MERANTI, Lintasmedia News– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, mewakili Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, meninjau rumah guru yang menjadi korban kebakaran di Desa Dwi Tunggal, Kecamatan Rangsang, Kamis (27/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Sudandri menyerahkan bantuan dari Bupati Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Kepulauan Meranti kepada korban, Susi Winarti, S.Pd., guru SMP Negeri 5 Rangsang.

Rumah Susi mengalami kebakaran pada Sabtu (22/8/2026). Akibat musibah tersebut, keluarga korban kehilangan sejumlah harta benda dan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Sudandri menyampaikan salam dan kepedulian Bupati H. Asmar kepada Susi dan keluarganya. Ia mengatakan, Bupati sebenarnya ingin datang langsung, namun berhalangan karena sedang sakit.

“Pak Bupati ingin datang langsung menjenguk saudara kita yang ditimpa cobaan ini. Namun karena beliau dalam keadaan sakit, beliau perintahkan saya untuk mendampingi bersama kawan-kawan PGRI, Dinas Pendidikan serta jajaran Korwil,” ujar Sudandri.

Ia meminta keluarga korban tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Menurutnya, kehilangan akibat kebakaran merupakan cobaan yang tidak diharapkan siapa pun.

“Apabila kita ditimpa cobaan atau musibah, yang patut kita sampaikan adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mudah-mudahan rezeki yang sementara terkorbankan akibat musibah ini segera diganti oleh Allah SWT,” katanya.

Selain menyerahkan bantuan, Sudandri mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi kemarau. Ia juga mengingatkan penggunaan perangkat elektronik yang dapat memicu korsleting listrik.

“Bukan hanya api, elektronik juga bisa memicu korsleting. Itu juga kita harus hati-hati,” ujarnya.

Sudandri turut mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kemarau panjang yang disebutnya masih dapat berlangsung hingga 2027.

“Mari kita berwaspada. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi dan Meteorologi bahwa El Nino atau kemarau panjang bisa sampai menginjak 2027. Untuk itu kita lebih berhati-hati,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sudandri juga menyerahkan bantuan pribadi dari Bupati H. Asmar sebesar Rp3 juta kepada Susi dan keluarga.

“Pak Bupati juga secara pribadi menitipkan dengan saya uang Rp3.000.000 untuk menyumbangkan secara pribadi beliau kepada Ibu sekeluarga. Mudah-mudahan itu dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengatakan bantuan juga dihimpun dari para guru dan tenaga kependidikan sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan seprofesi.

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp69.430.000. Selain uang, para guru juga menyiapkan bingkisan untuk Susi dan keluarga.

“Alhamdulillah, dukungan dari kawan-kawan guru Meranti. Kami mengumpulkan donasi sebesar Rp69.430.000. Kemudian kami juga menyiapkan bingkisan sebagai cendera mata kepada Bu Susi,” kata Raja Yusran.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga korban setelah rumah mereka mengalami kebakaran.

“Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kawan-kawan seprofesi dengan Ibu Susi dapat memberikan keringanan atas musibah ini,” ujarnya.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah kepada Susi Winarti dan keluarganya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Ketua PGRI, para Koordinator Wilayah (Korwil), kepala sekolah dan guru, Camat Rangsang beserta jajaran, Kepala Desa Dwi Tunggal, serta sejumlah pihak lainnya.(Nina)

MANGGARAI TIMUR, Lintasmedia News— Tim Semen Padang Peduli langsung bergerak mendukung penanganan kondisi darurat pascagempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kepada warga pada Rabu (26/8/2026) di Kampung Waso Ronting, Desa Setara Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran tim kesehatan tersebut menjadi bagian dari respons kemanusiaan PT Semen Padang dalam mendukung masyarakat pada fase pascabencana. Di tengah kondisi yang masih membutuhkan pemulihan, akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Semen Padang Peduli menurunkan tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, perawat, dan tenaga pendukung. Tim kesehatan tersebut terdiri atas Dr. Faaiz Dzikri selaku dokter, Rizki Fauzan Akbar sebagai perawat, serta Leo Zatiusfri sebagai pendamping dokter.

Dokter Tim Semen Padang Peduli, Dr. Faaiz Dzikri, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara langsung dengan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan.

“Pemeriksaan kami lakukan secara langsung kepada warga untuk melihat kondisi kesehatan mereka setelah bencana. Kami juga memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi masing-masing warga yang diperiksa,” katanya.

Sebanyak 13 warga Kampung Waso Ronting mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di hari pertama kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas tiga orang lanjut usia, satu orang dewasa, lima anak-anak, tiga perempuan, serta satu orang ibu hamil.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya menyasar masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan pemantauan lebih dalam situasi pascabencana.

Tim medis melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi warga secara langsung di lokasi. Kehadiran dokter dan perawat di tengah permukiman warga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi kendala mobilitas maupun kondisi lingkungan yang masih terdampak bencana.

Pendampingan kesehatan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Sebab, pemulihan masyarakat tidak berhenti ketika fase tanggap darurat berakhir. Kondisi kesehatan warga tetap perlu dipantau untuk memastikan dampak bencana tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan baru.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan pemeriksaan kesehatan di Kampung Waso Ronting merupakan salah satu bentuk nyata pendekatan perusahaan dalam menjalankan aksi kemanusiaan.

Menurutnya, masyarakat terdampak bencana tidak hanya membutuhkan bantuan berupa kebutuhan dasar dan logistik, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan mereka, termasuk aspek kesehatan.

“Dalam situasi pascabencana, masyarakat membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Karena itu, kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menghadirkan tenaga dan kompetensi yang dapat memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat,” ujar Win.

Ia menambahkan, terlaksananya pemeriksaan terhadap 13 warga Kampung Waso Ronting menjadi bagian dari komitmen Semen Padang Peduli untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian, khususnya pada masa pemulihan setelah bencana.

PT Semen Padang menerjunkan tim Semen Padang Peduli untuk mendukung penanganan bencana di Desa Setara Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (24/8/2026). Tim yang tergabung dalam "Semen Padang Peduli ESDM Siaga Bencana" Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut terdiri atas personel penyelamat, tenaga kesehatan, dan petugas logistik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penanganan kondisi darurat.

Mereka membawa sejumlah peralatan penyelamatan, perlengkapan pelindung diri, sarana komunikasi, tenda, serta berbagai jenis obat-obatan. Dukungan tersebut dipersiapkan untuk membantu kegiatan evakuasi, pelayanan kesehatan, penanganan logistik, dan pemulihan awal masyarakat yang terdampak bencana. (*)

Bintan,Lintasmedia News- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, mengapresiasi pembentukan dan pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepri.

Hal itu disampaikan Reda di sela pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri di Agro Beach Resort, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Reda, karakteristik geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekaligus pengawasan berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat desa.

Karena itu, kata dia, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa diharapkan dapat membantu menyediakan informasi dari lapangan, terutama mengenai berbagai persoalan, kendala maupun perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.

Reda menilai media memiliki posisi penting dalam membangun arus informasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. Menurutnya, Pokja tersebut dapat menjadi salah satu mitra strategis Kejaksaan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Program Jaga Desa sendiri diarahkan antara lain untuk mendorong pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Ketua Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama, juga mengapresiasi pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri.

Dalam sambutannya saat pelantikan Pokja, Indra meminta jajaran Pokja yang telah dilantik segera menjalankan agenda kerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong agar pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi dengan ABPEDNAS Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.

“Pokja yang sudah dibentuk ini harus segera menjalankan agenda yang telah ditetapkan dan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri,” kata Indra.

Sementara itu, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, mengatakan SMSI Kepri siap menjalankan amanah yang diberikan.

Menurut Rinaldi, keberadaan Pokja Newsroom menjadi bagian dari upaya media untuk mengambil peran dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi masyarakat serta pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.

“SMSI Kepri siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri serta institusi Kejaksaan yang ada di Kepri,” ujar Rinaldi.

Ia menambahkan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di desa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi hukum serta mengangkat berbagai capaian dan potensi desa kepada masyarakat luas.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dilakukan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar bersama Wakil Ketua Umum SMSI Yono.

Pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bagian dari inisiatif SMSI untuk membangun kolaborasi dengan Kejaksaan dalam mendukung program Jaga Desa, sekaligus memperkuat jejaring informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.

Selain pengawasan dan edukasi terkait tata kelola dana serta aset desa, Pokja juga diharapkan turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, saat pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri yang digelar sebelum pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, digelar Perjanjian Kerjasama antara ABPEDNAS Kepri dengan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri yang ditandatangani Nyannyang Haris dan Rinaldi Samjaya.

Saat pelantikan ABPEDNAS Kepri turut hadir, Gubernur Kepri Drs Ansar Achmad, Kajati Kepri Dr Transiswara Adhi, Sekjend SMSI Pusat Makali Kumar dan Waketum Yono serta para Kajari serta Bupati se Provinsi Kepri. (*)

Keterangan foto:

1. JAM Intel Kejagung Reda Manthovani saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri, Rabu (26/08/26) di Agro Beach Resort Bintan. (ist)

2. PENANDATANGANAN PKS Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dan ABPEDNAS Kepri. (ist)

3. KETUA Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama berikan sambutan pada pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. (ist)

4. SEKJEND SMSI Pusat Makali Kumar memberikan pataka saat pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. (ist)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Bimbingan Teknis (Bimtek) statistik sektoral 2026 digelar di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (26/08). Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan. Data menjadi fondasi penting dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi hingga pelaporan. Hal itu, disampaikan, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi. 

Ia berharap setiap SKPD harus mempunyai data dasar dan data capaian, kemudian lakukan cek data secara berkala dan terakhir lakukan analisis data yang telah didapatkan. Menurutnya data bukan hanya sekadar angka, namun data adalah bukti kerja dan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang efektif, transparan dan berkelanjutan.

Sekda menerangkan, berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data yang dihasilkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan. Metadata statistik menjadi penting, karena membantu menjelaskan data yang dihasilkan dipublikasikan sehingga dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara tepat oleh pengguna data.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bukittinggi, Asrar Fernando, menyebutkan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan data pemerintah yang terencana, terstandar dan terdokumentasi dengan baik. 

Hal ini sejalan dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Demikian juga Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik  Sektoral oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. (Sandra/Af)

LINTASMEDIA NEWS- Wali Kota Padang, Fadly Amran, menginstruksikan seluruh camat memperkuat pengawasan dan pembinaan di wilayah masing-masing guna menekan bangunan ilegal, spanduk liar, pungutan liar (pungli), hingga pembuangan limbah sembarangan, dan berbagai bentuk kesemrawutan kota.

Instruksi tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin rapat internal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat se-Kota Padang, di Rumah Makan Sederhana, Rabu (26/8/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi Ismail.

“Kita berharap penataan tidak berhenti pada penertiban, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada lagi pembangunan ilegal di Kota Padang, setiap temuan harus segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme administrasi yang berlaku," katanya.

Fadly Amran menekankan penataan kota harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, penertiban spanduk dan bangunan liar, hingga penataan trotoar serta kawasan wisata. Ia meminta seluruh camat menjadikan pengawasan lapangan sebagai bagian penting dari tugas pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Camat harus aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan, agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara baik," tukuknya.

Fadly Amran juga meminta camat menegakkan kebijakan dengan tetap mengedepankan pembinaan dan pendekatan humanis di lapangan.

“Pedagang kaki lima (PKL) tetap harus dibina dan diberikan solusi, tetapi pemanfaatan fasilitas umum secara semrawut tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran menyoroti penataan wajah kota, terutama keberadaan terpal atau tenda biru, spanduk liar, bedeng, serta bangunan yang mengganggu trotoar, drainase, dan jalur hijau. Menurutnya, penataan harus dilakukan tegas dengan tetap mengedepankan pembinaan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan fungsi fasilitas umum.

Selain penataan fisik kota, Wali Kota menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli, terutama di kawasan wisata seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis, Gunung Padang dan Batang Arau.

“Pengawasan harus diperkuat hingga malam hari, termasuk memastikan petugas parkir yang beroperasi merupakan petugas legal, memiliki identitas dan menerapkan mekanisme pembayaran yang jelas. Saya tidak ingin ada lagi terjadi pungli di kota ini," ujarnya. (***)

pasamanbarat.Lintasmedia news – Kepolisian Resor Pasaman Barat menegaskan komitmennya dalam mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat. 

Menanggapi potensi bahaya tersebut, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H., mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan atau membersihkan area perkebunan dengan cara dibakar.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres di ruang kerjanya pada Rabu (26/8/2026). AKBP Agung Tribawanto menekankan bahwa pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem dan memicu bencana asap, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta perekonomian daerah.

"Kami mengimbau dengan sangat agar masyarakat maupun pihak korporasi tidak ada lagi yang membuka lahan dengan cara membakar. Bencana karhutla membawa dampak buruk yang luas, mulai dari polusi udara, gangguan kesehatan pernapasan, hingga merusak kelestarian lingkungan hidup yang menjadi kewajiban kita bersama untuk dijaga," ujar AKBP Agung Tribawanto.

Sebagai langkah antisipasi proaktif, Polres Pasaman Barat mengoptimalkan peran personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap nagari untuk mendatangi langsung pemukiman warga dan kawasan perkebunan. 

Petugas memberikan edukasi tata cara pengolahan lahan yang aman dan ramah lingkungan. Selain edukasi tatap muka, Kepolisian juga masif menyebarkan imbauan antisipasi Karhutla melalui platform media sosial resmi Polres Pasaman Barat guna memperluas jangkauan informasi.

"Langkah pencegahan adalah prioritas utama kami. Personel Bhabinkamtibmas di setiap nagari telah kami instruksikan untuk terus bergerak memberikan sosialisasi langsung di tengah masyarakat. Kami juga memaksimalkan media sosial agar imbauan ini tersampaikan secara meluas hingga ke pelosok Nagari," kata Kapolres.

Di samping upaya preventif, Kapolres menegaskan bahwa penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. 

Pelanggar dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (4), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda maksimal lima milyar rupiah.

"Sanksi pidana untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan sangat berat. Dalam Undang-Undang Kehutanan diatur jelas bahwa pelaku dapat dipidana penjara hingga 15 tahun. Kami tidak akan segan memproses hukum siapa pun yang sengaja melakukan pembakaran," tegas AKBP Agung Tribawanto.

Untuk mempercepat respons penanganan dan meminimalisir risiko sejak dini, Polres Pasaman Barat mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan titik api atau melihat aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. 

Warga dapat memanfaatkan layanan tanggap darurat gratis Call Center 110 atau mengirimkan laporan melalui pesan singkat WhatsApp layanan cepat "Halo Kapolres". Sinergi antara Kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menjaga wilayah Pasaman Barat tetap aman dari ancaman karhutla. (HumasResPasbar)

 Lipsus Pemkab Limapuluh Kota

Limapuluh kota, Lintas Media news. Com

 Komitmen Bupati Lima Puluh Kota, Safni, dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kembali ditunjukkan melalui langkah konkret pemulihan sekolah-sekolah terdampak bencana. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar lebih kurang Rp5,2 miliar untuk memperbaiki sembilan sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal meskipun sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan karena terdampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati Safni menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh anak-anak di Kabupaten Lima Puluh Kota berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

“Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Tidak boleh ada anak-anak kita yang kehilangan hak belajar hanya karena fasilitas sekolah mereka rusak akibat bencana,” tegas Safni.

Pelaksanaan program perbaikan fasilitas pendidikan tersebut dipercayakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan sekolah penerima bantuan dengan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Antoni, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara terukur agar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal terhadap keberlangsungan proses pendidikan nantinya.

“Kesembilan sekolah penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Kami memastikan bantuan diberikan kepada sekolah yang membutuhkan penanganan segera agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.

Menurut Antoni, perhatian Bupati Safni terhadap sektor pendidikan terlihat dari dorongan yang kuat agar percepatan rehabilitasi sekolah dapat segera dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki sejumlah kawasan yang termasuk rawan bencana.

Selain rehabilitasi bangunan yang rusak, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga menghadapi tantangan relokasi sekolah di Kecamatan Gunuang Omeh yang lahannya dinilai tidak lagi aman untuk digunakan.

“Ada sekolah yang harus direlokasi karena kondisi lahannya tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Tentu kebutuhan anggarannya lebih besar dibanding rehabilitasi biasa,” jelas Antoni.

Meski demikian, Pemerintah Daerah tetap berupaya mencari berbagai sumber pendanaan tambahan guna mempercepat pemulihan infrastruktur pendidikan. Bupati Safni juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar kebutuhan pembangunan sekolah dapat terpenuhi dan tidak tertunda lama.

“Kami akan berupaya maksimal agar sekolah-sekolah yang terdampak bencana segera kembali berfungsi dengan baik. Ke depan, pembangunan gedung sekolah juga diarahkan agar lebih aman dan tangguh terhadap bencana,” kata Safni.

Melalui alokasi anggaran lebih kurang Rp5,2 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan keseriusannya dalam menjaga mutu layanan pendidikan sekaligus memperkuat infrastruktur sekolah agar mampu mendukung proses belajar mengajar secara berkelanjutan di tengah tantangan kebencanaan yang dihadapi daerah.*(Ebt)*

PADANG, Lintasmedia News— Kerja cepat dan responsif ditunjukkan oleh jajaran Polsek Padang Selatan di bawah kepemimpinan Kapolsek AKP Nirdes Ali, S.H., M.H. Tim Reskrim Polsek Padang Selatan berhasil membekuk seorang pria yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencurian besi pipa pagar bengkel pada Rabu (26/8/2026) sore.

Penangkapan terhadap pelaku berinisial DCR (25) alias D tersebut dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB di kawasan Jalan Sutan Sjahril, tepatnya di sekitar Jembatan Buai, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Aksi pencurian ini sebelumnya dilaporkan oleh korban melalui laporan resmi bernomor LP/B/32/VIII/2026/SPKT/Sektor Padang Selatan/Polresta Padang/Polda Sumbar. Peristiwa pencurian itu sendiri baru diketahui pada Selasa (18/8/2026) lalu di Komplek Jondul No. 1, Bengkel Padang Auto, Kelurahan Rawang.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku nekat mematahkan besi pipa pagar milik tempat usaha korban, Arifin Argosurio. Besi hasil curian tersebut kemudian langsung dijual oleh pelaku untuk mendapatkan uang tunai.

Akibat tindakan nekad pemuda yang tidak bekerja tersebut, korban mengalami kerugian materiel yang ditaksir mencapai Rp2.000.000. Selain laporan polisi, petugas juga mengamankan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian sebagai petunjuk utama.

Berbekal rekaman CCTV dan hasil penelusuran di lapangan, Tim Opsnal Reskrim Polsek Padang Selatan langsung melakukan pengintaian ketat. Keberadaan pelaku akhirnya terendus saat ia sedang berada di dalam sebuah angkutan kota (angkot) jurusan Jondul Rawang.

Mendapat informasi presisi tersebut, AKP Nirdes Ali segera menginstruksikan Kanit Reskrim Iptu Saprianto, S.Sos bersama tim opsnal untuk bergerak cepat melakukan penghadangan. Penyergapan pun berlangsung lancar tanpa ada perlawanan dari pelaku.

Usai ditangkap di jalanan, pelaku Dean langsung digelandang ke Mapolsek Padang Selatan. Langkah ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan mendalam serta proses pengusutan hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini petugas tengah melengkapi berkas administrasi penyidikan serta mengumpulkan keterangan tambahan dari para saksi.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Polsek Padang Selatan dalam menjaga kondusivitas wilayah. AKP Nirdes Ali menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukumnya. (AM)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan usulan pergeseran anggaran, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Keuangan menggelar Sosialisasi Aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pergeseran Anggaran Terpadu) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pergeseran Anggaran. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, 4-5 Agustus 2026.

Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Elohansen Panjaitan, menyampaikan, Melalui aplikasi SIPADU, proses pengelolaan usulan menjadi lebih mudah, cepat, tertib, transparan, dan dapat dipantau secara efektif. SIPADU dan SOP Pergeseran Anggaran memberikan kejelasan terhadap setiap tahapan dan mekanisme pelaksanaan. Dengan demikian, proses pengajuan usulan pergeseran anggaran menjadi lebih terstandar dan memberikan kepastian bagi perangkat daerah.

"Dengan adanya SIPADU, data usulan pergeseran anggaran dapat dikelola secara lebih terintegrasi sehingga memudahkan proses verifikasi, pengendalian dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Sementata itu, Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Bidang Anggaran Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Syafri Waldy, menjelaskan, inovasi SIPADU dirancang agar proses pengelolaan usulan pergeseran anggaran dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, efektif, efisien dan terarah. Mulai dari pengajuan hingga proses verifikasi dan pengendalian. Sistem ini hadir sebagai upaya untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pengelolaan data pergeseran anggaran. 

Menurutnya, penerapan SIPADU bersama SOP Pergeseran Anggaran dapat mendukung penyusunan data pergeseran anggaran yang kredibel serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

"Melalui SIPADU, pengelolaan data pergeseran anggaran dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan dan akuntabel. Aplikasi ini juga membantu perangkat daerah dalam proses pengajuan dan pengelolaan data pergeseran anggaran, sehingga setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terarah", imbuhnya. (Sandra/Af)

Lintasmedia News- Pasangan Zulnadi - Azharnuri berhasil meraih dua gelar di ajang pertandingan domino yang digelar PWRI Sumbar di sekretariat gedung Rohana Kudus, GOR Agussalim Padang. Acara penyerahan hadiah tadi pagi,Senin/08 di sekretariat PWRI Sumbar.

Event ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 81 dan HUT PWRI ke 64 tahun 2026.

Pertandingan yang digelar hampir dua bulan itu, ditutup hari ini sekaligus penyerahan hadiah oleh Ketua Umum PWRI Sumbar Drs. Syafrizal Ucok kepada pemenang.

Pertandingan domino dalam dua kategori yakni umum dan eksekutif, pasangan Zulnadi dan Azharnuri meraih dua gelar juara yakni juara 1 untuk kategori eksekutif dan juara 2 untuk kejuaraan umum. Duet pedomino Zulnadi- Azhar berhasil melewati fase pertandingan dari babak penyisihan hingga ke final. Untuk kelompok umum dibagi dalam empat pol. Masing masing juara masuk babak semifinal dan final. 

Dari umum ini tercatat ratusan peserta untuk bertanding, karena dalam setiap pol ada 5 pasang pemain dengan sistem jumpa . Juara dan runner-up lanjut ke pertandingan berikut yang kemudian berlaku sistem gugur.

Juara 1 untuk kategori umum adalah Koyal/Jhoni, juara 2, Zulnadi/Azharnuri dan juara 3 pasangan Jun/Eka.

Sedangkan untuk eksekutif juara 1 Zulnadi) Azharnuri dan juara 2 Syahrial Syam/Indra BPD.

Ketua PWRI Sumbar Syafrizal Ucok Dt. Nan Batuah mengatakan, perlombaan yang diadakan jangan dilihat hadiahnya tetapi lihatlah wadah olahraga otak ini, sebagai mempererat silaturrahmi sesama kita. Itulah tujuan kita mengadakan sekaligus memeriahkan HUT RI dan PWRI Sumbar, katanya saat menyerahkan hadiah tadi pagi di kantor PWRI Sumbar. (***)

Ketua DPRD Dirwansyah yang didampingi Insan Safri Wakil Ketua, buka Rapat Paripurna yang ke -13 pada masa Sidang ke III Tahun 2026 ,dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah ,atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,serta Nota Keuangannya.

Rapat Paripurna ini tampak dihadiri oleh : para Anggota Dewan terhormat ,Forkopimda,wakil Bupati Sekda ,Staf Ahli,Kepala SKPD, Intansi Vertikal, Pimpinan Partai Politik,LSM,Awak Media dan Undangan lainnya.

Yulianto  Bupati Pasbar di ruang Sidang Dewan Padang Tujuh yang didampingi Parlindungan Hasib uan ,Senin 24/8 mengatakan terkait rancangan perubahan APBD Tahun 2026 ,merupakan Wujud nyata adanya Sinergitas dan kerjasama antara Pemda dengan DPRD ,atas penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini.

Nota keuangan ini memuat penjelasan kebijakan alokasi anggaran yang direncanakan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat Kesejahteraan  Masyarakat ungkapnya.

Ia mengatakan setidaknya Nota Rancangan Perubahan APBD  Pasbar tahun Anggaran 2026  yang dimulai dari Rancangan Perubahan  Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.337.692.309.100,- naik menjadi Rp.200.041.135.073,- dari APBN Murni Tahun Anggaran 2026 Rp.1.137.651.174.027,-

Terkait PAD sebesar Rp

173.086.520.058,-naik menjadi Rp.2.531.323..870,-

Dengan APBD Murni sebesar Rp.170.555.196.188,-

Secara rinci Pendapatan Transfer Pada RAPBD anggaran 2026  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan Rp.1.100.526.524.000,,naik lagi  menjadi Rp.183.810.469.000,- dengan APBD Murni Rp.916.716.055..000,-,semetara Pendapatan Transfer antara Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan Rp

62.500

690.043,- naik lagi menjadi Rp.12.120.767.204,-,dengan APBD Murni sebesar Rp.50.379.922.839,-.

Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah dari sisi Belanja adanya efesiensi belanja Operasional dan pengendalian belanja produktif untuk Infrastruktur sebesar Rp.1.419.788.756.055,-,naik lagi Rp.263.137.582.028,-APBD Murni Rp.1.137

651.174.027,-.

Sementara biaya Operasioanl ada Rp.1.078.252.433.837,6,-,baik lagi Rp.142.862.142.375.,6,dengan APBD Murni Rp.935.390.291.462,-

Sedangkan Belanja modal ada Rp.173.780.784.190,4,naik lagi Rp.130.436.802.308,4,APBD Murni Rp.43.343.981.882,-

Begitu juga  elanja tak terduga ada Rp.1.038.637.344,- menjadi turun Rp

1.461.362.656,-,APBD Murni sebesar Rp.2.50

0.000.000,- (Dua milyar Lima ratus juta rupiah).

Untuk belanja Transfer sebesar Rp.157

716.900.683,-,naik Rp.1.300.000.000,-dengan APBD Murni Rp.156.416.900

683,-

Dari rencana pendapatan Daerahpada RAPBD 2926 sebesar Rp.1.337.692.309.100,bila dibandingkan dengan belanja semua SKPD dilingkungan Pemkab Pasbar sebesar Rp.1.410.788.756.055,terdapat defisit sebesar Rp.73.096.446.955,- atau Tujuh puluh tiga Miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima lima rupiah.,dari SILPA Tahun Anggaran 2025 tegasnya.

Ia juga berharap tetap optimis bisa menjalankan program Rancangan Perubahan APBD tahun 2026,demi meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat implementasi pemenuhan target RPjMD 

Pasbar,bersyukur pembangunan Infrastruktur di daerah masih didukung Pemerintah Pusat,berharap Rancangan Perubahan ini dapat dibahas sesuai mekanisme dan diagendakan Badan Musyawarah DPRD pintanya.(Ran)

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kementerian Agama (Kemenag) mendistribusikan zakat kepada 59 mustahik. Pendistribusian infak juga dilakukan untuk korban bencana gempa di NTT. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Kakan Kemenag, Ketua Baznas dan Kabag Kesra, di Aula Balaikota, Senin (24/08).

Ketua Baznas Kota Bukittinggi, Yandri Gusdianto Dt. Alang Batuah, menjelaskan, Sejauh ini Baznas kota Bukittinggi menyalurkan zakat melalui sejumlah program. Diantaranya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bukittinggi Peduli diberikan untuk tiga mustahik. Progran ini bekolaborasi dengan Baznas Sumatra Barat dengan nilai sebesar Rp75 juta.  Selanjutnya Baznas juga mendistribusikan bantuan melalui Program Bukittinggi Cerdas dan untuk delapan penerima beasiswa kaderisasi ulama ke Timur Tengah sebesar Rp64 juta. 

Sementara itu Program Bukittinggi Makmur  bagi 48 mustahik binaan Kemenag sebesar Rp111,977 juta. Selanjutnya Baznas berhasil mengumpulkan infak sebesar Rp10 juta bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.

Kepala Kemenag Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan BAZNAS atas komitmen dalam membantu masyarakat melalui penyaluran zakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai stimulus untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengapresiasi penyaluran zakat yang mencakup bantuan modal usaha, rumah tidak layak huni, pendidikan, serta infak bagi masyarakat terdampak bencana. Ia menyebutkan,  penyaluran zakat melalui Baznas merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat.

"Bantuan yang diberikan agar betul-betul dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan penerima. Ke depan, diharapkan para penerima bantuan dapat mandiri dan turut membantu masyarakat lainnya", Ujarnya. 

Ia turut mendoakan para korban bencana di NTT  diberikan ketabahan dan infak yang disalurkan dapat meringankan beban bagi mereka. (Sandra)