Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima nota pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna dewan,di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Selasa (5/8/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasco Ruseimy.

Nanda Satria mengatakan,dua ranperda yang disampaikan Pemprov ke DPRD Sumbar tersebut adalah,Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dijelaskan Nanda, pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan kebijakan daerah terhadap dinamika kebutuhan dan perkembangan kondisi aktual.

Sementara, Ranperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan penjaminan kredit merupakan langkah strategis untuk memperkuat dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Nanda Satri.
Nanda menambahkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk dapat berfungsi secara optimal dan kompetitif, tentu dibutuhkan penguatan struktur permodalan yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kesinambungan.

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), berperan penting dalam menjawab kebutuhan penjaminan kredit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Seiring dengan perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi Perseroan Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024, maka langkah selanjutnya adalah memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal pemerintah daerah.

Tanpa dukungan permodalan yang cukup, BUMD akan berisiko menjadi entitas bisnis yang stagnan, sulit berinovasi, dan tidak mampu menjawab tantangan zaman seperti transformasi digital, efisiensi operasional, serta pengembangan produk dan jasa berbasis kebutuhan lokal.

“Di sinilah pentingnya kita memandang penyertaan modal bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk masa depan kemandirian ekonomi daerah,” terang Nanda.(st)

 

Pasbar, Lintasmedianews.com

Sekolah Menengah Negeri 2 Ranah Batahan ,Kabupaten Pasaman Barat ,terus berusaha membangun Visi -Misinya dengan berbagai program ,namun dengan adanya keterbatasan dan kekurangan sarana -prasarana termasuk pembangunan Masjid yang berukuran 20X20 Meter ,begitu juga dengan harapan akan adanya perbaikan jalan (Transportasi) menuju sekolah yang selama ini masih berlumpur tanah liat  dan adanya genangan air ketika turun hujan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Davil IV ini ,jelas akan sulit dilalui oleh anak didiknya yang panjangnya hanya lebih kuran dua ratus meter ujar Drs. Adisman kepada Media ini ,Senin 4/8  2025 di ruang kerjanya.

Sekolah ini pada awalnya Pilial dari sekolah induknya ,yang berdiri tanggal 20 Maret 2019 ini memiliki Siswa sebanyak 380 mulai dari kelas X ,XI,XII dengan jumlah rombongan Belajar sebanyak 12 lokal dan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi sebanyak 35 Orang dengan jumlah PNS hanya 7 orang, guru PPPK 3 orang ,selain itu hanya tenaga Honorer semuanya tegas  Ketua MKKS SMA Pasbar ini.

Gambaran profil Sekolah yang dipimpinnya jelas akan Visi-Misinya yakni dengan membentuk para Suswa-Siswinya ,agar dapat menjadi Insan-insan yang Cedikia, Beriman dan Bertaqwa, memilki Ilmu Pengetahuan serta punya wawasan Lingkungan yang baik.

Sementara Misi sekolah tersebut tertuang dari beberapa poin dan item termasuk pembiasaan - pembiasaan untuk membaca Al-quran dan memahami maknanya ,Sholat berjamaah Zuhur sebelum pembelajaran ,membiasakan pola Hidup Sehat, mempersiapkan peserta Didik untuk dapat berkompetisi serta ,mempersiapkan perolehan UTBK untuk  masuk di Perguruan Tinggi terkemuka tidak hanya itu saja akan tetapi dapat melatih para peserta Didik bisa terampil menggunakan Multi Media, mempersiapkan para Tenaga pengajar untuk menggunakan komputer dalam PBM, memelihara Lingkungan Sekolah serta yang tak kalah pentingnya adanya pelestarian Budaya lokal seperti Kuda Kepang,Reok atau Tortor ,apalagi kegiatan-jegiatan Ekstrakulikuler lainnya ,Ini semua jelas akan semakin tercapainya Lulusan bermutu sekolah  ini ,ditambah berkat adanya dukungan dari semua pihak,baik dari Masyarakat,Tokoh para Guru ,Staf, Orang Tua mau pun Siswanya.(Ran)




Padang,Lintas Media News
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Lazuardi Erman, menekankan bahwa DPRD tidak akan menoleransi praktik pengelolaan anggaran yang tidak taat aturan.

Hal itu disampaikan Lazuardi Erman saat rapat kerja Komisi V DPRD Sumbar bersama Ketua KONI Sumbar, KONI kabupaten/kota, pengprov cabor, dan Dispora Sumbar, Selasa (5/8/2025).

Ditegaskan Lazuardi,setiap rupiah yang digelontorkan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak boleh dialihkan seenaknya tanpa prosedur.

Ini Dana hibah Rp1,8 miliar di KONI Sumbar seenaknya saja digeser
tanpa koordinasi dengan Dispora.Kata Lazuardi.

“Ini dana hibah rakyat, jumlahnya Rp1,8 miliar, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai ada manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban. KONI harus akuntabel dan transparan, kalau tidak, persoalan ini bisa berimplikasi hukum,” tegas Lazuardi.

Sikap tegas juga disampaikan Kadispora Sumbar, Maifrizon, yang menolak mengeluarkan tambahan anggaran untuk Rakerprov maupun Musorprov KONI. Menurutnya, dana untuk kedua kegiatan itu sudah dicairkan di termin pertama tahun 2025.

“Kami selaku Pengguna Anggaran, Buk Wit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pak Elvis selaku PPTK tidak ingin bermasalah. Kalau kami keluarkan lagi dana untuk Rakerprov dan Musorprov, tentu akan berdampak hukum kepada kami,” kata Maifrizon.

Ia menambahkan, masalah justru muncul karena KONI melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi dengan Dispora.

“Sebenarnya gampang, KONI bisa ke seberang jalan kalau ada pergeseran anggaran. Tapi kenyataannya, tahun ini KONI tidak ada koordinasi. Ketika kami minta laporan, malah Dispora yang dituduh mengada-ada,” sindirnya.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, memberi apresiasi kepada Dispora Sumbar yang tegas menjaga aturan penggunaan anggaran. Namun ia berharap polemik KONI ini segera dituntaskan dengan cara kekeluargaan.

“Kami mengapresiasi sikap tegas Kadispora untuk tidak main-main dengan anggaran. Itu penting untuk menjaga akuntabilitas. Tapi di sisi lain, kita harapkan persoalan KONI ini tidak berlarut-larut, harus diselesaikan dalam konteks kekeluargaan. Olahraga harus diselamatkan, dan sportifitas harus dikedepankan,” ujar Ucok.

Rapat berjalan panas dengan masukan dari KONI kabupaten/kota dan pengprov cabor. Titik tekan akhirnya mengerucut pada keharusan transparansi penggunaan dana hibah Rp1,8 miliar serta kepastian pelaksanaan Musorprov KONI Sumbar 2025.

Komisi V DPRD Sumbar memastikan akan terus mengawal kasus ini agar tidak mengorbankan pembinaan olahraga dan prestasi atlet di Sumatera Barat.(*/st)


Padqng,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menyambut,mendukung sepenuhnya setiap inisiatif yang bertujuan mencerdaskan generasi muda melalui membaca.

Hal itu disampaikan Muhidi saat beraudiensi dengan pengurus Penyala Literasi Sumbar (PLS) di kediaman rumah dinasnya, Selasa (5/8/2025) malam.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini menjadi wadah diskusi strategis untuk memperkuat budaya literasi di Ranah Minang.

“Saya sangat mendukung kegiatan literasi, apalagi yang melibatkan siswa,merekalah cikal bakal yang akan menjadi penerus kepemimpinan 20 tahun yang akan datang,” tegas Muhidi.

Menurutnya, budaya membaca harus ditanamkan secara konsisten sejak dini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi yang literat dan berdaya saing.

Rombongan Pengurus Penyala Literasi Sumbar yang ikut audiensi, yakni Ketua Eka Teresia, SPd, MM, didampingi Dewan Pembina, RDS Deta Mahendra, SPd, MM yang juga menjabat sebagai kepsek SMKN 6 Padang, kemudian pengurus lainnya, Ita Desnatalia, MPd, Kepala SMKN 8 Padang, dan Marnetty, SPd, MPd Kepala SMKN 4 Padang antusias mendengar pengalaman Muhidi dalam menggerakkan literasi yang diterapkan di lingkungan keluarga

“Kami sangat termotivasi dengan visi dan ide-ide cemerlang yang disampaikan Ketua DPRD untuk kemajuan Ranah Minang”, ujar Eka

Muhidi kembali menyampaikan dengan analogi yang kuat. “Jika ingin sukses dan bisa membuka jendela dunia, membaca adalah kuncinya,” tuturnya.

Muhidi pun menutup audiensi dengan jaminan konkret. “Setiap kegiatan yang menyangkut kemajuan literasi di Ranah Minang, insyaallah saya dukung,” pungkasnya.

Pernyataan Ketua DPRD Sumbar Muhidi ini memberikan harapan besar bagi sinergi program literasi ke depan.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, pengurus Penyala Literasi Sumbar sekalgus menyampaikan akan dilaksanakannya acara “Sumarak Literasi Ranah Minang 2025”, berupa peluncuran 350an buku, lomba cipta puisi bagi pelajar SMP dan SMA/SMK, serta parade baca puisi.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mendukung penuh kegiatan tersebut dan menyiapkan tropi untuk Juara I lomba cipta puisi kategori SMA/SMK.(*/st)


Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima 12 poin tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat tentang menolakan segala bentuk pengaburan sejarah untuk kepentingan politik.

12 tuntutan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi dari Koordinator Pusat BEM KM UNIDHA sebagai perwakilan Aliansi BEM SB 2025 di halaman gedung kantor DPRD Sumbar.Senin (4/7/2025).

Dalam pernyataannya, Aliansi BEM SB 2025 mendesak DPR RI untuk meninjau kembali sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP dan menunda pengesahan sampai seluruh isu kontroversial diselesaikan. Mahasiswa juga 
Selain itu, BEM juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat, serta menolak bentuk rangkap jabatan di pemerintahan. 

Tuntutan lainnya meminta DPRD Sumbar mengambil tindakan atas dugaan pencemaran lingkungan dan penyebaran limbah oleh PT Incasi Raya.

Aliansi mahasiswa tersebut turut mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, peninjauan kebijakan penanganan bencana banjir bandang, dan pembenahan sistem mitigasi bencana secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga diminta menjamin keadilan dan rasa aman di wilayah Sumbar.

Permasalahan proyek bendungan di Danau Singkarak dan PLTU Ombilin menjadi sorotan lain dalam tuntutan, yang mendesak penyelesaian secara transparan dan akuntabel.
Terkait tenaga kerja, mereka meminta penindakan terhadap perusahaan yang memperkerjakan TKA tanpa izin serta menekankan pentingnya perekrutan tenaga kerja lokal.

Terakhir, BEM SB 2025 juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.

Menanggapi hal itu,Ketua DPRD Sumbar Muhidi,menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan mengapresiasi sikap kritis mahasiswa sebagai mitra pengawasan kebijakan publik.(St)


 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

31 Juli 2025 Sebanyak 15 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, pakaian bekas, dan kosmetik senilai lebih dari Rp22 miliar dimusnahkan di pabrik PT Semen Padang, Kamis (31/7). Pemusnahan ini merupakan hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Teluk Bayur, bekerja sama dengan PT Semen Padang sebagai mitra strategis dalam pemberantasan barang ilegal.

Menggunakan tanur bersuhu tinggi milik Pabrik Indarung V dan VI, seluruh barang dimusnahkan secara tuntas dan ramah lingkungan. Proses pemusnahan disaksikan secara hybrid dari Wisma Indarung dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kabinda Sumbar Achmad Dalimy, Kepala Kanwil DJBC Riau Parjiya, Plt. Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, Direktur Keuangan & Umum, Oktoweri, dan Kepala KPPBC Teluk Bayur Suryana.

Plt. Dirut PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyatakan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar dukungan teknis, tetapi juga wujud komitmen perusahaan dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. “Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi cukai, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Ini bentuk edukasi sekaligus kontribusi kami untuk negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanur pabrik PT Semen Padang yang bersuhu sangat tinggi memungkinkan pemusnahan aman tanpa dampak lingkungan. Bahkan residunya dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar alternatif.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi sinergi antara Bea Cukai dan PT Semen Padang. Ia menekankan bahwa pemusnahan ini berdampak langsung pada penerimaan daerah, khususnya dari pajak rokok dan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau.

“Estimasi penerimaan pajak rokok Provinsi Sumbar tahun 2025 sebesar Rp471,02 miliar, dan DBH cukai mencapai Rp2,47 miliar. Ini sangat berarti bagi pembiayaan layanan kesehatan, termasuk iuran BPJS bagi warga kurang mampu,” kata Mahyeldi.

Ia merujuk pada Permenkeu No.143 Tahun 2023 yang mengatur bahwa 37,5% penerimaan pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan. “Tahun ini, Sumbar mengalokasikan Rp110,86 miliar untuk iuran BPJS bagi 805.885 jiwa. Maka, penindakan rokok ilegal sangat mendukung kemampuan fiskal daerah untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Kepala Kanwil DJBC Riau, Parjiya, menyebut kegiatan ini sebagai bukti sinergi antara aparat penegak hukum dan pelaku industri yang peduli terhadap kepentingan publik. “Kami sangat menghargai dukungan PT Semen Padang dan berharap kerja sama ini terus berlanjut,” ujarnya.

Kepala KPPBC Teluk Bayur, Suryana, menambahkan bahwa pemusnahan dilakukan di lokasi yang aman, tertutup, dan jauh dari permukiman. Fasilitas pencacah, tanur bersuhu tinggi, dan area terbatas menjadikan Pabrik PT Semen Padang sebagai tempat ideal untuk proses ini.

Suryana pun juga merinci BMMN hasil penindakan KPPBC Pabean B Teluk Bayur yang dimusnakan di Pabrik PT Semen Padang. Untuk rokok illegal, jumlahnya 15.014.308 batang dengan berbagai merek.

Kemudian untuk minuman yang mengandung etil alkohol sebanyak 12,79 liter, empat koli pakian bekas, dan 214 kosmetik. Untuk nilai keseluruhan dari barang yang dimusnahkan ini sekitar Rp22 miliar lebih. "Nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan ini dapat mencegah potensi kerugian negara sekitar Rp14,6 miliar," ujarnya.

"Kegiatan pemusanahan yang berkolaborasi dengan PT Semen Padang ini, juga merupakan bentuk transparansi pelaksanaan tugas dan sejalan dengan fungsi utama Bea dan Cukai sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal berbahaya," tambahnya.

Sinergi antara Bea Cukai dan PT Semen Padang ini juga mencerminkan implementasi Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ketiga, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta poin keenam, yakni mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan terlindungi secara sosial. Melalui aksi ini, pemerintah dan sektor industri memperkuat tata kelola transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan publik.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sejalan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi–Vasco, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik dimana mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi lintas sektor dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat.(*)

Padang Pariaman,LintasMedia News,
Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, mendapat kehormatan menjadi pembina apel di Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang digelar di halaman Kantor Bupati, Komplek IKK Parit Malintang, Senin (4/8/2025).

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan sejumlah isu penting terkait keamanan dan perdamaian masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap masalah sosial, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ini sebuah kehormatan bagi saya, untuk menyampaikan hal-hal penting terkait kamtibmas. Kita perlu bekerja sama memberikan pelayanan dan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyoroti meningkatnya, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman. Hingga Juli 2025, tercatat 25 kasus kekerasan, sebagian besar menimpa anak-anak usia di bawah 10 tahun.

“Apakah kita akan terus diam, hanya membaca atau menonton berita semacam ini, rata-rata lima kejadian setiap bulan. Ini bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak ASN dan masyarakat, untuk menjadi pelindung pertama bagi anak-anak di lingkungan keluarga dan sekitar.

“Setiap orang bisa menjadi polisi, bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Ayah dan ibu harus mengetahui aktivitas anak-anaknya. Banyak penyimpangan terjadi karena kurangnya kontrol dan perhatian orang tua,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolres juga menyadari masih rendahnya kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor di kalangan ASN. Menurutnya, jika seluruh ASN taat pajak, maka kontribusi yang diterima Pemkab Padang Pariaman bisa mencapai Rp33 miliar per tahun.

“Sayangnya, masih banyak ASN yang belum memenuhi kewajiban ini. Padahal, pajak kendaraan adalah salah satu sumber penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.

Menutup amanatnya, Kapolres menyampaikan harapannya agar Kabupaten Padang Pariaman ke depan menjadi daerah yang lebih tertib, aman, disiplin, berkarakter, dan berwibawa melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Apel gabungan ini turut dihadiri, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, seluruh kapal perangkat daerah dan ASN Kabupaten Padang Pariaman. (Len /kominfo)

 

SOLOKKOTA - Lintasmedianews.com. 

Pemerintah Kota Solok menggelar acara Silaturahmi dan Penyambutan Jemaah Haji Kota Solok Tahun 2025 yang berlangsung hangat dan penuh haru. Wali Kota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra bersama Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal, SH turut hadir menyambut langsung para tamu Allah yang baru saja kembali dari Tanah Suci, Jum’at (1/8/2025).

Acara yang digelar di Masjid Al-Hidayah VI Suku ini menjadi momentum kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Kota Solok.

Dalam sambutannya, wali kota mengucapkan selamat datang dan mendoakan agar para jemaah menjadi haji yang mabrur serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Solok menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kembalinya seluruh jemaah haji dengan selamat. Semoga ibadah yang telah dilaksanakan membawa berkah bagi pribadi, keluarga, dan Kota Solok tercinta,” ujar wali kota.

Acara juga diisi dengan pembacaan doa bersama serta tausiyah singkat sebagai penutup rangkaian kegiatan.(T/K)

 

Solok Kota. Lintasmedianews.com. 

Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal menyambut kedatangan Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusarpedal) Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc di ruang kerja Wako Solok, Kamis (31/07/25).

Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL) sebuah unit di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Tugasnya meliputi analisis pencemaran lingkungan, penerapan standar instrumen lingkungan hidup, dan fasilitasi penerapan berbagai standar terkait lingkungan. 

Adapun tujuan kedatangan ke Kota Solok guna melakukan Pendampingan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Solok, Dr.Desmon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, Edrizal, Kepala Dinas PUPR Kota Solok, Afrizal.

Wawako H.Suryadi Nurdal mengucapkan terimakasih atas kedatangan Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc beserta rombongan di Kota Solok.

Semoga dengan kunjungan ini akan memberikan manfaat kepada Kota Solok kedepannya, terutama dalam pengelolaan sampah dan lingkugan hidup secara umum.(T/K)

 

SOLOK KOTA. Lintasmedianews.com. 

Wali Kota Solok, Dr.Ramadhani Kirana Putra Secara resmi  Membuka Kegiatan Launching Penyaluran Pinjaman Permodalan Bagi UMKM Kota Solok Oleh Badan Keuangan Daerah di Kawasan Car Free Day.Minggu (03/08/2025)

Pada kesempatan tersebut Wako Mengatakan bahwa UPTD sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Keuangan Daerah,telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Penetapan ini sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-412-2023 tanggal 21 Juli 2023.

Melalui keputusan ini, UPTD bertanggung jawab dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan daerah, yang merupakan fasilitas pembiayaan untuk pinjaman permodalan, dengan target utama pada UMKM lokal dengan usaha telah berjalan minimal 6 bulan operasional.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung UMKM di Kota Solok, BKD Kota Solok juga menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM".ucap Wako

Kami berharap, melalui akses ini dapat mendorong keberlanjutan usaha UMKM di Kota Solok,sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Alokasi dana yang disediakan untuk program ini pada tahun 2025 sebanyak Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan maksimal pinjaman sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per pelaku usaha dengan tenor pinjaman yang ditawarkan berkisar antara 6 hingga 36 bulan, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

UMKM dengan nilai jasa pinjaman yang sangat ringan sekitar 6%.Program ini hadir untuk mendukung kelangsungan usaha, menawarkan kondisi yang lebih ringan dan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

Kriteria penerima manfaat dari program ini adalah UMKM yang berada di Kota Solok, yang merupakan usaha produktif dan layak dibiayai dengan memiliki dokumen legalitas usaha dan identitas yang lengkap. 

Proses penyaluran dana dimulai dengan pengajuan permohonan oleh UMKM kepada UPTD,dengan melengkapi dokumen persyaratan seperti KTP,NIB,NPWP, dan laporan usaha.Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kelayakan usaha.

Pendampingan dan monitoring akan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan dan usaha, baik terhadap penggunaan dana,perkembangan usaha, serta akan dilakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan agar dana yang disalurkan digunakan dengan baik dan usaha terus berkembang.

"Melalui Dana Pembiayaan Daerah UPTD Fasilitasi Pembiayaan BKD Kota Solok,kita berkomitmen untuk menciptakan peluang yang lebih besar bagi para pelaku UMKM agar bisa berkembang dan berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian daerah".lanjutnya

Wako berharap program ini bisa memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya bagi pelaku usaha,tetapi juga untuk masyarakat Kota Solok secara keseluruhan.

Semoga dengan adanya peluncuran program ini, kita dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang dibutuhkan untuk memperluas usaha dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi.

"Mari kita terus bekerja sama, saling mendukung, dan menjaga semangat gotong royong dalam membangun Kota Solok yang lebih baik.Dengan program ini, kita harapkan Kota Solok semakin berkembang sebagai kota yang produktif, inovatif, dan sejahtera".tutupnya. ( T/K)

 

Parik Malintang, Lintasmedianews.com

Diawal Tahun Ajaran Baru, agenda rutin Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Pariaman kembali menyalurkan bantuan zakat pendidikan sebesar Rp1.845.000.000 kepada siswa-siswi tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Masjid Raya IKK Parik Malintang pada Jumat (1/8/2025).

Bantuan ini merupakan kelanjutan dari penyaluran sebelumnya senilai Rp1.531.500.000 yang juga ditujukan bagi siswa/i SD dan SMP di wilayah yang sama.

Total penerima bantuan kali ini mencapai 2.870 siswa, terdiri dari 2.370 siswa SD yang masing-masing menerima Rp400.000, dan 500 siswa SMP yang menerima Rp500.000 per orang. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Acara penyerahan bantuan turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, SH, MH, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, SE, MM, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldy Rilis, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dedi Spendri, Kepala Kemenag H. Syafrizal, S.Ag, MM, Kabag Kesra Syamsirman, S.Pd.I, MM, Ketua Baznas Dr. Rahmat Tk. Sulaiman, MM dan wakil Baznas Padang Pariaman serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati John Kenedy Azis mengingatkan agar bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan anak-anak.

“Saya berharap bantuan ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk membantu biaya sekolah anak. Jangan digunakan untuk membeli pulsa atau hal yang tidak bermanfaat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman, Dr. Rahmat Tk. Sulaiman, MM, menyampaikan bahwa bantuan tersebut berasal dari zakat yang dihimpun dari para muzaki, baik yang berdomisili di Padang Pariaman maupun yang berada di perantauan.

“Kami, Baznas Kabupaten Padang Pariaman, adalah amil yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan para muzaki agar harta yang mereka zakatkan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Bantuan zakat ini disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Jumat (1/8/2025) di Masjid Raya IKK Parik Malintang dengan total bantuan Rp647.000.000. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada Selasa (5/8/2025) di Masjid Raya Toboh, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dengan total bantuan sebesar Rp1.198.000.000.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Padang Pariaman kepada perwakilan siswa SD dan SMP penerima manfaat.(rls/len)

 

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, melantik dan mengambil sumpah tiga Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, Jumat 01/08/2025 di gedung kuning kantor bupati jalan Dorak, Selatpanjang.

Adapun ketiga Pj. Kades yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Sahrol sebagai Pj. Kades Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, Isropi sebagai Pj. Kades Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Pranoto sebagai Pj. Kades Beting Kecamatan Rangsang Pesisir.

Usai dilantik, Wabup Muzamil berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. 

“Yang dilantik hari ini adalah ASN pilihan, untuk itu kami berharap Pj. Kades ini mampu mengurangi persoalan yang ada, amanah ini harus dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.

Wabup Muzamil juga mengingatkan kepada Pj. Kepala Desa yang baru dilantik untuk taat hukum dan paham administrasi, jika terdapat keraguan dalam mengambil keputusan bisa berdiskusi dengan camat setempat.

"Kepada para camat mohon dibimbing kepala Desanya, diatensi dan dibina agar tidak terjadi pelanggaran hukum, terutama masalah administrasi," ujarnya.

Turut hadir Plh. Sekda Sudandri, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asrorudin, para Camat dan Pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. (Nina/rls).

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.