Divisi Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menggelar rapat kerja teknik tim website dan tim konten kreator, Rabu (27/12/2023).

Rapat tersebut dihadiri oleh satu orang perwakilan Kordiv Bawaslu kabupaten dan kota yang membidangi kehumasan dan ditambah satu staf humas.

Sementara salah satu pemateri yang diundang adalah General Manager Koran Harian Padang Ekspres sekaligus Direktur media online Padek.co, Heri Sugiarto.

Pada kesempatan itu, Heri menyampaikan materi terkait struktur penulisan dalam sebuah pemberitaan yang baik dan menarik untuk di konsumsi publik.

Tujuan kegiatan itu adalah untuk peningkatan kapasitas pengolah humas, baik formatur divisi di bidang kehumasan maupun staf pengelola humas, sehingga bisa membuat berita yang lebih menarik dan layak di konsumsi publik.

"Nantinya  berita-berita terkait tugas fungsi pengawasan kerja-kerja Bawaslu yang dilakukan, terinformasi dengan baik ke publik dan bisa dikonsumsi dengan baik," kata Kabag Hukum, Humas dan Datin, Roza Molina.

Menurutnya, Bawaslu sudah dua kali melaksanakan kegiatan serupa. Kegiatan pertama telah berlangsung pada tanggal 2 Desember 2023 lalu, khusus untuk yang tim website dan tim konten kreator.

"Ini adalah salah satu tugas koordinator divisi, yakni mengkoordinasikan pelaksanaan tugas hubungan masyarakat dan teman-teman di daerah harus paham dengan tugasnya masing-masing," katanya.

Melalui kegiatan ini juga, kata Roza, unsur pimpinan juga bisa mengarahkan stafnya bisa memproduksi pemberitaan yang layak dikonsumsi masyarakat.

"Kadang-kadang kita membuat berita kurang menarik dan pesan dari berita atau konten itu tidak tersampaikan ke publik," jelasnya.

Dalam peningkatan kapasitas ini, Bawaslu juga telah mengundang narasumber dari influencer hingga Diskominfotik yang sudah memiliki kerjasama untuk konten-konten pengawasan.

"Nantinya kita minta bantu videotron nya Diskominfotik Provinsi. Ada tiga titik yang akan menayangkan konten pencegahan terkait pengawasan kampanye yang sedang berlangsung," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya video trone ini masyarakat mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu langsung, tanpa harus membuka medsos ataupun website Bawaslu.

"Setidaknya bisa memberi edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan di masa kampanye," pungkasnya. 

Sekaitan dengan kegiatan tersebut, Kirdinator Divisi Humas, informasi dan data, Muhammad Khadafi, meminta agar penyebaran informasi berbagai kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu senantiasa dilaksanakan secara cermat. 

"Semua divisi, khususnya Humas, Informasi dan data bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan pada masyarakat, melalui website, dan medsos milik lembaga serta perorangan, sekaitan dengan tahapan pemilu, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, sehingga tercipta pemilu yang berkualitas dan bermartabat,"tegas Khadafi. 

Dia juga meminta, agar menjalin hubungan harmonis dengan mitra, khususnya media massa, sehingga penyiaran informasi berjalan baik, dan masyarakat bisa merasakan. 

"Hubungan kemitraan dengan media massa khususnya dan kelompok masyarakat umumnya, harus tetap dijalin, sehingga informasi akan cepata tersalurkan," pungkas Khadafi. (*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan hasil reses kepada Pemerinta Provinsi (Pemprov) untuk ditindaklanjuti dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses anggota masa persidangan pertama tahun 2023/2024 dan penutupan masa persidangan pertama tahun 2023/2024 sekaligus pembukaan persidangan kedua tahun 2023/2024, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Rabu(27/12/2023).

Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua Suwirpen Suib, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris serta anggota dewan yang hadir.

Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Dalam sambutannya, Irsyad Safar menyampaikan, sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Sumbar yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, dari tanggal 15 sampai 19  Desember 2023, seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing. 

"Jadwal pelaksanaan reses tersebut, bertepatan pula dengan masa kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2024. Namun dapat kami pastikan, bahwa selama pelaksanaan reses tidak digunakan pula untuk kampanye Anggota dewan," ungkap Irsyad.

Irsyad Safar tambahkan, sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2018, Anggota DPRD periode tahun 2019-2024 akan melaksanakan 1 (satu) kali reses lagi, yaitu pada masa persidangan kedua Tahun 2023/2024, sedangkan pada masa persidangan terakhir, tidak ada reses. 

"Sebelum pelaksanaan reses yang terakhir tersebut, kita perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dari selama pelaksanaan reses. Aspirasi masyarakat yang belum dapat kita tindaklanjuti, maka jadikan reses terakhir tersebut sebagai sarana untuk mengakomodirnya," jelasnya.

Selanjutnya, kata Irsyad, hasil pelaksanaan Reses ini, telah dihimpun oleh Sekretariat DPRD Sumbar dan selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada Gubernur untuk dapat diakomodir menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD dan Rencana Program dan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah. 

"Untuk itu, kami minta Gubernur untuk dapat menerima hasil pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2023," kata Irsyad.

Sementara, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, banyak yang dihasilkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2023/2024 ini, baik itu pembentukan Perda, pembahasan anggaran dan pengawasan yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

"Semoga ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi kita bersama dan sekaligus sumber motivasi, agar kita dapat lebih meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang," ujar Mahyeldi.

Disamping itu, kata gubernur, kita juga tetap berharap sinergi yang baik dari kita semua, karena kita ketahui bersama masih banyak agenda dan pekerjaan yang menanti dengan intensitas yang lumayan padat untuk  Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang akan datang. Apalagi masa persidangan kedua ini waktunya bersamaan dengan masa kampanye dan Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Kami bersama jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat akan selalu mendukung, dan bersinergi dalam seluruh agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan semoga agenda dan kegiatan selanjutnya tetap dapat berjalan dengan lancar dan sukses," harap Mahyeldi.(**)

 Sebanyak 40 anak tingkat Sekolah Dasar di Kelurahan Bangsal Aceh dan Purnama Kota Dumai pada Sabtu (23/12/2023), mendapat bantuan khitanan massal gratis dari PT Semen Padang sebagai wujud kepedulian dan sumbangsih perusahaan kepada masyarakat lingkungan.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, perusahaan melaksanakan program khitanan massal di Dumai tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Program khitanan massal Ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan kepada warga sekitar, berdasarkan prinsip Triple Bottom Line yang dianut perusahaan, Semen Padang tidak hanya mengedepankan aspek keuntungan semata, namun juga mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar" kata Iskandar. 

Staf TJSL PT Semen Padang Nurwan yang hadir pada kegiatan khitanan itu menambahkan, kegiatan sunatan massal ini menyasar ke anak anak berada di sekitar wilayah operasi Semen Padang Unit Grinding Plant Dumai dan juga bagian dari program sosial perusahaan untuk menanamkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

"Program khitanan massal ini lebih dibutuhkan warga mengingat saat ini anak libur sekolah. Selain itu kita ingin program yang diberikan perusahaan bermanfaat dan ada kontribusi positif bagi lingkungan sekitar," kata Nurwan didampingi Kepala Unit Grinding Plant Dumai Teguh Soviyanto dan Manager Operasional Unit Dumai, Sujarmadi.

Semen Padang, lanjutnya, dalam setahun ini sudah menyalurkan dana TJSL kepada masyarakat di Kota Dumai, yaitu bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan, beasiswa belajar dan saat ini program khitanan massal.

Pada program khitanan ini, anak-anak akan mendapat perawatan dua kali kontrol dan obat-obatan serta uang saku untuk pembelian alat keperluan sekolah. "Kegiatan ini melibatkan 19 tenaga kesehatan dan dokter, sedangkan untuk kemudahan kontrol ulang anak anak akan disiapkan jadwal dan tim medis di kantor lurah," katanya. 

Sementara, Lurah Bangsal Aceh Indra Jaya menyampaikan rasa terimakasih dan bangga atas sumbangsih Semen Padang dengan program khitanan massal untuk anak anak yang memang sudah cukup umur untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan khitanan massal ini membuktikan keberadaan PT Semen Padang di Kelurahan Bangsal Aceh yang membawa harapan bagi warga dengan dukungan nyata dan langsung dirasakan manfaatnya.

"Pemerintah Kelurahan menyampaikan rasa bangga dan apresiasi tinggi kepada Semen Padang yang memberikan perhatian dan mendukung pertumbuhan anak anak dengan beasiswa dan khitanan massal. Kami berharap tahun berikutnya program TJSL ini tetap ada dan program yang diberikan dapat menyentuh kepentingan masyarakat banyak seperti program saat ini," kata Lurah Indra Jaya.

Salah satu orang tua penerima manfaat program khitanan massal bernama Ema, mengaku senang diadakan kegiatan khitanan massal ini, karena sangat meringankan biaya orang tua dan pelaksanaannya dinilai tepat yaitu pada saat waktu libur sekolah.

Dia menilai sejak adanya PT Semen Padang di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Lubuk Gaung ini banyak program CSR yang diterima oleh warga sekitar dan program yang diberikan dirasakan langsung manfaatnya bagi warga.

"seperti sunatan massal ini yang dibantu oleh Semen Padang. Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat sangat terasa dan memberikan dampak positif bagi sekitar," kata Ema.(*)

Usai melakukan pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menyatakan sebanyak 193 orang tercatat tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2024 nanti dengan keterangan meninggalkan dunia.

Pada jumpa pers hasil pengawasan Bawaslu Dharmasraya terkait hasil pengawasan tahapan Pemilu 2024. Selasa (26/12/23), Ketua Bawaslu Dharmasraya, Subandioyono, didampingi Anggota Alde Rado mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu Dharmasraya dan jajaran selama periode September sampai saat ini.

"Mendapati temuan ini kami pihak Bawaslu tentu mengusulkan ke KPU untuk ditindaklanjuti," ucap Subardiyono di kantornya.

Dalam pengawasan penyusunan DPTb juga tercatat sebagian besar masyarakat pindah memilih dengan keterangan pindah domisili, menimbang ada yang bertugas saat hari pemungutan suara.

"Tercatat sebanyak 71 masyarakat mengurus pindah memilih, terdiri dari jumlah pemilih masuk sebanyak 48 orang dan pemilih keluar 23 orang,"tuturnya memberi keterangan.

". Dalam pengawasan inilah yang kita pastikan, bagaimana ketaaan prosedur dan kelengkapan syarat dalam pindah memilih tersebut yang di proses KPU dan jajarannya,"lanjutnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubunngan Masyarakat, Alde Rado menambahkan penyusunan DPTb. Dimana adalah salah satu sub tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 7 Februari 2024.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah memfasilitasi posko Kawal Hak Pilih di bawaslu Dharmasraya dan Panwaslu Kecamatan. Ini bertujuan

untuk mempermudah masyarakat dalam menerima aduan terkait data pemilih dan hal lainnya. (elda)

Maju nya ummi Harneli Mahyeldi dipertarungan politik pemilu 2024 sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dapil Sumbar 1 mendapat dukungan dari Pimpinan Wilayah Muhammadyah (PWM) wilayah Sumatera Barat pada Selasa (26/12) di Gedung Dakwah Muhammadiyyah, Padang,

Hal tersebut dinyatakan saat keputusan rapat pleno PWM sumbar ke 48, memberikan rekomendasi kepada Harneli untuk diperjuangkan oleh warga Muhammadiyah menjadi Anggota DPR-RI di pemilu 2024. 

“Ini ditandai dengan diberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah dan diberikan surat pernyataan dukungan kepada ummi Harneli ,” Ujar, Drs.Apris, M.M Sekretaris PWM Sumbar.

Sementara itu  Zaytul Ikhlas mengatakan, Muhammadiyah tidak berafliasi dengan partai apapun, tapi Muhammadiyah adalah mendukung kadernya.

” Jadi seluruh warga Muhammadiyah yang selama ini berafiliasi  yang senang dengan PKS kita anjurkan untuk fokus ke ummi Harneli,” ujarnya.

Dalam acara penyerahan KTA sekaligus memberikan surat dukungan kepada ummi Harneli dihadiri Drs.Apris, M.M Sekretaris PWM Sumbar, Zaytul Ikhlas.(rel)

Masyarakat Nagari Rantau Simalenang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan sepakat bulat mendukung tiga orang Caleg Partai Golkar yaitu Zigo Rolanda, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah dan Arminson ke kursi legislatif dalam Pemilu 2024.

Tekad masyarakat itu disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat Rantau Simalenang Sahdanur dalam Kampanye Akbar Partai Golkar di Balai Luar Parit, Rantau Simalenang, Selasa (26/12/2023) siang.

Ketiga kader Partai Golkar ini adalah Zigo Rolanda menjadi Caleg DPR-RI nomor urut 2, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah Caleg DPRD Sumbar nomor urut 2 dan Arminson Caleg DPRD Pesisir Selatan nomor urut 1.

"Kami sangat berharap ketiga Caleg Partai Golkar ini dimudahkan Allah SWT mendapatkan kursi legislatif dan memperjuangkan jembatan Rantau Simalenang sehingga menjadi jembatan permanen," kata tokoh masyarakat Sahdanur.

Selama ini jembatan Rantau Simalenang ini berupa jembatan gantung yang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kalau pun bisa dilewati mobil namun terbatas hanya mobil kecil dalam jumlah terbatas. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya sarana transportasi menghubungkan dengan Nagari Rantau Simalenang.

Bak gayung bersambut, harapan tokoh masyarakat Rantau Simalenang ini ditanggapi langsung oleh Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang akan berjuang dan berkolaborasi dengan Caleg DPR-RI Zigo Rolanda dan Caleg DPRD Pessel Arminson.

"Insya Allah jika kami mendapatkan amanah rakyat, maka kami akan berjuang untuk mewujudkan jembatan permanen di Rantau Simalenang ini, tentunya atas bantuan dari Anggota DPR-RI dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang sehari-hari adalah Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan.

Tekad Syafrizal Ucok ini dipertegas oleh Caleg DPR-RI Partai Golkar Zigo Rolanda yang mengatakan bahwa aspirasi jembatan Rantau Simalenang ini menjadi prioritas jika ia mendapat amanah masyarakat Sumatera Barat mengantarkannya ke DPR-RI Senayan. 

"Kami telah pernah menjadi Anggota DPRD Sumbar dan saat ini menjadi Ketua DPRD Solok Selatan dan Insya Allah kini berjuang untuk menjadi Anggota DPR-RI. Semuanya ini hanya dengan satu tujuan yaitu mengabdikan diri untuk membangun Sumatera Barat, karena itu kami memohon dukungan dari masyarakat," kata Zigo Rolanda, yang juga putra dari Khairunas Bupati Solok Selatan. 

Kampanye Akbar Partai Golkar di Rantau Simalenang ini berlangsung sangat meriah karena dihibur dengan artis terkenal Rayola bersama Elektrix Music. Hadir dalam kampanye ini Sekretaris DPD Partai Golkar Pesisir Selatan Ermiwati, SE. (*)

 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024 di Hotel Santika Premiere Padang pada, Senin (25 Desember 2023). 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni ini juga dihadiri oleh Kordiv SDMO-D Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin, Jajaran Sekretariat Bawaslu Sumbar, Tim Pemenangan Capres dan Cawapres, Partai Politik tingkat Provinsi, Perwakilan DPD, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta Pemantau Pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni dalam sambutannya menyampaikan, dengan dibentuknya saksi peserta pemilu ini bisa menambah suksesnya Pemilu karena saksi juga merupakan bagian terpenting pada tahapan pungut hitung Pemilu 2024.

"Melalui kegiatan ini diharapkan saksi perserta pemilu itu memahami dan mengerti proses pungut hitung itu sendiri dan para peserta Pemilu harus memastikan juga dan mengontrol kehadiran saksi peserta pemilu di TPS," ujar Alni.

Alni menambahkan, mekanisme penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu menjadi dasar yang

krusial bagi penyelenggara di daerah dalam melaksanakan pelatihan saksi peserta pemilu di wilayahnya.

"Oleh karena itu, diperlukan suatu inisiatif yang lebih berkelanjutan untuk memberikan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan kepada para saksi peserta pemilu," tambah Alni.

Saksi Peserta Pemilu, lanjut Alni, adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan dan untuk DPRD calon Pemilu Kabupaten/Kota, perseorangan Anggota DPD. 

"Saksi tersebut bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartez mengatakan bahwa pada dasarnya tugas saksi peserta pemilu ini tidak jauh beda dengan pengawas pemilu. 

"Mereka mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS agar tidak terjadi kecurangan dan melaporkan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu juga diharapkan  memperhatikan saksi yang memiliki kompeten, loyalitas dan ketelitian," terang Bartez.

Kemudiam lanjut Bartez, saksi peserta pemilu dan PTPS sama-sama mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Saksi Peserta Pemilu berkewajiban mengawasi pemilu secara umum dan berpartisipasi aktif. 

"Sebagai catatan pertimbangan untuk memilih saksi peserta pemilu perlu memperhatikan tingkat pendidikan saksi. Bawaslu di tiap jajaran harus siap untuk menjadi fasilitator pelatihan saksi peserta pemilu," pungkasnya.(**)

Kepala Bappeda Sumbar, H. Medi Iswandi, ST, MM menyambut baik kunjungan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Kedatangan Senator asal Sumbar itu dalam rangka Tugas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dimanfaatkan Medi dan jajarannya untuk penguatan program RPJPD Sumbar 2025-2045.

Dalam kunjungannya itu, ketika Kepala Bappeda menjelaskan tentang besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap sektor pertanian dengan pagu anggaran 10 persen dari APBD Sumbar, Leonardy menilai tepat sekali jika Pemerintah Provinsi Sumbar mengambil kebijakan seperti itu. 

“Anggaran sebesar 10 persen dari APBD Sumbar itu cukup tinggi. Harus diapresiasi. Namun kita harapkan anggaran itu lebih banyak digunakan untuk mendukung agar penyuluh hadir di tengah-tengah petani kita, pupuk tidak langka, mendukung sarana dan prasarana pertanian,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024, Selasa 26 Desember 2023.

Disebutkan Leonardy semasa dia menjadi pimpinan DPRD Sumbar dua periode (2004-2014), anggaran untuk pertanian hanya 2,5 persen. “Tapi dengan dana sebesar itu kita upayakan maksimal untuk memajukan sektor pertanian. Ada aspirasi dari masyarakat terkait masalah seputar pertanian segera ditanggapi. Apakah itu pembangunan/perbaikan bendungan, pembangunan irigasi teknis, normalisasi sungai dan lainnya,” papar pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.

Leonardy menjelaskan dirinya saat menjadi Ketua DPRD Sumbar (2004-2009) sudah menghimbau jika abai kita terhadap sektor pertanian, maka Sumbar akan berubah dari daerah penghasil beras dan mengirim beras ke provinsi tetangga, akan menjadi daerah pembeli beras ke daerah lain.

Makanya perhatian terhadap pendukung pertanian diperhatikan. Dia mencontohkan, tokoh Masyarakat dari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menyampaikan harapannya agar mereka yang hanya bisa sekali setahun panen padi karena sawahnya tadah hujan, bisa pula merasakan sawah mereka diairi irigasi teknis. Dalam rapat dengan masyarakat ini, ada sumber air di Bukit Putih. Hanya saja sumber air ini berada di seberang Batang Agam.

Dari beberapa kali peninjauan lapangan, termasuk dengan tim teknis dari PSDA Sumbar, maka didapat kesimpulan, sumber air di Bukit Putih dapat digunakan dengan sistem pipanisasi, menyeberangi Batang Agam, dan dibagian atas sawah dibuat bak penampung. Lalu air dialirkan ke sawah hingga masyarakat di Simarasok sekarang sudah bisa panen hingga 2-3 kali setahun.

Leonardy menegaskan, dari kunjungan ke nagari-nagari di Sumbar, banyak pengaduan dari masyarakat bahwa saluran tersier sudah banyak yang rusak. Bahkan saluran primer di hulu banda sudah ada yang bocor bahkan rusak sehingga mengganggu aliran air ke sawah petani. 

“Ini perlu perhatian kita bersama. Agar Sumbar bisa kembali swasembada pangan. Jangan sampai PDRB dari sektor pertanian turun dari 24 persen. Pertanian biasanya adalah sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sekarang sudah berada pada 21 persen atau turun 3 persen. Apakah kita tidak tersentuh dengan hal ini untuk lebih memperhatikan sektor pertanian kita?” ujarnya lagi.  

Perlu jadi perhatian Bappeda Sumbar, penguatan di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan serta industri di bidang pengolahan. Hendaknya ada upaya signifikan untuk memacu pendapatan asli daerah dari sektor ini. Aset-aset pemerintah daerah hendaknya juga diperhatikan agar memberikan keuntungan optimal terhadap daerah.

Kepala Bappeda Sumbar, H. Medi Iswandi, ST, MM kepada Leonardy pada kunjungan kerja tersebut, mengharapkan agar Senator asal Sumatera Barat itu menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat daerah terkait rencana RPJPN 2025-2045. 

Menurut informasinya, kata Medi banyak perubahan signifikan dalam RPJPN tersebut. “Kami berharap saat pemerintah membahas RPJPN 2025-2045 itu nantinya bersama DPD RI, DPD bisa memberikan masukan-masukan agar RPJPN itu bisa mengadopsi muatan lokal yang menjadi aspirasi serta kepentingan daerah dan masyarakat daerah,” ungkapnya.

Medi menyebutkan selama dua minggu terakhir, pihaknya banyak melakukan Focus Group Discussion (FGD). Guna membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 untuk Sumbar Emas. Harusnya RPJPD 2005-2025 dan RPJPN 2005-2025 berakhirnya beriringan pada 2025 nanti. Dan menyusun kelanjutannya setahun sebelum berakhirnya, artinya pada tahun 2024 mulai disusun.

Namun karena pada 2024 terjadi perhelatan nasional, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan juga ada pemililhan kepala daerah pada tahun 2024, maka pemerintah memajukan pembahasan RPJPN dan daerah menyusun RPJPD mereka pada tahun 2023. 

Sekaitan dengan penyusunan RPJPD 2025-2045, Medi menyebutkan ada perkembangan-perkembangan baru yang dari kacamata Bappeda tidak fleksibel lagi. Selama otonomi daerah ada kebebasan dalam menyusun RPJPD. Bahkan saking bebasnya, ada yang kebablasan mengimplementasikannya. 

Sekarang seakan semuanya ditarik lagi ke pusat. “Kami berharap pak Leo turut memberikan pandangan kepada pemangku kebijakan untuk meninjau lagi rencana RPJP 2025-2045 yang akan diproses menjadi undang-undang,” ujarnya.

Medi menyebutkan kekhawatirannya jika nanti daerah lebih banyak mengacu kepada program dan kegiatan di pusat. Apalagi harus persis sama. Artinya nanti tidak ada gunanya lagi konsultasi publik. Tak perlu Musrembang.

Menanggapi hal ini, Leonardy menyebutkan hasil pertemuan dengan Bappeda ini menjadi masukan dalam rapat-rapat dengan mitra kerja Komite IV DPD RI. (*)

 Kawasan Maek adalah lahan tambang kekayaan peradaban tertua dunia yang berada di Sumatera Barat. Ada misteri yang mesti kita ungkap dengan baik, pada abat keberapa keberadaan kawasan Maek berada ada ribuan menhir walupun saat ini tinggal hanya kurang dari 1000 menhir karena selama ini terabaikan. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Provinsi Sumatera Barat, Supardi,SH dalam acara pembukaan Study Kelayakan (Feasibility Study) Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Maek Berkelanjutan, Padang, Minggu 24 Desember 2023.

Ketua DPRD Sumbar katakan Peradaban Maek ini jika dikelola dengan baik akan dapat menjadi perhatian dunia baik dalam sektor penelitian ilmu pengetahuan juga sebagai wisata dunia berbasiskan budaya dan peradaban dunia. 

"Saya berkenyakinan Maek merupakan peradaban pertama di Indonesia. Kita mesti unggap dari hasil fosil tengkorak yang telah ditemuan untuk memastikan keberadaannya pada zaman berapa ?. Untuk semua ini kita proses melalui kementerian kebudayaan dan Badan Riset Nasional dan mengirimkan ke laboratoriun di Australia saat ini masih menunggu hasil," ungkap Supardi.

Supardi menyampaikan amat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan yang telah cepat merespon dengan berbagai kegiatan serta juga Univesitas Negeri Padang yang juga telah melakukan penelitian di  nagari Maek selama lebih 2 bulan.  

"Dan hasil penelitian UNP itulah yang kita dikusikan hari bersama, pemerintahan nagari Maek, tokoh masyarakat Maek, serta perangkat nagari. Terima Kasih juga atas suport dari Balai Pelestarian Cagar Budaya provinsi Sumbar ini peran penting setiap kita dalam proses bersejarah yang juga ditunggu-tunggu UNESCO, " terangnya. 

Supardi tegas soal Maek bukan masalah yang berhubungan dengan politik, akan tetapi Maek adalah persoalan hargadiri, persoalan budaya dan peradaban, sejarah dan ilmu pengetahuan. 

"Ada pergulatan pemikiran sejuta misteri yang mesti kita bongkar, sebagai kekayaan bernilai Sumatera Barat yang jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan kebaikan dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumbar," serunya. 

Supardi juga katakan, Maek adalah peradaban tertua, jika ini benar adanya tentu akan luar biasa mengemparkan dunia. Menjadi distinasi wisata dunia yang akan membanggakan Indonesia.

"Akan banyak datang berkunjung para wisatawan dunia yang juga akan diikuti oleh para penelitian dunia dari berbagai belahan dunia ingin mempelajari, keberadaan kawasan peradaban Maek. Untuk semua usaha ini kita ingin melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata ini, agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan," ajaknya.

Acara  Study Kelayakan (Feasibility Study) Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Maek Berkelanjutan, dihadiri oleh Kadis Kebudayaan, Dosen-Doren U asal nagari Maek, tokoh-tokoh masyarakat Maek, walinagari, perangkat nagari, utusan para generasi pemuda Maek.(rel)

Surat edaran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah terkait  Pembatasan operasional angkutan barang selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024, diduga dilanggar pelaku usaha pengguna jalan. 

Akibatnya, musim liburan di Sumbar jadi tak nyaman. Ini terpantau sejak Sabtu hingga Senin (25/12), kendaraan pengangkut CPO dan truk truk besar non sembako serta BBM masih bebas berkeliaran.

Sebelumnya, lewat surat bernomor:550/1002/SE/DISHUB-SB/XII/2023, Gubernur Mahyeldi meneken keputusan tentang Pembatasan operasional angkutan barang selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan tahun baru 2024. 

Kebijakan ini, memperkuat dasar surat edaran yaitu keputusan bersama Dirjen Perhubungan kementrian Perhubungan, kepala Korlantas Polri, Dirjend Bina Marga kementrian PU dan Perumahan Rakyat, KP-DRJD 8928 tahun 2023, nomor: SKB/218/XII/2023 dan nomor: 19/PKS/Db/2023, tertanggal 5 Desember 2023.

Oleh Forkompinda Sumbar  diturunkan kebijakan lewat keputusan rapat kordinasi Forum lalu lintas dan angkatan jalan Provinsi Sumatera Barat tertanggal 7 Desember 2023. Maka dilakukan pembatasan operasional pengangkutan barang, agar Natal dan Tahun baru tidak mengalami kemacetan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. 

“Macet di sejumlah titik. Hari biasa saja (diluar liburan) jalan Payakumbuh-Bukittinggi ataupun Bukittinggi-Padang itu macet kalau sudah banyak truk. Apalagi sekarang,” sebut Bambang , pengendara asal Payakumbuh.

Keluhan ini juga disampaikan pengendara mobil pribadi di Padang Pariaman dan Padang Panjang. “Jika aturan hanya memperbolehkan truk sembako dan BBM serta energi, harusnya yang lain tidak. Ini malah bebas saja truck-truck tersebut berlalu lalang,” urai Jon dan Edlen.

Wartawan mendapat data, jadwal yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut, Libur Natal harus mudik 22-24 Desember, arus balik 26-27 Desember 2023, libur tahun baru, arus mudik 29-30 Desember 2023, arus balik 1-2 Januari 2024, operasional kendaraan barang 22.00 wib-05.00 wib. 

Sekaitan dengan surat edaran tersebut, Kadishub Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan, agar semua pengusaha serta sopir bisa mematuhinya, demi kelancaran bersama. 

"Yang dimaksud beroperasi kendaraan tersebut membawa muatan dan berjalan diruas jalan yang ada pada SE tersebut, sehingga tidak menyebabkan kemacetan pada berbagai tempat," terang kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani, Senin (26/12/2023). 

Dikatakannya, dengan mengacu pada surat edaran, maka semestinya kendaraan barang non kebutuhan utama seperti sembako, pupuk, pakan ternak, BBM, baik tangki maupun truck sebaiknya jangan beroperasi baik mengangkut barang ataupun kosong, sehingga semua berjalan baik dan lancar.

Karena masih banyaknya truk dan tangki yang tidak mematuhi surat edaran tersebut, Kadishub Sumbat memberikan penindakan pada "pembangkang" SE tersebut. 

"Kami Dishub bersama Polisi dan BPTD sudah mengawasi dan memberi tindakan pada pelanggar SE, dibuktikan dengan adanya tilang teryanggal 24 Desember, dan pada 25-26 Desember mereka memang boleh beroperasi," beber Dedi. 

Kadishub sumbar juga menerangkan, diluar pengawasan SE Gubernur jajaran Dishub Sumba juga mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi macet sepert siang di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar, dan malam mengurai kemacetan di ruas jalan Batusangkar-Payakumbuh, meskipun dalam keadaan hujan lebat. 

"Kita akan tindak kalau menyalahi aturan sesuai surat edaran Gubernur, jika ada yang antri di SPBU maka ada lembaga atau instansi lain yang berwenang,untuk memberikan tindakan" tutup Dedi.(*)

Puluhan tokoh masyarakat di Talang Tansaidi Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang mendoakan Caleg Partai Golkar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah semoga berhasil menjadi Anggota DPRD Sumbar pada Pemilu 2024 mendatang.

Doa dan harapan itu disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat Talang Tansaidi, Agus, saat pertemuan silaturrahmi tokoh-tokoh masyarakat dengan Syafrizal Ucok di Talang TS, Selasa (19/12/2023) petang. 

Menurut Agus, jika diamanahkan Allah SWT diharapkan Syafrizal Ucok dapat memperjuangkan jaminan kesehatan masyarakat yang belum terakomodir BPJS Kesehatan gratis. Sehingga masyarakat miskin yang butuh pelayanan kesehatan gratis dapat dilayani.

"Masyarakat kami masih ada yang belum punya kartu BPJS Kesehatan,  akibatnya sulit berobat ketika sakit. Untuk berobat dengan status pasien umum tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit," kata Agus lagi.

Menjawab aspirasi masyarakat Talang Tansaidi, Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah mengatakan bahwa hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika hal ini tidak terpenuhi maka menjadi kewajiban wakil rakyat untuk memperjuangkannya.

"Insya Allah jika kami mendapatkan amanah rakyat menjadi Anggota DPRD Sumbar, hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan ini menjadi prioritas perjuangan kami," kata Syafrizal Ucok, yang sehari-hari adalah Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, yang menjadi fokus perjuangan Syafrizal Ucok jika terpilih adalah pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai, embung, jalan pertanian, bantuan pembangunan Kantor KAN serta mekanisasi alat tangkap para nelayan.

"Perjuangan infrastruktur yang kami rencanakan ini hasil akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah.

Mendengar fokus perjuangan Caleg DPRD Sumbar Syafrizal Ucok ini, masyarakat yang hadir dalam pertemuan di Talang Tansaidi Kecamatan Lengayang ini spontan menyatakan akan mendukung Wabup Pessel 2005-2010 ini dalam Pemilu 2024 mendatang. 

"Alhamdulillah atas dukungan masyarakat Talang Tansaidi kepada kami. Insya Allah seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi prioritas kami jika terpilih," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, Caleg DPRD Sumbar nomor urut 2 ini. (*)