Padang,Lintas Media.
Fokus rancang pembangunan untuk masyarakat,dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov-Sumbar) di tahun 2022 melalui Dinas Prasarana Jalan dan Dinas PSDA,komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar laksanakan rapat kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruangan Bamus gedung baru DPRD Sumbar.Rabu (4/1/2023).
Rapat yang dipimpin Ketua komisi IV Zulkenedi Zaid didamping Wakil Ketua komisi Bukhari Dt.Tuo dan dihadiri beberap anggota komisi,H.M.Nurnas,Mesra,Hartati,Evi Yandri Rajo Budiman,Nurfirman Wansyah dan Budiman,dihadiri Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bahri,Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Rifda Suriani, S.T., Sp.dan Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi.
Zulkenedi Zai menjelaskan.Pada rapat tersebut,pihaknya fokus mengevaluasi kegiatan dari tiga OPD tersebut,pertama adanya pekerjaan jalan dan irigasi yang belum terselesaikan dalam tahun 2022 diakibatkan cuaca tidak baik, itu pun tidak banyak,sekitar 10 persen diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya.
Menurut Zulkenedi, porsi anggaran cukup besar di dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumbar lebih kurang Rp 200 Miliar dan dinas tarkim Rp 160 milyar.
"Kita berharap pemprov dan masyarakat dapat memanfaatkan pekerjaan telah dilakukan, agar dapat menjaga dengan baik," ujar Zulkenedi
Dikatakan Zulkenedi,pelaksaan kegiatan di tahun 2023. Salah satunya adalah pembangunan rumah layak huni yang akan ditindaklanjuti di tahun 2023 ini.
Pada kesempatan itu,Anggota komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas asal fraksi partai Demokrat mengatakan, pihaknya meminta tiga OPD yang hadir dapat memberikan laporan atau penjelasan dari pertanyaan komisi IV secara tertulis.
"Kita ingin jawaban secara tertulis kepada komisi IV atas pertanyaan dari hasil rapat evaluasi hari ini," ujar HM Nurnas.
Sementara,anggota Komisi IV DPRD Sumbar asal fraksi PKS, Nurfirmanwan Syah mengatakan, realisasi anggaran dan serapan Juni dan November 3 terendah dan bulan Desember masuk peringkat ke 4 dari tingkat nasional, yaitu 94,5 pesen.
"Manajemen berjalan lancar dan sangat baik tidak terjadi pada tahun sebelum nya, maka untuk tahun 2023 tender pekerjaan sudah bisa dilakukan, begitu juga dinas -dinas lain.Kita berharap pekerjaan dapat membantu perekonomian masyarakat," ujarnya.
Diakhir pertemuan itu,selaku Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan, pihaknya selalu mendorong pemerintah provinsi agar dapat melaksanakan program prioritas secara baik, kecuali ada kendala temuan teknis dilapangan.
(St)