BUKITTINGGI Lintas Media News
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, melepas ribuan peserta sepeda santai dalam rangka Fun Adventure RCT-HHT "Exploring Ngarai Sianok 2020" di depan Jam Gadang, Bukittinggi, Minggu (1/3/2020).

Bersepeda dapat memjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, tempat bersosialisasi, mengajak orang untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Dewasa ini sepeda tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tapi lebih dari itu, bersepeda telah menjadi tren atau gaya hidup di masyarakat saat ini.  Kegiatan bersepeda tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental.

"Karena bersepeda banyak hal yang kita saksikan, ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan kita eksplorasi. Sebagaimana kita ketahui Sumatera Barat khususnya Bukittinggi yang terkenal dengan wisata alam yang sangat indah," ucap Nasrul Abit saat membuka acara Fun Adventure RCT-HHT di Bukittinggi secara resmi.

Nasrul mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk bersama-sama menyukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020, Dia yakin, acara ini sangat penting untuk mengangkat dan memperkenalkan pariwisata Bukittinggi yang terkenal dengan daerah wisata.

"Karena ini kegitan yang pertama, mari kita sukseskan Fun Adventure RCT-HHT 2020 untuk memperkenalkan dan menarik kunjungan wisata demi kemajuan Sumatera Barat," ungkapnya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias sepakat kegiatan ini harus bisa sukses, dengan hadirnya ribuan peserta yang berasal dari berbagai daerah, provinsi dan bahkan ada dari negara Jepang ikut memeriahkan Fun Adventure RCT-HHT.

"Ini kegiatan pertama, Alhamdulillah banyak diikuti peserta dari berbagai daerah dan provinsi lain serta ada juga dua orang dari warga Jepang," ujar Walikota Bukittinggi.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah kurang lebih dari 1100 peserta dari komunitas sepeda 426 yang berasal dari Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Ternate dan Cilegon Banten serta dua orang peserta berwarga negara Jepang.

Selain Wagub Sumbar hadir juga dalam acara Fun Adventure RCT-HHT 2020 ini, yaitu Bupati Agam Indra Catri, Walikota Pariaman Genius Umar, Forkopimda Bukittinggi, Direktur Rumah Sakit Ahmad Mochtar, OPD Bukittinggi, dan Direktur PT. Garam (persero). (rel)

Padang.Lintas Media News.
Sumatera Barat mendapatkan kepercayaan lagi sebagai daerah pertama di luar jawa yang akan menjadi tuan rumah Indonesian Channel pada tanggal 11-12 Oktober 2020. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara Menlu RI dengan Gubernur Sumbar pada pelaksanaan lalu di Banyuwangi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial, SE, MA, Akt disela-sela kegiatannya, Sabtu (29/2/2020).

Kadis Pariwisata ini juga katakan,  program ini diinisiasi oleh Kemenlu RI dengan mengundang pemuda dari 77 negara untuk belajar seni dan budaya lokal langsung di daerah2 seperti Padang, Solo, Banyuwangi, Makassar dan Kutai selama 3 bulan, seminggu terakhir sebelum kembali ke negaranya akan diadakan acara pagelaran seni budaya oleh semua peserta di Padang, yang juga diikuti oleh Duta Besar dan keluarga masing2 dari negaranya.

"Bagi Indonesia dan Sumatera Barat program ini adalah pilihan promosi yang efektif dan efisien, dengan keberadaan 77 orang asing sebagai "friends of Indonesia" dan "Padangist" yang akan terus mempromosikan sumatera barat melalui medsos, media dan liputan formal mulai kedatangan, bahkan  sampai mereka kembali ke negaranya setelah bertahun-tahun", ungkap Novrial.

Novrial juga tambahkan,  program ini membuat ikatan emosional melalui aktifitas budaya antara mereka dengan ibu asuh dan sanggar belajarnya.  Sehingga banyak diantara mereka yang berulang kali kembali ke kota yang pernal ditinggalinya dulu, bahkan mengajak keluarga, saudara dan kenalan dari negara mereka.

" Pematangan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilakukan melalui rapat antara tim kemenlu dengan pimpinan direktur diplomasi publik, yusron n ambhari dengan pihak pemprov Sumbar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata. Dan seterusnya melakukan audiensi untuk melaporkan tahapan persiapannya ke Gubernur pada hari Jumat sore (28/02/2020) lalu", ujarnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. M.Sc.buka secara resmi Seminar Nasional Tantangan pengelolaan limbah B3/Medis difasilitas pelayanan kesehatan dan industri serta peran tenaga kesehatan di lingkungan di Era revolusi Industri 4.0" di aditorium Poltekkes Padang, Sabtu (29/2/2020).

Menurut Irwan Prayitno, limbah Medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan masalah yang telah terjadi sejak lama. Masalah yang dihadapi adalah kapasitas pengolah serta limbah medis yang harus dikelola di Sumbar.

"Banyak kasus permasalahan limbah B3 medis di Sumbar. Tercatat sebanyak 1.899,15 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis yang berasal dari 2.839 fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) per tahunnya," ucap Irwan Prayitno.

Limbah B3 sangat berbahaya, jumlahnya sangat banyak tersebut tidak didukung ketersediaan pusat pengolahan limbah medis, sehingga harus bawa ke Pulau Jawa untuk dimusnahkan.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan, itu aturannya. Jadi butuh biaya cukup besar untuk dikirim ke Jawa dengan biaya angkut senilai Rp20.000 - 40.000 per kilogram," ujarnya.

Kapasitas pengolahan limbah medis yang dilakukan oleh semua pihak swasta dan semua rumah sakit dengan insenerator berizin masih belum sebanding dengan limbah yang dihasilkan oleh fasyankes, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah.

"Sangat miris sekali, Rumah Sakit tidak bisa melakukan pemusnahan limbah medis, untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar mendorong pemusnahan limbah medis, jangan sampai tertumpuk begitu saja di rumah sakit," sebutnya.

Gubernur Sumbar menyebut, Pemprov Sumbar Siap mendukung dimana lokasi pusat pengolahan limbah B3 medis yang cocok menurut hasil kajian para akademi. Ia mengatakan, Sumbar sangat membutuhkan pusat pengolahan limbah medis agar menekan biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit ke Pulau Jawa.

Ia mengatakan, pihak rumah sakit tidak bisa membuang limbah B3 medis sembarangan karena bisa terkena hukum pidana. Jika Sumbar sudah memiliki pusat pengolahan limbah medis sendiri akan mengefisiensi pengeluaran, sehingga biaya pengobatan dan ruang rawat bisa lebih murah.

"Jadi kita berharap pihak swasta maupun pemerintah daerah dapat berinvestasi mendirikan jasa pengolah limbah medis ini," tutur Irwan.

Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali mengatakan, pemerintah saat ini sudah mengembangkan konsep pengolahan limbah medis yang berbasis wilayah. Pengolahan limbah dikelola secara mandiri di wilayah. Konsep ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kerja sama antar badan pemerintah di wilayah tersebut dan juga dengan pengelola limbah swasta.

"Pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya tidak boleh membuang limbah medis sembarangan. Telah banyak kasus rumah sakit di Kabupaten yang terkena masalah hukum pidana karena ketahuan membuang limbah sembarangan," sebut Imran.

Pembuangan limbah (B3) dari fasyankes yang tidak diolah dan dibuang secara benar, tidak hanya mengancam kondisi lingkungan, limbah ini berpotensi untuk mengganggu kesehatan atau bahkan berujung pada kematian ketika terpapar manusia.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Imran Agus Nurali juga berikan apresiasi pada Politeknik Kesehatan Padang yang mengelar acara Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan Limbah B3 di Sumbar, sebagai bentuk sosialisasi betapa pentingnya alat insenerator sebagai pemusnah limbah B3.

Seminar yang digagas oleh Politeknik Kesehatan Padang tersebut dihadiri oleh. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, Ketua PP Hakli Prof. Arif Sumantri, Direktur Poltekkes Padang DR. H. Burhan Mislim, SKM, M.Si, Ketua Hakli Sumbar Efriwandri Marza, SKM, M.Kes, para Dosen Poltekkes Padang dan peserta Seminar Nasional lebih kurang 750 orang.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wisata halal menjadi tren yang khas dalam pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat sesuai  potensi karakter budaya religi yang dimiliki berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah.

Hal ini disampaikan Kadis Pariwisata Pemprov Sumbar Novrial, SE. MA. akt. Disela-sela Acara workshop pentahelix pariwisata Sumbar di Kota Pariaman tgl 27-28 Februari 2020, melalui Whastaap nya, Jum'at (28/2/2020)

Novrial juga menyampaikan, acara inidiikuti anggota forum pentahelix, unsur akademisi, industri pelaku, komunitas, media dan dinas pariwisata provinsi dan 19 kabupaten/ kota ditujukan untuk menyusun komitmen bersama dan peta jalan penyelenggaraan pariwisata halal yang perdanya segera akan disepakati triwulan 1 tahun 2020 ini.

" Narasumber yang ditampilkan adalah Walikota pariaman dan kadis kab. Solok tentang lesson learn pengembangan wisata halal di daerah, director Malaysian Tourism Office Medan dan Ketua Tim penyusun Prof. Ansofino", ujarnya.

Novrial mengatakan,  hasil yang diharapkan adalah; penyamaaan pemahaman definisi dan penjabaran yang diperlukan terkait regulasi penyelenggaraan pariwisata halal sesuai tugas kewenangan masing-masing-masing dan matriks komitmen penyelenggaraan.

" Siapa melaksanakan apa, misalnya PHRI, ASITA, HPI, GIPPI, Perguruan Tinggi, Komunitas pariwisata, media dan dinas provinsi dan kabupaten/ kota", ungkapnya.

Novrial juga katakan dari sisi komitmen pemprov (dinas pariwisata) Sumbar adalah paska penetapan Perda.

"Semua Pergub terkait penyelenggaraan wisata halal di industri hotel, travel agent, tour operator, pramuwisata, restoran/ rumah makan, bandara, dan di objek-objek wisata tuntas di tahun 2020 ini", harapnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat paripurnakan usul hak interpelasi dewan yang akan melahirkan sebuah rekomendasi penting untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi ketiga Wakilnya,Irsyad Syafar,Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo,dilaksanakan di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Jumat (28/2).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan.Dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,DPRD memiliki tiga fungsi strategis yang dapat menjadi katalisator atau penyeimbang untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan,yaitu fungsi pembentukan Perda,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Disebutkan Supardi.Untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut,Ford memiliki 3 instrumen yaitu,hak Interpelasi,hak Angket dan hak menyatakan pendapat.Esensi dari ketiga hak tersebut adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,apakah telah dilakukan secara efektif,efisien,transparan,akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada yang “istimewa” dan tidak ada yang perlu ditakuti terhadap penggunaan hak – hak DPRD, baik hak menyatakan pendapat, hak angket maupun hak interpelasi, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan,” tegas Supardi.

Menurut Supardi, pengajuan usul penggunaan hak interpelasi tersebut merupakan yang pertama kali dalam sejarah DPRD Sumatera Barat dan rapat paripurna ini merupakan tahapan pertama yaitu penyampaian penjelasan terhadap pengguna hak interpelasi ini.

Usai penyampaian penjelasan dari pengusul,paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Anggota DPRD lainnya melalui Fraksi-Fraksi masing-masing.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicaranya Rafdinal menyatakan menolak usul interpelasi pengusul karena,subtansi yang menjadi objek Interplasi pengusul bukan sebuah kebijakan yang berdampak buruk dan mengkhawatirkan masyarakat.(Sri)

Padanh.Lintas Media News.
Komisi IX DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka reses yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX H. Ansory Siregar, Lc didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh MA dan dihadiri Dirjen Pembinaan dan Produktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan serta rombongan Komisi IX DPR RI.

Rombongan diterima oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Bara, Nasrizal dan beberapa kepala OPD terkait di Auditorium Gubernuran, Jum'at pagi (28/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan selamat datang pada rombongan dan berharap rombongan Komisi IX bisa membawa semua aspirasi masyarakat Sumbar permasalahan kesehatan dan sekaligus memberikan informasi terkait dalam fasilitas kesehatan, BPJS, dan pelayanan kesehatan di Sumbar

Gubernur Sumbar juga menyampaikan beberapa masalah kesehatan yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya meningkatnya angka pengangguran di Sumbar, stunting dan kesehatan Ibu dan bayi lahir cacat. Dikatakannya Pemprov Sumbar saat ini berupaya mengatasinya.

Irwan Prayitno menyebutkan semakin meningkatnya angka pengangguran di daerah itu setiap tahunnya karena Sumbar merupakan daerah agraris, bukan industri, dikarenakan lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semua di perguruan tinggi.

"Ini yang mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Sumbar meningkat, ditambah kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Daerah Sumbar bukan daerah industri, jadi kesempatan kerja sangat sedikit," jelasnya, Jum'at (28/2).

Untuk itu, kata Irwan, perlunya pelatihan keahlian dalam bekerja. Jadi, harus ada pelatihan, agar tenaga kerja di Sumbar terserap. Contohnya, di Jepang akan menerima berapa saja jumlah pelamar, asalkan lolos dari aturan pemerintah dan memiliki keahlian di bidang tertentu.

Selanjutnya gubernur menyebutkan kepada Komisi IX berharap BPSJ Kesehatan golongan kelas III untuk masyarakat miskin sebesar Rp 25 ribu per bulan tidak menaikan iuran BPSJ nya. Sebab, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diberlakukan, maka hal itu pun akan menaikkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin. 

"Kalau bisa, kita berharap (BPJS Kesehatan) untuk masyarakat miskin (kelas III) itu jangan naik, karena Pemprov menanggung premi BPJS untuk masyarakat miskin yakni untuk kelas tiga dengan dana APBD yang jumlahnya sekitar Rp 38 miliar. Bila Pemerintah Pusat menaikkan semua kelas iuran PBJS Kesehatan, maka pemprov harus meningkatkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau menengah ke bawah hingga Rp 50 miliar lebih," harap gubernur Sumbar.

Irwan mengaku, seandainya pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan di semua kelas, mau tak mau pemprov harus menyiapkan tambahan APBD supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menengah ke bawah tetap terjamin. Beban ini juga akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

"Kita ini bekerja untuk rakyat. Jadi ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kepentingan anggaran untuk masyarakat kita utamakan. Apapun untuk rakyat, harus kita upayakan. Termasuk anggaran subsidi BPJS untuk masyarakat, untuk tahun 2020 ini Pemprov Sumbar telah menganggarkan lebih dari 70M. Naik dua kali lipat dari anggaran 2019," ungkapnya.

Jadi kalau ada kabupaten kota yang anggarannya kurang untuk subsidi BPJS dan bahkan hanya disediakan 3 atau sampai 6 bulan saja, sangat saya sayangkan. Ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kita ini bekerja untuk rakyat. Harus didahulukan kepentingan rakyat, rakyat diutamakan. Apapun itu, anggarannya harus ada. Kalau perlu tunda anggaran yang lain terlebih dahulu, asal anggaran untuk kepentingan kesehatan rakyat ada

Sementara itu Ketua Tim Ansory Siregar mengatakan, Komisi IX DPR RI pemilihan Provinsi Sumbar ini mengungkapkan, bahwa Komisi IX DPR RI akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Provinsi Sumbar.

Ansory Siregar menyatakan bahwa dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kali ini merupakan rombongan yang paling banyak dan terlengkap di Sumbar. Ada 26 orang berkunjung, sementara di daerah lain paling banyak hanya belasan.

Pada kesempatan tersebut, para anggota Tim Komisi IX beserta perwakilan dari kementerian memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menyampaikan permasalahan yang ada terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan pelayanan BPJS.

Salah satu dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R dari partai politik Gerindra menyampaikan, permasalahan BPJS Sumbar yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Ditambah dengan adanya rencana kenaikan premi BPJS dari dari 23 ribu menjadi 42 ribu.

Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.

"Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya yang ditanggung oleh kita," kata Suir Syam.

Telah banyak keluhan masyarakat membuat anggota Komisi IX ini menjadi ikut bersuara. Salah satunya Ia menyebutkan, bahwa masyarakat berobat ke rumah sakit hanya dibatasi sampai tiha hari dan selanjutnya pasien disuruh pulang.

"Hal ini sering terjadi di Rumah Sakit, pasien belum sembuh disuruh pulang dan minta rujukan baru ke Puskemas untuk bisa dirawat kembali. Ada lagi yang lebih parah, yaitu semua biaya pembelian obat ditanggung pasien, dengan alasan tidak menyediakan obat tersebut," ujarnya.

Sesuai aturan apabila ada pasien yang masuk dalam tanggungan BPJS, semua biaya pengobatan sampai sembuh sudah ditanggung BPJS.

Dengan demikian, Suir Syam mewakili anggota DPR Rai berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan dengan membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mana saja.

"Mudah-mudahan ada evaluasi terhadap pelayanan BPJS baik rujukan rumah sakit dan lainnya plus pelayanan yang maksimal," tambahnya. (rel)

Dirut PT Semen Padang Yosviandri (dua dari kiri) menerima  "Gold Brand Equity Award"  yang diserahkan Research Director Iconomics Alex Mulya , disaksikan Founder & CEO Iconomics Bram S Putro (paling kanan) dan  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup RM Karliansyah (paling kiri). Foto Istimewa.


Padang.Lintas Media News.
PT Semen Padang pada Kamis (27/2/2020) meraih penghargaan "Gold Brand Equity Award"   kategori industri semen pada ajang CSR  Brand Equity Award 2020 yang diadakan  Iconomic, sebuah media yang terintegrasi dengan kegiatan Research,  Learning Center, EO, dan Pengembangan Teknologi. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan  yang dinilai terdepan dalam bidang CSR melalui survei pada Januari 2020, dan melibatkan lebih dari 10.000 responden secara online.

"Alhamdulillah ini merupakan prestasi menggembirakan  yang diraih perusahaan pada awal 2020 di bidang CSR. Penghargaan ini sekaligus pengakuan dari pihak ketiga atas komitmen perusahaan dalam pelaksanaan program CSR," kata  Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri yang didampingi  Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, usai menerima penghargaan di Jakarta.
Dengan  penghargaan ini, telah menambah deretan penghargaan Semen Padang di bidang CSR, di antaranya pada Indonesian CSR Award (ICA) 2014 yang diselenggarakan  Corporate Forum for Community Delopment (CFCD ) dimana PT Semen Padang sukses meraih 13 penghargaan. Pada ICA 2017,  juga memborong sebanyak  15 penghargaan.   Kemudian penghargaan Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2017. Pada 2018, Semen Padang meraih  penghargaan TOP CSR 2018  untuk tiga kategori, yakni, kategori TOP Leader on CSR Commitment 2018 untuk Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri, TOP CSR 2018 untuk Program Kelembagaan Sosial Ekonomi serta TOP CSR 2018 untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, meraih Padmamitra Award's 2018 untuk kategori bidang kemiskinan dari Kementrian Sosial RI.

Yosviandri mengatakan, penghargaan ini bisa menjadi penambah motivasi, bagian dari evaluasi serta improvement dari perusahaan untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan program CSR ke depan sesuai dengan standar atau kaidah yang ditetapkan  lembaga yang qualified.

"Perusahaan memandang bahwa CSR bukan hanya tool biasa melainkan sebagai keunggulan bersaing untuk mendukung jalannya perusahaan. Karena itu, segenap insan Semen Padang berkomitmen serius menjalankan program CSR mulai dari pimpinan puncak hingga pelaksana di lapangan." katanya

Perusahaan, lanjut Yosviandri,  terus merancang program program untuk masyarakat lingkungan.  Program tersebut di antaranya,   Basinergi Mambangun nagari  bersama Forum Nagari yang  didirikan oleh perusahaan bersama masyarakat,  UPZ Baznas Semen Padang,  Tim Reaksi Cepat (TRC SP),  yang fokus ke tanggap darurat kebencanaan. Selanjutnya Gallery Balanjo Semen Padang, berupa mini market/ gallery khusus menjual produk unggulan mitra binaan serta program pemberdayaan lainnya.
Komisaris PT Semen Padang Khairul Jasmi merespons positif keberhasilan perusahaan semen pertama di Indonesia itu meraih "Gold Brand Equity Award".
"Sudah jadi tradisi oleh Semen Padang selalu di papan atas soal CSR.  Prestasi ini membuktikan Semen Padang serius soal CSR," kata Khairul.
Menurut wartawan senior itu, CSR Semen Padang memang sudah lama dikelola dengan baik dan terukur. Dalam perusahaan dan holding PT Semen Indonesia (Persero), Tbk hal ini diakui.
"Pemerintah daerah juga tahu Semen Padang sudah mengelola CSR dengan baik. Ratusan UMKM telah dibantu. Ribuan anak sekolah dapat beasiswa.  Jika Semen Padawng tak ada di Sumbar maka CSR Semen Padang otomatis tak ada," katanya.
Atas dasar itu, Dewan Komisaris  mengapresiasi dan mendukung direksi beserta seluruh  jajaran untuk terus mengelola perusahaan dengan seimbang, tak hanya dari sisi profit tapi juga planet dan people. Disamping mengejar profit untuk shareholder Semen Padang diharapkan terus mengelola community lewat program CSR dan environmental friendly (ramah lingkungan).
Proses Penilaian
Iconomics telah melakukan survei pada Januari 2020, dan melibatkan lebih dari 10.000 responden secara online. Riset "brand equity" dari sisi persepsi publik dilakukan untuk mengetahui sejauhmana entitas yang dikaji sudah bertanggung jawab secara sosial dengan bobot 60 %. Kemudian penilaian juga diambil dari laporan proper KLHK 2018 (bobot 30 %) dan dari Sustainability Report atau publikasi lain perusahaan yang dikaji (10 %). Penilaian mempergunakan index 100 sebagai nilai maksimum. Dan, penerima "CSR Brand Equity-Gold Award" adalah perusahaan dengan nilai akhir index di atas 70. (* b))

Padang.Lintas Media News.
Permasalahan jalan tol Padang - Pekanbaru terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Melalui acara "Win-win Solution upaya percepatan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan dampaknya bagi perkembangan ekonomi Sumatera Barat" di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (27/2/2020) yang diselenggarakan oleh Langgam.id, bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru melalui PT Hutama Karya (HK) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit proyek strategis nasional itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan seharusnya berjalan lancar.

Wagub Nasrul Abit memberikan kepastian kepada masyarakat Sumbar yang terkena pembebasan jalan Tol Padang-Pekanbaru, tidak ada niat untuk memiskinkan atau menzalimi masyarakat tapi pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Sumbar.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan itu terkendala dalam hal pembebasan tanah. Masyarakat tidak mau menerima ganti rugi karena nilainya rendah. Ini proyek pemerintah, tujuan membangun ini mensejahterakan masyarakat bukan mensengsarakan masyarakat.

"Namun sekarang kita sedang mencari jalan terbaik bagi masyarakat dengan menyesuaikan harga ganti rugi yang baru. Kita sudah surati menteri terkait, semoga cepat terlaksana dan diterima masyarakat," ungkap Nasrul Abit.

Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan, pro dan kontra tentu ada di masyarakat. Untuk itu Ia berharap jangan ada mempelintir isu ini. Sebenarnya Sumbar butuh tol supaya tidak ketinggalan dari daerah lain di Sumatera.

Nasrul menyebutkan sejumlah daerah di Sumatera sudah memiliki tol, seperti Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Utara, hanya Sumbar yang belum memiliki jalan tol. Tak hanya itu dengan adanya tol banyak manfaat yang didapatkan oleh Sumbar dengan memberi dampak baik bagi sektor perekonomian, pariwisata dan masih banyak yang lainnya.

"Pertumbuhan kendaraan di Sumbar tiap tahunnya selalu bertambah, tiap hari bisa dirasakan bagi pengendara Padang-Solok dan Padang-Bukittinggi selalu macet. Ini membuat para wisatawan enggan berkunjung ke Sumbar diakibatkan jalan berliku-liku dan macet. Sebab itu kita melakukan kajian-kajian untuk membangun tol tersebut," katanya.

Terkait hal itu, Wagub meminta masyarakat agar tidak langsung menolak ketika ada rencana pembangunan. Pemerintah tentu telah melakukan kajian untuk pembangunan ini. Dikatakannya, untuk membangun sebuah jalan tol tidak bisa sembarangan.

"Mari berpikir pembangunan Sumbar ke depan. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita memang butuh jalan tol. Tanpa dukungan masyarakat jalan tol ini tidak akan ada di Sumbar," ajak Nasrul Abit.

Kalau tahun 2024, tidak selesai, maka jangan harap jalan tol ada di Sumbar. Pemerintah Sumbar siap memfasilitasi kemauan masyarakat. Wagub ajak masyarakat untuk bisa duduk bersama memberikan kesempatan untuk ke pengadilan bersama-sama supaya harga pengantian lahan naik.

Komisaris Utama Hutama Karya, Wahyu Muryadi menjelaskan, ruas tol Padang - Pekanbaru merupakan koridor penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Riau, yang terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi I Padang-Sicincin (36,15km), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38km), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34km), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58km), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56km) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (38km).

Wahyu mengatakan Pemimpin dikaitkan dengan dalil atau kaidahnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin atas seluruh rakyatnya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

Negara dalam hal ini pemerintah sudah mencoba memberikan jalan keluar dengan menghadirkan konsep utuh yang menjadi skala priorotas nasional yaitu Jalan Tol Sumatera (JTS) melalui HK infrastruktur

Celakanya, dala setiap rapat evaluasi gabungan komisasri dan direksi HK, ketika dievaluasi, Sumbar ini angkanya naik 5 Km susah. tidak bergerak. jangankan 5 Km, 4,2 tidak bisa.

"Untuk itu, mari sama sama duduk dengan Niniak Mamak, Alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat, bundo kandung, perantau dan pemuda bisa mendukung pelaksanaan jalan tol ini,"

Tol Padang Pariaman di Sumbar seharusnya di tahun 2020 sudah mulai aktif, namun karena ada beberapa permasalahan sempat terhenti. Makanya sumbar kalah dengan irian, papua sudah tembus dari kota ke kota.

"Didaerah lain relatif lancar dan tidak ada masalah. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kami datang langsung ingin lebih banyak mendengar. karena mendengar itu penting dalam menyelesaikan persoalan," ucap Wahyu.

Komisaris HK mengatakan, apa yang digembor-gemborkan sebagai ganti untung bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Seharusnya kalimat yang pantas adalah "Ganti Dengan Sewajarnya" ini bisa menjadi kenyataan.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Kadin Sumbar, Wabup Padang Pariaman, Direktur Semen Padang, Ceo Langgam.Id, Walinagari, para Akademiksi Perguruan Tinggi di Sumbar dan insan media lainnya. (rel)

JAKARTA.Lintas KetuaMedia News.
Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. Alirman Sori menegaskan, Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja/ Omnibus Law harus dikawal dengan serius. DPD RI harus menyusun pandangan secara kelembagaan, jangan sampai RUU tersebut merugikan kepentingan daerah.

Hal itu ditegaskan Alirman Sori usai menyampaikan Laporan PPUU dalam sidang paripurna DPD ke - 8 masa sidang kedua tahun 2019 - 2020, Kamis (27/2/2020).

"RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini harus dikawal serius, jangan sampai merugikan kepentingan daerah," tegas Alirman Sori.

Dia menyatakan, penyusunan pandangan DPD terhadap RUU tersebut harus melibatkan lintas komite di DPD, sebab cakupan RUU yang terlalu luas.

"Masing - masing komite di DPD dapat membahas muatan RUU sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Pandangan dan pendapat komite ini nantinya disatukan untuk dibahas secara lebih dalam di PPUU," ujar senator asal daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Senada, Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattaliti juga menegaskan hal tersebut, saat memimpin sidang paripurna. Menurutnya, panitia musyawarah (Panmus) DPD telah memutuskan pembahasan RUU Cipta Kerja melibatkan lintas komite.

"Dalam rapat panitia musyawarah DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja yang diajukan oleh pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/Komite dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI," katanya, dikutip dari laman DPD RI. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Irwan Prayitno secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019. Laporan ini sebagai bahan audit bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

Penyerahan LKPD tersebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Inspektur Sumbar Mardi, Kepala  DPKD Sumbar, Zaenuddin dan Kepala Biro Humas Jasman, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang, Rabu (26/2/2020).

Gubernur Sumbar menyebutkan,  penyerahan LKPD adalah wujud komitmen Pemprov Sumbar untuk senantiasa berupaya menciptakan good and clean governance. Laporan Keuangan ini juga bisa mengukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.

Terkait untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Lahan dan bangunan milik pemerintah provinsi harus terdata seluruhnya, baik yang digunakan sendiri ataupun dalam pengelolaan pihak lain.

"Mengenai aset SMA dan SMK yang berada di kabupaten kota, sudah kami siapkan laporan sesuai sertifikat penggunaan lahan," ucap Gubernur Sumbar.

Dia juga menyampaikan, menyangkut aset kalau tidak dituntaskan secepat mungkin, akan menjadi masalah di kemudian hari. Harus ada aturan yang jelas terkait dengan perjanjian pinjam pakai atau sewa pemanfaatannya dalam pengelolaan pihak lain.

"Jangan ada permasalahan, lahan yang dimanfaatkan oleh pihak lain harus ada perjanjian hitam atau putihnya oleh instansi terkait.

Selanjutnya gubernur menyerahkan LKPD ke BPK dengan harapan Pemprov Sumbar kembali meraih opini WTP secara berturut-turut setiap tahunnya.

"Alhamdulillah hari ini kita serahkan LKPD ke BPK dengan harapan kita tiap tahunnya dapat meraih opini WTP. Kita akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, tansparansi dan akuntabilitas keuangan di Sumbar," ujarnya.

Harapannya, predikat opini WTP dari BPK bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal. Ia juga beri apresiasi pada BPK, predikat opini WTP yang dicapai Sumbar, tidak luput dari bimbingan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

"Kami menghimbau pada semua para pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk senantiasa bersikap terbuka kepada petugas auditor BPK," harap gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi sangat mengapresiasi Pemprov Sumbar yang tergolong cepat dalam menyerahkan LKPD, selalu nomor pertama penyampaian LKPD ke BPK Sumbar. Ia juga memuji komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang dinilainya cukup akurat dan akuntabilitas keuangan di Sumbar.

"Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib menyerahkan laporan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir. Artinya, masih ada tenggat penyerahan hingga 31 Maret," ucapnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan tersebut akan dilakukan selama dua bulan, dimulai pada 25 atau 26 April dan hasil pemeriksaan APBD 2019 akan diumumkan nantinya.

"Setelah penyerahan ini, kami Senin depan akan langsung bekerja. Waktu penyerahannya LKPD termasuk cepat, dimana menurut ketentuan sebenarnya, pemprov memiliki batas waktu hingga 31 Maret untuk menyerahkan, ini berarti lebih awal," sebut Kepala BPK perwakilan Sumbar.

"Kami apresiasi ini, kali ini Pemprov Sumbar menyerahkan LKPD yang kedua secara nasional dan nomor pertama di luar pulau Jawa," jelas Yusnadewi. (rel)