Padang,Lintas Media News
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Lazuardi Erman, menekankan bahwa DPRD tidak akan menoleransi praktik pengelolaan anggaran yang tidak taat aturan.
Hal itu disampaikan Lazuardi Erman saat rapat kerja Komisi V DPRD Sumbar bersama Ketua KONI Sumbar, KONI kabupaten/kota, pengprov cabor, dan Dispora Sumbar, Selasa (5/8/2025).
Ditegaskan Lazuardi,setiap rupiah yang digelontorkan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak boleh dialihkan seenaknya tanpa prosedur.
Ini Dana hibah Rp1,8 miliar di KONI Sumbar seenaknya saja digeser
tanpa koordinasi dengan Dispora.Kata Lazuardi.
“Ini dana hibah rakyat, jumlahnya Rp1,8 miliar, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai ada manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban. KONI harus akuntabel dan transparan, kalau tidak, persoalan ini bisa berimplikasi hukum,” tegas Lazuardi.
Sikap tegas juga disampaikan Kadispora Sumbar, Maifrizon, yang menolak mengeluarkan tambahan anggaran untuk Rakerprov maupun Musorprov KONI. Menurutnya, dana untuk kedua kegiatan itu sudah dicairkan di termin pertama tahun 2025.
“Kami selaku Pengguna Anggaran, Buk Wit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pak Elvis selaku PPTK tidak ingin bermasalah. Kalau kami keluarkan lagi dana untuk Rakerprov dan Musorprov, tentu akan berdampak hukum kepada kami,” kata Maifrizon.
Ia menambahkan, masalah justru muncul karena KONI melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi dengan Dispora.
“Sebenarnya gampang, KONI bisa ke seberang jalan kalau ada pergeseran anggaran. Tapi kenyataannya, tahun ini KONI tidak ada koordinasi. Ketika kami minta laporan, malah Dispora yang dituduh mengada-ada,” sindirnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, memberi apresiasi kepada Dispora Sumbar yang tegas menjaga aturan penggunaan anggaran. Namun ia berharap polemik KONI ini segera dituntaskan dengan cara kekeluargaan.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kadispora untuk tidak main-main dengan anggaran. Itu penting untuk menjaga akuntabilitas. Tapi di sisi lain, kita harapkan persoalan KONI ini tidak berlarut-larut, harus diselesaikan dalam konteks kekeluargaan. Olahraga harus diselamatkan, dan sportifitas harus dikedepankan,” ujar Ucok.
Rapat berjalan panas dengan masukan dari KONI kabupaten/kota dan pengprov cabor. Titik tekan akhirnya mengerucut pada keharusan transparansi penggunaan dana hibah Rp1,8 miliar serta kepastian pelaksanaan Musorprov KONI Sumbar 2025.
Komisi V DPRD Sumbar memastikan akan terus mengawal kasus ini agar tidak mengorbankan pembinaan olahraga dan prestasi atlet di Sumatera Barat.(*/st)