Tokoh Pemuda Armadi Kamal yang lebih dikenal dengan sebutan "Bang AWE" Politisi Muda sekaligus dan Bacaleg Partai Gerindra Dapil Kuranji untuk Pileg Anggota DPRD Kota Padang 2024 - 2029 ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia MTQ REMESBA 2023 (Remaja Mesjid Baiturahman) Lb. Lintah  Kec. Kuranji Kota Padang dengan memberikan kunjungan refresing ke Puncak Lawan dan daerah lainnya, karena mereka telah sukses menggelar bentuk kegiatan religius untuk ibadah akhirat tersebut. Menurut Bang Awe para remaja mesjid dan juga dari pemuda pemudi, Ketua IPLS Lubuk Lintah & Sekitarnya, begitu sangat besar perhatiannya pada pelaksanaan MTQ sehingga berlangsung dengan sukses & lancar. 

“Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah sukses melaksanakan tugas pada MTQ REMESBA 2023 Lb. Lintah Kec. Kuranji ini,” ujar Bang Awe. 

Dikatakan, peran serta remaja mesjid, para pemuda, Ketua IPLS, warga masyarakat,  tokoh masyarakat, Lurah & Camat, serta pihak lainnya yang berada disini sangat tinggi untuk menyukseskan kegiatan MTQ ini, semoga berbagai fasilitas di Mesjid Baiturahman Lb. Lintah terus bisa ditambah dan dibangun oleh para tokoh pemuda bersama dukungan masyarakat dan pihak pemerintah nantinya agar lebih baik dan berkembang lagi. Seperti kebutuhan interior dan ekterior, tikar karpet, sholat, kitab suci alquran, buku - buku islami, alat - alat elektronik di Mesjid Baiturrahman Lubuk Lintah Kuranji ini nantinya. 

Menurutnya semua itu merupakan kerja sama yang apik yang di tunjukkan oleh remaja mesjid, para pemuda, Ketua IPLS, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri , “saya melihat kerjasama di daerah kita ini sangat tinggi sehingga dapat terlaksana dengan baik,” paparnya.

Semoga pada perhelatan kegiatan MTQ REMESBA Lb. Lintah Kuranji 2023 ini akan melahirkan Qori & Qori'ah terbaik dan dapat lebih maju dan berprestasi pada perhelatan kegiatan MTQ yang lebih tinggi tingkatannya, seperti MTQ Tingkat Kota Padang, Provinsi Sumbar dan Nasional nantinya, ujar Bang Awe menambahkan. (Rel)

Yayasan Varisha Peduli Sawahlunto membezuk sekaligus memberikan bantuan kepada korban longsor, pada Jumat (3/5/2023) di Sungai Cocang, Kecamatan Silungkang.

Sarlina Putri Ketua Varisha Peduli mengatakan, "program jumat barokah saat ini menyalurkan bantuan untuk korban longsor," katanya.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa, beras, minyak goreng, telur, pakaian layak pakai dan nasi bungkus.

Diketahui bencana longsor telah menimpa satu rumah warga di Sungai Cocang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Sarlina Putri menyampaikan duka yang mendalam atas bencana longsor yang menimpa keluarga Afrizal.

"Kami turut berduka atas peristiwa ini, semoga istri Bapak Afrizal husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan," ujar Sarlina. (rel)

Untuk mengoptimalkan kinerja pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2022, panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar studi banding ke Provinsi Riau, Rabu (3/5).

Dengan optimalnya kinerja pansus dalam membahas LKPJ, akan melahirkan rekomendasi strategis sebagai referensi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun selanjutnya.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Sumbar Daswipetra mengatakan, ada beberapa fokus Pansus dalam membahas LKPJ gubernur yang telah diserahkan kepada DPRD Sumbar, yaitu capaian pelaksanaan RPJMD, kinerja per urusahan dan realisasi program unggulan (Progul) gubernur dan wakil gubernur.

“Seperti Progul contohnya” Pansus akan mengkaji secara komprehensif program-program yang menjadi andalan, salah satunya optimalisasi sektor pertanian.

” Untuk sektor pertanian merupakan andalan kepala daerah bahkan anggaran yang direalisasikan untuk pertanian 10 persen dari total APBD, itu akan menjadi pembahasan untuk melahirkan rekomendasi Pansus LKPJ,” katanya.

Secara spesifik dia mengatakan, beberapa hal yang menjadi sorotan Pansus LKPJ adalah pengendalian tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi akan didalami seberapa efektif penggunaan anggaran yang dilaksanakan untuk menekan angka-anak tersebut. Untuk penyusunan rekomendasi sendiri sebenarnya tela selesai, namun ada beberapa hal yang harus disempurnakan dan belum final.

“Pastinya rekomendasi yang dilahirkan nanti merupakan hasil evaluasi dari capaian progul, RPJMD dan perusahaan,” katanya.

Sementara itu Anggota Pansus LKPJ DPRD Sumbar lainya Sawal menqmbqhkan, LKPJ pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Terkait tujuan studi banding ke Riau dia mengatakan, untuk mendapatkan masukan terkait kisi-kisi pelaksanaan evaluasi LKPJ yang disampaikan pemerintah provinsi ke DPRD.

Kisi-kisi tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi, waktu pelaksanaan yang dinilai cukup pendek dan masalah utama yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

Kunjungan Pemprov Sumbar diikuti lengkap oleh DPRD dan Pemprov Sumbar. Dari DPRD terdiri dari tim Pansus LKPJ dan staf ahli. Dari Pemprov sendiri, hadir Asisten I, II dan III dan beberapa Kepala OPD lingkungan Pemprov Sumbar.

Diantaranya adalah Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kepala Bina Marga, Kabiro Pemerintahan.

Sementara itu kunjungan kerja ini diterima oleh Staf Ahli DPRD Provinsi Riau.

Ada pun beberapa standar pelaksanaan evaluasi LKPJ yang ditetapkan Pansus LKPJ Riau antara lain

Pembahasan lebih dalam dan detail dilakukan terhadap OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, keuangan dan lainnya. OPD dengan fungsi lain tetap dilakukan evaluasi dengan tingkat kedalaman yang relatif rendah.

Pansus LKPJ Provinsi Riau menetapkan standar realisasi tinggi yaitu diatas 90 persen dan di bawah 90 persen adalah relatif rendah dan harus dilakukan kajian lebih dalam.

Beberapa kegiatan yang menjadi sorotan Tim Pansus LKPJ Riau antara lain, Deviden Riau Petroleum yang tidak terealisasi sesuai rencana, pembangunan payung elektrik Masjid An Nur Pekanbaru yang roboh karena hujan es dan pembangunan 12 ruas jalan yang putus kontrak dimana lima diantaranya adalah dari dana DAK. (*/st)

TNI AU. Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 14/D.I Lanud Sutan Sjahrir Ny. Cicik Saeful Rakhmat mengantar kepulangan Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC.) K.H. Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan bertempat di VIP Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Jum'at (5/5/2023).

Setelah selesai melaksanakan kunjungan kerjanya di Sumbar khususnya Kota Padang, Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC.) K.H. Ma’ruf Amin yang didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan beranjak pulang menuju Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan pesawat Kepresidenan RI milik TNI-AU Type  B-737-400 Nomor Registrasi A-7306.

Turut hadir dalam pengantaran Wapres RI dan rombongan diantaranya, Gubernur Provinsi Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P beserta Ibu, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin, S.E., M.Si.,

Kapolda Sumbar Irjen Pol Irjen. Pol. Suharyono, S.IK., SH. Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Benny Febri, M.M., M.Tr.Opsla., dan unsur forkopimda Prov Sumbar.

Setelah pesawat takeoff Danlanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat selaku Dansubsatgas Bandara tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu dan kerjasamanya kepada seluruh Personel yang bertugas. Sesuai yang diharapkan semua berjalan dengan aman, tertib dan lancar.(rel)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024" di Hotel Truntum Padang, Pada Jumat, 05 Mei 2023.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yang biasa disebut dengan Perbawaslu. Pada saat ini, sedang dilaksanakan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Maka hal ini dirasakan perlu untuk menyajikan pemahaman yang sama terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta ketua tim fasilitasi dan staf guna melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan pencalonan tersebut.

"Sosialisasi Peraturan Bawaslu ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap aturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI guna mendukung kerja-kerja pengawasan pada tahapan pemilihan umum tahun 2024," tutur Roza Molina, Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar dalam laporannya.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nurhaida Yetti, menyampaikan bahwa anggota dan staf Bawaslu  harus mampu mengoptimalkan pemahaman terhadap produk hukum yang telah disosialisasikan serta juga harus mampu mensosialisasikan kepada jajaran ke bawah.

"Pada saat ini sedang dilakukan pengawasan tahapan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasing-masing tingkatan. Pengawasan ini mesti dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Perbawaslu dan PKPU). Manfaatkan agenda sosialisasi ini untuk menambah wawasan dan  pemahaman kita dalam menjalankan agenda-agenda pengawasan. Selain dari pada itu kegiatan ini juga menyampaikan alat kerja pengawasan (AKP) dari Bawaslu RI," ucapnya.

Sebagai narasumber, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Elly Yanti, dalam materinya meminta kepada semua anggota Bawaslu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh regulasi yang ada.

"Hal ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengawas serta jadikan juga hal ini menjadi amal kebaikan bagi kita yang akan dibalas oleh Allah SWT nantinya. Pada tahapan pencalonan ini cukup banyak potensi yang akan terjadi salah satunya nanti akan banyak syarat yang akan tidak dilengkapi, oleh karena itu kita harus menghimbau kepada KPU di daerah kita untuk dapat membuka meja sebanyak mungkin untuk menghindari penumpukan antrian pada saat hari-hari terakhir dalam proses pencalonan anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih baik kita mencegah dan menghimbau terhadap potensi-potensi pelanggaran yang akan mungkin terjadi dalam tahapan pencalonan ini," ungkap Elly.

Elly Yanti juga mengingatkan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bisa membagi tugas agar dapat menjaga kondisi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, sehingga proses pengawasan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai aturan. Apalagi di tengah tahapan seleksi bagi calon anggota Bawaslu ataupun KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita sebagai anggota Bawaslu harus tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai pengawas," tegas Elly.

Pada kesempatan yang sama, Nurhaida Yetti juga memberikan materi pada kegiatan ini. Awalnya dia mau menyampaikan Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa, namun ini sudah disampaikan pada sebelum lebaran. Akhirnya dia menyampaikan Perbawaslu nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum.

"Pemantau pemilihan umum ini merupakan orang yang berada diluar badan pengawas pemilihan umum yaitu organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang berbadan hukum. Pemantau Pemilu ada didalam maupun diluar negeri. Pemantau Pemilu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu sesuai tingkatan. Pemantau Pemilu melaksanakan tugas mengamati dan mengumpulkan informasi terhadap proses pemungutan suara diluar tempat pemungutan suara (tps). Pemantau memiliki hak juga untuk mengakses informasi dari Bawaslu yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan," ujarnya

Setelah penyampaian materi oleh narasumber kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian alat kerja pengawasan (AKP) yang telah dirancang oleh Bawaslu. (rel)

Kakanwil Kumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya sangat bangga dan kagum atas prestasi gemilang petugas Rutan I Bandung, Helga Agida di kancah internasional.

Pencapaian yang diraih oleh Helga sebagai atlit Kempo Indonesia merupakan pencapain yang sangat fantastis puji Kakanwil, Andika kepada wartawan Kamis, 04 Mei 2023.

' Terima kasih kepada Kontingen Kempo Indonesia yang hari ini ( Rabu, 03 Mei 2023 ) datang bukan sebagai tamu tetapi sebagai Pahlawan Indonesia. Pahlawan yang sukses menghantarkan Merah Putih untuk naik berkibar yang disaksikan puluhan negara peserta di Portugal', ucap Andika.

Seluruh Insan Pengayoman di Indonesia khususnya di Jabar pasti ikut bangga dan bahagia atas prestasi yang diraih Helga Agida di kancah dunia, tutur Andika.

Mengiringi rasa bangga atas perjuangan Helga sebagai atlet Kempo, Kakanwil Andika pun berpesan untuk terus giat berlatih dan mempersiapkan diri pada even-even selanjutnya.

' Terus berlatih dan jangan berhenti disini, karena disini sebuah target antara. Impian terbesar tentu kelas dunia, Olimpiade atau even dunia lainnya', ajak Andika.

Ditambah lagi usia masih muda masih banyak peluang untuk berkarir dan mengukir sejarah kelas dunia, pungkasnya.

Petugas Rutan I Bandung, Helga Agida, berhasil mendapatkan tiga medali saat bertanding dalam Kejuaraan Dunia World Kempo Championship yang berlangsung di Caldas da Rainha, Portugal.

Helga berhasil mengharumkan Indonesia setelah berhasil mendapatkan satu medali perak dan dua medali perunggu untuk tiga kategori, papar Andika.

Medali perak berhasil didapatkan dalam kategori ‘Syncronic’ sementara medali perunggu didapatkan dalam kategori ‘Self Defence’ dan ‘Kata Perorangan Putra’.

Kakanwil Andika pun mengajak setiap insan Pengayoman se Jabar agar berlomba menunjukkan prestasi masing - masing dalam berbagai aspek baik kinerja secara organisasi maupun prestasi individu, imbuhnya. (Rel)

Arosuka Lintasmedianews.com --  Luruskan informasi terkait polemik yang terjadi dalam proses rekruitmen eks pekerja PT. Tirta Investama (AQUA) Solok yang sudah hampir final pada tahapan terakhir untuk kembali diterima bekerja seperti sediakala, kini justru berlabuh di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Padang.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP Naker) telah memfasilitasi sejumlah eks pekerja PT. Tirta Investama (AQUA) Solok yang telah memutus sepihak tentang hubungan kerja dengan karyawan pada beberapa waktu yang lalu.

Kepala Dinas DPMTSP Naker Kabupaten Solok Aliber Mulyadi melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja Yon Afrizal menjelaskan, bahwa atas permasalahan yang terjadi, Pemkab Solok dengan pihak PT. Tirta Investama (AQUA) Solok sudah melakukan langkah-langkah yang kongkrit dengan 'win-win solution' dan sepakat akan merekrut kembali sejumlah karyawan yang sudah di PHK tersebut.

Dijelaskannya, bahwa setelah terjadinya PHK sepihak pada karyawan PT. Tirta Investama (AQUA) Solok, Bupati Solok membentuk tim mediasi sebagai penyelesai sengkarut yang membuat 101 orang karyawan Aqua yang notabene masyarakat Kabupaten Solok menjadi pengangguran.

Pasca diberhentikannya karyawan Aqua, beberapa kali pertemuan dilakukan oleh Pemkab Solok, baik itu dengan pihak PT. Tirta Investama maupun dengan eks pekerja itu sendiri.

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut Pemkab Solok mengundang secara langsung pimpinan beserta jajaran dari PT. Tirta Investama, dalam pertemuan itu sama-sama disepakati bersama dengan Bupati Solok bahwa yang bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian masalah adalah Pemkab Solok.

Pada tanggal 13 Januari 2023, Pemkab Solok melakukan pertemuan dengan 90 orang eks pekerja Aqua digedung Solok Nan Indah, dalam pertemuan tersebut pihak dari pekerja menyampaikan beberapa tuntutannya untuk disampaikan kepada pihak PT. Tirta Investama.

Setelah menerima tuntutan eks pekerja, tidak berselang lama pada tanggal 21 Februari 2023, tim mediasi Pemkab Solok kembali membicarakan hal ini dengan pimpinan PT. Tirta Investama (AQUA) Solok di ruang kerja Bupati Solok. Dalam pertemuan itu pihak dari PT. Tirta Investama bersedia menerima kembali semua eks pekerja dengan persyaratan mengajukan kembali permohonan/ lamaran kerja kepada PT. Tirta Investama.

Besoknya pada tanggal 22 Februari 2023 di gedung Solok Nan Indah, Pemkab Solok kembali menyampaikan seluruh persyaratan yang diberikan oleh manajemen PT. Tirta Investama dan eks pekerja menyepakati semua ketentuan yang diberikan tersebut dengan mengajukan kembali surat lamaran kerja.

Setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 24 Februari 2023 PT. Tirta Investama mengumumkan penerimaan calon karyawan bagi 90 0rang eks pekerja yang diberhentikan dan untuk pendaftarannya dimulai pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 di kantor Balai Lapangan Kerja (BLK) Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

Setelah 2 (dua) hari pendaftaran dilakukan, dari 90 orang eks pekerja yang diberhentikan PT. Tirta Investama hanya 86 orang yang melakukan pendaftaran kembali sementara 4 orang yang tidak mendaftar dianggap sudah mendapatkan pekerjaan baru pasca terjadinya PHK.

Setelah dilakukan pendaftaran, pada tanggal 7 dan 9 Maret 2023 di Hotel Daima Padang oleh PT. Tirta Investama, dari 86 orang yang kembali mendaftar untuk bekerja 2 orang tidak mengikuti seleksi tanpa ada alasan yang jelas dan 1 orangnya tidak melengkapi dan memenuhi persyaratan (TMS).

Tanggal 21 Maret 2023, Dinas Tenaga Kerja kabupaten Solok, menerima surat dari 57 orang Eks Pekerja tertanggal 17 Maret 2023 dan ditandatangani oleh 59 orang. Isi surat tersebut adalah mereka menyatakan mencabut “Kuasa” yang telah diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI) artinya mereka tidak termasuk dalam daftar karyawan yang memberikan kuasa ke Lembaga tersebut untuk dan atas nama Karyawan PT. Tirta Investama.

Terkait dengan surat pernyataan karyawan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok mengirm Surat Kepada PT. Tirta Investama bahwa sebanyak 59 orang dari 83 orang yang mengajukan gugatan hukum kepada perusahan, menyatakan tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh LBH SBPI kepada Pengadilan Hubungan Industrial Padang, dan mereka telah mencabut kembali gugatan dan terhadap hal itu Sekretaris Daerah meminta PT. Tirta Investama untuk tetap memproses seleksi/rekrutmen terhadap 59 orang tersebut.

Pihak PT Tirta Investama menjawab dengan mengirim surat No.017/TIV/HR-DIV/IV/2023, yang menyatakan :

a. Pihak perusahaan telah menjalankan komitmen untuk menjalankan proses rekrutmen untuk eks pekerja yang tidak turut mengajukan gugatan hukum ke Perusahaan.

b. Pihak Perusahaan tetap menghormati pilihan yang telah diambil oleh eks pekerja yang mengajukan gugatan hukum dan Perusahaan akan menjalani setiap proses perselisihan hukum tersebut hingga mendapatkan putusan hukum tetap secara hukum.

"Jadi dari pemberitaan yang menyampaikan bahwa polemik eks karyawan Aqua hanya sebagai panggung politik bagi kepala daerah adalah tidak benar, malah kita justru sangat apresiasi kepada Bupati Solok, Bapak H. Epyardi Asda. Beliau sebagai kepala daerah sudah sangat maksimal dalam melakukan advokasi kepada masyarakat Kab. Solok, khususnya bagi karyawan Aqua yang di PHK oleh PT. Tirta Investama,” ujarnya, Jum'at (05/05/2023) diruang kerjanya.

Dikatakannya, Bupati Solok sudah mau menjadi yang terdepan dalam persoalan tersebut, bahkan menjamin mereka yang diduga dipecat sepihak untuk kembali bekerja pada perusahaan milik Danone sebagai mediator antara Buruh dengan pihak perusahaan, karena tidak semua kepala daerah mau turun langsung untuk membela rakyatnya (karta).

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis didampingi kasubag Humas, dokumentasi dan protokoker Dahrul Idris menerima kunjungan Komisi IV DPRD Bengkulu di ruangannya Jumat (5/5/2023).

Kedatangan rombongan yang berjumlah 9 orang tersebut dipimpin wakil ketua komisi IV Septi Yuslina tersebut dalam rangka study tiru berkaitan rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai Pustaka dan kearsipan.

Sekwan Raflis mengatakan, selalu siap memberikan berbagai informasi serta masukan pada setiap tamu yang berkunjung ke DPRD Sumbar. 

"Kita akan selalu siap memberikan berbagai informasi pada semua tamu yang berkunjung, karena shearing informasi itu penting, dan bisa menjadikan silaturahmi semakin kuat," papar Raflis yang dikenal sangat dekat dengan Jurnalis. 

Raflis menegaskan, setiap ada kunjungan dari DPRD daerah lain, atau lembaga lain, Sekretariat akan selalu siap menerima dan memberikan pelayanan, karena itu bagian dari kewajiban bersama. 

'Kita selalu siap untuk menerima dan melayani semua tamu, karena kita bagian dari pelayanan untuk kepentingan masyarakat banyak,"tegas Raflis. 

Pada kesempatan tersebut banyak hal menyangkut Pustaka dan arsip yang didiskusikan, termasuk penerapannya di Sumatera Barat, khususnya internal DPRD Sumbar. 

Wakil ketua komisi IV DPRD Bengkulu Yuslina mengakui, jika memang ada sedikit keterlambatan pembuatan peraturan daerah tentang Pustaka dan arsip di daerah mereka, makan Sumbar salah satu daerah yang sudah memilikinya perlu dikunjungi untuk bisa mendapatkan berbagai masukan. 

"Kita memang perlu banyak mencari masukan tentang ranpersa Pustaka dan arsip, untuk masukan yang akan dibawa dalam pembahasan nantinya di provinsi Bengkulu," papar Yuslina. 

Hal senada juga disampaikan salah seorang anggota DPRD Bengkulu Badrun, dimana kunjungan ke DPRD Sumbar memang sangat dirasakan manfaatnya, karena banyak masukan yang bisa dibawa ke daerah mereka. 

"Kunjungan ini memang amat bermanfaat, karena banyak bisa kita bawa kembali ke daerah kami," tutur Badrun. 

Pimpinan rombongan juga berterimakasih pada Sekwan Sunbar dan jajaran, yang sudah menerima dengan rasa kekeluargaan dan keakraban, dari sejak datang sampai meninggalkan gedung "putih" tersebut.(***)

Lintasmedia news.com,Kabupaten Dharmasraya ditunjuk menjadi tuan rumah Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 27, sekaligus Hari Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke 19, yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2023 yang akan datang. Kementerian Sosial RI mengaku berupaya mendatangkan Presiden Joko Widodo dalam puncak acara tersebut di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam beberapa hari ini, Tim Kementerian Sosial sudah melakukan peninjauan rencana pusat lokasi acara dengan mengunjungi beberapa tempat, diantaranya Sport Center, Gedung Pertemuan Umum (GPU) Pulau Punjung dan Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya.

“Pemilihan lokasi pusat acara masih akan dibicarakan. Pihak Kemensos masih akan mengkaji lokasi mana yang paling tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung kelancaran dan kenyamanan berlangsungnya acara,” kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, pasca memimpin rapat persiapan kegiatan bersama Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI, Supomo, beberapa waktu lalu.

Direncanakan, Presiden Jokowi, atau Menteri Sosial, Tri Trismaharini akan melakukan dialog dengan ribuan lansia, baik secara langsung di lokasi utama, maupun secara parallel melalui teleconference di 11 kecamatan se Kabupaten Dharmasraya.

“Konsep dan teknis acara masih akan berkembang, Pemkab Dharmasraya dan Kementerian Sosial masih terus berkomunikasi secara intens untuk mematangkannya,” terang Ketua Umum Apkasi itu.

Sutan Riska juga mengucapkan ucapan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Kementerian Sosial karena mempercayakan Kabupaten Dharmasraya sebagai tuan rumah kegiatan tingkat nasional. Katanya, hal ini merupakan penghargaan dan kebanggaan yang luar biasa bagi dirinya, Pemkab, maupun masyarakat Dharmasraya.

Pasalnya, selain akan disiarkan secara streaming, Dharmasraya juga bakal dikunjungi sejumlah pejabat penting, pekerja sosial, pers maupun tamu undangan lainnya, merupakan kesempatan untuk memperkenalkan Dharmasraya ke seluruh Indonesia. Apalagi jika Presiden Jokowi berkenan hadir langsung di lokasi acara.

Oleh sebab itu, Sutan Riska mengaku telah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasi seluruh jajaran di bawahnya agar melakukan upaya persiapan yang matang dengan mengerahkan segala potensi yang ada.

“Saya bersama jajaran Pemkab, dan masyarakat Dharmasraya akan berupaya semaksimal mungkin agar kegiatan tersebut sukses dan meninggalkan kesan bagi siapapun yang menyaksikan, baik secara langsung maupun secara live streaming,” ungkapnya.

Terkait kehadiran Presiden Jokowi, Sutan Riska mengkonfirmasi masih diupayakan. Diungkapkannya, Kementerian Sosial sudah melayangkan surat permohonan kehadiran kepala Negara ke Kantor Sekretariat Presiden RI.

“Tentu kehadiran Pak Presiden merupakan energi lebih bagi kita, namun demikian kalau beliau belum memiliki waktu, tentu kehadiran Mensos Buk Risma juga merupakan kebanggaan bagi kita,” tutupnya.(elda)

Kota Solok .Lintasmedianews.com.-Kegiatan Reuni akbar ini digelar di gedung SMPN 2 kota Solok yang bertajuk "Taragak Basuo".Senin(24/04/23) 

Mengawali sambutannya wawako mengucapkan terimakasih  kepada seluruh alumni SMP 2 Kota Solok yang sudah berkontribusi Membangun dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Kota Solok "Alhamdulillah kita kota Solok ini untuk indeks pembangunan manusia,menunjukkan angka yang positif yaitu 77,8% ini peringkat 4 di Sumatera Barat" tutur wawako

"Kita bangga dan senang sekali para mantan guru-guru kita hadir pada hari ini dan tentunya kita juga berharap kepada mantan-mantan guru di SMPN 2 di manapun berada semoga diberikan kesehatan,kemudian kepada para guru-guru kita yang telah mendahului kita semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT.Semoga diampuni segala dosa-dosa beliau semoga ilmu yang pernah beliau berikan kepada kita semua selalu juga menjadi amal jariyah untuk beliau di akhirat", Lanjutnya

Mudah-mudahan SMP N 2 ini semakin maju, semakin melahirkan alumni-alumni yang hebat alumni-alumni yang peduli akan keberlangsungan umat dan bangsa kita lebih baik kedepannya."Khususnya kami dalam hal ini sebagai alumni SMP N 2 Kota Solok juga akan yang memberikan yang terbaik untuk SMP 2 kita ini".ucap wawako

Semoga Fasilitas-fasilitas kita di SMPN 2 Kota Solok ini juga semakin baik.

Kami pemerintah kota akan selalu memberikan dukungan kepada adik-adik,anak-anak kita yang sedang belajar yang sedang menggali ilmu pengetahuan di SMPN 2 Kota Solok ini.

Diakhir sambutannya wawako juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tahun 1444 H,Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin."Semoga silaturahim antar semua alumni semua angkatan di SMP N 2 Kota Solok hari ini bisa dapat lebih baik kedepannya sehingga kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk kota kita", tutup wawako( T/K)

Kota Solok Lintasmedia ews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Solok, Jum'at (28/04/23).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng dan Bayu Kharisma. Turut hadir, Forkopimda Kota Solok, Anggota DPRD Kota Solok, Asisten Sekda, Kepala OPD, Ketua LKAAM, KAN dan Bundo Kanduang Kota Solok.

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Solok terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Solok Tahun 2022.

Wako H. Zul Elfian Umar mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444H, Minal ‘Aidin Wal Faidzin Maaf Lahir dan Bathin.

Baru saja kita simak bersama rekomendasi dari DPRD Kota Solok tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Solok Tahun 2022.

"Rekomendasi yang disampaikan sangat dapat kami pahami dan Insya Allah akan kita tindak lanjuti di masa yang akan datang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan peraturan daerah, peraturan Walikota dan kebijakan strategis lainnya. 

Langkah seperti inilah yang akan membangun sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mempercepat proses pembangunan Kota Solok di masa yang akan datang. "Sebut Wako.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Solok Tahun 2022 yang telah kami sampaikan di hadapan Sidang Dewan yang terhormat pada tanggal 31 Maret 2023 yang lalu, telah mengacu sepenuhnya kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kesempatan tersebut Wako  mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada DPRD Kota Solok terutama kepada Panitia Khusus DPRD yang terhormat, yang telah begitu bersemangat dan antusias dalam memahami dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Solok Tahun 2022 ini.

Beliau juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anggota Dewan yang terhormat atas berbagai kritikan, saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta sosial kemasyarakatan selama tahun 2022 yang lalu.

Semuanya itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami dalam menapak dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Solok untuk masa yang akan datang.

Dengan telah disampaikannya rekomendasi dari DPRD Kota Solok terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Solok Tahun 2022, berarti kita telah maju selangkah lagi dalam menyelesaikan tugas konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD. "Tutup Wako.(T/K)

Arosuka.Lintasmedianews.com -Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos. M.Si memimpin rapat dalam rangka Persiapan Pembentukan Mall Pelayanan Publik di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Arosuka, Kamis 04 Mei 2023.

Rapat ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya yang dihadiri oleh beberapa unsur SKPD, yakni Kadis PMPTSP beserta jajaran, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, Satpol PP dan Damkar serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Solok.

Dalam arahannya, Sekda Medison menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dalam 1 (satu) tempat perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, PermenPAN dan Reformasi Birokrasi RI No. 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

Lebih lanjut Medison menegaskan bahwa program ini sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Solok bahwa pelaksanaan Anggaran ditetapkan berdasarkan Kebutuhan masyarakat dan terkait dengan terpusatnya seluruh Pelayanan masyarakat pada Mall Pelayanan Publik ini, Pemerintah Kabupaten Solok juga membuka Unit Layanan di tiga titik wilayah, yakni Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Lembah Gumanti dan Arosuka. Ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam Hal pemberian Pelayanan khususnya bagi masyarakat yang tidak bisa berurusan ke Mall Pelayanan Publik.

Terkait dengan unit layanan di 3 Kecamatan di atas, akan dilakukan pelatihan atau pembekalan bagi Operatornya tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yakni Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan layanan perizinan berusaha bagi masyarakat.

Selanjutnya dilakukan pembahasan tentang tekhnis Persiapan kegiatan yang terdiri dari :

a. Renovasi dan Rehab ruangan Mall Pelayanan Publik pada ex. Kantor Bupati Solok di Koto baru

b. Pengadaan Sarana Prasarana dan Mobiler

c. Sarana Infrastruktur jaringan dan internet

Kegiatan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023 ini dan direncanakan pelaksanaan Soft Launching akhir tahun 2023 ini (karta)