PADANG, Lintasmedia News— Harapan untuk kembali menjalani aktivitas secara mandiri kini kembali dirasakan Rahma Hatta, seorang ibu rumah tangga asal Kampung Dalam, Kelurahan Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Setelah bertahun-tahun mengandalkan tongkat untuk menopang aktivitas sehari-hari, Rahma kini dapat kembali berjalan dengan lebih baik, bahkan mengendarai sepeda motor dan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan ayam.

Perubahan tersebut hadir setelah Rahma mendapatkan bantuan kaki palsu melalui program kesehatan dan biaya kemanusiaan yang disalurkan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang. Kaki palsu tersebut diserahkan Manajer UPZ BAZNAS Semen Padang Akmal dan diterima oleh Rahma Hatta di Kantor UPZ BAZNAS Semen Padang, Senin (31/8/2026).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen UPZ BAZNAS Semen Padang dalam menghadirkan manfaat zakat yang tepat sasaran sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rahma harus kehilangan kaki kirinya setelah mengalami kecelakaan pada 2017. Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-harinya menjadi jauh lebih terbatas. Untuk berpindah dan melakukan berbagai kegiatan di rumah, Rahma harus menggunakan tongkat.

Di tengah keterbatasan tersebut, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi tantangan tersendiri. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak tetap. Situasi itu membuat kebutuhan untuk memperoleh alat bantu yang lebih memadai menjadi sesuatu yang tidak mudah diwujudkan secara mandiri.

Kesempatan untuk mendapatkan bantuan kaki palsu kemudian diketahui Rahma melalui media sosial. Informasi tersebut mendorongnya untuk mendatangi kantor UPZ BAZNAS Semen Padang dan mengajukan permohonan bantuan.

Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti tim UPZ BAZNAS Semen Padang dengan melakukan kunjungan ke kediaman Rahma. Setelah melalui proses asesmen dan tindak lanjut, bantuan kaki palsu akhirnya dapat direalisasikan.

Bantuan tersebut tidak hanya menjadi alat bantu mobilitas bagi Rahma, tetapi juga membuka kembali ruang geraknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri.

Rahma kini sudah mampu berjalan dengan baik. Aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan dengan bantuan tongkat mulai dapat dijalankan dengan lebih leluasa. Bahkan, ia sudah mampu mengendarai sepeda motor dan kembali berjualan ayam untuk membantu menopang perekonomian keluarganya.

Bagi Rahma, bantuan yang diterimanya bukan sekadar sebuah alat bantu. Kaki palsu tersebut telah menjadi bagian penting dalam prosesnya untuk kembali membangun kemandirian dan menjalani kehidupan dengan lebih optimistis.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa berjalan kembali dengan baik. Saya juga sudah bisa mengendarai sepeda motor dan kembali berjualan ayam,” ujar Rahma.

Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada UPZ BAZNAS Semen Padang atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penanganan kaki palsu Rahma dilakukan melalui Ade Orthopros, sebuah workshop yang bergerak dalam pembuatan dan penanganan alat bantu bagi pasien ortopedi, rehabilitasi medis, tumbuh kembang, serta pembuatan kaki dan tangan palsu.

Ahli Ortotis Prostetis Orthopros, Ade Saputra, mengatakan Rahma bukan merupakan pasien baru di workshop tersebut. Rahma telah menjadi pasien Ade Orthopros sejak 2017 dengan menggunakan tongkat biasa.

Dalam penanganan terbaru, dilakukan penggantian komponen socket pada kaki palsu Rahma. Penggantian komponen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kembali alat bantu dengan kondisi dan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kenyamanan sekaligus menunjang aktivitas secara optimal.

Ade menyebut kondisi Rahma saat ini sangat baik. Selain sudah dapat berjalan, Rahma juga telah kembali melakukan berbagai aktivitas, termasuk mengendarai sepeda motor dan berjualan ayam.

“Sekarang kondisinya sangat baik. Ibu Rahma sudah bisa berjalan, beraktivitas, mengendarai sepeda motor, bahkan sudah kembali berjualan ayam,” kata Ade.

Workshop Ade Orthopros sendiri berlokasi di Kompleks Polamas Blok B No. 3, Andalas, Kota Padang. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pembuatan alat bantu, tetapi juga memastikan perangkat yang digunakan dapat menunjang mobilitas dan kebutuhan aktivitas penerima manfaat.

Manajer UPZ BAZNAS Semen Padang, Akmal, mengatakan penyaluran bantuan kaki palsu tersebut merupakan bagian dari program kesehatan dan biaya kemanusiaan. Melalui program ini, dana zakat yang dihimpun UPZ BAZNAS Semen Padang diupayakan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan alat bantu seperti kaki palsu memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya membantu penerima manfaat dari sisi kesehatan dan mobilitas, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri serta membuka kembali kesempatan untuk beraktivitas secara produktif.

“Melalui penyaluran dana zakat ini, kami berharap kualitas hidup Bu Rahmah dapat meningkat secara optimal. Semoga beliau dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih maksimal dan penuh keberkahan,” ujar Akmal.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat UPZ BAZNAS Semen Padang dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat agar memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengapresiasi langkah UPZ BAZNAS Semen Padang yang terus menghadirkan program-program kemanusiaan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Win, bantuan kaki palsu bagi Rahma menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan, tetapi juga bagaimana dana tersebut mampu menjadi instrumen pemberdayaan dan membantu penerima manfaat kembali menjalankan aktivitas secara mandiri dan kembali produktif.

“Kami mengapresiasi UPZ BAZNAS Semen Padang yang terus menghadirkan manfaat nyata melalui penyaluran dana zakat. Bantuan seperti ini memiliki nilai kemanusiaan yang sangat kuat karena memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk kembali beraktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya,” ujar Win.

Ia menambahkan, semangat kepedulian tersebut merupakan bagian dari nilai yang terus dibangun PT Semen Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan UPZ BAZNAS Semen Padang diharapkan semakin memperkuat kontribusi perusahaan dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan.

Bagi Rahma, perubahan yang dirasakannya kini menjadi bukti bahwa sebuah bantuan yang diberikan secara tepat dapat membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang.

Dari sebelumnya harus bertumpu pada tongkat, kini ia dapat melangkahkan kaki dengan lebih percaya diri. Dari keterbatasan beraktivitas di rumah, kini Rahma kembali mengendarai sepeda motor dan berjualan ayam.

Kisah Rahma sekaligus memperlihatkan bahwa kebermanfaatan zakat dapat hadir dalam bentuk yang sangat konkret. Sebuah kaki palsu bukan hanya membantu seseorang untuk berjalan, tetapi juga dapat mengembalikan kemandirian, membuka kembali ruang produktivitas, serta menumbuhkan harapan untuk menatap kehidupan dengan lebih baik.

Melalui program kesehatan dan biaya kemanusiaan, UPZ BAZNAS Semen Padang berupaya memastikan zakat yang dititipkan masyarakat dapat kembali kepada mereka yang berhak dalam bentuk manfaat yang nyata.

Harapannya, ikhtiar tersebut terus menjadi bagian dari perjalanan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan kebermanfaatan yang menjadi bagian penting dari keberadaan PT Semen Padang di tengah masyarakat. (*)

PARIWARA 

Padang, Lintasmedia News- DPRD Kota Padang mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye (Farksi Partai Gerindra), Osman Ayub (Fraksi Partai Nasdem), dan Jupri (Fraksi Partai PAN).

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang hadir langsung Wali Kota Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, dan para undangan lainnya.

Setelah acara seremonian dan mengecek absensi hadir, Muharlion mempersilahkan masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Padang untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Opsen PKB

Juru bicara Fraksi PKS Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., mengatakan, sekaitan Opsen Pajak Kendaraan bermotor yang sudah diberlakukan pada Tahun 2025, maka kami meminta kepada Pemko Padang untuk mengevaluasinya. Optimalkan pendapatan daerah dari opsen Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB). 

"Berbicara mengenai optimalisasi pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai target penerimaan, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam membangun, mengelola, dan mengoptimalkan basis fiskal yang tersedia di wilayahnya," katanya.

Menurutnya, opsen PKB harus dipandang sebagai instrumen yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, karena semakin besar jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan terdaftar sebagai objek pajak dalam suatu daerah, semakin besar pula potensi basis penerimaan yang dapat dioptimalkan. 

"Harap lakukan pendataan ulang jumlah kendaraan yang ada di Padang. Integrasi dan pemadanan data menjadi instrumen penting dalam hal ini," katanya.

Catatan dan Rekomendasi 

Meski memberikan persetujuan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Implementasi yang Transparan dan Akuntabel: Pemerintah Kota (Bapenda) harus memastikan sosialisasi yang masif dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum Perda ini diberlakukan. Mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan retribusi pada seluruh OPD terkait harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan. 

2. Evaluasi Berkala: Mengingat dinamika ekonomi yang cepat berubah, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar evaluasi atas besaran tarif retribusi dilakukan secara berkala, minimal setiap dua tahun sekali, untuk memastikan tarif tetap relevan dan tidak menjadi beban yang memberatkan.   

3. Prioritas Pengadaan Sarana: Khusus untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Pemko kedepannya perlu memprioritaskan pengadaan peralatan laboratorium pengganti yang rusak guna mempertahankan dan memperluas kapasitas layanan yang telah ditingkatkan melalui Perda ini.  

4. Mekanisme Keringanan: Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota untuk ditindaklanjuti dalam perwako penetapkan mekanisme keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi bagi kelompok masyarakat tertentu yang benar-benar membutuhkan, sesuai prinsip keadilan sosial.  

Sidang Paripurna Yang Terhormat, hadirin yang kami muliakan.

Saran, pendapat dan masukan

Pada kesempatan itu, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicara Usmardi Thareb menyampaikan saran, pendapat, dan masukan sebagai berikut:  

a. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku dan diundangkan pada 5 Januari 2024. Perda tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di seluruh wilayah Kota Padang. Namun, dalam implementasinya selama lebih dari dua tahun, telah ditemukan berbagai kendala dan kebutuhan penyesuaian bahkan potensi yang diidentifikasi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait dengan hal ini, Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota untuk merincikan, potensi dan realisasi PAD pada sektor yang dilakukan penyesuaian tersebut, antara sebelum Perda ini diubah/direvisi dengan Perda ini setelah diubah/direvisi. Hal ini untuk memastikan Perda setelah diubah ini, tidak hanya relevan dengan aturan perundang-undangan terbaru, tapi juga ada potensi PAD yang dapat ditingkatkan.  

b. Tujuan Ranperda ini dilahirkan, salah satunya adalah penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota melalui OPD terkait untuk menjelaskan secara rinci, tahapan dan polanya, apakah benar-benar berjalan efektif di lapangan dengan biaya pemungutan yang rendah. Kapan perlu dibuat perbandingan cara dulu dengan cara sekarang sehingga tergambar jelas, yang terbaru lebih efektif diterapkan.  

c. Penambahan objek retribusi yang diusulkan dalam Ranperda ini berpotensi meningkatkan PAD Kota Padang secara signifikan, khususnya dari Sentra Rendang/Rumah Kemasan, fasilitas pariwisata, laboratorium lingkungan, BBI Bungus, serta Rusunawa dan Rumah Khusus. Begitu pula pada perubahan struktur tarif retribusi laboratorium dari sistem paket menjadi per parameter akan meningkatkan fleksibilitas layanan dan berpotensi menarik kembali pengguna jasa yang sebelumnya beralih ke laboratorium lain. Fraksi berharap di sektor ini, dijelaskan dengan gambling, potensi kenaikan PADnya.

d. Fraksi PAN berharap adanya penyesuaian tarif retribusi Rusunawa yang dilakukan secara moderat (sekitar 10%) mempertimbangkan kemampuan membayar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga tidak menimbulkan beban yang memberatkan. Diakui hampir delapan tahun, retribusi rusunawa ini tidak mengalami kenaikan, tapi dasar berpijaknya tetap memperhatikan kemampuan membayar masyarakat.  

e. Ranperda ini juga diharapkan berfungsi sebagai budgeter dan reguleren yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Perda ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Fraksi PAN meminta kepada OPD terkait untuk melahirkan terobosan dan langkah kongkrit terkait penjabaran Ranperda ini sehingga benar-benar mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi.  

f. Pada lampiran Perda ini, dicantumkan pula besaran tarif retribusi daerah, baik di pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, tempat khusus parkir di luar badan jalan, persetujuan bangunan gedung dan lainnya. Beberapa diantaranya ada yang dihapus, dinaikkan besarannya hingga objek baru seperti pemanfaataan Gedung Youth Center, kamar mandi/WC di pantai Padang dan lainnya. Sekaitan dengan hal ini, Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota melalui OPD terkait untuk menyosialisasikan secara masif kepada publik. 

Pada prinsipnya, setelah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua fraksi menyatakan persetuannya. (adv)

JAKARTA, Lintasmedia News– Dewan Pers akan menggelar pertemuan dengan seluruh konstituennya untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang tahun 2026. Surat-surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang pada intinya mempertanyakan serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh unsur pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri untuk menjadi penyelenggara HPN tahun 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan komunitas pers tersebut, dengan pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun, dalam ketentuan itu tidak secara khusus disebutkan mengenai lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama di antara seluruh elemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, HPN menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Rencana perubahan tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mendasarkan pertimbangannya pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara saat ini, penyelenggaraan kehidupan pers nasional telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog dalam mencari format terbaik bagi penyelenggaraan HPN di masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen tersebut, Dewan Pers berharap dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional ke depan diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia. (*)

Asahan. Lintasmedianews.com - Dengan nodiadakannya keberadaan lampu jalan adalah mutlak untuk melakukan penerangan baik buat masyarakat yang berlalu lintas dijalan itu, juga untuk bagi warga yang bermukim di sekitar itu. Selain itu juga dengan adanya penerangan jalan ini juga justru untuk menangkal atau menghindari adanya gangguan gangguan kepencurian yang tidak kita inginkan. 

Oleh karena itulah yang salah satu diantaranya diadakanya lampu lampu jalan maupun di Gang Gang tersebut untuk mendapatkan penerangan sebagaimana yang dipasang diberbagai jalan, guna untuk buat kebutuhan manusia itu sendiri, pada umumnya. 

Seperti dua buah lampu jalan di Gang Amalia sudah hampir satu setengah tahun ini tidak ada lagi penerangannya, karena bolanya sudah putus. Kata warga yang ada disitu pada Wartawan Lintasmedianews.com. Padahal di jalan ini sungguh sangat penting adanya lampu jalan di Gang Amalia ini guna untuk penerangan buat pemukiman warga setempat. Namun hingga saat ini oleh pihak pemerintah yang dihubungi dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, juga sampai dengan ini belum ada perbaikan penerangan lampu tersebut. 

Padahal penerangan lampu ini kata warga setempat sungguh sangat perlu, karena selain untuk penerangan buat warga, juga disini ada sewaktu waktu terjadi pemakamam dimalam hari, yang juga perlu penerangan. Sebab boleh dibilang kalau jalan Gang Amalia dan jalan Cemara merupakan zona perkuburan. Disini ada dua Perkuburan Muslim Selawan dan Perkuburan Gambir Baru. Dan juga ada Perkuburan India, dan Perkuburan Belanda.    

Seharusnya menurut warga setempat buat lampu di Gang Amalia ini menimal empat bola lampu dari panjangnya jalan mencapai 200 meter ini. Dengan adanya ini bisa dapat menerangi di Gang tersebut, baik buat warga pemukiman, terlebih buat pemakaman disaat malam hari. 

Oleh karenanya pinta warga setempat agar pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan supaya dapatlah untuk melakukan perbaikan lampu ini agar perumahan warga di Gang Amalia yang mencapai 25 kepala keluarga supaya dapat penerangan yang terang benderang dari bola lampu tersebut, Tandas warga mengharap. (op). 

Dua Tiang Lampu Yang Sudah Putus Bolanya.

Tanjungbalai, Lintasmedianews.com -

Dalam upaya meningkatkan pelayanan prima, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai - Asahan (Kanim TBA) terus memperluas akses kebutuhan masyarakat dalam pelayanan keimigrasian, khususnya buat pelayanan paspor. Dalam upaya tersebut dilakukan berbagai penyediaan layanan di berbagai titik pelayanan yang tersebar di wilayah kerja Kanim TBA, di enam kabupaten dan kota di wilayah pantai timur provinsi Sumatera Utara.

Selain itu tIdak hanya melalui kantor utama di Tanjungbalai, pelayanan paspor Kanim TBA juga tersedia melalui Unit Layanan Paspor (ULP) Labuhan Batu, MPP Asahan, MPP Batubara, serta Immigration Lounge Kisaran. Dari Keberadaan diberbagai titik pelayanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanim TBA untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Melayani 39.609 Paspor Sepanjang 2025*

Sepanjang tahun 2025, KANIM TBA melalui berbagai titik pelayanan telah menerbitkan sebanyak 39.609 paspor bagi masyarakat.

Pelayanan tersebut diberikan melalui Kanim TBA serta ULP yang berada di wilayah kerja, dengan rincian 32.205 paspor di Kanim TBA, 7.404 paspor di ULP Labuhan Batu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan paspor Kanim TBA telah menjangkau masyarakat melalui sejumlah titik pelayanan di wilayah kerja.

*29.333 Paspor Dilayani Hingga Agustus 2026*

Memasuki tahun 2026, Kanim TBA terus meningkatkan akses pelayanan paspor kepada masyarakat. Hingga Agustus 2026, sebanyak 29.333 paspor telah diterbitkan melalui titik pelayanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.692 paspor dilayani melalui Kanim TBA, 3.641 paspor melalui ULP Labuhan Batu.

*Immigration Lounge Kisaran, Hadirkan Alternatif Layanan Baru*

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelayanan, Kanim TBA pada tahun 2026 juga menghadirkan Immigration Lounge Kisaran sebagai salah satu alternatif pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di kabupaten Asahan dan sekitarnya. Immigration Lounge Kisaran mulai Februari 2026 dan menjadi salah satu langkah Kanim TBA dalam menghadirkan pelayanan paspor yang lebih dekat, mudah dijangkau, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sejak dibuka hingga Agustus 2026, Immigration Lounge Kisaran telah melayani dan menerbitkan sebanyak 741 paspor.

*Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat* 

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan, Gelora Adil Ginting, menyampaikan bahwa perluasan titik pelayanan merupakan bagian dari komitmen Kanim TBA untuk memberikan akses layanan keimigrasian yang semakin mudah kepada masyarakat. 

"Perluasan titik pelayanan merupakan bentuk komitmen kami untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Dengan hadirnya Immigration Lounge Kisaran, masyarakat Kisaran dan sekitarnya memiliki alternatif lokasi pelayanan paspor yang lebih mudah dijangkau tanpa harus datang ke kantor utama Kanim TBA. Immigration Lounge Kisaran juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan pada hari kerja kerena membuka layanan pada hari Sabtu", ucap Gelora Adil Ginting.

Masih dikatakan, Plt. Kanim TBA tersebut, bahwa keberadaan Immigration Lounge Kisaran merupakan bagian dari upaya Kanim TBA untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat serta memberikan alternatif lokasi pelayanan sesuai kebutuhan.

"Setiap titik pelayanan akan terus kami evaluasi dan tingkatkan kualitasnya, baik dari sisi kemudahan akses, kecepatan layanan, maupun kenyamanan masyarakat. Kami juga akan terus mendorong inovasi agar pelayanan keimigrasian dapat diberikan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat", tandas Gelora Adil Ginting.

Kantor Imigrasi Tanjungbalai Asahan (Kanim TBA), berkomitmen untuk terus *mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat dan menghadirkan pelayanan paspor yang mudah, transparan, akuntabel,dan berkualitas.* 

(op)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Gubernur Sumatra Barat, menyerahkan sertifikat Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WTbI) dari Menteri Kebudayaan RI kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi. Sertifikat tersebut diserahkan Gubernur di Aula Kantor Gubernur, Jumat, (28/08).

Menara Jam Gadang dan SMA 2 Bukittinggi (Sekolah Rajo) ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon. Sementara itu Bordir Kerancang Bukittinggi juga ditetap sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WTbI).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menjelaskan, sertifikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia tahun 2025 dari Sumatra Barat, telah diserahkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, di Gedung Kementeriaan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 15 Desember 2025 lalu. Untuk itu, seluruh sertifikat baik terkait cagar budaya nasional dan juga warisan budaya tak benda, diteruskan kepada Kepala Daerah masing masing.

"Total Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Sumatra Barat, berjumlah 37 Warisan Budaya. Capaian ini,  mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau yang terus dijaga dan diwariskan lintas generasi dan diakui secara nasional," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan rasa bangga atas penetapan dua bangunan yang ada di Bukittinggi sebagai Cagar Budaya Nasional. Menurutnya Jam Gadang dan SMA 2 Bukittinggi, memiliki nilai sejarah yang kental dengan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia menyebutkan, Jam Gadang merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan yang dibangun sejak penjajahan Belanda. Sementara itu, SMA 2 Bukittinggi, juga menjadi lokasi cikal bakal lahirnya Bahasa Indonesia modern, yang dirumuskan melalui penyusunan Ejaan Van Ophuijsen pada akhir abad ke -19. 

Ibnu berterima kasih pada Menteria Kebudayaan, Bapak Fadlizon, yang telah menetapkan Jam Gadang dan SMA 2 Bukittinggi, sebagai Cagar Budaya Nasional. (*)

Lintasmedia News –Langkah strategis dipahat SMSI, sebagai salah salah satu konsituten Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat desa, sebagai manisfestasi merawat NKRI. ‘’Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat. 

Kegiatan yang dilaksanakan di di tengah hiruk pikuk dan simpang siur informasi terkait eskalasi demo yang dikhawatirkan membuat distorsi stabilitas menjadi sebuah konfirmasi ‘’Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,’’begitu ucap Hasyim S Djoyohadikusumo. 

Menurut adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowowo Subiyanto ini, pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa sekaligus menginformasikan Jakarta tetap aman. ‘’Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ucap Hasyim yang menjadi keynote speaker pada dialog nasional, usai pengukuhan yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih.

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa yang berlangsung penuh kemeriahan, namun tetap berjalan khikmat melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan. ‘’Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,’’papar Firdaus dalam sambutan di depan Hasyim S Djoyohadikusumo.

Pengusaha yang bergerak di berbagai sektor, dan kini menjadi salah satu penasehat ekonomi Presiden mengatakan, SMSI ke depan punya tugas dengan tanggung jawab besar. ‘’Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,’’cetus tokoh yang malang melintang di dunia bisnis tanah air.

Secara khusus putra begawan ekonomi, Soemitro Djoyohadikusumo ini menyoroti informasi yang lepas dari konteks, dan itu sangat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Terkait dengan fenomena di atas Hasyim mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan untuk berdialog dengan BEM UI, UGM, dan ITB.

Hasil dari dialog akan menjadi masukan, koreksi, dan rekomendasi bagi pemerintah. ‘’Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,’’tambahnya.

Sumbang pikir untuk Pers Indonesia

Hal hal lain yang juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang spesifik adalah merespon usulan Ketua SMSI, Drs Firdaus Msi, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang sudah tidak representatif. Menurut Firdaus gedung yang menjadi episentrum, sekaligus kawah Candradimuka Pers Indonesia perlu ditingkatkan performasnya.

‘’Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,’’urai Firdaus. 

Terhadap usulan itu, Hasyim merespon sangat positif, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Komdigi. ‘’Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,’’ ujar Hasyim lagi.

Respon semacam itu langsung mendapat aplaus dari peserta yang hadir di Hall Dewan Pers. Kegiatan pengukuhan dihadiri tidak kurang dari seratus peserta berikut undangan. Kegiatan ditutup dengan dialog nasional menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B PhD Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, kemudian pakar ekonomi dan Perbankan 

Dialog sangat menarik dan menghadirkan tanggapan kritis, apalagi dipandu secara bernas oleh Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC guru besar dari PTIK.

Pasbar ,Lintas Media News Com.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmen menjaga dan mengembangkan warisan budaya daerah. Komitmen itu menguat setelah Ma Apam dan Tari Salapan Aia Bangih resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2025 oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.

Sertifikat penetapan diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Pasaman Barat, Harlina Syahputri yang mewakili Bupati Pasaman Barat di Aula Kantor Gubernur, Kota Padang, Jumat 28/8 .

Penetapan ini adalah pengakuan negara terhadap nilai sejarah, sosial, dan budaya Pasaman Barat. Tugas kita selanjutnya bukan hanya menjaga sertifikatnya, tetapi memastikan warisannya tetap hidup, dipraktikkan, dicintai, dan diwariskan ke generasi berikutnya,kata Harlina.

Ia menjelaskan bahwa Ma Apam merupakan tradisi kuliner khas Pasaman Barat yang merepresentasikan nilai kebersamaan, silaturahmi, kekeluargaan, dan gotong royong. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Pada 2020, kegiatan Ma Apam di Pasaman Barat tercatat di Rekor MURI dengan 1.500 tungku, sebagai bukti kuat semangat warga menjaga tradisi. 

Sementara itu Tari Salapan Aia Bangih tumbuh di Nagari Aia Bangih. Tarian ini merefleksikan nilai kekompakan, keseimbangan, persatuan, dan kebersamaan masyarakat setempat.

Tahun 2025, sebanyak 37 karya budaya dari Sumatera Barat ditetapkan sebagai WBTb Indonesia. Dua di antaranya berasal dari Pasaman Barat. Penetapan itu merupakan tindak lanjut penyerahan sertifikat dari Menteri Kebudayaan kepada Gubernur Sumatera Barat pada 15 Desember 2025 di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Harlina mengatakan apresiasi tinggi dari Pemkab Pasaman Barat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Kebudayaan, pelaku budaya, seniman, budayawan, niniak mamak, serta seluruh masyarakat yang konsisten menjaga warisan budaya daerah.

Penetapan dua budaya tersebut sebagai WBTb Indonesia bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pasaman Barat, tetapi juga menjadi pengingat bahwa budaya merupakan identitas yang hidup di tengah masyarakat. Warisan budaya tidak semata-mata merupakan peninggalan masa lalu. Lebih dari itu, budaya adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang harus terus dijaga, dipraktikkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

kita menerima sertifikatnya. Tugas kita berikutnya adalah menjaga kehidupannya. Karena warisan budaya yang sesungguhnya bukan hanya yang berhasil ditetapkan, tetapi yang tetap hidup, dipraktikkan, dicintai dan diwariskan kepada generasi berikutnya,

Dengan ditetapkannya Ma Apam dan Tari Salapan Aia Bangih sebagai WBTb Indonesia, Pasaman Barat kembali mempertegas posisi kekayaan budaya lokal sebagai bagian penting khazanah budaya nasional.

BUKITTINGGI, Lintasmedia News– PT Semen Padang mendorong 12 Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan di sekitar wilayah operasional perusahaan untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular. Melalui program yang terarah dan berkelanjutan, pertumbuhan perusahaan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di lingkungan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan secara efektif. Pelaksanaannya juga perlu menyesuaikan dengan berbagai perubahan kebijakan, termasuk arahan Danantara mengenai pengembangan ekonomi sirkular.

“Perusahaan harus tumbuh bersama perekonomian masyarakat di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya perusahaan yang berkembang, tetapi UMKM dan berbagai usaha masyarakat juga diharapkan dapat tumbuh bersama perusahaan,” kata Win saat menutup Sidang Pleno Perubahan dan Pengesahan Revisi AD/ART Forum Nagari/Forum Pemberdayaan di Bukittinggi, Jumat (28/8/2026).

Acara penutupan sidang pleno tersebut turut dihadiri Camat Lubuk Kilangan Nurul Widya Siska Usman, pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan KAN Limau Manih, serta para lurah dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Lubuk Kilangan dan Limau Manih. Hadir pula Lurah dan Ketua LPM Pampangan yang merupakan bagian dari wilayah sekitar operasional PT Semen Padang.

Win menjelaskan, ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan penting dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui konsep tersebut, sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan, dan manfaat kegiatan perusahaan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Karena itu, Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan diharapkan mampu menerjemahkan konsep ekonomi sirkular ke dalam program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga harus mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan untuk bersama-sama menyiapkan program agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh sesuai dengan harapan perusahaan dan arahan Danantara,” ujarnya.

Terkait perubahan AD/ART, Win menyampaikan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan dan kebutuhan program pemberdayaan masyarakat. AD/ART tersebut diharapkan dapat memperjelas peran, tanggung jawab, serta mekanisme kerja forum dalam merencanakan dan menjalankan program.

Dengan tata kelola yang semakin baik, Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan diharapkan dapat menyusun program secara lebih terarah, transparan, efektif, dan berkelanjutan. Program-program yang dihasilkan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Camat Lubuk Kilangan Nurul Widya Siska Usman berharap AD/ART yang telah disahkan benar-benar dijadikan acuan oleh seluruh Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan dalam menjalankan kegiatan di wilayah masing-masing. Menurutnya, AD/ART sebagai pedoman organisasi sangat penting agar setiap kegiatan memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Ia berharap AD/ART yang telah disahkan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh Forum Nagari dan Forum Pemberdayaan.

“Dengan demikian, setiap program yang disusun dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan, termasuk Pauh dan Pampangan,” katanya.

Ia menilai kontribusi PT Semen Padang selama ini telah membantu masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan. Kehadiran perusahaan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga turut mendukung pembangunan sosial dan lingkungan. Dukungan tersebut, kata Siska, memiliki arti penting bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Tanpa dukungan PT Semen Padang, masyarakat Lubuk Kilangan, Pauh, dan Kota Padang pada umumnya tentu akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan. PT Semen Padang bukan sekadar perusahaan yang mencari keuntungan, tetapi telah banyak berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan,” ujarnya.

“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang atas perhatian yang selama ini kami rasakan. Tidak hanya masyarakat Lubuk Kilangan yang merasakan perhatian tersebut, tetapi juga masyarakat di Kecamatan Pauh, Kelurahan Pampangan, serta Kota Padang umumnya, termasuk unsur pemerintahan Kota Padang,” sambung Siska.

“Kami berharap PT Semen Padang terus berjaya hingga puluhan tahun mendatang. Karena itu, mari bersama-sama mendukung kinerja perusahaan di tengah persaingan industri semen yang semakin ketat,” pungkas Siska. (*)