JAKARTA, Lintasmedia News– Komitmen PT Semen Padang dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kembali mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu sukses meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dari The Iconomics untuk kategori perusahaan semen.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, kepada Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, pada ajang Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Director of Brand Research and Strategic The Iconomics, Alex Mulya, serta Pemimpin Redaksi The Iconomics, Arif Hatta. Dari PT Semen Padang juga hadir Sekretaris Perusahaan Win Bernardino dan Kepala Unit CSR Hernes.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang kembali diterima perusahaan. Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR PT Semen Padang dinilai berhasil dan mendapat pengakuan positif dari masyarakat.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan yang sangat membanggakan bagi PT Semen Padang. Penghargaan Brand Equity dari The Iconomics ini adalah yang ketiga kalinya kami raih. Sebelumnya, penghargaan serupa juga kami peroleh pada tahun 2020 dan 2021,” ujar Pri Gustari Akbar.

Penghargaan ini, lanjutnya, menjadi bukti konsistensi PT Semen Padang dalam menjalankan berbagai program CSR yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa program CSR yang dijalankan PT Semen Padang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, menambahkan bahwa penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards menjadi salah satu indikator penting bagi perusahaan dalam mengukur efektivitas program CSR yang telah dijalankan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan The Iconomics melalui dua parameter utama, yakni CSR Activity Awareness dan CSR Image.

CSR Activity Awareness merupakan penilaian terhadap sejauh mana publik mengetahui, melihat, atau mendengar aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan.

Sementara itu, CSR Image mengukur persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

“Alhamdulillah, berdasarkan dua parameter penilaian tersebut, PT Semen Padang kembali meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards. Penghargaan ini menjadi cerminan bahwa aktivitas CSR perusahaan mendapat perhatian dan penilaian positif dari masyarakat,” ujar Win.

Menurut Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas program CSR yang dijalankan.

PT Semen Padang selama ini berupaya menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan melalui prinsip triple bottom line, yakni profit, planet, dan people.

“Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaan, PT Semen Padang tidak hanya mengedepankan profit, tetapi juga memperhatikan planet dan people sesuai konsep triple bottom line,” jelasnya.

Ajang penyerahan penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards 2026 dibuka oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono. Ajang ini diikuti berbagai perusahaan besar nasional, baik perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD dari beragam sektor industri.

Selain PT Semen Padang, sejumlah perusahaan yang turut menerima penghargaan antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian, PT Darya Varia, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Trakindo Utama, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT PLN Electricity Services, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Patra Niaga, PT KAI Commuter, PT PELNI, JNE, serta PT PLN Icon Plus. (*)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memimpin apel gabungan Tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota) Bukittinggi di kawasan Pedestrian Jam Gadang, Kamis, (21/05). Apel ini, mengawali langkah penertiban dan pemindahan Pedagang Kaki Lima di kawasan Jam Gadang, ke dalam Pasar Atas.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan, mengatur, menata dan menegakkan aturan demi terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota adalah tugas Pemerintah. Untuk itu penegakan Peraturan Daerah secara tegas dan berkeadilan adalah hal yang penting, khususnya dalam penataan kawasan Pasar Atas dan lingkungan Pedestrian Jam Gadang sebagai kawasan cagar budaya nasional.

"Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi telah menetapkan perda sebagai aturan yang wajib ditegakkan demi menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Seluruh pedagang harus menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah dan tidak lagi berjualan di area terlarang, terutama di kawasan cagar budaya nasional Jam Gadang," ungkapnya.

Menyoroti kerusakan fasilitas umum, seperti paving block pedestrian yang dibongkar untuk kepentingan lapak pedagang, Ramlan meminta seluruh pihak dapat menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.

Penataan tersebut dilakukan bukan untuk merugikan pedagang, melainkan demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, kota sejarah dan pusat perdagangan.

"Kita bergerak dengan aturan. Perda kita sudah mengatur tidak boleh berjualan di fasilitas umum yang dilarang. Kita juga telah upayakan untuk menyediakan dan memfasilitasi PKL untuk berdagang di dalam Pasar Atas", ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penataan kawasan Pasar Atas dan Jam Gadang, termasuk para pedagang kaki lima yang bersedia mengikuti kebijakan pemerintah. Sehingga PKL tetap berjualan, pedagang bisa berusaha tanpa terhalang, pengunjung pun mendapat kenyamanan. (Sandra)

Aceh Timur, Lintasmedia News—SMA Negeri 1 Idi melaksanakan kegiatan gotong royong dalam rangka Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah) di lingkungan sekolah pada Kamis tgl 21 05 2026 pagi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan dengan penuh semangat dan kebersamaan.

Kegiatan gotong royong dimulai sejak pukul 08.30 WIB dengan membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, taman, serta saluran air di sekitar lingkungan sekolah. 

Para siswa juga menanam beberapa tanaman hias dan pohon pelindung untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih hijau dan nyaman.

Kepala SMA Negeri 1 Idi Yusmiana,S.pd,M.Pd menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan serta mempererat kebersamaan antarwarga sekolah. Selain itu, Gerakan ASRI juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan menyenangkan.

 Yusmiana,S.pd,M.pd menjelaskan 

“Melalui kegiatan gotong royong ini, kami ingin membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan sekolah,” ujarnya.

Para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka bekerja sama membersihkan area sekolah dengan membawa peralatan kebersihan masing-masing.

 Kegiatan berlangsung lancar dan diakhiri dengan pengarahan singkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan setiap hari.

Dengan adanya Gerakan ASRI, SMA Negeri 1 Idi berharap dapat menjadi sekolah yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

(I)

Bukittinggi, Lintasmedia News – Pemprov Sumbar menyambut baik, buah pikiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam yang merisaukan berbagai persoalan tanah ulayat. Ini merupakan persoalan yang mesti kita carikan solusi dan tindakkan minimal dalam sisi budaya adat yang menjadi norma-norma hukum adat. Hasil Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat harus kita bukukan sebagai referensi bersama menuntaskan persoalan tanah ulayat di Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili kepada Dinas Kebudayaan Syaiful Bahri, SP, MM ketika membuka secara resmi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat di Bukittingg, Kamis (21 Mei 2024.)

Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Sumbar H. Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok, Marcos Sophan, S.Pt, M.Si, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Solok diwakili kabid kebudayaan, Kabid Jarahnitra, Zardi Syahrir,SH.MM, Ketua LKAAM kabupaten dan Kota se Sumatera  Barat, Ninik mamak peserta bimtek peningkatan kapasitas lembaga Adat dengan tema “Alua samo dituruik, Limbago sama dituang”.

Kadis Kebudayaan Sumbar juga menambahkan, persoalan tanah ulayat mesti dituntaskan bagaimana baiknya untuk kepastian hukum dan kepastian norma-norma adat yang menjadi solusi dan penyelesaian masalah jika terjadi ditengah-tengah masyarakat kita.

“Adat salingka nagari merupakan paham dalam memajukan pembangunan nagari, begitu juga soal tanah ulayat perlu jadi pembahasan penting untuk menjaga adat dan keutuhannya agar tetap lestari dari generasi ke generasi,” ujar Syaiful Bahri.

Syaiful Bahri juga menyampaikan, jika saja persoalan tanah ulayat secara adat ini dapat diselesaikan oleh ninik mamak se Sumatera Barat tentunya menjadi hal yang baik. Dan saat ini juga persoalan penyakit masyarakat, LGBT dan sebagainya, tentu pula dapat kita selesaikan melalui norma-norma adat, “Adaik dipakai baru, pusako dipakai usang, warih bajawek ka nan mudo”.

“Hal ini sesuai dengan UU no 17 tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat dan filofis hidup Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabulllah. Dan mempertegas bahwa adat dan agama merupakan kepribadiaan masyarakat Sumatera Barat serta menjadi norma-norma adat dan budaya serta pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, SE,MSI menyampaikan, dalam defenisi  Tanah Ulayat, tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada hukum adat setempat. Konsep ini telah diakui dalam literatur hukum Indonesia sebagai bentuk hak ulayat yang masih berlaku hingga saat ini, kata Daswipperta.

Kepemilikan materilinial ( garis keturuan ibu) tanah ulayat bersifat komunal, diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal), tidak dapat dijual atau digadai tanpa persetujuan seluruh anggota adat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Minangkabau,” jelasnya.

Daswippetra juga menambahkan, Tanah Ulayat, warisan komunal yang terancam, dimana wilayah adat Minangkabau mencakup area yang sangat luas dengan sistem kekerabatan yang kompleks. 

Keberadaan tanah ulayat ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi pondasi keberlangsungan budaya, identitas, dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau. ” Persoalannya Tanah Ulayat itu terjadi tumpang tindih klaim dan ini akar sengketa tanah ulayat. Peta yang tumpang tindih dengan berbagai warna dan simbol, menunjukkan potensi konflik batas wilayah yang memerlukan pemetaan yang jelas dan akurat,” serunya.

Daswippetra menambahkan, karena itu dalam bimtek dinas kebudayaan kali ini, kita menghadirkan berbagai narasumber yang kompoten dari berbagai lembaga teknis baik bidang hukum, agraria dan para akademisi.

“Amat berharap dalam bimtek yang berlasung selama 3 hari 2 malam ini akan memberikan dampak akan kebijakan para pemangku adat untuk dapat berperan menjaga warisan dan pemberlakukan norma-norma adat dapat dimplementasi dalam sanki-sanki sosial, sesuai adat dan agama dalam ABS-SBK,” harapnya.

Ketua Panitia penyelenggara Bimtek Kabid Jaranitra Zardi Syahrir, juga menyampaikan, tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah untuk, meningkatkan peran Ninik Mamak sebagai penjaga nilai adat dan budaya Minangkabau, memperkuat pemahaman terhadap falsafah ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mendorong pelestarian adat dan budaya secara berkelanjutan di nagari, membekali keterampilan dalam pembinaan generasi muda agar berakhlak dan beradat, menguatkan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam pembangunan berbasis budaya  dan menjadikan Ninik Mamak sebagai panutan  sosial dan budaya di tengah Masyarakat Sumbar,” ujarnya. (*)

Sumatera Barat, Lintasmedia News- Solok Selatan. Menindaklanjuti laporan dugaan pengerusakan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berada di Jorong Padang Alai, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Polres Solok Selatan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu (20/05/2026).

Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Yogi Biantoro, S.TrK., S.I.K membenarkan kegiatan tersebut.

“Benar, Polres Solok Selatan melalui Satuan Reserse Kriminal yang dipimpin oleh Kanit Resum Ipda M. Akmal Dhaifullah Bakti, S.Tr.IK bersama tim identifikasi langsung melakukan olah TKP terkait pengerusakan Kantor PWI,” ujar Kasat Reskrim.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan serangkaian pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pengerusakan tersebut. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya hasil pengambilan sidik jari, satu pasang sandal slip, satu buah kotak amal, serta satu buah kursi plastik.

Kasat Reskrim menjelaskan, pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pengerusakan yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK).

“Kami akan mendalami seluruh petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di lokasi guna mengungkap pelaku serta motif dari kejadian ini,” tambahnya.

Peristiwa pengerusakan tersebut diketahui oleh Ketua PWI Solok Selatan, Hendrivon, pada Senin (18/05/2026). Saat itu, dirinya mendapati kondisi kaca kantor telah pecah serta pintu ruangan dalam keadaan didobrak.

Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib guna membantu proses penyelidikan. (***)

Aceh Timur, Lintasmedia News 

Kejaksaan Negeri Aceh Timur melaksanakan pemusnahan Barang Bukti (BB) sejumlah perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) di halaman kantor Kejaksaan Negeri Idi Rayeuk kabupaten Aceh Timur.

Pemusnahan BB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Idi Ibsaini, S.H., M.H. didampingi oleh Kasi Pidum,kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Idi,serta turut hadir Asisten III,PLT dinas kesehatan,kasat narkoba,kepala kejaksaan negeri, Dandim Aceh Timur dan kepala kalapas Kelas IIB Idi.

Ibsaini, S.H., M.H.Kepala Kejaksaan Negeri Idi, menjelaskan kepada sejumlah wartawan usai kegiatan pemusnahan BB bahwa pemusnahan barang bukti sejumlah perkara tersebut dilaksanakan berdasarkan pasal 342 ayat (1) KUHAP yang mana pelaksanaannya merupakan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf b uu no 16 tahun 2004 yang telah di ubah dengan UU no 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

“Kami dari Kejaksaan Negeri Idi pada hari ini Kamis tanggal (21/5/2026) telah melaksanakan pemusnahan barang bukti berdasarkan pasal 342 KUHAP di mana tentang putusan pengadilan yang inkra dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap” Jelasnya.

Lebih lanjut kata Kajari, dari berbagai perkara baik perkara Tindak Pidana Narkotika, perkara penganiayaan, perkara kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak, maupun perkara pembunuhan kurir pengantar paket.

Menurutnya pemusnahan barang bukti sejumlah perkara tersebut sesuai amanat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan.

Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kejari Aceh Timur dalam melaksanakan putusan pengadilan.

”Sebagai Kajari Aceh Timur, kami telah menjalankan amanat sesuai peraturan, bahwasanya segala barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah kami laksanakan, dan selanjutnya nantinya kami akan menunggu keputusan dari pengadilan bagaimana nanti barang-barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum 

“Olehnya, kami berkewajiban memusnahkan barang bukti yang sudah inkracht. Pemusnahan ini juga sebagai sarana publikasi kepada masyarakat bahwa kami komitmen mendukung penindakan kejahatan di Kabupaten Aceh Timur.

Adapun barang bukti yang kami musnahkan pada periode 1 tahun 2026 yaitu narkotika jenis sabu seberat 893.93 gram dan ganja 474.07 gram.pungkas kepala kejaksaan negeri Idi Ibsaini, S.H., M.H..

(Takim)

PADANG, Lintasmedia News— PT Semen Padang menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lapangan Upacara Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Rabu (20/5/2026) pagi. Upacara yang diikuti ratusan karyawan, jajaran pimpinan perusahaan, serta pimpinan anak perusahaan dan afiliasi Semen Padang Grup.

Mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, upacara tersebut turut dihadiri Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa, Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis, pimpinan Anak Perusahaan Lembaga Penunjang (APLP), serta sejumlah staf pimpinan di lingkungan PT Semen Padang.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar bertindak sebagai inspektur upacara. Pada kesempatan itu, ia membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi perjalanan panjang bangsa sejak lahirnya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional masyarakat pribumi untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa.

“Sejarah mencatat bahwa berdirinya Boedi Oetomo merupakan fajar kebangkitan kesadaran berbangsa. Kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan,” ujar Pri Gustari Akbar saat membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital.

Menurutnya, semangat yang lahir pada 1908 menjadi titik transformasi perjuangan bangsa Indonesia. Jika sebelumnya perjuangan lebih banyak dilakukan melalui perlawanan fisik, sejak saat itu mulai tumbuh perjuangan melalui jalur intelektual, pendidikan, organisasi, dan diplomasi.

Perubahan cara pandang tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi penting bagi lahirnya persatuan nasional yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Karena itu, semangat kebangkitan harus terus dijaga dan diterjemahkan sesuai tantangan zaman.

Pri Gustari mengatakan, makna Kebangkitan Nasional bersifat dinamis dan terus berkembang. Kebangkitan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjuangan merebut kemerdekaan secara fisik, tetapi juga keberanian bangsa keluar dari ketertinggalan, kebodohan, dan berbagai tantangan baru di era modern.

“Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” katanya.

Bagi PT Semen Padang, lanjutnya, momentum Harkitnas tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, produktivitas, dan semangat persatuan.

Sebagai perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, PT Semen Padang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan nasional melalui berbagai kontribusi di sektor industri, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Pri Gustari juga menyampaikan bahwa tantangan industri yang semakin kompetitif menuntut seluruh insan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan menjaga semangat kebersamaan. Menurutnya, kebangkitan tidak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian menghadapi tantangan, semangat untuk berubah, dan keyakinan untuk menjadi lebih baik.

“Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, saya mengajak seluruh insan PT Semen Padang untuk terus menjaga etos kerja, bekerja disiplin, penuh tanggung jawab, dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya budaya keselamatan kerja atau safety sebagai prioritas utama perusahaan. Menurutnya, keselamatan kerja bukan sekadar aturan administratif, melainkan komitmen bersama yang harus menjadi budaya dalam setiap aktivitas kerja.

“Keselamatan kerja bukan sekadar aturan, tetapi komitmen bersama agar seluruh insan perusahaan dapat bekerja dengan aman dan selamat,” ujarnya.

Selain budaya safety, Pri Gustari mengajak seluruh karyawan menumbuhkan loyalitas dan rasa bangga terhadap perusahaan dengan menjaga integritas, nama baik perusahaan, serta memberikan dedikasi terbaik bagi kemajuan PT Semen Padang.

Ia optimistis, dengan kerja keras, disiplin, budaya safety, serta semangat kebersamaan, PT Semen Padang akan terus tumbuh lebih kuat dan semakin membanggakan di tengah tantangan industri nasional maupun global.

“Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih baik, bergerak lebih cepat, dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan, bangsa, dan negara,” pungkas Pri Gustari. (*)

JAKARTA, Lintasmedia News– Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait pembangunan desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi pembangunan desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antaranggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan desa. Penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama lembaga pemerintah dan organisasi pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. (***)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tahun 2026, Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar upacara bendera. Wali Kota Bukittinggi langsung bertindak sebagai Inspektur Upacara pada kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Balaikota Bukittinggi. Rabu (20/05). 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid. Dalam pidato tersebut disampaikan, tema Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset masa depan bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan ekonomi masyarakat.

Untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, pemerintah mendorong berbagai program strategis nasional. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan gratis hingga perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan PP TUNAS. 

"Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 diharapkan menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan literasi digital dan menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara," ujarnya

Menanamkan nilai sejarah perjuangan kepada generasi muda, khususnya pelajar, agar tidak hanya mengetahui sejarah melalui bacaan, tetapi juga memahami dan meneladani perjuangan para pahlawan, adalah hal penting yang harus dilakukan. Sekaitan dengan itu, Pemko Bukittinggi berkomitmen meningkatkan perhatian terhadap Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Sejumlah fasilitas yang rusak direncanakan akan diperbaiki, termasuk lantai dan granit yang mulai terlepas.

“Menghargai para pahlawan bukan hanya melalui doa, tetapi juga bagaimana kita merawat tempat peristirahatan mereka dengan baik,” katanya

Usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026, Wali Kota Bukittinggi, bersama unsur Forkopimda, ASN dan jajaran Pemko Bukittinggi melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Bukittinggi. (Sandra).

MERANTI, Lintasmedia News- Bhabinkamtibmas Desa Sungai Cina Brigadir Harianto melakukan pengecekan kelompok ternak ikan mujair di Jalan Mahmud RT 09 RW 02 Dusun 2, Desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan masyarakat desa.

Kelompok ternak ikan mujair yang dikunjungi bernama “Sumber Rezeki” dengan ketua kelompok Daroji. Kelompok tersebut membudidayakan sekitar 1.000 bibit ikan mujair sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian warga.

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH melalui Kapolsek Rangsang Barat IPTU Ahmad Fauzi Menara, S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber protein hewani yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat desa.

Selain itu, budidaya ikan mujair juga dinilai mampu mendukung pemenuhan gizi keluarga dan membantu mencegah stunting pada anak.

"Kelompok ternak lokal diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan serta mendorong kemandirian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, Kapolsek juga menjelaskan kalau Bhabinkamtibmas juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada kelompok ternak terkait pengelolaan kolam, pemberian pakan, serta pencegahan penyakit ikan. Selain itu, pihak kepolisian turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar lokasi budidaya.

"Bhabinkamtibmas juga berperan dalam membangun sinergi dengan pemerintah desa dan penyuluh perikanan agar program budidaya ikan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," katanya.

Dari hasil pengecekan, budidaya ikan mujair dinilai memiliki prospek yang baik karena ikan tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan serta memiliki masa panen yang relatif singkat.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan Polri dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.(Nina).

Pasbar ,LintasMedia News Com

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Rabu 20/5.

Rakor diprakarsai Dinas Pendidikan Pasaman Barat dan dibuka Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail mewakili Bupati. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Doddy San Ismail menegaskan bahwa SPMB merupakan tahapan strategis dalam dunia pendidikan. Tahapan ini tidak hanya menyangkut administrasi penerimaan peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan dan kualitas layanan publik.

SPMB menjadi bagian penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, transparansi layanan publik, serta keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Doddy.

Menurut dia, SPMB adalah transformasi dari sistem penerimaan sebelumnya. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses seleksi yang lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan.

Ia menegaskan, seluruh pihak bertanggung jawab memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar proses penerimaan murid baru berjalan lancar, tertib, aman, dan minim permasalahan,” katanya.

Doddy meminta penandatanganan komitmen bersama tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Ia mendorong Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan panitia pelaksana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Informasi harus jelas, mudah diakses, serta responsif terhadap setiap pengaduan selama proses penerimaan berlangsung.

Ia juga mengajak Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen terkait mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung kondusif, jujur, dan sesuai aturan.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Melalui pelaksanaan SPMB yang baik, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi generasi masa depan Pasaman Barat,” ucap Doddy.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Imter Pedri memaparkan mekanisme pelaksanaan SPMB 2026 untuk meminimalkan potensi persoalan di lapangan. Pihaknya telah mendata jumlah lulusan TK dan SD yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya sebagai bagian dari persiapan.

Kami berharap dengan adanya komitmen bersama ini, seluruh tahapan SPMB dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya terdapat empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi katanya.