50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Palembang Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Optimalkan Pembahasan LKPJ, Pansus DPRD Sumbar Studi Banding Ke DPRD Riau



Riau, Lintas Media News
Untuk mengoptimalkan kinerja pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2022, panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar studi banding ke Provinsi Riau, Rabu (3/5).

Dengan optimalnya kinerja pansus dalam membahas LKPJ, akan melahirkan rekomendasi strategis sebagai referensi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun selanjutnya.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Sumbar Daswipetra mengatakan, ada beberapa fokus Pansus dalam membahas LKPJ gubernur yang telah diserahkan kepada DPRD Sumbar, yaitu capaian pelaksanaan RPJMD, kinerja per urusahan dan realisasi program unggulan (Progul) gubernur dan wakil gubernur.

“Seperti Progul contohnya” Pansus akan mengkaji secara komprehensif program-program yang menjadi andalan, salah satunya optimalisasi sektor pertanian.

” Untuk sektor pertanian merupakan andalan kepala daerah bahkan anggaran yang direalisasikan untuk pertanian 10 persen dari total APBD, itu akan menjadi pembahasan untuk melahirkan rekomendasi Pansus LKPJ,” katanya.

Secara spesifik dia mengatakan, beberapa hal yang menjadi sorotan Pansus LKPJ adalah pengendalian tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi akan didalami seberapa efektif penggunaan anggaran yang dilaksanakan untuk menekan angka-anak tersebut. Untuk penyusunan rekomendasi sendiri sebenarnya tela selesai, namun ada beberapa hal yang harus disempurnakan dan belum final.

“Pastinya rekomendasi yang dilahirkan nanti merupakan hasil evaluasi dari capaian progul, RPJMD dan perusahaan,” katanya.

Sementara itu Anggota Pansus LKPJ DPRD Sumbar lainya Sawal menqmbqhkan, LKPJ pada dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Terkait tujuan studi banding ke Riau dia mengatakan, untuk mendapatkan masukan terkait kisi-kisi pelaksanaan evaluasi LKPJ yang disampaikan pemerintah provinsi ke DPRD.
Kisi-kisi tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi, waktu pelaksanaan yang dinilai cukup pendek dan masalah utama yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

Kunjungan Pemprov Sumbar diikuti lengkap oleh DPRD dan Pemprov Sumbar. Dari DPRD terdiri dari tim Pansus LKPJ dan staf ahli. Dari Pemprov sendiri, hadir Asisten I, II dan III dan beberapa Kepala OPD lingkungan Pemprov Sumbar.

Diantaranya adalah Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kepala Bina Marga, Kabiro Pemerintahan.
Sementara itu kunjungan kerja ini diterima oleh Staf Ahli DPRD Provinsi Riau.

Ada pun beberapa standar pelaksanaan evaluasi LKPJ yang ditetapkan Pansus LKPJ Riau antara lain

Pembahasan lebih dalam dan detail dilakukan terhadap OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, keuangan dan lainnya. OPD dengan fungsi lain tetap dilakukan evaluasi dengan tingkat kedalaman yang relatif rendah.

Pansus LKPJ Provinsi Riau menetapkan standar realisasi tinggi yaitu diatas 90 persen dan di bawah 90 persen adalah relatif rendah dan harus dilakukan kajian lebih dalam.

Beberapa kegiatan yang menjadi sorotan Tim Pansus LKPJ Riau antara lain, Deviden Riau Petroleum yang tidak terealisasi sesuai rencana, pembangunan payung elektrik Masjid An Nur Pekanbaru yang roboh karena hujan es dan pembangunan 12 ruas jalan yang putus kontrak dimana lima diantaranya adalah dari dana DAK. (*/st)
Labels:
[facebook]

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.