Padang,Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tidak sejalan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengambil langkah penanggulangan penanganan wabah virus corona COVID-19.dengan Memberlakukan Pembatasan Selektif di Perbatasan Sumatera barat (Sumbar).
"Pemprov tidak memilih lockdown (mengunci) wilayah, sebagai langkah penanganan wabah virus corona COVID-19.Tetapi,Memberlakukan Pembatasan Selektif di Perbatasan",Kata Ketua DPRD Sumbar Supardi saat dikonfirmasi terkait hasil rapat DPRD bersama Gubernur Sumbar.Minggu (29/3).
Keputusan tersebut menurut Supardi tidak didukung oleh DPRD Sumbar. Karena, DPRD menilai untuk teknisnya sangat rentan terhadap keselamatan nyawa masyarakat.
Dalam hal ini,Supardi menilai.Pemprov tidak serius.Padahal,dari awal rencana keputusan yang akan diambil sesuai poin-poin rapat bersama hari Sabtu (28/03/2020). Meskipun bukan lockdowntotal, secara umum poin tersebut mengarah pada karantina wilayah, dengan penghentian eksodus orang masuk dan keluar ke Sumbar, dan hanya membolehkan lalu lintas barang serta hal-hal yang diperlukan.
Supardi menjelaskan.Dalam keputusan Pembatasan Selektif itupun masih rentan, karena Pemprov hanya memilih opsi karantina mandiri (di rumah masing-masing) terhadap Orang Dalam Pemantauan (OPD) yang baru masuk ke Sumbar.
“Percuma saja kalau begini, siapa yang bisa memastikan ODP ini tidak keluar rumah. Harusnya mereka yang masuk ini dikarantina total 14 hari dalam satu tempat,” tegas Supardi.
Supardi memperkirakan,kalau tidak dilakukan langkah ekstrem, ini akan jadi bom waktu di masyarakat. Salah satu cara untuk menghentikan ancaman virus ini adalah dengan isolasi daerah.
“Makanya saya kecewa, kok seperti itu, siapa yang biasa mengawasi, ini teori tidak masuk akal,” tutup Supardi dengan nada kecewa.(Sri)