Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani yang juga Ketua Umum Alumni SMA Negeri 5 (SMANLI) Padang buka bersama dengan alumni SMANLI lintas angkatan, Jumat, 14 April 2023.

Kegiatan tersebut digelar di ruangan VIP Rumah Makan Sederhana yang terletak di kawan GOR H Agus Salim Kota Padang.

Puluhan alumni SMANLI Padang terlihat hadir, seperti Amrizal Rengganis yang saat ini menjabat Kepala Bagian Prokompim Kota Padang, Hidayatul Irwan, Firman, Rika, Nani Susanti, Kartini Azzahra dan lainnya. Selain itu, juga hadir Kepala SMANLI Padang.

Keakraban alumni SMANLI lintas angkatan terlihat pada kegiatan buka bersama tersebut. Masing-masing dari mereka kembali bercerita untuk sekedar menganang masa memakai baju putih abu-abu.

Pada kegiatan buka bersama yang juga dihadiri pihak sekolah tersebut juga dibahas kegiatan yang bakal digelar pasca bulan Ramadan 1444 H/2023.

Salah satunya adalah kegiatan halal bi halal yang akan dihadiri oleh para alumni.

"Insya Allah, kita akan menggelar kegiatan halal bi halal pada 24 April 2023 usai lebaran," ungkap Syafrial Kani.

Pada kegiatan itu, jelas Syafrial Kani, juga akan digelar kegiatab bhkati sosial berupa penyantunan kepada anak yatim.

"Nanti nama-nama anak yatim yang akan disantuni berdasarkan usulan masing-masing alumni lintas angkatan," cakapnya.

Sementara itu, Amrizal Rengganis menyambut baik kegiatan yang digagas alumni SMANLI tersebut.

"Buka bersama ini untuk menjalin silaturahmi dan kekompaka  sesama alumni SMANLI. Sedangkan kegiatan Bhaksos adalah bentuk kepedulian," pungkasnya.

Amrizal Rengganis berharap, kegiatan semacam ini tetap digelar dan kalau perlu ditingkatkan.

"Bagainana pun, sekokah kita, tempat kita menuntut ilmu butuh lekat tangan alumni. Banyak alumni kita telah berhasil meniti karirnya, baik di swasta, eksekutif, yudikati, dan legislatif," urainya. (*)

Didepan 200 peserta Ramadhan Leader Camp (RLC) Dr Insannul Kamil memberikan pembelajaran luar biasax jarang didapat di semua tingkatan pendidikan. 

Insannul Kamil tegaskan soal tidak ada kesempatan, maka tugas kita membuat kesempatan itu.

"Buat kesempatan dan itu bisa bagi orang yang punya kecerdasan. Artinya apa, anda sebagai calon cendikiawan muslim jangan pernah menyimpulkan bahwa  kaya dan miskin menentukan kesepamlatan, salah itu, " ujar Pak Nanuk biasa Wakil Rektor UNAND ini biasa disapa oleh banyak kalangan di Indonesia, Jumat 14/4-2023 di UNP Hotel & Convention. 

Menurut survei kata Nanuk banyak bahkan ratusan CEO hebat dunia ternyata asalnya orang miskin. 

"Mereka bisa hebat karena cerdas dan tidak fokus pada kekurangannya yaitu  kemiskinan tadi," ujar Nanuk. 

Nanuk membeirikan  pencerahan tersebut setelah seorang peserta bertanya bagaimana mendapatkan kesempatan kalau modal tidak ada alias miskin. 

Nanuk pun tegaskan  bahwa jadilah hidup kita untuk  solusi dari masalah.

"Jangan hidup membuat masalah. Coba kalian calon leader sebentar lagi, sebutkan kepada saya mana orang Padang, kaya tidak ada yang ada orang dari luar Kota  Padang yang Sultan di Padang ini," ujar Pak Nanuk. 

Mereka bisa kaya atau jadi Sultan di Padang, karena kata Pak Nanuk mereka tidak fokus pada kekurangan yaitu kemiskinan dan keterbelakangan tadi.

Sementara, Asanwi Bahar sebagai penyaji sharing di RLC 1444 H bersama Syofwan Karim dan Anggota DPR RI Guspardi Gaus, mengatakan, menjadi pemimpin tidak bisa serta merta tapi harus melewati banyak proses dan rintangan.

 "Asah terus dan tetap memastikan faktor keseimbangan, pemompin di Sumbar itu punya raso dan pareso," ujar. Asnawi Bahar. 

Di Minangkabau, pemimpin selain punya raso dan pareso, pemimpin itu juga  didahului selangkah da ditinggikan sarantiang. Maksudnya pemimpin di minang pastilah tidak jauh dari anggotanya. (***)

Pengurus dan fungsionaris Golkar Kota Padang melakukan buka puasa bersama, sekaligus menyantuni anak yatim yang dihadiri langsung ketua Muhammad Iqra Chissa Putra,dan sekretaris Zulhardi Z. Latif yang mengambil lokasi  kediaman fungsionaris Partai Golkar Ii Apriyatna yang juga ketua Bapera Sumatera Barat. 

Sebelum acara berbuka puasa, terlebih dahulu diisi dengan ceramah agama yang disampaikan seorang ustad, dengan mengkaji perjuangan dalam meraih kemenangan, untuk kepentingan orang banyak. 

"Allah SWT mengatakan dalam Al Qur'an bahwa tidak akan berubah nasib seorang kaum, jika ia tidak merubahnya sendiri, sama dengan negara ini tidak akan berubah tanpa usaha perubahan dari masyarakatnya, termasuk kader golkar kota Padang," ulas ceramah ustadz. 

Acara buka puasa bersama pengurus dan fungsionaris Partai Golkar juga dihadiri RW, RT, serta masyarakat Pengambiran Permai dan masyarakat sekitarnya. 

Dari sejak pukul 17.00 Wib, sudah tanpak masyarakat dan anak yatim mendatangi kediaman II Apriyatna, yang merupakan lokasi tempat berbuka puasa bersama tersebut. 

Acara buka puasa sembari menyantuni anak yatim bukan hanya tahun ini, tetapi setiap bulan Ramadhan Ii Apriyatna selalu membuka rumahnya untuk berbuka bersama anak yatim, agar bisa merasakan kebahagiaan dalam menghadapi lebaran. 

"Kita harus membuat mereka bahagia, karena menyantuni anak yatim perintah dalam Al Qur'an, sehingga kita wajib untuk melakukannya," tutur Ii Apriyatna yang merupakan bakal calon legislatif (Bacaleg) dapil 4 kota Padang, Jumat (14/4/2023). 

Apriyatna juga mengatakan, setiap kegiatan yang menyangkut kebaikan umat dan kepentingan orang banyak, dirinya tetap mendapatkan dukungan dari istri dan anak-anak, serta keluarga lainnya. 

Sekaitan dengan acara buka puas bersama penguris dan fungsional partai Golkar, ketua Iqra Chissa mengatakan, sangat bahagia bisa bersama-sama dengan kader dalam menyantuni anak yatim. 

"Terimakasih pada bang Apriyatna yang sudah memberikan waktu serta tempat untuk bisa berkumpul bersama menjalin silaturahmi, sembari menebar kebaikan menyantuni anak yatim, dan ini harus dipertahankan, merupakan bukti kalau Golkar memang berbuat untuk rakyat, karena suara Golkar adalah suara rakyat," Tutur Iqra Chissa. 

Hal senada juga disampaikan sekretaris Zulhardi Z. Latif yang sudah 2 priode duduk di DPRD Kota Padang, dimana sebagai kader wajib mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. 

Acara buka puasa bersama berjalan tertib dan penuh kebahagiaan, ditutup dengan pemberian bingkisan untuk anak yatim.(***)

 Dua dari 5 anggota Bawaslu Sumbar akan mengakhiri masa tugasnya. Karena itu, terhitung 17 April 2023, Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2023-2028, sudah mulai membuka pendaftaran gelombang I untuk mencari 2 anggota Bawaslu Sumbar periode 2023-2028. 

"Gelombang II akan dibuka lagi tanggal 26 April sampai 6 Mei 2023. Kita di timsel sangat berharap putra putri terbaik Sumbar, mau mengabdi untuk jadi anggota Bawaslu Sumbar. Ada 2 anggota yang akan dipilih," ujar sekretaris Timsel, Yose Hendra didampingi anggota Hariadi dan Mafral mewakili Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, dalam konferensi pers, Jumat (14/4/2023) di Sekretariat Timsel, Hotel Surya Palace, Jln. Belanti Raya, Padang.

Sementara itu Ketua Timsel, Widyanengsih yang mengikuti konferensi pers lewat zoom menyampaikan bahwa putra putri terbaik Minang yang minat berkiprah di Bawaslu, silakan mendaftar. Kirim lamarannya ke timsel Bawaslu di sekretariat yang ditentukan atau lewat email dan via pos terhitung, Senin, 17 April 2023.

"Kami sangat berharap, banyak putra terbaik Sumbar ikut mendaftar, agar kami di timsel dapat lebih selektif dalam melakukan penelitian dan  verifikasi berkas untuk memilih 4 calon terbaik untuk diusulkan ke Bawaslu RI," ungkap Widya. 

Setelah penelitian berkas, lanjut Widya, maka timsel akan mengumumkan ke publik bagi peserta yang lulus. Untuk selanjutnya, pada 22-23 Mei peserta mengikuti tes tertulis dan hari berikutnya dilanjutkan tes psikologi. 

"Untuk tes psikologi, Bawaslu Sumbar bekerjasama dengan Polda Sumbar, sama dengan tes psikologi pemilihan 3 anggota Bawaslu Sumbar periode pertama tahun 2022 lalu," ucap Widyanengsih.

Pada 13 Juni diumumkan 4 calon yang lolos untuk dikirim ke Bawaslu RI untuk ditetapkan menjadi 2 orang. Karena 3 orang lagi sudah terpilih pada seleksi tahun 2022 lalu.

"Anggota Bawaslu Sumbar itu, sesuai jumlah penduduk Sumbar ditetapkan 5 orang. Namun, mengingat terjadinya perubahan Undang Undang Nomor 17 tentang Pemilu, maka terjadi dua tahapan pemilihan anggota Bawaslu Sumbar. Tahap I telah berlangsung 202 lalu dan hasilnya telah dilantik 3 anggota Bawaslu Sumbar periode 2022-2027," terang Widyanengsih.

Terkait keterwakilan perempuan, menurut Widyaningsih, Undang Undang Pemilu hanya minta memperhatikan, selagi memenuhi syarat untuk diproses. Begitu juga dengan syarat pencalegan dan keanggotaan partai politik, yang juga tidak dibolehkan jadi anggota Bawaslu, kecuali sudah lebih 5 tahun keluar dari parpol tersebut.

"Memang, UU tidak mewajibkan kuota perempuan dalam keanggotaan Bawaslu, tapi kita akan memperhatikannya, tentunya sesuai syarat yang ditetapkan. Khusus soal keanggotaaan parpol, maka timsel akan berupaya mencermati dan melakukan penelitian berkas calon seteliti mungkin guna meminimalisir kesalahan dalam penentuan calon yang ditetapkan. Lagi pula, dari tahapan yang ada, ada mekanisme masukan dari masyarakat. Kita berharap, masyarakat memberi masukan ke timsel dan timsel akan menindaklanjutinya, " jelas Widyanengsih. (rel)

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat semakin gencar meningkatkan pengelolaan dan pembinaan keuangan, termasuk pembinaan tata kelola pengadaan barang dan jasa sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini diikuti Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten/Kota, staf/operator aplikasi SIRUP dan E-katalog, serta pimpinan dan staf keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di The ZHM Premiere Hotel Padang, 13 April 2023. 

Rapat yang berlangsung satu hari ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Padang dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bawaslu Republik Indonesia.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam pembukaannya, menyampaikan, dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa perlu dikelola dengan baik. 

"Ditengah padatnya tahapan Pemilu saat ini, kita tetap perlu memperhatikan akuntabilitas kita, baik secara peraturan maupun secara administrasi," tutur Alni. 

Sekaitan dengan hal tersebut Karnalis Kamaruddin, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada acara pembukaan mengatakan, tujuan kegiatan untuk terbinanya pengadaan barang/jasa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

"Saya meminta seluruh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023,untuk mengutamakan pemilihan penyedia melalui metode e-purchasing," Ucapnya pada sambutannya.

Karnalis juga menyampaikan progres pengadaan barang/jasa, berupa belanja modal yang sudah terealisasi 100%.

Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi yang berhubungan dengan tata kelola pengadaan barang/jasa. 

Khairunnas selaku pemateri dari UKPBJ Kota Padang menyampaikan materi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa yang terus berkembang.

"Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,juga semakin menguatkan himbauan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengutamakan penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah," terang Khairunnas. 

Ham senasa juga disampaikan Pejabat Fungsional UKPBJ Bawaslu RI, Agus Tartila,  dimana saat ini UKPBJ Bawaslu RI sedang berusaha meningkatan nilai Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP), salah satu langkahnya adalah memaksimalkan pe-nginput-an rencana umum pengadaan di Aplikasi SIRUP.

 Ia juga mengapresiasi pe-nginput-an SIRUP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai 100% di tengah kendala aplikasi yang sering kali down.

Rapat berjalan lancar dan diisi dengan diskusi, diharapkan dengan menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai instansi, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman  terkait penyusunan dokumen kontrak yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa, maupun peraturan keuangan," tutup Karnalis.(***)

Pemerintah Kota (Pemko) Solok akui kelemahan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok terkait pemanfaatan sumber mata air bersih (PDAM) Kota Solok yang sumbernya berasal dari Kabupaten Solok.

Baru-baru ini perjanjian kerjasama antara dua daerah ini sempat berpolemik, sehingga dari masalah yang terjadi sempat mengundang pro dan kontra ditengah masyarakat Kota dan Kabupaten Solok, dan bahkan ada beberapa pihak yang dengan sengaja untuk semakin memperkeruh keadaan ini.

Berbagai macam tudingan dilayangkan, baik itu dari para tokoh yang sengaja untuk mengambil momen, begitu juga dari masyarakat Kota dan Kabupaten Solok sendiri. Dari sekian banyak tudingan yang dilemparkan, tidak sedikit juga suara dari masyarakat yang memberikan saran dan masukan agar dua daerah kakak beradik ini tidak terjadi pertikaian.

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sebelumnya Pemkab Solok, dalam hal ini disampaikan oleh Bupati Solok H. Epyardi Asda memberikan ultimatum kepada Pemko Solok untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, akhirnya tepat dalam hitungan waktu 1 (satu) minggu. Pemkot Solok Akhirnya mendatangi Pemkab Solok yang dipimpin langsung oleh Sekda Pemko Solok, dimana kedua daerah tersebut melakukan pertemuan untuk penyelesaian polemik terkait kontribusi air bersih yang selama ini diduga dilalaikan oleh PDAM Kota Solok. Kamis (13/04/2023) di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Arosuka.

Adapun yang terlibat dalam pertemuan tersebut antara lain, dari Pemkab Solok dipimpin oleh Sekda Medison, kemudian ikut didampingi oleh Asisten III, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabid Pendapatan, Kepala bagian perekonomian, Kepala bagian Kerja sama daerah, Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Dirut PDAM Kab. Solok.

Sedangkan dari pihak Pemerintah Kota Solok, dipimpin oleh Sekda Rustam, didampingi oleh Asisten II, Kepala bagian perekonomian Kota Solok, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkot Solok, Kepala Bagian pemerintahan, Kepala Bagian Hubungan langganan dan Dirut PDAM Kota Solok.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa poin yang sama-sama disepakati oleh kedua daerah yang dijadikan sebagai solusi dari seluruh permasalahan yang terjadi, diantaranya :

1. Terkait dengan temuan BPK-RI Tahun 2022, PDAM Kota Solok bersedia membayarkan kontribusi yang tertunda tahap pertama sebesar 50 persen pada tanggal 5 Mei 2023. Sisanya paling lambat 60 hari pasca pembayaran pertama.

2. Kedua belah pihak melalui bagian aset, bagian perekonomian dan PDAM akan melakukan pengecekan kondisi ril water meter ke lokasi sumber air. Pengecekan direncanakan berlangsung pada 15-16 April 2023.

3. Pemko Solok bersedia mengganti water meter yang rusak pada akhir Mei 2023. Selanjutnya, dilakukan pemasangan di titik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemkab berkewajiban menjaga aset kota yang ada di Kabupaten Solok.

4. Kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk BPK/BPKP untuk mengkaji tarif dasar air sebagai rujukan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati dilakukan pada minggu pertama Mei 2023.

5. Untuk penentuan tarif dasar untuk menghitung kontribusi mulai dari bulan Januari 2023 merujuk kepada tarif dasar yang direkomendasikan oleh BPK/BPKP.

6.Pemkab Solok berkewajiban menjaga keselamatan asset Pemko Solok yang berada di Kabupaten Solok.

7. Poin usulan kedua belah pihak terkait rencana addendum perjanjian kerjasama, antara lain :

Pemerintah Kabupaten Solok

a). Sesuai dengan pasal 11 perjanjian kerjasama dapat ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Pemerintah Kabupaten Solok menawarkan revisi/addendum.

b). Memberlakukan tarif khusus bagi pelanggan Kabupaten Solok yang menjadi pelanggan PDAM Kota Solok.

c). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid, sekolah, dll untuk tidak dikenakan biaya (gratis).

d). Kenaikan kontribusi dari 15 % menjadi 20%.

e). Pemerintah Kabupaten Solok meminta untuk dilibatkan BPK/BPKP dalam merevisi perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Solok

a). Pemerintah Kota Solok sepakat untuk melakukan addendum/perubahan perjanjian kerjasama yang ditandatangani tahun 2019.

b). Untuk angka kebocoran mengacu kepada hasil audit BPKP.

c). Yang berkaitan dengan pengrusakan yang disengaja oleh pihak-pihak dan sabotase akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok untuk menyelesaikannya.

d). Apabila Pemerintah Kabupaten Solok mengabaikan terhadap poin c , untuk pembayaran kontribusi akan diperhitungkan sebagai kerugian oleh PDAM Kota Solok.

e). Kerusakan akibat bencana alam ditanggulangi secara bersama oleh para pihak.

f). PDAM Kota Solok tetap mengacukan diangka 15% untuk pembayaran kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

g). Untuk sarana dan prasarana sosial seperti Masjid dan Mushalla diberlakukan tarif sosial khusus.

Baca Juga :  Tawanan Perang Dilindungi di Daerah Berbahaya dan Tegakkan Hukum Humaniter

8. Terkait dengan usulan addendum /perubahan perjanjian kerjasama akan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan melalui pembahasan secara bersama.

9. Poin-poin yang akan dibahas dalam addendum perjanjian kerjasama akan disesuaikan dengan hasil pembahasan dan rujukan dari BPK/BPKP atau peraturan yang berlaku.

10. Addendum terhadap perjanjian kerjasama disepakati paling lambat pada Bulan Juni 2023.

Kemudian kedua daerah menandatangani seluruh kesepakatan yang telah ditetapkan dalam berita acara rapat kesepakatan tentang pemanfaatan sumber mata air, dalam hal ini dari Pemko Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Solok Drs. Syaiful Rustam, M.Si dan dari Pemkab Solok ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S. Sos, M.Si. (Karta)

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis memberikan santunan pada anak yatim di lingkungan sekretariat.

"Sudah kebiasaan kita setiap tahun menjelang lebaran sekretariat DPRD Sumbar memberikan satunan pada anak-anak yatim lingkungan sekretariat, diberikan langsung pada anak-anak tersebut atau melalui orang tuanya",kata Raflis usai memberikan santunan tersebut.Jumat (14/4/2023) di ruangan sekretaria DPRD Sumbar .

Raflis mengatakan.Apa yang dilakukan sekretatiat DPRD Sumbar merupakan  amanah Al Qur'an, agar bisa menyantuni anak yatim, agar jangan dikatakan pendusta agama. 

"Landasan kami menyantuni yatim keluarga besar DPRD Sunbar adalah Al Qur'an, karena tegas dalam Al Qur'an dikatakan, pendusta agama adalah yang menyia-nyiakan anak yatim, maka kami tidak mau masuk dalam golongan pendusta agama,'tegas Raflis. 

Menurut Raflis, menyisihkan sedikit rezeki untuk menyantuni anak yatim tidak akan pernah merusak yang ada, bahkan menambah umur semakin panjang dan usaha semakin  sukses. 

" Jangan  cemas menyisihkan sedikit rezeki untuk anak yatim, yakinlah Allah SWT akan membalas berlipat ganda,"tambah Raflis. 

Adapun kategori yatim sekretatiat DPRD Sumbar yang mendapat santunan diantaranya, orang tua anak-anak tersebut meninggal ketika masih bertugas, sampai mereka dewasa akan disantuni sesuai dengan kondisi yang ada. Jelas Raflis.

"Kami akan tetap santuni anak-anak kami, karena mereka bagian dari keluarga besar sekretatiat DPRD Sumbar, yang orang tuanya mengabdi dengan sungguh-sungguh di lembaga ini, sampai menghembuskan nafas terakhir," tegas  Raflis, 

Penyerahan santunan pada anak yatim sekretatiat DPRD Sunbar berlangsung dengan rasa kekeluargaan, juga tampak senyum haru penerima, karena mendapat perhatian dari keluarga besar DPRD Sumbar. 

"Kami merasa bahagia mendapat perhatian dari pak sekwan Raflis dan keluarga besar sekretatiat DPRD Sumbar, yang dibuktikan minimal setiap tahun menerima santunan, untuk sama-sama merasakan kegembiraan dalam menyambut idul fitri," tutur Desi istri almarhum Donilow, yang berpulang ketika masih bertugas di DPRD Sumbar. 

Hal senada juga disampaikan penerima santunan lainnya, sembari mendoakan Sekwan Raflis tetap sehat dan selalu dijaga dari segala fitnah sehingga bisa bertugas dengan baik, untuk menjadi aparatur negara yang perlu dicontoh, karena selalu terbuka serta ramah.

Penyerahan santunan tersebut juga disaksikan Kabag Persidangan, hukum dan perundang-undangan Zardi Syahrir, Plt Kabag Umum Udlil dan pengurus mesjid kompleks DPRD Sumbar Agus.(***/St)

L

 Padang, Lintas Media News

Tadarus Puisi yang diselenggarakan Forum Perjuangan Rumah Seniman dan budayawan (FPRSB) Sumbar, sebagai pengganti Panggung Ekspresi setiap tanggal 13, dan tasyiah budayawan DR. Yulizal Yunus diakhiri dengan buka bersama di Laga-laga Taman Budaya Sumbar, kemaren. 

Pada Tadarus Puisi, tampil beberapa master of poetry reading yang malang melintang dari panggung ke panggung di beberapa kota, dan luar negeri seperti, Andria C Thamsin, Zamzami Ismail, Dadang Leona, Fauzul El Nurca, Syarifuddin Arifin,  Lismomon Nata, Shafwan Karim Elha,  Muslim Noer, Yeyen Kiram.  Bahkan koreografer Deslenda dan Filhamzah, serta filmmaker Bambang Art ikut tampil membaca sajak-sajak religius yang terkadang bernada protes karya Taufiq Ismail, Rendra, Gus Mustafa Bisri, Syarifuddin Arifin dan karya sendiri.

Dalam tausyiahnya, Yulizal Yunus mengatakan puisi adalah pengajaran penuh hikmah ke jalan yang lurus, berkata benar. Tidak hanya berkata tapi tidak mengikuti apa yang dikatakan. Maka hasilnya menjadi haram. Semoga karya-karya selanjutnya menciptakan karya agung yang merujuk pada Al Qur'anulkarim, kata Yulizal Yunus yang dosen UIN Imambonjol Padang ini.

Menurutnya, kegiatan tadarus puisi yang benar tentu harus kritis menyelami dan mengeruk makna puisi yang Agung, tidak hanya puisi kamar atau khayalan (rekaan) semata. Mengutip Surat Syu'ara ayat 22 dikatakan ada 4 cara mengapresiasi puisi Agung tersebut, yakni Keimanan penyair,  amal saleh,  zikir, yakni penyair yang lidahnya banyak menyebut nama Allah Swt dan  Sabar, yakni penyair yang mendapat reward, kemenangan setelah menderita kezaliman dan dizalimi.

Sebaliknya Surat Syu'ara ayat 224-226 jelas tidak menyukai puisi rekaan semata dengan ciri nilainya yakni Sesat, penyair yang sesat akan selalu diikuti orang-orabg sesat. Khayalan tak terarah, yang terus menerus mengembara ke berbagai lembah, dan Munafik tidak sesuai kata dengan perbuatan. Selalu mengatakan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan.

Itylah sebabnya, tadarus puisi yang banyak diselenggarakan pada bulan suci Ramadan ini,  sesungguhnya lebih memilih dan menekankan pada sajak-sajak religius, dan panduan terhadap Puisi Agung yang membawa ke jalan yang benar.

Pada bagian lain, ketua Yayasan Pusat Kajian Budaya Minangkabau, DR. Shawan Karim Elha yang ikut berpartisipasi baca puisi mengatakan kegiatan ini perlu terus menerus dilaksanakan, karena penyair yang menulis dan mengikuti apa yang ia tulis adalah penyair agung, sebagaimana yang disebut Yulizsl Yunus di atas. (if)

Oleh 

Muhammad Zuhrizul

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Travel Agent Sumbar.

Jalan sicincin malalak adalah jalan yang nyaman bagi kendaraan saat ini.  Batu-batu besar sudah di pecah dan di singkirkan,  struktur tanah sudah mulai stabil , terbukti beberapa kali hujan besar akses jalan sicincin malalak tetap di buka , nah isu-isu horor pengendara untuk melewati malalak inilah yang perlu sosialisasi lebih kepada pengendara baik wisatawan maupun perantau nantinya 

Kita berharap penerapan sistem One Way ini tidak hanya di terapkan saat libur lebaran tapi juga setiap hari Sabtu- Minggu - Senen. Hari senen sudah menjadi momok dari setiap pengendara bahwa macet di koto baru benar-benar menyiksa sekali di hari tersebut bagi pengguna jalan ,  namun untuk lebih efektif nya program one way ini pemprov kerjasama dengan pemkab harus pasang rambu-rambu /informasi untuk mengaktifkan juga jalur-jalur alternatif jalan kabupaten .

Kedepan kita berharap Pemerintah sudah harus membangun akses jalan Asam pulau - Malalo sebagai jalan utama antar  kabupaten bagi pengendara menuju tanah datar dan padang panjang , agar macet yang kerap di lembah anai bisa teratasi secara permanen disamping akses jalan yang di bangun tentu akan mendorong tumbuhnya daya tarik baru dan investasi baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

**wacana ini di bicarakan saat Penulis terlibat dalam pembahasan dengan Dinas Perhubungan dan Gubernur sumbar.

Tidak terimanya beberapa item dalam Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan yang sedang dibahas saat ini,

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI),datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Kamis (13/4/2023) di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Kedatangan tenaga kesehatan tersebut diterima oleh Wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib didampingi Ketua Komisi V Deswanto dan Nurvirman Waasya dari Fraksi PKS.

Kepada tiga dewan tersebut Ketua IDI Wilayqh Sumatera Dr Roni Eka Saputra mengatakan.Kedatangan  IDI ke DPRD Sumbar ini adalah untuk memperjuangkan beberapa item isi RUU Omnibus Law Kesehatan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. 

“ dalam RUU Omnibus Law Kesehatan, banyak ternyata RUU itu membuat kita menjadi hal yang merugikan, pertama dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, begitu mudah nya kita di tutut, begitu, mudahnya kita di laporkan dalam hal pekerjaan kita, kedua tentang keberadaan organisasi profesi dia berharap organisasi profesi itu menjadi bahagian yang terpenting pelaksanaan profesi,”, jelas Eka.

Menurut Eka, RUU Omnibus Law Kesehatan ini sangat rentan adanya kriminalisasi tenaga kesehatan saat bekerja,jika tenaga kesehatan tidak terlindungi maka pelayanan akan amburadul dan masyarakat akan terabaikan.

“Kami tekankan rancangan UU ini berpotensi bermasalah setelah kami teliti. Kenapa ada penolakan. Karena kami nilai ada risiko kriminalisasi nakes kita ya saat bekerja,”Katanya

Pasalnya sebut Eka,substansi perlindungan hukum bagi dokter selama menjalankan praktik di Indonesia tertuang dalam Pasal 282 Ayat 1 Huruf A dan Pasal 296 juga menekankan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis dan nakes dihapus.

Hal itu pun berpotensi digugat secara perdata tanpa memberikan perlindungan hukum kepada para nakes oleh negara.Tambahnya.

Selain itu,Eka Menyebutkan, dalam RUU Kesehatan itu pemerintah juga mengusulkan adanya penghapusan pada substansi tuntutan bagi tenaga medis maupun nakes yang telah menjalani sidang disiplin atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang tertuang pada pasal 328 RUU Kesehatan.

“Kemudian ada penghilangan organisasi profesi di sana. Sehingga kami anggap RUU ini bermasalah. Kami malah minta perlindungan hukum nakes kita lebih kuat lagi. Bukan justru dilemahkan dengan pasal-pasal dalam RUU itu,” katanya.

Eka mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan yang sedang dalam pembahasan pemerintah bersama DPR itu juga dinilai terlalu berisiko dalam melakukan pengawasan profesi dokter dan nakes.

Menurut Eka, pemerintah seharusnya mengkaji masalah kesejahteraan nakes dan perlindungan organisasi profesi. Sebab, UU tersebut, lanjutnya, justru bisa melemahkan semangat para dokter dan nakes.

“Kalau mau atur ini itu kan cukup dengan Permenkes. Kami khawatir RUU ini akan banyak mengancam kriminalitas nakes. Saya pikir organisasi profesi jadi lemah juga dengan RUU ini,” katanya.

Menanggapi hal demikian Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib berjani akan melanjutkan tuntutan yang telah diserahkan ke DPRD Sumbar ini dilanjutkan ke pusat.

"Kita akan tindak lanjuti tuntutan IDI Sumbar ini ke Pusat dan ke komisi VIII DPR RI, ”kata Suwirpen Suib.

Sementara,ketua Komisi V DPRD Sumbar Deswanto mengatakan, komisi V DPRD Sumbar yang berkoordinasi langsung dengan bidang kesehatan, memberi dukungan penuh kepada organisasi IDI Sumatera Barat dan mendorong permasalahan yang terjadi di IDI saat ini.(St)

Personel Lanud Sutan Sjahrir (Sut) Menggelar peringatan Nuzulul Qur’an di Mushola Uswatun Hasannah Komplek Rajawali Lanud Sutan Sjahrir, Padang. Kamis (13/4/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat Mengawali Kegiatan Dengan Memberi Sambutan Peringatan Nuzulul Qur’an Bertemakan “Memaknai Ibadah Ramadhan Untuk Meningkatkan Disiplin Diri Dan Etos Kerja Prajurit Tni Au".

Peringatan Nuzulul Qur’an Yang Kita Selenggarakan Ini, Pada Hakekatnya Adalah Merupakan Bentuk Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahuwata’ala, Karena Allah Telah Menurunkan Kitab Suci Al-Qur’an Di Muka Bumi Ini Sebagai Pedoman Hidup Bagi Umat Manusia.

Sementara Itu Dalam Ceramahnya Buya Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag., Menyampaikan Bahwa Dalam Peringatan Nuzulul Qur'an Kali Ini Alquran Adalah Perkataan Allah, Jadi Yang Berkaitan Dengan Turunnya Al-Qur'an Adalah Mulia, Jibril Adalah Malaikat Mulia Karena Yang Membawa Nya, Nabi Muhammad Adalah Nabi Mulia Karna Penerimanya, Bulan Ramadan Adalah Bulan Mulia Karna Bulan Turunnya Al-Qur'an.(rel)

 Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar memenuhi undangan buka puasa dan silaturahmi bersama Pasukan Adat Gagak Hitam Sambang Riau, Rabu (12/4/2023). Kegiatan itu berlangsung di Markas Gagak Hitam, Jalan Diponegoro Selatpanjang.

Selain menyampaikan terima kasih atas jamuan berbuka puasa tersebut, H. Asmar mengajak ormas adat itu bersama berkolaborasi bersama pemerintah dalam membangun Kepulauan Meranti lebih baik kedepannya. 

"Mari tetap bersilaturahmi dan menjaga tetap memegang teguh moto Gagak Hitam dalam menegakkan adat dan marwah anak kepulauan," kata Asmar yang juga pembina organisasi tersebut.

Panglima Gagak Hitam Provinsi Riau Datuk Yusri Yano menyampaikan terima kasih dari keluarga besar organisasi atas kehadiran Plt. Bupati Meranti itu. 

 "Selamat atas penunjukan Om Asmar sebagai Plt. Bupati Meranti. Semoga menjadi pemimpin yang jujur, amanah serta peduli pada masyarakat dan selalu rendah hati," ucapnya.

Ikut dalam buka bersama itu jajaran pengurus dan anggota Gagak Hitam Sambang Riau. (Michael/rls).