Padang, Lintasmedia News— Upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan dari hulu, terutama melalui lingkungan pendidikan dan masyarakat, kini menjadi perhatian serius Wali Kota Padang Fadly Amran.

Langkah itu mengemuka saat Fadly Amran menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Pemerintah Kota Padang dan BNNP Sumbar dalam menghadapi ancaman narkotika yang masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan di Kota Padang tahun ini.

Bagi Fadly Amran, sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun benteng pencegahan sejak dini. Karena itu, program anti narkotika tidak hanya dipandang sebagai materi tambahan, tetapi dapat diintegrasikan dengan program pendidikan dan pembinaan karakter yang telah berjalan di Kota Padang.

Fadly bahkan mendorong agar program IKAN dari BNNP Sumbar dapat masuk ke pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Selain itu, pendidikan anti narkotika juga dapat diperkuat melalui muatan lokal pada jenjang SD dan SMP.

“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” tegas Fadly Amran.

BNNP Soroti Ancaman yang Belum Menurun

Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemko Padang, terutama dalam membangun pencegahan narkoba dari tingkat paling hulu.

Menurut Toton, kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan kewaspadaan tinggi karena belum menunjukkan penurunan yang berarti.

Karena itu, menurutnya, perang melawan narkoba tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” ujar Toton.

Data survei prevalensi 2019 yang disampaikan Toton menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk.

Persoalan lain muncul dari keterbatasan kapasitas rehabilitasi. Dari jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahun.

“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” katanya.

Sekolah dan Smart Surau Jadi Ruang Pencegahan

Bagi Pemko Padang, kolaborasi dengan BNNP Sumbar membuka ruang lebih luas untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus perlindungan generasi muda dari pengaruh narkotika.

Integrasi IKAN ke jenjang SD dan SMP menjadi salah satu strategi agar pesan bahaya narkoba diterima anak sejak usia sekolah. Sementara penguatan melalui MDTW dan Smart Surau diharapkan dapat memperluas pendidikan pencegahan melalui ruang pembelajaran keagamaan dan sosial.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat hingga unsur adat.

Fadly Amran dan Toton Rasyid sepakat bahwa pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sebab, ketika narkoba berhasil dicegah sebelum masuk ke lingkungan pendidikan, keluarga dan pergaulan anak-anak, maka potensi dampak yang lebih luas dapat ditekan.

Tindak lanjut kerja sama tersebut akan dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga program kurikulum anti narkotika dan Sekolah Bersinar dapat segera diwujudkan di Kota Padang.

Dalam audiensi itu turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah bersama jajaran BNNP Sumbar.(***)

PADANG, Lintasmedia News– Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya kualitas, kerapian dan keberlanjutan dalam setiap pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin Rapat Paparan Desain Pekerjaan Fisik Tahun 2026 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang memaparkan progres pekerjaan yang sedang berjalan serta rencana pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

OPD yang menyampaikan paparan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Berbagai rencana pembangunan yang dipaparkan mencakup penataan kawasan pasar, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, penanganan wilayah terdampak bencana, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, hingga pengembangan fasilitas pendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Padang Fadly Amran secara langsung mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap setiap rencana pekerjaan yang dipaparkan oleh masing-masing OPD.

Ia meminta agar seluruh perencanaan pembangunan dilakukan secara matang, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas material, estetika, fungsi, kenyamanan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan material terbaik dan dikerjakan dengan rapi. Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” tegas Fadly Amran.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung visi Kota Padang untuk tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan.

Karena itu, setiap proyek pembangunan harus memiliki standar kualitas yang baik dan mampu memberikan nilai tambah terhadap wajah serta perkembangan Kota Padang.

DLH Rencanakan Toilet Digital di Taman Rimbo Kaluang

Dalam paparan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta menyampaikan sejumlah rencana pembangunan dan penataan fasilitas publik.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan toilet digital di kawasan Taman Rimbo Kaluang.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat yang beraktivitas dan berkunjung ke kawasan tersebut.

Pembangunan fasilitas publik yang modern, menurut arah pembangunan Pemerintah Kota Padang, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas ruang kota.

Selain harus memiliki fungsi yang baik, fasilitas umum juga diharapkan dapat memberikan kesan positif terhadap wajah Kota Padang.

Dalam pembangunan fasilitas tersebut, aspek kebersihan, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Pariwisata Dorong Pengadaan Gerobak untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan memaparkan rencana pengadaan gerobak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di berbagai kawasan potensial di Kota Padang.

Pengadaan sarana usaha yang lebih representatif diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung penataan kawasan.

Dengan desain dan konsep yang baik, keberadaan pelaku ekonomi kreatif dapat menjadi bagian dari daya tarik kawasan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Sektor ekonomi kreatif sendiri menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Kota Padang, terutama dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan aktivitas masyarakat di berbagai ruang publik.

Fasade Pasar dan Pertokoan Jadi Perhatian

Dinas Perdagangan Kota Padang turut memaparkan sejumlah pekerjaan fisik yang telah dan akan dilaksanakan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menjelaskan, sejumlah program penataan akan difokuskan pada kawasan perdagangan dan pasar.

Di antaranya pembenahan fasade pertokoan Merlin dan Koppas Plaza.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga merencanakan perbaikan fasade serta pembenahan bangunan Pasar Raya Padang mulai dari Fase I hingga Fase VI.

Penataan kawasan Pasar Raya menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembangunan karena kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Padang.

Tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli, kawasan pasar diharapkan ke depan dapat tampil lebih tertata, nyaman dan memiliki daya tarik tersendiri.

Dinas Perdagangan juga memaparkan rencana pengadaan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis.

Pemasangan CCTV diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, sejumlah pekerjaan lainnya juga akan dilakukan di kawasan Pasar Raya Padang.

Pekerjaan tersebut meliputi pembenahan kios dan basement Pasar Raya Padang Fase VII serta pengerjaan dinding Blok II Pasar Raya.

Pemerintah Kota Padang juga merencanakan pembenahan sistem tata udara dan utilitas bangunan.

Pemeliharaan sejumlah pasar lainnya turut menjadi bagian dari program Dinas Perdagangan, seperti Pasar Raya Tanah Kongsi dan Pasar Bandar Buat.

Selain kawasan pasar, pengembangan kawasan pertokoan IPPI dan kawasan kuliner Gang Rajawali juga masuk dalam rencana pekerjaan fisik.

Berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perdagangan sekaligus menciptakan ruang ekonomi yang lebih tertata dan nyaman.

Rp50 Miliar untuk Perbaikan Irigasi dan Drainase Wilayah Terdampak Bencana

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan.

Salah satu fokus utama Dinas PUPR adalah pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta drainase di sejumlah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Pekerjaan tersebut didukung melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai sekitar Rp50 miliar.

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian air menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Kota Padang terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.

Perbaikan drainase dan irigasi diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi infrastruktur yang terdampak serta meningkatkan fungsi sistem pengelolaan air di berbagai kawasan.

Selain penanganan infrastruktur pascabencana, Dinas PUPR juga memaparkan sejumlah proyek lainnya.

Di antaranya rehabilitasi kawasan air mancur Pasar Raya Padang.

Kemudian penataan taman dan pelataran parkir di kawasan Pantai Padang.

Penataan kawasan Pantai Padang menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus mendukung sektor pariwisata.

Pantai Padang selama ini menjadi salah satu kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan.

Karena itu, pembangunan dan penataan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Dinas PUPR juga akan melakukan rehabilitasi basement Blok II dan III Pasar Raya Padang.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan turut menjadi bagian dari rencana kerja fisik yang dipaparkan dalam rapat tersebut.

Pembangunan Huntap bagi Korban Bencana Terus Berjalan

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto menyampaikan perkembangan pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Pembangunan Huntap saat ini dilakukan di sejumlah lokasi.

Di antaranya Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Lambung Bukik Sungkai, serta Huntap Mandiri Pauh.

Pembangunan hunian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Saat ini, pembangunan masih berada dalam tahap pengerjaan.

Sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung juga tengah dibangun secara bersamaan.

Tidak hanya rumah hunian, pembangunan juga mencakup jalan lingkungan, sistem drainase, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan air bersih, hingga pembangunan sumur bor.

Pembangunan kawasan Huntap dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang nantinya akan menempati kawasan tersebut.

Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penting agar kawasan hunian baru dapat memberikan kenyamanan dan mendukung aktivitas masyarakat.

Selain pembangunan Huntap, Dinas Perkim juga memaparkan rencana perbaikan dan rehabilitasi rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan fasilitas permukiman bagi masyarakat.

Pembangunan Harus Berkualitas dan Rapi

Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh OPD memastikan setiap pekerjaan fisik direncanakan dengan standar yang baik.

Ia menekankan agar penggunaan material dalam pembangunan harus memperhatikan kualitas.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Selain kualitas material, Fadly juga memberikan perhatian terhadap aspek kerapian.

Setiap pembangunan, terutama yang berada di ruang publik dan kawasan strategis kota, harus memperhatikan nilai estetika.

Hal tersebut penting karena pembangunan fisik turut membentuk wajah dan identitas Kota Padang.

Ia menilai, sebagai kota yang terus berkembang menuju metropolitan, Padang harus memiliki standar pembangunan yang semakin baik.

Infrastruktur yang dibangun harus mencerminkan kemajuan kota, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan material terbaik dan dikerjakan dengan rapi,” ujar Fadly.

Pasar Didorong Menjadi Ruang yang Menarik

Fadly Amran juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan penataan kawasan pasar.

Menurutnya, paradigma pembangunan pasar harus terus berkembang.

Pasar tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi transaksi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi ruang publik yang menarik dan nyaman.

Penataan yang baik berpotensi menjadikan kawasan pasar sebagai salah satu bagian dari daya tarik wisata kota.

Karena itu, pembenahan fasade bangunan, kebersihan, tata udara, keamanan, utilitas dan kenyamanan pengunjung harus menjadi perhatian dalam setiap program penataan.

“Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” tegasnya.

Konsep tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan daya saing kota di berbagai sektor.

Kawasan perdagangan yang tertata tidak hanya memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli, tetapi juga dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dari luar daerah.

Dengan penataan yang tepat, pasar tradisional dan kawasan perdagangan dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya dan pariwisata.

Sinergikan Pembangunan Menuju Kota Metropolitan

Rapat Paparan Desain Pekerjaan Fisik 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memastikan seluruh rencana pembangunan disiapkan secara matang sejak awal.

Koordinasi lintas OPD diperlukan agar setiap program pembangunan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Berbagai proyek yang direncanakan, mulai dari pembangunan fasilitas publik, penataan pasar, pembangunan jalan, perbaikan drainase dan irigasi, penataan kawasan wisata hingga pembangunan hunian bagi korban bencana, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan.

Melalui rapat paparan tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh pekerjaan fisik yang direncanakan pada tahun 2026 dapat dipersiapkan dengan lebih matang, baik dari sisi desain, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan.

Melalui rapat paparan tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh pekerjaan fisik yang direncanakan pada tahun 2026 dapat dipersiapkan dengan lebih matang, baik dari sisi desain, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Padang juga menargetkan pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur, tetapi mampu mendukung transformasi Kota Padang menuju kota metropolitan yang modern, nyaman, tertata, berdaya saing dan tetap memiliki karakter serta identitas daerah. (***)

PADANG, Lintasmedia News— Tim Vokal Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara II Lomba Paduan Suara dalam rangkaian Sumbar Creative Economy Festival (SCF) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Diikuti oleh tim Dharma Wanita Persatuan (DWP) dari berbagai instansi di Sumatera Barat, keberhasilan tersebut diraih setelah Tim Vokal FKIKSP tampil memukau dengan memperlihatkan harmonisasi suara, kekompakan, penghayatan, dan penampilan yang solid di atas panggung. 

Atas pencapaian tersebut, Tim Vokal FKIKSP berhak memperoleh hadiah sebesar Rp10 juta. Prestasi itu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar FKIKSP sekaligus membuktikan bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dibangun selama masa persiapan mampu membuahkan hasil membanggakan.

Penasihat FKIKSP Lynda Andria Delfa mengapresiasi perjuangan dan kerja keras seluruh anggota tim. Menurutnya, prestasi yang diraih oleh Tim Vokal FKIKSP tersebut merupakan buah dari proses panjang yang telah dijalani dengan penuh semangat, kedisiplinan, dan kebersamaan.

“Kami tentu sangat bangga dengan pencapaian Tim Vokal FKIKSP. Juara bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses, kebersamaan, kedisiplinan, dan keberanian anggota untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi FKIKSP,” ujar Lynda, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa anggota FKIKSP memiliki beragam potensi yang dapat terus digali dan dikembangkan. "Karena itu, keberadaan wadah kreativitas sangat penting agar para anggota memperoleh kesempatan untuk belajar, berlatih, dan menampilkan kemampuan yang dimiliki," ujarnya.

Dukungan kepada Tim Vokal FKIKSP juga disampaikan Ketua Umum FKIKSP, Nilda Pri Gustari Akbar, serta jajaran Dewan Pengurus FKIKSP. Mereka hadir menyaksikan penampilan sekaligus memberikan semangat kepada seluruh anggota tim yang berkompetisi.

Kehadiran jajaran FKIKSP tersebut menjadi bentuk perhatian dan apresiasi terhadap anggota yang telah berupaya mengembangkan kemampuan di bidang seni. Dukungan itu turut memberikan tambahan motivasi bagi tim untuk tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik.

"Selamat untuk Tim Vokal FKIKSP. Di tengah berbagai kesibukan, anggota Tim Vokal FKIKSP tetap berupaya menyediakan waktu untuk mengikuti latihan. Alhamdulillah, tim berhasil memberikan penampilan terbaik dan berhasil meraih juara II SCF 2026," kata Nilda.

Bagi FKIKSP, prestasi tersebut bukan sekadar keberhasilan memperoleh peringkat dalam sebuah kompetisi. "Lebih dari itu, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan seni dapat menjadi sarana untuk membangun karakter, memperkuat komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas antaranggota," ujarnya.

Keikutsertaan dalam SCF 2026 juga memberikan pengalaman berharga bagi Tim Vokal FKIKSP. Selain menguji kemampuan di hadapan juri dan penonton, kompetisi itu menjadi sarana untuk belajar dari tim-tim lain serta memperluas pengalaman dalam mengikuti ajang paduan suara.

"Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi Tim Vokal FKIKSP untuk terus meningkatkan kualitas. Evaluasi terhadap setiap tahapan persiapan dan penampilan juga dapat digunakan untuk memperbaiki kemampuan teknis maupun artistik pada kesempatan berikutnya," tuturnya.

Menurut Nilda, prestasi yang diraih FKIKSP ini sekaligus memperlihatkan bahwa perempuan, termasuk para istri karyawan, mampu mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan kreatif. Melalui karya dan prestasi, mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi sekaligus menginspirasi lingkungan di sekitarnya.

FKIKSP selama ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antaranggota, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian perempuan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan manfaat serta membuka kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.

"Keberhasilan Tim Vokal FKIKSP meraih Juara II diharapkan dapat memotivasi anggota lainnya untuk berani menunjukkan kemampuan dan mengikuti berbagai kegiatan positif. Setiap anggota memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan ruang, dukungan, dan kesempatan yang memadai," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut juga menjadi modal penting bagi Tim Vokal FKIKSP untuk terus melangkah dan meningkatkan kemampuan. "Dengan latihan yang konsisten serta dukungan seluruh keluarga besar FKIKSP, tim diharapkan dapat kembali menghadirkan penampilan terbaik dalam berbagai kesempatan mendatang," pungkas Nilda. (*)

Lintas Media News, - Lampung Timur. Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang digagas oleh DPRD Lampung Timur disambut sangat positif oleh elemen masyarakat dan Ormas keagamaan yang ada di “Bumei Tuwah Bepadan” Lampung Timur. (31/08/26)

Terlihat dari tingkat kehadiran para pimpinan pondok pesantren, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kementerian Agama, RMI, serta unsur lainnya yang memenuhi Aula rapat di Gedung DPRD Setempat.

Hal itu dibenarkan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ridharotul Aliyah saat diwawancarai awak media disela – sela pembahasan Perda Pesantren.

“Benar, kita telah membentuk Pansus (Panitia Khusus_red) membahas Perda Pesantren yang murni diinisiasi dan digagas oleh DPRD, yang nanti dapat menjadi payung hukum bagi pondok pesantren dan juga keleluasaan pemerintah dalam pembinaan dan support bagi Pesantren yang ada di Lampung Timur”, tutur wanita yang akrab disapa Mbak Rida ini.

Berita

Pendidikan

Politik

Pemerintahan

Kesehatan

Ekonomi

Peristiwa

Pariwisata

Home

Berita

Daerah

Pembahasan Perda Ponpes Inisiatif DPRD Lampung Timur Disambut Positif Masyarakat dan Ormas Keagamaan

Daerah

7

Pembahasan Perda Ponpes Inisiatif DPRD Lampung Timur Disambut Positif Masyarakat dan Ormas Keagamaan

Lensacyber

31 Agustus 2026 | 14:46 WIB

Ikuti Kami

Google News

A-

A

A+

A++

Lensacyber.com – Lampung Timur – Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang digagas oleh DPRD Lampung Timur disambut sangat positif oleh elemen masyarakat dan Ormas keagamaan yang ada di “Bumei Tuwah Bepadan” Lampung Timur. (31/08/26)

Terlihat dari tingkat kehadiran para pimpinan pondok pesantren, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kementerian Agama, RMI, serta unsur lainnya yang memenuhi Aula rapat di Gedung DPRD Setempat.

Hal itu dibenarkan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ridharotul Aliyah saat diwawancarai awak media disela – sela pembahasan Perda Pesantren.

“Benar, kita telah membentuk Pansus (Panitia Khusus_red) membahas Perda Pesantren yang murni diinisiasi dan digagas oleh DPRD, yang nanti dapat menjadi payung hukum bagi pondok pesantren dan juga keleluasaan pemerintah dalam pembinaan dan support bagi Pesantren yang ada di Lampung Timur”, tutur wanita yang akrab disapa Mbak Rida ini.

Baca Juga :  Serah Terima Jabatan Sekwan DPRD Lampung Timur, M Noer Al Syarief Pamit, Thabrani Hasyim Dilantik

Lebih lanjut ketua DPRD yang notabene jebolan Pesantren ini menambahkan, Ponpes merupakan Lembaga pendidikan yang mampu mencetak insan – insan cendekia namun tetap berpedoman pada nilai – nilai Islami.

“Rapat pembahasan Perda tentang pondok pesantren ini, kita sengaja menghadirkan para kiai dan pimpinan pondok pesantren. Karena mereka yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan pesantren. Jadi, masukan dari para kiai dan pimpinan ponpes sangat penting dalam penyusunan Perda ini,”tambahnya

Ditempat yang sama perwakilan Muhamadiyah Abdul Rohman menyambut positif dengan langkah – langkah DPRD Lampung Timur yang berinisiatif memperdakan Pesantren.

“Kami sangat mengapresiasi langkah -langkah dari DPRD yang menginisiasi untuk segera melahirkan Perda Pesantren, ini menjadi langkah strategis dari wakil rakyat yang peduli dengan Pondok Pesantren di Lampung Timur, mudah – mudahan ini bisa disegerakan agar Pesantren punya Payung Hukum yang dapat menjadi acuan dalam langkah kami kedepannya “, ucap Abdul Rohman.

Senada Kementrian Agama (Kemenag) Lampung Timur juga siap memberikan Support dan sumbang saran terkait Perda tersebut.

“Kemenag sangat mengapresiasi bila Pesantren di buatkan Perda, kami siap memberikan Support, sumbang saran, agar kelak Perda tersebut dapat diterima oleh seluruh pondok Pesantren yang ada di Lampung Timur”, ujar Barkah Bidang PAPKI (pendidikan agama dan keagaman Islam) kemenag Lampung Timur.

Kemenag juga menyampaikan bahwa Lampung Timur merupakan menjadi yang terbanyak keberadaan Pondok Pesantren Se_Provinsi Lampung.Tercatat ada 217 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah di Lampung Timur. (Y.A)

PADANG, Lintasmedia News— Harapan untuk kembali menjalani aktivitas secara mandiri kini kembali dirasakan Rahma Hatta, seorang ibu rumah tangga asal Kampung Dalam, Kelurahan Binuang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Setelah bertahun-tahun mengandalkan tongkat untuk menopang aktivitas sehari-hari, Rahma kini dapat kembali berjalan dengan lebih baik, bahkan mengendarai sepeda motor dan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan ayam.

Perubahan tersebut hadir setelah Rahma mendapatkan bantuan kaki palsu melalui program kesehatan dan biaya kemanusiaan yang disalurkan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang. Kaki palsu tersebut diserahkan Manajer UPZ BAZNAS Semen Padang Akmal dan diterima oleh Rahma Hatta di Kantor UPZ BAZNAS Semen Padang, Senin (31/8/2026).

Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen UPZ BAZNAS Semen Padang dalam menghadirkan manfaat zakat yang tepat sasaran sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rahma harus kehilangan kaki kirinya setelah mengalami kecelakaan pada 2017. Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-harinya menjadi jauh lebih terbatas. Untuk berpindah dan melakukan berbagai kegiatan di rumah, Rahma harus menggunakan tongkat.

Di tengah keterbatasan tersebut, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi tantangan tersendiri. Suaminya hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak tetap. Situasi itu membuat kebutuhan untuk memperoleh alat bantu yang lebih memadai menjadi sesuatu yang tidak mudah diwujudkan secara mandiri.

Kesempatan untuk mendapatkan bantuan kaki palsu kemudian diketahui Rahma melalui media sosial. Informasi tersebut mendorongnya untuk mendatangi kantor UPZ BAZNAS Semen Padang dan mengajukan permohonan bantuan.

Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti tim UPZ BAZNAS Semen Padang dengan melakukan kunjungan ke kediaman Rahma. Setelah melalui proses asesmen dan tindak lanjut, bantuan kaki palsu akhirnya dapat direalisasikan.

Bantuan tersebut tidak hanya menjadi alat bantu mobilitas bagi Rahma, tetapi juga membuka kembali ruang geraknya untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri.

Rahma kini sudah mampu berjalan dengan baik. Aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan dengan bantuan tongkat mulai dapat dijalankan dengan lebih leluasa. Bahkan, ia sudah mampu mengendarai sepeda motor dan kembali berjualan ayam untuk membantu menopang perekonomian keluarganya.

Bagi Rahma, bantuan yang diterimanya bukan sekadar sebuah alat bantu. Kaki palsu tersebut telah menjadi bagian penting dalam prosesnya untuk kembali membangun kemandirian dan menjalani kehidupan dengan lebih optimistis.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa berjalan kembali dengan baik. Saya juga sudah bisa mengendarai sepeda motor dan kembali berjualan ayam,” ujar Rahma.

Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada UPZ BAZNAS Semen Padang atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penanganan kaki palsu Rahma dilakukan melalui Ade Orthopros, sebuah workshop yang bergerak dalam pembuatan dan penanganan alat bantu bagi pasien ortopedi, rehabilitasi medis, tumbuh kembang, serta pembuatan kaki dan tangan palsu.

Ahli Ortotis Prostetis Orthopros, Ade Saputra, mengatakan Rahma bukan merupakan pasien baru di workshop tersebut. Rahma telah menjadi pasien Ade Orthopros sejak 2017 dengan menggunakan tongkat biasa.

Dalam penanganan terbaru, dilakukan penggantian komponen socket pada kaki palsu Rahma. Penggantian komponen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kembali alat bantu dengan kondisi dan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kenyamanan sekaligus menunjang aktivitas secara optimal.

Ade menyebut kondisi Rahma saat ini sangat baik. Selain sudah dapat berjalan, Rahma juga telah kembali melakukan berbagai aktivitas, termasuk mengendarai sepeda motor dan berjualan ayam.

“Sekarang kondisinya sangat baik. Ibu Rahma sudah bisa berjalan, beraktivitas, mengendarai sepeda motor, bahkan sudah kembali berjualan ayam,” kata Ade.

Workshop Ade Orthopros sendiri berlokasi di Kompleks Polamas Blok B No. 3, Andalas, Kota Padang. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pembuatan alat bantu, tetapi juga memastikan perangkat yang digunakan dapat menunjang mobilitas dan kebutuhan aktivitas penerima manfaat.

Manajer UPZ BAZNAS Semen Padang, Akmal, mengatakan penyaluran bantuan kaki palsu tersebut merupakan bagian dari program kesehatan dan biaya kemanusiaan. Melalui program ini, dana zakat yang dihimpun UPZ BAZNAS Semen Padang diupayakan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan alat bantu seperti kaki palsu memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya membantu penerima manfaat dari sisi kesehatan dan mobilitas, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri serta membuka kembali kesempatan untuk beraktivitas secara produktif.

“Melalui penyaluran dana zakat ini, kami berharap kualitas hidup Bu Rahmah dapat meningkat secara optimal. Semoga beliau dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih maksimal dan penuh keberkahan,” ujar Akmal.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat UPZ BAZNAS Semen Padang dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat agar memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengapresiasi langkah UPZ BAZNAS Semen Padang yang terus menghadirkan program-program kemanusiaan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Win, bantuan kaki palsu bagi Rahma menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan, tetapi juga bagaimana dana tersebut mampu menjadi instrumen pemberdayaan dan membantu penerima manfaat kembali menjalankan aktivitas secara mandiri dan kembali produktif.

“Kami mengapresiasi UPZ BAZNAS Semen Padang yang terus menghadirkan manfaat nyata melalui penyaluran dana zakat. Bantuan seperti ini memiliki nilai kemanusiaan yang sangat kuat karena memberikan kesempatan bagi penerima manfaat untuk kembali beraktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya,” ujar Win.

Ia menambahkan, semangat kepedulian tersebut merupakan bagian dari nilai yang terus dibangun PT Semen Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Keberadaan UPZ BAZNAS Semen Padang diharapkan semakin memperkuat kontribusi perusahaan dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan.

Bagi Rahma, perubahan yang dirasakannya kini menjadi bukti bahwa sebuah bantuan yang diberikan secara tepat dapat membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang.

Dari sebelumnya harus bertumpu pada tongkat, kini ia dapat melangkahkan kaki dengan lebih percaya diri. Dari keterbatasan beraktivitas di rumah, kini Rahma kembali mengendarai sepeda motor dan berjualan ayam.

Kisah Rahma sekaligus memperlihatkan bahwa kebermanfaatan zakat dapat hadir dalam bentuk yang sangat konkret. Sebuah kaki palsu bukan hanya membantu seseorang untuk berjalan, tetapi juga dapat mengembalikan kemandirian, membuka kembali ruang produktivitas, serta menumbuhkan harapan untuk menatap kehidupan dengan lebih baik.

Melalui program kesehatan dan biaya kemanusiaan, UPZ BAZNAS Semen Padang berupaya memastikan zakat yang dititipkan masyarakat dapat kembali kepada mereka yang berhak dalam bentuk manfaat yang nyata.

Harapannya, ikhtiar tersebut terus menjadi bagian dari perjalanan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan kebermanfaatan yang menjadi bagian penting dari keberadaan PT Semen Padang di tengah masyarakat. (*)

PADANG, Lintasmedia News– Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0312/Padang di Mercure Hotel, Senin (31/8/2026) malam.

Acara tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan di Kodim 0312/Padang dari Kolonel Inf Ferry Adianto kepada Letkol Inf Faiq Fahmi.

Pergantian jabatan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Kolonel Inf Ferry Adianto sebagai Dandim 0312/Padang setelah sekitar satu tahun lima bulan mengabdi di Kota Padang.

Selanjutnya, Kolonel Inf Ferry Adianto mendapat penugasan baru sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam VI/Mulawarman yang berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sementara Letkol Inf Faiq Fahmi dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Kodim 0312/Padang. Sebelum bertugas di Kota Padang, Letkol Inf Faiq Fahmi menjabat sebagai Pabandya III/Penjaskes Spaban VII Binjahril Spersad.

Kegiatan pisah sambut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah serta mitra kerja Kodim 0312/Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kolonel Inf Ferry Adianto atas dedikasi, pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Kodim 0312/Padang.

Menurut Fadly, selama masa kepemimpinannya, Ferry Adianto telah memberikan banyak kontribusi terhadap berbagai program dan pembangunan di Kota Padang.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang dan Kodim 0312/Padang, kata Fadly, tidak hanya terbatas pada upaya menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah, tetapi juga mencakup berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota dan warga Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ferry Adianto atas dedikasi yang diberikan selama memimpin Kodim 0312/Padang. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga beliau semakin sukses lagi,” ujar Fadly Amran.

Berkontribusi dalam Berbagai Program Pembangunan

Fadly Amran menilai, selama memimpin Kodim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto aktif membangun komunikasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Padang serta berbagai unsur terkait.

Kontribusi tersebut terlihat dalam sejumlah program strategis dan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Mulai dari penguatan infrastruktur, dukungan terhadap program ketahanan pangan, pembinaan generasi muda, hingga kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.

Kodim 0312/Padang juga mengambil peran penting dalam mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.

Menurut Fadly, pengalaman menghadapi berbagai tantangan tersebut semakin memperkuat hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dengan jajaran TNI, khususnya Kodim 0312/Padang.

Ia menyebut, komunikasi yang terjalin selama ini memungkinkan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan dapat dibahas serta ditindaklanjuti secara bersama-sama.

“Banyak hal yang telah disumbangsihkan beliau untuk kesuksesan program pembangunan di Kota Padang. Kami merasakan betul manfaatnya, karena hampir semua yang beliau sampaikan kepada kami dapat tereksplorasi dengan baik,” katanya.

Fadly menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan unsur TNI merupakan salah satu kekuatan penting dalam membangun daerah.

Terlebih Kota Padang sebagai daerah yang memiliki berbagai tantangan, baik dalam pembangunan, keamanan maupun potensi kebencanaan.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor harus terus dijaga dan diperkuat.

Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Tantangan Kota

Menurut Fadly Amran, berbagai program yang telah dijalankan bersama Kodim 0312/Padang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang.

Keterlibatan TNI dalam berbagai kegiatan sosial, pembangunan, ketahanan pangan hingga penanggulangan bencana dinilai turut mempercepat pelaksanaan sejumlah program pemerintah.

Ia berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama kepemimpinan Kolonel Inf Ferry Adianto dapat terus dilanjutkan pada masa kepemimpinan Dandim yang baru.

Wali Kota Padang juga menyampaikan selamat datang kepada Letkol Inf Faiq Fahmi yang kini dipercaya memimpin Kodim 0312/Padang.

Fadly berharap, kehadiran Dandim baru dapat semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Padang, TNI, Polri serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Kota Padang.

Mulai dari persoalan sosial, keamanan, pembangunan hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Pemerintah Kota Padang, lanjut Fadly, siap melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan Kodim 0312/Padang dalam berbagai bidang.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ferry Adianto: Sinergi Jadi Kekuatan dalam Penanggulangan Bencana

Sementara itu, Kolonel Inf Ferry Adianto menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh unsur di Kota Padang yang telah memberikan dukungan selama dirinya menjalankan tugas sebagai Dandim 0312/Padang.

Ia mengaku banyak mendapatkan pengalaman berharga selama bertugas di Kota Padang.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah keterlibatan bersama seluruh unsur dalam menghadapi berbagai kejadian bencana.

Menurut Ferry, penanganan bencana tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Dibutuhkan kekuatan dan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga terkait hingga masyarakat.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting tentang arti sinergi dan kebersamaan dalam menghadapi persoalan.

“Terima kasih atas kerja sama, sinergi, dan dukungan yang telah diberikan selama kami bertugas di Kota Padang. Kami mohon doa restu untuk melanjutkan tugas di tempat yang baru,” ujar Ferry Adianto.

Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang, Forkopimda, tokoh masyarakat, dunia usaha, media dan berbagai pihak yang selama ini menjadi mitra Kodim 0312/Padang.

Menurutnya, dukungan dari seluruh elemen tersebut telah membantu jajaran Kodim dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia berharap hubungan baik dan sinergi yang telah dibangun selama ini dapat terus terjaga.

Meski akan melanjutkan penugasan di wilayah lain, Ferry mengaku Kota Padang akan menjadi salah satu daerah yang memberikan pengalaman berharga dalam perjalanan karier dan pengabdiannya.

Dandim Baru Siap Lanjutkan Program Positif

Di sisi lain, Dandim 0312/Padang yang baru, Letkol Inf Faiq Fahmi, menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dijalankan oleh pendahulunya.

Ia menilai, selama kepemimpinan Kolonel Inf Ferry Adianto telah terbangun fondasi kolaborasi yang kuat antara Kodim 0312/Padang dengan Pemerintah Kota Padang dan seluruh unsur Forkopimda.

Fondasi tersebut, menurutnya, akan menjadi modal penting dalam menjalankan tugas ke depan.

Letkol Inf Faiq Fahmi menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi serta memperkuat kerja sama dengan seluruh elemen di Kota Padang.

Tidak hanya dengan Pemerintah Kota Padang dan unsur TNI-Polri, tetapi juga dengan tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, media dan masyarakat.

“Kami siap meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Bapak Ferry Adianto. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh unsur, terutama Forkopimda Kota Padang,” tegas Faiq Fahmi.

Ia menyadari bahwa tugas Kodim tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan kebutuhan masyarakat di wilayah.

Karena itu, keterbukaan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi salah satu hal yang akan terus diperkuat.

Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan membutuhkan keterlibatan bersama seluruh unsur.

Kodim 0312/Padang, lanjutnya, siap menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas Kota Padang.

Selain itu, Kodim juga siap memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirkan Seluruh Unsur Forkopimda dan Mitra Kodim

Acara pisah sambut tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan pemangku kepentingan di Kota Padang.

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang.

Turut hadir Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang Ny. Nova Raju Minropa.

Sejumlah pimpinan BUMN dan BUMD di Kota Padang juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, acara turut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Jajaran pejabat utama Kodim 0312/Padang serta berbagai mitra kerja Kodim juga turut memberikan penghormatan dan dukungan dalam momentum pergantian kepemimpinan tersebut.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan eratnya hubungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Kodim 0312/Padang dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat.

Momentum Melanjutkan Sinergi

Pisah sambut Dandim 0312/Padang tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun.

Kolonel Inf Ferry Adianto meninggalkan sejumlah pengalaman dan kerja sama yang telah dijalankan selama memimpin Kodim 0312/Padang.

Sementara Letkol Inf Faiq Fahmi diharapkan dapat melanjutkan serta mengembangkan berbagai kerja sama positif tersebut.

Pemerintah Kota Padang menaruh harapan besar agar kolaborasi dengan Kodim 0312/Padang dapat terus diperkuat.

Terutama dalam menghadapi berbagai agenda pembangunan Kota Padang ke depan, penguatan ketahanan pangan, pembinaan generasi muda, menjaga kondusivitas wilayah serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Bagi Kota Padang yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, keberadaan dan peran seluruh unsur Forkopimda menjadi sangat penting.

Sinergi yang kuat memungkinkan pemerintah daerah bergerak lebih cepat dan terkoordinasi ketika menghadapi kondisi darurat.

Di sisi lain, kolaborasi juga diperlukan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan sebagai salah satu fondasi pembangunan.

Dengan pergantian kepemimpinan di Kodim 0312/Padang, Pemerintah Kota Padang berharap hubungan baik dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dapat terus berlanjut.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan Kota Padang yang aman, kondusif, tangguh menghadapi bencana dan terus berkembang.

Acara pisah sambut tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pengabdian Kolonel Inf Ferry Adianto di Kota Padang sekaligus awal perjalanan tugas Letkol Inf Faiq Fahmi sebagai Dandim 0312/Padang.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang telah dibangun, seluruh pihak berharap pergantian kepemimpinan tersebut dapat membawa semangat baru dalam memperkuat pengabdian Kodim 0312/Padang bagi masyarakat dan pembangunan Kota Padang. (***)

PARIWARA 

Padang, Lintasmedia News- DPRD Kota Padang mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye (Farksi Partai Gerindra), Osman Ayub (Fraksi Partai Nasdem), dan Jupri (Fraksi Partai PAN).

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang hadir langsung Wali Kota Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, dan para undangan lainnya.

Setelah acara seremonian dan mengecek absensi hadir, Muharlion mempersilahkan masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Padang untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Opsen PKB

Juru bicara Fraksi PKS Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., mengatakan, sekaitan Opsen Pajak Kendaraan bermotor yang sudah diberlakukan pada Tahun 2025, maka kami meminta kepada Pemko Padang untuk mengevaluasinya. Optimalkan pendapatan daerah dari opsen Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB). 

"Berbicara mengenai optimalisasi pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai target penerimaan, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam membangun, mengelola, dan mengoptimalkan basis fiskal yang tersedia di wilayahnya," katanya.

Menurutnya, opsen PKB harus dipandang sebagai instrumen yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, karena semakin besar jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan terdaftar sebagai objek pajak dalam suatu daerah, semakin besar pula potensi basis penerimaan yang dapat dioptimalkan. 

"Harap lakukan pendataan ulang jumlah kendaraan yang ada di Padang. Integrasi dan pemadanan data menjadi instrumen penting dalam hal ini," katanya.

Catatan dan Rekomendasi 

Meski memberikan persetujuan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Implementasi yang Transparan dan Akuntabel: Pemerintah Kota (Bapenda) harus memastikan sosialisasi yang masif dan transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebelum Perda ini diberlakukan. Mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan retribusi pada seluruh OPD terkait harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan. 

2. Evaluasi Berkala: Mengingat dinamika ekonomi yang cepat berubah, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar evaluasi atas besaran tarif retribusi dilakukan secara berkala, minimal setiap dua tahun sekali, untuk memastikan tarif tetap relevan dan tidak menjadi beban yang memberatkan.   

3. Prioritas Pengadaan Sarana: Khusus untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Pemko kedepannya perlu memprioritaskan pengadaan peralatan laboratorium pengganti yang rusak guna mempertahankan dan memperluas kapasitas layanan yang telah ditingkatkan melalui Perda ini.  

4. Mekanisme Keringanan: Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota untuk ditindaklanjuti dalam perwako penetapkan mekanisme keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi bagi kelompok masyarakat tertentu yang benar-benar membutuhkan, sesuai prinsip keadilan sosial.  

Sidang Paripurna Yang Terhormat, hadirin yang kami muliakan.

Saran, pendapat dan masukan

Pada kesempatan itu, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicara Usmardi Thareb menyampaikan saran, pendapat, dan masukan sebagai berikut:  

a. Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku dan diundangkan pada 5 Januari 2024. Perda tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di seluruh wilayah Kota Padang. Namun, dalam implementasinya selama lebih dari dua tahun, telah ditemukan berbagai kendala dan kebutuhan penyesuaian bahkan potensi yang diidentifikasi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait dengan hal ini, Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota untuk merincikan, potensi dan realisasi PAD pada sektor yang dilakukan penyesuaian tersebut, antara sebelum Perda ini diubah/direvisi dengan Perda ini setelah diubah/direvisi. Hal ini untuk memastikan Perda setelah diubah ini, tidak hanya relevan dengan aturan perundang-undangan terbaru, tapi juga ada potensi PAD yang dapat ditingkatkan.  

b. Tujuan Ranperda ini dilahirkan, salah satunya adalah penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota melalui OPD terkait untuk menjelaskan secara rinci, tahapan dan polanya, apakah benar-benar berjalan efektif di lapangan dengan biaya pemungutan yang rendah. Kapan perlu dibuat perbandingan cara dulu dengan cara sekarang sehingga tergambar jelas, yang terbaru lebih efektif diterapkan.  

c. Penambahan objek retribusi yang diusulkan dalam Ranperda ini berpotensi meningkatkan PAD Kota Padang secara signifikan, khususnya dari Sentra Rendang/Rumah Kemasan, fasilitas pariwisata, laboratorium lingkungan, BBI Bungus, serta Rusunawa dan Rumah Khusus. Begitu pula pada perubahan struktur tarif retribusi laboratorium dari sistem paket menjadi per parameter akan meningkatkan fleksibilitas layanan dan berpotensi menarik kembali pengguna jasa yang sebelumnya beralih ke laboratorium lain. Fraksi berharap di sektor ini, dijelaskan dengan gambling, potensi kenaikan PADnya.

d. Fraksi PAN berharap adanya penyesuaian tarif retribusi Rusunawa yang dilakukan secara moderat (sekitar 10%) mempertimbangkan kemampuan membayar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga tidak menimbulkan beban yang memberatkan. Diakui hampir delapan tahun, retribusi rusunawa ini tidak mengalami kenaikan, tapi dasar berpijaknya tetap memperhatikan kemampuan membayar masyarakat.  

e. Ranperda ini juga diharapkan berfungsi sebagai budgeter dan reguleren yakni meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Perda ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Fraksi PAN meminta kepada OPD terkait untuk melahirkan terobosan dan langkah kongkrit terkait penjabaran Ranperda ini sehingga benar-benar mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi.  

f. Pada lampiran Perda ini, dicantumkan pula besaran tarif retribusi daerah, baik di pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, tempat khusus parkir di luar badan jalan, persetujuan bangunan gedung dan lainnya. Beberapa diantaranya ada yang dihapus, dinaikkan besarannya hingga objek baru seperti pemanfaataan Gedung Youth Center, kamar mandi/WC di pantai Padang dan lainnya. Sekaitan dengan hal ini, Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota melalui OPD terkait untuk menyosialisasikan secara masif kepada publik. 

Pada prinsipnya, setelah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua fraksi menyatakan persetuannya. (adv)

JAKARTA, Lintasmedia News– Dewan Pers akan menggelar pertemuan dengan seluruh konstituennya untuk membahas penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari.

Langkah tersebut diambil setelah Dewan Pers menerima sedikitnya empat surat dari organisasi konstituen sepanjang tahun 2026. Surat-surat tersebut berasal dari dua organisasi perusahaan pers dan dua organisasi wartawan yang pada intinya mempertanyakan serta menyampaikan pandangan mengenai mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional ke depan.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan persoalan penyelenggaraan HPN perlu dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan mengedepankan semangat kebersamaan seluruh unsur pers nasional.

“Dewan Pers memandang penting untuk mendengarkan seluruh pandangan dari konstituen. Karena Hari Pers Nasional merupakan momentum penting bagi dunia pers Indonesia, maka pembicaraan mengenai penyelenggaraannya perlu dilakukan secara musyawarah dan melibatkan seluruh unsur yang terkait,” ujar Komaruddin Hidayat.

Dalam surat yang diterima Dewan Pers, terdapat konstituen yang menawarkan diri untuk menjadi penyelenggara HPN tahun 2027. Sementara konstituen lainnya mengusulkan agar Dewan Pers menjadi penanggung jawab kegiatan tahunan komunitas pers tersebut, dengan pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh konstituen Dewan Pers.

Usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Hari Pers Nasional merupakan peringatan yang memiliki dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Namun, dalam ketentuan itu tidak secara khusus disebutkan mengenai lembaga atau organisasi yang ditetapkan sebagai penyelenggara HPN.

Menurut Komaruddin, perbedaan pandangan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama di antara seluruh elemen pers.

“Yang paling penting adalah bagaimana Hari Pers Nasional dapat menjadi milik bersama insan pers Indonesia. Karena itu, Dewan Pers akan mempertemukan seluruh konstituen, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN,” katanya.

Sebagaimana diketahui, HPN menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat pleno Dewan Pers pada 27 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pers memutuskan untuk menindaklanjuti berbagai surat dan aspirasi yang masuk dengan menggelar pertemuan bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Selain membahas mekanisme penyelenggaraan HPN, rapat pleno Dewan Pers juga memutuskan untuk merencanakan usulan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

Rencana perubahan tersebut dinilai penting karena Keppres Nomor 5 Tahun 1985 masih mendasarkan pertimbangannya pada regulasi pers yang sudah tidak berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.

Sementara saat ini, penyelenggaraan kehidupan pers nasional telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan Pers sendiri merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Anggota Dewan Pers juga ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Komaruddin menegaskan, Dewan Pers akan mengedepankan dialog dalam mencari format terbaik bagi penyelenggaraan HPN di masa mendatang.

“Kita ingin semua pihak duduk bersama dan mencari titik temu. Semangatnya bukan siapa yang paling berhak, tetapi bagaimana Hari Pers Nasional dapat diselenggarakan secara baik, bermartabat, inklusif, dan menjadi momentum bersama untuk memperkuat kehidupan pers yang profesional dan bertanggung jawab di Indonesia,” tegas Komaruddin Hidayat.

Melalui pertemuan dengan seluruh konstituen tersebut, Dewan Pers berharap dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, termasuk kemungkinan penyempurnaan dasar hukum yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional ke depan diharapkan semakin mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen pers Indonesia. (*)

Pasbar,Lintas Media News Com.

Ajang bela diri bergengsi The Arena Of Maestro X Andalas Open Karate Championship 2026 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Padang (UNP), pada 28–30 Agustus 2026, sukses mempertemukan tak kurang dari 1.200 atlet dari berbagai Provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Persaingan berlangsung sangat ketat dan penuh sportivitas tinggi.

Di tengah kompetisi yang luar biasa padat tersebut, Kontingen Pasbar Fighter Karate Club tampil membanggakan dan berhasil membawa pulang 3 Medali Emas, 1 Medali Perak, dan 2 Medali Perunggu. Prestasi ini semakin berharga mengingat tingkat persaingan yang sangat ketat antar peserta dari lima Provinsi berbeda.

 Ketiga medali emas seluruhnya disumbangkan oleh atlet unggulan Dojo KPC Pasbar yang tampil dominan dan tak terkalahkan di kategori masing-masing adalah Aulia Haziz, Pelajar SMP 1 Pasaman Barat, meraih Medali Emas pada kategori Komite Kadet 70 Kg Putra, tampil tenang dan penuh strategi, Aulia mengungguli lawan-lawannya dari berbagai daerah,juga Bilhan Alwista, Pelajar Annajiya Pasaman Barat, meraih Medali Emas pada kategori Komite Pra Pemula 35 Kg Putra. Ketangkasan dan semangat juang yang tinggi menjadi kunci kesuksesan Bilhan meraih juara pertama.

Tak hanya itu Agung Relil Pratama ,Guru Olahraga SD 15 Sungai Aur, meraih Medali Emas pada kategori Komite Veteran -67 Kg Putra. Pengalaman, ketekunan, dan teknik yang matang membuat Agung tampil dominan di setiap pertandingannya

 Selain tiga emas, Dojo Fighter Behind the House kontingen juga menambah 

Medali Perunggu pada 1. 𝐾𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑔𝑢 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑖,𝐴𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑚𝑎 :𝑛𝑖𝑟𝑖𝑦𝑢 𝑏𝑎𝑙𝑞𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑟𝑜𝑧𝑖

𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑦𝑦𝑎 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑉𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙 𝐴𝑡ℎ𝑎𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑓𝑖𝑧ℎ𝑎 𝑘ℎ𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖,

2. 𝑘𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑡 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑖 Atas nama : 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑦𝑦𝑎 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑖𝑙 

Dan medali perak ,1. .𝑘𝑢𝑚𝑖𝑡𝑒 -48 𝑗𝑢𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑖 Atas nama 𝑅𝑖𝑘𝑎 𝑟𝑎ℎ𝑖𝑚 melengkapi keberhasilan tim secara keseluruhan di kejuaraan tingkat antar Provinsi ini.

 Aton Kanoha Ketua Kontingen Pasbar Fighter Karate Club yang didampingi Mulyadi mengatakan bangga dan memberikan Apresiasi dan harapan mendalam ,atas capaian para atlet. Bersaing di hadapan 1.200 atlet dari lima provinsi bukan hal mudah. Hasil ini adalah bukti kerja keras, kedisiplinan, dan dukungan semua pihak ,orang tua, pelatih, serta masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Semoga prestasi ini terus memotivasi generasi muda untuk berprestasi dan menjunjung tinggi nilai sportivitas, sebutnya.

Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kemampuan bela diri, tetapi juga mempererat persaudaraan antar atlet lintas provinsi. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di kejuaraan mendatang, serta semakin mengharumkan nama Kabupaten Pasaman Barat di tingkat Wilayah dan Nasional.