Padanh.Lintas Media News.
Komisi IX DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka reses yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX H. Ansory Siregar, Lc didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh MA dan dihadiri Dirjen Pembinaan dan Produktivitas Kementerian Ketenaga Kerjaan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan serta rombongan Komisi IX DPR RI.
Rombongan diterima oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Bara, Nasrizal dan beberapa kepala OPD terkait di Auditorium Gubernuran, Jum'at pagi (28/2/2020).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan selamat datang pada rombongan dan berharap rombongan Komisi IX bisa membawa semua aspirasi masyarakat Sumbar permasalahan kesehatan dan sekaligus memberikan informasi terkait dalam fasilitas kesehatan, BPJS, dan pelayanan kesehatan di Sumbar
Gubernur Sumbar juga menyampaikan beberapa masalah kesehatan yang ada di Sumatera Barat. Di antaranya meningkatnya angka pengangguran di Sumbar, stunting dan kesehatan Ibu dan bayi lahir cacat. Dikatakannya Pemprov Sumbar saat ini berupaya mengatasinya.
Irwan Prayitno menyebutkan semakin meningkatnya angka pengangguran di daerah itu setiap tahunnya karena Sumbar merupakan daerah agraris, bukan industri, dikarenakan lulusan SLTA atau SMK tidak terserap semua di perguruan tinggi.
"Ini yang mengakibatkan angka pengangguran terbuka di Sumbar meningkat, ditambah kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja belum optimal. Daerah Sumbar bukan daerah industri, jadi kesempatan kerja sangat sedikit," jelasnya, Jum'at (28/2).
Untuk itu, kata Irwan, perlunya pelatihan keahlian dalam bekerja. Jadi, harus ada pelatihan, agar tenaga kerja di Sumbar terserap. Contohnya, di Jepang akan menerima berapa saja jumlah pelamar, asalkan lolos dari aturan pemerintah dan memiliki keahlian di bidang tertentu.
Selanjutnya gubernur menyebutkan kepada Komisi IX berharap BPSJ Kesehatan golongan kelas III untuk masyarakat miskin sebesar Rp 25 ribu per bulan tidak menaikan iuran BPSJ nya. Sebab, bila kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu diberlakukan, maka hal itu pun akan menaikkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin.
"Kalau bisa, kita berharap (BPJS Kesehatan) untuk masyarakat miskin (kelas III) itu jangan naik, karena Pemprov menanggung premi BPJS untuk masyarakat miskin yakni untuk kelas tiga dengan dana APBD yang jumlahnya sekitar Rp 38 miliar. Bila Pemerintah Pusat menaikkan semua kelas iuran PBJS Kesehatan, maka pemprov harus meningkatkan jumlah APBD untuk premi BPJS Kesehatan masyarakat miskin atau menengah ke bawah hingga Rp 50 miliar lebih," harap gubernur Sumbar.
Irwan mengaku, seandainya pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan di semua kelas, mau tak mau pemprov harus menyiapkan tambahan APBD supaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menengah ke bawah tetap terjamin. Beban ini juga akan dirasakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.
"Kita ini bekerja untuk rakyat. Jadi ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kepentingan anggaran untuk masyarakat kita utamakan. Apapun untuk rakyat, harus kita upayakan. Termasuk anggaran subsidi BPJS untuk masyarakat, untuk tahun 2020 ini Pemprov Sumbar telah menganggarkan lebih dari 70M. Naik dua kali lipat dari anggaran 2019," ungkapnya.
Jadi kalau ada kabupaten kota yang anggarannya kurang untuk subsidi BPJS dan bahkan hanya disediakan 3 atau sampai 6 bulan saja, sangat saya sayangkan. Ndak ada alasan defisit anggaran kalau untuk rakyat. Kita ini bekerja untuk rakyat. Harus didahulukan kepentingan rakyat, rakyat diutamakan. Apapun itu, anggarannya harus ada. Kalau perlu tunda anggaran yang lain terlebih dahulu, asal anggaran untuk kepentingan kesehatan rakyat ada
Sementara itu Ketua Tim Ansory Siregar mengatakan, Komisi IX DPR RI pemilihan Provinsi Sumbar ini mengungkapkan, bahwa Komisi IX DPR RI akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Provinsi Sumbar.
Ansory Siregar menyatakan bahwa dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI kali ini merupakan rombongan yang paling banyak dan terlengkap di Sumbar. Ada 26 orang berkunjung, sementara di daerah lain paling banyak hanya belasan.
Pada kesempatan tersebut, para anggota Tim Komisi IX beserta perwakilan dari kementerian memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menyampaikan permasalahan yang ada terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan pelayanan BPJS.
Salah satu dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R dari partai politik Gerindra menyampaikan, permasalahan BPJS Sumbar yang kurang maksimal dirasakan masyarakat. Ditambah dengan adanya rencana kenaikan premi BPJS dari dari 23 ribu menjadi 42 ribu.
Situasi itu justru membuat pemerintah daerah kebingungan lantaran ketika masyarakat sudah membayar iuran BPJS, maka tidak bisa kemudian ditambah dengan biaya yang diberikan dari APBD.
"Di satu sisi ternyata pelayanannya (BPJS Kesehatan) tidak semaksimal pada saat ada Jamkesda dulu sebelumnya yang ditanggung oleh kita," kata Suir Syam.
Telah banyak keluhan masyarakat membuat anggota Komisi IX ini menjadi ikut bersuara. Salah satunya Ia menyebutkan, bahwa masyarakat berobat ke rumah sakit hanya dibatasi sampai tiha hari dan selanjutnya pasien disuruh pulang.
"Hal ini sering terjadi di Rumah Sakit, pasien belum sembuh disuruh pulang dan minta rujukan baru ke Puskemas untuk bisa dirawat kembali. Ada lagi yang lebih parah, yaitu semua biaya pembelian obat ditanggung pasien, dengan alasan tidak menyediakan obat tersebut," ujarnya.
Sesuai aturan apabila ada pasien yang masuk dalam tanggungan BPJS, semua biaya pengobatan sampai sembuh sudah ditanggung BPJS.
Dengan demikian, Suir Syam mewakili anggota DPR Rai berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan dengan membuat kebijakan daerah untuk masyarakat yang tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit mana saja.
"Mudah-mudahan ada evaluasi terhadap pelayanan BPJS baik rujukan rumah sakit dan lainnya plus pelayanan yang maksimal," tambahnya. (rel)