Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Padang,Lintas Media News
Usai Ditetapkan dalam rapat pariurna, Panitia khusus (pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025-2029 terus mengoptimalkan pembahasan dengan melaksanakan rapat kerja bersama mitra pada Senin (16/6/2024).

Ketua pansus RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri mengatakan, pansus terus melaksanakan pembahasan yang maksimal bersama pemerintah daerah.

“Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah demi Sumbar yang adil, maju dan berkelanjutan,” ujar Indra Catri.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi dasar arah pembangunan Sumbar lima tahun ke depan. Ia berharap Pansus dapat bekerja maksimal dan memanfaatkan waktu yang terbatas secara efektif.
“Kami akan bekerja teliti, dan menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat,” ujarnya

Ia mengatakan RPJMD Sumbar 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah, seiring dengan masa jabatan kepala daerah yang baru. Pembahasan dokumen ini ditargetkan tuntas sesuai dengan target yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi utama pembangunan.

Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan nagari, peningkatan daya saing UMKM dan industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan adat dan budaya berbasis nilai agama, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.(*/st)



Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024,di ruangan rapat utama DPRD Sumatera Barat (Sumbar).Senin (16/6/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar  Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi, wakil ketua DPRD Sumbar  M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar
Arry Yuswandi.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurna Eva Karmila
pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja pemerintah di tahun 2024.Namun demikian,PKS menilai,capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang dan masih ada potensi PAD yang belum tergarap maksimal.

Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat menambah PAD Sumbar,PKS minta penjelasan Gubernur tentang usaha apa saja yang telah dilakukan dalam hal pendataan potensi dan evaluasi pemerintah dalam pemanfaatan aset-aset pemerintah yang dikerjasamakan.

Selain itu,fraksi partai PKS juga minta penjelasan Gubernur terhadap makin banyaknya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah,apakah itu disebabkan kelemahan SDM atau karena belum didukung regulasi yang memadai.

Dari aspek pendapatan daerah yang secara keseluruhannya tidak mencapai target,fraksi PKS juga meminta penjelasan Gubernur secara transparan penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan daerah tersebut.

Melalui juru bicaranya Nurna,fraksi PKS juga minta penjelasan Gubernur,masih banyaknya belanja daerah yang belum sesuai ketentuan,bagaimana enentuan standar yang dijadikan pedoman belanja,sehingga masih banyak belanja yang melebihi standar ketentuan.

Sementara,Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan 14 poin pendapat dan pertanyaan yang minta penjelasan Gubernur diantaranya.

Capaian PAD Sumbar 2024 jauh dari kata ideal,hanya Rp.2.942 Triliun dari yang dianggarkan Rp.3.342 Triliun,begitu juga dengan retribusi daerah yang ditargetkan Rp.414 Miliar,terealisasi hanya Rp.382,3 Miliar.

Yang lebih parah lagi menurut Fraksi Gerindra,pendapatan dari pajak daerah yang menjadi komponen pendukung PAD,capaiannya hanya 86,81 persen.

Dari angka-angka tersebut,fraksi Gerindra melihat Mash belum sesuai bahkan jauh dari target yang dituangkan dalam RPJMD.Dalam RPJMD,tertulis angka pendapatan daerah 2024 Rp.7.331 Triliun dan PAD adalah Rp.2.875 Triliun,pada akhirnya target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut.Sebut Nurkhalis.(St)






 

PADANG, LINTAEMEDIANEWS.COM

Sinar mentari pagi terasa lebih hangat bagi Novrida. Dengan senyum tulus, ibu lima anak itu menyambut tim UPZ BAZNAS Semen Padang di halaman rumahnya yang mungil. Di sela kesibukannya mengelola kedai minuman sederhana, harapan yang selama ini hanya menjadi angan perlahan menjelma nyata: rumah layak huni mulai berdiri di atas tanah pusaka keluarganya, di Jalan Mohammad Hatta No. 92, Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Pondasi rumah ini dulunya kami bangun dari hasil tabungan, dibantu ninik mamak. Tapi pembangunan terhenti karena tak ada biaya. Sementara suami saya bekerja sebagai tukang panjat kelapa,” tutur Novrida haru.

Tanah tempat rumah itu berdiri merupakan pusako tinggi, warisan turun-temurun khas Minangkabau yang boleh ditempati tapi tidak bisa diperjualbelikan. Sejak menikah dengan Muharjen pada 2006, Novrida tinggal di rumah gadang tua—bangunan berarsitektur kajang padati berusia lebih dari seabad—yang nyaris roboh dimakan usia. Rumah itu tanpa kamar dan fasilitas memadai, menampung keluarga besar dalam satu ruangan beratapkan seng bocor dan berdinding papan lapuk.

“Kami tidur bersama di satu ruangan. Tak ada kamar, bocor di sana-sini. Tapi kami tak punya pilihan,” ucapnya lirih.

Perubahan datang tak terduga. Saat mengajukan bantuan biaya pengobatan untuk anaknya yang mengalami kecelakaan, Novrida dikenalkan dengan Program Bantuan Rumah Layak Huni oleh UPZ BAZNAS Semen Padang. Setelah melalui proses survei, ia dinyatakan layak menerima bantuan.

“Saya tidak menyangka akan dibantu sampai dibangunkan rumah. Terima kasih untuk UPZ BAZNAS dan semua karyawan PT Semen Padang. Semoga perusahaan ini selalu diberkahi,” katanya.

Rumah berukuran 4x6 meter yang tengah dibangun itu bukan sekadar bangunan batu dan semen. Ia adalah simbol martabat dan harapan baru bagi Novrida dan keluarganya. Di tengah keterbatasan, kini mereka punya alasan untuk bermimpi lebih tinggi—tentang tempat tinggal yang aman, nyaman, dan bermakna.

Ketua UPZ BAZNAS Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, menyebut bahwa bantuan rumah ini merupakan bagian dari komitmen UPZ dalam meningkatkan taraf hidup mustahik, khususnya masyarakat dhuafa di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Banyak masyarakat masih tinggal di rumah tidak layak—atap bocor, lantai tanah, sanitasi buruk. Itu berdampak pada kesehatan dan produktivitas. Melalui program Bedah Rumah ini, kami hadir sebagai solusi yang nyata,” jelasnya.

Program ini, lanjut Iskandar, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin agar lebih layak, aman, dan sehat. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberikan bantuan yang berdampak langsung bagi mustahik, sekaligus memastikan penyaluran dana zakat karyawan berjalan tepat sasaran. Tak hanya itu, melalui program ini UPZ BAZNAS Semen Padang juga mendorong terciptanya sinergi yang kuat antara lembaga zakat, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan gerakan sosial yang berkelanjutan.

Program Bedah Rumah tak hanya membangun fisik, tetapi juga memulihkan semangat hidup para penerima manfaat. Selain mendukung kesejahteraan, program ini menjadi bukti pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan berdampak.

“Tahun 2024–2025, kami telah membedah 11 rumah. Khusus 2025, ada tiga unit rumah yang menjadi sasaran program,” tambah Iskandar.

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun UPZ BAZNAS Semen Padang dalam penyaluran zakat karyawan untuk program sosial.

“Program ini sangat tepat sasaran. Ibu Novrida dan keluarga akan mendapatkan hunian yang layak. Ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Ia juga berharap agar program seperti ini terus diperluas.

“Semoga UPZ BAZNAS Semen Padang terus meningkatkan kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat, agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tutup Iskandar.

Di balik susunan bata dan fondasi yang perlahan naik, tumbuh pula impian baru. Bagi Novrida, rumah ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik—tempat anak-anaknya bisa tidur nyenyak, belajar dengan tenang, dan tumbuh dengan penuh harapan.

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub yang juga Ketua DPD Nasdem Kota Padang serahkan bantuan melalui anggaran pokirnya, sebanyak 5 unit mesin potong senso, pada Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kota Padang.

Osman Ayub menyampaikan, dengan adanya bantuan berupa mesin potong kayu senso ini diharapkan pada petugas DLH Kota Padang bisa melakukan tindakan perawatan pada pohon pohon pelindung di jalur jalan- jalan utama kota ini khususnya dan seluruh kawasan yang berpotensi dapat membahayakan keselamatan masyarakat," katanya ketika dihubungi media ini, Sabtu (14/6).

"Selain itu, selama ini juga kita dengar ada banyak laporan dari masyarakat tentang terjadinya pohon tumbang atau dshan pohon yang sudah sampai mengenai jaringan arus listrik yang mengakibatkan arus pendek beresiko kebakaran.Disini kita bisa menghandalkan gerak cepat dari DLH Kota Padang dengan sudah bertambahnya alat mesin pemotong kayu senso yang baru," ujarnya di hubungi media ini," ujarnya. 

Kita berharap dengan ditambahnya mesin potong senso ini di DLH Kota Padang lebih bisa melaksanakan kinerja dalam hal menjaga serta dalam rangka perawatan pohon pohon pelindung yang ada saat ini. Ketika ada laporan dari warga atau masyarakat terkait pohon tumbang ,para petugas bisa bergerak cepat mengatasi hal tersebut. Jangan ditunggu dahan pohon pohon pelindung yang sudah tinggi atau sudah tua, dibiarkan begitu saja. 

Hal ini yang akan berdampak buruk, ketika patah atau tumbang yang mengancam pada keselamatan masyarakat nanti," pungkas Osman Ayub yang akrab disapa Mak Etek ini.

Sementara Fadel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kota Padang membenarkan bahwa Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Osman Ayub telah memberikan bantuan berupa lima (5) unit mesin potong kayu senso dan telah diterima pada tanggal 2 Juni 2025 minggu kemarin.

"Memang kami dari DLH Kota Padang sendiri sangat perlu alat pemotongan pohon atau mesin senso ini. Dimana kondisi untuk alat potong senso ini yang ada sebelumnya banyak dalam kondisi yang rusak dan kurang maksimal dalam melakukan operasional dilapangan," ucapnya saat dihubungi melalui  WhatsApp nya.

"Kami dari pihak DLH Kota Padang sangat berterimakasih dengan telah kami terimanya bantuan lima unit mesin potong senso ini oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Osman Ayub. Kedepan DLH tentu akan lebih maksimal melaksanakan kegiatan penanganan lingkungan, salahsatunya tentang perawatan pohon pohon pelindung agar tidak beresiko membahayakan keselamatan masyarakat, " ungkapnya. (bim)

Tanah Datar,Lintas Media News
Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kabupaten Tanah Datar resmi dilantik oleh Ketua Provinsi Almudazir pada Sabtu, 14 Juni 2025, di Gazebo Rumah Aspirasi Parak Juar. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PJKIP Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

M. Shadiq Pasadigoe, Dewan Pembina PJKIP Tanah Datar, mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang terbuka terhadap informasi publik. Sebaliknya, pemerintahan yang bermasalah adalah pemerintahan yang tidak terbuka terhadap informasi publik. Oleh karena itu, PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Bupati Tanah Datar yang diwakili Asisten 3 Jasrinaldi menyambut baik hadirnya PJKIP di Kabupaten Tanah Datar. Ia menyatakan bahwa pemerintah kabupaten siap memberikan informasi yang dibutuhkan demi keberlangsungan pemerintahan yang bersih dan transparan kepada masyarakat.

"Kami siap memberikan informasi yang diminta, demi transparansi dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten Tanah Datar, tentu dengan cara dan aturan yang berlaku," ujar Jasrinaldi.

Dengan adanya PJKIP Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. PJKIP juga diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Pelantikan PJKIP Kabupaten Tanah Datar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan ini, PJKIP Kabupaten Tanah Datar juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jurnalis dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi publik. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan PJKIP, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penutup, Ketua PJKIP Provinsi Sumatera Barat mengucapkan selamat kepada PJKIP Kabupaten Tanah Datar yang telah resmi dilantik. Ia berharap PJKIP Kabupaten Tanah Datar dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan adanya PJKIP Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. PJKIP Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
(Anto)

 

Padang, Lintasmedianews.com

Akhir-akhir ini objek wisata kawasan Air Manis menjadi sorotan masyarakat dunia maya karena kembali terjadinya aksi pungli yang diviralkan sebagian masyarakat yang sudah kesal dengan keadaan itu.

Dalam sebuah video di media sosial memperlihatkan oknum pemuda yang melakukan pungutan kepada bus yang disinyalir mengangkut penumpang asal Malaysia, selain itu di video yang lainnya seorang wisatawan dari Jambi bersiteru dengan tukang foto keliling yang diduga memungut bayaran sebanyak dua kali kepada pengunjung yang berakhir adu mulut.

Dua kondisi ini sangat mencoreng citra wisata di kota Padang yang tentunya akan sangat berdampak besar pada jumlah kunjungan wisatawan ke kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan sangat menyayangkan kondisi ini dapat terjadi.

“Saat ini dengan kemajuan teknologi percepatan penyebaran informasi sangat cepat, dalam konsep seperti itu kita minta kepada Dinas Pariwisata untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan pendekatan kepada masyarakat agar kasus seperti ini kembali,”Katanya Jumat (13/6).

Ia juga mendorong untuk pembuatan regulasi oleh Pemko Padang karena kejadian serupa marak terjadi diwilayah-wilayah yang bukan dibawah kewenangan Pemko Padang.

“Karena mereka itu adalah tanah mereka, tapi mereka tidak tau itu karena saat mereka berbicara soal pantai air manis pasti yang terbayang bagi mereka adalah kota Padang. Untuk itu perlu adanya regulasi yang dilahirkan untuk perilaku seperti ini karena ini sudah dapat dikategorikan pungli,”ucapnya.

Ia meminta dalam kasus-kasus seperti ini Pemerintah harus tegas melihat persoalan pungli yang semakin menjadi di objek wisata kota Padang.

“Kita cukup geram juga karena persoalan ini sudah sampai kemana-mana, saat saya berkunjung ke Riau pantai air manis ini juga menjadi buah bibir disana karena masih adanya aksi pungli yang meresahkan para wistawan,”tuturnya.

Muharlion mengatakan kedepannya akan berkoordinasi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak penyelengara wisata disana terkait kasus pungli tersebut. “Kita akan turun kelapangan untuk mencari solusi, image-image seperti ini dapat merusak citra pariwisata. Kita juga mengharapkan peran serta tokoh masyarakat sekitar agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi kedepannya,”Pungkasnya.(*)

Foto menyesuaikan saja





Pasbar,Lintas Media News
Meninjau pelaksanaan Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan dan pertanian di Pasaman Barat,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan.Pelaksanaan atau pengelolaan melalui HGU lakukanlah secara berkeadilan, jangan merugikan masyarakat lokal, serta tetap menjamin keberlangsungan usaha pertanian yang mensejahterakan rakyat.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri yang didampingi Komisi II DPRD Sumbar saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Evi Yandri, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola lahan berjalan secara adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan kepentingan individu atau pengelolah semata.

“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan lahan melalui HGU dilakukan secara berkeadilan, tidak merugikan masyarakat lokal, serta tetap menjamin keberlangsungan usaha pertanian yang mensejahterakan rakyat,” ujar Evi Yandri.

Evi Yandri menambahkan, DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjaga hak dan harapan petani atas tanah mereka sendiri.

“DPRD hadir untuk memastikan aspirasi masyarakat, terutama petani, didengar dan dilindungi. Jangan sampai lahan produktif mereka justru terabaikan dalam kebijakan jangka panjang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan pembahasan lebih lanjut guna mendorong regulasi yang berpihak kepada masyarakat tani.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Sumbar dalam memastikan bahwa pelaksanaan HGU di Pasaman Barat tidak melanggar hak masyarakat adat maupun petani lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pertanian,” tutupnya.

Pada kunjungan tersebut turut hadir Ketua Komisi II DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak, serta para anggota yakni M. Yasin, Ade Putra, Asril, SE, dan Ali Muda, SH.

Rombongan DPRD disambut jajaran pemerintah kabupaten Pasaman Barat didampingi Dinas terkait.(*/St)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2025, PT Semen Padang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mencanangkan Gua Kelelawar Padayo sebagai Destinasi Wisata Bersinar (Bersih Narkoba). Kegiatan tersebut diawali dengan jalan santai yang diikuti sekitar 150 peserta, menempuh rute dari Club House PT Semen Padang menuju Gua Kelelawar Padayo di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Departemen SDM PT Semen Padang Juke Ismara, Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, Koordinator Rehabilitasi BNNP Sumbar Josra Maidi, perwakilan insan PT Semen Padang Group, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Padayo, serta masyarakat sekitar.

Pencanangan kawasan wisata Bersinar ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Kawasan Wisata Gua Kelelawar Padayo Bersinar”, sebagai simbol komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, menyebut pencanangan ini sebagai langkah nyata dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Kawasan wisata adalah aset daerah yang harus kita lindungi bersama. Sinergi antara BNN, dunia usaha seperti PT Semen Padang, dan masyarakat melalui Pokdarwis menjadi benteng perlindungan bagi generasi muda dan wisatawan dari bahaya narkoba,” ujarnya.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan nilai perusahaan dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Gua Kelelawar Padayo tidak hanya memiliki daya tarik wisata alam yang luar biasa, tapi juga menjadi simbol komitmen kita bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, termasuk di sektor pariwisata dan generasi muda,” katanya.

Melalui program "Bersinar", PT Semen Padang berharap kawasan Gua Kelelawar Padayo dapat menjadi contoh nyata destinasi wisata yang aman, edukatif, dan inspiratif. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendorong kesadaran kolektif akan bahaya narkoba dan pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas narkotika di Sumatera Barat.

Pencanangan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara sektor industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan terbebas dari bahaya narkoba.

Adapun tema HANI 2025 adalah: “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam upaya melawan narkoba demi mewujudkan visi Indonesia Emas.

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Buya Iskandar menegaskan, permasalahan pendidikan,sosial budaya, dan kemasyarakatan di Kota Padang menjadi titik fokus komisi yang dia pimpin.

Hal itu diungkapkannya di sela-sela pembahasan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), Jum'at (13/06), bertempat di ruangan Komisi IV DPRD Kota Padang.

"Pendidikan ini memang sangat diperhatikan, jangan sampai Kota Padang mengalami kemunduran dalam artian tidak ada terobosan baru yang dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, pendidikan harus menjadi skala prioritas dan akan terus diperjuangkan untuk kemajuan.

"Masalah kita sekarang di antaranya sistem zonasi, kalau untuk pembiayaan dan sebagainya kita sudah selesaikan itu, kita akan berikan bantuan seragam bahkan LKS pun kita gratiskan," cakapnya.

Meski demikian, jelas dia, masalah zonasi ini, Komisi IV dan Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti.

"Kalau di kementerian namanya bukan zonasi, tapi domisili, cuma substansinya ketika kita bicarakan dengan dinas pendidikan, tetap saja domisili itu berorientasi kepada zona atau jarak," ungkapnya.

Komisi IV, urai dia lagi, sepakat akan minta diskresi dari kemendikdasmen ke Jakarta untuk memperjelas persyaratan yang sudah ditetapkan ini. 

"Pokoknya akan kami perjuangkan bagaimana anak-anak aman dan nyaman sekolah," ujar urang sumando Kuranji Kenagarian Pauh IX Kota Padang ini.

Seban, kalau patokannya adalah domisili, berarti teritori. Sekolah SMP di Kota Padang ini hanya ada 40 kelurahan, sementara kelurahan di Kota Padang ada 104.

"Ada beberapa kelurahan seperti Lubuk Lintah, Ampang, Alai, itu tidak bisa karena zonanya tidak masuk. Ini tentu menandakan ketidakadilan hak rakyat terhadap sekolah di negeri. Ini yang akan diperjuangkan ke Jakarta besok," pungkasnya.

Sementara di bagian agama, Buya Iskandar menjelaskan bahwa nanti akan ada program remaja masjid reborn sebagai penyokong progul Kota Padang yaitu smart surau, di mana program ini akan memberikan ruang kepada generasi muda untuk nongkrong di masjid, disediakan wifi dan space sehingga tidak melulu nongkrong di kafe. Wacana ini akan dimulai di 11 masjid, satu masjid setiap kecamatan.

"Kita tidak bisa menghambat teknologi, dan anak muda sekarang kalau nongkrong biasanya juga mencari wifi, katakanlah untuk main game atau untuk bekerja. Nah, kita akan siapkan ini sehingga ketika azan berkumandang semuanya akan melaksanakan ibadah, inilah yang akan coba kita lakukan, sehingga mereka tetap berkegiatan, tetap nongkrong, tapi dibarengi dengan kegiatan lain yang positif," lanjut Iskandar. (*)




Padang,Lintas Media News
 Universitas Putra Indonesia (UPI) "YPTK" Padang menggelar prosesi pelantikan Rektor dan Pejabat Struktural untuk periode 2025–2029 di Gedung UPI Convention Center, Jumat (13/6). Acara ini menjadi titik awal perjalanan baru bagi kampus dalam menjalankan visi transformasi menuju universitas bertaraf internasional.

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ridwan, S.E., M.M. resmi dilantik sebagai Rektor UPI YPTK setelah terpilih dalam Rapat Senat pada 28 Mei 2025. Selain Rektor, berbagai pejabat struktural universitas turut dikukuhkan dalam kesempatan ini, menandai kepemimpinan yang siap membawa perubahan signifikan.

Dalam pidato pelantikannya, Dr. Muhammad Ridwan menegaskan bahwa transformasi kampus bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi lebih dari itu, yakni membentuk mahasiswa menjadi individu yang memiliki daya saing global.

"Melangkah lebih maju itu berarti bertransformasi, bukan hanya dari sisi fisik dan bentuknya, tetapi bagaimana kita membawa manusia ke versi terbaiknya. Kampus ini bukan sekadar tempat mencari ijazah, tetapi tempat pembentukan karakter dan masa depan," ujar Dr. Muhammad Ridwan.

Ia juga menggarisbawahi komitmennya untuk memperkuat jaringan internasional agar UPI YPTK dapat menjadi universitas yang bermanfaat di tingkat nasional maupun global.

Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Gotot Tri Suryanta, perwakilan Forkopimda, serta berbagai tokoh akademik dan pemerintahan yang mendukung visi transformasi universitas. Kehadiran para pemimpin daerah menjadi simbol dukungan terhadap perubahan yang tengah dilakukan.

Di sisi lain, para pejabat struktural yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan agenda reformasi akademik dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan sinergi antara pimpinan baru, sivitas akademika, dan seluruh pemangku kepentingan, UPI YPTK optimis dapat menjadi institusi pendidikan unggulan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan kepemimpinan yang baru dan visi yang lebih besar, universitas ini siap menghadapi era baru sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pengaruh luas bagi masyarakat dan dunia. (***)


Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024,di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Jumat (13/6/2025).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman saat memimpin rapat paripurna yang didampingi wakil Gubernur Sumbar
Vasko Ruseimy mengatakan.
Salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD kepada DPRD. 

Fungsi dari Pertanggungjawaban APBD tersebut tidak hanya sebatas untuk melihat realisasi pendapatan dan belanja daerah, tetapi merupakan sarana evaluasi menyeluruh terhadap APBD yang mencakup evaluasi terhadap perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan.Jelas Evi Yandri.
Disamping itu,menurut Evi Yandri,penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta sarana untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kita akan dapat mengetahui, apakah APBD telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan apakah telah dapat mewujudkan target yang ditetapkan",kata Evi Yandri.

Oleh sebab itu,Evi Yandri menjelaskan, dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tidak berdiri sendiri, akan tetapi perlu disandingkan nanti dengan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah untuk melihat sinkronisasinya dengan capaian target kinerja program dan kegiatan dan  LHP BPK, untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Gubernur,menurut Evi Yandri terlihat kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2024 belum sesuai dengan harapan. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebasar Rp. 6.857.294.152.520,-, realisasinya baru sebesar                Rp. 6.482.418.683.405,20.-   atau 94.53. 
Demikian juga dengan belanja, dari rencana alokasi sebesar                                           Rp. 7.017.741.696.945,19,- realisasinya hanya sebesar          Rp. 6.524.664.745.123,96,- atau 92.97 %. Artinya cukup banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak bisa dilaksanakan dan defisit APBD Tahun 2025 yang direncanakan ditutup dari SILPA APBD Tahun 2024 tentu tidak bisa diwujudkan.

Hal Ini tentu menjadi tugas berat dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 serta menemukan formulasi untuk perbaikannya, agar kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda, terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024  yang disampaikan Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pandangan, pendapat dan tanggapannya yang akan dimuat nanti dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

"Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada Fraksi-Fraksi untuk dapat mempelajari dan mendalami muatan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, agar Fraksi-Fraksi dapat merumuskan Pandangan Umum Fraksi yang komprehensif, konstruktif dan solutif  terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024," harap Evi Yandri.(St)

 

 

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid dalam rangka Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Jumat (13/6). Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, serta diikuti secara daring melalui Zoom dari berbagai lokasi.

Verifikasi ini merupakan tahapan penting dalam menilai capaian Padang Pariaman sebagai Kabupaten Layak Anak. Saat ini, Padang Pariaman menyandang predikat KLA tingkat Madya, dan diharapkan meningkat ke tingkat Nindya, bahkan menuju Utama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Susanti, S.Sos., M.AP., yang bertindak sebagai Ketua Tim Verifikasi, bersama jajaran tim penilai dari pusat.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada mereka. Ia menegaskan bahwa berbagai program dan kebijakan telah disusun secara sistematis untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

“Kami optimis, dari status Madya kita bisa naik ke Nindya, bahkan ke tingkat Utama. Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjadikan daerah ini lebih ramah terhadap anak,” ujar Wabup Rahmat.

Turut hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumbar, Sufnartita Yusuf, S.ST., M.M. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

“Partisipasi anak dalam pembangunan daerah harus terus didorong. Anak adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah terkait, Baznas Padang Pariaman, Bank Nagari, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Lapas Kelas IIB Pariaman, Kepala Bapas Kelas I Padang, serta Ketua Gugus Tugas KLA.

Selain itu, lembaga masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, serta perwakilan Forum Anak Kabupaten Padang Pariaman turut berpartisipasi. Peserta dari lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) mengikuti kegiatan secara daring, termasuk dalam sesi virtual city tour langsung dari beberapa titik lokasi strategis.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Padang Pariaman dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi tumbuh kembang anak, selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Layak Anak 2030.

Setelah pemaparan dari Wakil Bupati, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman terhadap bahan serta data yang telah dikirim oleh Tim KLA Padang Pariaman. Tim verifikasi mengevaluasi seluruh eviden yang disajikan, baik dalam aspek kelembagaan, lima klaster KLA, maupun implementasi di nagari dan kecamatan Layak Anak (rls/len)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.