Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Pengambilan Keputusan
Terhadap Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Tahun 2025 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Kamis (24/7/225).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi ketiga wakilnya,Evi Yandri Rajo Budiman,
M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria serta dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Dalam sambutannya,Muhidi menyikapi berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah pasca pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo.

Muhidi menyebutkan,pada rapat paripurna tanggal 14 Juli 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan ke DPRD Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka konsisten perencanaan dan penganggaran, Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Hal itu menurut Muhidi akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah  telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD.Ujar Muhidi.

Mengacu kepada materi muatan Perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dimana terdapat hutang daerah dan defisit yang cukup besar, maka fokus pembahasan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD.Sebut Muhidi.

"Namun permasalahannya, kita dihadapkan pada situasi yang sulit yang menyebabkan sulitnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti perkembangan perekonomian nasional dan daerah yang semakin melambat, adanya SE Mendagri Nomor 900.1.13/67/64/SJ yang memberikan penekanan kepada daerah untuk memberikan keringanan dan pemotongan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB",kata Muhidi.

Pada kesempatan itu,Muhidi juga menyebutkan,
target pendapatan daerah yang akan ditampung dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 adalah sebesar               Rp. 6.046.525.490.392,-, berkurang dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025.

Pengurangan target pendapatan tersebut menurut Muhidi disebabkan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, PMK Nomor 29 Tahun 2025, SE Mendagri Nomor 900.1.13/6764/SJ serta perkembangan ekonomi yang semakin menurun.

Penurunan target pendapatan daerah, secara langsung berdampak terhadap turunnya alokasi belanja daerah yang akan ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 6.164.260.444.387,43,- Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap berkurangnya program dan kegiatan serta alokasi anggara yang dilaksanakan pada Tahun 2025.Kata Muhidi.(St)

Solok Kota Lintasmedianews.com. 

Menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan kelalaian dan pembiaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Sahara, Pemerintah Kota Solok melalui Plt. Inspektur Kota Solok, Zulfadrim, memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada unsur kelalaian atau lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR maupun tim teknis dalam proyek tersebut.

Proyek pembangunan Masjid Sahara yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Karya berdasarkan kontrak tertanggal 31 Mei 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp3,99 miliar dan masa pelaksanaan 180 hari kalender, telah diputus kontraknya secara resmi pada 10 Desember 2024 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemutusan dilakukan karena penyedia tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk kegagalan memperpanjang jaminan pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan.

“Pemutusan kontrak dilakukan saat bobot pekerjaan tercatat baru mencapai 35,41% dengan nilai progres sebesar Rp1.416.353.729,25. Ini membuktikan bahwa pengawasan dilakukan sejak awal dan Pemko tidak membiarkan proyek berjalan tanpa kendali,” jelas Zulfadrim.

Ia berharap masyarakat memahami bahwa pembangunan fasilitas publik, termasuk rumah ibadah, tidak lepas dari tantangan teknis dan administrasi, namun komitmen untuk menindak setiap ketidaksesuaian tetap menjadi prinsip utama.

Dinas PUPR Kota Solok, lanjut Zulfadrim, telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara ketat dari aspek teknis dan administrasi kontrak. PPK dan PPTK juga telah melakukan pengawasan secara optimal sejak awal pelaksanaan pekerjaan.

“Langkah pemutusan kontrak justru merupakan bukti ketegasan Pemko dalam menjaga integritas proyek pemerintah, terutama yang menggunakan dana publik. Tidak benar jika dikatakan ada pembiaran,” tambahnya.

Pemerintah Kota Solok juga menegaskan bahwa jika terdapat indikasi kerugian negara atau dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia jasa, maka hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemko Solok tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar teknis maupun aturan hukum yang berlaku.

Menanggapi munculnya opini publik yang berkembang tanpa klarifikasi utuh, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Heppy Dharmawan, mengimbau media agar mengedepankan prinsip jurnalistik yang berimbang.

“Kami menghormati kebebasan pers, namun kami juga mengajak seluruh insan media untuk mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikan berita, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ini penting untuk menjaga kualitas informasi dan mencegah kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.( T/K)

Padang, Lintasmedianews.com

Indun Nur' Aini  Lurah Bungo Pasang,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mengatakan, pada era digitalisasi saat ini semua warga yang berurusan harus dilayani dengan baik dan menyenangkan.

Maka untuk memudahkan  warga yang  berurusan, kelurahan Bungo Pasang  menghadirkan Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Bungo Pasang, (SIAP BUPAS). " Dari rumah para warga bisa melihat melalui Aplikasi ini syarat surat yang akan diurusnya, termasuk belangko surat yang dibutuhkannya. Jadi tidak  perlu warga  datang ke kantor lurah untuk bertanya lagi,# ucap Lurah Indun Nur Aini, Jumat (18/7/2025)

Banyaknya jenis surat yang  diurus warga ke kantor lurah juga memerlukan persyaratan. Kini semua itu telah dimudahkan  melalui  inovasi SIAP BUPAS untuk  warga dalam memperoleh surat yang dibutuhkannya. 

Dengan memanfaatkan aplikasi Whats App, kelurahan memberikan layanan memudahkan warga melihat persyaratan dan mendownload formulir pernyataan yang dibutuhkannya. 

Pada awalnya, sebut Lurah Indun Nur Aini  warga harus datang ke kantor lurah untuk bertanya syarat  surat yang akan diurusnya dan minta blanko. Sekarang sudah disediakan pada Aplikasi  SIAP BUPAS. Setelah itu bisa membawa langsung ke kantor lurah tanpa harus bolak balik lagi. 

Lurah Indun Nur Aini juga mencontohkan dalam pembuatan NA 1 atau pengantar nikah, cetak dokumen melalui link yang disediakan pada SIAP BUPAS, tanda tangani ke Ketua RT dan Ketua RW,.lalu diantar ke kantor lurah, akan langsung diproses pegawai kelurahan. " Aplikasi ini kita  hadirkan  untuk memudahkan pelayanan  cepat, efektif dan efisien bagi warga Bungo Pasang," ucapnya.(Irwan Rais)

PADANG, LIBTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meresmikan Taman Digital Ecobrick di kompleks Museum Adityawarman, Senin (21/7/2025). Taman ini dibangun menggunakan Semen Padang Interlockbrick (Sepablock), sebagai wujud nyata sinergi antara inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Peresmian taman dilakukan bersamaan dengan pembukaan Pameran Khazanah Iluminasi Manuskrip Sumatera oleh Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, sejumlah kepala OPD, serta jajaran manajemen PT Semen Padang, termasuk Direktur Keuangan & Umum Oktoweri, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Ilham Akbar, dan Kepala Unit Sarana Umum Deni Zein.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menyampaikan bahwa pembangunan Taman Digital Ecobrick merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan, infrastruktur inklusif, dan lingkungan.

“Taman merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kami ingin menciptakan ruang publik yang tak hanya hijau dan nyaman, tapi juga edukatif dan mendorong transformasi digital,” ujarnya.

Taman yang mulai dibangun pada 8 Mei dan rampung pada 31 Juni 2025 ini seluruhnya menggunakan Sepablock, inovasi material interlock ramah lingkungan yang dikembangkan Semen Padang. Sepablock dinilai efisien karena menghemat penggunaan air dan semen, tahan gempa, serta mudah dipasang, menjadikannya solusi ideal untuk pembangunan ruang publik.

“Sepablock ini diharapkan menjadi etalase produk non-semen PT Semen Padang yang bisa dimanfaatkan untuk trotoar, taman edukasi, area publik sekolah, kawasan UMKM, hingga perumahan. Produk ini bukan hanya kuat secara struktural, tapi juga menjawab tantangan sosial dan lingkungan,” jelas Oktoweri.

Ia menambahkan, taman ini juga menyediakan fasilitas pojok internet dan media interaktif yang mendukung perluasan akses digital masyarakat. Selain itu, taman juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi pengelolaan sampah berbasis ecobrick dan ruang belajar terbuka yang inklusif.

Pembangunan Taman Digital Ecobrick ini juga sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, khususnya pada agenda Sumbar Cerdas, Sumbar Madani, dan Sumbar Tangguh Ekonomi. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperluas akses masyarakat terhadap literasi digital melalui fasilitas pojok internet, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi konstruksi ramah lingkungan.

“Kami percaya bahwa inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui pemanfaatan produk lokal inovatif seperti Sepablock dan pembangunan ruang publik berbasis literasi, kami mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan tangguh secara ekonomi,” ujar Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri.

Sinergi antara program daerah dan nasional ini sekaligus memperkuat kontribusi nyata PT Semen Padang dalam mendukung Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada aspek digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan cerdas yang berkelanjutan.

“Pembangunan taman ini kami posisikan sebagai kontribusi terhadap Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Taman ini mendukung agenda digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, serta pembangunan kawasan cerdas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Oktoweri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung inovasi yang dilakukan PT Semen Padang, sebagai bagian dari identitas Ranah Minang yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengapresiasi kontribusi PT Semen Padang yang turut mendukung inisiatif pemerintah melalui pembangunan taman dan pojok digital. Ia juga menilai Sepablock sebagai inovasi yang potensial untuk mendukung berbagai proyek konstruksi di Sumbar.

“Sepablock ini inovatif dan aplikatif. Selain cocok untuk pembangunan lokal, material ini juga bisa digunakan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Pemprov Sumbar siap memanfaatkannya untuk mendukung program tersebut,” kata Arry.

PAYAKUMBUH , LINTASMEDIANEWS.COM

Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang akan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL )di Madrasah Tarbiyah Islamiyah ( MTI ). Kotopanjang Lampasi, Kecamatan Latina, Kota Payakumbuh. Menurut DR. Aziza Meria, M.Ag., Dosen PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol kegiatan PPL tersebut akan berlangsung selama 1 semester dari tanggal 21 Juli sampai dengan 3 Desember 2025. PPL di MTI Koto Panjang Lampasi, dan akan diikuti oleh Lima orang mahasisiwa/i terdiri dari Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tiga orang, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam satu orang dan mahasiwa Prodi Bimbingan Konsoling Pendidikan Islam satu  orang. DR. Aziza Meria, selaku pembimbing PPL Mahasiswa di MTI Kotopanjang menyatakan bahwa PPL melingkupi semua pembelajaran di sekolah yang include atau termasuk dalam kurikulum sekolah dan akan ditempatkan di Tingkat MTs/ SMP dan MA/SMA, artinya di Sekolah Tingkat Menengah.

PPL .adalah kegiatan intrakulrikuler yang diikuti oleh mahasiswa khususnya program studi pendidikan dalam rangka mengaplikasikan teori yang didapatkan dalam kuliah dalam dunia pendidikan nyata di lapangan. PPL ini akan memberikan nilai tambah yang positif bagi peserta PPL dan juga bagi sekolah tempat PPL tersebut diadakan. 

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Lampasi, selaku tuan rumah tempat PPL dilaksanakan menyambut baik diadakannya PPL di lingkungan sekolah yang ada di bawah MTI. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah ( MTI )Siska Yandri, menyampaikan bahwa “kami di Madrasah menyambut baik kehadiran mahasiswa PPL UIN Imam Bonjol, karena mereka akan membawa semangat baru dan mentransformasi metode yang sedang berkembang dalam dunia pendidikan khususnya pada proses belajar mengajar”. Di samping itu, menurut Siska, mahasiswa peserta PPL juga mendapatkan pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di bangku kuliah, di sekolah di ruang belajar serta di lingkungan sekitar tempat mereka menjalankan PPL. Madrasah akan memberikan kesempatan kepada guru-guru dan tenaga pendidik untuk berdiskusi dan sharing pengalaman serta bertukar pikiran dengan mahasiswa PPL dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar dan mendapatkan metodelogi kontemporer dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan berbasis agama atau pondok pesantren. 

Senada dengan itu Prof. DR. Afrizal, MA., Ketua Pengurus Yayasan Syeikh Haji Muchtar Engku Lakung yang mengelola Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kotopanjang Lampasi Payakumbuh, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada UIN Imam Bonjol Padang, yang menjadikan MTI Kotopanjang Lampasi sebagai salah satu tempat PPL bagi mahasiswa. Menurut Ketua Yayasan, ”kehadiran mahasiswa PPL itu  dapat memberikan motivasi yang sangat baik bagi siswa, karena hampir seluruh siswa MTI bercita cita untuk kuliah di Perguruan Tinggi ( PT ).Dan dengan adanya PPL para siswa sudah mulai mengenal seluk beluk dan dinamika pendidikan di PT.tersebut. Selain itu menurut Prof. DR. Afrizal, MA, mahasiwa peserta PPL di MTI Koto Panjang juga dapat membantu Madrasah dalam mengembangkan kegiatan yang bernuansa akademik, termasuk pengembangan pendidikan bahasa arab, pendidikan Al -Qur’an dan pendidikan keagamaan lainnya dengan metodelogi yang menyenangkan serta kegiatan ekstra kurikuler yang ada di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Lampasi Payakumbuh. 

Awal tahun ajaran 2025/2026 tanggal 14 Juli yang lalu, pembukaan kegiatan belajar mengajar di MTI Kotopanjang dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.Namun  Kemenag  memberikan perhatian yang besar bagi MTI sebagai sekolah yang masih mempelajar Kitab Kuning dalam proses pembelajarannya. Selain Kemenag Kota Payakumbuh, harapan yang besar muncul dari alumni dan masyarakat luas kepada MTI Kotopanjang Lampasi, untuk menghilangkan diferensiasi alam pikir yang mengakibatkan ketertinggalan MTI di era sekarang. Masyarakat berhadap agar MTI meneruskan spirit Dakwah dan Tarbiyah kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan berbasiskan Surau seperti yang telah dibangun oleh pendirinya Syeikh Haji Muchtar Engku Lakung 90 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1935. (Herym)

MERANTI, LINTASMEDIANEWS. COM

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar kembali melantik dan mengambil sumpah 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan itu berlangsung di Aula Kantor Bupati, Senin (21/7/2025).

Adapun pejabat yang dilantik tersebut sebagai berikut:

1. Ery Suhairi, S.Sos sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;

2. Drs. Irmansyah, M.Si sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Rokhaizal, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

4. Agusyanto, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

5. Febriyadi, S.Si, Apt sebagai Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

6. Dra. Kamisah, M.Pd.I sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti;

7. Muhammad Fakhri, SKM sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;

8. Saiful Bakhri, ST sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti; 

9. M. Khardafi, SE., M.IP sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

10. Fajar Triasmoko, MT sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

11. Muhlisin, S.Kom sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Pelantikan ini diharapkan memberi suasana baru di masing-masing OPD dan melalui peralihan tugas, diharapkan para pegawai memiliki pengalaman kerja variatif yang akan menambah perbendaharaan wawasan untuk bekal ketika nantinya mendapatkan amanah yang lebih besar lagi,” kata Asmar. 

Bupati juga menegaskan, bahwa promosi dan mutasi jabatan adalah hal lumrah dalam tata kelola pemerintahan, yang bertujuan untuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier ASN. Ia juga menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar penempatan figur, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi berdasarkan evaluasi kinerja.

“Pelantikan ini bukan yang pertama dan terakhir karena masih akan dilakukan evaluasi terus-menerus. Saya minta terus bersemangat, bekerja keras, menjunjung tinggi komitmen sebagai PNS, serta meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, loyalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.(Nina)

MERANTI, Lintasmedianews.com

Memasuki hari ke empat (4) Samapta Polres Meranti dan tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta melakukan pendinginan di Wilayah Desa Tanjung Peranap Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (21/07/28).

Upaya pendinginan saat ini dilakukan oleh 75 tim gabungan dari Polres Kepulauan Meranti, TNI, MPA Desa Tanjung Peranap, dan Karyawan PT ITA, yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Kepulauan Meranti AKP Timur Brata Yuda, S.H.

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di desa tanjung peranap berhasil dipadamkan saat ini dilakukan pendinginan oleh tim gabungan.

"Luas gambut yang terbakar lebih kurang 50 Hektar dan seluruhnya telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Namun dibeberapa titik area yang terbakar, tampak masih mengeluarkan asap. Dan hingga saat ini, TNI – Polri masih terus bersinergi dan masih berjibaku bersama tim gabungan lainnya melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi asap yang keluar dan api dianggap benar-benar sudah padam,” kata Kapolres.

Kapolres mengakui upaya pemadaman api di lahan gambut yang kering cukup membuat kewalahan. Ditambah akses jalan menuju lokasi pemadaman sangat sulit dilalui dengan berjalan kaki dan ditumbuhi semak belukar.

“TNI – Polri bersama tim gabungan telah berupaya membuat jalan perintis untuk memudahkan mobilisasi personil serta alat pemadaman, apalagi Sumber Air terbatas serta cuaca di lokasi titik api saat ini sangat panas disertai angin kencangi,” terang AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH.

Ia juga mengungkapkan Anggota TNI bersama gabungan Personil Polres Kepulauan Meranti dan personel Polsek Tebing Tinggi Barat dibantu MPA Desa Tanjung Peranap, serta masyarakat telah melakukan pemadaman manual dengan alat yang tersedia untuk mencegah meluasnya titik api. 

"Upaya pendinginan dan pemblokiran areal telah dilaksanakan untuk mengantisipasi sisa bara api yang masih menyala dengan melakukan penggalian Sumur untuk mencari sumber air." Jelasnya.**(Humas Polres Meranti).