PADANG.Lintas Media News.
Komitmen PT Semen Padang dalam melawan penyebaran wabah Virus Corona terus dilakukan. Kali ini, perlawanan terhadap virus yang disebut Covid-19 itu diwujudkan dalam bentuk penyaluran bantuan sebanyak chamber (bilik) disinfektan untuk Semen Padang Hospital.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, bantuan bilik disinfektan itu diberikan agar penyebaran virus Covid-19 di lingkungan SPH dapat diantisipasi, apalagi SPH yang merupakan rumah sakit rujukan untuk Pasien Dalam Pengawasan Covid-19, juga bagian dari Semen Padang Group.

"Selain di SPH, kami juga memasang bilik disinfektan di beberapa lokasi di lingkungan perusahaan, seperti di pintu masuk areal pabrik dan klinik Semen Padang dan di beberapa tempat lainnya. Jumlahnya ada 15 chamber disinfektan yang dipasang," kata Nur Anita Rahmawati, Senin (30/3/2020).

Anita menyebut bahwa perusahaan, juga akan menyalurkan bantuan 15 chamber disinfektan untuk rumah sakit besar yang ada di Sumbar. Tentunya, dengan bantuan tersebut, penyebaran virus Covid-19 di Sumbar dapat diantisipasi.

Menurut Anita, virus Covid-19 harus di lawan. Semen Padang telah melakukan berbagai upaya untuk melawan Covid-19. Di antaranya, melakukan penyemprotan disinfektan di 145 fasilitas umum yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan, termasuk di Pasar Bandar Buat dan Indarung.

"Selain itu, sebelumnya juga telah digelar seminar tentang Covid 19 dan pemberian vaksin influenza untuk karyawan/wati Semen Padang Group dan pemberian hand sanitizer kepada lingkungan sekolah yang berada di bawah Yayasan Igasar Semen Padang," ujarnya.

Direktur SPH Kolonel CKM (Purn) dr. Farhaan Abdullah, SP.THT-KL mengapresiasi PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan bilik disinfektan untuk SPH. Kata dia, ada 4 bilik disinfektan yang diberikan, yang akan dipasang di pintuk masuk lobi, pintu keluar perawat, IGD dan pintu masuk sebelah kanan.

"Terimakasih Semen Padang. Bantuan ini bermanfaat bagi kami di SPH, karena sejak 25 Maret, SPH telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bagi PDP Covid 19 kategori ringan. Kalau ada PDP kategori berat, kami di SPH merujuk PDP tetsebut ke RSUP M Djamil Padang dan RS Achmat Muchtar Bukittinggi," katanya.

Disebutkannya, dengan adanya bilik disinfektan ini, tentunya SPH akan mewajibkan setiap pasien maupun keluarga pasien untuk menggunakan bilik disinfektan sebelum memasuki areal SPH. "Tidak hanya pasien dan keluarga pasien, semua karyawan SPH juga wajib memanfaatkan bilik disinfektan tersebut," pungkasnya.(*)

Padang .Lintas Media News.
Sembilan titik masuk ke Sumatera Barat yang akan dilakukan  pembatasan secara selektif.Kedelapan titik tersebut adalah, Dhamaraya - Jambi,  Sijunjung - Riau,  Limapuluh Kota - Riau,  Pesisie Selatan - Bengkulu,  Pesisir Selatan - Jambi,  Solok Selatan - Jambi,  Pasaman - Riau,  Pasaman - Sumatera Utara,  Pasaman Barat - Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Wakjl Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit pada usai pembahasan dengan OPD terkait dalam pelaksanaan Rapat Terbatas Persiapan Posko Perbatasan Wilayah Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (30/3/2020).

Hadir dalam rapat tersebut,  Asisten Bid Adm Umum dan Kesra, Kadis Perhubungan, Kasat Pol PP, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, Kabid Kedaruratan dan Logistik.

Wagub Nasrul Abit juga menyerukan,  agar setiap masyarakat menjalani pemeriksaan ini dengan baik sesuai prosedur tetap yang dilakukan ketugas dilapangan.

"Kepada pemerintah kabupaten dan kota hendak terus melakukan pemantau setiap hari kepada setiap orang baru yang masuk. Bisa dilakukan oleh lurah,  nagari, kepala desa, kepala jorong,  RT dan RW ditempat  daerah masing-masing", himbaunya.

Nasrul Abit juga, antisipasi penyebaran covid 19 merupakan tanggungjawab dan tugas bersama, agar Sumbar segera terbebas dari penyebaran covid 19.

Wagub Nasrul Abit juga ternangkan, petugas dilapangan kita mintakan kepada Pemkab masing-masing seperti,  dari Satpol PP , Dishub, BPBD, Dinkes itu adalah pihak provinsi yang ditugaskan untuk monitoring posko di perbatasan.Sementara yg bertanggung jawab untuk memdirikan posko dan melaksanakan dilapangan adalah Kabupaten / Kota setempat.

" Provinsi hanya monitoring dan suplay kelengkapan dalam pelaksanaan pembatasan selektif bagi para perantau yang masuk, dilakukan oleh petugas di daerah", ujar Nasrul Abit.

Wagub juga terangkan, untuk 1x24 jam ada 3 shift.  Satu personil untuk 1 shift kerja selama 8 jam kerja.

" Petugas Dinkes 5 orang. Pol PP 3 orang,  Dishub 3 orang,  BPBD 3 orang,  TNI 2 orang, Polri 2 orang jumlah 18 orang pershift.  Sehingga pertugas sehari berjumlah 54 orang per satu titik disetiap perbatasan pintu masuk", kata Nasrul Abit.

Petugas dari Pemprov selain melakukan monitoring nantinya juga akan membagikan kelengkapan.  Thermo gun 2 bh / perposko,  kecuali Dhamasraya dan Limapuluh Kota 4 bh/posko.

Ada masker,  hand sanitaizer. Hand spoon,  baju asmat,  sepatu bot dan lembaran kesediaan karantika bagi pendatang sesuai pedoman covid 19 Kemenkes.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tidak sejalan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengambil langkah penanggulangan penanganan wabah virus corona COVID-19.dengan Memberlakukan Pembatasan Selektif di Perbatasan Sumatera barat (Sumbar).

"Pemprov tidak memilih lockdown (mengunci) wilayah, sebagai langkah penanganan wabah virus corona COVID-19.Tetapi,Memberlakukan Pembatasan Selektif di Perbatasan",Kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat dikonfirmasi terkait hasil rapat DPRD bersama Gubernur Sumbar.Minggu (29/3).

Keputusan tersebut menurut Supardi tidak didukung oleh DPRD Sumbar. Karena, DPRD menilai untuk teknisnya sangat rentan terhadap keselamatan nyawa masyarakat.

Dalam hal ini,Supardi menilai.Pemprov tidak serius.Padahal,dari awal rencana keputusan yang akan diambil sesuai poin-poin rapat bersama hari Sabtu (28/03/2020). Meskipun bukan lockdowntotal, secara umum poin tersebut mengarah pada karantina wilayah, dengan penghentian eksodus orang masuk dan keluar ke Sumbar, dan hanya membolehkan lalu lintas barang serta hal-hal yang diperlukan.

Supardi menjelaskan.Dalam keputusan Pembatasan Selektif itupun masih rentan, karena Pemprov hanya memilih opsi karantina mandiri (di rumah masing-masing) terhadap Orang Dalam Pemantauan (OPD) yang baru masuk ke Sumbar.

“Percuma saja kalau begini, siapa yang bisa memastikan ODP ini tidak keluar rumah. Harusnya mereka yang masuk ini dikarantina total 14 hari dalam satu tempat,” tegas Supardi.

Supardi memperkirakan,kalau tidak dilakukan langkah ekstrem, ini akan jadi bom waktu di masyarakat. Salah satu cara untuk menghentikan ancaman virus ini adalah dengan isolasi daerah.

“Makanya saya kecewa, kok seperti itu, siapa yang biasa mengawasi, ini teori tidak masuk akal,” tutup Supardi dengan nada kecewa.(Sri)

PADANG.Lintas Media News.
Antisipasi Kepanikan Masyarakat,  Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendadak meninjau Gudang Bulog di jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Minggu (29/3/2020) siang tadi. Irwan Prayitno ingin memastikan ketersediaan beras hingga beberapa bulan kedepan.

Ada berbagai skala prioritas yang telah disiapkan untuk mengadapi kelangkaan akibat wabah Virus Corona ini, salah satunya bantuan beras kepada 476.000 masyarakat miskin di Sumbar.

Hal ini disampaikan Irwan Prayitno saat meninjau gudang Bulog yang didampingi
Asiten II bidang perekonomian Setda Sumbar Benny Warlis, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Asben Hendri, Kadis Pangan Efendi dan Kabiro Aset Syafrizal

"Untuk stok beras Sumbar saat ini ada sebanyak 700 ton, aman selama empat bulan ke depan. Sementara untuk stok beras yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota total ada sebanyak 1.900 ton," kata Irwan Prayitno.

Persediaan stok dari sejumlah komoditas pangan di Sumbar dinilai masih dalam kondisi yang aman sehingga masyarakat juga diharapkan tidak panik atau pembelian berbagai barang kebutuhan dalam jumlah yang berlebihan.

Menurutnya, jumlah ini belum lagi mencukupi. Untuk itu, Pemprov Sumbar berencana menggelontorkan dana sebesar Rp 12 miliar untuk membeli stok tambahan sebanyak 1.000 ton. Tujuan untuk Jaringan Pengaman Sosial dan disebarkan kepada Masyarakat Miskin.

"Nantinya setiap orang akan menerima 9 kilogram beras selama satu bulan, kita alam sesuaikan dengan data yang ada di Dinas Sosial Sumbar," ucapnya.

Atas ketersediaan beras ini, Gubernur Sumbar himbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong dengan pembelian beras besar-besaran dengan tujuan untuk menimbun sebagai persediaan makanan selama serangan wabah corona.

"Alhamdulillah, stock beras kita aman sampai empat bulan ke depan, bahkan tidak lama lagi masa panen akan tiba, jadi saya himbau masyarakat janga terlalu panik," ungkap Irwan Prayitno (29/03).

Usai melihat akan persediaan beras di Bulog, Irwan Prayitno juga mengunjungi Perusahaan  Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mengecek kesediaan bahan pokok dan sekaligus cek harga sesuai standar harga penjualan.

"Setalah kita cek harganya, syukurlah masih harganya masih normal," tuturnya.

Gubernur Sumbar berharap, pedagang jangan sampai memanfaatkan keadaan. Kalau ada yang timbun-timbun akan ada sanksi hukum. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi gejolak kenaikan harga.  (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meninjau empat rencana lokasi ruang isolasi untuk warga yang berstatus Pasien Dalam Pantauan (PDP). Direncanakan ratusan lebih ruangan isolasi disiapkan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terburuk penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat.

Keempat lokasi tersebut adalah Asrama Diklat BPSMD Sumbar di Padang, Gedung UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar di Padang, Gedung Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional I Sumatera di Padang dan Gedung UPTD Balaikop Dinas Koperasi UMKM Sumbar di Padang.

"Semua ini kita lakukan untuk antisipasi kemungkinan terburuk penyebaran COVID-19 di Sumbar," kata Irwan Prayitno, usai kunjungi tempat isolasi, Minggu (29/3/2020).

Ratusan ruang isolasi itu dikhususkan untuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sementara untuk pasien yang sudah positif terkena corona langsung diserahkan pada rumah sakit rujukan, yaitu RSUP M. Djamil Padang dan RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi.

"Dalam isolasi tersebut jika pasien dinyatakan negatif, maka dalam tempo dua atau tiga hari pasien sudah diperbolehkan pulang. Tapi Kalau ternyata positif terserang corona, maka kita langsung kirim ke rumah sakit rujukan, seperti M. Djamil dan Achmad Mochtar," ucapnya.

Ini semua untuk menjamin bahwa pasien yang positif corona akan terlayani dengan baik.  (rel)

 Padang.Lintas Media News.
Hasil dialog dengan Bupati dan Walikota hari ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini akan memperlancar apa-apa yang akan kita kerjakan bersama-sama dilapangan dengan pemkab/ko dan tim terpadu bersama forkopimda dalam upaya antisipasi penanganan penyebaran covid 19 di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit seusai acara dialog Video Confrence dengan pemkab/ko se Sumatera Barat bersama Forkopimda di Aula Kantorr Gubernur, Minggu (29/3/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, unsur Forkopimda, Rektor Unand, MUI, Asisten Administrasi Umum, Kepala Rumah Sakit, Kadis Kesehatan, Ka Satpol PP, Kesbang, serta beberapa utusan lembaga terkait dilingkungan pemprov Sumbar.

Lebih lanjut Wagub Sumbar katakan, pemprov Sumatera Barat akan melakukan pembatasan selektif bagi setiap orang yang masuk ke Sumatera Barat. Setiap pendatang akan didata dan akan dikirimkan datanya ke Satgas Kabupaten dan Kota untuk mengawasi kesehatan mereka.

“Kita minta seluruh pendatang dan perantau yang masuk ke Sumatera Barat mengisolasi diri selama 14 hari di rumah masing - masing,” tegas Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar, pasca rapat teknis dengan Forkopimda, Pemerintah kabupaten dan kota serta pihak terkait lainnya

Pelaksanaan pembatasan selektif akan dilakukan tim terpadu di sembilan pintu masuk Sumatera Barat. Tim terpadu terdiri dari unsur polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan petugas kesehatan.

Mereka mulai 31 Maret hingga 13 April akan bekerja. Sembilan perbatasan tersebut yaitu, dua di  perbatasan Pesisir Selatan (Bengkulu dan Kerinci), Kabupaten Limapuluh Kota (Riau), Pasaman (Medan dan Riau), Pasaman Barat, Dharmasraya (Jambi) dan Solok Selatan (Kerinci)

“Jika terindikasi sakit, akan dikirimkan ke fasilitas kesehatan secara berjenjang,” terang tokoh yang terkenal memimpin penyelamatan masyarakat Sumbar di Wamena, Papua

 Nasrul Abit juga mengimbau agar perantau tidak pulang ke kampung. “Kalau seandainya pulangpun, harus siap isolasi selama 14 hari rumah masing - masing. Petugas kesehatan akan terus mencek perkembangan kesehatannya. Jika terindikasi, maka akan dikirim oleh petugas ke fasilitas kesehatan,” terang Nasrul Abit

Perantau dan pendatang jika ke Sumbar diharapkan mampu memaklumkan tindakan yang diambil Pemprov Sumbar. Menurutnya hal itu untuk kebaikan bersama menjaga semua masyarakat di Sumatera Barat. “Mari jaga kesehatan diri, keluarga dan kita semua di Sumatera Barat,” harapnya

Pemprov Sumbar juga telah mengirimkan surat secara resmi ke Kemenhub untuk menutup penerbangan sementara di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), walaupun jumlah penerbangan terus menurun dan mengalami pengetatan di seluruh bandara.

Untuk mengantisipasi pasien COVID-19, Pemprov juga telah menyiapkan ratusan kamar di beberapa wisma penginapan milik pemerintah, menambah tenaga, peralatan medis, menyiapkan laboratorium serta antisipasi dampak ekonomi dan sosial. (rel)

 Tanah Datar.Lintas Media News.
Upaya mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19, membuat masyarakat di Jorong Puncak Pato,Kenagarian Batu Bulek,Kecamatan Lintau Buo Utara,Kabupaten Tanah Datar berinisiatif mensterilkan lingkungan dan fasilitas umum dengan menyemprotkan cairan disinfektan di setiap fasilitas umum yang ada.

Kegiatan yang di gagas oleh Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar,Arianto tersebut dilaksanakan pada hari Minggu (29/3-2020), serta di dukung oleh Kepala Jorong Pato,Don Doni,Ketua Pemuda,Arif Rahman Hakim dan beberapa relawan yang berasal dari masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar,Arianto, saat dikonfirmasi,  mengatakan, kegiatan penyemprotan ini untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona yang semakin meresahkan masyarakat saat ini.

"Kali ini kami melaksanakan penyemprotan disinfektan dengan menyasar fasilitas umum seperti Masjid,Mushalla,warung – warung serta rumah penduduk yang di datangi oleh perantau", ujarnya.

Diharapkan kawasan tersebut dapat steril dan upaya pencegahan penyebaran virus corona dapat dimaksimalkan,meskipun saat ini belum ada warga kita di Jorong Pato yang masuk dalam ODP atau PDP, Sebagai bahan disinfektan yang digunakan sesuai dengan anjuran Dinas Kesehatan, kami hanya menggunakan bahan baku seperti pembersih lantai,pembersih toilet bahkan pemutih pakaian. ,"Imbuhnya.

Penyemprotan disinfektan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkala dengan menyasar fasilitas umum dan kami informasikan kepada masyarakat jika menemukan ciri-ciri kasus, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Puskesmas terdekat.

Dalam kesempatan tersebut Arianto juga menghimbau masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat dan Cuci Tangan Pakai Sabun.

Untuk mencegah serta mengantisipasi penyebaran virus Corona, diperlukan kesadaran masyarakat untuk aktif menerapkan hidup sehat, hal ini dapat dimulai dari rumah tangga dan keluarga. selain dua hal diatas, diperlukan juga penerapan etika batuk atau bersin dengan memperhatikan orang-orang sekitar.

Hal lainya yang tak kalah penting adalah mengurangi bepergian ke tempat yang ramai atau terdapat kerumunan massa. Mari kita bersama waspada, dengan menerapkan bersama upaya cegah dini dan antisipasi, sehingga penyebaranya dapat di blokir dan diantisipasi,” paparnya.

Selain itu, Bidan Desa Jorong Pato,Eva Emelia,Amd.Kep ini juga telah menyampaikan kepada masyarakat baik melalui surat Himbauan maupun melalui Group Whatapp masyarakat Puncak Pato tentang pentingnya menjaga kesehatan terutama menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, Bidan Desa juga menghimbau kepada masyarakat yang baru pulang dari luar daerah untuk melaporkan kepada Pemerintahan jorong dan Puskesmas terdekat.

Berdasarkan informasi dan data yang ada di Puskesmas Pembantu Jorong Pato jumlah perantau yang sudah melaporkan kedatangannya berjumlah 23 orang diantaranya 8 orang beralamat di Jorong Pato dan 16 orang beralamat di Jorong Lasuang Batu.para perantau tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Pakan Baru,Dumai,Batam,Jambi,Bandung,Depok,Bekasi dan Jakarta.

Untuk saat ini diperkirakan masih ada perantau yang masih dalam perjalanan menuju kawasan Puncak Pato. lmbuhnya.


Untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak di ingini,setiap perantau yang sudah datang di kampung halaman agar tidak bersentuhan langsung dengan siapa pun terlebih dahulu.Bidan Desa menghimbau agar para perantau segera mandi serta merendam pakaian yang dibawanya.selain itu diharapkan kepada yang bersangkutan untuk tidak bersosialisasi keluar rumah selama 14 hari kedepannya.

Jika terjadi hal – hal yang mencurigakan segera laporkan ke pihak Puskesmas.Bidan Desa Jorong Pato saat ini tidak bisa berbuat banyak mengenai kedatangan perantau,hal tersebut di dasari oleh keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) yang saat ini sangat susah untuk didapatkan.Tutupnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama forkopimda melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Bupati / Walikota se Sumatera Barat dalam rangka penanganan penyebaran covid 19.

“ Untuk mencegah menangani penyebaran covid 19, pemerintah kabupaten dan ko se Sumatera Barat kita harus sama persepsi dan bekerjasama dengan baik. Kita berkeyakinan dengan kerjasama yang baik dan terkoordinasi akan mampu dan bisa menghadapi penanganan covid 19 di Sumatera Barat”, ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Terbatas Pemprov Sumbar bersama Forkopimda dengan Pemkab/ko, Minggu (29/3/2020).

Gubernur Sumbar juga menegaskan pemerintah kabupaten dan kota agar segera melakukan rasionalisasi penganggaran serta secepat melakukan pengadaan kebutuhan sesuai revisi APBD berdasarkan peraturan PMK nomor 6 tahun 2020 dan  Permendagri nomor 20 tahun 2020 yang intinya negara dapat melaksanakan revisi APBD dengan fokus meningkatkan kapasitas dalam rangka meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dalam rangka menangani covid-19 dan juga kampanye, serta pergunakan dana tak terduga, sesuai kebutuhan penanganan penyebaran covid 19 di daerah masing-masing.

“ Jangan ada lagi masalah daerah tidak ada pembiayaan dalam penanganan penyebaran covid 19 ini. Pergerakan arus kedatangan dari 8 pintu masuk ke Sumatera Barat harus dikendalikan. DPRD Sumbar mendukung kegiatan penanganan covid 19 dengan menunda semua kegiatan, dari BPK, BPKP dan Kajati kemaren silahkan dijalankan karena ini kebutuhan mendesak, cuma ditekankan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran karena KPK menjatuhkan hukuman “, ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno sampaikan, saat ini diperkiraan jumlah pendatang yang masuk ke Sumbar melalui perbatasan lebih kurang 100.000 orang. Dan hampir semua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) berasal dari luar Sumbar.

“ Kita perlu lakukan pembatasan arus masuk ke Sumbar melalui darat ,udara dan laut. Memang lockdown belum ada akan tetapi tindakan ini harus dilakukan untuk mengurangi terjangkitnya daerah akan covid 19 ini. Para Bupati Walikota untuk melakukan tindakan pembatasan dan penyaringan orang masuk. Untuk daerah yang tidak berbatasan di buat karantina untuk arus orang yang masuk sesuaikan dengan protap orang masuk ke dalam wilayah kita 14 harus di karantina terlebih dahulu”, ungkap Irwan Prayitno.

Gubernur juga kembali menghimbau kepada para perantau agar untuk sementara tidak pulang kampung dan telah juga membuat surat himbauan yang ditujua kepada seluruh perkumpulan perantau di berbagai daerah.

“ Untuk antipasi penanganan penyebaran covid 19 di Sumbar, belajar dari rumah bagi siswa sekolah diperpanjang. Aparatur Sipil Negara kerja dari rumah diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan. Untuk keramaian di mesjid dibatasi dan keramaian pihak kepolisian siap membubarkan. Mari kita pelihara pola hidup bersih, cuci tangan setiap habis kegiatan”, ajaknya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Guna memaksimalkan antisipasi penyebaran covid 19, pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda menetapkan kebijakan "Pembatasan Secara Selektif" dalam rangka menghambat laju arus orang masuk ke Sumbar di daerah-daerah perbatasan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat  Irwan Prayitno dalam kesimpulan Rapat Koordinasi Forkopimda di Auditorium Gubernuran, Sabtu malam (28/3/2020).

Hadir dalam rapat, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Danlantamal, Danrem 032 Wirabraja, Kajati, Pengadilan Tinggi, Kabinda, Danlanut, Ka Binda, MUI Sumbar, Sekdaprov, para Asisten dan beberapa OPD terkait.

Lebih lanjut Gubernur juga menyampaikan bahwa pemberlakukan pembatasan selektif ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi yang  masuk melalui kawasan perbatasan di 8 titik pintu masuk Sumbar di darat dan udara.

"Melakukan cek kesehatan yang dilakukan tim medis, satpol PP bersama TNI Polri disetiap perbatasan, yang tentu tidak akan merasa nyaman bagi yang masuk ke Sumbar. Dimana yang terindikasi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit terdekat dan dipertimbangkan akan melakukan karantina selama 2 dua minggu", ujarnya.

Irwan Prayitno menyatakan bahwa terpaksa melakukan kebijakan dimaksud karena sisi resiko masuk wabah covid 19 sangat tinggi. Pemberlakuan pembatasan selektif lebih kepada membatasi orang masuk. Hanya yang sehat boleh masuk sementara yang terindikasi dilakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan penanganan secara medis.

Sebenarnya juga para bupati walikota dan DPRD serta masyarakat Sumatera Barat, secara umum menghendaki agar Gubernur memberlakukan LockDown, namun perlakuan Lockdown ditentukan oleh pusat sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di pasal 10.

"Kita mengimbau agar para perantau untuk sementara tidak pulang kampung terutama yang berada di daerah telah dinyatakan pendemi. Mari kita jaga bersama keselamatan dunsanak di kampung halaman. Hal ini juga sesuai kebijakan beberapa daerah, Menko Polhukam,  agar masyarakat menahan diri tidak ikut dalam lalu lintas yang beresiko terkena wabah covid 19", terang Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan untuk tindak lanjut pemberlakukan pembatasan selektif ini,   bahwa tanggal 29 Maret 2020 pukul 10.WIB akan lakukan rapat teknis bersama tujuh kepala daerah yang berada pada daerah perbatasan, Forkopimda, OPD terkait.

"Tujuh Kepala daerah itu, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman  Barat, Bupati Limapuluh Kota, Bupati Dhamasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Solok Selatan,  Bupati Pesisir Selatan membahas bagaimana secara teknis pelaksanaan pembatasan selektif ini dilapangan dan kondisi yang ada di daerah", katanya.

Gubernur kembali mengingatkan dan meminta serta berharap agar masyarakat Sumbar ikut proaktif dalam antisipasi penyebaran covid 19 dengan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak aman, ikut melarang saudara untuk sementara tidak pulang kampung.

"Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mengingatkan para dunsanaknya di rantau untuk sementara tidak pulang kampung,  jika menyayangi dunsanak keluarganya yang ada di kampung halaman", ujarnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Empat orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Emma Yohanna, Muslim Yatim, Alirman Sori dan Leonardi Harmaini, menyarankan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk melakukan Local Lockdown sebagaimana sudah dilakukan oleh beberapa daerah lain, seperti DKI, Papua, NTT dan Kota Tegal.

Saran untuk melakukan Local Lockdown, sangat mendesak harus dilakukan,  kalau ingin menyelamatkan masyarakat Sumatera Barat dari ancaman Pandemik Covid-19, yang jumlah korban cendrung meningkat, baik korban meninggal dunia, ODP maupun PDP.

Kesepakatan empat senator Sumbar mendorong Pemerintah Sumbar melakukan Local Lockdown, melihat contoh beberapa daerah di Indonesia dan luar negeri, bahwa kebijakan melakukan lockdown adalah tindakan yang tepat dalam upaya mencegah menyebarkan wabah pandemik Covid-19, yang penyebarannya sulit dideteksi secara dini.

Alirman Sori, yang ditunjuk untuk menyampaikan usulan Local Lockdown Sumatera Barat, bahwa Sumatera Barat termasuk daerah yang rawan penyebaran Covid-19, karena banyaknya arus keluar masuk warga ranah rantau dan warga rantau luar negeri pulang kampung.

Karena tidak adanya aturan yang bisa melarang bagi warga pulang kampung, upaya pencegahan  dengan melakukan proteksi secara dini terhadap warga  yang pulang kampung, bila pencegahan dini dalam bentuk cek kesehatan tidak lakukan, berpotensi jumlah terpapar Covid-19 bisa bertambah.

Proteksi dini dilakukan, bukan dimaksud untuk mencurigai, tetapi adalah upaya preventif untuk menjaga dan mengetahui arus penyebaran pandemik.

Kita menyadari, bahwa tugas ini, bukan tugas sederhana dan memang rumit, tetapi upaya penyelamatan setiap nyawa orang harus dilakukan, disini tanggungjawab kolektif antara pemerintah bersama stakeholder lainnya, wakil rakyat, pengusaha, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh intelektual, bergandeng tangan untuk mengatasi bersama masalah rumit ini, ujar Alirman Sori.

Kebijakan local lockdown sangat memungkinkan dilakukan setiap daerah, karena bila mencermati Keppres 9 Tahun 2020 kepada daerah diberikan kewenangan untuk merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Hal yang harus diatasi jika local lockdown yaitu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk memenuhi pasokan sembako bagi keluarga yang kesehariannya hidup mencari nafkah selama waktu Lockdown dilakukan.

Menurut, Alirman Sori, mewakili senator lainnya, kebijakan Lockdown bisa menjadi tanggungjawab kolektif, pemerintah, pemerintah daerah, DPR, DPD, DPRD, pengusaha, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan intelektual.

Untuk itu, tidak ada kata terlambat untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi yang rumit, dan setiap niat baik  untuk kemaslahatan umat/warga Insya Allah akan Allah SWT mudahkan segala urusan.(**)

PADANG.Lintas Media News
Untuk melindungi agar karyawan/wati tidak terjangkit wabah Virus Corona atau COVID-19, PT Semen Padang membangun lorong disinfektan di 13 titik akses masuk di lingkungan perusahaan.

Salah satu bilik disinfektan yang sudah dioperasikan adalah di pintu masuk Pos 2 PT Semen Padang yang merupakan jalur masuk ke areal pabrik.

"Bilik disinfektan itu juga dapat dimanfaatkan untuk dibuat agar kita tidak tertular Covid-19. Jadi, semua insan semen yang keluar masuk area pabrik, diminta untuk melewati lorong disinfektan tersebut," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Jumat (27/3/2020).

Bilik disinfektan diharapkan dapat membersihkan tubuh karyawan/tamu perusahaan dari kuman, virus, juga bakteri. "Di dalam bilik ini tubuh disterilisasi dengan menggunakan disinfektan," ujarnya.

Bilik disinfektan itu, kata Anita melanjutkan, juga biaa dimanfaatkan untuk eksternal dan bilik disinfektan itu merupakan bagian dari upaya perusahaan melawan Virus Corona.

"Selain membuat bilik disinfektan, Semen Padang juga telah melakukan pemasangan tempat cuci tangan berupa kran /wastafel di lingkungan perusahaan," bebernya.

Nur Anita Rahmawati menjelaskan, berbagai hal dilakukan PT Semen Padang untuk mengantisipasi agar virus tersebut tidak menyebar di lingkungan keluarga besar Semen Padang Group.

Diantaranya, melakukan seminar, pemberian vaksin, menetapkan aturan terkait aktivitas Karyawan/Karyawati Semen Padang Grup dalam upaya menjaga kesehatan baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat tinggal, membuat himbauan melalui spanduk, baliho, penghentian semua kegiatan yang sifatnya massal.

Berbagai upaya telah dilakukan perusahaan menindaklanjuti kebijakan Kementerian BUMN dan SIG serta sebagai upaya Semen Padang mendukung Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Untuk mencegah penularan virus melalui benda di sekitar karyawan, maka dilakukan disinfektan di area-area kerja dan fasilitas umum yang dikelola PT Semen Padang, termasuk fasum di lingkungan eksternal perusahaan. Selain itu juga menyediakan handsanitizer di semua unit kerja. (rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Menyikapi Perkembangan Terkini Penanggulangan Pandemi Covid 19.Bangsa Indonesia,sebagai bangsa besar yang telah berhasil menangani berbagai masalah, dalam mengatasi bencana ini, kita harus yakin insha Allah dapat menangani pandemi covid 19 secara baik dan dapat menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Untuk itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh pada kesempatan ini menyampaikan.Kepada insan pers diingatkan kembali agar tetap berpegang teguh untuk mematuhi protokol dan SOP Covid 19, demi menjaga kesehatan dan keselamatan para insan pers. 

Dewan Pers juga meminta agar media massa terus mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk ikut bahu membahu bersama pemerintah menanggulangi pandemi Covid 19, sehingga penanggulangan pandemi ini menjadi upaya bersama yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa baik unsur pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan pers.

Kepada segenap unsur pers nasional,Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih atas perjuangannya yang tanpa kenal lelah terus meliput dan memberitakan perkembangan pandemi Covid 19 sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah semakin meluasnya pandemi Covid 19.

Dewan Pers mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya sebagai garda terdepan, pejuang kemanusiaan dalam memberikan layanan medis bagi para korban Covid 19 secara langsung.

Dewan Pers menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada para dokter dan tenaga medis, pahlawan kemanusiaan yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona ketika sedang menjalankan tugas mulia tersebut. Semoga amal ibadah dan kemuliaan budi mereka diterima Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Demikian juga, bagi para pasien yang meninggal akibat Covid 19.

Dewan Pers memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah bekerja keras menangani pandemi covid 19 di daerah masing-masing. Kami yakin Pemerintah terus berupaya sekuat tenaga untuk menangani Covid 19 ini dengan baik dan dampak turunanannya khususnya di bidang ekonomi dan sosial.

Dewan Pers memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI, POLRI, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, kalangan pengusaha dan unsur-unsur masyarakat yang telah dengan penuh komitmen berkontribusi positif dan nyata terhadap upaya penanggulangan musibah nasional covid.19. Semangat kesukarelawanan dan gotong royong semua pihak merupakan modal utama bangsa Indonesia untuk dapat segera mengatasi bencana nasional ini.

Dengan kerendahan hati, Dewan Pers ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa yang dibutuhkan saat ini tidak sebatas pada penanganan medis terhadap masyarakat yang terpapar atau diduga terpapar virus corona, tetapi juga dampak turunan pandemi Covid 19, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Dewan pers menyambut baik berbagai paket kebijakan yang telah diluncurkan Pemerintah untuk menangani dampak sosial-ekonomi tersebut, meskipun harus dikawal realisasi di lapangannya.

Dewan Pers mengajak kita semua untuk memperkuat solidaritas sosial dengan memberi perhatian khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehari hari atau yang mengalami penurunan penghasilan. Masih banyak warga masyarakat yang bekerja di sektor informal dan menggantungkan diri pada pendapatan harian. 

Dewan Pers mengajak kita semua untuk terus berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa, memohon pertolongan Nya dalam ikhtiar kita berjuang melawan  pandemi Covid 19.(rel)