pada Jumat (23/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali langsung berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan, mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi hingga rumitnya pengurusan dokumen kapal.

Kedatangan awak media disambut baik oleh para nelayan yang selama ini merasa suaranya kurang mendapat perhatian. Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah lama berharap ada pihak yang datang mendengarkan keluhan mereka. Menurutnya, harga BBM yang tinggi dan sulitnya mengakses BBM subsidi menjadi persoalan utama yang mengancam keberlangsungan usaha penangkapan ikan.

Dari hasil penelusuran di lapangan, sejumlah nelayan mengaku enggan berbicara secara terbuka karena khawatir mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan saat investigasi berlangsung, awak media memperoleh keterangan adanya dugaan intimidasi terhadap nelayan yang memberikan informasi kepada wartawan. Salah seorang nelayan mengaku pernah diperingatkan oleh oknum yang disebut berasal dari unsur pengelola kesyahbandaran karena dianggap terlalu banyak memberikan keterangan kepada media.

Persoalan lain yang dikeluhkan adalah sulitnya mengurus dokumen kapal yang menjadi syarat memperoleh BBM subsidi. Beberapa nelayan mengaku proses pengurusan dapat berlangsung lebih dari satu tahun tanpa kejelasan. Akibatnya, banyak nelayan tidak dapat mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal.

Investigasi juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara kuota BBM yang tercantum dalam rekomendasi dengan jumlah BBM yang diterima nelayan. Dalam salah satu dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, terdapat kuota hingga 774 liter per bulan, namun nelayan mengaku hanya menerima sekitar 200 liter. Selain itu, sebagian besar nelayan mengaku tidak mengetahui keberadaan barcode maupun log book yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengawasan distribusi BBM subsidi.

Kejanggalan lain ditemukan pada dokumen kapal nelayan. Seorang pemilik kapal menunjukkan dokumen yang mencantumkan ukuran kapal GT 3, sementara menurut pengakuannya kapal tersebut berukuran GT 13. Ia juga mempertanyakan adanya foto kapal servis yang tercantum dalam dokumen, bukan foto kapal penangkap ikan yang sebenarnya digunakan untuk melaut.

Keluhan serupa disampaikan nelayan kecil yang hanya memperoleh jatah sekitar 30 liter BBM per bulan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui proses penggunaan barcode maupun pencatatan log book. Dengan keterbatasan kuota tersebut, para nelayan terpaksa membeli solar di luar jalur subsidi dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter agar tetap dapat melaut dan menghidupi keluarga mereka.

Saat dikonfirmasi, pihak DKPP Kabupaten Tanah Laut menyampaikan bahwa pengelolaan penyaluran BBM nelayan di Muara Kintap berada di bawah kewenangan instansi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun para nelayan mempertanyakan minimnya transparansi dan koordinasi, mengingat Muara Kintap merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut.

Keluhan juga datang dari nelayan yang mengaku pernah menyerahkan dokumen kapal dengan harapan memperoleh BBM subsidi, namun hingga kini tidak lagi menerima jatah sebagaimana dijanjikan. Bahkan, menurut pengakuannya, dokumen kapal yang pernah diserahkan baru dikembalikan setelah adanya kedatangan wartawan yang melakukan investigasi di lokasi.

Para nelayan berharap Presiden Prabowo Subianto, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta aparat penegak hukum turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi di Muara Kintap. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kesyahbandaran yang disebut menangani rekomendasi dan distribusi BBM belum memberikan data maupun keterangan resmi terkait daftar penerima BBM subsidi, sehingga tuntutan nelayan terhadap transparansi dan keadilan distribusi BBM masih terus bergema dari pesisir Muara Kintap.

(I)

Pasbar,Lintas Media News Com

Festival budaya dan UMKM Sumarak Pasa Ekonomi Kreatif Kabupaten Pasaman Barat 2026 resmi dibuka di halaman Kantor Bupati Pasaman Barat, Jumat 5/6. Kegiatan yang berlangsung pada 5–7 Juni 2026 itu menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku UMKM di daerah.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar. Turut hadir Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri mewakili Bupati Pasaman Barat, unsur Forkopimda, kepala OPD, Ketua KPU Pasbar, Direktur Utama Bank Nagari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Arry Yuswandi menyebut Sumarak Pasa Ekraf menjadi kebanggaan masyarakat Pasaman Barat karena menghadirkan ruang promosi bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif lokal.

Ia mengapresiasi Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said yang menginisiasi kegiatan melalui dana pokok pikiran Kegiatan terlaksana atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemkab Pasaman Barat, Bank Nagari, dan berbagai pihak lainnya.

Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor ekonomi, kelautan, dan pariwisata. Sinergi seluruh pihak melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah serta Sumatera Barat secara keseluruhan," ujar Arry.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar Harlina Syahputri yang membacakan sambutan Bupati Yulianto menegaskan, Sumarak Pasa Ekraf merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, kami berharap produk-produk unggulan Pasaman Barat semakin dikenal luas. Tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah," kata Harlina.

Anggota DPRD Sumbar Zulkenedi Said menambahkan, pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan program pembangunan nasional dan visi Pemerintah Provinsi Sumbar. Subsektor seperti kuliner, fotografi, seni pertunjukan, dan musik dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dalam mendorong kreativitas generasi muda.

Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar menjelaskan, Sumarak Pasa Ekraf bertujuan meningkatkan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta UMKM lokal Pasaman Barat. Kegiatan ini juga mendorong pengembangan ekraf berbasis budaya dan kearifan lokal.

Selama tiga hari, masyarakat akan disuguhi berbagai agenda, antara lain talkshow, business matching, pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, lomba memasak ikan salai, senam massal, serta aktivitas kreatif lain yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Peserta terdiri atas pelaku ekraf dan UMKM sektor kuliner, kriya, fesyen, produk lokal unggulan, komunitas kreatif, generasi muda, pelajar, hingga masyarakat umum.

Lila mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat.

PADANG, Lintasmedia News – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang mewakili Wali Kota Padang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, para Wakil Ketua DPRD Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam nota keuangan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan di hadapan anggota dewan, Maigus Nasir mengungkapkan rasa syukur atas berbagai capaian yang berhasil diraih Pemko Padang, terutama keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerja sama antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Maigus Nasir dalam sambutannya.

Ia menegaskan, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Maigus menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah”, yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Pemko Padang mencatat capaian pendapatan daerah sebesar Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,88 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Maigus Nasir juga menyampaikan harapan agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas bersama DPRD Kota Padang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti proses pembahasan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengkaji dan membahas substansi Ranperda bersama OPD terkait.

Menurut Muharlion, pembahasan yang dilakukan nantinya bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang.

“Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Muharlion.

Melalui penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kota Padang dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP serta tingginya realisasi pendapatan daerah menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Padang terus berada pada jalur yang tepat.

Capaian tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang. (***)

Lintasmedia News – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (6/6/2026).

Pengesahan Perda tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat modern.

Rapat paripurna dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, unsur Forkopimda Kota Padang, para Wakil Ketua DPRD Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan tokoh adat, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang.

Pengesahan Perda ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir bersama Ketua DPRD Kota Padang Muharlion serta para Wakil Ketua DPRD.

Sebelum pengesahan dilakukan, rapat paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus), penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, serta pembacaan konsep keputusan dewan yang menyatakan rancangan peraturan daerah tersebut layak ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pengesahan Perda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran lembaga adat sekaligus memastikan nilai-nilai budaya Minangkabau tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Menurutnya, regulasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya, sehingga keberadaan adat tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Selama ini berbagai upaya pelestarian adat dan budaya telah berjalan, baik di lingkungan sekolah, lembaga adat maupun masyarakat. Kini semuanya memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan bahwa selama ini berbagai kegiatan pelestarian budaya dan adat telah dilaksanakan oleh berbagai pihak. Namun dengan adanya Perda tersebut, seluruh program dan aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian adat kini memiliki payung hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Fadly Amran juga berharap kehadiran Perda ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur adat yang selama ini memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, ninik mamak, bundo kanduang, serta berbagai unsur adat lainnya memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membangun karakter generasi muda dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“Peran ninik mamak, bundo kanduang, dan unsur adat lainnya sangat penting dalam membangun karakter generasi muda serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Karena itu, Pemko Padang akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fadly menilai penguatan nilai-nilai adat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyebut berbagai tantangan sosial seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sengketa sosial, hingga perilaku yang bertentangan dengan norma adat dan budaya dapat diminimalisir melalui penguatan fungsi lembaga adat.

Menurutnya, adat dan budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai luhur yang selama ini terbukti mampu menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial, kebersamaan, dan ketertiban.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan Perda tersebut, Pemko Padang berkomitmen segera menyusun berbagai kebijakan teknis dan program yang mendukung penguatan lembaga adat di Kota Padang.

“Pemko Padang akan segera menindaklanjuti Perda tersebut melalui berbagai kebijakan teknis dan program penguatan lembaga adat. Mulai dari dukungan operasional, fasilitasi kegiatan adat, hingga sinkronisasi dengan regulasi lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2026 memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum bagi keberadaan dan penguatan lembaga adat di Kota Padang.

Ia menjelaskan bahwa selama ini lembaga-lembaga adat memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga nilai budaya, menyelesaikan berbagai persoalan sosial, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

“Perda tersebut sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi penguatan lembaga adat di Kota Padang, termasuk mendukung peran KAN, LKAAM, ninik mamak, dan bundo kanduang,” ujar Muharlion.

Menurutnya, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah dan DPRD memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan lembaga adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

Dukungan terhadap pengesahan Perda juga datang dari kalangan tokoh adat. Tokoh adat Kota Padang, Dasman Boy Datuak Rajo Dihilie, menyampaikan apresiasi atas disahkannya regulasi tersebut.

Ia menilai Perda ini merupakan pijakan yang sangat penting dalam memperkuat kelembagaan adat sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan nagari adat yang ada di Kota Padang.

Menurut Dasman Boy, keberadaan Perda tersebut menunjukkan adanya komitmen nyata pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga warisan budaya Minangkabau agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

“Kita berharap implementasi Perda ini nantinya diperkuat melalui regulasi di tingkat nagari sehingga pelestarian nilai adat dan budaya Minangkabau dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Perda ini tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya semata, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten di lapangan.

Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas sangat diperlukan agar tujuan dari regulasi tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, diharapkan eksistensi lembaga adat semakin kuat dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Selain itu, nilai-nilai luhur budaya Minangkabau diharapkan tetap terjaga, diwariskan kepada generasi muda, serta menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter, harmonis, dan berdaya saing di masa depan. (***)

Aceh Timur , Lintasmedia News 

kebakaran di Gampong Beusa sebrang Kecamatan Peureulak Barat , Aceh Timur pada kamis 4 Juni 2026, yang menghanguskan rumah berkonstruksi kayu akibat Korsleting listrik milik orang tua dari Talitha kamila, siswa kelas 3a MIN 19 Aceh Timur, bantuan langsung disalurkan oleh kepala sekolah Min 19 Aceh Timur. 

Dalam kesempatan tersebut Kepala MIN 19 Husaini,S.Pd.I,saat dikonfirmasi oleh media ini mengatakan beliau bersama dewan guru dan komite telah menyerahkan bantuan tanggap darurat berupa Sembako,Alat tulis,seragam Madrasah dan Uang Tunai sebesar 2.345000 kepada Talihta kamila pada jum,at (05/06/2026).

Lebih lanjut Husaini berharap Talitha kamila dapat sekolah kembali seperti biasa dengan bantuan tersebut, karena informasi yang diterima pihaknya, seragam sekolah juga ikut terbakar dalam kejadian itu,dan Alhamdulillah pihak sekolah juga memberikan seragam baru untuk Talitha kamila mengingat pada hari Senin ini ujian. 

“Bantuan yang disalurkan jangan dilihat dari nilainya dan nominalnya namun keikhlasan para siswa dan guru, untuk dapat sedikit meringankan beban hidup untuk keluarga korban dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi Talithakamila,” ungkap Husaini.S.Pd.I

(I)