Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok




Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Sumbar Tahun 2026,pada rapat paripurna dewan di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Senin (6/10/2025).

Rapat aripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.

Dalam pengantarnya, Iqra Chissa menyampaikan bahwa pandangan umum dari fraksi-fraksi telah disampaikan pada 3 Oktober 2025 lalu. Ia mengungkapkan, secara umum fraksi-fraksi DPRD menyampaikan keprihatinan terhadap penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 yang diterima oleh Provinsi Sumatera Barat.

“Fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan, pertanyaan, dan saran terhadap Ranperda APBD 2026, baik menyangkut pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah,” ujar Iqra.

Salah satu sorotan utama dalam pandangan fraksi adalah penurunan pendapatan transfer sekitar Rp419 miliar yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Karena itu, DPRD menilai perlu adanya transformasi kebijakan pendapatan dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta eksplorasi sumber pendapatan baru.

Dari sisi belanja daerah, fraksi-fraksi mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pasca penurunan TKDD, serta memastikan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2026 tetap menjadi fokus utama.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, dewan menyoroti perlunya mempertimbangkan kembali tidak dialokasikannya SILPA APBD 2025 sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2026, karena berpotensi mempengaruhi keseimbangan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut pimpinan rapat, jawaban Gubernur dinilai komprehensif dan menyeluruh, meskipun beberapa hal teknis akan dibahas lebih detail dalam proses pembahasan lanjutan bersama DPRD.

Sebelum menutup rapat, Iqra Chissa menyampaikan usulan perubahan agenda pembahasan Ranperda APBD 2026, khususnya untuk menyesuaikan dengan dampak penurunan TKDD. Usulan tersebut kemudian disetujui peserta rapat melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus).

Dengan demikian, DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan fiskal daerah agar tetap sejalan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat Sumatera Barat.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menyampaikan, mencari jalan keluar atas adanya pengurangan dana TKD dari pusat, langkah utama yang akan ditempuh Pemprov adalah dengan mengoptimalkan PAD. Hal ini akan dijalankan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, sekaligus mengeksplorasi sumber pendapatan baru. 

"Secara paralel, kami juga akan melakukan efisiensi dan realokasi belanja secara ketat dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain upaya internal, sambung Vasko, juga akan diperkuat advokasi dan lobi ke pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Sumatera Barat.

"Kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan wakil rakyat kita di DPR RI, dan membangun koalisi dengan provinsi lain yang terdampak serupa untuk memperkuat posisi tawar kita dalam memperjuangkan alokasi yang lebih adil," tutupnya.(St)

 

Pasbar, Lintasmedianews.com.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat H.insan Sabri lepas Tim SSB Padang Tujuh yang akan berlaga ke Kota Pariaman pada  pertandingan turnamen SSB Se Sumatra Barat, 

Dalam arahannya,wakil Ketua H.insan Sabri menyampaikan beberapa pesan kepada anggota tim yang akan berangkat ke Kota Pariaman  pada ,Senin 06/10 di Rumah Dinas wakil Ketua DPRD  Padang Tujuh.

Hari ini kami lepas anak-anak kami yang akan mengikuti pertandingan,semoga sehat , ikuti pertandingan dengan baik, harumkan nama Pasbar  sebab ini langkah awal ,lihatkan kebolehan dan ketangkasan, semoga kalian dapat dilihat, sehingga menjadi pemain Sepak Bola yang hebat, ujar Insan.

Ia pun menegaskan Sepak bola saat ini tidak hanya sebagai hiburan dan olah raga, namun sudah menjadi profesi yang menjanjikan,untuk itu, Wakil Ketua DPRD  meminta pelatih  dan Manager, dapat membimbing anak SSB hingga menjadi pemain yang hebat dan andal tegasnya lagi.

Diakhir kegiatan pelepasan itu ,Wakil Ketua DPRD H.Insan Sabri  juga memberikan bantuan kepada Ketua pelaksana, berharap, dapat digunakan dengan baik.

Sebelumnya beliau juga pernah membantu sejumlah Karang Taruna yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, serta peralatan dan perlengkapan Alat-alat Olah Raga , membangun , merehap beberapa lapangan Volly  Bal, lapangan Bola Kaki  pungkasnya. Ran




PADANG,Lintas Media News
Upaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang informatif terus bergulir. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?” yang digelar di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Senin (6/10/2025).

Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, dengan menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar Almudazir, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang yang juga mantan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal.

Ketua KI Sumbar Musfi Yendra menyampaikan, Kota Padang masih berstatus Menuju Informatif dalam hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumbar.

“Pada tahun 2023, Padang berada di peringkat 11 dari 19 kabupaten/kota. Sementara pada tahun 2024 naik ke posisi 6, masih dalam kategori Menuju Informatif,” ujar Musfi.

Ia menjelaskan, penilaian KI terhadap badan publik dibagi menjadi lima kategori, yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.

“Harapan kita, dengan terbentuknya Komisi Informasi Kota Padang nantinya, Padang bisa menjadi kota informatif secara nasional, bahkan pelopor di Sumatera,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Komisi Informasi (KI) Kota Padang.

“DPRD bersama Pemerintah Kota siap mewujudkan predikat kota informatif secara nasional. Kami terbuka terhadap segala bentuk informasi publik, baik dari masyarakat maupun kegiatan kedewanan,” ujarnya.

Muharlion menegaskan, keterbukaan informasi mencakup tiga fungsi utama kedewanan, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. “Selama itu berkaitan dengan tupoksi kedewanan, kami siap terbuka kepada publik,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, yang menyatakan kesiapannya mendukung langkah pembentukan KI Kota Padang sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi pemerintahan daerah.

Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu dekade pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh KI Sumbar, Pemerintah Kota Padang belum pernah meraih predikat “Informatif”.

“Berbeda dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Sumbar, Padang belum pernah memperoleh predikat itu. Sehingga dukungan Pemko dan DPRD ini merupakan langkah maju bagi keterbukaan informasi publik,” ujar Almudazir yang juga Pemimpin Redaksi mimbarsumbar.id.

Menurutnya, predikat Informatif bukan sekadar penghargaan, tetapi mencerminkan citra baik dan komitmen antikorupsi badan publik. Pembentukan Komisi Informasi Kota Padang tidak membutuhkan anggaran besar, namun dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan sangat signifikan.

“Dengan adanya KI Kota Padang, kita bisa memperkuat prinsip Good and Clean Government. Kita berharap pembentukan KI Kota Padang harus segera diwujudkan," ucapnya. 

Ketua Penasehat PJKIP Padang, Syamsurizal menambahkan, pembentukan Komisi Informasi Kota Padang tidak perlu dibebani persoalan anggaran. “Jadi, yang terpenting adalah komitmen bersama untuk menghadirkan keterbukaan informasi publik di Kota Padang," ucapnya. (*)


Padang,Padang,Lintas Media News
Pengusaha Nasional asal Sumatera Barat, Ricky Donals Datuak Paduko Marajo mendorong lahirnya gerakan “Sumbang Bangkit”.

"Ini upaya yang harus dilakukan setelah fakta menyebut ekonomi Sumbar nyingsep ke 3,94 persen, posisi pertumbuhan ekonomi Sumbar kini terendah di Sumatra,"ujar Ricky Donals ke media di Padang Sumatra Barat, Sabtu 4/10-2025.

Sumbar bangkit dari semua problem sosial masyarakat dan gali potensi ekonomi Sumbar, kata Ricky Donals harus dengan kolaborasi nyata.

"Tidak kolaborasi dibibir saja, gubernur, bupati dan walikota bersama wakil rakyat dan para pengusaha baik di daerah maupun di rantau total gerak bersama, sebagai upaya membangkitkan kembali potensi ekonomi, sosial, dan budaya Minangkabau,"ujar Owner Marawa Beach dan Monopoli Bukittinggi itu.

Menurut Datuk Ricky, Sumbar memiliki kekuatan besar melalui jaringan perantau yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. 

“Bangkitnya Sumbar harus dimulai dengan sumbang dari semua pihak. Tidak hanya modal, tapi juga ide, ilmu, dan jaringan. Kalau semua bergerak, Sumbar akan maju,” ujarnya.

Ricky Donals juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM, perdagangan, kuliner, serta pariwisata sebagai motor utama ekonomi daerah. Selain itu, pendidikan generasi muda juga disebut sebagai kunci agar Sumbar mampu bersaing di masa depan.

“Anak muda Minang perlu dibekali keterampilan, mental wirausaha, dan percaya diri. Bangkit artinya kita siapkan generasi yang tangguh dan tidak tertinggal,” tambahnya.

Gerakan Sumbar Bangkit ini, kata Datuk Ricky, hanya bisa berjalan jika ada kolaborasi erat antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa nilai budaya Minangkabau harus tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan.

“Bangkit bukan berarti meninggalkan adat. Justru budaya adalah identitas dan daya tarik utama kita,” tegasnya.(***)



Padang,Lintas Media News
Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun 2026 pada rapat Paripurna dewan,Jumat (3/10/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar 
Nanda Satria didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chissa dan dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada imumnya menyampaikan pandangan umum terkait arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Nanda Satria dalam sambutannya menyampaikan, pandangan umum fraksi – fraksi menjadi catatan penting sekaligus masukan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan dan penyempurnaan Ranperda APBD Sumbar 2026.

Pandangan umum ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan masukan berharga agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya menyampaikan, pihaknya mencatat bahwa Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp6,150 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,926 triliun atau hanya sekitar 47,5% dari total pendapatan.

Komposisi ini masih menunjukkan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi terhadap Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3,180 triliun (51,7%).
“Fraksi Golkar berpendapat bahwa angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat masih cukup rendah,” ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang disampaikan Saudara Gubernur, secara umum telah sesuai dengan KUA-PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.6,150 Triliun, sementara Belanja Daerah sebesar Rp. 6.140 Triliun sehingga ditarget akan terdapat surplus Rp 10 Miliar lebih.

“Kami mengapresiasi kondisi ini, namun meskipun tahun ini ditarget akan mengalami surplus, namun  Fraksi Partai Gerindra berharap, akumulasi Pendapatan Daerah ini masih bisa kita naikkan lagi saat pembahasan APBD 2026 nanti,” katanya.

Selanjutnya fraksi PKS menyampaikan, yang menjadi catatan, posisi pembiayaan netto dan surplus yang cukup tipis, pembiayaan netto tercatat minus Rp10 M yang ditutup dengan surplus anggaran sebesar Rp10 M indikasi betapa ruang fiskal kita pada 2026 ini relatif sempit dan rentan terhadap guncangan.

“Fraksi PKS mencatat adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) yang signifikan, tercatat pengurangan TKD yang besar, sehingga memaksa kita melakukan refocusing agar rancangan APBD tetap realistis dan pelayanan publik tidak terganggu. Pengurangan ini bukan angka abstrak, akan tetapi membawa implikasi nyata terhadap kapasitas daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Jubir Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat menyampaikan, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 6,150 triliun, turun 1,97% dari APBD 2025.

“Penurunan ini memberi sinyal perlunya strategi optimalisasi yang lebih inovatif agar pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem meminta perjelasan, bagaimana pandangan Pemerintah mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP di tahun 2026, terutama dalam konteks Reformasi Birokrasi dan result-based budgeting (penganggaran berbasis hasil).

“Selain target skor, mohon jelaskan langkah strategis yang diambil untuk memastikan nilai SAKIP yang tinggi benar-benar diterjemahkan menjadi efisiensi anggaran dan dampak nyata (outcome) bagi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan, untuk Tahun 2026 Pemprov Sumbar mengusung tema “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang lnklusif Dan Berkelanjutan” seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar serta di Nota Keuangan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari empat poin.

“Sekaitan hal tersebut izinkan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat apa langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan tersebut serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2026 dan langkah-langkah tersebut bisa tercapai sesuai target, tepat sasaran dan efektif, serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat,” kata Jubir PDI P dan PKB.

Fraksi PAN menyampaikan, dalam nota pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan Saudara Gubernur, tahun 2026 terjadi penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD). Ini mengacu kepada surat Dirjen Pertimbangan Keuangan nomor S-62/PK/2025. Penurunan TKD mencapai Rp533,292 miliar lebih. Namun setelah dilakukan penghitungan lebih mendalam terhadap kesepakatan KUA-PPAS terdapatpengurangan TKD sebesar Rp429, 173 miliar lebih.
“Jumlah yang relatif besar ini tentu akan menjadi tantangan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Sumbar. Adanya pengurangan TKD ini, apa terobosan, upaya dan inovasi yang Saudara Gubernur lakukan dan akan diterapkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Sumbar, terutama dalam mengimplemnentasikan program unggulan Mahyeldi-vasko? Mohon penjelasannya,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi.

“Kami berkomitmen menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Pandangan umum fraksi akan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan Ranperda ini,” ungkapnya.

Rapat paripurna berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan berikutnya, yakni jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.(St)

 

LINTASMEDIANEWA.COM

Komandan Polisi Militer Kodam XX / Tuanku Imam Bonjol

Kolonel CPM Laksono Puji Lisdyanto,SH  berkunjung ke Markas LKAAM Sumbar, Kamis, 2 Oktober 2025. 

Rombongan  diterima oleh Ketua Umum LKAAM Prof.Dr.H.Fauzi Bahar,MSi Dt Nan Sati bersama pengurus lainnya diantaranya Ketua Harian LKAAM DR.Amril Amir,M.Pd Dt.Lelo Basa, Adnan Muis Malin Marajo, M.Nasir Dt.Sampono Batuah, Ir.Syafril Ulbi,B.Sc Dt.Bagindo Rajo, Musmaizar Dt.Gamuak, Azharnuri Dt. Rajo Nan Putiah, Sidi Gusfen Khairul dan Zulnadi Sutan Maruhun.

“Dalam tradisi adat Minangkabau kedatangan Dan Pomdam XX/Tuanku Imam Bonjol ini adalah seperti ‘manapiak bandua’, atau tamu yang datang mengetok pintu rumah gadang. Ini penghormatan dan sebagai simbol permintaan izin bertugas di Ranah Minang tercinta ini,” kata Fauzi Bahar Dt. Nan Sati.

Langkah Kol (CPM) Laksono Puji Lisdyanto adalah baik dan patut ditiru pula oleh pejabat-pejabat yang datang bertugas di Ranah Minang. Sebab dalam kegiatan “manapiak bandua” juga akan ada informasi dan nasehat dari Ninik Mamak yang akan jadi bekal dalam  bertugas serta kehidupan keseharian  di Sumatera Barat.

Ketua LKAAM Sumbar Prof. Fauzi Bahar, sangat mengapresiasi atas kedatangan Dan Pom Dam Kodam XX/Tuanko Imam Bonjol Kolonel CPM Laksono. Ini sudah sesuai dengan tradisi di Minangkabau bahwa " datang nampak muka, pergi nampak punggung". Sebagai tamu sudah harus demikian. Intinya adalah merajut silaturrahmi dengan pemangku adat Minangkabau. Dima air disawuak disinan ranting Dipatah. Dima bumi dipijak disitu langit dijunjung. 

"Terima kasih Komandan", ujar Ketua LKAAM Fauzi Bahar Dt.Nan Sati yang telah datang menjalin hubungan dengan LKAAM. 

Ini adalah bentuk penghormatan yang tinggi kepada Ninik Mamak dan adat Minangkabau. Dan berharap  kedepan karier pak Laksono semakin berbintang. Mudah2an tercapai menjadi DanJen Pom TNI., harap Ketua LKAAM Fauzi Bahar.

Pertemuan cukup berlangsung akrab. Diawali penyambutan dihalaman gedung LKAAM dengan petatah petitih yang lazim dilakukan pada acara adat.

Di ruang pertemuan dimulai pula dengan pasambahan oleh Ninik Mamak menyuruh tamu mencicipi hidang yang tersedia.

Kolonel CPM Laksono terlihat kagum acara penyambutan secara adat ini. Dengan senyum wibawa terus menyimak pasambahan, meskipun belum banyak mengerti apa yang disampaikan Ninik mamak.

Fauzi Bahar Dt.Nan Sati,  juga menjelaskan fungsi dan peran Ninik mamak di Minang yang memakai garis keturunan ibu(matriachat). Dikatakan,  di Minang ada tiga unsur,  yakni; Ninikmamak, Alimulama dan Cadiak Pandai. Unsur ini  duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ibarat 3 Tungku Sajarangan. Tali Tigo Sapilin. Unsur ini saling bersinergi untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya.

Dengan kedatangan Pak Laksono sekarang, Bapak sudah kami anggap sebagai anak kemenakan kami yang  dapat diajak bermusyawarah ( Baiyo Batido).

Ketua Harian Dr.Amril Amir Dt.Lelo Basa, menyatakan bahwa bila ditelisik sejarah keberadaan LKAAM Sumbar  tidak terlepas dari andil Kodam yang dulu bernama Kodam 17 Agustus dengan Pangdamnya bapak Letjen Poniman. Beliau adalah  salah seorang   pencetus lahirnya LKAAM Sumbar sebagai tempat berhimpunnya Ninik mamak. 

Jadi peran Kodam sangat besar untuk keberadaan lembaga ini, ujar Amril Amir yang bertindak sebagai pemandu acara.

Dengan begitu, Ketum LKAAM Sumbar Prof. Fauzi Bahar Dt.Nan Sati melalui DanPomdam mengundang Bapak  Pangdam untuk berkenan datang ke markas LKAAM Sumbar. Kami akan hadirkan semua Ninik mamak dari kabupaten/kota se Sumbar nantinya,harap Mantan Wako Padang (2004-2014).

Sementara itu Kolonel CPM Laksono sangat berterimakasih atas kesediaan LKAAM Sumbar menerima kami. "Saya sowan sebagai orang baru yang diberi amanah bertugas di Ranah Minang ini,"sebut Laksono yang berharap dukungan semua pihak terutama Ninik mamak dan pengurus LKAAM Sumbar. 

Berkaitan undangan kepada Bapak Pangdam, Insha Allah akan kita komunikasikan, jawab Laksono.

Teman seangkatan AHY ini juga meminta, semua pihak untuk menyampaikan kepada instansinya, jika ada oknum TNI yang nakal di dalam masyarakat. "Sampaikan ke kami. Kita terbuka untuk kritikan demi menjaga Marwah TNI di Ranah Minang ini," harapnya.


Padang,Lintas Media News
Secara resmi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menerima dokumen hasil psikotes nama-nama calon komisioner KPID Sumbar periode 2025–2028 dari ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat di ruangan kerja ketua DPRD Sumbar.Jumat (2/10/2025).

Dengan penyerahan dokumen tersebut, sebanyak 21 peserta—terdiri atas 15 nama baru dan 6 petahana—dipastikan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu fit and proper test yang akan digelar oleh Komisi I DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu,Muhidi, menyampaikan apresiasi kepada tim seleksi yang telah bekerja maksimal dalam menjalankan proses panjang pemilihan calon komisioner KPID. Ia menegaskan, DPRD akan menjaga objektivitas dan tidak melakukan intervensi.

“Terima kasih kepada timsel atas kerja kerasnya. Semua proses ini berjalan dengan dinamika yang sehat. DPRD, khususnya saya sebagai ketua, tidak akan melakukan intervensi. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi I untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Muhidi.

Muhidi berharap, KPID Sumbar periode mendatang dapat memperkuat fungsi pengawasan konten siaran sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “KPID ke depan harus bisa menjadi mitra pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam melestarikan adat budaya Minangkabau, mendorong pariwisata, serta mendukung ekonomi kreatif. Konten televisi tidak boleh hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam mendukung kualitas siaran. “Ke depan, KPID perlu mengajak peran ninik mamak atau tokoh masyarakat dalam memberikan masukan terhadap konten televisi. Jika ini bisa dilakukan, pariwisata kita bisa mendunia, UKM lokal semakin dikenal, budaya terjaga, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat sejahtera, maka PAD akan meningkat dan pembangunan pun ikut bergerak maju,” tegas Muhidi.
Ketua Pansel KPID Sumbar, Otong Rosadi, menjelaskan bahwa tes psikologi menjadi salah satu instrumen penting dalam proses seleksi. Menurutnya, hasil tes tersebut sejalan dengan penilaian timsel secara keseluruhan.

“Tes psikologi merupakan bagian penting dari uji kompetensi. Nama-nama yang mendapat rekomendasi ‘tidak disarankan’ tidak masuk dalam 15 besar. Hasil ini linier dengan penilaian timsel, sehingga akuntabilitas dan objektivitas tetap terjaga,” jelas Otong.

Ia menambahkan, seluruh proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Semua dokumen dan tahapan kami serahkan terbuka kepada DPRD. Kalau ada peserta yang ingin mengetahui detail atau mengonfirmasi hasil, kami siap membuka data. Prinsip kami jelas: menjaga objektivitas dan memenuhi harapan publik,” tegasnya.

Otong Rosadi menambahkan, tantangan penyiaran di era digital semakin kompleks. Karena itu, komisioner KPID yang baru diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menjaga independensi, sekaligus memperkuat integritas lembaga.

“Timsel sudah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, mekanisme fit and proper test sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi I DPRD Sumbar. Kami percaya proses ini akan menghasilkan tujuh komisioner terbaik yang profesional dan kompeten di bidangnya,” tutup Otong.

Anggota Pansel KPID Sumbar, Widian Nafis, menegaskan pihaknya menjaga penuh integritas selama proses seleksi berlangsung. “Kami sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan peserta maupun pihak lain di luar mekanisme resmi. Integritas adalah komitmen utama timsel,” katanya.

Dia menyebut, banyak teman-teman yang berlatarbelakang PERS menghubungi saya untuk berkomunikasi, namun saya tetap pada posisi Pansel dan menjaga integritas.

Ia menjelaskan, Pansel juga menyurati KPU Sumbar untuk memastikan tidak ada peserta yang terafiliasi dengan partai politik. “Ini langkah antisipasi agar komisioner KPID yang terpilih benar-benar independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik,” tegas Widian.

Pada momentum tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menyerahkan langsung daftar nama calon komisioner KPID Sumbar kepada Komisi I DPRD, yang diwakili oleh Aida dan Abdulrahman, untuk diproses lebih lanjut pada tahapan fit and proper test.(*/St)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Di sudut Komplek Arai Pinang, RT 003 RW 004, Kelurahan Pegambiran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berdiri sebuah rumah sederhana yang penuh arti. Rumah berukuran 6x6 meter dengan dinding semi permanen dan satu kamar itu bukan sekadar bangunan, tetapi wujud nyata dari sebuah mimpi panjang pasangan Mulyadi dan Mutia Rani.

Sejak menikah pada 2014, Mulyadi dan Mutia menjalani hari-hari mereka di sebuah gubuk reyot. Gubuk itu berdiri di atas tanah kontrakan yang mereka sewa Rp1 juta setahun. Atap bocor, dinding lapuk, lantai kayu sering kali ambruk. Bahkan, ular dan hewan berbisa lain kerap masuk, menebar rasa was-was. Dengan tiga anak laki-laki yang tumbuh di tengah kondisi itu, Mulyadi dan Mutia hanya bisa berpegang pada doa dan kesabaran.

“Saya bekerja sebagai buruh harian di perusahaan perumahan dengan penghasilan yang pas-pasan, cukup untuk makan saja, rasanya mustahil punya rumah sendiri. Sementara istri juga bekerja di sebuah jasa cuci baju untuk menopang biaya keluarga," ujarnya.

Namun, kejujuran dan kerja kerasnya tidak luput dari perhatian. Sang pemilik perusahaan, tersentuh oleh ketekunan Mulyadi, dengan menghadiahkan sebidang tanah kecil seluas 6x7 meter. Mulyadi sempat menolak. Karena saat itu ia tak punya uang untuk membangun.

Hingga suatu hari, sebuah informasi mengubah segalanya. Seseorang menyarankannya untuk mengajukan bantuan ke UPZ BAZNAS Semen Padang. Dengan penuh kerendahan hati, Mulyadi mencoba peruntungan itu. Doa yang ia panjatkan bertahun-tahun akhirnya terjawab.

UPZ BAZNAS Semen Padang pun turun tangan. Batu demi batu, kayu demi kayu, disusun menjadi bangunan yang kini mereka sebut rumah. Memang  sederhana, memiliki satu kamar, namun sudah jauh lebih layak dibandingkan gubuk lama yang hampir roboh. “Saya tidak pernah bermimpi sampai sejauh ini. Rumah ini hadiah terbesar untuk keluarga kami,” ucap Mulyadi.

Kini, keluarga kecil itu masih menunggu tahap pembangunan berikutnya, yaitu dapur dan kamar mandi. UPZ BAZNAS Semen Padang berkomitmen melengkapinya agar rumah tersebut segera benar-benar layak huni dan ditempatinya.

Di depan rumah barunya, Mulyadi berdiri sambil menatap ketiga anaknya yang berlarian kecil di halaman sempit. Senyum merekah di wajahnya. Dari seorang buruh yang hanya mampu menyewa gubuk reot, kini ia bisa menatap masa depan lebih pasti. “Semoga anak-anak saya nanti tidak lagi merasakan hidup di gubuk seperti dulu,” katanya.

Rumah itu mungkin kecil, tapi bagi Mulyadi, Mutia, dan tiga putra mereka, ia adalah istana. Sebuah bukti bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang, asalkan hati tetap jujur dan doa terus dipanjatkan.

"Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada UPZ BAZNAS Semen Padang dan karyawan PT Semen Padang yang telah menyalurkan zakatnya hingga bisa kami menerima manfaatnya," kata dia.

Ketua UPZ BAZNAS Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata dari dana zakat yang dikelola perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah hak mustahik yang kita salurkan. Melihat senyum keluarga Mulyadi membuat kami yakin bahwa zakat yang dikelola dengan baik mampu mengubah kehidupan. Kami ingin keluarga ini tinggal dengan tenang, tanpa rasa cemas lagi karena rumahnya roboh,” ujarnya penuh haru.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino menyebutkan, program bantuan rumah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“PT Semen Padang tidak hanya hadir sebagai produsen semen, tapi juga sebagai bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat. Kami berharap rumah ini tidak sekadar atap dan dinding, tapi juga menjadi tempat lahirnya semangat baru bagi keluarga Mulyadi untuk menata masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Program Bedah Rumah Layak Huni yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang tak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan nasional. Bantuan ini mencerminkan semangat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI—khususnya pada poin kelima tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan poin kedelapan yang menekankan revolusi karakter bangsa berbasis nilai kepedulian dan gotong royong.

“Program seperti ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung arah pembangunan nasional. Melalui zakat karyawan, kita mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan karakter bangsa yang peduli, sebagaimana diamanahkan dalam Asta Cita Presiden,” ujar Win Bernadino. (*)

 



PADANG, LINTASMEDINEWS.COM

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Kapusdal LH) Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup, Zamzami, melakukan kunjungan kerja ke PT Semen Padang, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini bertujuan menjajaki kolaborasi untuk mengendalikan sampah di Danau Singkarak, salah satu danau terbesar di Sumatera Barat yang kerap menghadapi persoalan lingkungan.

Dalam kunjungan itu, Zamzami didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuadi, serta sejumlah pejabat terkait. Rombongan diterima oleh Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Ilham Akbar, dan Kepala Unit CSR, Idris.

Zamzami menegaskan, persoalan sampah di Danau Singkarak sudah berlangsung lama dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan sektor swasta. “Masalah sampah ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Semua sektor harus ikut terlibat. Edukasi dan kesadaran bersama sangat penting agar Danau Singkarak tetap lestari. Jika danau bersih, ekosistem terjaga, wisatawan semakin ramai, dan perekonomian masyarakat sekitar ikut berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menggelar dialog lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha. Dialog ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan yang berkelanjutan.

PT Semen Padang menyatakan komitmennya mendukung inisiatif tersebut. Sekretaris Perusahaan, Win Bernadino, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan sudah menjadi bagian dari visi keberlanjutan perusahaan sejak lama. “Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Apa yang disampaikan Kapusdal LH sejalan dengan semangat kami. PT Semen Padang siap mendukung penuh program pengendalian sampah Danau Singkarak maupun agenda pelestarian lingkungan lainnya. Langkah ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita Pemerintah 2024–2029, khususnya dalam mewujudkan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan ekologi. Bagi kami, menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan generasi mendatang,” katanya.

Hal senada disampaikan Ilham Akbar. Ia mencontohkan program konservasi ikan bilih yang dijalankan sejak 2018. Hingga 2025, sebanyak 17.500 ekor ikan bilih hasil konservasi telah dilepas, dengan 16.000 ekor dikembalikan ke Danau Singkarak dan 1.500 ekor dilepas di Danau Diatas. “Dari 1.500 ekor yang dilepas di Danau Diatas, 800 di antaranya betina. Jika satu ekor mampu menghasilkan 5.000 telur, potensi populasinya bisa berkembang hingga lebih dari 4 juta ekor. Ini bukti nyata komitmen kami menjaga ekosistem perairan,” jelasnya.

Selain konservasi ikan bilih, PT Semen Padang juga menjalankan program lingkungan lainnya. Di antaranya program Nabuang Sarok untuk pengelolaan sampah masyarakat, penanaman pohon kaliandra sebagai sumber energi biomassa terbarukan, serta kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengelolaan sampah terpadu.

Pertemuan antara Kapusdal LH Sumatera dengan PT Semen Padang ini diharapkan menjadi momentum awal lahirnya sinergi baru antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak, Danau Singkarak diharapkan tidak hanya terhindar dari pencemaran, tetapi juga berkembang menjadi pusat wisata dan ekonomi berkelanjutan yang membanggakan Sumatera Barat.

 


PADANG. LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan menggelar upacara di Plaza Kantor Pusat, Rabu (1/10/2025) pagi. Upacara yang mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” ini diikuti ratusan karyawan Semen Padang Group.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir pula Direktur Keuangan & Umum Iskandar Z. Lubis, Komisaris Utama Werry Darta Taifur, Komisaris Ilham Azre, jajaran pimpinan, serta karyawan APLP.

Upacara berlangsung sekitar 30 menit dan ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan. Suasana khidmat dan semangat nasionalisme tampak menyelimuti para peserta, seolah mengingatkan kembali pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Kebudayaan RI Nomor 8417/MK.L/TU.02.03/2025 tertanggal 17 September 2025, yang menginstruksikan seluruh instansi dan perusahaan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

“Selain upacara di kantor pusat, kami juga mengimbau karyawan mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September dan bendera satu tiang pada 1 Oktober di rumah maupun unit kerja. Kami juga mendorong karyawan mengikuti upacara nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan RI,” ujar Win.

Ia menambahkan, perusahaan turut memeriahkan peringatan dengan memasang spanduk dan baliho bertema Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan kerja. “Bagi kami, peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi penghormatan kepada pahlawan yang rela berkorban demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara. Momentum ini juga menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme insan Semen Padang,” jelasnya.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan pengingat atas peristiwa G30S/PKI 1965, ketika enam jenderal dan sejumlah perwira militer gugur akibat gerakan yang mengancam eksistensi Pancasila. Berkat ketegasan TNI, gejolak itu berhasil diredam sehingga Pancasila tetap tegak sebagai ideologi bangsa.

Melalui peringatan ini, PT Semen Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek perusahaan, baik dalam bisnis maupun kontribusi kepada masyarakat. Sebagai perusahaan semen tertua di Asia Tenggara, PT Semen Padang menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan bersatu. (*)

Oleh : Antony, S.H., M.H., C.Med

Kebakaran yang melanda SMA Negeri 1 Meranti beberapa hari lalu sungguh menyisakan duka yang dalam. SMA Negeri 1 Meranti bukan hanya sekedar tempat belajar, melainkan juga ruang yang penuh kenangan, tempat guru mengabdi, dan siswa menimba ilmu untuk masa depan. Melihat ruang kelas, perpustakaan, dan kantor sekolah hangus terbakar tentu meninggalkan luka emosional bagi seluruh keluarga besar sekolah. Kita semua bisa membayangkan betapa beratnya beban siswa dan guru yang saat ini harus mencari ruang belajar baru. Dalam suasana ini, doa kita panjatkan agar seluruh civitas  SMA Negeri 1 Meranti diberi kekuatan dan segera mendapat fasilitas belajar pengganti.
Namun, dibalik peristiwa ini juga membuat saya teringat pada peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada tahun 2020 yang kala itu ramai diperbincangkan. Banyak pihak menduga kebakaran tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan ada tujuan lain untuk menghilangkan dokumen dan bukti penting kasus-kasus besar terutama dalam kasus korupsi. Perbandingan ini wajar muncul, karena SMA Negeri 1 Meranti sebelumnya juga sempat disorot publik terkait dugaan penyalahgunaan dana pendidikan. Jika benar demikian, maka masyarakat berhak curiga bahwa kebakaran ini berpotensi terkait dengan upaya menutupi jejak-jejak tindak pidana. Masyarakat tidak boleh dibiarkan hanya menebak-nebak. Polisi sebagai aparat penegak hukum harus bergerak cepat, transparan, dan profesional dalam menyelidiki penyebab kebakaran ini.
Jangan sampai muncul kesan atau pandangan bahwa ada pembiaran, atau lebih buruk lagi, terdapat upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Jika memang terbukti murni kecelakaan, maka publik akan menerimanya. Tetapi jika ada kelalaian atau bahkan kesengajaan, maka proses hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Sebagai akademisi dan praktisi hukum, saya berharap pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang terdekat dengan masyarakat dapat bergerak cepat dan transparan dalam mengusut penyebab kebakaran ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa kebakaran dijadikan cara untuk menghilangkan barang bukti atau berkas penting berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana. Mengingat, adagium Fiat justitia ruat caelum yang memiliki arti bahwa hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Adagium ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum tidak boleh dikompromikan oleh alasan apapun, apalagi jika menyangkut kepentingan pendidikan dan masa depan anak bangsa. Masyarakat berhak tahu apakah peristiwa ini murni musibah atau ada unsur kesengajaan. Jika ada pihak yang terbukti lalai atau sengaja, maka mereka harus diproses hukum dengan tegas. Hanya dengan cara ini kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan, dan dunia pendidikan tetap berdiri tegak sebagai ruang yang bersih, jujur, dan aman bagi generasi bangsa.


PADANG,Lintas Media News
 PT Semen Padang memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan menggelar upacara di Plaza Kantor Pusat, Rabu (1/10/2025) pagi. Upacara yang mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” ini diikuti ratusan karyawan Semen Padang Group.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir pula Direktur Keuangan & Umum Iskandar Z. Lubis, Komisaris Utama Werry Darta Taifur, Komisaris Ilham Azre, jajaran pimpinan, serta karyawan APLP.

Upacara berlangsung sekitar 30 menit dan ditutup dengan doa bersama untuk para pahlawan. Suasana khidmat dan semangat nasionalisme tampak menyelimuti para peserta, seolah mengingatkan kembali pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Kebudayaan RI Nomor 8417/MK.L/TU.02.03/2025 tertanggal 17 September 2025, yang menginstruksikan seluruh instansi dan perusahaan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
“Selain upacara di kantor pusat, kami juga mengimbau karyawan mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September dan bendera satu tiang pada 1 Oktober di rumah maupun unit kerja. Kami juga mendorong karyawan mengikuti upacara nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan RI,” ujar Win.

Ia menambahkan, perusahaan turut memeriahkan peringatan dengan memasang spanduk dan baliho bertema Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan kerja. “Bagi kami, peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi penghormatan kepada pahlawan yang rela berkorban demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara. Momentum ini juga menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme insan Semen Padang,” jelasnya.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober merupakan pengingat atas peristiwa G30S/PKI 1965, ketika enam jenderal dan sejumlah perwira militer gugur akibat gerakan yang mengancam eksistensi Pancasila. Berkat ketegasan TNI, gejolak itu berhasil diredam sehingga Pancasila tetap tegak sebagai ideologi bangsa.

Melalui peringatan ini, PT Semen Padang menegaskan komitmennya untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek perusahaan, baik dalam bisnis maupun kontribusi kepada masyarakat. Sebagai perusahaan semen tertua di Asia Tenggara, PT Semen Padang menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan bersatu. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.