50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Bawaslu Sumbar Sosialisasikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

PADANG-,Lintas Media News
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024" di Hotel Truntum Padang, Pada Jumat, 05 Mei 2023.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yang biasa disebut dengan Perbawaslu. Pada saat ini, sedang dilaksanakan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Maka hal ini dirasakan perlu untuk menyajikan pemahaman yang sama terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta ketua tim fasilitasi dan staf guna melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan pencalonan tersebut.

"Sosialisasi Peraturan Bawaslu ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap aturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI guna mendukung kerja-kerja pengawasan pada tahapan pemilihan umum tahun 2024," tutur Roza Molina, Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumbar dalam laporannya.
Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nurhaida Yetti, menyampaikan bahwa anggota dan staf Bawaslu  harus mampu mengoptimalkan pemahaman terhadap produk hukum yang telah disosialisasikan serta juga harus mampu mensosialisasikan kepada jajaran ke bawah.

"Pada saat ini sedang dilakukan pengawasan tahapan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasing-masing tingkatan. Pengawasan ini mesti dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Perbawaslu dan PKPU). Manfaatkan agenda sosialisasi ini untuk menambah wawasan dan  pemahaman kita dalam menjalankan agenda-agenda pengawasan. Selain dari pada itu kegiatan ini juga menyampaikan alat kerja pengawasan (AKP) dari Bawaslu RI," ucapnya.

Sebagai narasumber, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Elly Yanti, dalam materinya meminta kepada semua anggota Bawaslu untuk melakukan tugas-tugas pengawasan ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh regulasi yang ada.

"Hal ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengawas serta jadikan juga hal ini menjadi amal kebaikan bagi kita yang akan dibalas oleh Allah SWT nantinya. Pada tahapan pencalonan ini cukup banyak potensi yang akan terjadi salah satunya nanti akan banyak syarat yang akan tidak dilengkapi, oleh karena itu kita harus menghimbau kepada KPU di daerah kita untuk dapat membuka meja sebanyak mungkin untuk menghindari penumpukan antrian pada saat hari-hari terakhir dalam proses pencalonan anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih baik kita mencegah dan menghimbau terhadap potensi-potensi pelanggaran yang akan mungkin terjadi dalam tahapan pencalonan ini," ungkap Elly.

Elly Yanti juga mengingatkan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bisa membagi tugas agar dapat menjaga kondisi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, sehingga proses pengawasan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai aturan. Apalagi di tengah tahapan seleksi bagi calon anggota Bawaslu ataupun KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kita sebagai anggota Bawaslu harus tetap profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai pengawas," tegas Elly.

Pada kesempatan yang sama, Nurhaida Yetti juga memberikan materi pada kegiatan ini. Awalnya dia mau menyampaikan Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa, namun ini sudah disampaikan pada sebelum lebaran. Akhirnya dia menyampaikan Perbawaslu nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum.

"Pemantau pemilihan umum ini merupakan orang yang berada diluar badan pengawas pemilihan umum yaitu organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang berbadan hukum. Pemantau Pemilu ada didalam maupun diluar negeri. Pemantau Pemilu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu sesuai tingkatan. Pemantau Pemilu melaksanakan tugas mengamati dan mengumpulkan informasi terhadap proses pemungutan suara diluar tempat pemungutan suara (tps). Pemantau memiliki hak juga untuk mengakses informasi dari Bawaslu yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan," ujarnya

Setelah penyampaian materi oleh narasumber kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian alat kerja pengawasan (AKP) yang telah dirancang oleh Bawaslu. (rel)
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.