Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA
- Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-20 Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, dilaksanakan kegiatan Launching Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten Dharmasraya. pada hari Kamis, (04/01/24) yang di laksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya.


Pada kesempatan ini dibuka langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan hadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, KAJARI Kabupaten Dharmasraya, KAPOLRES Dharmasraya, Komandan BRIMOB Kabupaten Dharmasraya, Dandim atau yang diwakili oleh Danramil, Ketua Baznas, Kemenag, Camat Se-Kabupan Dharmasraya, Wali Nagari Se-Kabupan Dharmasraya, Kacapdin Wilayah Lima, Pengawas dan Pemilik Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Kepala Sekolah dan Guru-guru. 


Serta dihadiri oleh Narasumber kita Dari Fakultas Ilmu Budaya UNAND Dr. Hasanudin. M. Si datuak tan patiah. 


Dalam Pembukaan Bupati Dharmasraya menyampaikan " Khusus 2024 ini kita memasuki usia Kabupaten ke-20 tahun, nah ini setidaknya menjadikan kita untuk bisa lebih baik lagi ditahun 2024 ini, karna dengan adanya launching kurikulum muatan lokal ini kita berarti menambah satu Sub kegiatan yang harus kita sukseskan tidak hanya seremonial tapi diimplementasikan di sekolah-sekolah" Ujar Bupati


Dalam pelaporan Panitia Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan "Jadi beliau (Bupati) Berpesan pada kami pada September 2023 semacam PR bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, InshaAllah ini adalah salah satu bentuk yang beliau tugaskan dan alhamdulillah berkat kerja keras dibimbing oleh bapak fakultas Ilmu Budaya, kawan-kawan dari penyusun kurikulum akhirnya bisa menuntsaka kurikulum muatan lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau " Ujar Kadisdik.(elda)


LINTASMEDIA NEWS.COM,DHARMASRAYA
- Masih dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya ke-20, Tabligh Akbar bersama buya kondang Indonesia, yaitu Buya Arrazy Hasyim turut serta mewarnai HUT Kabupaten Dharmasraya. Acara ini diikuti oleh ribuan masyarakat Kabupaten Dharmasraya, yang ingin secara langsung menyaksikan ceramah siraman rohani di awal tahun.


Kegiatan ini digelar di Masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Dharmasraya, yaitu Masjid Agung Dharmasraya, pada hari Jum’at, (05/01/24).


Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Buya Arrazy Hasyim. Karena dalam kesibukannya sebagai pendakwah bisa juga menyempatkan hadir di Dharmaaraya,  sesuai dengan permintaan dalam undangan.


"Ini permintaan dari masyarakat Dharmasraya, yang ingin Buya dapat hadir dan memberikan secercah nasehat pengajian dan ilmunya agama  kepada kami. Karena ceramah dari Buya, sangat kita butuhkan dan kita inginkan. Dan ini merupakam suatu kebangggan bagi kita semua, dapat mendengarkan secara langsung siraman rohani yang disampaikan oleh Buya untuk kami masyarakat Kabupaten Dharmasraya," kata Sutan Riska.


Bupati juga meminta kepada masyarakat atau jamaah yang hadir untuk dapat masuk dengan tertib, duduk sesuai saf yang diatur oleh panitia. Dan selama Buya memberikan tausiahnya jangan ada yang mengeluarkan suara.


“Mari kita dengarkan dengan hati yang tulus dan ikhlas apa yang disampaikan oleh Buya. Karena apa yang disampaikan oleh beliau, adalah salah satu renungan ataupun muhasabah untuk diri sendiri agar menjadi lebih baik dan lebih tawakal kepada Allah. Untuk itu, selama Buya menyampaikan tausiahnya mari kita fokus mendengarkannya,” ajak Bupati lagi.


Tampak hadir juga dalam ribuan jamaah tersebut, dari masyarakat umum. Kemudian seluruh ASN/THL dan perangkat nagari se-Dharmasraya, kemudian Sekretaris Daerah, staf Ahli, Stafsus bupati, asisten, kepala OPD,  kabag, dan lain sebagainya.(elda)


Solok Lintasmedianews.com
- Bupati Solok terima Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok di BPK RI Perwakilan Sumbar, Jumat (05/01/2024).


Tampak Hadir Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar bersama Ketua DPRD Dodi Hendra didampingi Asisten I Drs. Syahrial, MM, Inspektur Daerah Dery Akmal, ST dan Kepala Diskominfo Teta

Midra, S.STP, M.Si


Pemerintah Kabupaten Solok kembali terima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Sumbar Arif Agus, SE, MM, CPA, CSFA


Bupati Solok menyampaikan rasa senang dan ucapan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT Kepatuhan Belanja Daerah Kabupaten Solok sehingga dapat dijadikan acuan dalam membenahi kinerja Pemerintah Kabupaten Solok kedepannya.


Lebih lanjut Bupati meminta kepada BPK untuk mengaudit seluruh Lembaga Pemerintah Kabupaten Solok baik Eksekutif maupun Legislatif dengan seksama sehingga tidak ada lagi kegiatan dan perjalanan fiktif dan mark up di Kabupaten Solok seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya , hal ini dilakukan dalam rangka membenahi Pemerintahan Kabupaten Solok yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan anggaran.


"Kita akan tindak tegas semuanya demi menciptakan Kabupaten Solok yang bersih dan terjadinya transparansi dan akuntabel keuangan dalam rangka good governance" tegas Bupati Solok. (Karta)


 

Solok Lintasmedianews.com - Bupati Solok melakukan kunjungan kerja ke Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung pada hari Kamis, 4 Januari 2024. Disana ia meresmikan Rumah Pintar serta meresmikan Kampung Inggris Panyakalan Solok (KIPS).


Saat kunjungan kerja itu Bupati memuji Pemerintah Nagari Panyakalan lantaran bisa menghadirkan Ibu Wakil Presiden kesana, beberapa waktu lalu. Ia berjanji akan membangun Nagari Panyakalan bersama Solok Super Team.


“Untuk kerjasama Rumah Pintar dengan Bukit Cambai, saya akan fasilitasi semua apabila ada tamu di Rumah Pintar yang akan menginap di Bukit Cambai,”ujar Bupati, Capt. H. Epyardi Asda dalam kunjungan tersebut.


Dan mengenai Rumah Pintar ini, kata Bupati, ia berharap semoga semua pembelajaran yang telah di programkan dapat terlaksana dengan baik, dan dirinya selaku Bupati Solok sangat mendukung keberadaan Rumah Pintar itu.


Hadir dalam kesempatan itu antara lain Bupati Solok, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala OPD, Camat Kubung, Forkopimcam dan Pengurus Rumah Pintar Panyakalan serta masyarakat setempat.


Diakhir kegiatan dilakukan Pembagian 75 kompor gas 2 tungku untuk penggiat UMKM dan 14 unit Handy Talky untuk tenaga Linmas oleh Bupati Solok.(karta)





Padang,Lintas Media News
Pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023 dievaluasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Sumatera Barat (Sumbar)  pada Rapat bersama mitra kerjanya, Kamis (04/1/2024).

Rapat Kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mukhlis Yusuf Abit dihadiri seluruh anggota dan sejumlah mitra kerja.

Mukhlis Yusuf Abit mengatakan, bahwa dalam rapat ini akan membahas terkait dengan program Tahun 2023 dari mitra kerja.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2023.

Kemudian setiap anggota Komisi II juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Mukhlis Yusuf Abit berharap ke depannya realisasi program Tahun 2023 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)





Padang,Lintas Media News
Guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023,Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Rapat Kerja Bersama Mitra Kerjanya.Kamis (04/1/2024).

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat memimpin rapat mengatakan bahwa, dalam rapat ini akan membahas terkait dengan program Tahun 2023 dari mitra kerja.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” sebut Ali Tanjung. 

Menurut Ali Tanjung,semua bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2023.

Kemudian setiap anggota Komisi III juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu,Ali Tanjung  berharap, ke depannya realisasi program Tahun 2023 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)



Padang,Lintas Media News
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengelar rapat kerja dengan OPD mitra kerjanya,di ruang Banggar DPRD Sumbar, Kamis (4/1/2024).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat Sawal  Rafdinal didampingi Sekretaris komisi I Rafdinal dan beberapa anggota komisi I lainnya, saat memimpin rapat mengatakan, rapat kerja ini dilaksanakan terkait pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

“Rapat kerja tersebut untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan OPD,” kata Sawal.

Sementara,Rafdinal menyebutkan, dari laporan yang disampaikan masing masing OPD, capaian atau realitas fisik dan keuangan masing-masing OPD tahun 2023 diatas 95 persen.

Menurut Rafdinal, realisasi fisik dan keuangan mitra kerja komisi I DPRD Sumatera Barat tahun ini tidak jauh beda dengan kondisi tahun 2022. 

OPD mitra kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat yang mengikuti rapat antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfotik, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Sumbar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD dan Inspektorat.(St)




 

Padang,Lintas Media News
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar selama tahun 2023 dan persiapan anggaran APBD Tahun 2024 dengan mengelar rapat kerja dengan dinas yang menjadi mitra kerja komisi IV.
di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar, Kamis (4/1/2024).

Rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengetahui progres realisasi fisik dan keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said saat memimpin rapat tersebut. 

Menurut Zulkenedi,dari laporan yang disampaikan OPD kepada komisi IV, rata rata realisasinya berada di atas 90 persen, baik fisik maupun keuangan. Dari semua program yang terlaksana, tidak sedikit yang mengalami kendala dilapangan, yaitu banyak yang bersifat teknis, seperti cuaca maupun hujan.

“Kendala teknis itu biasanya cuaca, kemudian hujan. Akibat faktor tersebut sehingga sering terjadi gangguan gangguan di jalan. Jadi, pekerjaan pekerjaan seperti itu contohnya,” sebut Zulkenedi.

Zulkenedi Said menyebutkan, Rapat kerja ini juga dalam rangka mengevaluasi terkait persoalan yang menjadi hambatan, karena akan merugikan masyarakat. Sementara yang diharapkan, program tersebut terlaksana sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Komisi IV DPRD Sumatera Barat meminta kepada OPD mitra kerja komisi IV agar pengalaman di tahun 2022 dan 2023, khusus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik infrastruktur maupun program program bantuan, realisasinya harus maksimal.

Lebih lanjut Zulkenedi Said menjelaskan, apabila realisasi program terlaksana dengan maksimal, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program program di Realisasi APBD terealisasi secara maksimal

Sementara itu Rapat kerja komisi IV DPRD Sumatera Barat bersama OPD mitra kerja Komisi IV diantaranya Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.(St)



PADANG, Lintas Media News
Presiden Komisi Informasi (KI) Wilayah Sumatera, H. Zufra Irwan, SE, mengecam keras sikap Gubernur Sumbar yang membekukan lembaga Komisi Informasi Sumbar. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar itu sebagai bukti bahwa sebagai Gubernur yang belum sebulan dinobatkan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ternyata tidak punya komitmen terhadap hadirnya KIP di Sumbar.
"Saya tidak tahu, penasehat gubernur itu siapa, sehingga lahir SK pembekuan lembaga KI Sumbar. Artinya, gubernur Sumbar tidak punya komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.. Kalau sudah begini, kita minta KI Pusat mencabut predikat Provinsi Informatif yang diserahkan Wapres akhir tahun lalu di Jakarta," ujar Zufra Irwan kepada kalangan media, Jumat (5/1/2024). 
Menurut Zufra yang juga Ketua KI Riau, saat ini justru pemerintah tengah menggaungkan Keterbukaan Informasi Publik untuk transparansi tata kelola badan publik dengan upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tapi Gubernur Mahyeldi justru membekukan lembaga KI.
"Ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Di beberapa provinsi pernah terjadi keterlambatan pengumuman hasil foto.and proper test komisioner yang baru, namun bisa dilakukan perpanjangan, atau tidak memperpanjang jabatan komisionernya. Tapi tidak dengan membekukan lembaganya. Staf sekretariat dan administrator lainnya tetap harus ada, untuk meregister pengaduan masyarakat terhadap badan publik," terang Zufra yang sudah 2 periode menjabat Ketua KI Riau.
Harusnya, lanjut Zufra, jika dianggap terjadi keterlambatan pengumuman hasil tes komisioner yang baru, gubernur bisa menyurati DPRD, lalu duduk bersama untuk menyelesaikannya.
"Di Sumbar kan banyak orang-orang hebat, kok menyelesaikan masalah seperti ini saja tidak bisa.. Gubernur jelas salah kaprah membekukan lembaga KI. Karena itu, sebagai Presiden KI Sumatera saya minta KI Pusat mencabut Predikat Informatif terhadap Provinsi Sumbar, karena komitmen kepala daerahnya  keterbukaan informasi publik nya sangat diragukan," tegas Zufra, putra Minang yang berkiprah di Provinsi Riau.
Seperti diberitakan sebelumnya,  Gubernur Sumbar melalui SK nomor 555-890-2023 diteken Gubernur Mahyeldi tertanggal 29 Desember 2023 membekukan KI Sumbar atau SK Perpanjangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ironisnya, seluruh staf sekretariat dan administrasi lainnya, dirumahkan. Yang kerja hanya sekuriti dan cleaning service. 
Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik yangembidnai kelahiran KI Sumbar mengaku terkejut saat mendengar terbitkan SK gubernur tersebut. 
"Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui SK gubernur itu seperti disambar gledek," ujar HM Nurnas.
Menurut HM. Nurnas ini jelas Gubernur Sumbar tidak disupport data dan literasi regulasi oleh Sekda dan dinas teknisnya.
"Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan gubernur membubarkan Komisi Informasi," ujar HM. Nurnas. (*)

Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melalui Sekretariat DPRD terus berbenah diri menyuarakan peran dan fungsi DPRD sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana disebutkan pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. 

Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis,SH.MM disela-sela kegiatan kedewanan di ruang kerja, Kamis (4 Desember 2024). 

Sekwan DPRD Sumbar itu menambahkan berbagai sarana prasana pengembangan penyebaran infornasi kegiatan DPRD Sumbar terutama dalam pemanfaatan pengelolaan media sosial yang menjadi trendi aktifitas informasi masyarakat saat ini. 

"Adanya tenaga IT dalam pengembangan peningkatan layanan publik dan administrasi internal melalui inovasi berbagai aplikasi-aplikasi menjadi kekuatan DPRD menuju layanan digitalisasi termasuk keberadaan fasilirasi kegiatan Podcast Asik DPRD Sumbar," ujar Raflis. 

Ditempat terpisah Kabag Persidangan Perundang-Undangan, Zardi Syahrir, SH.MM juga mengatakan keradaan kegiatan Podcast Asik DPRD Sumbar bagian tidak terpisahkan dari upaya penyebaran informasi aktifitas kerja DPRD Sumbar dalam 3 (tiga) peran dan fungsi, penganggaran, produk peraturan daerah dan pengawasan. 

"Dari tiga peran dan fungsi DPRD Sumbar itu penyebaran informasi sosialisasi produk perda perlu mendapat perhatian khusus agar kebijakan perda tersebut dapat memberikan dampak kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena diketahui belum semua perda-perda itu tersosialisasi dengan baik," ungkap Zardi. 

Zardi ungkap, Apa itu Podcast ? – Pada saat ini, podcast menjadi salah satu trend di Indonesia. Banyak dari content creator hingga influencer membuat sebuah konten dengan berbasis siaran radio atau biasa dikenal dengan istilah podcast. Para penonton merasa tertarik dengan adanya konten tersebut sebab, terdapat sebuah proses diskusi menarik yang disajikan secara santai.

"Podcast merupakan salah satu media konten yang banyak mendapat perhatian masyarakat pada aktifitas medsos. Sebab terkesan lebih fleksibel dan intens serta menarik. Aktifitas Podcast itu sendiri merupakan hasil rekaman audio dapat dilihat publik melalui media sosial youtube, instagram, tiktok, snakvideo dan facebook," ungkapnya. 

Zardi juga katakan dengan meningkatnya sebaran informasi kinerja DPRD Sumbar ke publik juga akan mendorong kemajuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Sumbar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumbar sesuai dengan RPJMD. (*)


Padang,Lintas Media News
Komisi Informasi Sumbar sepertinya cukup dua periode saja sejak 2014-2019 dan 2019-2023. Berdasarkan SK Gubernur Sumbar nomor 555-890-2023 diteken Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar 29 Desember 2023 isinya Komisi Informasi Sumbar bekukan atau SK Perpanjangan dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik HM Nurnas, Adrian Tuswandi dan Novrianto langsung Kamis 4/1-2024 malam menggelar keterangan pers tertulis.

"Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui seperti disambar gledek,"ujar HM Nurnas.

"Ini kasus pertama terjadi di Indonesia ada KI Provinsi yang dibubarkan Gubernur nya,"ujar Novrianto.

Menurut HM.Nurnas ini jelas Gubernur Sumbar tidak disupport data dan literasi regulasi oleh Sekda dan dinas teknisnya.

"Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan pembubaran Komisi Informasi,"ujar HM. Nurnas.

Menurut HM Nurnas dasar apa yang dipakai sehingga tidak diperpanjang, ini dengan mencabut SK perpanjangan sama saja KI Sumbar dibubarkan, kalau Komisi Informasi baru belum terbentuk konsekuensi sebuah lembaga negara dibentuk UU itu adalah perpanjangan tidak boleh diputus atau kosong.
"Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik siapa yang jadi majelis komisionernya, apa pak sekda, pak gubernur dan Bu Kadiskominfotik yang jadi majelisnya,"ujar HM Nurnas.

Menurut Komisioner 2 periode Adrian Tuswandi, putusan stop perpanjangan dan KI Sumbar di-suspend sebuah kekeliruan dan sangat banyak celah melawannya.

"Kunci ny KI Provinsi itu wajib dibentuk, Gubernur men SK-kan, tidak ada SK membubarkan atau mensetop perpanjangan, SK Gubernur terbaru yang efektif 2 Januari 2024 ini sangat mudah di-PTUN-kan,"ujar Adrian Tuswandi.

Tapi menurut Toaik biasa Adrian dipanggil banyak kalangan di Sumbar, Gubernur Sumbar mungkin mengambil asas efisiensi.

"Semua tahu kalau KI Sumba periode ketiga terlalu berlarut proses finalnya di DPRD Sumbar, mungkin Pak Gubernur mengedepankan asas efesiensi anggaran, baiknya dibekukan nanti aktif lagi kalau KI periode ketiga sudah diputuskan orang nya oleh DPRD Sumbar dan di SK serta dilantik oleh Gubernur Sumbar,"ujar Adrian. (***)

Padang,Lintas Media News
Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Rayen Obersyl bersama jajarannya, berkunjung ke PT Semen Padang untuk bersilahturahmi dengan manajemen perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut, Rabu (3/1/2024) pagi.

Bertempat di Club House Lapangan Golf PT Semen Padang, rombongan dari Korem 032/Wirabraja itu disambut oleh Direktur Utama (Dirut) PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan Direktur Keuangan & Umum, Oktoweri, serta sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. 

Turut hadir dalam silahturahmi tersebut, Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Inf Josep Tanada Sidabutar, Kasipers Kolonel Caj Amrullah, SIP, Kasiren Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc, Kasilog Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha D, dan Kasiter Kolonel Inf Indra Padang, S. Sos,. M.I.Pol.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PT Semen Padang pun mengajak rombongan Korem 032/Wirabraja untuk melihat rumah contoh yang dibangun menggunakan Semen Padang Bata Interlock (SEPABLOCK), yang merupakan produk turunan dari PT Semen Padang. Rumah contoh itu, berada di kawasan Club House Lapangan Golf PT Semen Padang.
Brigjen TNI Rayen Obersyl pun mengaku terkesan dengan produk terbaru dari PT Semen Padang itu. Menurutnya, SEPABLOCK ini merupakan produk yang sangat bagus dan sangat cocok digunakan untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Karena, produknya kuat dan ramah terhadap gempa, serta juga ramah lingkungan.

"Dari penjelasan yang kami dapat dari pihak Semen Padang, SEPABLOCK ini produk yang sangat luar biasa. Sangat banyak keunggulannya, terutama ramah gempa dan ramah lingkungan. Menurut kami, produk ini sangat cocok dipakai untuk bangunan di daerah rawan gempa," kata Rayen Obersyl usai melihat rumah contoh SEPABLOCK.

Dengan sederet keunggulan yang ada pada SEPABLOCK, kata Rayen Obersyl melanjutkan, dia pun berharap ada kolaborasi antara PT Semen Padang dengan Korem 032/Wirabraja terkait dengan produk SEPABLOCK, ini. Apalagi, Korem 032/Wirabraja juga punya program pembangunan, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

"Kami siap untuk mempromosikan SEPABLOCK ini. Karena, kami di TNI punya program TMMD. Semoga produk Semen Padang ini bisa kita kolaborasikan dengan program TMMD kami, supaya SEPABLOCK semakin dikenal oleh masyarakat luas," ungkap jenderal bintang satu TNI lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini.

Dirut PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menjelaskan bahwa SEPABLOCK hadir sebagai jawaban atas tantangan persaingan semen saat ini. Dan, perseroan meyakini permintaan SEPABLOCK atau Semen Padang Bata Interlock ke depannya akan meningkat, sejalan dengan lonjakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

“SEPABLOCK ini merupakan produk inovasi perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri semen nasional. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki SEPABLOCK, kami optimis produk ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dibanding dengan bata merah penggunaan produk ini lebih efisien untuk pembangunan dan bentuknya lebih estetik" kata Indrieffouny.

Sementara itu, Staf Bisnis Inkubasi Non Semen (BINS) PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra menambahkan bahwa membangun rumah dengan menggunakan SEPABLOCK lebih hemat 10 persen dibandingkan menggunakan material lain. Penghematan tersebut, karena kolom dan balok dinding SEPABLOCK dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci.

"Jadi, membangun rumah dnegan SEPABLOCK lebih ekonomis dibandingkan bata merah, ditambah lagi durasi pengerjaan rumah menggunakan SEPABLOCK lebih cepat dibandingkan dengan bata biasa, yaitu sekitar 3 minggu," kata Yelmi yang turut hadir dalam kegiatan silahturahmi antara Korem 032/Wirabraja dengan manajemen PT Semen Padang. 

Yelmi pun juga membeberkan kebutuhan SEPABLOCK untuk membangun sebuah rumah. Seperti rumah tipe 36 dengan 1 kamar tidur misalnya, kebutuhan SEPABLOCK sekitar 4000 pcs, semen sebanyak 35 zak, dan besi ukuran 10 mm sebanyak 60 batang. "Nah, sederhananya untuk kebutuhan 1 meter dinding, itu menghabiskan SEPABLOCK sebanyak 40 pcs, semen 5 kg, dan besi sepanjang 6 meter," ujarnya. 

Menggunakan SEPABLOCK, lanjutnya, juga dapat membuat rumah menjadi jauh lebih estetik dan kekinian, sehingga enak dipandang. Selain itu, SEPABLOCK ini juga dapat membuat ruangan di dalam rumah atau bangunan menjadi lebih sejuk. Sebab, produk SEPABLOCK ini memiliki lobang-lobang untuk melepaskan panas yang terisolasi di dalam ruangan.

SEPABLOCK ini disebut ramah gempa, lanjutnya, karena pasangan SEPABLOCK ini saling mengikat, sehingga tetap kokoh selama terjadi gempa. Bahkan, dari pengujian siklik atau ujian literal dorong dan tarik di PUPR, dinyatakan bahwa produk SEPABLOCK sudah masuk ke kategori ramah gempa. "SEPABLOCK ini juga ramah lingkungan, karena permukaan yang halus dan presisi," ujarnya.

Yelmi juga mengatakan bahwa SEPABLOCK yang diproduksi PT Semen Padang telah digunakan di beberapa daerah di Sumbar, seperti Pasaman Barat, di Arosuka, Kabupaten Solok, di Payakumbuh, dan juga di kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). "Di Pasaman Barat, ada 50 unit rumah subsidi yang dibangun menggunakan SEPABLOCK," pungkas Yelmi.(*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.