Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mokhlasin mengatakan.Sebagai komisi yang membidangi perekonomian,komisi II minta,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi II untuk dapat melahirkan program-program peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikan Mokhlasin saat memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama OPD terkait evaluasi hasil kerja tahun 2022, dan membahas rencana kegiatan tahun 2023.di ruang khusus I DPRD Sumbar.Rabu (4/1/2023).

Muchlasin mengatakan.Pandemi covid-19 di tahun 2021 dan 2022, telah memporak porandakan perekonomian negara, termasuk Sumatera Barat (Sumbar) untuk itu, komisi II bersama mitra kerjanya harus berupaya membahas program-program untuk menggairahkan kembali sektor perekonomian, sehingga masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan.

"Di tahun 2023 ini, perekonomian Sumbar harus bangkit. Sektor-sektor yang diharapkan dapat mendongkrak taraf hidup masyarakat, harus dikelola dengan baik",ujar Muchlasin

Raker yang dihadiri Wakil ketua Nella Abdika Zamri dan Sekretaris Jefri Masrul serta sejumlah anggota Komisi II, Nurkhalis, Jempol, Muchlis Yusuf Abit, M. Ihpan, Arkadius, Muhammad Iqbal, Muzli M.Nur, Lazuardi Erman, Bakri Bakar, Firdaus, dan Syamsul Bahri, serta sejumlah kepala OPD mitra kerja berjalan lancar.(St)

 Solok-Lintasmedianews.com.-  H. Epyardi Asda Dt.Sutan Majo Lelo kunjungi lokasi musibah kebakaran yang terjadi malam tadi. menghanguskan 6 unit rumah warga di Balai Gadang Nagari Cupak,Rabu (04/01)

Turut hadir yang mendampingi Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar Tim Polsek Gunung Talang,Kepala OPD,Camat Gunung

Talang Donly Wance Lubis,Walinagari Cupak  Fatmi Bahar 

Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar mengatakan "Kami Pemerintah Kabupaten Solok ikut merasa berduka prihatin akan terjadinya Musibah Kebakaran yang terjadi di Nagari Cupak ini.

Terhadap kondisi ini kami akan melakukan langkah-langkah berupa mengirimkan alat untuk membersihkan puing puing sisa kebakaran ini,"terangnya.

Ditambahkannya, saya sangat mengapresiasi jiwa gotong royong masyarakat nagari cupak ini yang secara bersama-sama bekerja membantu memadamkan api dari musibah kebakaran ini.

kami juga berterimakasih kepada Kabupaten dan Kota tetangga yang telah mengirimkan bantuan pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api.

kami akan berusaha sekuat tenaga bahwa nantinya rumah yang terdampak musibah ini  akan kami bantu sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas2 dalam hal mengatasi musibah kebakaran ini, pada anggaran perubahan tahun 2023 atau tahun 2024 kita akan menganggarkan pengadaan mobil unit untuk pemadam kebakaran.(Karta)

Lanud Sutan Sjahrir melaksanakan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Pradita Dirgantara TA 2023/2024  melaksanakan kampanye perdana sosialisasinya di SMP Negeri 13 Padang, diterima langsung oleh Kepala Sekolah Bpk. Drs. Aliusman beserta dewan guru dan ratusan siswa siswi bertempat di halaman  SMPN 13 Padang. Kamis (5/1/2023).

Adapun Tim Ketua Penerimaan Danlanud Sut Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili ketuakoordinator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Dinas Personel Lanud Sut Letkol Adm Aliyus,  Kapten Adm Ridhonal Sembiring, S. T. (Han) Kasiminpers,  diikuti Ketua Yasarini Cabang Lanud Sut Ny. Cicik Saeful R beserta pengurus.

Acara dibuka Oleh Kadispers dilanjutkan paparan terkait sistem pendaftaran, syarat, tata cara, dan kriteria masuk SMA Pradita Dirgantara. Dalam paparannya Kasiminpers berharap para peserta sosialisasi khususnya para siswa siswi SMPN 13 Padang dapat memahami dan ada motivasi untuk masuk di SMA unggulan TNI AU ini. " Sekolah ini tidak dipungut biaya, asalkan niat dan motivasi serta  persyaratan krateria terpenuhi baik seleksi daerah dan pusat sampai diterima menjadi siswa  SMA Pradita Dirgantara. ” Ucapnya.

Diakhir acara Kepala sekolah SMPN 13 Padang mengucapkan terimakasih, dan apresiasi kepada Tim Lanud  Sut bisa mensosialisasikan acara tersebut di sekolah kami, dengan harapan semoga anak didiknya berminat dan ada yang lolos di SMA Pradita Dirgantara. ” Tuturnya

Usai acara tersebut Tim Sosialisasi bertolak di SMP Islam Al Azhar 32 Padang diterima oleh Kepala sekolah 

Bpk. Rezeki Ramadhani, S.Pd., M.Ag,

dengan tujuan yang sama melaksanakan kampanye SMA Pradita Dirgantara. Kegiatan terus berlanjut sesuai jadwal di sekolah unggulan dan vaforit yang ada di Kota Padang maupun Kabupaten.(rel)

Padang,Lintas Media News.

 Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengajukan hak interpelasi kepada Pimpinan DPRD Padang, terkait kekosongan kursi jabatan Wakil Walikota Padang.

Jabatan orang nomor dua di Kota Bingkuang tersebut sudah 21 bulan kosong, sejak Hendri Septa naik sebagai Walikota menggantikan Mahyeldi Ansharullah yang diamanahkan menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Surat interpelasi tersebut diajukan 10 orang Anggota dewan dari empat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan Gabungan Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Ilham Maulana dan Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Senin (2/1/2023).

Osman Ayub Inisiator Hak Interpelasi kepada wartawan mengatakan, hak interpelasi merupakan hak lembaga DPRD untuk bertanya kepada Walikota, melalui sebuah kesepakatan dari beberapa perwakilan inisiator.

Kata Osman Ayub, perwakilan rakyat mengambil langkah strategis ini, karena sudah lebih satu tahun wakil walikota tak terisi. Padahal Padang banyak problem yang sedang dihadapi dan beberapa agenda penting seperti Pilkada dan Pileg yang harus dijalani dan tidak bisa diabaikan.

“Kawan kawan dari empat fraksi sepakat melakukan langkah interpelasi ini, agar kekosongan kursi walikota segera terisi. Apalagi Pemko Padang sedang banyak problem dan banyak pula agenda yang akan dihadapi. Tentunya tidak bisa seorang walikota saja yang menyelesaikan ini semua,” ucapnya.

Osman Ayub juga optimis bakal ada penambahan fraksi dan anggota dewan yang mendukung langkah interpelasi ini. Karena pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan anggota dewan, dan mereka sepakat juga akan menandatangani surat interpelasi itu dalam waktu dekat.

“Insya Allah kawan-kawan anggota dewan yang belum menandatangani, dalam waktu dekat akan melakukan tanda tangan surat interpelasi ini,” ucapnya.

Ditempat yang sama Junaidy Hendry dari Fraksi

PKS mengungkapkan, hak interpelasi ini gunanya untuk bertanya kepada Walikota Padang, kenapa sampai sekarang nama calon Wakil Walikota Padang belum juga dimasukkan ke DPRD. Sementara usulan dari Partai PAN dan PKS sudah ada dan tinggal dimasukkan saja lagi ke DPRD.

“Usulan calon Wawako Padang dari PAN dan PKS sudah ada. Kenapa hingga saat ini usulan tersebut tidak dimasukkan ke DPRD, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tidak ada kejelasan seperti ini,” ujarnya mempertanyakan.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi. Sesuai dengan Tata tertib (Tatib) Anggota DPRD Padang Pasal 91-94, hak interpelasi diajukan minimal 7 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi di DPRD Padang.

“Dari Tatib tersebut, syarat minimal untuk mengajukan hak interpelasi sudah terpenuhi. Karena sudah 10 anggota dewan dari empat fraksi yang mengajukan,” kata Syafrial Kani.

Selanjutnya sebut Syafrial Kani, sebagai pimpinan, pihaknya akan memproses surat interpelasi itu sesuai mekanisme yang berlaku sesegera mungkin. Suratnya dimasukkan ke Badan Musyawarah (Bamus), kemudian Bamus menggendakan untuk diparipurnakan.

“Dalam Paripurna nanti kata Syafrial Kani, setengah Anggota DPRD harus menghadiri rapat paripurna pembahasan hak interpelasi dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD Padang yang hadir,” pungkasnya. (b)

Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra membuka kegiatan bundo kanduang Kota solok dalam rangka peduli gempa cianjur yang  bertempat di hamparan sawah solok. Selasa (3/1)

Kegiatan ini di hadiri ketua PKK Zulmiyetti Zul Elfian, ketua LKAAM, Ketua KAN, Lurah, Dinas Pariwisata, Tokoh masyarakat dan bundo kanduang kota solok

Pada kesempatan ini wawako sampaikan terima kasih kepada bundo kanduang dalam menyelenggarakan kegiatan ini selain menjaga nilai-nilai budaya juga bentuk kepedulian masyarakat kota terkhusus bundo kanduang terhadap bencana yang menimpa saudara kita pada bencana gempa cianjur

"Saya bersama bapak walikota mengucapkan terima kasih kepada bundo kanduang yang berinisiasi menjalankan kegiatan ini, bundo kanduang telah membantu salah satu tugas pokok pemerintah dalam melestarikan budaya" ucap wawako

Selain itu wawako juga sampaikan bahwa Puti bungsu adalah putri-putri solok terbaik yang memasak rendang, ini sebagai upaya kita bersama dalam mengedukasi kaum muda tentang melestarikan budaya

Wawako juga sampaikan cerita kondisi Cianjur pada saat berkunjung mengantarkan donasi bersama forkopimda desember lalu(T/K)

SOLOK KOTA .Lintasmedianews.com.-Hari Amal Bhakti Kemenag 2023 adalah peringatan hari lahirnya Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia yang ke-77 tahun. HAB Kemenag ini diperingati pada tanggal 3 Januari setiap tahunnya. Dan pada tahun ini memgangkat tema Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) Ke-77 tingkat Kota Solok, Di Halaman Balaikota Solok, Selasa (03/01/2023).

Turut hadir, Wakil Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Plt.Kakan Kemenag Kota Solok, H.Zulkifli, para kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok, pimpinan BUMM, BUMD, Ketua LKAAM, Ketua KAN, Ketua Bundo Kanduang Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok serta undangan lainnya.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar dalam amanatnya membacakan sambutan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki Tahun Baru 2023. Tahun baru bukan sekadar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama RI, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus.

Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa, 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu, kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana khittah kelahiran Kementerian Agama atau belum?

Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia.

Setahun yang lalu, dalam Peringatan HAB ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat Transformasi Layanan Umat. Alhamdulillah, secara bertahap, cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya.

Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super Apps, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi, di level nasional dan internasional.

Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh Kementerian/Lembaga dan publik, kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kita jaga prestasi di atas. Dan tahun ini, harus lebih baik dari tahun kemarin.

Pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antarmasyarakat rukun dan damai.

Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.

Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial.

Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat.

Melalui peringatan HAB ke-77 ini juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 10.073 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. Permohonan itu telah dikabulkan Bapak Presiden. Dan, pada Hari Amal Bakti ke-77 ini, atas nama Bapak Presiden, diberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 tahun kepada 936 orang, 20 tahun kepada 2.860 orang, dan 10 tahun kepada 6.277 orang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama.

" Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan, sebagai bagian dari korps Kementerian Agama. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya, serta menjadi oase dan pelayan masyarakat yang terbaik," tutupnya.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan beberapa penghargaan yakni Satyalancana Karya Satya 20 Tahun kepada 6 orang, Satyalancana Karya Satya 10 Tahun kepada 6 orang. Selanjutnya, AKBP (Purn) Zaini meraih penghargaan tokoh pengentasan kemiskinan, Rusdi Saleh meraih penghargaan tokoh pembangunan sarana dan prasarana Masjid serta Almito meraih penghargaan tokoh penggerak koperasi syariah. 

Juga dilakukan penyerahan bantuan bagi putra-putri Kota Solok yang akan melanjutkan studi mahasiswa ke Timur Tengah kepada sebanyak 8 orang. ( T/K)

Mengevaluasi program-program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022,,komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar rapat kerja dengan mitra terkait di ruangan Bamus Gedung baru DPRD Sumbar Rabu (4/1/2023).

Rapat dipimpin Ketua komisi I Sawal didampingi sekretaris komisi I Rafdinal, serta seluruh OPD dari mitra komisi I dan dari Biro yaitu  Biro Hukum, Biro Umum, Biro Organisasi dan Biro Pembangunan. 

 

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Sawal mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar memperbaiki kelemahan tahun 2022.

"Kita meminta kepada seluruh OPD, kegiatan telah berjalan di tahun 2022 terjadinya kelemahan di beberapa OPD di tahun 2022 lalu, maka kita minta untuk segera diperbaiki kelemahan - kelemahan tersebut di tahun 2023," ujar Sawal 

Menurut Sawal, pihaknya mendorong realisasi anggaran sesuai dengan target diharapkan.

"Kita dorong realisasi anggaran sesuai dengan ditargetkan," ujar Sawal 

Tampak rapat kerja komisi I DPRD Provinsi Sumbar untuk evaluasi kegiatan berjalan lancar dan kondusif.(St)

Sebagai wakil rakyat, Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) punya tanggungjawab untuk menampung dan menjemput aspirasi dari masyarakatnya,tidak terkecuali Supardi,sebagai Ketua DPRD Sumbar, Supardi termasuk sosok yang sangat terbuka. Supardi bahkan tidak pernah menolak hadir saat ada masyarakat atau aksi mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Sumbar. 

Hal tersebut terungkap dari Diskusi terbuka antara Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan  kalangan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Sumbar, Rabu (4/1/2023) di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar.  

Supardi mengakui, Sebagai Ketua DPRD, saya punya hak konstitusi menerima aspirasi masyarakat dan meneruskan ke pemerintah pusat,

sekalipun aspirasi masyarakat dan mahasiswa tersebut  mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. 

Begitu juga tentang transparansi,menurut Supardi, keterbukaan merupakan informasi di DPRD Sumbar, tansparansi itu sangat  penting bagi pemerintahan, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan keterbukaan, masyarakat bisa mengakses semua informasi, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. 

"Transparansi itu mutlak dilakukan, keterbukaan itu harus dilakukan sehingga program-program dan kegiatan kedewanan dan pemerintahan dengan mudah diakses masyarakat dan DPRD Sumbar telah membuktikan sangat terbuka informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Supardi.

Supardi menjelaskan,keterbukaan informasi di DPRD Sumbar  termasuk informasi soal APBD, juga terbuka dan boleh diketahui masyarakat. Karena itu, DPRD sangat merasakan pentingnya akan keberadaan wartawan sehingga semua kegiatan DPRD dapat diketahui masyarakat. 

DPRD harus terbuka. Ini komitmen kami. Dia tidak boleh tertutup atau eksklusif. Untuk informasi, masyarakat bisa mengakses website DPRD. Memang, kita terus menerapkan keterbukaan di DPRD Sumbar dan ini bukan mimpi, setidaknya sampai akhir periode kami di DPRD," ungkap Supardi, yang disebut-sebut akan maju mencalonkan diri jadi Walikota Payakumbuh. 

Terkait pembangunan jalan tol, Supardi memastikan tidak ada masyarakat yang menolak keberadaan jalan tol. Namun permasalahan yang muncul, karena pola komunikasi pemerintah yang kurang tepat, sehingga muncul penolakan.

"Bagi orang minang, tanah Ulayat itu adalah harga diri. Nah, jika komunikasi dengan ninik mamak pemilik tanah Ulayat yang terkena pembangunan jalan tol tidak tepat, jelas mereka menolak. Inilah yang mesti diperhatikan pemerintah dengan tim pembebasan lahannya," terang Supardi, yang memastikan, keberadaan jalan tol, akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian Sumbar.

Begitu juga dengan Perda Tanpa Pergub Supardi mengaku prihatin

banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan DPRD, namun tidak bisa dilaksanakan karena belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub),Karena, proses kelahiran perda itu cukup.menguras otak, tenaga dan anggaran. 

"Bayangkan, untuk melahirkan satu perda saja, mulai dari pembuatan naskah akademis, pembahasan hingga penetapan sedikitnya menghabiskan anggaran Rp.1,5 miliar. Saat ini, ada puluhan perda tanpa pergub. Karena itu, saya sudah minta bagian perundang-undangan sekretariat DPRD untuk mendatanya. Seharusnya ini kerja bagian hukum Pemprov," ungkap Supardi. 

Banyak lagi penjelasan Supardi, menjawab pertanyaan para wartawan, termasuk soal rencana pembangunan hotel berbintang di kawasan Taman Budaya, serta keprihatiannya terhadap PDRB Sumbar yang berada di peringkat 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. 

Acara silaturahmi dan diskusi Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan puluhan wartawan anggota FWP-SB, berjalan cukup hangat.

dihadiri Anggota DPRD Sumbar, Murdani, Kabag Hukum dan Perundangan-undangan, Zardi, Kasubag Humas, Idris dan lainnya. (Fwp/st)

 

Lintasmedia news.com, Dharmasraya Rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya ke 19, hari ini Rabu, (4/01/2023) dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru. 

Ribuan orang yang didominasi kaum pelajar Dharmasraya tersebut tumpah ruah memadati jalan raya lintas provinsi nagari setempat, untuk mengikuti kegiatan jalan santai.

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengangkat bendera tanda dimulainya kegiatan dari Simpang Tiga Koto Baru menuju garis finish di Lapangan Matador Seberang Piruko.

Kegiatan bertabur door prize diikuti Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto beserta pimpinan dan anggota, Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah beserta jajaran, Kodim 0310/SSD diwakili Danramil Koto Baru beserta anggota.

Tampak juga Sekda, Adlisman beserta seluruh jajaran Pemkab Dharmasraya, sejumlah tokoh masyarakat, PGRI, pelajar  SD, SLTA, SLTA, serta warga masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan kesegaran jasmani, Bupati Sutan Riska juga menyempatkan diri membaur dan menyapa masyarakat secara langsung. Tak sedikit warga yang meminta berfoto selfi dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Kegiatan semakin meriah manakala peserta juga disuguhkan hiburan musik di lokasi finis. Selain itu, para pemegang kupon terutama dari golongan pelajar dan kaum ibu sangat antusias mengunggu pengundian hadiah.

Berdasarkan pantauan Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, panitia menyediakan sejumlah hadiah untuk peserta, diantaranya beberapa unit lemari es, kompor gas, magicom, kipas angin dan ratusan bingkisan hadiah menarik lainnya.(elda)

Fokus rancang pembangunan untuk masyarakat,dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov-Sumbar) di tahun 2022 melalui Dinas Prasarana Jalan dan Dinas PSDA,komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar laksanakan rapat kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruangan Bamus gedung baru DPRD Sumbar.Rabu (4/1/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua komisi IV Zulkenedi Zaid didamping Wakil Ketua komisi  Bukhari Dt.Tuo dan dihadiri beberap anggota komisi,H.M.Nurnas,Mesra,Hartati,Evi Yandri Rajo Budiman,Nurfirman Wansyah dan Budiman,dihadiri Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bahri,Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Rifda Suriani, S.T., Sp.dan Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.

Zulkenedi Zai menjelaskan.Pada rapat tersebut,pihaknya fokus mengevaluasi kegiatan dari tiga OPD tersebut,pertama adanya pekerjaan  jalan dan irigasi yang belum terselesaikan dalam tahun 2022 diakibatkan cuaca tidak baik, itu pun tidak banyak,sekitar 10 persen diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya. 

Menurut Zulkenedi, porsi anggaran cukup besar di dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumbar lebih kurang Rp 200 Miliar dan dinas tarkim Rp 160 milyar.

"Kita berharap pemprov dan masyarakat dapat memanfaatkan pekerjaan telah dilakukan, agar dapat menjaga dengan baik," ujar Zulkenedi 

 

Dikatakan Zulkenedi,pelaksaan kegiatan di tahun 2023. Salah satunya adalah pembangunan rumah layak huni yang akan ditindaklanjuti di tahun 2023 ini.

Pada kesempatan itu,Anggota komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas asal fraksi partai Demokrat mengatakan, pihaknya meminta tiga OPD yang hadir dapat memberikan laporan atau penjelasan dari pertanyaan komisi IV secara tertulis.

"Kita ingin jawaban secara tertulis kepada komisi IV atas pertanyaan dari hasil rapat evaluasi hari ini," ujar HM Nurnas.

Sementara,anggota Komisi IV DPRD Sumbar asal fraksi PKS, Nurfirmanwan Syah mengatakan, realisasi anggaran dan serapan Juni  dan November 3 terendah  dan bulan Desember masuk peringkat ke 4 dari tingkat nasional, yaitu 94,5 pesen.

"Manajemen berjalan lancar dan sangat baik tidak terjadi pada tahun  sebelum nya, maka untuk  tahun 2023 tender pekerjaan sudah bisa dilakukan, begitu  juga dinas -dinas lain.Kita berharap pekerjaan dapat membantu perekonomian masyarakat," ujarnya.

Diakhir pertemuan itu,selaku Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan, pihaknya selalu mendorong pemerintah provinsi agar dapat melaksanakan program prioritas secara baik, kecuali ada kendala temuan teknis dilapangan.

(St)

Lintasmedia news com.Dharmasrayah Dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya ke 19 Tahun 2023, Polres Dharmasraya adakan lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) tingkat Sekolah Dasar. 

Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, memimpin upacara persiapan lomba yang diikuti perwakilan SD dari 11 Kecamatan se- Kabupaten Dharmasraya itu, di halaman Mapolres setempat Selasa (03/01/2023), serta turut dihadiri kepala sekolahnya masing masing.

AKBP Nurhadiansyah dalam amanatnya menyampaikan bahwa, peserta di tingkat Polres merupakan pemenang lomba tingkat masing - masing Polsek sejajaran, untuk memperebutkan juara 1, 2 dan 3. 

Dikatakannya, pelaksanaan lomba ini merupakan satu langkah pembentukan karakter yang baik bagi anak-anak, membangun jiwa kedisiplinan semenjak dini sehingga dapat menanamkan nilai- nilai karakter, meningkatkan nasionalisme, serta menjadi wadah untuk melatih keberanian yang berimbas kepada tumbuhnya rasa percaya diri yang kuat.  

“Salah satu langkah ataupun cara kita membentuk karakter yang baik bagi anak-anak tentunya dengan membangun jiwa kedisiplinan sedini mungkin, untuk membentuk karakter Bhineka Tunggal Ika bagi generasi emas Dharmasraya”, terang Kapolres

Selain itu, Kapolres berharap ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka memiliki daya juang dan sifat pantang menyerah untuk meraih cita-citanya.

“Selamat mengikuti lomba, junjung tinggi semangat spotifitas, dan tetap jaga protokol kesehatan”, pungkasnya.(elda)

Lintasmedia news com.DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengukuhkan pengurus Masjid Agung dan Islamic Center Dharmasraya Periode 2021-2025. Acara ini dihadiri oleh Sekda, Adlisman, Staf Ahli, Kepala OPD, Kakan Kemenag Dharmasraya, dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, Selasa, (03/01/23).

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat bekerja kepada Pengurus Masjid Agung Dharmasraya Periode 2021-2025 yang baru saja dikukuhkan. Dengan Dewan Pelaksana Harian yang diketuai oleh Hasan Zaini.  Aktifitas masjid akan dimulai secara rutin setelah acara peresmian yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 6 Januari 2023 yang akan datang. 

“Tentunya setelah peresmian, tugas pengurus masjid harus berjalan secara optimal dan tugas berat sudah menunggu saudara. Semua sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing,” terang Bupati.

Masjid mempunyai peran sentral sebagai tempat kebajikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini masjid, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Bukan hanya sebagai tempat untuk menunaikan ibadah salat semata. Tetapi juga sebagai pusat pendidikan tempat menanamkan nilai-nilai ketaqwaan dan penyebaran syi’ar Islam. Dan sebagai tempat untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menitipkan Masjid Agung yang kita bangun dengan dana yang cukup besar ini kepada pengurus semua. Agar bisa mendirikan salat lima waktu, menata Masjid  sebaik mungkin dan jadikan masjid ini sebagai Islamic Center,” harap Bupati.

Peluang untuk mengembangkan masjid ini cukup besar, karena kita berada di tepi lintas, lahan yang luas, dan jadikan masjid ini sebagai tempat wisata religius. Masyarakat kita tidak jauh lagi pergi ke daerah tetangga kita, sekarang kita bagaimana masyarakat tetangga bisa datang kesini.

Dengan ramainya kunjungan ke masjid ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Termasuk juga untuk kemajuan masjid ini. Tempat jualan masyarakat kita sekitar masjid perlu ditata sebaik mungkin agar terlihat indah.

“Dan kepada pengurus masjid, kita minta selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Kemenag Kabupaten Dharmasraya dalam mengambil suatu kebijakan. Dan selalu transparan dalam pengelolaan keuangan. Dan saya berharap masjid ini dapat memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Serta apa yang saya harapkan, yakni masjid ini dapat dijadikan sebagai tempat wisata religius akan terwujud,” pungkas Bupati.

Pengurus masjid Agung yang dikukuhkan diantaranya adalah Ketua Dewan Pelaksana Harian, Hasan Zaini, Wakil KetuaI, Abdel Haq, Wakil Ketua 2, Aminullah Salam, Wakil Ketua 3, Pariyanto, Sekretaris Sarbaini, Zulhendri, Budi Waluyo. Sekretariat, Muhanif, Muhardison, Syaruhrul Isman, Ahmad Diono, Ardison, Wira Yeni, Egawati. Bendahara, Hendrawati. 

Sedangkan dewan pengawas terdiri dari, Inspektur Kabupaten, Kepala Beppeda, Ketua Tarbiyah, Ketua Muhamadiyah, Ketua NU dan Ketua DMI Kabupaten Dharmasraya. 

Kemudian, Badan Pengurus diketuai Sekretaris Daerah, dengan anggota Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum. 

Sementara Dewan Pembina Masjid Agung dipimpin, Bupati Dharmasraya, Wakil Ketua I, wakil Bupati, Wakil Ketua II, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya. Forkopimda dan Kakan Kemenag ditunjuk sebagai anggota dewan pembina . (elda)