Padang, Lintasmedia News— Upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan dari hulu, terutama melalui lingkungan pendidikan dan masyarakat, kini menjadi perhatian serius Wali Kota Padang Fadly Amran.
Langkah itu mengemuka saat Fadly Amran menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Pemerintah Kota Padang dan BNNP Sumbar dalam menghadapi ancaman narkotika yang masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan di Kota Padang tahun ini.
Bagi Fadly Amran, sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun benteng pencegahan sejak dini. Karena itu, program anti narkotika tidak hanya dipandang sebagai materi tambahan, tetapi dapat diintegrasikan dengan program pendidikan dan pembinaan karakter yang telah berjalan di Kota Padang.
Fadly bahkan mendorong agar program IKAN dari BNNP Sumbar dapat masuk ke pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Selain itu, pendidikan anti narkotika juga dapat diperkuat melalui muatan lokal pada jenjang SD dan SMP.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” tegas Fadly Amran.
BNNP Soroti Ancaman yang Belum Menurun
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemko Padang, terutama dalam membangun pencegahan narkoba dari tingkat paling hulu.
Menurut Toton, kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan kewaspadaan tinggi karena belum menunjukkan penurunan yang berarti.
Karena itu, menurutnya, perang melawan narkoba tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” ujar Toton.
Data survei prevalensi 2019 yang disampaikan Toton menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk.
Persoalan lain muncul dari keterbatasan kapasitas rehabilitasi. Dari jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahun.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” katanya.
Sekolah dan Smart Surau Jadi Ruang Pencegahan
Bagi Pemko Padang, kolaborasi dengan BNNP Sumbar membuka ruang lebih luas untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus perlindungan generasi muda dari pengaruh narkotika.
Integrasi IKAN ke jenjang SD dan SMP menjadi salah satu strategi agar pesan bahaya narkoba diterima anak sejak usia sekolah. Sementara penguatan melalui MDTW dan Smart Surau diharapkan dapat memperluas pendidikan pencegahan melalui ruang pembelajaran keagamaan dan sosial.
Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat hingga unsur adat.
Fadly Amran dan Toton Rasyid sepakat bahwa pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sebab, ketika narkoba berhasil dicegah sebelum masuk ke lingkungan pendidikan, keluarga dan pergaulan anak-anak, maka potensi dampak yang lebih luas dapat ditekan.
Tindak lanjut kerja sama tersebut akan dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga program kurikulum anti narkotika dan Sekolah Bersinar dapat segera diwujudkan di Kota Padang.
Dalam audiensi itu turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah bersama jajaran BNNP Sumbar.(***)