Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

September 23, 2021

PADANG PANJANG.LintasMedia.com Tindak lanjut atas Pemandangan Umum  yang disampaikan lima Fraksi DPRD Kota Padang Panjang, Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuk Paduko Malano menyampaikan jawaban  terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. 
Jawaban ini disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, Rabu (22/9) di Gedung DPRD.

Wako Fadly menyampaikan, berkaitan dengan anggaran dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 yang ditanyakan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Pemko telah mengalokasikan  anggaran sembako untuk masyarakat yang positif Covid-19 guna membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Terkait pelaksanaan kegiatan pada perubahan APBD 2021, Fadly menyampaikan, pada umumnya kegiatan yang dilakukan hanyalah penyesuaian-penyesuaian belanja yang bersifat rutin. Tidak ada penambahan kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang.

Dijelaskannya juga mengenai  Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI tentang Percepatan Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD TA 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya.

"Terkait hal ini telah ditindaklanjuti dan disesuaikan pada Perubahan APBD 2021 ini, yaitu dengan melakukan realokasi anggaran yang bersumber dari Sisa Dana BOK dan DID tahun sebelumnya yang terdapat pada SiLPA untuk mendanai kegiatan dalam penanganan Covid-19 baik penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman social," sebutnya.

Sementara itu, terkait dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dimasa pandemi, Fadly menyebutkan, bidang pendapatan pada BPKD akan memasuki tahapan penindakan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), yang merupakan bagian dari langkah strategis dimana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi edukasi dan persuasif.

"Mengenai pemulihan ekonomi dan kesehatan, Pemko telah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, optimalisasi pemberian bantuan, penyaluran BPUM bagi pelaku UMKM, pemberian insentif pajak dan retribusi bagi UMKM, serta digitalisasi dalam bidang usaha," jelasnya.

Fadly menjelaskan, berkaitan dengan penurunan PAD pada perubahan APBD, target yang disusun telah mempertimbangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam semester pertama 2021.

"Terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan deviden dari Bank Nagari, dilakukan penyesuaian dari target yang semula ditetapkan dengan realisasi penerimaan deviden tahun 2021 yang telah diterima Pemko," sebut Fadly, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Golkar.

Sementara itu, terkait besaran penyerapan anggaran yang disampaikan Fraksi PAN, Fadly menyampaikan bahwa per 30 Agustus 2021, dari total belanja pada APBD sebesar Rp 593.899.743.536 telah terserap sebesar Rp 294.095.692.736,69 atau  49,52 % dari total belanja yang direncanakan. 

"Mudah-mudahan sampai akhir tahun, serapan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara maksimal," katanya.

Selanjutnya, dalam menanggapi  Pemandangan Umum Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya untuk menaikan gaji THL, Fadly menyebutkan gaji THL saat ini sudah cukup layak dan telah melebihi dari standar yang ditetapkan dalam PP No 33 Tahun 2020.

"Kebijakan yang kami laksanakan pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara nyata. Seperti pembayaran PBB online, pemakaian point of sale (POS) pada hotel dan restoran, e-Retribusi serta pembayaran masuk objek wisata secara non tunai," paparnya berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra-PKS.

Sementara itu, Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menyampaikan Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi tiga Ranperda Kota Padang Padang 2021 tentang Tata Cara Penyelengaraan Cadangan Pangan, Pembangunan Kepemudaan serta Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT BPD Sumatera Barat.

Wawako Asrul menyebutkan, Ranperda Cadangan Pangan untuk mewujudkan penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan pembelian pangan pokok yang dihasilkan masyarakat.

Sementara itu, untuk menunjang fungsi kepemudaan dalam membentuk pemuda yang berdikari, bisa berkolaborasi dan bersatu, Asrul menyampaikan, strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kota adalah dengan melaksanakan tiga pilar utama, yaitu penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, dan pengembangan potensi kepemudaan. 

"Diharapkan melalui tiga pilar utama pelayanan kepemudaan ini, dapat tercipta pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan," terangnya.

Sementara terkait dengan penyertaan modal ke dalam modal Bank Nagari, Asrul menyampaikan,secara total, deviden yang sudah diterima Pemerintah Kota Padang Panjang selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 61,009.000.000. Jumlah ini sudah melampaui jumlah penyertaan modal yang telah disertakan Pemko kepada Bank Nagari. 

“Seluruh deviden yang diterima telah digunakan sebagai salah satu sumber PAD dalam membiayai APBD Kota Padang Panjang setiap tahunnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan dilakukannya penambahan modal kepada Bank Nagari, secara langsung akan menambah kemampuan Bank Nagari dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat terutama bagi UMKM. Hal ini tentunya akan mendorong pemulihan ekonomi khususnya UMKM setelah terperosok dilanda pandemi Covid-19.

"Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal dipastikan akan mempengaruhi porsi kepemilikan saham Bank Nagari oleh Pemerintah Daerah. Namun untuk mempertahankan persentase kepemilikan 2,8%, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Di mana untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penambahan penyertaan modal yang berkelanjutan oleh Pemko," paparnya. 

Semoga dengan disahkannya Ranperda Penyertaan Modal ini nantinya, tambah Asrul, akan semakin mempermudah usaha Pemko dalam mencapai persentase kepemilikan yang diinginkan.

Rapat paripurna ini dihadiri juga wakil ketua bersama anggota DPRD, Forkopimda, sekdako dan kepala OPD di lingkungan Pemko serta pimpinan instansi vertikal,  BUMD, dan undangan lainnya.(maisonpisono)
Read more »

September 22, 2021



Padang.Lintas Media News.
Mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD,puluhan nelayan bagan Sumatera Barat (Sumbar) di terima Wakil Ketua DPRD Sabar  Indra Dt.Rajo Lelo didampingi Ketua Komisi II DPRD Sumbar Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA dan anggota Komisi II Muhayatul di ruang khusus I DPRD sumbar.Rabu (22/9/2021).

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius mengatakan, pihaknya meminta kebijakan Pemprov Sumbar, agar kapal nelayan bagan dibawah 30 groston merupakan kewenangan Provinsi untuk dapat melaut sampai aturan pengurusan izin terpenuhi.

“Kita minta DKP Sumbar melalui Gubernur memberikan deskresi, agar nelayan bagan melakukan aktifitas menangkap ikan,” ujar Arkadius.

Menurut Arkadius, pihaknya mendorong kepada Gubernur sebagai ketua Forkompimda melakukan koordinasi, agar surat keterangan izin melaut dapat berlaku.

“Kita berharap kepada dinas terkait dapat memberikan kemudahan kepada nelayan bagan, agar kepengurusan izin secara online ditemukan kendala, dapat dilakukan secara manual,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Dt.Rajo Lelo mengatakan, pihaknya bakal sungguh – sungguh memperjuangkan aspirasi nelayan bagan, karena kebutuhan akan ikan dan perekonomian nelayan tidak dapat ditunda.

“Nelayan bagan sangat berharap ada solusi nyata dari pihak terkait, maka dari itu kita akan kawal sampai masalah ini tuntas, ” ujarnya

Anggota Komisi II DPRD Sumbar Muhayatul mengatakan, pihaknya merasa terpanggil untuk mendorong perekonomian nelayan bangkit, karena kalau nelayan bagan tidak melaut, maka akan banyak menimbulkan masalah ekonomi keluarga nelayan.

“Persyaratan nelayan tersebut didorong, agar cepat dipenuhi serta terselesaikan, agar pelaku usaha nelayan ini dapat maju hendaknya,” ujar Muhayatul.

Perhimpunan Nelayan Bagan Sumbar mengatakan, pihaknya banyak masalah dihadapi dilautan, karena perizinan sulit dilakukan 30 GT habis masa berlaku, terkendala. OSS akan melemahkan upaya otoritas daerah.

“OSS diberlakukan dasar Cipta Kerja.
Permen 51 diganti Permen 58 , bertentangan.Revisi diatas 30 GT diganti wareng 1 inci, kalau tidak dikeluarkan perizinannya hasil kesepatakan pertemuan Menteri kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Nelayan tidak mampu menganti dengan wareng 1 inci, kisaran harga Rp 40 – Rp 50 Juta, diperintahkan Dirjen untuk diangarkan.

Kapal Bagan banyak di Sumbar.
Bikin aturan khusus,  tidak ada pejabat Sumbar suarakan.
Bisa saja membuat Pergub.
Pejabat Sumbar tidak menganggap serius persoalan nelayan Sumbar.

“Kita menangkap ikan Talang,  ikan Tongkol, diganggu PSDKP dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya sembari menambahkan minta dinas Perikanan Sumbar harus  memperhatikan nelayan.(Sri)

Read more »

September 22, 2021




Padang Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan.Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak mendapatkan penghidupan yang layak.Sedangkan ranperda pemberdayaan masyarakat dan pemerintah nagari, memiliki sasaran menjadikan nagari sebagai basis pembangunan.

Supardi menyampaikan hal itu saat membuka rapat paripurna DPRD Sumbar dalam rangka pengambilan keputusan dua ranperda dan mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap mars Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Selasa (14/9/2021).

Adapun 2 ranperda tersebut yakni Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari, juga penyelenggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada prinsipnya kedua ranperda tersebut telah dirampungkan pembahasannya pada tahap pembicaraan tingkat 1 oleh komisi I dan V, yang merupakan komisi terkait akan tetapi belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan karena menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri.Jelas Supardi.

Ditambahkan Supardi, dengan keluarnya hasil fasilatisi Kemendagri terhadap 2 ranperda tersebut, sebagaimana termuat dalam surat Dirjen Otda nomor: 188.34/5148/OTDA, tertanggal 5 Agustus 2021, dan nomor: 188.34/5148/OTDA, tertanggal 6 Agustus 2021, maka dilanjutkan pembicaraan pada tahap 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

“Adanya pengambilan keputusan saat ini, karena telah disempurnakan oleh DPRD bersama pemerintah daerah, sehubungan dengan hal tersebut, komisi I dan V sebagai komisi terkait bersama OPD mitra kerja, melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri,” tambah Supardi lagi.

Sekaitan dengan mars Sumatera Barat, Supardi mengatakan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi banyak memberikan pertanyaan dan masukan, termasuk sejauh mana bisa memberikan daya dorong dan menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya, untuk itu perlu masukan berbagai lapisan masyarakat agar dapat diterima baik.

” Setelah mendengan jawaban gubernur terhadap mars Sumatera Barat, menurut hemat kami telah terjawab, jika nanti masih ada kekurangan dari jawaban gubernur, nanti akan kita dalami dalam proses pembahasan yang dilakukan bersama-sama antara DPRD dan pemerintah daerah,” ulas Supardi.

Usai penerapan 2 ranperda menjadi perda, dan mendengar jawaban gubernur tentang mars Sumatera Barat, ketua DPRD Sumbar sebagai pimpinan sidang, meminta pada komisi V agar segera merencanakan agenda pembahasan sesuai dengan jadwal badan musyawarah.

Sekaitan dengan penetapan ranperda menjadi perda, khususnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, sekretaris fraksi Demokrat yang juga sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar H.M. Nurnas mengatakan, agar perda tersebut segera disosialisasikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita minta OPD terkait dan pemerintah provinsi Sumbar bisa menjalankannya dengan sepenuh hati, sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak,” tegas Nurnas.

Paripurna DPRD Sumbar tersebut dihadiri wakil Gubernur Audy Joinaldy, juga kepala-kepala OPD di lingkungan provinsi Sumatera Barat, OKP, ormas, juga Forkom Pinda, serta lembaga lainnya di Sumatera Barat.(Sri)

Read more »

September 22, 2021
Para atlet binaan FKKSP Group yang berangkat ke PON Papua diabadikan dengan pengurus dan pelatih di Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu. (foto:hms)

 

Padang, Lintas Media News

Sebanyak 13 orang atlet binaan Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang Group (FKKSPG) yang mewakili Sumbar pada ajang PON XX Papua, dilepas oleh Ketua Umum FKKSPG Rinold Thamrin, Rabu (22/9/2021).

Belasan atlet binaan FKKSPG itu terdiri dari cabang olahraga (cabor) angkat berat sebanyak lima orang, cabor senam lima orang, dari Perguruan Silat Sakato Semen Padang sebanyak dua orang, dan dari cabor karate satu orang.

Rinol Thamrin mengatakan, dari 13 atlet yang dikirim mewakili Sumbar ke PON Papua, sebanyak 5 atlet ditargetkan bisa meraih medali medali emas. "Harapan kami, kalau bisa semuanya meraih medali. Tapi target kami, bisa lima medali emas," katanya.

Kepada belasan atlet binaan, Rinold menyampaikan bahwa ajang PON Papua adalah tantangan luar biasa, karena ini adalah titik penentu bagi para atlet. Langkah dan usaha serta air mata sudah dikeluarkan untuk sampai ke titik sini.

Pencapaian ke titik ini, kata dia, memang pahit untuk memulai. Namun hasilnya, tidak pernah disangka bisa sampai ke sini (PON XX Papua). Untuk itu, ia juga berharap agar para atlet binaan FKKSPG ini bisa melampaui prestasi yang diraih para senior-seniornya.

"Kami berpikir bahwa ini adalah waktu yang menentukan. Kami berharap dan meminta kepada seluruh atlet untuk tidak merasa matang sendiri. Mari angkat nama Sumbar, FKKSPG hanya sebagai fasilitator," ujarnya.

Kepada para atlet, mantan Dirut PT Kabau Sirah Semen Padang yang menaungi Semen Padang FC itu berpesan untuk bermain lepas. "Soal target, Insya Allah bisa kita capai. Tetap semangat, fokus dan jangan lupa berdoa. Intinya, tertumpang harapan kami kepada para atlet, tapi jangan ini menjadi beban," bebernya. 

Pelatih Cabor Senam binaan FKKSPG Khairan Basar mengucapkan terimakasih kepada FKKSPG yang telah memfasilitasi para atlet untuk berlatih, sehingga lima orang atlet binaan FKKSPG bisa mewakili Sumbar pada ajang PON Papua.

"Dari lima atlet yang dikirim, kami pun menargetkan bisa membawa satu medali emas pulang ke Sumbar. Target tersebut, juga sesuai dengan target dari KONI Sumbar. Namun begitu, kami pun berusaha untuk bisa melampaui target tersebut," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan pelatih cabor angkat berat FKKSPG Nanda Talembanua. Kata dia, dari lima atlet binaan FKKSPG yang dikirim mewakili Sumbar, sebanyak tiga atlet diharapkan dapat meraih medali emas. 

"Kami optimis bisa meraih tiga medali emas. Dan tentunya, target tersebut tidak terlepas dari dukungan FKKSPG dan PT Semen Padang yang telah memberikan pembinaan kepada atlet angkat berat," ujarnya. 

Mantan atlet angkat berat yang pernah memecahkan rekor terbesar dalam sejarah cabor angkat berat dunia pada ajang kejuaraan di London, Inggris itu, juga menyebut bahwa atlet angkat berat binaan FKKSPG yang berangkat ke PON Papua ini merupakan masyarakat lingkungan PT Semen Padang. 

"Mereka berlima ini saya bina sejak dari nol. Mudah-mudahan, target tiga medali emas itu dapat terwujud. Mohon doa dan dukungan dari FKKSPG dan PT Semen Padang," katanya menambahkan.

Pembina Perguruan Silat Sakato Semen Padang Dedi M. Shidiq juga mengucapkan terimakasih kepada FKKSPG dan PT Semen Padang yang telah memberikan fasilitas pelatihan untuk atlet Perguaruan Silat Sakato Semen Padang, sehingga dua orang atletnya bisa meraih tiket ke PON setelah sebelumnya, meraih medali Perak di ajang Pra PON. 

"Kedua atlet yang berangkat PON Papua ini dibina dari nol di Perguruan Silat Sakato Semen Padang. Target kami, kedua atlet yang turun di cabor silat untuk kategori Ganda Putri ini juga bisa meraih medali emas," katanya.

Secara terpisah, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, pengembangan olahraga di Sumbar tetap menjadi salah satu komitmen PT Semen Padang. Hal ini dilakukan melalui FKKSPG yang telah mencetak banyak atlet berprestasi yang mengharumkan nama Sumbar di kancah lokal dan internasional.

 "Pengembangan olahraga merupakan salah satu wujud dharma bakti perusahaan terhadap Sumbar, dan menjadi amanah dari pimpinan PT Semen Padang dari generasi ke generasi," kata Nur Anita, seraya mendoakan agar atlet binaan FKKSPG dan atlet Sumbar yang dikirim ke PON Papua mampu mencetak prestasi untuk Ranah Minang. (*/b/hms)

Read more »

September 21, 2021






Padang.Lintas Media.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Raflis didampingi Kabag Fasilitasi pengaduan dan Penganggaran Delvi menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di ruang kerjanya, Selasa (21/9/2021). 

Ketua  DPRD kabupaten Kepulauan Mentawai Yosep Sarogdok A.Md didampingi 4 anggota lainnya yakni Nelson Sakarebau, Ibrani Sababalat, Julius Tairarak, Rasyidin Syaiful dan sekretaris DPRD-nya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat berkaitan dengan fungsi alat kelengkapan dewan, dan tata cara administrasi yang harus dilakukan, sesuai aturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan

Dalam kesempatan itu, Raflis menerangkan sistem administrasi keuangan, baik menyangkut masalah perjalanan dinas, maupun untuk lainnya.

“Kita di DPRD Sumbar selalu mengikuti arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan administrasi keuangan, dan mengacu aturan Mendagri serta undang-undang lainnya dalam administrasi tata kelola kelembagaan, sehingga semua berjalan tanpa ada kendala,” ulas Raflis.

Raflis juga menambahkan, sistem administrasi harus berjalan baik, dan semua yang terlibat didalamnya harus melaksanakan secara profesional, dengan mengacu pada etika yang ada.

“Kita tegaskan pada semua jajaran di sekretariat DPRD Sumbar ini, agar melaksanakan kerja secara profesional sesuai aturan dan mekanisme yang ada, namun tetap juga mempergunakan etika, sehingga tidak ada yang merasa terabaikan dan tersinggung, dengan etika itu pula kita bisa melihat skala prioritas,” tambah Raflis.

Usai melakukan kunjungan ke ruangan sekwan DPRD Sumbar,  rombongan Ketua DPRD kepulauan Mentawai melakukan kunjungan keruangan ketua komisi 1 DPRD Sumbar Syamsul Bahri.

Di ruangan ketua komisi 1, rombongan juga mendapat berbagai masukan, khususnya sistem lobi politik, guna pembangunan daerahnya.

“Kalau sistem administrasi kita bisa beri penjelasan, tapi kalau lobi politik dan etika politik tentunya yang lebih tau anggota DPRD Sumbar,” tukuk Raflis mengakhiri.(Sri)

Read more »

September 21, 2021
Salah satu kapal pengangkut Semen Padang untuk tujuan ekspor ke Srilangka tampak sandar di Pelabuhan Teluk Bayur, baru-baru ini.

PADANG, Lintas Media News.
PT Semen Padang terus melakukan ekspor semen dan klinker ke pelbagai negara. Selama bulan Agustus 2021, PT Semen Padang telah mengekspor sebanyak 111 ribu lebih Metric Ton (MT) semen dan klinker ke Sri Lanka dan Bangladesh. 

Group Head of Sales SIG Rahman Kurniawan pada Selasa (21/9/2021) menjelaskan,   untuk Sri Langka, selama Agustus 2021, PT Semen Padang telah mengekspor semen tipe OPC (42.5N) sebanyak 40,9 ribu MT. Sedangkan ke negara Bangladesh PT Semen Padang mengekspor klinker sebanyak 71 ribu MT. 
 
Rahman Kurniawan mengungkapkan, hingga Januari sampai Agustus 2021, total semen dan klinker yang telah diekspor PT Semen Padang mencapai 1,3 juta MT. Rinciannya, untuk produk semen sekitar 305 ribu MT dan klinker sekitar 1 juta MT. 

Rahman menyebut, jumlah ekspor untuk tahun 2021 ini akan terus meningkat, karena masih ada tersisa waktu empat bulan untuk merealisasikan target ekspor semen dan klinker ke pelbagai negara di dunia.

“Selain  Sri Lanka dan Bangladesh, PT Semen Padang pada tahun 2021  juga telah mengekspor semen dan klinker ke negara Australia dan Maldives,” kata Rahman.

Ekspor semen dan klinker ke berbagai negara oleh PT Semen Padang sudah berlangsung sejak 2008. Khusus negara Australia, telah dimulai sejak 2016 dan PT Semen Padang adalah perusahaan semen pertama yang berada di bawah holding SIG yang mengekspor semen ke Australia. (*)

Read more »

September 21, 2021
PADANG.Lintas Media News.
Semen Padang Hospital (SPH) terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaik kepada pasiennya dalam berobat. Walaupun dimasa pandemi, namun semangat melayani dengan baik tetap dijaga dengan sangat baik oleh rumah sakit *kebanggaan* masyarakat Sumatera Barat. 

Kali ini, inovasi dan semangat baik yang ditelurkan oleh rumah sakit di bawah Yayasan Semen Padang ini adalah layanan Telemedicine. Lalu apa Telemedicine itu? Bagaimana sistem yang diterapkan? Serta apa manfaat dan kelebihan lainnya yang didapat oleh pasien? Berikut penjelasannya dari Kepala Unit Poliklinik dan MCU Semen Padang Hospital, dr. Friza Yossy Harlinda.

Telemedicine merupakan layanan konsultasi medis online yang memungkinkan dokter atau tenaga medis memberikan pelayanan dari jarak jauh. 

"Manfaat layanan ini yaitu pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan konsultasi medis. Melalui konsultasi online, risiko paparan COVID-19 juga lebih rendah dibandingkan konsultasi langsung di rumah sakit karena *tidak* harus ikut mengantri dan menunggu bersama dengan pasien lainnya," katanya saat dihubungi di Padang, Sabtu, 18 September 2021.
Untuk layanan kesehatan yang dapat diakses/dilakukan melalui Telemedicine *diantaranya* konsultasi online dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis gizi.

Efektifkah Pengobatan Telemedicine?

Banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat luas, apakah efektif melakukan pengobatan Telemedicine tanpa tatap muka dengan dokter? Dalam masa pandemi, telemedicine cukup efektif untuk pemberian layanan medis. 

"Hampir 80% diagnosa dapat ditegakkan melalui anamnesa atau wawancara medis dengan pasien. Apabila dibutuhkan pemeriksaan fisik lebih lanjut atau pemeriksaan penunjang, maka pasien akan dijadwalkan kembali untuk berkonsultasi langsung ke rumah sakit atau skrining di IGD," jelas dr. Friza.

Untuk prosedur Layanan Telemedicine di Semen Padang Hospital sangat mudah sekali dilakukan. Prosedur yang bisa dilakukan yakni, pasien melakukan pendaftaran online melalui whatsapp ke nomor 081261722207 pada H-1 jadwal telemedicine dengan batas waktu pendaftaran pukul 21.00 *WIB*. Pasien selanjutnya melakukan pembayaran melalui transfer kenomor rekening SPH. Konsultasi akan dilayani melalui video call dengan dokter spesialis, durasi konsultasi 15 menit. 

"Sementara itu, untuk pemberian obat/resep obat dilakukan setelah berkonsultasi. Pasien akan dihubungi oleh bagian farmasi untuk menginfokan obat yang diresepkan oleh dokter. Obat selanjutnya akan dikirimkan melalui layanan jasa pengiriman barang (online)," terangnya.


Jadwal Telemedicine SPH

Untuk saat ini telemedicine dijadwalkan pada senin-sabtu sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis.

•dr. Dhina Lydia Lestari, Sp.A, M.Biomed : Senin s.d Jumat 10.00-14.00; Sabtu 12.00-14.00
•dr. Siti Chadijah, Sp.PD, FINASIM     : Senin s.d Kamis 14.00-16.00; Jumat s.d Sabtu 13.00-15.00
•dr. Fredia Heppy, Sp.PD, FINASIM : Sabtu 07.00-10.00
•dr. Fauzar, Sp.PD-KP : Senin, Rabu, Jumat 16.30-18.00
•Dr. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR : Selasa dan Kamis 16.00-18.00
•dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P(K), FISR : Senin dan Jumat 16.00-18.00
•dr. Dewi  Susanti Febri, Sp.GK, M.Biomed : Selasa dan Kamis 17.00-19.00

Sedangkan untuk biaya Telemedicine SPH Rp 200.000,. Untuk Telemedicine gizi disediakan paket konsultasi <30 menit atau >30 menit. 

dr. Friza juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. "Telemedicine merupakan salah satu pemanfaatan teknologi serta mendukung upaya pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Melalui telemedicine, masyarakat yang membutuhkan konsultasi jarak jauh tidak perlu datang langsung ke Rumah Sakit untuk tetap mendapatkan layanan medis," jelasnya.

Jadi Positifers, buat Anda yang memiliki masalah kesehatan, tak perlu harus datang ke rumah sakit. Anda cukup memanfaatkan inovasi dari Semen Padang Hospital untuk kemudahan Anda dalam berobat.(Rel)
Read more »

September 21, 2021
PADANG PANJANG.LintasMedia.com Guna melindungi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal atas haknya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi mengusulkan program Universal Labour Coverage (ULC) dengan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Senin (20/9). 

Pencanangan ULC tersebut, rencananya akan dicanangkan langsung secara resmi oleh Wako Fadly bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat ini. 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

Kepala DPMPTSP, Ewasoska, SH didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPMPTSP, Mardi Suntami mengatakan, perlu perlindungan untuk semua pekerja yang ada di Kota Padang Panjang baik sektor formal maupun informal. Untuk itu perlu dilakukan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

“Kita berharap stakeholder lain untuk mendukung program menuju 100% pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di seluruh sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Kita menginginkan seluruh pemberi kerja, pekerjanya benar-benar mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPJS) Kota Padang Panjang tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 24.739. Terdiri dari 44,29% atau lebih kurang 10.956 orang pekerja sektor formal dan sebanyak 55,71% atau 13.782 orang pekerja informal. 

Namun jumlah pekerja sektor informal yang pernah mendapatkan stimulan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4.000 orang atau lebih kurang 29% dari jumlah pekerja sektor informal. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Ocky Olivia dalam diskusi bersama Wako Fadly menyebutkan, salah satu strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan ULC tersebut yaitu mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja sektor informal khususnya yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tahunnya. 

“Banyak strategi atau kebijakan yang akan kita laksanakan untuk terwujudnya ULC ini, dan mengalokasikan anggaran untuk pekerja sektor informal ini sangat diperlukan melalui pemberian stimulan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. 

Setelah berdiskusi, Fadly akan mendukung program ULC ini yang akan menyejahterakan masyarakat Padang Panjang baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal. 

“Kita minta kepada yang terkait ini, untuk menyosialisasikan kepada semua masyarakat agar mereka tahu adanya program ULC ini,” ujar Fadly. 

Turut hadir Kepala Kementerian Agama, Drs. H. Alizar Chan, kepala OPD, perwakilan BAZNAS, Bagian Hukum Sekdako, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi. (maisonpisano)
Read more »

September 20, 2021
Padang.Lintas Media News.
Hangatnya isu mutasi, rotasi, promosi pejabat eselon II, eselon III dan dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) belakangan ini, yang beriringan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menimbulkan kekhawatiran beberapa warga masyarakat tentang adanya dugaan praktek pungutan oleh oknum tertentu dengan iming-iming untuk mengisi jabatan tertentu dan atau ingin lulus menjadi CPNS.

Menepis isu tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, menegaskan bahwa proses perekrutan seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dalam sebuah jabatan  tidak diperkenankan melakukan pembayaran, iyuran atau pungutan apapun juga. Hal ini berlaku untuk seluruh proses mutasi, baik rotasi maupun promosi hingga pindah dinas ke unit kerja lain, tidak ada dipungut bayaran.

“Kita menjamin, bahwa dalam penempatan seseorang dalam jabatan tertentu, diproses sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada pungutan apapun. Apabila ada indikasi dugaan pungutan seorang ASN menduduki jabatan oleh oknum tertentu, sudah pasti akan dikenakan sanksi. Namun saya menjamin bahwa praktek seperti itu tidak terjadi di lingkup Pemprov Sumbar,” tegas Hansastri, saat ditemui di Kantor Gubernur Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Senin (20/9/2021).

Termasuk juga iming-iming dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan bisa membantu seseorang untuk ditempatkan di suatu jabatan, pindah tempat kerja dan lain-lain.

"Tak benar itu, kalau ada oknum yang katanya bisa membantu menempatkan seseorang pada jabatan tertentu dan pindah unit kerja. Sesuai arahan pak Gubernur dan pak Wagub dalam berbagai kesempatan, semuanya dilakukan secara fair dan objektif. Jangan percaya dengan janji-janji oknum itu apalagi minta-minta uang" ujar Hansastri dengan tegas. 

Bahkan lembaga pemeriksa seperti BPK maupun KPK juga mengingatkan kepada daerah untuk selalu melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya berkaitan dengan korupsi.

Hansastri mengatakan, siapapun yang melakukan pelanggaran tentu ada sanksinya. Sanksi untuk ASN yang bisa diterapkan bisa berupa teguran tertulis, teguran lisan, menurunkan golongan, menurunkan jabatan, dan pemecatan.

Sekaitan dengan penerimaan CPNS Hansastri juga menghimbau peserta agar tidak tergiur dengan bujuk rayu oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan CPNS.

"Jangan tergiur dengan godaan apapun dalam penerimaan CPNS sekarang. Itu tidak benar. Yang menentukan lulus atau tidaknya adalah hasil test kita sendiri, tidak bisa dibantu oleh siapapun juga. Kan semua sudah berbasis IT dan terbuka. Malah kita pemprov menyediakan rapid antigen gratis untuk peserta yang ikut tes PNS" kata Hansastri.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) selama ini taat aturan dalam penetapan atau mutasi jabatan. Dimulai dari pemilihan Sekda melalui proses lelang hingga pelantikan terhadap 9 pejabat teras di Pemprov Sumbar.

Terbaru Pemprov Sumbar membuka seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada tiga instansi. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar dan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar. Termasuk juga mutasi, rotasi dan promosi serta penyegaran terhadap berbagai eselon III dan eselon IV. (rel). 

Diskominfotik Sumbar
Read more »

September 20, 2021


Padang.Lintas Media
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengingatkan.Sampai tanggal 30 September ini, Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD P) Sumbar Tahun 2021 belum juga bisa ditetapkan,maka tidak ada lagi perubahan pada APBD Sumbar Tahun 2021.Ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pergeseran dan refocusing anggaran yang telah dilakukan.

Untuk itulah Supardi mengingatkan.Pembahasan harus dipercepat mengingat waktu yang tersedia. Pengajuan RAPBD-P oleh Pemprov ke DPRD sedikit terlambat sehingga waktu yang tersedia untuk membahas hingga penetapan semakin kasip.

Pemerintah daerah bersama DPRD harus dapat mengefektifkan waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan. Seluruh OPD pemerintah daerah hendaknya menyiapkan semua bahan yang diperlukan agar tidak mengganggu jalannya pembahasan.Kata Supardi pada rapat paripurna DPRD Sumbar dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.Senin (20/9/2021) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Menurut Supardi,cukup banyak pendapat, tanggapan, saran dan masukan dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan tersebut.Selain sebagai hak konstitusi juga merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang akan melengkapi dan menyempurnakan materi muatan APBD Perubahan.

Dari sisi pendapatan daerah, Supardi menyebutkan, fraksi-fraksi memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Terutama dari potensi aset dan BUMD yang belum dikelola secara maksimal.

“Ini sangat diperlukan karena terdapat defisit murni sebesar lebih kurang Rp28 miliar yang harus ditutupi dalam pembahasan Ranperda ABPD perubahan 2021,” ujar Supardi.

Sementara dari sisi belanja daerah Supardi menyebutkan, fraksi-fraksi DPRD pada umumnya meminta penjelasan terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Baik terhadap kebijakan maupun besaran alokasi anggaran yang diperoleh dari hasil refocusing serta rencana penggunaannya.

 Supardi menilai, dari jawaban yang disampaikan oleh gubernur, secara garis besar telah dapat menjawab dan menjelaskan berbagai tanggapan dan pertanyaan DPRD. penjelasan secara lebih teknis, akan dicermati secara bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD-P.

Sementara,Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2021, menyatakan siap memposisikan kembali proyeksi pendapatan daerah yang sempat direncanakan untuk diturunkan ke target awal APBD 2021. 

Pengembalian target pendapatan daerah tersebut dilakukan sesuai saran fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyeimbangan neraca keuangan daerah karena adanya defisit pada rancangan perubahan APBD,sebut Mahyeldi Ansyarullah pada paripurna DPRD Sumbar Senin (20/9/2021) di ruang sidang utama DPRD Sumbar .

“Saran DPRD untuk mengembalikan proyeksi pendapatan daerah ke target semula, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi siap melakukan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam upaya menutupi defisit pada rancangan APBD perubahan,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada.
(Sri)

Read more »

September 19, 2021
Komunitas Kopi Solok Rajo yang difasilitasi CSR PT Semen Padang ketika meninjau kebun kopi Bancah Sikayan Balumuik baru-baru ini

Padang, Lintas Media News.
Komitmen PT Semen Padang untuk memajukan masyarakat Bancah, Sikayan Balumuik Limau Manih, Kecamatan Pauh terus diujudkan. Kali ini masyarakat petani kopi akan mendapatkanpendampingan budidaya kopi robusta.
Pada Januari 2021,Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. SK itu berupa memberikan izin aktivitas masyarakat di dalam hutan lindung.
Di Kota Padang hutan sosial itu ada Hutan Kemasyarakatan Sikayan Balumuik Limau Manih, Kecamatan Pauh. Luasnya sekitar Rp300 hektar.  Dengan kewenangan itu menjadi potensi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, karena masyarakat sudah berada dalam hutan.
"Karena masyarakat sudah berada dalam hutan. Tidak mungkin lagi kita keluarkan. Untuk itukita berikan akses untuk mengelola hutan dengan menanam tanaman produktif,"sebut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi, Selasa (14/9) lalu.
Dikatakannya, dengan memberi akses pada masyarakat tidak ada lagi penebangan hutan baru. Sehingga hutan lebih terjaga oleh masyarakat.
Agar masyarakat terus produktif, maka pemerintah memberikan pembinaan. Di Bancah, Sikayan Balumuik dikembangkan budidaya kopi.
"Kita mendukung upaya masyarakat Bancah meningkatkan  perekonomian dengan menanam kopi. Kita  apresiasi dengan perhatian dari PT Semen Padang sebagai bentuk kepeduliannya pada masyarakat," kata Yozawardi.
Diakuinya, kepedulian perusahaan ikut membina masyarakat petani kopi sangat membantu dalam menjaga kelestarian hutan. Karena Sikayan  Balumuik adalah daerah tangkapan air (DAT) atau catchment area bagi Kota Padang.
"Jika masyarakat sudah sejahtera mereka tidak akan merambah hutan lagi. Tidak ada penebangan liar,"harapannya.
Ketua Hutan Kemasyarakat (HKM) Sikayan Balumuik,  Salmi Achyar bersyukur dengan perhatian CSR Semen Padang dalam mengelola HKM Sikayan  Balumuik. Mulai dari dukungan akses jalan, berupa bantuan semen. Kemudian perhatian pada petani kopi.
"Jadi kami dalam HKM itu, ada kelompok tani kopi. Sekarang ini mendapatkan perhatian dari CSR Semen Padang. Kita sangat bersyukur, usaha masyarakat mendapatkan dukungan,"katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kopi Bancah, Sikayan Balumuik Limau Manih,  Yulisman mengaku mendapatkan harapan baru setelah ada pembinaan dari CSR Semen Padang.  Karena mereka sudah bertemu dengan pengelola kopi Solok Rajo.
Ada banyak pemahaman yang harus mereka pelajari untuk mengembangkan kopi. Mulai dari penanaman sampai pemasaran. 
"Semen Padang sudah mempertemukan kami dengan Solok Rajo. Ternyata banyak yang harus kami pelajari. Semoga kami terus mendapatkan perhatian dari Semen Padang,"katanya.
Persoalan yang membelit petani saat ini, adalah kemampuan pengelolaan kopi tidak merata seluruh petani. Bibit yang ditanam, tidak bibit unggul.  Sehingga ada yang berbuah ada yang tidak.
Akibatnya, petani rugi 2,5 tahun menunggu panen. Sementara hasilnya tidak mengembirakan. Petani Kopi Bancah sudah menanam kopi sejak  2017. Kini sudah panen, tapi hasilnya tidak maksimal. Sebagian ada yang berbuah banyak, ada yang tidak berbuah sama sekali. Kendati petani sudah ada yang panen hingga 200  kg/bulan. Tapi untuk harga mereka masih tertinggal. Karena penanganan pascapanen juga tidak baik.
"Kita berharap nantinya kita bisa dibantu dengan bibit unggul,"harapnya.
Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan komitmen PT Semen Padang untuk memajukan  masyarakat petani Sikayan Balumuik, tidak hanya dalam jangka pendek. Namun jangka panjang dengan banyak program.
"Ini tidak untuk jangka pendek. Untuk apa kita kejar sekarang, hasilnya tidak memadai.  Makanya kita merancang kerjasama yang sifatnya jangka panjang untuk kemajuan masyarakat,"sebut Oktoweri.
Kepala Unit CSR PT Semen Padang Rinold Thamrin menambahkan, upaya CSR PT Semen Padang menggagas kerjasama bersama Dinas Kehutanan, Komunitas Kopi Solok Rajo dan petani kopi Bancah, Sikayan Balumuik.
"Kita ingin perekonomian masyarakat di Sikayan Balumuik dapat meningkat dengan budi daya kopi ini,"sebutnya.
Dikatakannya, PT Semen Padang melihat ada potensi besar ada di Sikayan Balumuik. Tidak hanya kopi, tapi potensi lainnya seperti pariwisata.
Khusus untuk kopi katanya, bagaimana petani menanam kopi yang benar sampai dengan  pemasarannya.
Komunitas Kopi Solok Rajo sudah sempat  melihat. Ternyata, apa yang dilakukan petani kopi Bancah tidak sepenuhnya benar. Mulai dari pola penanamannya sampai penanganan pascpanen. Pengetahuan petani kopi masih  minim, bibit asal saja.
Sementara harga ditentukan oleh penanganan  dari bibit hingga penanganan pascapanen. Jika petani mengetahui menghasilkan kopi berkualitas, maka sangat berpengaruh dengan pendapatan. Semakin baik kualitas, makin mahal harganya.
"Harapannya, Solok Rajo sudah berpengalaman di Arabika, di Sikayan Balumuik adalah  Rosbusta. Bagaimana nanti kawan-kawan Solok  Rajo berbagi ilmu dan membuka pasar bagi Rosbuta Kopi Bancah,"katanya.
Menurutnya, kerjasama pengembangan Kopi   Bancah melibatkan banyak pihak. Makanya kita harus dudukan, hak dan tanggung jawab.  Masyarakat juga punya tanggung jawab.
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, komitmen PT Semen Padang untuk memajukan petani di Kawasan Bancah Limau Manih Selatan, merupakan salah satu dari berbagai program yang digulirkan perusahaan di nagari tersebut.
Berbagai program yang dilaksanakan perusahaan tersebut, kata Nur Anita, merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat lingkungan dengan perusahaan. 
“Hubungan harmonis ini akan berimpilkasi pada dukungan terhadap perusahaan dan pada gilirannya terwujudnya reputasi perusahaan,” imbuh Nur Anita.  

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau  Manis, Syarifuddin Dt Bungsu menyebutkan, kehadiran PT Semen Padang di Limau Manih sudah sangat dirasakan masyarakat. Dimulai dengan membentuk Forum Nagari, sampai  bantuan-bantuan insidentil yang sangat meringankan beban warga.
"Berbicara PT Semen Padang, kami akui, sudah sangat dirasakan kehadirannya di Limau Manih. Tidak kami minta, tapi mereka yang memberi,"sebutnya.
Apalagi dengan adanya rencana CSR Semen  Padang memberikan pembinaan bagi petani Kopi Bancah. Niat itu jelas sangat membantu warga  Limau Manih yang dominan berprofesi sebagai petani. .(*)
.
Read more »

September 18, 2021
Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) yang merupakan rumah sakit rujukan pasien Covid-19, mendapatkan penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah.

Penghargaan dengan predikate Silver untuk rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan Semen Padang itu, diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy, dan diterima langsung oleh Direktur Utama SPH dr. Selfi Farisha di Ballroom Grand Zuri Padang, Kamis (16/9/2021).

Penyerahan penghargaan tersebut, turut disaksikan oleh Direktur Operasi PT semen Padang Asri Mukhtar, Ketua Gugus Covid-19 PT Semen Padang Oktoweri, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumbar Nasrizal, dan Ketua Umum Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Sudi Astono. 

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengucapkan selamat kepada SPH. "Selamat untuk SPH. semoga penghargaan ini dapat menambah semangat para nakes SPH untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pasein Covid-19 yang dirujuk ke SPH," katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama SPH dr. Selfi Farisha mengaku bangga dan bersyukur mendapatkan penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI, apalagi sejak awal kasus Covid-19 di Kota Padang, SPH sangat berkomitmen untuk mebantu penanganan Covid-19 di masyarakat dan juga di lingkungan tempat kerja.

"Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga dan bahagia sekali mendapatkan penghargaan ini. Dan tentunya, penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk tidak kenal lelah dalam menangani Covid-19, baik bagi pasien maupun di lingkungan SPH sendiri," kata dr. Selfi 

Dokter Selfi juga menyampaikan bahwa sedari awal kasus Covid-19, SPH sudah menyiapkan standar-standar atau SOP untuk melindungi para nakes maupun karyawan SPH dari virus Covid-19, karena SPH sendiri merupakan rumah sakit rujukan Covid-19 berdasarkan SK Gubernur tahun 2020. 

"Standar atau SOP itu dilakukan, karena sangat erat kaitannya kemungkinan virus Covid-19 bisa menular kepada para nakes maupun karyawan SPH. Sampai sekarang, standar itu masih terus dipatuhi dan dijalani oleh seluruh insan SPH," ujarnya.

Selain insan SPH, lanjutnya, bagi pasien Covid-19 juga disiapkan bagaimana dari awal penanganan pasien itu mulai dari screening kertika masuk SPH, pemberian terapi dan penanganan di IGD, hingga penentuan apakah pasien di rawat inap atau rawat jalan seperti isoman.

"Untuk rawat inap kami telah siapkan ruang isolasi dengan standar di atas rata-rata dan seluruh ruangan pasien Covid-19 juga dilengkapi dengan Exhaust Fan Hepafilter yang kegunaannya untuk mensirkulasikan dan memfilter udara dari dalam ruangan sebelum dibuang ke luar," ujarnya. 

Kemudian, tambahnya, SPH juga menyediakan tempat olahraga dan bilik besuk, sehingga keluarga pasien Covid-19 bisa membesuk pasien, namun tetap dengan protokol kesehatan dan pembatasan. "Tidak hanya untuk pasien Covid-19, protokol kesehatan juga diberlakukan untuk setiap pasein berbagai penyakit," pungkasnya. (*/b/hms)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.